8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
1/47
GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NO……………….TAHUN……………
TENTANG
PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Menimbang :a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
mempunyai peranan penting dalam mewujudkan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang yang harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi dan sesuai dengan kondisi daerah;
b. bahwa prosedur pemberian persetujuan substansi terhadap
Rancangan Peraturan Daerah harus dilaksanakan secara
efektif agar mempercepat penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang;
c. bahwa dalam menjamin kepastian hukum dan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah
Provinsi Sumatera Barat diperlukan pengaturan mengenaiProsedur dalam memberikan persetujuan Substansi terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Rencana Rinci Tata Ruang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Prosedur Persetujuan Substansi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang
Rencana Rinci Tata Ruang;
1
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
2/47
Mengingat :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat
I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
112 Tambahan Lembaran Negara 1646);2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Tata
Ruang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 25);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009
tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya;
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan
2
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
3/47
Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2013
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan
Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
12.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
225/KPTS/M/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
kepada Gubernur Sumatera Barat;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN
PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Barat.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi yang
selanjutnya disingkat BKPRD Provinsi adalah badanad-hoc
yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan mempunyai fungsi
membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi
penataan ruang didaerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi yangselanjutnya disingkat SKPD Dekon adalah organisasi/lembaga
teknis pada pemerintah daerah provinsi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penataan
ruang.
7. Tim Evaluasi Teknis adalah tim yang memiliki tugas
memeriksa kelengkapan administrasi dan kesesuaian
substansi Ranperda Kabupaten/ Kota tentang Rencana Rinci
Tata Ruang.
8. Tim Teknis Penyusunan Ranperda Kabupaten/ Kota tentang
Rencana Rinci Tata Ruang adalah tim yang memiliki tugas
melakukan perbaikan terhadap dokumen Ranperda
3
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
4/47
Kabupaten/ Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang beserta
kelengkapannya.
9. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota,
yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten/Kota adalah
badan bersifatad-hoc yang dibentuk untuk mendukung
pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten/Kota.10.Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat
Ranperda adalah Rancangan Peraturan Daerah mengenai
Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota.
11.Rencana Rinci Tata Ruang yang selanjutnya disingkat dengan
RRTR adalah hasil perencanaan tata ruang pada kawasan
yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek fungsional dan disusun berdasarkan nilai strategis
kawasan dan/atau kegiatan kawasan sebagai perangkatoprasionalisasi rencana tata ruang.
12.Arahan Sistem Provinsi adalah kewenangan pemanfaatan pola
ruang dan zonasi yang diatur dalam RTRW Provinsi
13.Arahan Sistem Nasional adalah kewenangan pemanfaatan
pola ruang dan zonasi yang diatur dalam RTRW Nasional
14.Persetujuan substansi adalah persetujuan yang diberikan
oleh Gubernur yang menyatakan bahwa materi muatan teknis
Raperda Kabupaten/ Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 2
Penetapan Prosedur Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda
Kabupaten/ Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang dimaksudkan
untuk memberikan gambaran secara komperehensif mengenai
struktur dan alur kerja proses pemberian persetujuan substansi
Ranperda Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar dapat menjadi pedoman dalam
pelaksanaannya.
Pasal 3
Penetapan Prosedur Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda
Kabupaten/Kota tentang RRTR bertujuan agar proses pemberian
persetujuan substansi oleh Gubernur dapat terlaksana dengan
lancar, terencana, dan terpadu serta terwujud substansi Ranperda
Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kaidah dan memenuhi
kriteria teknis bidang penataan ruang.
4
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
5/47
Pasal 4
(1)Langkah awal Prosedur pemberian substansi Persetujuan
berupa dibentuknya Tim Evaluasi Teknis oleh Gubernur.
(2)Tim evaluasi Teknis yang dimaksud dalam pada ayat (1)
meliputi:
a.Ketua Tim Evaluasi Teknis yaitu Kepala Dinas Teknis yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang
tata ruang;
b.Sekretaris Tim Evaluasi Teknis yaitu Kepala Bidang yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang
tata ruang atau kepala SKPD Dekonsentrasi Bidang Tata
Ruang; dan
c. Anggota Tim Evaluasi Teknis terdiri atas unsur: Dinas Teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang tata ruang, Bappeda, Sekretariat daerah
(Biro Hukum), dan anggota BKPRD Provinsi lintas sektor
lainnya apabila dibutuhkan
Pasal 5
Ruang lingkup Prosedur Pemberian Persetujuan Substansi
Ranperda Kabupaten/ Kota tentang RRTR meliputi:
a.pemeriksaan kelengkapan permohonan persetujuan
substansi Ranperda Kabupaten /Kota tentang RRTR;
b.evaluasi substansi Ranperda Kabupaten /Kota tentang
RRTR;
c. rapat koordinasi BKPRD Provinsi; dan
d.penerbitan Surat Persetujuan Substansi terhadap
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RRTR Kabupaten
/Kota.
BAB II
PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Persetujuan Substansi
Ranperda Kabupaten/ Kota tentang RRTR
Pasal 6
Bupati/Walikota mengajukan permohonan persetujuan substansi
Ranperda Kabupaten/ Kota tentang RRTR kepada Gubernur yang
terdiri atas:
(1)Kelengkapan dokumen administrasi; dan
(2)Kelengkapan dokumen teknis.Pasal 7
5
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
6/47
(1)Kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
a.surat permohonan rekomendasi gubernur dan persetujuan
substansi dari bupati/walikota;
b.berita acara konsultasi publik Ranperda Kabupaten/Kota
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentangRRTR paling sedikit 2 (dua) kali;
c.berita acara kesepakatan dengan daerah yang berbatasan
(jika diperlukan); dan
d.berita acara konsultasi dengan BIG tentang peta RRTR.
(2)Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Format berita acara konsultasi publik yang melibatkan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.
(4)Format berita acara kesepakatan dengan daerah yang
berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
(5)Kelengkapan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
a.buku data dan analisis yang dilengkapi peta sebanyak 2
(dua) eksemplar dan disertaisoftcopy file;
b.buku rencana sebanyak 2 (dua) eksemplar dan disertai
softcopy file;
c.album peta ukuran A1 dengan skala 1:5000 sebanyak 2
(dua) eksemplar, disertaisoftcopy file dalam formatshape
file;
d.ranperda Kabupaten/Kota dengan lampiran Naskah
Akademik tentang RRTR sebanyak 2 (dua) eksemplar dan
disertaisoftcopy file;e.dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebanyak 2
(dua) eksemplar dan disertaisoftcopy file;
f. dokumen Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang RTRW
Kabupaten/kota;
g.surat keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Teknis
Penyusun Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR; dan
h.berita acara rapat koordinasi BKPRD Kabupaten/Kota
tentang pembahasan Substansi RRTR.
Pasal 8
6
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
7/47
(1)Gubernur meneruskan kelengkapan dokumen administrasi
dan kelengkapan dokumen teknis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 kepada Kepala SKPD Dekon.
