IINISTRY OF PUBLIC WORKS IIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS 'echnical Assistance for the Preparation of the Ìtrategic Roads Infrastructure Project (SRIP)

STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT -

RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, DAN PEMUKIMAN KEMBALI

(RK-PTPK) SUB PROYEK LINGKAR TIMUR CIANJUR

w----- _-_- -

WSP International PT Eskapindo Matra

MEI 2006 PT Wiranta Bhuana Raya PT Herda Carter Indonesia

PT Prospera Consulting Eng.

RP535v 2

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

Pub

lic D

iscl

osur

e A

utho

rized

DAFTAR IS1

Halaman

Daftar Isi ............................ .. ........................................................................... I

Daftar Tabel ....................... .. ........................................................................... II

A. Deskripsi Proyek 1

B. Hasil Survey Sensus 1

C. Kompensasi dan Pemukiman Kembali 5

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek ............................... 7

E. Tanggung Jawab Kelernbagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan ........... 7

F. Monitoring dan Pelaporan 1 O

G. Jadwal dan Pembiayaan ............................................................................ 11

Lampiran :

Gambar 1 Lokasi Proyek

Garnbar 2 Rute Lokasi Ruas Jalan Lingkar Timur Cianjur

Gambar 3 Lay Out Persimpangan

Diagram Alur Mekanisme Penyarnpaian Keluhan

Forrnulir Monitoring Bulanan Pelaksanaan LARAP

Daftar Harga Pasar dari Bank Jabar

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel B 1 Data Pengadaan Tanah di Persimpangan ........................... ... ..... .... 3

Tabel G 1 Rencana Kerja Pengadaan Tanah & Pemukiman Kembali Warga

Terkena Proyek Proyek Perbaikan Persimpangan Lingkar Timur Cianjur

Tahun Anggaran 2006 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

RENCANA KERJA

PENGADAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI (RK-PTPK)

SUB PROYEK JALAN LINGKAR TIMUR CIANJUR

A. Deskripsi Proyek

Lingkar Timur Cianjur, adalah salah satu dari sub-project program Strategie

Roads I~~frastructure Project (SRIP), terletak di Propinsi Jawa Barat. Sub-project

ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan Ibukota Jakarta dengan Kota

Bandung. Gambar 1. memperlihatkan lokasi strategis sub-project tersebut.

Saat ini, pada Sub-project tersebut sedangkan disiapkan rencana pelebaran

persimpangan pada ruas jalan Lingkar Timur Cianjur, diharapkan arus lalu lintas

yang padat pada ruas ini akan bisa diatasi. Gambar ruas secara keseluruhan

dapat dilihat pada Gambar 2. dan Gambar 3. Hasil review desain, terdapat 2

(dua) persimpangan yang memerlukan penambahan lahan yaitu :

1. Persimpangan Rawa Bango (CJ-O1 STA O + 000) terletak di wilayah Desa

Sukamulya dan Desa Hegarmanah, Kec. Karang Tengah.

2. Persimpangan Jebrot (CJ-02 STA 7 + 445) terletak di wilayah Desa

Sirnagalih, Kec. Cilaku

Layout persimpangan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4. dan Gambar 5 .

B. Hasil Survey Sensus

Berdasarkan survey sensus yang dilaksanakan tanggal 7 - 11 Maret 2006,

diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :

1. Luas lahan yang akan dibebaskan : 8.182 m2 ( 35 Bidang )

Lahan terkena sebagian : 35 Bidang

Lahan terkena seluruh

2. Luas bangunan yang akan terkena : 558 m2 ( 9 Unit )

Bangunan terkena sebagian : 5 Unit

s Bangunan terkena seluruh : 4 Unit

3. Tanaman yang akan terkena : 88 pohon

4. Jumlah KK yang akan terkena : 37 KK

Pemilik : 27 KK

Penyewa : 7 KK

Pedagang Kaki Lima (PKL) : 3 KK

Untuk perbaikan desain persimpangan pada sub proyek ini, terdapat 37 KK yang

akan terkena proyek, dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

26 KK (Pemilik tanah dan bangunan), hanya sebagian lahan atau

bangunannya terkena. Namun apabila ada warga yang berkeinginan untuk

melepaskan sisa tanah yang ada, maka prosesnya dilakukan melalui

musyawarah.

