WARTA PEMERIKSA · Center for SDGs Auditing dan Global SAIs Learning Network. Selain itu, rubrik...
Transcript of WARTA PEMERIKSA · Center for SDGs Auditing dan Global SAIs Learning Network. Selain itu, rubrik...
WARTA PEMERIKSAEdisi 07 | Vol. I - JULI 2018
Kawal dan Sukseskan
ENERGY OF ASIA
Hal 4
Sukseskan Pesta Akbar Olahraga Asia
IDI Berharap Jalin Kerja Sama dengan BPK
Hal 24
Warta Pemeriksa Juli.indd 1 25/07/18 03.03
2
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
DAFTAR ISI
3
4
6
11
13
16
20
25
24
Dari Redaksi
Sukseskan Pesta Akbar Olahraga Asia
Blucer Wellington Rajagukguk,
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK
‘Hasil Pemeriksaan Harus Berkualitas
dan Bermanfaat’
Agar Asian Games Sukses
Pertanggungjawaban Keuangan
Momentum Kebangkitan Olahraga Indonesia
Surat Cinta ‘Mourinho’
Hindari Hattrick Disclaimer
Achsanul Qosasi, Anggota III BPK
Pemerintah Ingin Emasnya,
Tidak Mau Prosesnya
BPK -ASA Mesir Pererat Hubungan
IDI Berharap Jalin Kerja Sama dengan BPK40
36
30
27
26
33
43
47
Memudahkan Pemustaka
dengan Perpustakaan Digital
Surga Ilmu Keuangan Negara
Gatot S Dewabroto, Sekretaris
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Indonesia Siap Gelar Asian Games 2018
Menapaki Indahnya Gunung Rinjani
Berbagi Ilmu Pemeriksaan Lingkungan
Kumpulkan Dana Lewat Suvenir
Filosofi Bersepeda
Berita Foto
Warta Pemeriksa Juli.indd 2 25/07/18 03.03
3
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
Warta Pemeriksa edisi kali ini menyoroti persiapan Asian Games, pesta
akbar olahraga se-Asia yang diselenggarakan di dua kota, yaitu Jakarta dan
Palembang. Logo dan slogan Asian Games 2018 mengambil sketsa Stadion
Utama Gelora Bung Karno dan matahari di bagian tengahnya. Desain terse-
but menggambarkan energi yang kuat dalam merefleksikan dan mempromo-
sikan Indonesia ke dunia. Slogan ‘Energy of Asia’ menunjukkan bahwa dalam
10-15 tahun terakhir, Asia telah menjadi energi global dengan kultur budaya
yang luar biasa seperti makanan dan kesenian Asia yang sudah mendunia.
Indonesia juga ingin memperkuat branding nasional dan warisan budaya, ter-
masuk pengetahuan kepada dunia dan generasi muda.
Pemerintah telah melakukan berbagai persiapan untuk menghelat Asian
Games 2018. Persiapan yang dilakukan meliputi legalitas kelembagaan,
sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga program-program
dalam mencapai target yang dicanangkan pemerintah, yaitu sukses pe-
nyelenggaraan dan sukses prestasi. Sebagai event negara, kesuksesan Asian
Games bukan menjadi urusan pemerintah saja, tapi menjadi tanggung jawab
bersama. Sehingga, BPK turut berperan untuk menyukseskan hajatan besar
ini dengan dengan menambahkan satu sukses lagi: sukses pertanggung-
jawaban.
Dalam rangka mengawal dan menyukseskan Asian Games, edisi ini akan
menampilkan seluk-beluk persiapan Asian Games yang telah dilakukan pe-
merintah melalui Kemenpora serta BPK dengan menampilkan hasil wawan-
cara para tokoh dari kedua lembaga, di antaranya Anggota III BPK Achsanul
Qosasi dan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewabro-
to. Cerita mengenai keseriusan mengawal kesuksesan Asian Games 2018 dari
sisi perencanaan, penyelenggaraan, prestasi, maupun pertanggungjawaban,
dapat dibaca pada rubrik Cerita Sampul, Sorotan, dan BPK Bekerja.
Pada rubrik Sosok, edisi kali ini menampilkan profil Auditor Utama
Keuang an Negara III Blucer Wellington Rajagukguk yang menceritakan
perjalanan karier dan suka duka berkecimpung di dunia pemeriksaan BPK.
Dalam rubrik Internasional, Warta Pemeriksa menyajikan tulisan mengenai
kerja sama BPK yang akan dirintis dengan INTOSAI Development Initiatives
(IDI) dalam beberapa program kegiatan, di antaranya sertifikasi pemeriksaan
keuangan negara, pengembangan Badan Diklat BPK sebagai Global Learning
Center for SDGs Auditing dan Global SAIs Learning Network. Selain itu, rubrik
Internasional menyajikan tulisan mengenai BPK dan ASA Mesir yang terus
mempererat hubungan serta Pertemuan Forum IntosaI WGEA ke-18 di Ban-
dung untuk berbagi ilmu pemeriksaan lingkungan.
Adapun artikel Perjalanan yang disuguhkan dalam edisi kali ini, men-
ceritakan tentang pesona keindahan alam Gunung Rinjani saat melakukan
pendakian. Beberapa rubrik menarik lain juga kami sajikan dalam Warta Pe-
meriksa edisi Juli 2018.
Kami meminta partisipasi pegawai BPK maupun pihak eksternal untuk
memberikan tulisan tentang tugas pokok BPK atau topik lain yang menarik
dan bermanfaat. Semoga Warta Pemeriksa menjadi majalah yang bermanfaat
bagi para pembaca. Dan semoga Asian Games 2018 dapat terselenggara de-
ngan sukses tanpa ‘pengecualian’.
Salam Redaksi
Pengarah
Moermahadi Soerja Djanegara
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif
Penanggung Jawab
Juska Meidy Enyke Sjam
Supervisi Penerbitan
Gunarwanto
Ketua Tim Redaksi
Sri Haryati
Redaksi
Bidramnanta
Iqra Fiqh
Yudha Bayangkara
Eko
Ricky Setiawan
Reny Jingga
Kepala Sekretariat
Dayu Sandra Tiurma Uly
Sekretariat
Bestantia Indraswati
Nusabela
Reza Hadi Satria
Apriyana
R Doedi S
Sudarman
Sekretariat
Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: [email protected]
www.bpk.go.id
Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Tim Editorial
DARI REDAKSI
Warta Pemeriksa Juli.indd 3 25/07/18 03.03
4
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
CERITA SAMPUL
Asian Games adalah hajatan besar yang menjadi tanggung
jawab negara, bukan hanya tugas Presiden Joko Widodo,
bukan beban pemerintah saja, bukan pula program Kemen-
terian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), apalagi urusan
Komite Olimpiade Indonesia (KOI) semata. Ada sekitar 11
ribu atlet dari 45 negara yang akan mengikuti ajang pesta
olahraga terbesar Benua Asia yang berlangsung di Jakarta dan Palembang
pada 18 Agustus–2 September 2018. Sebagai penyelenggara dan tuan ru-
mah, Indonesia harus sukses menyelenggarakan Asian Games 2018.
Awal mula persiapan Asian Games 2018 diwarnai permasalahan penggu-
naan anggaran. Dana program sosialisasi Asian Games di beberapa kota dise-
lewengkan. Program sosialisasi itu bernama Road Carnaval Asian Games yang
digelar di Medan, Palembang, Banten, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan
pada Desember 2015.
Proses penentuan vendor dan sebagian belanja dalam program sosiali-
sasi ini bermasalah. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan
puluh an miliar dana sosialisasi Asian Games tidak sesuai peruntukannya.
Sejurus kemudian aparat hukum bertindak sigap menciduk para penikmat
uang haram ini.
Polisi menetapkan Sekretaris Jenderal KOI Dodi Iswandi, Bendahara KOI
Anjas Rivai, dan Iwan Agus Salim, pihak swasta penyedia barang dan jasa
sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis empat
tahun kurungan dengan sejumlah denda ratusan juta kepada tiga terdakwa
pada akhir 2017.
Bukan kali ini saja ada skandal korupsi. Publik masih ingat betul dengan
korupsi pembangunan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Olahraga di Hamba-
lang hingga triliunan rupiah. Terjadinya skandal korupsi merupakan cermin
belum optimalnya pengelolaan olahraga di negeri ini.
Buruknya pengelolaan terjadi di hulu hingga hilir. Wajar jika para atlet
kurang berprestasi di ajang internasional. Menurut Anggota III BPK Achsanul
Qosasi, masalah ini terjadi akibat manajemen yang amburadul. BPK melihat
dari kacamata pengelolaan anggaran. Hampir tidak ada transparansi dalam
pengelolaan anggaran di Kemenpora, Komite Olahraga Nasional Indonesia,
Komite Olimpiade Indonesia, hingga Pengurus Besar Cabang Olahraga.
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK memberikan opini Wajar Dengan Penge-
Sukseskan Pesta Akbar Olahraga AsiaBPK tidak ingin hajatan agung ini berakhir dengan skandal korupsi.
Warta Pemeriksa Juli.indd 4 25/07/18 03.03
5
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
CERITA SAMPUL
cualian terhadap Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kemenpora menepati janjinya untuk memperbaiki laporan keuangan. Se-
bab, dua tahun sebelumnya, Kemenpora secara berturut-turut mendapat
opini disclaimer. Salah satu sorotan BPK adalah pengelolaan barang milik ne-
gara berupa peralatan atlet. Hampir setiap tahun ada pengadaan peralatan
yang sama. Namun, pemeriksaan menghasilkan temuan bahwa sebagian
peralatan itu tak jelas rimbanya. Kemenpora, KONI, dan PB saling lempar
handuk terhadap keberadaan aset ini.
Sorotan lain BPK mengarah pada pengelolaan pengurus besar cabang
olahraga (cabor). Ketua umum cabor banyak diisi pejabat negara, jenderal,
pengusaha, atau selebritas. Para ketua umum ini mengaku tidak digaji,
meng klaim banyak mengeluarkan dana untuk atlet, tapi betah bertahun-ta-
hun menjadi ketua umum. Bagi pemeriksa BPK, ini sulit dinalar dan men-
duga ada sesuatu yang menggiurkan dalam pengelolaan. Dugaan adanya
sesuatu yang menggiurkan ini akan dicari lewat serangkaian pemeriksaan
BPK yang bakal intens ke depannya.
Langkah ini disambut baik oleh Ke-
menpora.
Langkah BPK seiring dengan upa-
ya pemerintah membenahi olahraga
dan menciptakan banyak atlet ber-
prestasi. Asian Games dijadikan mo-
mentum untuk perbaikan tersebut.
Begitu BPK mengirim sinyal adanya
praktik korupsi dalam sosialisasi Asian
Games, pemerintah mulai berbenah.
Ketua Panitia Penyelenggara Asian
Games 2018 (Inasgoc) Erick Thohir
mengapresiasi turunnya BPK dalam
pengawasan anggaran Asian Games.
BPK tidak ingin hajatan agung ini
berakhir dengan skandal korupsi. Me-
nurut Anggota III BPK Achsanul Qo-
sasi, munculnya korupsi bukan hanya
karena tindakan korupsi itu sendiri,
tapi bisa juga karena ketidakpaham-
an pengguna anggaran dalam peren-
canaan, penggunaan, dan pelaporan keuangan sesuai undang-undang.
Ketidaktahuan karena buta regulasi paling berpotensi terjadi. Alasan-
nya Inasgoc berisi orang dengan latar belakang yang beragam dan minim
pengetahuan tentang undang-undang dan keuangan negara. Maka, untuk
meminimalisasi pelanggaran terhadap undang-undang dalam penggunaan
dana Asian Games, BPK perlu turun tangan. Turun tangannya BPK bukan
dalam bentuk melebur dalam kepanitiaan penyelenggara, tetapi berkoordi-
nasi secara intensif dengan penyelenggara. Langkah BPK ini demi efektivitas
penggunaan anggaran negara sebesar Rp6,5 triliun oleh Inasgoc.
Langkah BPK ini merupakan upaya agar jangan sampai setelah perhelat-
an akbar ini, banyak pejabat hingga orang yang terlibat dalam penyeleng-
garaan Asian Games menjadi incaran aparat hukum akibat pertanggung-
jawabannya tak sesuai standar keuangan negara. Maka, jika pemerintah
mencanangkan target sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan, Badan
Pemeriksa Keuangan menambah satu target yang tak kalah penting, yaitu
sukses pertanggungjawaban. l
Turun tangannya
BPK bukan dalam
bentuk melebur
dalam kepani-
tiaan penye-
lenggara, tetapi
berkoordinasi
intens dengan
penyelenggara.
Warta Pemeriksa Juli.indd 5 25/07/18 03.03
6
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
SOROTAN
Di tengah demam Piala Dunia,
tiba-tiba masyarakat Indonesia
dikejutkan dengan kabar Lalu
Muhammad Zohri meraih me-
dali emas cabang lari 100 meter
putra dalam Kejuaraan Dunia
Atletik U-20 di Tampere, Finlandia, 11 Juli 2018.
Zohri menjadi manusia tercepat dalam ajang itu
dengan catatan waktu 10,18 detik.
Prestasi pemuda 18 tahun itu mengharumkan
nama Indonesia. Bagaimana tidak, kejuaraan ini
termasuk bergengsi. Banyak pelari internasional
mengawali prestasi juniornya di kompetisi ini
seperti Usain Bolt, manusia tercepat yang meno-
rehkan rekor dunia 9,58 detik.