(2)Kepala SKPD Dekon menindaklanjuti kelengkapan dokumen
administrasi dan kelengkapan dokumen teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan menugaskan Tim Evaluasi
Teknis untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan
permohonan.
(3)Tim Evaluasi Teknis membuat berita acara pemeriksaan
kelengkapan dokumen administrasi dan kelengkapan
dokumen teknis sebagaimana tersebut pada ayat (1).
(4)Dalam hal kelengkapan dokumen administrasi dan
kelengkapan dokumen teknis sebagaimana tersebut pada ayat
(1) sudah lengkap, Tim Evaluasi Teknis melakukan proses
evaluasi.
(5)Dalam hal kelengkapan dokumen administrasi dan
kelengkapan dokumen teknis sebagaimana tersebut pada
ayat (1) belum lengkap, Tim Evaluasi Teknis menyampaikan
kepada Tim Teknis Penyusunan Ranperda Kabupaten/Kota
tentang Rencana Rinci Tata Ruang dengan tembusan kepada
Bupati/Walikota.
(6)Tenggang waktu untuk melengkapi kelengkapan dokumen
sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat
pemberitahuan.
(7)Format Berita Acara pemeriksaan kelengkapan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.
Bagian Kedua
Evaluasi Substansi Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR
Pasal 9
(1)Tim Evaluasi melakukan evaluasi terhadap substansi
Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak kelengkapan dokumen diterima
secara lengkap.
(2)Substansi Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR yang
dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.materi muatan teknis Ranperda RRTR; dan
b.materi peta.
7
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
8/47
Pasal 10
Materi muatan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf a terdiri atas :
a.penilaian kesesuaian materi RRTR terhadap muatan RTRW
nasional serta rencana rincinya dan RTRW Provinsi serta
rencana rincinya;
b.kesesuaian materi muatan teknis RRTR dengan peraturan
perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman Kriteria
bidang penataan ruang;
c.kesesuaian proses dan prosedur dengan peraturanperundang-undangan bidang penataan ruang;
d.kesesuaian naskah Ranperda RRTR dengan format standar
Ranperda; dan
e.kesesuaian dan keserasian antara muatan yang tercantum
dalam Ranperda dan materi teknis, peta, serta indikasi
program pemanfaatan ruang prioritas.
Pasal 11
Materi peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b
terdiri atas :
a.format data yang digunakan pada peta dasar dan peta tematik
dalam membuat peta RRTR dibuat dalam format vector;
b.pengorganisasian data untuk peta RRTR disesuaikan dengan
ketentuan teknis yang ditetapkan BIG;
c.tingkat ketelitian peta yang digunakan dengan skala 1:5000
dan setiap peta yang dibuat mencantumkan sumber peta;
d.peta rencana pola ruang dan peta rencana jaringan prasarana
harus sesuai dengan naskah materi teknis dan ranperda ;
e.sistem koordinat yang digunakan Universal Tranverse
Mercator;
f.layout album peta memenuhi kaidah geografis; dan
g.peta yang disajikan memenuhi ketentuan system informasi
geografis.
Pasal 12
Materi evaluasi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 13
(1)Hasil evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR
direkomendasikan oleh SKPD Dekon untuk dibahas pada rapat
8
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
9/47
koordinasi BKPRD Provinsi.
(2)Format hasil evaluasi Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk surat
rekomendasi pembahasan Ranperda Kabupaten/Kota tentang
RRTR tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Ketiga
Rapat Koordinasi BKPRD Provinsi
Pasal 14
(1)BKPRD Provinsi melakukan rapat koordinasi untuk membahas
Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR dengan didampingi
oleh Tim Evaluasi Teknis.
(2)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memeriksa kesesuaian Ranperda Kabupaten/Kota tentang
RRTR dengan arahan Peraturan Zonasi sistem Provinsi
menghasilkan rekomendasi BKPRD dituangkan dalam Berita
Acara Rapat Koordinasi BKPRD yang tercantum dalam
Lampiran VII.
(3)Berdasarkan Hasil rapat Koordinasi BKPRD kesesuaian
Ranperda RRTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang
telah memenuhi arahan peraturan Zonasi sistem Provinsi,
maka diterbitkan Surat Rekomendasi Gubernur.
(4)Format Surat Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
Pasal 15
(1)Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR yang telah
mendapatkan Rekomendasi Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 akan dilanjutkan dengan rapat
koordinasi BKPRD mengenai pemeriksaan kesesuaian
Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR dengan arahan
Peraturan Zonasi sistem nasional.
(2)Berdasarkan Hasil rapat Koordinasi BKPRD mengenai
pemeriksaan kesesuaian Ranperda kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah memenuhi
arahan peraturan zonasi sistem nasional, akan dituangkan
dalam Berita Acara Rapat BKPRD dalam rangka Pemberian
Persetujuan Substansi RRTR Kabupaten/Kota.
(3)Format Berita Acara Rapat BKPRD Pemberian Persetujuan
Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
9
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
10/47
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
Bagian Keempat
Penerbitan Persetujuan Substansi
Ranperda Kabupaten /Kota tentang RRTR
Pasal 16
(1)Ketua Tim Evaluasi Teknis menyampaikan Rekomendasi
Pemberian Persetujuan Substansi Ranperda Kabupaten/Kota
tentang RRTR kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
Provinsi melampirkan:
a.Surat Rekomendasi Gubernur;
b.kronologis proses persetujuan substansi Ranperda
Kabupaten/Kota tentang RRTR; danc.tabel persandingan Ranperda Kabupaten/Kota tentang
RRTR sebelum dan sesudah rapat koordinasi BKPRD
Provinsi.
(2)Format kronologis proses persetujuan substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran X
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.
(3)Format tabel persandingan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 17
(1)Gubernur menerbitkan surat Persetujuan Substansi
Ranperda Kabupaten/Kota tentang RRTR berdasarkan
rekomendasi dari Tim Evaluasi Teknis.
(2)Format surat persetujuan substansi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
10
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
11/47
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Barat
Ditetapkan di Padang
pada tanggal …........……. 2015
Pj GUBERNUR SUMATERA BARAT,
REYDONNYZAR MOENEK
Diundangkan di Padang
pada tanggal ………………..
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,
ALI ASMAR
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN…NOMOR…
11
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
12/47
PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NO…….TAHUN…..
TENTANG
PROSEDUR PEMBERIAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG
I. UMUM
Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 Undang- Undang nomor 26
tahun 2007 tentang Penataan Ruang , dalam penetapan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten/ Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota
dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten / Kota terlebih dahulu harus
mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri.
Adapun Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/
Kota dimaksud , termasuk Rencana Rinci Tata Ruang yang berupa Rencana
Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Kabupaten/ Kota, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 62 ayat
( 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang , dapat didekonsentrasikan kepada Gubernur.
Sejalan dengan amanat Undang Undangan Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaran Penataan Ruang dimaksud , pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi
pemberian persetujuan substansi rencana rinci tata ruang dari Menteri kepada
Gubernur diberikan dalam rangka efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan
12
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
13/47
penataan ruang, serta mempercepat proses pemberian persetujuan substansi
dalam penetapan Peraturan Daerah (perda).