Terdapat 1 KK pemilik, 4 KK penyewa dan 3 KK PKL akan terkena

seluruhnya atau sisa lahan dan bangunan sedikit sehingga terpaksa pindah,

rincian yang akan terkena berikut ini :

a. 1 KK (Pemilik tanah dan bangunan). seluruh bangunan rumahnya

terkena, tetapi masih terdapat sisa lahan yang dapat dipergunakan

untuk membangun rumah pengganti.

b. 2 KK, seluruh bangunan tempat usahanya akan terkena proyek oleh

karenanya harus pindah sementara lahan yang digunakan untuk

bangunan tempat usahanya tersebut adalah lahan sewaan.

c. 2 KK, harus pindah karena seluruh bangunan yang mereka sewa

sebagai tempat usaha akan terkena proyek.

d. Untuk PKL yang terkena 3 KK (Odang & Zaenudin / No. 15 & 16

Persimpangan Rawa Bango, dan A. Rizal 1 No. 21 Persimpangan

Jebrot).

3 KK (Tito Sugito / No. 12 Persimpangan Rawa Bango, dan H. Mumud & H.

Zakaria 1 No. 19 & 20 Persimpangan Jebrot) tanah atau bangunan terkena

yang mereka sewa masih memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan

usaha yang sedang dijalankan. Aset yang terkena milik H.Mumud adalah

berupa sumur sedangkan H.zakaria sebagian bangunan usahanya.

Rincian data aset yang akan terkena pengadaan tanah untuk proyek dapat dilihat pada Tabel B I . berikut ini.

C. Kompensasi dan Pernukiman Kembali

Panitia Pengadaan Tanah (PPT) menawarkan berbagai alternatif kompensasi,

yaitu uang tunai, tanah pengganti dan bangunan pengganti, atau bentuk lain yang

diinginkan warga. Namun berdasarkan survey secara sensus yang telah dilakukan

terhadap warga terkena proyek, 37 KK menginginkan kompensasi yang diberikan

berbentuk uang tunai.

Adapun besaran kompensasi yang akan ditawarkan oleh PPT adalah sebagai

berikut :

Sesuai kesepakatan Pemerintah dan Bank Dunia, maka besaran kompensasi

akan dimusyawarahkan antara Warga Terkena Proyek (WTP) dengan

Pemerintah sesuai dengan harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran

harga pasar diperoleh dari bank lokal (terlampir).

Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan

sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan

rumah tinggal, bangunan usaha, sumur, pagar dll, yang pembuatannya

memerlukan biaya atau investasi.

Untuk tanaman terkena besarannya ditaksir berdasarkan jenis, dan

produktivitas tanaman.

e Fasilitasi KK pemiliklpenyewa kios dan PKL terkena untuk mendapatkan

tempat usaha baru dan pemberian biaya pindah.

Aset lain yang akan terkena seperti listrik, telepon atau air bersih juga

diperhitungan untuk mendapat kompensasi yaitu berupa biaya pemasangan

kembali atau biaya investasi.

Untuk tanah bengkok milik Pemerintah Desa Sirnagalih, kompensasi yang akan

diberikan kompensasi berupa tanah pengganti dan diupayakan tetap dalam wilayah

Desa Sirnagalih dengan luasan yang sama. Sedangkan bangunan pondasi yang

akan terkena oleh proyek, lokasinya berada pada lahan milik H. Rahmat Yusuf (No.

6 Persimpangan Jebrot) yang juga akan terkena.

Program pemukiman kembali bagi WTP yang lahan atau bangunannya terkena dan

harus pindah dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

*:* 1 KK, Pandi bin H. Rahmat (No. 7 Persimpangan Jebrot), seluruh bangunan

rumahnya akan terkena proyek dan karenanya harus pindah. KK yang

bersangkutan akan membangun rumah pengganti pada sisa lahan terkena

yang ia miliki. Pemerintah Kabupaten Cianjur akan memfasilitasi pengurusan

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi rumah baru yang akan dibangun oleh

WTP yang bersangkutan, juga diberikan biaya pindah termasuk biaya

pemindahan listrik dan telepon ke bangunan rumah baru disamping

kompensasi atas bangunan dan tanah terkena.

6:. Untuk pemindahan 4 KK pemilik 1 penyewa bangunan yang seluruh bangunan

tempat usahanya terkena dan harus pindah dapat dijelaskan hal-hal sebagai

berikut :

2 KK (Roy & Yanto 1 No. 13 & 14 Persimpangan Rawa Bango), mereka

harus pindah karena seluruh bangunan tempat usaha yang mereka sewa

akan terkena proyek. Pemerintah Kabupaten Cianjur akan memfasilitasi

pemindahan mereka ke bangunan sewaan baru disekitar lokasi semula dan

akan diberikan biaya pindah sebesar Rp. 500.000,- per KK.