Prestasi ini adalah anugerah Tuhan. Bahkan
Zohri tak menyangka bisa menjuarai ajang ini.
“Saya tidak menyangka bisa menjadi juara du-
nia,” katanya kepada para wartawan setibanya di
Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. Zohri baru menge-
tahui memenangkan kompetisi setelah namanya
tertulis pada papan digital stadion. Sadar telah
Indonesia selalu berada di urutan belasan dalam lima perhelatan terakhir Asian Games. Tahun ini, Indonesia menargetkan masuk 10 besar.
pixabay.com
MomentumKebangkitanOLAHRAGAINDONESIA
Warta Pemeriksa Juli.indd 6 25/07/18 03.03
7
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
menyabet nomor wahid, pemuda asal
Lombok, Nusa Tenggara Barat ini ber-
sujud syukur.
Video Zohri memenangkan per-
lombaan itu menyebar viral di media
sosial. Luapan kebanggaan diekspresi-
kan mayoritas masyarakat. Zohri pun
panen apresiasi dari banyak pihak.
Zohri bukanlah satu-satunya atlet
yang sukses mengharumkan nama In-
donesia di kancah dunia, baru-baru ini.
Atlet muda Indonesia, Fauzan Noor, ju-
ga berhasil berdiri di podium terting gi
pada Kejuaraan Dunia Karate Tradisio-
nal di Praha, Republik Ceko, awal 2018.
Indonesia pun keluar sebagai juara
catur dunia pada FIDE World Cham-
pionship 2018 U-10 di Belarusia. Ada-
lah Samantha Edithso, sang pencatur
muda yang meraih prestasi tersebut.
Prestasi Zohri, Fauzan, dan Saman-
tha menjadi oase di tengah keringnya
prestasi atlet di ajang internasional.
Akan tetapi, prestasi tersebut juga
men jadi bukti bahwa Indonesia pu-
nya talenta hebat di bidang olahraga.
Pemerintah harus bisa melakukan
pembinaan yang baik untuk menjaga
dan mengembangkan talenta-talenta
di Tanah Air.
Bukan rahasia lagi, taring olahra-
ga Indonesia hanya tajam di level
Asia Tenggara (ASEAN). Di ajang SEA
Games, Indonesia selalu berhasil me-
nempati peringkat lima besar dalam
lima perhelatan terakhir. Indonesia
bahkan sempat menjadi juara umum
SEA Games pada 2011 saat menjadi
tuan rumah.
Sementara di level Asian Games,
Indonesia selalu berada di urutan be-
lasan dalam lima perhelatan terakhir.
Pada Asian Games 2014 di Incheon, Ko-
rea Selatan, Kontingen Merah Putih finis
di peringkat 17 dengan mengolek si 4
emas, 5 perak, dan 11 perunggu.
Indonesia mencoba bangkit dalam
Asian Games 2018. Pemerintah me-
nargetkan Indonesia masuk dalam 10
besar. Sebagai tuan rumah, Indonesia
tentu diuntungkan karena dukungan
dari suporter akan lebih besar. Sema-
ngat atlet pun bakal lebih berkobar
untuk mengejar podium tertinggi.
Berkaca pada kesuksesan Indo-
nesia saat menjadi tuan rumah Asian
Games 1962, bukan hal mustahil kon-
tingen Merah Putih dapat meraih tar-
get 10 besar. 56 tahun lalu, Indonesia
menjadi runner-up ketika Asian Games
digelar di Jakarta. Kala itu, Indonesia
menggondol 21 emas, 26 perak, dan
30 perunggu. Dengan segala persiap-
an yang telah dilakukan para atlet,
Asian Games 2018 diharapkan jadi
momentum kebangkitan olahraga In-
donesia di kancah Asia.
Anggota III Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK) Achsanul Qosasi menga-
takan, pemerintah harus mau menam-
bah anggaran untuk bidang olahraga
serta meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pembinaan atlet jika
ingin terus berprestasi di kancah inter-
nasional.
Achsanul menuturkan, kurangnya
perhatian terhadap olahraga bisa dili-
hat dari aspek anggaran. Pemerintah
dianggap belum serius menggelontor-
kan dana. Untuk seluruh cabang
olah raga dengan operasional yang
melekat dalam pengurus besar cabang
olahraga, pemerintah hanya mengge-
lontorkan dana Rp700 miliar. “Itu sudah
semua termasuk KONI (Komite Olahra-
ga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite
Olimpiade Indonesia),” ujarnya.
SOROTAN
Andaikan
Zohri tak
juara, apa
kita peduli
seperti saat
ini? Paling
teng gelam
dalam ke-
meriahan
Piala Dunia.
kemenpora.go.id
Warta Pemeriksa Juli.indd 7 25/07/18 03.03
8
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
SOROTAN
Bagi Achsanul, anggaran yang proporsional
dalam olahraga sangat penting. Politik anggar-
an pada olahraga, lanjut Achsanul, tak men-
dudukkan olahraga sebagai agenda penting.
Padahal, olahraga adalah salah satu faktor ben-
dera merah putih berkibar di luar negeri selain
kedatangan Presiden Republik Indonesia.
Mantan Anggota Komisi Keuangan Dewan
Perwakilan Rakyat ini membandingkan anggar-
an untuk olahraga yang jauh dari anggaran
Dana Desa dan Bantuan Sosial. Hitungan kasar
Achsanul, jika setiap cabang dianggarkan Rp100
miliar, maka 40 cabang olahraga hanya membu-
tuhkan suntikan Rp4 triliun. “Saya kira kurang dari
angka itu karena ada cabang yang kebutuhannya
hanya belasan dan puluhan miliar,” katanya.
Selain soal anggaran, masalah lainnya yaitu
manajemen pengelolaan, pembinaan olahraga
yang tidak profesional. Achsanul menyoroti
pengurus besar cabang olahraga yang berta-
hun-tahun bertahan menjadi pengurus. Jika
eksistensinya disorot, menurut Achsanul, para
pengurus itu kerap menjawab tidak dibayar, ke-
rap mengeluarkan dana pribadi untuk kemajuan
cabang olahraganya. Anehnya sudah berkorban
banyak tapi betah. “Ini tidak masuk akal, pasti
ada sesuatu yang tidak beres,” ujarnya.
Ketidakberesan inilah yang tengah dibong-
kar Badan Pemeriksa Keuangan. Hasilnya puluh-
an miliar barang milik negara berupa peralatan
atlet tidak diyakini keberadaannya. Alat-alat pe-
nunjang atlet berprestasi itu dibeli saban tahun,
namun begitu diperiksa keberadaannya, semua
stakeholder cuci tangan. Achsanul menduga ada
belanja fiktif setiap tahun, padahal alatnya dari
tahun ke tahun itu-itu saja.
Achsanul mengatakan, buruknya pengelo-
laan di pengurus cabang olahraga tetap subur
karena pemeriksa BPK jarang turun memeriksa
sampai ke cabang olahraga. Achsanul yang per-
nah menjadi Bendahara Persatuan Sepak Bola
Seluruh Indonesia (PSSI) tahu betul karakter
para pengurus yang kurang menerapkan pola
kerja transparan dan akuntabel. Itulah sebabnya
sebagai Anggota III BPK yang membawahi pe-
meriksaan di lingkup Kementerian Pemuda dan
Olahraga, Achsanul berkomitmen untuk mem-
benahi pengelolaan di tingkat cabang olahraga
lewat pemeriksaan BPK. “Agar penyelenggaran
cabang olahraga ini lebih transparan dan ber-
tanggungjawab,” katanya.
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahra-
ga Gatot S Dewabroto mengakui belum opti-
Buruknya pengelolaan
di pengurus cabang
olahraga tetap subur
karena pemeriksa BPK
jarang turun memeriksa
sampai ke cabang
olahraga.
Warta Pemeriksa Juli.indd 8 25/07/18 03.03
9
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
malnya transparansi dan akuntabilitas di ling-
kungan olahraga. Ia tidak menampik jajaran di
bawahnya masih sulit menerapkan prinsip good
governance. Ia mengapresiasi upaya BPK yang
memelototi penggunaan anggaran di lingkup
olahraga di Kemenpora, KONI, KOI, maupun
cabang olahraga.
Gatot mengatakan, setiap pekan ia terus
berkoordinasi dengan aparat pemeriksa BPK.
Bahkan ia sampai memerintahkan aparatur
Kemenpora untuk kerap berkonsultasi dengan
BPK. “Saya yang minta para kuasa pengguna
anggaran atau aparat lain untuk menemui pe-
meriksa BPK,” kata Gatot kepada Warta Pemerik-
sa, Kamis, 19 Juli 2018.
Salah satu dampak pemeriksaan BPK dalam
pengelolaan prestasi atlet adalah pembubaran
Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas
(Satlak Prima). Satlak Prima dibentuk melalui
Peraturan Presiden (Perpres) No 11 Tahun
2010 dengan tujuan menyiapkan atlet menuju
multievent internasional. Dalam perjalanannya
Satlak Prima memperpanjang birokrasi dalam
pengelolaan olahraga.
Achsanul Qosasi mengatakan, mulanya ada
beberapa birokrasi yang mengurusi atlet yaitu
Deputi Kemenpora, Satlak Prima, dan KONI.
Pola penggunaan anggaran dalam rangka
menunjang atlet, rencana belanja dibuat KONI,
yang berbelanja adalah Satlak Prima, dan yang
membayar adalah pengguna anggaran di Ke-
menpora. Pemeriksaan BPK menemukan ada
kejanggalan dalam belanja alat-alat di Satlak
Prima. Satuan Tugas ini memiliki mitra sebagai
vendor sebanyak 84 perusahaan. Namun sete-
lah ditelusuri 84 perusahaan ini hanya berbe-
lanja pada dua perusahaan.
Pola bisnis perusahaan yang berhubungan
dengan Satlak Prima memunculkan dugaan
peng gelembungan harga pada barang-barang
yang dibelanjakan. Ada puluhan miliar yang
ditemukan BPK pada 2015 dan 2016 berkaitan
dengan penggelumbungan harga di Satlak
Prima.
Mengetahui Satlak Prima dijadikan lum-
bung mencari rente, BPK menyarankan agar
Satlak Prima dibubarkan. Pembubaran Satlak
Prima juga pernah diusulkan Wakil Presiden
Jusuf Kalla. Hasilnya, Satlak Prima dibubarkan
pada Oktober tahun lalu. Presiden Joko Widodo
menyerahkan kembali pembinaan atlet kembali
kepada induk cabang olahraga. “Untuk mem-
perpendek birokrasi,” kata Jokowi. l
SOROTAN
Tahun Emas Perak Perunggu Peringkat
Tahun Emas Perak Perunggu Peringkat
1998 6 10 11 11
2002 4 4 7 14
2006 2 4 14 22
2010 4 9 13 15
2014 4 5 11 17
2009 43 53 74 3
2011 182 151 143 1
2013 64 84 109 4
2015 47 61 74 5
2017 19 29 43 5
Peringkat Indonesia di Asian Games
Peringkat Indonesia di Sea Games
kemenpora.go.id
Warta Pemeriksa Juli.indd 9 25/07/18 03.03
10
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
SOROTAN
IMAM NAHRAWI MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGAJakarta, 12 Juli 2018
‘Atlet Butuh Dukungan Masyarakat’
Seluruh atlet Indo-
nesia dari berba-
gai cabang olahraga
sudah melakukan
latihan dan try out,
sehingga siap ber-
juang di Asian Ga-
mes 2018 dan mem-
berikan yang terbaik
untuk negara. Tidak
ada sedikitpun ren-
cana untuk mundur
meskipun hanya
satu inci. Kita akan
terus maju dan maju. Kita akan memberikan yang
terbaik untuk Indonesia.
Para atlet sudah bertekad, sudah berlatih, dan
mempersiapkan diri demi nama Indonesia. Kalau
persiapan fisik sudah dilakukan, tinggal dukungan
nonfisiknya. Kami minta dukungan doa dari masya-
rakat Indonesia supaya kita bisa meraih target 10
besar. Untuk bisa mencapai target itu, diharapkan
pula dukungan dari semua pemangku kepenting-
an untuk saling berkoordinasi. l
SANDIAGA S UNO WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA Jakarta, 12 Juli 2018
‘Sarana dan Prasarana Terus Diperbaiki’
Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Asian Games 2018. Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan perbaikan fasilitas umum. Perbaik-
an trotoar selesai akhir Juli. Untuk keamanan, kami sudah berkoordinasi dan bersinergi
dengan semua pihak terkait, baik TNI dan Polri agar tercipta suasana yang aman, nya-
man dan kondusif saat penyelenggaraan Asian Games 2018.
Dari sisi transportasi, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 416 unit armada bus
Transjakarta. Bus tersebut hasil kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Peme-
rintah Swedia dan PT Transjakarta. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan armada, Transjakarta bisa meningkatkan
jumlah penumpang setiap harinya dari rata-rata 580 ribu penumpang per hari menjadi 600 ribu penumpang. l
PUAN MAHARANI MENTERI KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Jakarta, 12 Juli 2018
Empat Sukses Asian Games
Indonesia harus sukses
menjadi tuan rumah
Asian Games. Ada Em-
pat Sukses yang kita
targetkan, yaitu Sukses
Penyelenggaraan,
Sukses Prestasi, Sukses
Ekonomi, dan Sukses
Administrasi.