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi tersebut, baik secara
substantif, teknis, administratif maupun keuangan , maka berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01 PRT/M/ 2013 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang
Kabupaten/ Kota, Menteri melimpahkan Pemberian Persetujuan Substansi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata
Ruang kepada Gubernur. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan peraturan
gubernur yang mengatur mengenai prosedur pemberian persetujuan substansi
rancangan peraturan daerah kabupaten kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
13
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
14/47
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan Berita Acara Konsultasi dengan Badan
Informasi Geospasial (BIG) tentang Peta RRTR adalah
merupakan surat persetujuan Peta Rencana Tata Ruang oleh
BIG yang telah sesuai dengan ketentuan verifikasi Pemetaan
Verifikasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan terhadap:
a)Basisdata Geospasial;
b)Manajemen Data Digital;
c)Peta Dasar yang digunakan;
d)Peta Tematik yang digunakan;
e)Data Geospasial Rencana Tata Ruang;
f)Rancangan Peta Rencana Tata Ruang; dan
g)Kesesuaian antara rancangan peraturan perundang-
undangan dengan peta Rencana Tata Ruang.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas Ayat 5
14
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
15/47
Huruf a
Yang dimaksud dengan buku data analisis yang dilengkapi
peta adalah merupakan dokumen fakta dan analisa dokumen
perencanaan yang memuat data eksisting dan data dasar
tahun perencanaan begitu pula terhadap peta yang harus
melampirkan peta dasar berikut dasar pembuatan peta
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota ataupun
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup
Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan, rencana, dan/atau program.
KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
1.Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau
program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu
wilayah;
2.perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana,
dan/atau program; dan
15
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
16/47
3.Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan
kebijakan, rencana, dan/atau program yang
mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
KLHS memuat kajian antara lain:
1.kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup untuk pembangunan;
2.perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3.kinerja layanan/jasa ekosistem;
4.efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam;
5.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim; dan
6.tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
16
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
17/47
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan kesesuaian dan keserasian antara muatan
yang tercantum dalam Ranperda dan Muatan Teknis Peta serta
Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas adalah adanya
sinkronisasi antara muatan Perda , Materi teknis dan Peta Rencana
Rinci Tata Ruang dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional, Provinsi dan Kabupaten /Kota
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
17
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
18/47
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
18
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
19/47
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
19
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
20/47
(KOP DAERAH)…….., ................ …
Nomor : ...Lm!"r# : 1 ($%&) 'r$
Pr"*+ : Prmo*o## Rom#$" -&r#&r # Pr$%&/&# &$%#$"%$ R#c## Pr%&r# Dr* (R!r) K&!%#Ko%...%#%#R#c# % R&# ...
K! %*.-&r#&r …"
...
*&# ## !ro$$ !#&$# R#c## Pr%&r# Dr* (R!r)K&!%#Ko%...%#%# R#c# % R&# ..., ## *orm% m" $m!"# *+*+ $" r"&%:1. $&" m#% P$+ 18 % (2) #### Nomor 26 * 2007 %#%#
P#%# R&#, !#%!# R!r &!%#o% %#%# r#c# r"#c" %%r&# %r+"* *&+& *r&$ m#!% !r$%&/&# $&$%#$" r" m#%r" #m#+#r# &r&$# !mr"#%*# +m "# !#%# r&# $%+*m#!%# rom#$" &r#&r.
2. *&# ## %+* "+"m!*## ### !mr"# !r$%&/&#$&$%#$" +m !#%!# R!r %#%# r#c# r"#c" %% r&#&!%#o% r" #%r" Arr" # % R&#K!+ '# Pr%#*#N$"o#+ ! -&r#&r..., m" mo*o# !r## '!& -&r#&r...%&mmr"# rom#$" # !r$%&/&# $&$%#$" %$ R!rK&!%#Ko%... %#%# R#c# % R&# ...
3. " *# !r%"m## '!& -&r#&r..., m" +m!"r# o&m#o&m# # "!r+&# %& !m*$# +m R!% Koor"#$" 'KPRD
Pro;"#$" $" r&%:. 'r"% Acr Ko#$&+%$" P&+"<. 'r"% Acr K$!%# ## Dr* # 'r%$#<c. 'r"% Acr&r% Rom#$". Do&m# KLH< #. Pr%&r# Dr* K&!%#Ko%...%#%# R#c# % R&# ?"+*
K&!%#Ko%...
Dm""# "$m!"#, %$ !r*%"# # r/$m#, m" &c!#%r"m$"*
BUPATI/WALIKOTA …
20
Lampiran INom
or
Tanggal
Format Surat Permohonan Rekomena!i "u#ernur anPer!etu$uan Su#!tan!i ari Bupati/Walikota
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
21/47
(…………………………………..…)
m&$# "$m!"# ! %*.:1. #%r" Arr" # % R&#K!+ '# Pr%#*# N$"o#+<2. D"r%&r @#r+ % R&#, Km#%r"# Arr" # % R&#K!+ '#
Pr%#*# N$"o#+<3. r%r"$ Dr* Pro;"#$"...<4. K!+ D"#$... ("#$ %#"$ # m#&r&$" P#%# R&#)<5. K%& DPRD K&!%#Ko%...
(K%r##: == !"+"* $+* $%& #%r 'r"% cr %& &r% Rom#$" r"m#%r"#+m #o#m#%r"# # m#+#r# &r&$# "#>orm$"o$!$"+)
(KOP DAERAH)
B%RITA A&ARA K%"IATAN KONSULTASI PUBLIK 'ALA( P%(BA)ASAN RAN&AN"AN P%R'A KABUPAT%N/KOTA ***T%NTAN" R%N&ANA TATA RUAN" ***
Nomor : …
P *r" "#", … %#+ ... &+# … %* ... r%m!% " … %+*"$+#r# K"%# Ko#$&+%$" P&+" R#c## Pr%&r# Dr*K&!%#Ko% ... %#%# R#c# % R&#... $" "# r" !ro$$++"%$ r" R#c# % R&# … K"%# "#" "*"r" o+* !$r% ## /&m+*… or#, # r$+ r" $&r:
1. $r%oo* $r%2. Pmr"#%* Dr*3. DPRD4. m%5. K!+ D$6. L7. $% # D" $*8. Pr&r&# "#"
Dm""# 'r"% Acr K"%# Ko#$&+%$" P&+" R#c## Pr%&r# Dr*K&!%#Ko% ... %#%# R#c# % R&# … "#" "&% %& "#$"m# m$%"#.
………………..., .................
Pr"+# $r%oo*$r%
Pr"+# r" Pmr"#%* Dr*
21
Lampiran IINom
or
Tanggal
Format Berita A+ara Kon!ulta!i Pu#lik engan (eli#atkan Un!ur
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
22/47
(……………………………………..)(……………………………………………)
Pr"+# r" DPRD
(…………………………………….)
Pr"+# r" Kcm%#
(………………………………….)
Pr"+# r" D$
(……………………………………)
Pr"+# r" L
(……………………………….)
