Yurisdiksi Negara Dalam United Nation Convention Againts Corruption 2003 Dan Kaitannya Terhadap Upaya Pengembalian Aset

Hasil Korupsi Di Indonesia (Dalam Hal Keterbukaan Kerahasiaan Bank Swiss)

Arif Kurniawan07 140 160

Latar belakang

Korupsi

Transnational Crime berupa

pencucian uang

United Nation

Convention Againts

Corruption 2003

Pengembalian AsetYurisdiksi

negara

Perbankan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan yurisdiksi negara berkaitan pengembalian aset hasil korupsi yang diatur didalam United Nation Convention Againts Corruption 2003?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan United Nation Convention Againts Corruption 2003 khususnya dalam upaya mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia?

Tujuan PenelitianTujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah:a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan

yurisdiksi negara berkaitan pengembalian aset hasil korupsi yang diatur didalam United Nation Convention Againts Corruption 2003.

b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yan dihadapi dalam menerapkan United Nation Convention Againts Corruption 2003 khususnya dalam upaya mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia.

Manfaat Penelitian1. Manfaat Teoritisa. Melalui penelitian ini diharapkan dapat

menjawab keingintahuan penulis terhadap masalah yang penulis teliti serta menambah pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum terkhusus hukum internasional.

b. Dapat dipergunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang berada didalamnya.

Lanjutan2. Manfaat Praktisa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat

memberikan dan menambah informasi bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan yang berhubungan dengan hukum internasional.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi negara atau pemerintah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi khalayak ramai.

Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.

Penelitian hukum normatif yang digunakan mencakup:a. Inventarisasi hukum yaitu mengumpulkan ketentuan-ketentuan

hukum internasional seperti konvensi-konvensi, piagam PBB, protokol dan peraturan internasional dan peraturan nasional lainnya yang berhubungan dengan penulisan untuk dianalisis.

b. Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Taraf sinkronisasi vertikal yaitu penelitian terhadap ketentuan hukum antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah yang mengatur kehiduapan yang tidak saling bertentangan, sedangkan taraf sinkronisasi horizontal adalah penelitian terhadap ketentuan hukum yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

lanjutan

2. Jenis PenelitianJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

yakni jenis penelitian kepustakaan (library research). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar, yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder

Apabila dilihat dari sudut informasi yang diberikannya, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam tiga kelompok yakni:

a. Bahan hukum primer b. Bahan hukum sekunder c. Bahan hukum tersier

lanjutan

3. Teknik pengumpulan data:a. Studi kepustakaan yang dilakukan pada1.Perpustakaan Universitas Andalas,2.Perpustakaan Fakultas Hukum Univ. Andalas,3.Perpustakaan Universitas Bung Hatta.

b. Studi dokumen

4. Pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara:a. Editing b. Coding

Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan memaparkan data dalam bentuk kalimat untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yang disajikan secara deskriptif.

Pengaturan Yurisdiksi Negara Berkaitan Dengan Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Dalam United

Nation Convention Againts Corruption 2003

Yurisdiksi negara didalam UNCAC 2003 diatur didalam Bab III Pasal 42 Ayat 1 sampai dengan 6.

a. Ketentuan yurisdiksi negara pada Pasal 1 huruf a dan b : Prinsip Teritorial.

b. Pasal 2 huruf (a) : Prinsip Nasionalitas Pasif.Huruf (b) : Prinsip Nasionalitas Aktif.Huruf (c) dan (d) : Prinsip Perlindungan.

c. Ketentuan ayat 3, 4 dan 5 tentang pelaksanaan yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan. Dimana kewajiban yang harus dilakukan negara untuk menetapkan yurisdiksi hukum nasionalnya terhadap keahatan yang dengan itu tidak mengekstradisi pelaku kejahatan yang berada didalam negaranya.

d. Ketentuan ayat 6 mengatur tentang ruang lingkup pelaksanaan konvensi yang tetap menghormati apabila hukum nasional suatu negara mengatur lain terhadap ruang lingkup pengaturan yang terdapat didalam konvensi

Lanjutan

Dasar untuk menentukan tindakan

yang dapat diambil oleh negara terhadap kejahatan yang diatur

didalam konvensi berupa korupsi,

kejahatan terorganisir,

kejahatan ekonomi dan money

loundering (Paragraf kedua pembukaan

konvensi)Dan juga terhadap pengembalian aset

Pasal 54 dan 55 tersebut

yang menjadi dasar bagi

negara peminta aset

untuk memperluas

yurisdiksi hukum

nasionalnya sekaligus

pembatasan terhadap yurisdiksi

negara tempat aset

disembunyikan

Pasal 42UNCAC 2003

Pengembalian aset harus dengan putusan yudisial (pengadilan)

(Pasal 54 ayat 1 huruf (a) serta ayat 2 huruf (a), (b), (c) serta

Pasal 55 ayat 1 huruf (b).