Berdasarkan laporan
Chief de Mission Asian
Games 2018 terkait
persiapan cabor, su-
dah 70 persen cabor
melakukan try out.
Semuanya kembali ke
Jakarta akhir Juli 2018 dan siap memberikan yang ter-
baik untuk Indonesia.
Soal waktu tempuh atlet, peraturan ganjil-genap
telah dievaluasi Pemda DKI Jakarta bersama Kemenhub
dan Polri. Hasilnya, sampai saat ini dari Wisma Atlet
menuju ke venue membutuhkan waktu kurang dari
35 menit. Namun, hal ini perlu partisipasi dari semua
pihak untuk bisa melaksanakan peraturan ganjil-genap
sehingga pelaksanaan Asian Games bisa berjalan sesuai
dengan apa yang kita harapkan. l
Punto Likmiardi- Beritajakarta.id
kemenkopmk.go.idkemenpora.go.id
Warta Pemeriksa Juli.indd 10 25/07/18 03.03
11
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
Sebagai instansi pengawal keuangan negara, BPK wajib membuktikan penggunaan anggaran dengan program yang dilaksanakan.
Agar Asian Games Sukses Pertanggungjawaban Keuangan
11BPK BEKERJA
Sebagai instansi pengawal ke-
uangan negara, Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) wajib mem-
buktikan penggunaan ang garan
dengan program yang dilaksa-
nakan.
Triliunan rupiah uang negara digelontor-
kan untuk penyelenggaraan Asian Games
2018. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
pu nya andil menyukseskan perhelatan
olahraga terbesar se-Asia tersebut dengan
mengawal penggunaan dan pengelolaan
anggaran.
Auditor Utama Keuangan Negara III BPK
Blucer Wellington Rajagukguk menjelaskan,
BPK tak hanya memeriksa dana yang bera-
sal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Semua dana yang diperoleh
panitia diperiksa. Dana dari sponsor juga jadi
objek pemeriksaan karena merupakan ba-
gian dari keuangan negara.
Anggaran yang diterima dan yang di-
keluarkan untuk Asian Games harus jelas
pencatatannya. “Yang diterima lewat negara
dan sponsor berapa dan digunakan untuk
apa, itu yang kita periksa,” kata Blucer kepada
Warta Pemeriksa, pertengahan Juli.
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN
III) BPK bertugas melakukan pemeriksaan
di Kementerian Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora) dan Indonesia Asian Games
Organizing Committee (Inasgoc) atau Panitia
Penyelenggara Asian Games.
Warta Pemeriksa Juli.indd 11 25/07/18 03.03
12
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
Blucer menjelaskan, beberapa hal utama
yang diperiksa AKN III adalah pengadaan ba-
rang dan jasa untuk bidang teknologi dan infor-
masi, serta sponsorship. “Ini yang paling penting
buat kita,” katanya.
Peran aktif BPK tidak hanya dilaksanakan
oleh AKN III yang membawahi pemeriksaan atas
Kementerian Pemuda dan Olahraga. AKN IV juga
turut membantu mengawal anggaran untuk
penyelenggaraan Asian Games, namun berfokus
pada infrastruktur yang dibangun Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
BPK menggunakan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN) dalam memeriksa
Asian Games. BPK menelusuri hal-hal paling
berisiko, salah satunya dalam hal pengeluaran
anggaran.
Kegiatan sosialisasi Asian Games 2018 yang
digelar akhir 2015 di enam kota oleh Komite
Olimpiade Indonesia (KOI) ditemukan adanya in-
dikasi penyimpangan dana belasan miliar, yang
kasusnya ditangani aparat penegak hukum. BPK
sendiri telah menetapkan kerugian negara atas
kasus tersebut. Ada berbagai macam bentuk
penyimpangan dana sosialisasi. Blucer menje-
laskan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tertera
dalam kontrak, ternyata di lapangan tidak ada
kegiatannya. Ada juga gara-gara kekurangpa-
haman dalam pelaporan anggaran.
Sebagai instansi pengawal keuangan nega-
ra, BPK wajib membuktikan penggunaan ang-
garan dengan program yang dilaksanakan. “Ini
yang terpenting yang harus dibuktikan melalui
pemeriksaan,” ujar dia.
Blucer menceritakan, saat pertama kali
melakukan pemeriksaan, dirinya menemukan
banyak penggunaan anggaran dilakukan secara
tunai. BPK kemudian meminta agar penggu-
naan anggaran seperti pembayaran barang dan
jasa, dilakukan dengan sistem transfer melalui
rekening bank.
Dengan sistem transfer, kata Blucer, peng-
gunaan anggaran menjadi lebih jelas dan lebih
mudah terlacak. “Rekening atas nama siapa dan
angkanya berapa bisa terlihat. Sekarang sudah
berubah menjadi nontunai,” ujar dia.
BPK juga sempat menyoroti sumber daya
manusia (SDM) yang dimiliki Inasgoc. Awalnya,
SDM Inasgoc dinilai banyak yang tidak berkua-
litas. Setelah BPK melakukan pemeriksaan, Inas-
goc melakukan tindak lanjut dengan mengganti
orang-orang yang menduduki posisi strategis.
Inasgoc kemudian melibatkan ahli-ahli dari
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun-
an (BPKP), Kementerian Keuangan, hingga TNI
dan Polri. “Banyak yang dilibatkan karena Asian
Games adalah pekerjaan negara. Sehingga,
pantas untuk dilakukan secara bersama-sama,”
tegas Blucer.
Menurut Blucer, ada perubahan yang cukup
pesat dalam pengelolaan anggaran Asian
Game s dalam enam bulan terakhir. “Kita selalu
ingatkan agar semuanya berubah menjadi lebih
baik. Supaya ada kejelasan.”
Blucer berharap penyelenggaraan Asian
Game s 2018 tak hanya sukses dalam hal prestasi,
tapi juga sukses dalam mempertanggungjawab-
kan keuangan negara atau sesuai dengan salah
satu misi Inasgoc, yakni sukses administrasi.
Ketua Umum Inasgoc Erick Thohir sebelum-
nya menjelaskan, kebutuhan anggaran Asian
Games 2018 mencapai Rp8,6 triliun. Namun,
dengan sejumlah efisiensi, kebutuhan bisa me-
nyusut menjadi Rp6,2 triliun. “Kita sudah meng-
hemat anggaran Rp2 triliun dari dana Asian
Games,” kata Erick.
Pernyataan Erick tersebut disampaikan da-
lam sela-sela penandatanganan sponsorship an-
tara Inasgoc, BUMN, dan pihak swasta di Istana
Wakil Presiden, Jakarta, Juni.
Erick mengatakan, pemasukan anggaran da-
ri pihak sponsor saat itu sudah mencapai Rp780
mi liar. Jumlah tersebut melampaui target awal
yang ditetapkan Inasgoc sebesar Rp300 miliar.
“Ini merupakan pencapaian yang luar biasa,” ujar
dia. l
BPK BEKERJA
Banyak yang dilibatkan kare na Asian Games adalah
pekerjaan negara. Sehingga, pantas untuk dilakukan
secara bersama-sama.
Warta Pemeriksa Juli.indd 12 25/07/18 03.03
13
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BPK BEKERJA
Dua kali berturut-turut diganjar opi-
ni disclaimer oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) membuat Sekre-
taris Kementerian Pemuda dan
Olahraga Gatot Sulistianto Dewa-
broto gelisah. Ia bertekad mem-
perbaiki opini tersebut pada Laporan Keuangan
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)
2017. Alasannya Kemenpora tengah menyiapkan
pesta akbar olahraga Asian Games 2018.
Meskipun panitia penyelenggara Asian Games
berasal dari beragam instansi, Kemenpora adalah
shohibul bait (tuan rumah) di internal pemerin-
tah. “Mau menggelar event besar, masa laporan
keuang an kita masih disclaimer? Kami tidak mau
hattrick,” katanya kepada Warta Pemeriksa di kan-
tornya, Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta,
Kamis, 19 Juli 2018.
Hattrick adalah istilah dalam sepakbola untuk
seorang pemain yang berhasil menyarangkan tiga
gol dalam satu pertandingan. Berkaitan dengan la-
poran keuangan Kemenpora, menghindari hat trick
yang dimaksud Gatot adalah menghindari dapat
opini disclaimer yang ketiga.
Surat Cinta 'Mourinho' Hindari Hattrick Disclaimer
Langkah cepat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga merespons pemeriksaan BPK menjadi kunci perbaikan laporan keuangan.
kemenpora.go.id
Warta Pemeriksa Juli.indd 13 25/07/18 03.03
14
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BPK BEKERJA
Tekad Gatot disambut baik BPK. Anggota III
BPK Achsanul Qosasi mengatakan tim BPK turun
langsung menemui tim Kemenpora. Achsanul me-
nunjukkan kesalahan dan risiko yang ditanggung
Kemenpora jika kesalahan berulang. Tak lupa tim
BPK juga memberi jalan keluar agar hasil pemerik-
saan lebih baik daripada sebelumnya. “Saya turun
ke bawah, enggak ketemu Menteri enggak apa-apa,
ketemu Deputi juga oke,” katanya.
Gatot mengapresiasi komitmen BPK yang gesit
memandu Kemenpora. Situasi pemeriksaan tahun
ini, menurut Gatot, berbeda dengan pemeriksaan
saat Gatot baru bertugas di Kemenpora pada 2014.
Saat itu, Gatot menilai tak ada gairah baru dalam
pemeriksaan. Pemeriksaan, lanjut Gatot, juga mem-
butuhkan kepemimpin an yang kuat. “Nah, pemerik-
saan sebelumnya seperti tak ada kapten,” ujarnya.
Gatot yang diangkat sebagai Sekretaris Kemen-
terian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) pada
Februari 2017 ingin segera membe nahi. Namun
ia menilai kedatangannya sebagai Sesmenpora
terlambat karena pemeriksaan BPK saat itu sudah
berjalan. “Saya masuk di injury time.”
Tekad Gatot memperbaiki laporan keuangan
mulai terwujud pada pemeriksaan 2018 untuk
Laporan Keuangan Kemenpora 2017. Gatot meng-
gebrak dengan gaya baru.
Menurut Gatot buruknya laporan karena kebia-
saan aparatur Kemenpora yang menunda laporan
ke BPK. Ini yang diubah Gatot. Setiap ada permin-
taan BPK, Gatot langsung menerbitkan nota dinas
yang ia sebut sebagai surat cinta dan dikirim ke
unit-unit di Kemenpora. Isinya Gatot memerintah-
kan aparatur Kemenpora merespons cepat. Setiap
2-3 hari Gatot berkoordinasi dengat tim BPK baik
dengan datang ke kantor BPK atau lewat pesan
whatsapp. Surat cinta kepada anak buahnya sering
juga dikirimkan ke Achsanul lewat whatsapp.
Kendati demikian masih ada aparatur yang
bandel. Menghadapi pegawai yang kolot seperti
ini, Gatot tidak segan-segan untuk tegas membe-
rikan hukuman. Ia mengibaratkan sikap tegasnya
seperti gaya kepemimpinan Jose Mourinho, mana-
jer klub sepakbola tersohor dari Inggris, Manches-
ter United. “Saya tak segan-segan memberi kartu
kuning,” ujarnya.
Tak hanya kepada aparatur sipil Kemenpora,
kepada stakeholder di luar Kemenpora Gatot tak
pandang bulu. Stakeholder yang dimaksud adalah
instansi yang mendapatkan anggaran negara dari
Kemenpora misalnya Komite Olahraga Nasional In-
donesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI),
Panitia Penye lenggara Asian Games (Inasgoc).
Karakter pegawai KONI tak ubahnya Kemenpora.
Menurut Gatot, pegawai KONI kerap menyepelekan
laporan keuangan. Gatot mengata kan BPK sampai
merasakan kendala memeriksa KONI. Permintaan
BPK kepada KONI sering berakhir dengan janji na-
mun tak pernah ditepati atau meminjam istilah anak
zaman sekarang, pemberi harapan palsu (PHP).
Sadar menjadi korban PHP KONI, BPK meminta
bantuan Kemenpora. Gayung bersambut, Gatot
bergerak cepat mengingatkan KONI. Sikap pega-
wai KONI yang gampang menye pelekan laporan
Victor Freitas - Pexels
Warta Pemeriksa Juli.indd 14 25/07/18 03.03
15
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BPK BEKERJA
ke uang an sudah mendarah daging. Saat Kemenpo-
ra menanyakan penggunaan dana yang diduga
tidak sesuai peruntukkan, respon KONI, menurut
Gatot lamban.
KONI mengira persoalan itu bisa diselesaikan
seperti kasus-kasus sebelumnya. Namun Gatot
memilih kaku dan memaksa KONI untuk meng ikuti
perintah BPK dan Kemenpora. Tuntutan perubahan
atas lapor an keuangan di KONI
dibenarkan oleh Achsanul. Me-
nurut dia selama ini KONI tidak
tersentuh pemeriksaan BPK. Aki-
batnya banyak penggunaan ang-
garan negara yang tidak sesuai
perencanaannya.