Pr"+# r" $% # D"$*
(……………………………………)
Pr"+# r" Pr&r&# "#"
(……………………………….)
(KOP DAERAH)
B%RITA A&ARA K%S%PAKATAN '%N"AN 'A%RA) ,AN" B%RBATASAN'ALA( P%(BA)ASAN RAN&AN"AN P%R'A KABUPAT%N/KOTA ***
T%NTAN" R%N&ANA TATA RUAN" ***
Nomor : …
P *r" "#", … %#+ ... &+# … %* ... r%m!% " … %+*"$+#r# $!%# ## r* # r%$# %r"% R#c##Pr%&r# Dr* K&!%#Ko% ... %#%# R#c# % R&# ... $" "#r" !ro$$ ++"%$ r" R#c# % R&# ... K"%# "#" "*"r" o+* !$r%## /&m+* … or#, # r$+ r" $&r:
1. Pmr"#%* Dr*2. Pmr"#%* Dr* r" r* # r%$#
Dm""# 'r"% Acr K$!%# ## r* # 'r%$# %r"%R#c## Pr%&r# Dr* K&!%#Ko% ... %#%# R#c# % R&# … "#""&% %& "# $"m# m$%"#.
..................., ................. 20...
Pr"+# !mr"#%* r* #r%$#
(……………………………………..)
Pr"+# r" !mr"#%* r*
(……………………………………………)
Pr"+# !mr"#%* r* #r%$#
Pr"+# !mr"#%* r* #r%$#
22
Lampiran IIINom
or
Tanggal
Format Berita A+ara Ke!epakatan engan 'aerah -ang
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
23/47
(………………
…………………….)
(………………
………………….)
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN
PERSETUJUAN SUBTANSI RANPERDA KABUPATEN/ KOTA …………… TENTANG
RENCANA RINCI TATA RUANG / RENCANA DETAIL TATA RUANG ……………..
Nomor :…………………………………..
Pada hari ini ………. Tanggal …….. bulan ……. Tahun ……… telah dilakukan proses
pemeriksaan kelengkapan Permohonan Persetujuan SubstansiRanperda Kabupaten/
Kota …………….. tentang Rencana Rinci Tata Ruang ………. . dalam rangka penerbitan
persetujuan substansi dan berdasarkan surat Bupati/Walikota
tanggal Nomor perihal permohonan persetujuan substansi Ranperda
Kabupaten/ Kota tentang Rencana rinci Tata Ruang/Rencana Detail Tata Ruang Bagian
Wilayah Perkotaan ,
Adapun kelengkapan dalam rangka pemberian persetujuan subtansi tersebut sebagai
berikut:
23
Lampiran I.Nom
or
Tanggal
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
24/47
NO DOKUMENBENTUK
KETERANGANHARDCOPY SOFTCOPY
1 Surat Permohonan Persetujuan
Substansi Ranperda Kabupaten /Kota
……………. tentang RRTR
……………………..
2 Materi Teknis
• Dokumen Rencana
• Dokumen Fakta Analisa
3 Album Peta Ukuran A1
•(RRTR & PZ) 1: 5000
•(RTR KSK) 1 : 25.000
•Peta Dasar yang menggunakan Peta
Citra Resolusi tinggi dan telah
memiliki koordinat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang
undangan
•Peta dalam bentuk SHP
•Peta Rencana Pola Ruang kota
•Peta Pembagian SBWP dan BLOK
•Peta Rencana Jaringan Prasarana
•Peta Sub BWP Prioritas
•Peta Zonasi
4 Ranperda Kabupaten /Kota ………..
tentang RRTR ……… beserta
Lampirannya5 Berita Acara Konsultasi dengan BIG
6 Dokumen KLHS
7 SK Bupati/Walikota tentang Tim Teknis
Penyusunan Ranperda Kabupaten/
Kota …… tentang RRTR …..
8 Berita Acara Rapat Koordinasi BKPRD
Kabupaten /Kota tentang Ranperda
Kabupaten/Kota…..tentang RRTR …
9 Berita Acara Konsultasi Publik :
•
Pertama…….•Kedua…….
10 Surat penyampaian Ranperda tentang
RRTR kepada DPRD / tanda Terimanya
Demikian Berita Acara ini disusun sebagai bahan informasi dalam proses
penerbitan persetujuan subtansi.
Padang,…..Tanggal…. Bulan…. Tahun……
Ketua Tim Evaluasi
24
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
25/47
NAMA……………..
Jabatan ………
Perwakilan Tim Evaluasi
I. Nama ………. Jabatan ………………Tanda Tangan ……..
II. Nama ………. Jabatan ………………Tanda Tangan ……..
III. ……………..
Tabel Pencantuman Materi Muatan Teknis
25
Lampiran .Nom
or
Tanggal
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
26/47
Ranperda Kabupaten/ Kota …… tentang Rencana Rinci Tata Ruang…… dan
kesesuaiannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Kebijakan
Nasional yang berkaitan Bidang Penataan Ruang, Pedoman Rencana Detail Tata
Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, dan Peraturan Perundang-Undangan
terkait Bidang Penataan Ruang Lainnya
Nomor :
Tanggal :
Tabel Materi Teknis
No Bab/ Sub Bab
Muatan Ranperda tentang
RRTR (kerangka ranperda
yang disampaikan di
sesuaikan dengan kerangka
pedoman)
Verifikasi
kesesuaian
RTRW
Kabupaten/Kota
, Pedoman
Rencana Detail
Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi
Catatan
Penyempurnaan
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Dasar Hukum Penyusunan
RRTR
1.2 Tinjauan terhadap RTRW
Kabupaten / Kota
1.3
Tinjauan terhadap Kebijakan
dan Strategi RTRW
Kabupaten / Kota
1.4 Tujuan RRTR BAB II KETENTUAN UMUM
2.1 Istilah dan Definisi
2.2Kedudukan RRTR dan
Peraturan Zonasi
2.3Fungsi dan Manfaat RRTR dan
Peraturan Zonasi
2.4
Kriteria dan Lingkup Wilayah
Perencanaan RRTR dan
Peraturan Zonasi
2.5 Masa Berlaku RRTR BAB III TUJUAN PENATAAN BWP
3.1 Konsep penataan ruang BWP
3.2 Tujuan penataan ruang BWP
BAB IV RENCANA POLA RUANG
4.1 Pembagian Sub BWP, Blok
serta Penetapan Kode Zona
dan sub zona
4.2 Rencana Pola Ruang
4.2.1 Zona Lindung
1. Zona Hutan Lindung (HL)
26
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
27/47
No Bab/ Sub Bab
Muatan Ranperda tentang
RRTR (kerangka ranperda
yang disampaikan di
sesuaikan dengan kerangka
pedoman)
Verifikasi
kesesuaian
RTRW
Kabupaten/Kota
, Pedoman
Rencana Detail
Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi
Catatan
Penyempurnaan
2. Zona yang memberikan
Perlindungan terhadap zona
dibawahnya (PB)
- Zona bergambut (PB1)
- Zona Resapan Air (PB2)
3.Zona Perlindungan Setempat