2 KK (Maman S I No. 11 Persimpangan Rawa Bango dan Apid I No. 18

Persimpangan Jebrot), bangunan tempat usaha yang mereka miliki berada

diatas lahan sewaan. Seluruh bangunan kios tersebut akan terkena proyek,

oleh karenanya mereka harus pindah. Maman S tetap akan menyewa lahan

milik Rumah Makan Sinar Budi untuk bangunan barunya karena yang

bersangkutan bekerja di rumah makan tersebut. Sedangkan Apid akan

pindah ke lahan lain yang berjarak tidak jauh dari lokasi usahanya saat ini.

Pemerintah Kabupaten Cianjur akan memfasilitasi mereka untuk

mendapatkan tempat usaha baru dan akan diberikan biaya pindah sebesar

Rp. 500.000,- per KK disamping kompensasi atas bangunannya yang

terkena.

9:- 1 KK (H. Mumud) penyewa tanah milik Desa Sirnagalih, aset yang terkena

adalah berupa sumur gali dan akan mendapat kompensasi sebesar Rp.

750.000,-

*:+ Untuk 3 PKL terkena ( Odang & Zaenudin l No. 15 & 16 Persimpangan Rawa

Bango, dan A. Rizal 1 No. 21 Persimpangan Jebrot ) tetap akan menempati

lokasi semula dari lahan yang masih tersedia, yang sudah belasan tahun

mereka jadikan sebagai tempat berjualan. Pemerintah Kabupaten Cianjur akan

memfasilitasi mereka untuk mendapatkan tempat usaha tersebut dan akan

memberikan biaya pindah sebesar Rp. 250.000,- per KK.

Program ini akan dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut

1. Sosialisasi terhadap para pemilik tanah dan bangunan, pemilik 1 penyewa kios

dan PKL terpaksa pindah karena terkena proyek pada bulan Juni 2006;

2. Fasilitasi bagi 7 KK, penyewa l pemilik kios dan PKL tersebut diatas untuk

mendapatkan tempat usaha baru pada bulan Agustus 2006;

3. Pemberian biaya pindah bagi 7 KK pemilik kios, penyewa kios dan PKL pada

bulan Agustus 2006;

4. Pemindahan 7 KK pemilik kios, penyewa kios dan PKL pada bulan Agustus

2006;

5. Fasilitasi bagi 1 KK, Pandi bin H. Rahmat (No. 7 Persimpangan Jebrot) untuk

mengurus IMB bagi pembangunan rumah baru pada bulan Agustus 2006;

D. Konsultasi Masyarakat dengan Warga Terkena Proyek

Sosialisasi dilakukan di Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Cianjur dengan

mengundang warga yang terkena proyek (WTP). tokoh masyarakat setempat,

aparat kelurahan dan kecamatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah

Kabupaten Cianjur dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT)

Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat. Tujuannya adalah

untuk memberikan penjelasan tentang keberadaan proyek, manfaatnya serta

akibat atau konsekuensi yang mungkin timbul dengan adanya proyek.

Warga yang akan terkena proyek akan diinformasikan juga rencana

pembebasan tanah, mekanisme dan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan

pengadaan tanah termasuk pengukuran dan pematokan secara bersama serta

penyepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan diterima

warga.

Sedangkan untuk WTP Penyewa kios, penyewa lahan dan Pedagang Kaki

Lima (PKL) juga akan diinformasikan tentang rencana pemukiman kembali,

rencana fasilitasi untuk mendapatkan tempat usaha baru dan rencana

pemberian biaya pindah. Kegiatan ini akan dilaksanakan antara Panitia

Pengadaan Tanah dengan Penyewa kios, penyewa lahan dan Pedagang Kaki

Lima (PKL) dan dihadiri pihak Proyek.

E. Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan

Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan

Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda

dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan dan

Jembatan Provinsi Jawa Barat.

Bupati Cianjur sebagai penanggung jawab program akan memfungsionalisasi

Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yang telah dibentuk untuk kepentingan proyek

pada tahapan pengadaan tanah sedangkan peran Bappeda pada tahapan

pemukiman kembali dan pemberdayaan. Dalam pelaksanaan, unsur yang terlibat

meliputi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Cipta Karya. Dinas

Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Kantor PMD, Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat Cilaku,

Camat Karang Tengah, Kepala Desa Sirnagalih, Kepala Desa Sukamulya dan

Kepala Desa Hegarmanah.

Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset lain

yang akan terkena;

2. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena;

3. Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai

rencana, tujuan, manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang

timbul dari proyek yang akan dilaksanakan serta sosialisasi tentang rencana

pemindahan, rencana fasilitasi untuk mendapatkan tempat usaha baru dan

rencana pemberian biaya pindah bagi penyewa kios, penyewa lahan dan PKL

terkena dan terpaksa pindah;

4. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;

5. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP

mengenai bentuk dan besaran kompensasi;

6. Memfasilitasi penyewa kios, penyewa lahan dan PKL terkena untuk

mendapatkan tempat usaha baru;

7. Melaksanakan pembayaran biaya pindah kepada penyewa kios, penyewa

lahan dan PKL terkena;

8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan

bangunan terkena;

9. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa harus

pindah;

10. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan atau pembinaan dalam upaya

mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan WTP;

11. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian

dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya dipublikasikan;

12. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama rentang

masa kerjanya;

13. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Bupati Cianjur, Tim

Monitoring dan Pelaporan, dan PMU-SRIP.

Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam

Tabel GA.

WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan

relokasi, dapat mengajukan keluhan, usul, atau saran kepada kepada Pemerintah

Kabupaten Cianjur sebagai penanggung jawab program. Keluhan dan usulan

tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat-menyurat ke

alamat Bappeda dan Panitia Pengadaan Tanah - Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kantor Bupati Cianjur Jl. Siti Jaenab, Cianjur, Telepon (0263) 261892

pesawat 109, Fax. (0263) 263686, serta Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu

(SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat. Masyarakat juga

dapat mengajukan keluhannya kepada PMU-SRIP yang beralamat di Departemen

Pekerjaan Umum Gedung Bina Marga Lt. 5 Jalan Patimura No 20, Jakarta,

Telepon (021) 7243473.

Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap

pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka

Pemerintah Daerah dan PMU-SRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT

Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat dan Tim Monitoring

untuk melakukan penelitian;

2. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga

Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk

kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahanannya

berdasarkan prinsip win-win solution;

3. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan. keberatan dan, usulan.

akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam mengakses

informasi tersebut, hasilnya akan disebarluaskan melalui ruang publik yang

tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor pemda, dan

kantor desalkelurahan.

Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan kesepakatan dan

ketidaksepakatan atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah

Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat

pada lampiran.

F. Monitoring dan Pelaporan

Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Bupati Cianjur pada saat

pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pengadaan Tanah dan Pemukiman

Kembali akan dimulai. Tim ini akan terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Cianjur

(BAPPEDA), unsur perguruan tinggi, atau unsur Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) dan unsur masyarakat (WTP).

Kegiatan Monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi

pelaksanaan program pengadaan tanah sampai relokasi agar dilakukan sesuai

dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.

Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan kegiatan pengawasan

pelaksanaan program sebagaimana tercanturn dalam rencana kerja (action

plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat, pengadaan

tanah, fasilitasi bagi WTP yang terpaksa pindah untuk mendapatkan rumah

tinggal atau tempat usaha baru, pembangunan kembali fasum/fasos, serta

kegiatan pemberdayaan dalam upaya memulihkan tingkat kehidupan warga

terkena proyek.

2. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan

Panitia Pengadaan Tanah (PPT), Bappeda dan Proyek, untuk mendiskusikan

permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya,

khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan / keberatan dari WTP.

3. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan

program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirim

kepada Project Management Unit (PMU) SRIP dengan tembusan kepada

Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pembangunan Jalan

dan Jembatan Propinsi Jawa Barat dan Unit Sosial Safeguard Bank Dunia - Fax. 021-5299991 1 (contoh formulir pelaporan terlampir).

G. Jadwal dan Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali mulal

dilaksanakan pada Juni sampai Oktober 2006 dan dibiayai APBD Kabupaten

Cianjur Tahun Anggaran 2006. Lebih jelasnya, jadwal kegiatan dan sumber

pembiayaan dapat dilihat dalam Tabel G1.