Masalah KONI sangat menda-
sar yaitu tidak jelas perencanaan
dan pelaporannya. Achsanul
mengatakan pemeriksaan BPK
sangat sederhana, asalkan enti-
tas itu menggunakan anggaran
sesuai perencanaan dan anggar-
an serta melaporkan sesuai
peng gunaan, hasil pemeriksaan
tidak akan buruk. Apa lacur,
ternyata tidak semudah yang
dibayangkan BPK. Perencanaan
tidak jelas, lapor annya juga
amburadul. Maka BPK berkomitmen keras untuk
tetap membantu membenahi KONI dengan mene-
gakkan pemeriksaan yang selama ini tidak pernah
menyen tuh induk cabang olahraga nasional ini.
“Pemeriksaan Juli dan Agustus ini akan berfokus
pada cabang-cabang olahraga,” katanya.
Naik kelas
Langkah Sesmenpora Gatot S Dewabroto Ses-
menpora yang tak pandang bulu membuah kan
hasil. BPK mengganjar opini Wajar Dengan Penge-
cualian (WDP) untuk laporan keuangan Kemenpora
2017. Meski tak mendapat WTP, Gatot lega karena
ada perbaikan. “Satu tahap lagi kita akan WTP,”
ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan BPK ada sejumlah catat-
an yang memerlukan perbaikan. Dalam laporan
keuangan masih ditemukan barang milik negara
yang belum diyakini keberadaannya. Nilainya
mencapai belasan miliar. Achsanul menjelaskan
sebagian barang milik negara
ini adalah barang-barang yang
di usulkan oleh cabang olahraga
dan dibeli dengan uang negara.
Setelah diperiksa barangnya
tidak ada padahal saban tahun
dianggarkan dalam belanja
Kemenpora. Ketika dicecar
pertanggungjawaban aparatur
Kemenpora, KONI, Satlak Prima
(Satuan Pelaksana Program In-
donesia Emas) ––instansi yang
bertugas mencetak atlet berpres-
tasi–– saling cuci tangan. Achsa-
nul menduga belanja barang ini
fiktif.
Gatot tak menampik dugaan
BPK terhadap pertanggungja-
waban yang amburadul. Ia ber-
harap momentum Indonesia se-
bagai tuan rumah Asian Games 2018 bisa menjadi
pijakan untuk perbaikan laporan keuangan.
Lewat serangkaian strategi menyiapkan lapor-
an keuangan tahun ini, Gatot mendapatkan gam-
baran pola yang jitu agar laporan keuangan bisa
mendapatkan opini WTP. Formula yang sama akan
diterapkan untuk menyiapkan laporan keuangan di
tahun depan. Gatot bersiap diri menanggung risiko
beratnya beban pekerjaaannya. Risiko tersebut
adalah harus tinggal di kantor. Ia bahkan membo-
yong istrinya ke kantor untuk menemaninya. “Saya
jadi orang rumah pas weekend saja,” katanya. l
Aset tetap Kemenpora
per 31 Desember 2017:
Rp699.603.425.939
Aset tetap berupa peralatan
dan mesin tidak dapat
ditelusuri keberadaannya:
Rp14.529.718.355
Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian KemenporaRinciannya: > Barang milik negara (BMN) pengadaan mantan menpora: 3.226 unit. Nominal Rp9.018.317.185
> Meubelair di Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga (P3SON) sebesar Rp5.511.401.170
> Peralatan dan mesin sport science Hambalang sebanyak 114 unit.> Selisih hasil inventarisasi tahun 2014 sebanyak 6.508 unit.
1
2
Mau menggelar
event besar,
masa laporan
keuangan
kita masih
disclaimer?
Kami tidak mau
hattrick.
Warta Pemeriksa Juli.indd 15 25/07/18 03.03
16
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BPK BEKERJA
ACHSANUL QOSASI ANGGOTA III BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pemerintah Ingin Emasnya, Tidak Mau Prosesnya
Warta Pemeriksa Juli.indd 16 25/07/18 03.03
17
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BPK BEKERJA
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Lapor-
an Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga 2017 memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian. Derajat opini ini sudah lebih baik ketimbang ta-
hun sebelumnya yang mendapatkan opini disclaimer dua kali berturut-turut.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi menceritakan proses pemeriksaan BPK
terhadap Kemenpora yang berlangsung 65 hari. Mantan anggota Komisi
Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat ini tak segan-segan turun ke lapangan untuk mem-
bereskan masalah. Tidak hanya Kemenpora, sejumlah pemeriksaan Komite Olahraga Na-
sional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), dan Pengurus Besar Cabang
Olahraga (Cabor) diagendakan.
Masalah merosotnya prestasi atlet di ajang internasional dianggap tecermin dalam
pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan akuntabel. Achsanul meyakini peme-
riksaan BPK yang komprehensif akan membuat Kemenpora dan induk cabang olahraga
berbenah. Ditemui di ruang kerjanya lantai 18 Gedung BPK Pusat Jakarta, Achsanul
menceritakan proses pemeriksaan Kemenpora, serta pengawasan pemeriksa BPK ter-
hadap penyelenggaraan Asian Games 2018 kepada Warta Pemeriksa, Jumat, 13 Juli
2018. Berikut petikan wawancaranya.
BPK memberikan opini WDP kepada
Kemenpora yang sebelumnya dua kali ber-
turut-turut disclaimer. Apa perbaikan dari
Kemenpora?
Tabiat birokrat di Kemenpora itu sulit diubah,
dari dulu masalahnya sama. Surat hilang, proposal
hilang, mungkin saking banyaknya. Kantornya
juga tidak layak, berjejal-jejal dokumen kayak kan-
tor kelurahan. Dokumen ada di kolong sana sini.
Saya tahu karena saya datangi kantornya. Enggak
ketemu Menteri gak papa, ketemu deputi tidak
masalah. Karena saya mau membenahi. Saya ajak
bicara pentingnya akuntabilitas, risiko yang bakal
terjadi, dan kemudian caranya. Alhamdulillah, ada
perbaikan selama setahun. Tim BPK yang menge-
jar karena kami ingin Kemenpora lebih baik.
Apa temuan BPK?
Kemenpora paling sulit mengadministrasikan
barang modal seperti perlengkapan atlet yang ti-
dak tercatat rapi. Misalnya alat-alat senam dan pa-
nahan. Diperiksa di cabor tidak ada, di Kemenpora
tidak ada, di KONI, di Satlak Prima (Satuan Pelaksa-
na Program Indonesia Emas) tidak ada. Tapi bukti
beli-nya ada. Yang begini ini implikasinya adalah
pembelian terulang. Barang yang sudah dibeli
diakui, dibeli lagi. Padahal sebenarnya barang
lama. Bisa jadi pembelian berkali-kali barangnya
itu-itu saja.
Apa permintaan BPK?
BPK hanya minta dua hal: catat uang yang
masuk dan catat yang keluar. Gak usah membuat
neraca laba dan rugi, tidak perlu. Kalau kurang
minta, yang penting dianggarkan. Soal mengang-
garkan ini susah terutama di cabor. BPK meminta
Kemenpora memberitahu kepada cabor kalau bu-
tuh gaji, honor, dianggarkan saja. Jangan sampai
pengurus besar olahraga ini bilang tidak digaji,
tapi mencuri. Minta gaji, honor atau transpor, ti-
dak masalah. Bekerja secara profesional saja. Yang
menggaji biar negara karena negara harus hadir
dalam dunia olahraga. Olahraga adalah kebang-
gaan kita dalam bernegara.
Apakah pemeriksaan sampai menyentuh
cabor?
Pemeriksaan BPK di Juli dan Agustus ini lang-
sung ke cabor. Nanti bakal ketahuan: Kemenpora
memberikan barang apa saja, barangnya di
mana. Cabor ini tidak tertib karena BPK tidak
menyentuh nya selama ini. Kalau kami sentuh ra-
sanya cabor akan tertib.
Apa rekomendasi BPK?
Kami bertemu dengan Pak Imam Nahrawi
(Menpora) dan Pak Pratikno (Menteri Sekretaris
Negara) di ruang kerja ini, saya sampaikan saran
BPK. Salah satunya membubarkan Satlak Prima
karena memperpanjang birokrasi. Bagaimana bisa
untuk belanja urusan prestasi atlet, yang meng-
ajukan cabor, yang mengelola KONI, yang mem-
beli Satlak Prima, yang membayar Kemenpora.
Kadang yang dibeli Satlak tidak sesuai kebutuhan
cabor. KONI suruh mengawasi, tidak mau karena
merasa tidak ikut beli. Akhirnya BPK minta Satlak
Prima dibubarkan. Akhirnya ditutup Oktober
2017. Artinya rekomendasi BPK didengar Presiden.
Warta Pemeriksa Juli.indd 17 25/07/18 03.03
18
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BPK BEKERJA
Setelah bubar apakah lebih efektif?
Birokrasi sudah lebih pendek. Panjangnya
rantai birokrasi membuat Menteri tidak tahu atlet
mana yang layak diprioritaskan. Kalau Menteri di-
tanya cabang olahraga mana yang kemungkinan
dapat emas, dia tidak bakal tahu. Kalau Lalu Mu-
hammad Zohri tidak dapat medali emas (dalam
kejuaraan dunia atletik U-20) Menteri tidak bakal
kenal. Di bawah itu berantakan.
Apakah pemerintah menyiapkan cetak bi-
ru untuk pembinaan atlet berprestasi?
Di Kemenpora itu ada empat deputi: Deputi
Pemberdayaan Pemuda, Deputi Pengembangan
Pemuda, Deputi Pembudayaan Olahraga, dan
Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga. Yang
berurusan dengan prestasi atlet, hanya satu, De-
puti Peningkatan Prestasi Olahraga. Itupun juga
mengurusi KONI dan KOI yang kayak partai politik
karena dipilih oleh cabor, membuat negara tidak
punya grade. Bagaimana bisa menciptakan atlet
berprestasi.
Apa yang perlu dilakukan pemerintah
lewat anggaran?
Olahraga itu membutuhkan biaya. Negara
menuntut emas, tapi enggak mau keluar uang.
Harusnya ada anggaran di setiap cabor. Ada
40 Cabor, kalau satu cabor dianggarkan Rp100
miliar, kan cuman membutuhkan Rp4 triliun.
Mungkin untuk beberapa cabor Rp100 miliar itu
berlebih, tidak sampai sebesar itu misalnya catur.
Kalau sepakbola mungkin butuh. Kalau sudah
dianggarkan besar, cabor macam-macam, ya,
penjarakan saja. Tapi jangan ada cabor memilih
ketua umum karena duitnya, akhirnya politisasi-
nya tinggi. Begitu atlet tidak meraih medali emas
yang disalahkan Menpora, begitu dapat medali
emas yang dapat sanjungan ketua umum cabor.
Apakah anggaran negara tidak cukup un-
tuk menciptakan atlet berprestasi?
Uang saku atlet sehari Rp500 ribu, kalau 30
hari training camp (TC) berarti Rp15 juta sebulan.
Kalau 2-3 bulan TC berarti Rp45 juta. Itulah yang
didapatkan atlet. Sisanya dia nganggur, tidak
digaji. Mana cukup buat hidup. Padahal atlet itu
kalau berprestasi, mengharumkan nama bangsa.
Bendera merah putih berkibar di luar negeri kare-
na dua alasan yaitu kedatangan Presiden RI dan
atlet meraih medali emas. Artinya begitu pen-
tingnya harga diri bangsa lewat atlet. Maka atlet
itu wajib diperhatikan: saat mau berprestasi, saat
berprestasi, dan setelah berprestasi. Sayangnya
negara hadir tidak pada semua tahap itu. Negara
seperti mau emasnya tapi tidak mau prosesnya.
Kemenpora tengah memikirkan ini. Ada apresiasi
untuk atlet di jenjang Porda, PON, SEA Games,
dan lainnya. Akan dibuatkan Peraturan Menteri
agar diadopsi oleh daerah. Rasanya pembicaraan
ini sudah selesai.
Apa yang masih lemah dalam pembinaan
atlet?
Memperkuat cabor untuk mencari bibit
berprestasi. Pencari bakat kita lemah. Negara
membiarkan rakyat berprestasi dengan caranya.
Menpora memiliki KONI harus sama dengan
Kementerian ESDM memiliki SKK Migas, sama
perannya. Karena KONI lembaga prestasi. Kewe-
nangan Menpora terhadap KONI harus diperkuat
dan kewenangan KONI terhadap cabor harus
diperkuat. Cara memperkuatnya lewat anggaran.
Anggaran dari Kemenpora mencapai Rp700 M
tapi untuk semua: pembinaan prestasi, ada KONI
dan semuanya. Hanya sejumlah itu minta juara
Sea Games? Ya, jelas tidak bisa.
Jadi kalau ada yang berprestasi seperti
Warta Pemeriksa Juli.indd 18 25/07/18 03.03
19
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BPK BEKERJA
Zoh ri, itu sudah beruntung banget?
Untung banget, kita harus berterimakasih sama
Bob Hasan (Ketua Umum Persatuan Atletik Seluruh
Indonesia). Dia istiqomah dari dulu di atletik.
Menyoal persiapan Asian Games 2018 yang
sempat diwarnai penyelewengan dana oleh
pengurus KOI pada 2015, bagaimana BPK meng-
awasi panitia penyelenggara Asian Games?
BPK mengaudit biasa. Asian Games ini event
negara bukan urusan pemerintah saja. Pemerintah
mencanangkan target sukses prestasi dan sukses
penyelenggaraan. BPK menambahkan satu lagi: suk-
ses pertanggungjawaban.
Apa kriteria sukses per-
tanggungjawaban?