(PS)
- Sempadan Pantai (PS1)
- Sempadan Sungai (PS2)
- Zona Sekitar Danau atau
Waduk (PS3)
- Zona Sekitar Mata Air
(PS4)
4. Zona Ruang Terbuka Hijau
(RTH) Kota
- Taman RT (RTH1)
- Taman RW (RTH2)
- Taman Kota (RTH3)
- Pemakaman (RTH4)
5. Zona Suaka Alam dan Cagar
Budaya (SC)
- Zona Suaka Alam (SC1)
- Zona Cagar Budaya (SC2)
6. Zona Rawan Bencana (RB)
- Zona Rawan Tanah
Longsor
- Zona Rawan Gelombang
Pasang
- Zona Rawan Banjir
7. Zona Lindung Lainnya
4.2.2 1. Zona Perumahan (R)
- Kepadatan Sangat Tinggi
(R1)
- Kepadatan Tinggi (R2)
- Kepadatan Sedang (R3)
- Kepadatan Rendah (R4)
- Kepadatan Sangat Rendah
(R5)
2. Zona Perdagangan dan Jasa
(K)
27
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
28/47
No Bab/ Sub Bab
Muatan Ranperda tentang
RRTR (kerangka ranperda
yang disampaikan di
sesuaikan dengan kerangka
pedoman)
Verifikasi
kesesuaian
RTRW
Kabupaten/Kota
, Pedoman
Rencana Detail
Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi
Catatan
Penyempurnaan
- Tunggal (K-1)
- Kopel (K-2)
- Deret (K-3)
3. Zona Perkantoran (KT)
- Perkantoran Pemerintah
(KT-1)
- Perkantoran Swasta (KT-2)
3. Zona Sarana PelayananUmum (SPU)
- Pendidikan (SPU-1)
- Transportasi (SPU-2)
- Kesehatan (SPU-3)
- Olahraga (SPU-4)
- Sosial Budaya (SPU-5)
- Peribadatan (SPU-6)
5. Zona Industri (I)
- Industri Kimia Dasar (I-1)
- Industri Mesin dan Logam
Dasar (I-2)
- Industri Kecil (I-3)
- Aneka Industri (I-4)
6. Zona Peruntukan Khusus
(KH)
- Pertahanan dan
Keamanan (hankam) (KH1)
- TPA (KH2)
- IPAL (KH3)
7. Zona Peruntukan Lainnya
(PL)
- Pertanian (PL-1)
- Pertambangan (PL-2)
- Pariwisata (PL-3)
8. Zona Peruntukan Campuran
( C )
- Perumahan dan
Perdagangan/Jasa (C-1)
- Perumahan dan
Perkantoran (C-2)
- Perkantoran dan
Perdagangan/Jasa (C-3)
28
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
29/47
No Bab/ Sub Bab
Muatan Ranperda tentang
RRTR (kerangka ranperda
yang disampaikan di
sesuaikan dengan kerangka
pedoman)
Verifikasi
kesesuaian
RTRW
Kabupaten/Kota
, Pedoman
Rencana Detail
Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi
Catatan
Penyempurnaan
BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA
5.1 Rencana Jaringan Pergerakan
5.1.1 Jaringan Transportasi Darat
5.1.1.1 Jaringan Jalan
a. Jaringan jalan arteri primer
dan arteri sekunder
b. Jaringan jalan kolektor
primer dan kolektor
sekunder
c. Jaringan jalan lokal primer
dan lokal sekunder
d. Jaringan jalan lingkungan
primer dan lingkungan
sekunder
e. Jaringan jalan lainnya
- Jalan masuk dan keluar
terminal barang serta
terminal penumpang
- Jaringan jalan modatransportasi umum
- Jalan masuk dan keluar
parkir
5.1.1.2 Jaringan pedesterian
5.1.1.3 Jaringan Perkeretaapian
5.1.1.4 Jaringan Angkutan Sungai,
danau dan penyeberangan
5.1.2 Jaringan Transportasi laut
5.1.3 Jaringan transportasi Udara
5,2Rencana Pengembangan
Jaringan Energi/kelistrikan
5.3Rencana Pengembangan
Jaringan Telekomunikasi
5.4Rencana Pengembangan
Jaringan Air Minum
5.5Rencana Pengembangan
Jaringan Drainase
5.6Rencana Pengembangan
Jaringan Air Limbah
5.7 Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan
5.8 Rencana Pengembangan
29
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
30/47
No Bab/ Sub Bab
Muatan Ranperda tentang
RRTR (kerangka ranperda
yang disampaikan di
sesuaikan dengan kerangka
pedoman)
Verifikasi
kesesuaian
RTRW
Kabupaten/Kota
, Pedoman
Rencana Detail
Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi
Catatan
Penyempurnaan
Prasarana lainnya
BAB VI PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA
6.1Dasar, kriteria dan Penetapan
sub BWP prioritas
6.2 Tema dan rencana Penanganan
Sub BWP prioritas
BAB
VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
7.1Program Perwujudan Tata
Ruang
1) program perwujudan
rencana pola ruang di BWP
i. perwujudan zona lindung
ii. perwujudan zona budi
daya
(a) perwujudan
penyediaan fasilitas
sosial dan fasilitasumum di BWP;
(b) perwujudan ketentuan
pemanfaatan ruang
untuk setiap jenis pola
ruang;
(c) perwujudan intensitas
pemanfaatan ruang
blok; dan/atau
(d) perwujudan tata
bangunan.
2) program perwujudanrencana jaringan prasarana
i. perwujudan pusat
pelayanan kegiatan
ii. perwujudan sistem
jaringan prasarana
(a) perwujudan sistem
jaringan pergerakan;
(b) perwujudan sistem
jaringan
energi/kelistrikan;
(c) perwujudan sistem jaringan
telekomunikasi;
30
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
31/47
No Bab/ Sub Bab
Muatan Ranperda tentang
RRTR (kerangka ranperda
yang disampaikan di
sesuaikan dengan kerangka
pedoman)
Verifikasi
kesesuaian
RTRW
Kabupaten/Kota
, Pedoman
Rencana Detail
Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi
Catatan
Penyempurnaan
(d) perwujudan sistem
jaringan air minum;
(e) perwujudan sistem
jaringan drainase;
(g) perwujudan sistem
jaringan air limbah;
dan/atau
(h) perwujudan sistem
jaringan prasarana
lainnya.
3) program perwujudan
penetapan Sub BWP yang
diprioritaskan
penanganannya
i. perbaikan prasarana,
sarana, dan
blok/kawasan;
ii. pembangunan baru
prasarana, sarana, dan
blok/kawasan;
iii. pengembangan kembali
prasarana, sarana, dan
blok/kawasan; dan/atau
iv. pelestarian/pelindungan
blok/kawasan.