- 3 s s_ %" 8_ o .. g - 0 - --

r m

e . $

8 4 't a .e s : m - . .Eg

5 z m . 4

e 8 e

E W e- d . ;. r s - f - - - 3 5- ". -

2 *E 3 6 .s 9

e - 2 : a n W B i s; 4

4 s - a

B 9

2 'F z. a f i' 2 s l

% b , ! $ B $32 P - -

S 3 B i b d - 3 5 V> 1

4 ri ri i i .+<"?.d i * n i * *i 4 4 i

1 z I f 3 B

9 8 e j 8 E g $g E 3 s g x 9 B ? g X y - X E:

d u 6' z 1 9

x x x x ?z

j g 1 9 3

i a E z

% E S E E

a 5 i 6

3 j j 5

B B 3 6" i; c

i o ;; ri ri i .$ d Z

o

4 Y a a

PROVINCE WEST JAVA

SUB PROJECT CIANJUR RING ROAD

REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF PUBLIC W R K S

Gambar 1 DIRECTORAT GENERAL HIGHWAY

PROJECT LOCATION MAP

LEGEND : O: VIRAP,RIMw,nerxdim,Wa,Irv. BrnCni~rwa ~ ~ ~ t i ' ~ r r n i u r RR-I weia RW= BmilE4iming Pisiect - RINGROAD

REPUBLIC OF INDONESIA Gambar 3. SUB PROJECT PROVINCE MINISTRY OF PUBLIC WORK.5 ROUTE MAP CIANJUR RING ROAD WEST JAVA

/ DIRECTORATE GENERALOF HIGHWAY

LEGEND : O: ~ r n ~ ~ ~ e u w ~ h f e r e i m \*t J-& (lawr ~rrat~ i i ian jur ~Ormbar~Cirnjur RR ( N l C J ? End Piolm DE0 - : RING ROAD

- -- - - - - - - - -.. 1 !

,~% M. o::= v ::-w a=wT~., G M B A R IA. 'uiiiii,ir iQ,Pibii , *,,.r2

REPUBLIC OF INDONESR S i R A I E G C liOAD5 M D I I C Q U I O I I O N P M

h4iXISTRY OF PUSLIC WORI(S Il!iR,\STRUCIUREFPOJECT INTERSECTION C1 -01 STAOtaa

DIRECTORATE GENERAL OF HIGHIYAYS mm r-:= SIONALISED

-- - t.-,

DIAGRAM ALUR MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN

Tidak Sepaknt Sepakat

I I

Mekanisme Penanganan Keluhan Pelaksanaan LARAP

Proses

I

PMU-SRIP

W W

Tidak Sepakat Kompensasi

Tidak Sepakaf

Mekanisme Penanganan Kesepakatan dan Ketidaksepakatan Atas Kompensasi

Proses (mengacu Perpres 3612005)

I

Tidak Sepakat Menteri Dalam Negeri

Subproyek) dalam 12 hari kerja

C - Panitia Pengadaan Tanali (PPT) - Bappeda - Kepala Satker P2JJ (Maajer Subproyek)

Investigasi dilakukan oleli Bappeda & Satker

- Bappeda - Kepala Satker P2JJ (Manajer

Kesepakatan dengan 1 WIP

Koiisultasi dcnam WTP

Implementasi h

I

Pencabutan Hak atas Tanah oleli Presiden

I I

Nomor : WllCjr-KrK!üûG :<c!pad;i Yth. ~cr ihaí : ~ í i a l Taks- ïsnah :~ekretzujatDaenh j' , ,

. . , .:'rmwlrifah * . . . . 3 :.:. .... ........ . . ............ . . . . w. _._- , ,am3w-..: : . l .: .>,i;..*.,

. . . - . . Jahn Siiti Jenab No. 31

1. K m a t & Knmgtehgah ~Kabupaten Cianjur sumb & m i Harga ; 1.1. Kecamatan R?, 32->,000.00 1.2. SPPT PBB Ru, 25,000.00 1.3. Harga Pasar G. 300;000.00 1:4. P& H ... .-......... L

. : .. . . . . . . 1.5 hJai Tpksut

2. ~eczmrtrur Cilsh! Kabugaten Cipitiur . . Sun~btr I n f d Harga ;

94,2?0.00 1.1. Kecarnatan .&P. 1.2. SPPT PBB :RP. 25,@JO.00

. ~ 1.3. Harp Pasar :a. loO;or>o.OO i.c. U d 2 z h k = ~ & Rp. 73,083.3.3 1.5. N11si Talsas: P.pc. Ï~ ,<~OO.~l lb

KC. h

)OKUMENTASI LAPANGAN SUB PROYEK LINGKAR TIMUR CIANJUR

1,;'?!1 Persimpangan Jebrot S ili