Mulai dari perencanaan, pe-
laksanaan, pertanggungjawab-
an, dan pelaporan harus good
governance. Jangan sampai
setelah Asian Games berakhir
banyak penyelenggara terlibat
skandal korupsi. Malu kita.
Apa langkah BPK agar itu
tidak terjadi?
Inasgoc adalah sekumpulan
orang dari berbagai disiplin
pengalaman. Ada politikus, bi-
rokrat, pengusaha, artis, aparat
hukum. Begitu orang-orang
yang beragam ini berkumpul
dengan latar belakang berbe-
da, mereka tidak mengetahui
tata kelola keuangan negara
yang baik. Bisa saja menurut
mereka benar, tapi menurut
tata kelola keuangan negara
tidak benar. Itu akan menjadi pelanggaran. Saya
khawatir mereka bukan korupsi atau ingin mema-
nipulasi, tetapi karena ketidakmengertian terhadap
tata kelola keuangan negara. Ada 4 undang-undang
yang mengatur anggaran Asian Games mulai dari
undang-undang keuangan negara, perbendaha-
raan, pertanggungjawaban dan pe ngelolaan keu-
angan negara, dan UU terkait seperti pajak. Begitu
kawan-kawan Inasgoc dihadapkan dengan UU ini,
saya kira mereka pingsan. Bahaya kalau BPK tidak
membantu.
Apa bentuk bantuan BPK?
Begitu Inasgoc dibentuk dengan Peraturan
Presiden yang baru pada 2017, saya kumpulkan
mereka di Gedung Kemennpora. Seluruh cabor, Ke-
menpora, KONI, KOI, semua datang. Saya ceritakan
langkah-langkah BPK, saya kasih tahu dampak me-
lakukan kesalahan ini. Kesalahan-kesalah an lama
jangan diulang. Kalau ada kejadian, BPK bisa lang-
sung kasih tahu: “Hei ini salah.” Harus begitu. Peng-
awasan BPK ke Inasgoc seperti pasien berobat luar
artinya BPK mengobati sambil jalan. Kalau meng-
obati setelah memeriksa justru “masuk” semua.
Sementara mereka tidak tahu karena dari beragam
latar belakang.
Apa strategi BPK mengawasi penyelengga-
raan Asian Games?
Saya juga mengundang
BPK Korea Selatan karena
mereka adalah penyeleng gara
Asian Games empat tahun
lalu. Korea Selatan sukses juga
pertanggung jawaban. Dengan
kedatangan mereka, BPK juga
mengetahui apa saja yang su-
dah dianggarkan Dewan Olim-
piade Asia (OCA) sehing ga tak
perlu lagi menggunakan uang
negara. Seperti temuan BPK
pada 2015 ada duplikasi pem-
biayaan kamar. Sudah dibiayai
OCA di sini dianggarkan juga.
Kalau tidak diperiksa BPK akan
double. Ada orang di Inasgoc
yang memanfaat kan, padahal
dia sudah tahu dibiayai OCA.
Kalau BPK tidak bekerjasama
dengan OCA tidak akan menja-
di temuan BPK.
Selama ini tidak ada
alokasi untuk operasional cabor?
Tidak ada. Cabor mengaku keluar biaya ba nyak.
Tapi yang jadi ketua umum tetap ingin bertahan.
Secara logika tidak masuk akal. Kalau keluar banyak
kenapa tetap mau jadi ketua umum. Artinya ada
sesuatu.
Banyak pejabat diangkat jadi ketua umum peng-
urus besar olahraga hanya kerena jabatannya dan
karena duitnya. Misalnya konglomerat diangkat jadi
ketua umum. Terkesan bahwa meng angkat mereka
karena bisa membiayai. Padahal membiayai olahra-
ga itu tugas negara. Mestinya cabang olahraga dike-
lola oleh orang profesional, mantan atlet berpresta-
si, uangnya dari negara. l
Padahal atlet itu
kalau berprestasi,
mengharumkan
nama bangsa. Ben-
dera merah putih
berkibar di luar
negeri karena dua
alasan yaitu ke-
datangan Presiden
RI dan atlet meraih
medali emas.
Warta Pemeriksa Juli.indd 19 25/07/18 03.03
20
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
SOSOK
BLUCER WELLINGTON RAJAGUKGUKAUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA III BPK
‘Hasil Pemeriksaan Harus Berkualitas dan Bermanfaat’
Berkarier di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
tidak bisa sembarangan, harus memiliki jiwa
keberanian, tegas, dan bertanggung jawab
seperti Jenderal M Yusuf. Itulah yang membuat
Dr. Blucer Wellington Rajagukguk memilih ber-
karier di BPK. Pria kelahiran 20 Oktober 1968 ini
sudah 30 tahun mengabdikan dirinya, dari mulai golongan
IIA sampai sekarang IVE dan menjabat sebagai Auditor Uta-
ma Keuangan Negara III (Tortama III).
Berbagai jenis pemeriksaan pernah ia lakoni. Bahkan, pria
yang sudah dikaruniai 4 orang anak ini pernah beberapa kali
menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt). Kariernya sebagai
pemeriksa di BPK pun terus meningkat. Berikut wawancara
tim Warta Pemeriksa dengan Blucer W Rajagukguk.
Warta Pemeriksa Juli.indd 20 25/07/18 03.03
21
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
SOSOK 21
Sudah berapa tahun bekerja di BPK dan mengapa
memilih berkarier di BPK?
Saya sudah bekerja secara resmi sejak Juni 1990. Tapi
awal masuk di BPK pada 1 Maret 1989. Mulai jadi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) pada 1 Juni 1990. Saat itu sudah mulai
jadi pemeriksa. Waktu itu namanya penilik, golongan IIA.
Dari IIA sampai sekarang IVE berarti sudah 29 tahun. Jadi
kalau bicara Maret 1989, sudah 30 tahun saya di BPK.
Saat lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
(STAN), ada beberapa pilihan untuk bekerja. Ada Direk-
torat Jenderal Pajak, BPKP, lalu Kementerian Keuangan
dibagi waktu itu, ada bendahara, operasional dan segala
macam. Kemudian pilihan terakhir ada di inspektorat
jenderal. Pilihan pertama saya di BPK. Waktu zaman saya
dahulu per angkatan isinya 30 orang. Saya termasuk yang
dipilih oleh BPK pada waktu itu.
Alasan saya memilih berkarier di BPK karena saya dulu
kagum dengan Jenderal M Yusuf. Beliau dulu dikenal seba-
gai orang yang tegas dan sayang sama prajuritnya. Dia itu
sangat tegas dalam melaksanakan sesuatu. Selain tegas,
kesejahteraan para prajurit juga menjadi perhatian dia.
Waktu itu dia teladan sekali, dan ayah saya juga termasuk
orang yang senang dengan Jenderal M Yusuf.
Sebelum di BPK, apakah pernah bekerja di tempat
lain atau instansi pemerintahan yang lain?
Tidak pernah sama sekali. Begitu lulus dari STAN lang-
sung ke BPK. Karena memang pilihan pertama saya di BPK
dan alhamdulillah masuk. Saya jalani sampai sekarang.
Saat pertama bergabung di BPK, bapak bekerja di
divisi apa?
Pertama tentu adalah menjadi calon pegawai negeri si-
pil (CPNS). Setelah diangkat menjadi PNS, jadi penilik. Kare-
na pemeriksa waktu itu namanya penilik. Kalau satuan ker-
janya waktu itu Sub Auditorat I3. Dulu itu satuan kerja me-
makai abjad A sampai K. Auditorat I kala itu membawahi
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik industri strategis
maupun nonstrategis. Waktu zamannya pak Habibie, be-
liau membuat Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS)
yang membawahi industri strategis seperti Krakatau Steel
dan Industri Kereta Api (INKA). Terus yang nonstrategis itu
ada industri pupuk seperti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
(Pusri), Semen Kujang, kemudian industri obat Kimia Farma
dan Bio Farma. Itulah awal-awal saya memeriksa.
Mulai Juni 1990 hingga 1997 akhir, saya sudah mulai
mendapat penugasan untuk mengikuti S2 ke luar negeri.
Tiga bulan di California selesai, mulai 1 Januari 1998 sam-
pai 1999 saya menyelesaikan gelar master tinggi saya di
New York. Selesai dari situ saya kembali memeriksa. Saat
itu memeriksa Pertamina. Saya juga diperbantukan seben-
tar untuk pemeriksaan Bank Indonesia, kemudian di BPPN.
Saat baru memeriksa Pertamina, diangkat menjadi kepala
seksi pada tahun 2001. Saya memeriksa subsidi bahan
bakar minyak (BBM), investigasi, penyelewengan-penye-
lewengan distribusi BBM.
Saya juga sempat menjadi Plt Kasubaud di Pertamina
selama satu tahun. Kemudian pindah menjadi Kasubaud
di AKN II. Sampai akhirnya saya juga menjadi kepala
perwakilan di Papua pada Maret 2009. Dari sana kembali
menjadi Kepala Auditorat di Auditorat V.A. Kemudian pada
Januari 2011 ditunjuk menjadi Plt Kepala Perwakilan di
DKI Jakarta.
Sebelum menjabat sebagai Auditor Utama Keuang-
an (Tortama III), bapak menjabat sebagai apa?
Saya menjabat sebagai Staf Ahli dari Maret 2014 sam-
pai saya dilantik Tortama III pada Maret 2018. Jadi, empat
tahun saya jadi Staf Ahli Lingkungan Hidup dan Pemba-
ngunan Berkelanjutan.
Tugas staf ahli apa yang penting yang menurut
bapak harus diselesaikan atau dilanjutkan pengganti
bapak?
Yang paling penting memberikan masukan kepada
badan, melalui kajian-kajian. Jadi apa saja berdasarkan
kajian-kajian kita, dari sisi pemeriksaan yang penting di-
lakukan. Saya banyak membahas sustainable development,
karena kebetulan juga saat 2014 saya masuk di sana,
2015 muncul agenda global yang namanya SDGs atau
sustainable development goals. Kebetulan juga waktu itu
pak Yudi Ramdhan Kepala Humas minta pada saya untuk
mengkoordinasikan teman-teman untuk membuat pe-
mahaman transportasi mengenai SDGs dengan beberapa
tujuan. Termasuk membuat white book waktu dengan
INTOSAI, dengan WGEA, termasuk mencari informasi se-
banyak-banyaknya kepada para organisasi BPK se-dunia.
Di situ saya banyak belajar mengenai SDGs.
Karena saya di Tortama III, jadi sekarang masih kosong.
Harapan saya nanti ada yang bisa melanjutkan. Karena di
Indonesia ini banyak sekali yang bisa dijadikan sebagai
potensi wisata, contohnya Danu Toba, Raja Ampat, dan
lain-lain. Di SDGs, ada yang namanya sustainable tourism
yaitu bagaimana kita yang memiliki potensi pariwisata
alam yang indah, bisa dijadikan pendapatan yang terus
ada untuk masyarakat sekitar, bukan hanya untuk negara.
Melalui konsep ini, membangun pariwisata bukan
harus menghancurkan tempat wisata. Jadi jangan sam-
pai membangun pariwisata tapi malah merusak tempat
wisatanya. Pola-pola pembangunannya harus diperhati-
kan juga. Dalam melakukan pembangunan yang sesuai
dengan SDGs, semuanya mengacu pada keseimbangan
antara manfaat ekonomi yang diterima dengan menjaga
lingkungan. Tapi, aspek sosial juga diperhatikan, artinya
partisipasi masyarakat dilibatkan. Jadi keuntungannya ja-
ngan hanya untuk perusahaan tertentu.
Warta Pemeriksa Juli.indd 21 25/07/18 03.03
22
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
SOSOK
Boleh punya keuntungan, tapi masyarakat sekitar
dilibatkan. Jadi konsepnya ada tiga hal, alamnya itu
sendiri, manusianya, baru uangnya. Jangan hanya
menarik uang sebanyak-banyaknya, manusianya tidak
kebagian, lingkungan rusak, nah itu tidak SDGs.
Jadi harapan saya, hal-hal seperti itu bisa dikem-
bangkan. Apalagi kalau nanti bisa dikembangkan pola
pemeriksaannya. Indikator-indikator yang diperlukan
di SDGs sudah ada. SDGs ada 17 tujuan, 169 target
dan 231 indikator. Dan indikatornya sudah standar
sehingga bisa dibandingkan dengan provinsi lain,
dengan kabupaten lain, bahkan dengan negara lain.
Hasilnya nanti bisa dilihat, seperti rapor sekolah.
Apa perbedaan tugas dan tanggung jawab
antara jabatan sebelumnya dengan
yang sekarang? Lebih berat yang
mana?
Kalau dulu memberikan masukan,
kajian. Kalau sekarang berperan
menjadi penanggung jawab pemerik-
saan. Kita bertanggung jawab untuk
melaksanakan amanah badan, isinya
sudah ditetapkan. Kita menjaga hasil
pemeriksaan kita harus berkualitas
dan bermanfaat. Jadi, berkualitas se-
suai standar dan bermanfaat karena
memang diperlukan oleh negara,
diperlukan oleh masyarakat, nah ini
yang berat. Kalau dulu hanya membe-
rikan kajian-kajian, sekarang menjadi
pelaku bagaimana melaksanakannya.
Tanggung jawab moralnya lebih berat.
Karena ada 38 entitas dan yang utama
pelayanan publiknya.