4) program perwujudan
ketahanan terhadap
perubahan iklim (jika Ada)
7.2 Indikasi Program Pemanfaatan
Ruang
BAB VIII
PERATURAN ZONASI
8,1 Materi Wajib
8.1.1Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan
8.1.2Ketentuan Intensitas
Pemanfaatan Ruang
8.1.3 Ketentuan Tata Bangunan
8.1.4Ketentuan Sarana dan
Prasarana Minimal
8.1.5Ketentuan Pelaksanaan, terdiri
atas :
1) ketentuan variansi
31
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
32/47
No Bab/ Sub Bab
Muatan Ranperda tentang
RRTR (kerangka ranperda
yang disampaikan di
sesuaikan dengan kerangka
pedoman)
Verifikasi
kesesuaian
RTRW
Kabupaten/Kota
, Pedoman
Rencana Detail
Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi
Catatan
Penyempurnaan
pemanfaatan ruang
2) insentif dan disinsentif
8,2 Materi Pilihan
8.2.1 Ketentuan Tambahan
8.2.2 Ketentuan Khusus
8.2.3 Ketentuan Standar Teknis
8.2.4 Ketentuan Pengaturan Zonasi
No Bab/ Sub Bab Muatan Materi Peta RRTR
Peraturan
perundang-
undangan
Catatan
Penyempurnaan
Data peta dasar
Pengorganisasian Peta (Peta
dalam bentuk SHP)
Tingkat ketelitian peta
• Peta Rencana Pola Ruang
kota
• Peta Pembagian SBWP dan
BLOK
• Peta Rencana Jaringan
Prasarana
• Peta Sub BWP Prioritas
• Peta Zonasi
Sistim Koordinat yang dipakai
Layout peta sesuai kaidah
geografis
Tabel Materi Ranperda
MUATAN KERANGKA RANPERDA
RINCIAN TEKNIS KERANGKA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH
Catatan
Penyempurnaan
A. JUDUL . judul Memuat Keterangan : JenisNomor Tahun pengundangan dan
Nama Peraturan yang bersangkutan
. judul dibuat dengan huruf Kapital
diletakan ditengah margin dan tidak boleh ditambah dengan singkatan
atau akronnim
32
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
33/47
B. PEMBUKAAN TERDIRI
DARI:
1.Frase Dengan Rahmat
Tuhan Yang Maha Esa
2.Jabatan Pembentukan
Peraturan Perundangan-
undangan
3. Konsiderans : Menimbang a. Diawali dengan kata :Menimbang
. Mengingat memuat pokok pikiranlatarbel akang dan alasan
pembuatan peraturan berdasarkan
asas filosofis, sosiologi dan yuridis
4. Dasar Hukum diawali
dengan kata
Mengingat
a. Dasar kewenangan Pembuatan
Peraturan Perundang-undangan
b. Peraturan Perundang-undangan
yang memerintahkan pembentukan
peraturan perundangan tersebut
c. undang-undangan yang menjadi
dasar Pembentukan daerah yangg
bersangkutan
d. Peraturan perundang-undangan
sebagai dasar hukum hanya
peraturan yang hierarkinya sama
atau yang lebih tinggi dari peraturan
yang ditetapkan dan tidak boleh
memasukan peraturan yang sudah
dicabut
e. Dasar hukum yang lebih dari satu
harus sesuai dengan urutan
pencantuman tata urutan peraturan
perundang-undangan dan jika
utingkatan sama disusun secarakronologis berdasarkan
pengundangan dan penetapan
f. Dasar hukum yang lebih dari satu
penulisan dasar hukum diawali
dengan angka arab 1,2,3 dan
seterusnya dan diakhiri dengan titik
koma
5. diktum terdiri dari atas : a. Kata MEMUTUSKAN dibuat dengan
huruf kapital dan tidak
menggunakan spasia. Memutuskan
b. Menetapkan c. Sebelum kata MEMUTUSKAN
dicantumkan frasa denganpersetujuan DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (nama daerah)
danBUPATI/WALIKOTA (nama
daerah)ditulis dengan huruf kapital
diletakan ditengah margin
c.Jenis dan nama Peraturanperundang-undangan
f. Kata menetapkan dicantumkan
sesudah kata memutuskan dan
sejajar kebawah dengan kata
menimbang dan mengingat dan
diankhir dengan titik dua
g. Nama Peraturan Daerah
C. BATANG TUBUH1. Ketentuan Umum a. Batasan dan pengertian
33
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
34/47
. Singkatan atau akronim yangdituangkan dalam batasan
pengertian atau definisi
c. Hal-hal yang bersifat umum antara
lain asas, maksud dan tujuan tanpa
dirumuskan tersendiri dalam pasal
2. Materi Pokok yang diatur Berdasarkan Buku RDTR atau Permen
PU No 11 Tahun 2011
3.ketentuan Pidana (jika
diperlukan)
a. Ketentuan pidana memuat rumusan
yang menyatakan penjatuhan
pidana atas pelanggaran terhadap
ketentuan yang berisi norma
larangan atau norma perintah
b. Rumusan ketentuan pidana harus
menyebutkan secara tegas norma
larangan atau perintah yang
dilanggar dan menyebutka pasal
atau beberapa pasal yang memuat
norma tersebut.
4.ketentuan Peraliahan (jikadiperlukan)
ketentuan peralihan memuatpenyesuaian pengaturan tindakan
hukum atau hub. Hukum yang
sudah ada berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang lama
terhadap peraturan yang baru
5. Ketentuan Penutup
D. PENUTUP a. Rumusan perintah pengundangan
dan penempatan Peraturan daerah
dan Lembaran Daerah
b. Penandatangan penetapan
peraturan antara lain : tempat dan
tanggal, nama jabatan, tandatangan,nama lengkap pejabat yang
menandatangani tanpa gelar dan
pangkat
c. penulisan frase lembaran daerah
dan berita daerah ditulis dengan
huruf kapital
E. PENJELASAN a. Penjelasan Peraturan daerah
memuat penjelasan umum dan
penjelasan pasal perpasal dan di
awali dengan huruf Romawi
b. penjelasan umum memuat uraian
secara sistematis mengenaipmikiran, maksud, tujuan
penyusunan peraturan daerah
c. Rumusan yang harus diperhatikan
di dalam penjelasan:
• tidak bertentang dengan materi
pokok, serta tidak memperluas
dan menambah norma yang
diatur didalam batang tubuh
• tidak melakukan pengulangan
materi pokok yang ada dalam
batang tubuh
• tidak mengulang uraian kata
istilah atau pengertian yang telah
dimuat di dalam ketentuan umum
34
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
35/47
Padang, Tanggal….. Bulan…. Tahun …..
Tim Evaluasi
Nama …………….
Jabatan………………….
Perwakilan Tim Evaluasi
I. Nama ………. Jabatan ………………Tanda Tangan ……..
II. Nama ………. Jabatan ………………Tanda Tangan ……..
III. ………….
FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMBAHASAN RANPERDA KABUPATEN/KOTA
…………..TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG……… PADA RAKOR BKPRD PROVINSI
35
Lampiran .INom
or
Tanggal
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
36/47
KOP SKPD DEKONSENTRASI
Padang, tanggal….. Bulan ….. tahun…..