Dalam permintaan pengembalian aset negara peminta didalam permintaannya harus memuat:1. Uraian mengenai kekayaan yang akan dirampas, termasuk lokasi, perkiraan nilai kekayaan

serta pernyataan mengenai fakta-fakta yang diyakini yang

memungkinkan negara yang diminta mengupayakan perintah berdasarkan hukum nasionalnya.2. Pernyataan mengenai informasi dalam lingkup yang dilaksanakan dalam melaksanakan salinan sah permintaan serta pemberitahuan

terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dan untuk

menjamin perlindungan hukum serta pernyataan bahwa perintah

perampasan bersifat final.3. Pernyataan mengenai fakta-

fakta yang diyakini negara peminta dan tindakan-tindakan

yang diminta dan jika ada salinan sah perintah yang menjadi dasar bagi pengajuan permintaan (Pasal

55 ayat 3 UNCAC 2003)

Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia

Ratifikasi terhadap United Nation Convention Against Corruption 2003 melalui Undang-undang No. 7 Tahun 2006 menempatkan Indonesia secara politis sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi. Ratifikasi ini juga menunjukkan bahwa pemerintah indonesia serius dalam memberantas korupsi. Ratifikasi ini bagi indonesia menjadi penting mengingat contoh-contoh kasus korupsi yang pernah dihadapi indonesia tak jarang menghadapi kendala-kendala terutama karena menyangkut negara lain. Keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi negara-negara lain untuk dapat memberikan bantuan dalam pemberantasan korupsi diindonesia dan juga terhadap pengembalian aser hasil korupsi yang berasal dari indonesia.

Mekanisme pidana (criminal recovery)

pengembalian aset (Pasal 54-55 konvensi) tidak

maksimal karena dipengaruhi faktor

subjektif seperti tersangka sakit, meninggal dunia, melarikan diri bahkan

divonis bebas Mekanisme perdata (civil

recovery, dalam Pasal 53

konvensi) menjadi alternatif

pengembalian aset karena lebih

ditujukan terhadap

asetnya bukan pelakunya

Pengembalian aset diswiss semakin terbuka peluang

mengingat aturan swiss tidak lagi

mengatur kerahasiaan nasabah secara ketat

contohnya dengan lahirnya RIAA (Return

of Illicit Asset Act) pada awal febuari

2011 kemarin.Sesuai dengan

ketentuan aturan Pasal 40 UNCAC 2003 Tentang Kerahasiaan

Bank

Kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam Menerapkan

UNCAC 2003

Secara yuridis:1. Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang

mengatur pengembalian aset.2. Peraturan hukum nasional termasuk hukum acara

perdata belum memungkinkan negara sebagai subjek penggugat dalam hal indonesia sebagai negara yang diminta.

3. Indonesia belum memiliki lembaga yang berfungsi sebagai central authority pemberantasan korupsi terutama dalam pengembalian aset yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kerjasama internasional dalam hal pengembalian aset.

Kesimpulan1. Pengaturan yurisdiksi negara yang diatur dalam Bab III Pasal 42

ayat 1 sampai dengan 6 menjadi dasar untuk penerapan yurisdiksi negara peminta aset sebagaimana ruang lingkup kejahatan yang diatur didalam konvensi.

2. Permasalahan perbedaan yurisdiksi yang menjadi kendala dalam pengembalian aset difasilitasi konvensi dengan mewajibkan negara pihak untuk saling bekerjasama dan memberikan bantuan baik kerjasama bilateral maupun multilateral seperti bantuan timbal balik (mutual legal asisstance) sebagaimana diatur dalam pasal 51 konvensi tentang pengembalian aset.

3. pengembalian aset dapat dilakukan melalui mekanisme perdata (civil recovery) yang diatur dalam pasal 53 konvensi dan mekanisme pidana (criminal recovery) yang diatur dalam pasal 54-55 konvensi.

4. Permintaan pengembalian aset harus terlebih dahulu ada putusan pengadilan serta melampirkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 3 UNCAC 2003.

5. Pengembalian aset di indonesia belum berjalan maksimal karena indonesia belum memiliki perangkat aturan yang mengatur secara khusus pengembalian aset.

Saran 1. Secara internasional indonesia harus memperluas

kerjasama-kerjasama baik bilateral maupun multilateral misalnya dengan mengadakan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance) hal ini dikarenakan perjanjian tersebut menjadi penting bagi pengembalian aset.

2.Didalam negeri sendiri indonesia harus melakukan pembaharuan dibidang aturan hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan membentuk undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang mengatur secara khusus mengenai pengembalian aset.

3. Indonesia juga sudah seharusnya melirik pengembalian aset melalui mekanisme civil recovery dan tidak hanya terfokus pada pengembalian aset melalui mekanisme criminal recovery karena kemudahan dan efektivitas yang termuat dalam pengembalian aset.

Terima Kasih