Contohnya masalah pertanahan,
soal legalitas pertanahan. Apakah
masyarakat sudah puas atau belum
dengan pola-pola yang dilakukan selama ini oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian di Ko-
minfo, sudah puas atau belum masyarakat terhadap
pelayanan telekomunikasi. Misalnya sinyal ada tapi
tidak bisa terkoneksi. Itu masuk sebagai pelayanan
publik, masyarakat puas apa tidak terhadap pelayan-
an publik saat ini, diperhatikan apa tidak masyarakat
yang miskin. Kita juga tahu diri, karena tidak mungkin
kita bisa menyelesaikan semua. Tentunya kita akan
mengacu pada arahan visi, rencana kerja pemerik-
saannya. Karena kita juga memiliki keterbatasan dari
sisi sumber daya manusia. Kita jalankan sesuai arahan
pimpinan, apa dulu yang harus dikerjakan.
Apa saja tantangan sebagai Tortama III?
Tantangannya adalah pemeriksaannya luas sekali
karena ada 38 entitas. Kurang lebih 43 persen dari
institusi pusat di negeri ini ada di sini. Kedua, enti-
tas yang ada di AKN 3 ini umumnya persoalan yang
menyangkut pelayanan publik. Karena yang namanya
pelayanan publik ini kan sulit puasnya. BPK harus
mampu mendorong pemerintah untuk mencapai
target minimum, kalau bisa optimal. Tapi karena ter-
lalu banyak ya paling tidak ada kualitas-kualitas yang
memang memadai dan cukup untuk dinikmati oleh
masyarakat. Misalnya masalah hukum, masyarakat
harus merasa diperlakukan adil, masalah pertanahan
juga tidak merasa dibuat repot.
Apakah ada target khusus di Tortama III? Ba-
gaimana upaya merealisasi-
kan target tersebut? Apakah
sudah ada yang tercapai?
Target kita untuk awal-
awal ada di sektor pertanahan.
Kita ingin memperbaiki kua-
litasnya dengan program se-
karang. Kemudian dana desa.
Indonesia punya 74.954 desa,
hampir 75 ribu desa. Anggaran
dana desa dari pemerintah
Rp60 triliun, jadi setiap desa
mendapatkan dana desa se-
kitar Rp750 juta, tapi jumlah
ini bervariasi. Ada yang Rp500
juta, ada juga yang menda-
patkan dana desa hingga Rp1
miliar.
Dana desa ini menjadi tan-
tangan yang luar biasa. Sebab,
kita hanya punya 250 pemerik-
sa. Bagaimana kita menyikapi-
nya? kita harus bekerja sama
dengan semua AKN. Misalnya AKN V melihat di salah
satu kabupaten atau desa, kita ikut sekalian. Karena
memang itu arahan dari pimpinan, supaya kita bersi-
nergi dengan AKN yang lain.
Mengenai target, saya selalu mengacu pada apa
yang diharapkan oleh pemerintah atau badan. Karena
pemahaman saya, Tortama adalah salah satu pelaksa-
na badan. Maka apa yang dilaksanakan badan harus
sesuai dengan apa yang dikerjakan badan, misalnya
tindak lanjut.
Kemudian olahraga. Saya secara pribadi sama de-
ngan badan. Kita senang sekali melihat sepak bola
dan bulu tangkis, kita ingin kembali ke masa kejayaan
itu. Ada beberapa fokus terkait ini. BPK ingin mendo-
rong olahraga kita masuk ke tingkat internasional. Kita
Dalam melakukan
pembangunan
yang sesuai dengan
SDGs, semuanya
mengacu pada ke-
seimbangan antara
manfaat ekonomi
yang diterima
dengan menjaga
lingkungan.
Warta Pemeriksa Juli.indd 22 25/07/18 03.03
23
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
23SOSOK
harus cari tahu bagaimana pengelolaan olahraga kita,
kok kalah terus. Kita mencoba memahami apa yang
diinginkan oleh masyarakat.
Target-target tersebut tentu kita harus perhatikan
satu-satu. Soal tenaga kerja misalnya, kita sudah me-
lihat masalah Balai Latihan Kerja (BLK). Kita melihat
kesiapan prasarana BLK, alat-alatnya, hingga pela-
tihannya. Jadi nanti saudara-saudara kita yang mau
mencari kerja bisa mendapatkan sertifikasi, bukan
mengandalkan ijazah lagi. Karena ijazah hanya forma-
litas. Sebab, kerja tanpa memiliki keahlian itu sangat
sulit, kalau sudah punya keahlian bisa kerja di dalam
negeri atau di luar negeri.
Kemudian pelayanan pertanahan juga sudah kita
perhatikan, ya tapi masih jauh. Jika diibaratkan, pang-
gang masih jauh dari apinya. Karena saya juga baru
dilantik. Jadi saya masih belajar sama-sama dengan
tim, bagaimana target ini bisa tercapai sehingga men-
jadi target bersama.
Sebagai Tortama III, kesibukan bapak pasti
bertambah. Bagaimana bapak mengatur waktu
dengan keluarga?
Sabtu dan Minggu saya usahakan bersama ke-
luarga. Hari Sabtu, paling tidak dari pagi sampai jam
2 siang saya tidak mau diganggu. Kecuali yang bisa
mengalahkan itu hanya soal pekerjaan. Contohnya
belum lama ini saat ada penyusunan laporan keuang-
an, ini kan tidak boleh terlambat. Saya minta maaf
kepada anak dan istri karena saya terpaksa bermalam
di kantor. Saya sangat mengusahakan agar setiap
hari Minggu bersama keluarga. Karena yang mem-
buat kita semangat kerja adalah keluarga. Bagi saya,
keluarga sangat penting. Jadi kalau kita lelah, yang
mengimbangi adalah keluarga, tidak ada yang lain.
Hobi bapak apa? Bagaimana sekarang meme-
nuhi hobi bapak mengingat bertambahnya kesi-
bukan?
Kalau ditanya hobi, hobi saya banyak. Saya suka
catur, saya hobi tenis meja, jalan kaki juga saya hobi.
Untuk menjalani hobi saya ya saat senggang saja, tapi
harus disiplin juga. Karena kalau tidak disiplin, kerja
terus, tapi hobi tidak dijalankan, buat saya sendiri itu
jadi penat. Saya berusaha mengimbangi antara kesi-
bukan dengan hobi saya, harus ada olahraganya, ha-
rus ada senangnya. Kalau kerja tidak ada senangnya
bisa membuat saya jadi suntuk.
Apa harapan atau pesan bapak terhadap gene-
rasi muda sekarang?
Ini pesan buat saya juga. Pesan saya, kalau se-
kadar memeriksa itu tidak susah, tinggal lihat SPKN
(Standar Pemeriksaan Keuangan Negara), aturannya
bagaimana tinggal dijalankan. Tapi yang sulit itu
bagaimana mengembangkan ide, mengembangkan
gagasan, sehingga hasil pemeriksaan bermanfaat
dan menjadi bahan yang diperbincangkan oleh ma-
syarakat. Contohnya masalah ketahanan pangan. Kita
bilang pakai estimasinya menggunakan pandangan
mata, kan tidak masuk akal. Padahal ada alat, satelit
ada, tinggal pakai alatnya, buat apa pakai estimasi.
Tinggal hitung saja di penggilingan, kan beras digi-
ling di penggilingan. Kemudian, semua pabrik peng-
gilingan melaporkan berapa hasil penggilingannya.
Metode seperti ini kan lebih gampang. l
Warta Pemeriksa Juli.indd 23 25/07/18 03.03
24
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
INTERNASIONAL
BPK termasuk salah satu SAI yang merasakan manfaat keberadaan IDI.
INTOSAI Development Initiatives
(IDI) berharap hubungan kerja
sama dengan Badan Pemeriksa
Ke uangan (BPK) RI dapat segera
terealisasi dalam waktu dekat.
Apalagi, fondasi kerja sama itu
telah terbangun melalui kunjungan
dan pertemuan Wakil Ketua Badan
Pemerik sa Keuangan Bahrullah Akbar
dengan Director General of IDI Einar
Gorrissen di Kantor IDI, Oslo, Norwe-
gia, akhir Juni lalu.
IDI adalah badan INTOSAI yang di-
bentuk guna mendukung SAI di nega-
ra-negara berkembang. IDI membantu
SAI di negara berkembang untuk me-
ningkatkan kinerja, kemandirian, dan
profesionalisme secara berkelanjutan.
Ada beberapa bentuk dukungan
yang bisa diberikan IDI kepada SAI.
Pertama, implementasi standar in-
ternasional, termasuk ISSAI. Kedua,
pengembangan kapasitas staf kelem-
bagaan dan organisasi. Keempat, ber-
bagi pengetahuan dan implementasi
good practice. Terakhir, peningkatan
dan dukungan yang lebih efektif untuk
SAI melalui kemitraan dengan para
pemangku kepentingan.
Wakil Ketua Bahrullah Akbar men-
jelaskan, pertemuan dengan Einar
tersebut memang untuk membahas
potensi kerja sama antara BPK dengan
IDI. Kerja sama itu penting mengingat
IDI selama ini memiliki peran penting
di lingkup internasional, regional, dan
bilateral dalam proses peningkatan
kapasitas Supreme Audit Institutions
(SAI) atau lembaga pemeriksa keuang-
an. BPK termasuk salah satu SAI yang
merasakan manfaat keberadaan IDI.
Beberapa pegawai BPK telah
meng ikuti program pelatihan, piloting,
dan sertifikasi. Selain itu, pegawai BPK
juga cukup sering berkontribusi seba-
gai subject matter experts di berbagai
kegiatan IDI.
Ada sejumlah potensi kerja sama
yang bisa dijalin dengan IDI. Beberapa
kerja sama tersebut adalah menggan-
deng IDI memfasilitasi penilaian peer
review untuk BPK dengan mengguna-
kan metodologi Performance Measure-
ment Framework (PMF), sertifikasi
peme riksa keuangan negara di BPK.
Selain itu, mengembangkan Badan
Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat)
BPK sebagai Global Learning Center for
SDGs Auditing serta sebagai Global SAIs
Learning Network. “Diharapkan juga
berkontribusi pada peningkatan kapa-
sitas terhadap Badiklat BPK untuk me-
menuhi spesifikasi teknis kebutuhan
IDI,” kata Bahrullah.
Selain untuk bertemu dengan IDI,
kunjungan Bahrullah ke Oslo juga da-
lam rangka menghadiri Meeting of IN-
TOSAI-Regions Coordination Platform
pada 25–27 Juni 2018. Pertemuan itu
dihadiri oleh Ketua Goal Committees,
IDI, organisasi regional, dan INTOSAI
General Secretariat. Tujuan pertemuan
adalah membangun berkoordinasi
dan menyelaraskan berbagai kegiatan
yang dilakukan oleh organisasi regio-
nal. Termasuk juga untuk mengeksplo-
rasi kemungkinan kegiatan yang akan
dilakukan.
Bahrullah juga sempat melakukan
kunjungan kerja ke KBRI Oslo dan
menemui Duta Besar RI untuk Kera-
jaan Norwegia dan Republik Islandia,
Todung Mulya Lubis. Pertemuan ini
menghasilkan persamaan persepsi dan
komitmen sinergi guna mendukung
peran BPK dalam mempromosikan
tata kelola yang baik, transparansi, dan
akuntabilitas keuangan sektor publik
di lingkup nasional, regional maupun
internasional.
Dalam pertemuan ini, Bahrullah
didampingi Kepala Bagian Kerja Sama
Internasional Wahyudi dan Margareta
Puput Kurniawati dari Subbagian IN-
TOSAI, ASOSAI, dan ASEANSAI pada
Biro Humas dan KSI. l
IDI Berharap Jalin Kerja Sama dengan BPK
Warta Pemeriksa Juli.indd 24 25/07/18 03.03
25
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
INTERNASIONAL
BPK dan ASA Mesir telah memberikan kontribusi untuk peningkatan kapasitas pemeriksaan dalam kerja sama internasional.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
terus mempererat hubungan de-
ngan lembaga pemeriksa negara
lain. Salah satunya dengan Arab Re-
public of Egypt Accountability State
Authority atau ASA Mesir.
Delegasi BPK yang dipimpin Anggota V BPK
Isma Yatun berkunjung ASA Mesir pada 27 Ju-
ni 2018. Isma Yatun didampingi Tortama KN V
Bambang Pamungkas serta Kepala Auditorat V.A
Ayub Amali, dan delegasi lainnya.
Delegasi BPK diterima Deputy Chairman
of Arab Republic of Egypt Accountability State
Authority Mona Salahuldin Tawheed. Isma Yatun
dalam sambutannya mengatakan, BPK dan ASA
Mesir memiliki kepentingan bersama untuk me-
ningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain
itu, berkepentingan mendorong tata pemerin-
tahan yang baik dan manajemen sumber daya
publik yang efektif untuk kepentingan publik.
BPK dan ASA Mesir telah memberikan kontri-
busi untuk peningkatan kapasitas pemeriksaan
dalam kerja sama internasional. Kedua lembaga
pemeriksa ini terlibat dalam kelompok kerja di
bawah kerangka kerja INTOSAI, salah satunya
adalah Working Group on Environmental Auditing
and Working Group on the Fight Against Corrup-
tion and Money Laundering.
“Melalui kunjungan ini, BPK ingin membangun
hubungan yang lebih dekat dengan ASA Mesir
melalui diskusi dan berbagi pengetahuan serta
pengalaman yang kita miliki dalam organisasi
lembaga pemeriksa keuangan,” kata Isma Yatun.