Nomor
Lampiran 1. Tabel Pencatuman Materi Muatan Teknis Ranperda Tentang Rencana
Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota……..…
2. Dokumen Pendukung
3. …………………
Kepada Yth,
Ketua BKPRD Provinsi Sumatera Barat
Cq Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Perihal : Rekomendasi Pembahasan Ranperda Kabupaten/Kota………….tentang
Rencana Rinci Tata Ruang…..pada Rakor BKPRD Provinsi
Berdasarkan Hasil Evaluasi Substansi Ranperda Kabupaten/Kota ……….tentang
RRTR/RDTR …………. yang telah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi, dapat disampaikan
hal-hal sebagai berikut :
1.Ranperda Kabupaten/Kota …….. Tentang Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detail
Tata Ruang ……..…telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi;
2.Ranperda Kabupaten/Kota ……… Tentang Rencana Rinci Tata Ruang/ Rencana Detail
Tata Ruang ……..…telah sesuai dengan Peraturan daerah nomor 13 tahun 2012
tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Sumatera Barat 2012-2032 ;
3.Ranperda Kabupaten/Kota ……… Tentang Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detail
Tata Ruang ……..…telah sesuai dengan Peraturan daerah nomor …. tahun …..
tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota …………tahun …… ;
4.…………
5.…………
Bersama ini kami merekomendasikan Ranperda Kabupaten/Kota …………… tentang
Rencana Rinci Tata Ruang/ Rencana Detail Tata Ruang ……………. untuk dapat
dilakukan pembahasan di BKPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai tindak lanjut proses
pemberian Persetujuan Substansi.
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Ketua TIM EVALUASI
NAMA
Tembusan disampaikan kepada :
1. Ditjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum RI
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
3. Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
4. Kasatker Dekonsentrasi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat5. Arsip
36
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
37/47
BERITA AC AR A
RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARATDALAM PEMBAHASAN RANPERDA KABUPATEN/KOTA…..
TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG………….
Nomor: ……………………………………….
Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan
dibawah ini, telah mengadakan rapat koordinasi Pembahasan Raperda
Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detail TataRuang………. dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perdadimaksud secara
substantif telah mengacu pada Arahan Peraturan Zonasi Sistim Provinsiserta
ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, Peraturan
Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Barat 2012-2032,dan Perda Nomor …. Tahun ………… tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ……., serta dapat diproses lebih lanjut untuk
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap
memperhatikan catatan sebagai berikut:
1………………
2………………
3. ; dancatatan penyempurnaan sebagaiman tercantum dalam tabel …………..
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Padang ,………………………
Pimpinan Rapat,
N a m a : … … ……… … .
Jabatan :………………
C a t a t a n:Ditandatangani oleh :
Perwakilan Tim BKPRD provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan
37
Lampiran .IINom
or
Tanggal
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
38/47
gubernur tentang penunjukan BKPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor ……….
Perwakilan Kelompok Kerja Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD
Provinsi Sumatera Barat)
Nama : ………………………………
Jabatan :……………………………..
Nama : ………………………………
Jabatan :……………………………..
Perwakilan Pemerintah Daerah………….
Nama : ………………………………
Jabatan :……………………………..
Nama : ………………………………
Jabatan :……………………………..
38
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
39/47
(KOP DAERAH)
..., ....................……
Nomor :Lm!"r# : 1 ($%&) r$Pr"*+ : !mr"# Rom#$" Pr$%&/&# &$%#$" #"$ R#c##
Pr%&r# Dr* (R!r) K&!%#Ko% … %#%# R#c# %R&# ...
K! %*.'&!%"?+"o%"
...#/& &r% '&!%"?+"o% ... Nomor: … %#+ … !r"*+ BPrmo*o##
Rom#$" -&r#&r # Pr$%&/&# &$%#$" %$ R#c## Pr%&r# Dr*(R!r) K&!%#Ko%...%#%# R#c# % R&# ...C, ## *orm% m"$m!"# *+*+ r"&%:
1. $&" m#% P$+ 18 % (2) #### Nomor 26 * 2007 %#%#P#%# R&#, !#%!# R!r &!%#o% %#%# r#c# r"#c" %%r&# %r+"* *&+& *r&$ m#!% !r$%&/&# $&$%#$" r" m#%r" #m#+#r# &r&$# !mr"#%*# +m "# !#%# r&# $%+*
m#!%# rom#$" &r#&r.2. R#c## Pr K&!%#Ko% ... %#%# R#c# % R&# ... %+*
"o#$&+%$"# # "*$ r$m 'KPRD Pro;"#$" &m%r 'r% !*r" ... %#+ ... r%m!% " ....... $$&" ## %&r#, m$&# # $$r# 'KPRD Pro;"#$" &m%r 'r% (%r+m!"r).
3. 'r$r# *+ %r$&% "%$, m" mmr"# rom#$" *R#c## Pr%&r# Dr* &!%#Ko%............ #%# R#c# R"#c" %R&# &!%#Ko%................!% "!ro$$ +"* +#/&% %& m#!%#!r$%&/&# &$%#$" $$&" %#%&# Pr%&r# Pr###.
.
Dm""# "$m!"#, %$ !r*%"# "&c!# %r"m$"*
a*n "u#enurSekretari! aerah
Proin!i******
39
Lampiran .IIINom
or
Tanggal
&ontoh Format Surat Rekomena!i "u#ernur
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
40/47
0*********************************1NIP*****************************
m&$#"$m!"# ! %*.:
1. #%r" Koor"#%or '"# Pro#om"#%# R&#
Dr*, Km#%r"# Arr" # % R&#'# Pr%#*# N$"o#+<7. K!+ D"#$... ("#$ %#"$ # m#&r&$" P#%# R&#)<8. '&!%"?+"o%...
BERITA AC AR A
RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
DALAM PEMBAHASAN RANPERDA KABUPATEN/KOTA…..
TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG………….
Nomor: ……………………………………….
Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan
dibawah ini, telah mengadakan rapat koordinasi Pembahasan Raperda
Kabupaten/Kota tentang Rencana Rinci Tata Ruang/Rencana Detail Tata
Ruang………. dengan ini menyatakan bahwa Rancangan Perdadimaksud secara
substantif telah mengacu pada Arahan Peraturan Zonasi Sistim Nasionalserta
ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, Peraturan
Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Barat 2012-2032,dan Perda Nomor …. Tahun ………… tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ……., serta dapat diproses lebih lanjut untuk
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap
memperhatikan catatan sebagai berikut:
1………………
2………………
3. ; dancatatan penyempurnaan sebagaiman tercantum dalam tabel …………..
40
Lampiran I2Nom
or
Tanggal
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
41/47
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Padang ,………………………
Pimpinan Rapat,
N a m a : … … ……… … .
Jabatan :………………
C a t a t a n:
Ditandatangani oleh :
Perwakilan Tim BKPRD provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan
gubernur tentang penunjukan BKPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor ……….
Perwakilan Kelompok Kerja Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD
Provinsi Sumatera Barat)
Nama : ………………………………
Jabatan :……………………………..