Setelah berkunjung ke ASA Mesir, delegasi
BPK melanjutkan lawatannya ke Universitas Al
Azhar di Kairo. Delegasi BPK diterima Mayor Jen-
deral Ismail Safwat, Pelaksana Tugas Sekretaris
Jenderal Majelis Tinggi Al Azhar. Dalam kun-
jungan tersebut, BPK mendapatkan informasi,
mengenai manajemen pendidikan tinggi di Uni-
versitas Islam.
Isma Yatun mengatakan, informasi tersebut
sangat bermanfaat bagi BPK. Sebab, BPK sedang
mengembangkan metodologi pemeriksaan yang
dapat mendorong pengelolaan manajemen
pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri.
“Tujuannya agar dapat menghasilkan sumber
daya manusia (SDM) yang berkualitas sesuai ke-
butuhan dengan tetap menjaga nilai-nilai Islami,”
kata Isma Yatun. l
BPK-ASA Mesir Pererat Hubungan
Warta Pemeriksa Juli.indd 25 25/07/18 03.03
26
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
INTERNASIONAL
Lembaga-lembaga pemeriksa negara harus dapat memainkan peran strategis dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Badan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) dan 41 negara
anggota Asosiasi Badan
Pemeriksa Keuangan Se-
dunia (INTOSAI) Working
Group on Environmental
Auditing (WGEA) berkumpul di Ban-
dung, Jawa Barat, pada 17-19 Juli 2018.
Pertemuan bertajuk The 18th Assem-
bly Meeting of INTOSAI WGEA digelar
untuk berbagi ilmu pengetahuan dan
mempertajam pemeriksaan di bidang
lingkungan.
Ketua BPK Moermahadi Soerja
Djanegera menjelaskan, ada beberapa
kegiatan yang dijalankan dalam work-
ing group. “Di antaranya penelitian
bersama-sama, menyusun standar pe-
meriksaan, dan beberapa nanti juga me-
lakukan pemeriksaan,” kata Ketua BPK.
Forum INTOSAI WGEA kali ini mem-
bahas tiga tema besar. Ketua BPK men-
jelaskan, tema pertama yang diangkat
adalah soal peningkatan kualitas ling-
kungan hidup perkotaan. Selain itu,
mem bahas pengelolaan lahan berkelan-
jutan serta pemeriksaan lingkungan dan
masyarakat. ‘’Tiga tema tersebut sesuai
dengan tema High-Level Political Forum
tahun 2018 yaitu Transformation Towards
Sustainable and Resilient Societies yang
tercermin dalam tujuan pembangunan
berkelanjutan,’’ kata Ketua BPK.
Pertemuan ini menghadirkan para
pembicara untuk berdiskusi panel,
antara lain Auditor General Australian
National Audit Office (ANAO), Waliko-
ta Surabaya, Kepala Badan Restorasi
Gambut, Kepala BNPB, Dirjen Perhu-
tanan Sosial dan Kemitraan Lingkung-
an Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, serta Ditjen Cipta Kar-
ya Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Para pembicara
tersebut memberikan perspektif dan
pengalaman yang bermanfaat untuk
memperluas pengetahuan tentang
pemeriksaan lingkungan.
Diskusi panel membahas perubah-
an iklim, pengelolaan lahan dan kua-
litas tanah, kesehatan lingkungan
hi dup, serta pemeriksaan keanekara-
gaman hayati. Dalam kesempatan ini,
BPK mempresentasikan hasil pemerik-
saan kinerja atas penataan ruang di DKI
Jakarta. Selain itu, memaparkan hasil
pemeriksaan kinerja atas efektivitas
program dan kegiatan kepariwisataan
dalam mendukung pembangun an ber-
kelanjutan pada Pemerintah Kabupaten
Manggarai Barat. BPK juga berbagi
kisah mengenai pemeriksaan kinerja
atas pengelolaan sumber daya air pada
Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.
Ketua BPK menjelaskan, sebuah
lem baga pemeriksa negara harus
berperan strategis menjaga kualitas
lingkungan serta mendorong pem-
bangunan berkelanjutan. “Lembaga
pemeriksa juga harus memastikan
kebijakan, peraturan, dan sistem ken-
dali yang dikembangkan pemerintah
dijalankan sebagaimana seharusnya,’’
jelas Ketua BPK.
Menurut Ketua BPK, lembaga-lem-
baga pemeriksa negara harus dapat
memainkan peran strategis dalam
menjaga kualitas lingkungan dan men-
dorong pembangunan berkelanjutan.
Sehingga, berkontribusi untuk mengu-
rangi permasalahan global terkait iklim.
Ketua BPK melanjutkan, ada dua aspek
yang perlu dipahami bersama terkait
lingkungan. Pertama, pemerintah suatu
negara harus bisa mengembangkan ke-
bijakan, peraturan, dan sistem kontrol
untuk meminimalkan dampak negatif
pembangunan terhadap lingkungan.
“Adapun aspek kedua, lembaga-lemba-
ga pemeriksa negara harus memiliki an-
dil mengawal kebijakan dan peraturan
dilaksanakan sebagaimana mestinya,”
ujar Ketua BPK.
BPK merupakan Ketua dan Sekre-
tariat INTOSAI WGEA sejak 2014. Pada
periode 2017-2019, BPK bertanggung
jawab atas pencapaian proyek WGEA.
INTOSAI WGEA dalam rencana kerja-
nya melakukan kegiatan berupa pe-
nyusunan audit guidance, penyusunan
proyek penelitian, kerja sama peme-
riksaan, penyelenggaraan survei dan
pelatihan, serta diseminasi informasi
terkait isu lingkungan. l
Berbagi Ilmu Pemeriksaan Lingkungan
Warta Pemeriksa Juli.indd 26 25/07/18 03.03
27
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
PERJALANAN
MENAPAKIINDAHNYA
Gunung Rinjani
Saat mendaki Rinjani, kita tak akan pernah berhenti kagum dengan lanskap-
lanskap indah di sepanjang jalur pendakian.
27
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
Warta Pemeriksa Juli.indd 27 25/07/18 03.03
28
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
Gunung Rinjani jadi salah satu
gunung favorit bagi para pendaki.
Berada di Lombok Utara, Nusa
Teng gara Barat (NTB), gunung
setinggi 3.726 meter di atas per-
mukaan laut (mdpl) tersebut jadi
serbuan pendaki karena pemandangannya yang
indah di sepanjang jalur pendakian.
Butuh perjuangan untuk menikmati cantiknya
pemandang an dari Gunung Rinjani. Kita harus men-
daki selama dua hari. Sehingga, bagi Anda yang
ingin mengunjungi gunung yang telah ditetapkan
UNESCO sebagai geopark dunia ini, harus memper-
siapkan fisik dengan baik.
Akan tetapi, perjuangan yang dilakukan dijamin
sebanding de ngan pemandangan yang bakal dida-
pat.
Jika mendaki lewat Desa Sembalun, kita akan
dimanjakan dengan eksotisnya pemandangan desa
tersebut. Bagaimana tidak, Desa Sembalun dikeli-
lingi barisan bukit yang menjulang tinggi. Udaranya
pun sangat sejuk karena berada di ketinggian.
Ada baiknya menginap semalam di Sembalun
sekalian mempersiapkan kondisi fisik sebelum me-
lakukan pendakian. Banyak home stay de ngan harga
terjangkau untuk disinggahi.
Untuk memulai pendakian, kita wajib mendaf-
tarkan diri di pos pendakian agar terdata sebagai
pendaki resmi. Harga tiket masuknya sangat murah,
ha nya Rp5.000 untuk hari biasa dan Rp7.000 untuk
hari libur. Sementara tiket bagi wisatawan asing
dipatok Rp150 ribu untuk hari biasa dan Rp225 ribu
pada hari libur.
Setelah proses administrasi selesai, kita harus
menyewa mobil bak terbuka untuk menuju pintu
pendakian. Sebelum memulai pendakian, disaran-
kan menyewa jasa porter untuk mengurangi beban
bawaaan. Tarifnya bervariasi, mulai dari Rp150 ribu
hingga Rp200 ribu. Semakin ringan beban bawaan,
akan semakin nikmat pula pendakian yang di-
lakukan.
Petualangan dimulai sejak menginjakkan kaki
di pintu pendakian. Tak perlu dibayangkan jauhnya
perjalanan yang akan dilakukan. Cobalah untuk me-
nikmati pemandangan sabana atau padang rumput
yang sangat luas. Keberadaan sabana inilah yang
membedakan Rinjani dengan gunung-gunung lain-
nya di Indonesia yang sebagian besar terdiri atas
hutan tropis.
Saat mendaki Rinjani, kita tak akan pernah ber-
henti kagum dengan lanskap-lanskap indah di se-
panjang jalur. Walaupun harus menempuh satu hari
perjalanan untuk mencapai pos terakhir, semua itu
akan sirna selama pendakian. Seorang pendaki asal
Depok, Hakim, mengaku tak merasa lelah sepanjang
perjalanan lantaran keindahan alam Rinjani. ‘’Ini ke-
ren banget. Saya nggak pernah melihat pemandang-
an sekeren ini. Jadi gak berasa lelahnya,” kata dia.
PERJALANAN
Warta Pemeriksa Juli.indd 28 25/07/18 03.03
29
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
Hakim mengaku jauh-jauh datang ke Rinjani karena pe-
nasaran dengan keindahan yang ditawarkan. Dia berangkat
bersama tujuh temannya dari Jakarta dan sempat menginap di
Sembalun.
Setelah sehari mendaki dan jika tak ada kendala, kita bisa
sampai ke pos terakhir di Plawangan Sembalun. Pos ini berada
di punggung bukit Rinjani yang biasa dipakai pendaki untuk
mendirikan tenda. Pemandangangan di pos ini tak kalah cantik-
nya dengan pemandang an sabana. Kita bisa menikmati peman-
dangan sebagian pulau NTB dan juga Danau Segara Anak.
Namun, dengan ketinggian Plawangan Sembalun yang
mencapai 2.639 mdpl, maka suhu di sana cukup dingin. Bah-
kan, jika sudah siang, tempat tersebut akan sering tertutup
oleh kabut. Untuk mencapai puncak Rinjani, Anda bisa tidur
terlebih dahulu untuk mengumpulkan tenaga. Karena untuk
summit attack atau istilah pendaki untuk menuju puncak, di-
lakukan pada pukul 02.00 dini hari.
Para pendaki memilih pendakian menuju puncak pada dini
hari untuk mengejar pemandangan matahari terbit. Alasan lain-
nya karena di puncak Gunung Rinjani tidak ada pohon. Sehing-
ga, akan sangat panas jika mendaki ke puncak pada siang hari.
Perjalanan dari Plawangan Sembalun ke puncak bisa di-
tempuh sekitar 4-5 jam. Trek berpasir, suhu yang dingin, dan
ketinggian di atas 3.000 mdpl, membuat perjalanan ke puncak
tidaklah mudah.
Semua rasa lelah dijamin hilang ketika berhasil sampai pun-
cak. Matahari terbit di Rinjani menjadi salah satu yang terindah
di Indonesia. Karena berada di tanah tertinggi di NTB, kita bisa
melihat seluruh pulau, bahkan lautan di sekelilingnya. Saking
indahnya, tak ada satu pun pendaki yang melewatkan momen
untuk berfoto.
Hal itulah yang dirasakan pendaki asal Jakarta bernama
Indri. ‘’Rasa lelah hilang seketika. Indah sekali pemandangan di
puncak Gunung Rinjani,” katanya.
Indri sempat ingin menyerah saat melakukan pendakian
ke puncak. Maklum, dengan trek yang sulit dan oksigen yang
minim, mendaki hingga puncak bukan pekerjaan mudah. Tapi
ingat, puncak bukanlah segalanya. Jangan memaksakan diri
jika Anda sakit atau sudah tidak sanggup mendaki. Utamakan
keselamatan.
Di Gunung Rinjani, pendakian secara besar-besaran di-
lakukan pada periode Juli-Agustus. Selain karena musim panas,
pada pertengahan Agustus, peserta pendakian umumnya dido-
minasi kalangan pelajar atau mahasiswa dari seluruh Indonesia
yang ingin merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
di Puncak Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak melalui ke-
giatan ‘Tapak Rinjani’. Kegiatan ini diadakan secara rutin setiap
tahunnya oleh salah satu kelompok pencinta alam di Pulau Lom-
bok yang bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Gunung
Rinjani.
Animo komunitas pencinta alam di seluruh nusantara dan
mancanegara dalam kegiatan pendakian cukup besar. Setiap
tahun, jumlah pengunjung pendakian selalu meningkat. l
PERJALANAN
Ini keren banget. Saya
nggak pernah melihat
pemandang an sekeren ini.
Jadi gak berasa lelahnya.
Warta Pemeriksa Juli.indd 29 25/07/18 03.03
30
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
SUDUT PANDANG
GATOT S DEWABROTOSEKRETARIS KEMENTERIANPEMUDA DAN OLAHRAGA
Indonesia Siap Gelar Asian Games 2018
Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah Asian Games setelah terakhir kali
ditunjuk meng gelar pesta olahraga terbesar se-Asia tersebut pada 1962. Ada banyak
persiapan yang dilakukan Indonesia untuk menyukseskan Asian Games 2018. Tim Warta
Pemeriksa mendapat kesempatan berbincang dengan Sekretaris Kementerian Pemuda
dan Olahraga Gatot S Dewabroto mengenai persiapan Asian Games. Berikut petikan
wawancaranya.
kemenpora.go.id
Warta Pemeriksa Juli.indd 30 25/07/18 03.03
31
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
Bagaimana persiapan Asian
Games dari sisi infra struktur, atlet,
hingga kegiatannya?