Nama : ………………………………
Jabatan :……………………………..
Perwakilan Pemerintah Daerah………….
Nama : ………………………………
Jabatan :……………………………..
Nama : ………………………………
Jabatan :……………………………..
41
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
42/47
FORMAT KRONOLOGIS PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI RANPERDA
KABUPATEN/KOTA …….. TENTANG RENCANA RINCI/ DETAIL TATA RUANG ……….
KOP SKPD DEKONSENTRASI
Padang, tanggal….. Bulan ….. tahun…..Nomor
Lampiran 1.………………….
2.………………….
KETERANGAN
KRONOLOGIS PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI RANCANGAN PERDA KABUPATEN/
KOTA …….
TENTANG RENCANA RINCI TATA RUANG/ RENCANA DETAIL TATA RUANG ……….
Sehubungan dengan proses persetujuan substansi rancangan peraturan daerah
kabupaten/ kota ……tentang RRTR/ RDTR …….. , dengan ini kami sampaikan Kronologi
42
Lampiran 2Nom
or
Tanggal
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
43/47
proses persetujuan
substansi dimaksud
sebagai berikut :
1.Pada Tanggal
…..
2.Pada Tanggal …..
3.Pada Tanggal…
4.Dst…..
Demikian keterangan ini disusun sebagai bahan informasi dalam proses persetujuan
substansi
Kepala Satuan Kerja
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Nama ………………
NIP…….
TABEL PERSANDINGAN
RANPERDA KABUPATEN/ KOTA ……….TENTANG RENCANA RINCI TATA
RUANG…………………..
RAPAT KOORDINASI KELOMPOK KERJA TEKNIS BKPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT
TANGGAL ………………….
MUATAN RANPERDA
TENTANG RRTR SAATPEMBAHASAN BKPRD
PROVINSI
MUATAN RANPERDA
TENTANG RRTR SETELAHPEMBAHASAN BKPRD
PROVINSI
INSTANSI PEMBERIMASUKAN
43
Lampiran 2INom
or
Tanggal
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
44/47
(1) (2) (3)
JUDUL JUDUL
RANCANGAN PERDA……..
NOMOR………..
TENTANG………
RANCANGAN PERDA……..
NOMOR………..
TENTANG………
Menimbang :a.…………………
b.…………………
c.………………….
d.dst
Menimbang :a.…………………
b.…………………
c.………………….
d.dst
Instansi :………………...
……
Masukan :
…………………....
Tanggapan :………..
………….
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini
yang dimaksud dengan :1…………………
2…………………
3…………………
4.dst
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini
yang dimaksud dengan :1…………………
2…………………
3…………………
4.dst
Instansi :………………...
……Masukan :
…………………....
Tanggapan :………..
………….
BAB II
TUJUAN PENATAAN BWP
BAB II
TUJUAN PENATAAN BWP
Pasal 2
…………………..
Pasal 2
…………………..
Instansi :………………...
……
Masukan :…………………....
Tanggapan :………..
………….
BAB III
…………………..
BAB III
…………………..
Pasal …
…………………..
Pasal ….
…………………..
Instansi :………………...
……
Masukan :
………………….... Tanggapan :………..
………….
BAB …..
…………………..
BAB …..
…………………..
Pasal …
…………………..
Pasal ….
…………………..
Instansi :………………...
……
Masukan :
…………………....
Tanggapan :………..………….
BAB …. BAB ….
44
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
45/47
KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP
Instansi :………………...
……
Masukan :
…………………....
Tanggapan :………..………….
45
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
46/47
(KOP DAERAH)
..., ....................……
Nomor :Lm!"r# : 1 ($%&) r$Pr"*+ : Pmr"# Pr$%&/&# &$%#$" #"$ R#c## Pr%&r# Dr*
(R!r) K&!%#Ko% … %#%# R#c# % R&# ...
K! %*.'&!%"?+"o%"
...#/& &r% '&!%"?+"o% ... Nomor: … %#+ … !r"*+ BPrmo*o##
Rom#$" -&r#&r # Pr$%&/&# &$%#$" %$ R#c## Pr%&r# Dr*(R!r) K&!%#Ko%...%#%# R#c# % R&# ...C, ## *orm% m"$m!"# *+*+ r"&%:
1. $&" ## m#% P$+ 18 #### Nomor 26 * 2007 %#%#
P#%# R&# $r% !#/+$##, %+* "+&# !#+*# $$&"#
m%r" m&%# %#"$ R#c## Pr K&!%# Ko% ………………… %#%#
R#c# R"#c" % R&# ………………….. ## m&%# ## ## Nomor
26 * 2007 %#%# P#%# R&#, R#c# % R&# ?"+*
K&!%#Ko% ………….., # Pom# P#&$# R#c# R"#c" D%"+ %
R&# # Pr%&r# o#$" # "%&## +m Lm!"r# .2. R#c## Pr K&!%# Ko% ……………… %#%# R#c# R"#c" % R&#
…………%+* "*$ +m >or&m oor"#$" +om!o r/ %#"$ '#
Koor"#$" P#%# R&# Dr* Pro;"#$" &m%r 'r% ## *$"+ #
"%&## +m 'r"% Acr R!% Koor"#$" 'KPRD # Rom#$"
Pmr"# Pr$%&/&# &$%#$" $"m# %r%&# +m Lm!"r# #
Lm!"r# .3. 'r$r# !r%"m## %r$&% "%$, ! !r"#$"!# $&$%#$" R#c##
Pr "m$& "$%&/&" %& $r "!ro$$ +"* +#/&%, ## %%!
mm!r*%"# $r#, or$", # !r"# $"m# %r%&# +m
+m!"r# , +m!"r# , # +m!"r# .4. " !om# m%r $!$"+ !#m## "+*, $%+* "!ro+*#
!r$%&/&# $&$%#$" "#" "m"#% ! !mr"#%* r* %& !% $r
m#%!## $" !r%&r# r* $$&" ## %#%&# !r%&r#
!r###.
Dm""# !r*%"## m" m#m!"# %r"m $"*.
GUBERNUR
.............................
m&$# "$m!"# ! %*.:1. #%r" Koor"#%or '"# Pro#om"#<2. #%r" Arr" # % R&#K!+ '# Pr%#*# N$"o#+<3. #%r" Pr#c## Pm## N$"o#+K!+ '!!#$<
4. #%r" D+m Nr"<5. D"r%&r @#r+ % R&#, Km#%r"# Arr" # % R&#'#
Pr%#*# N$"o#+<
46
Lampiran 2IINom
or
Tanggal
&ontoh Format Surat Pem#erian Su#!tan!i "u#ernur
8/18/2019 Draft Pergub Final Ok 1
47/47
6. D"r%&r Pm"## Pr#c## % R&# Dr* # Pm#>%# R&#Dr*, Km#%r"# Arr" # % R&#'# Pr%#*# N$"o#+<
7. K!+ D"#$... ("#$ %#"$ # m#&r&$" P#%# R&#)<8. '&!%"?+"o%...
Top Related