Sejauh ini bagus. Saya kebe-
tulan termasuk yang meng ikuti
perjalanan sejak awal kita ambil alih
dari Vietnam. Menurut catatan dari
OCA (Olympic Council of Asia) atau
Dewan Olimpiade Asia, tidak ada ma-
salah. Venue pun tidak ada masalah.
Renovasi Gelora Bung Karno bahkan
sudah selesai pada Desember 2017.
Jadi, sekarang kita tinggal mem-
percantik saja. Beberapa tempat ada
yang baru selesai, seperti di Palem-
bang. Venue Velodrome di Rawama-
ngun, Jakarta, juga belum lama ini
selesai.
Kami sangat berterima kasih
kepada Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat yang sudah
bekerja keras mengejar target pem-
bangunan infrastruktur Asian Games.
Semuanya clear.
Dari sisi atlet, persiapan tentu
terus dilakukan. Dari sisi pendanaan,
kita sudah berbenah setelah keluar-
nya Peratur an Presiden Nomor 95
Tahun 2017 (Perpres tentang Pening-
katan Prestasi Olahraga Nasional).
Sebelumnya kan banyak yang ter-
lambat (pendanaan untuk cabang
olahraga). Kami terus berusaha me-
maksimalkan pekerjaan yang ada.
Apa yang dilakukan Kemenpo-
ra untuk mendorong prestasi
atlet?
Anggaran cabor (cabang olahraga)
kita langsung gelontor kan. Ini perta-
ma kali dalam sejarah. Tadinya enggak,
mau beli apa, baru mengajukan. Ke-
mudian mau kemana, kami bayar.
Setelah adanya Perpres Nomor
95 Tahun 2017, anggaran menjadi
lebih cepat dicairkan karena ada
payung hukum nya. Tidak ada lagi
berita honor terlambat atau beli
alat terlambat. Namun tidak semua
cabor punya perangkat sumber daya
manusia (SDM) yang mumpuni da-
lam hal akuntabilitas. Makanya kami
lakukan pendampingan dari BPKP
(Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan).
Apa yang masih menjadi tan-
tangan dalam pelaksanaan Asian
Games?
Hanya satu hal yang masih ber-
masalah, yaitu lalu lintas. Rapor kami
dari OCA masih merah sampai seka-
rang soal kemacetan. Khususnya di
Jakarta. Di Palembang, relatif lebih
baik. Sebab, kalau di Palembang,
kontingen, ofisial, tamu, dan lainnya
bisa menggunakan sarana transpor-
tasi LRT (light rail transit) dan lang-
sung turun di stadion.
Berapa total anggaran yang
dikeluarkan untuk melaksanakan
Asian Games?
Tahun 2017 ada alokasi anggaran
Rp2 triliun. Tapi yang dipakai Rp1,8
triliun. Tahun 2018, pemerintah
menganggar kan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) sebesar Rp1,79 triliun. Kemu-
dian, ada juga dana BA BUN (Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara)
Rp1,8 miliar. Kemungkinan, ada per-
mintaan tambahan dana lagi. Ada
juga dana dari sponsor yang diperki-
rakan mencapai Rp700 miliar.
Berapa nominal bonus yang
akan diberikan kepada atlet ber-
prestasi di Asian Games?
Pemerintah menyiapkan bonus.
Kalau meraih emas mendapat bonus
Rp1,5 miliar per orang. Medali perak
tetap Rp200 juta, medali perunggu
Rp100 juta. Kenapa jumlah bonus
medali perak tetap sebesar Rp200
juta? Supaya memotivasi atlet agar
berprestasi. Kalau bonus medali
perak dinaik kan, nanti atlet merasa
puas jika mendapat medali perak.
Apa target Indonesia dalam
Asian Games 2018?
Seperti yang telah disepakati ber-
sama dan diumumkan pemerintah,
kita targetkan berada di peringkat 10
besar. l
SUDUT PANDANG
Setelah adanya
Perpres Nomor
95 Tahun 2017,
anggaran men-
jadi lebih cepat
di cairkan kare-
na ada payung
hukum nya. Tidak
ada lagi berita
honor terlambat
atau beli alat ter-
lambat.
Warta Pemeriksa Juli.indd 31 25/07/18 03.03
32
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
ALURPERMINTAAN
INFORMASIPemohon Informasi menghubungi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Petugas PIK
Memberikan Informasi dan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik
Mengajukan permohonan
1. Mengisi formulir permohonan informasi publik dan tanda terima penyerahan dokumen informasi publik2. Melampirkan:l KTP / ID Card / SIMl Surat permohonan tertulis apabila dari instansi/lembaga l Akta pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)
1. Apabila kelengkapan syarat permohonan dari pemohon informasi sudah lengkap
2. Maksimal 10 hari kerja sejak permintaan informasi diterima oleh petugas PIK
Datang langsung atau bisa: l Via Teleponl Via Faxl Via E-maill Via PO BOXl WEBSITE
Tidak memberikan informasi
Syarat permohonan tidak lengkap
1. Klarikasi2. Pemohon
melengkapi Berkas Permohonan
Jika informasi yang diminta termasuk dalam kategori yang dikecualikan
Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPK menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan (PIK BPK) Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210
Telepon : (021) 2554 9000 ext. 3912Fax : (021) 5795 0288E-mail : [email protected] : 4300 JKT 10043Website : www.bpk.go.id
Waktu PelayananSenin - Jumat : Pukul 09.00 - 15.00 WIB IstirahatSenin - Kamis : Pukul 12.00 - 13.00 WIB Jumat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB
l Mencatat data pemohon dan informasi yang diminta l Memproses permintaan pemohon informasi
SELESAI
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Warta Pemeriksa Juli.indd 32 25/07/18 03.03
33
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BISNIS DAN NIAGA
Pernak-pernik Asian Games 2018 bisa didapatkan di berbagai pusat perbelanjaan dan minimarket.
Penyelenggaraan Asian
Game s 2018 membutuh-
kan dana besar. Panitia
Asian Games (Indonesia
Asian Games Organizing
Committee/Inasgoc) ha-
rus pintar mencari sumber pendanaan.
Tak mau hanya mengandalkan dana
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) serta sponsor, Inasgoc
juga berupaya meraup pendapatan
dengan menjual pernak-pernik.
Inasgoc bekerja sama dengan
beberapa pusat perbelanjaan untuk
menjual pernak-pernik Asian Games.
Salah satu booth penjualan suvenir
Asian Games berada di Gandaria City
Mall, Jakarta Selatan. Booth yang telah
dibuka sejak 21 Desember 2017 lalu itu
menjual seluruh pernak-pernik Asian
Games, tak terkecuali boneka dari
seluruh karakter hewan yang menjadi
maskot perhelatan olah raga multica-
bang terbesar se-Asia tersebut.
Petugas booth Asian Games di Mall
Gandaria City, Anisa Farina, menjelas-
kan, panitia juga menjual baju, bantal,
sendal, pensil, dan pernak-pernik
lainnya. Semua suvenir dibuat dengan
motif dan warna yang berkaitan de-
ngan Asian Games, baik itu logo, moto,
maupun maskot.
Ada tiga jenis hewan yang dijadi-
kan maskot Asian Games, yaitu Badak
Bercula Satu atau Badak Jawa, Burung
Cendrawasih, dan Rusa Bawean. Dia
menjelaskan, ketiga hewan tersebut
memiliki nama panggilan masing-ma-
sing yang berdasar pada semboyan
negara Indonesia, yaitu Bhinneka
Tung gal Ika.
Nama panggilan maskot pertama
yang berbentuk Burung Cendrawasih,
diambil dari kata Bhinneka yang ke-
mudian diubah menjadi Binbin. Rusa
Bawean dengan nama Atung diambil
dari kata Tunggal. Sedangkan nama
Kaka untuk maskot Badak Bercula
Satu diambil dari kata Ika. Selain me-
representasikan semboyan negara,
masing-masing maskot juga mewakili
hampir seluruh wilayah kepulauan
Indonesia.
Maskot Kaka mewakili hewan asli
dari Indonesia bagian barat. Tampilan
Kaka juga diperkuat dengan adanya
hiasan kalung yang terbuat dari batik.
Sedangkan Atung yang digambarkan
dalam wujud Rusa Bawean merepre-
sentasikan Indonesia bagian tengah
dan diperkuat dengan songket asal
Betawi yang melilit pinggangnya.
Adapun maskot bernama Binbin
mewakili keindahan Indonesia bagian
timur yang dipakaikan rompi batik
Papua.
Pernak-pernik dijual dengan
harga bervariasi. Anisa mengatakan,
pernak-pernik paling murah adalah
pensil yang dibanderol dengan harga
Rp10 ribu. “Paling mahal tas, harganya
Rp229 ribu. Semua karakter sama har-
ganya,’’ kata Anisa.
Kumpulkan Dana Lewat Suvenir
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Warta Pemeriksa Juli.indd 33 25/07/18 03.03
34
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BISNIS DAN NIAGA
HARGA SUVENIR BONEKA ASIAN GAMES 2018
Boneka plush printing
10 inchi
Rp129 ribu
Boneka plush kawai
8 inchi
Rp199 ribu
Boneka plush kawai
6 inchi
Rp99.500
Perempuan yang akrab disapa Icha
itu menambahkan, selain diwujudkan
dalam bentuk boneka berukuran mini,
ketiga maskot juga dibuat dalam ben-
tuk gantungan kunci hingga bantal.
Kaos berlogo ketiga maskot tersebut
juga disediakan.
Ada tiga jenis model kaos dan
kemeja Asian Games. Pertama, kaos
de ngan corak yang diambil dari logo
Asian Games 2018 dengan warna da-
sar biru. Kedua, kaos yang memadukan
ketiga maskot dengan warna dasar pu-
tih. Terakhir, kaos putih polos dengan
kantong bermotif batik di bagian dada
yang dilengkapi salah satu dari ketiga
maskot sebagai pemanis.
Icha mengungkapkan, barang
yang paling banyak diminati adalah
maskot boneka dan kaos. Akan te-
tapi, boneka maskot yang paling laris
adalah Kaka dan Atung. ‘’Masyarakat
membeli untuk mendukung Asian
Game s. Kebanyakan orang dewasa
yang membeli,’’ tuturnya.
Menurut Icha, omzet penjualan per
bulan bisa mencapai Rp90 juta.
Di Jakarta, ada sedikitnya 10 pusat
perbelanjaan yang sudah menjalin ker-
ja sama untuk penjualan suvenir, yaitu
FX Sudirman, Gandaria City, Pacific Pla-
ce, Plaza Indonesia, Kota Kasablanka,
dan Central Park. Selain itu, Bintaro
Exchange, Pondok Indah Mall, Senayan
City, dan Mal Puri Indah. Suvenir juga
dijual di jaringan minimarket Alfamart.
Inasgoc juga membuka booth
sendiri di kawasan Senayan. Direktur
Revenue Inasgoc Hasani Abdul Gani
mengatakan, booth di Senayan dibuka
pada Agustus 2018 atau saat perhelat-
an Asian Games digelar. Sedangkan di
Palembang, salah satu booth penjual-
an suvenir disediakan di Jakabaring
Sport City. ‘’Seperti halnya suvenir di
Piala Dunia, semua ada aturannya.
Untuk Asian Games, Inasgoc diberi
mandat oleh OCA (Olympic Council of
Asia) untuk menjadi pemegang hak
cipta,’’ katanya.
Hanya Inasgoc yang memiliki hak
penggunaan logo Asian Games 2018
untuk diperjualbelikan. Oleh karena
itu, dia memastikan barang yang dijual
atau diproduksi dari pihak luar meru-
pakan barang tiruan. Hasani menegas-
kan tak akan ragu menuntut secara
hukum pihak-pihak yang menjual
suvenir Asian Games tanpa izin. Dari
penjualan suvenir, Inasgoc menarget-
kan bisa mengantongi pendapatan
sebesar Rp22 miliar. l
Warta Pemeriksa Juli.indd 34 25/07/18 03.04
35
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
ALURPENGADUANMASYARAKAT
SELESAI
SELESAI
Pusat Informasi dan Komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan (PIK BPK) Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210
Telepon : (021) 2554 9000 ext. 3912Fax : (021) 5795 0288E-mail : [email protected] : 4300 JKT 10043Website : www.bpk.go.id
Waktu PelayananSenin - Jumat : Pukul 09.00 - 15.00 WIB IstirahatSenin - Kamis : Pukul 12.00 - 13.00 WIB Jumat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB
Pengadu atau pelapor menghubungi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Pengaduan lengkap
Tanggapan Satker
Pengaduantidak lengkap
Datang Langsung atau bisa: l Via Teleponl Via Faxl Via E-maill Via PO BOX l WEBSITE
Verifikasi identitas pelapor dan kelengkapan bukti oleh Petugas PIK
Pengadu atau pelapor akan diberikan surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen atau surat pemberitahuan tidak dapat dilanjuti
Mau Mengadu
Permasalahan Publik
Mengajukan Pengaduan
1. Mengisi formulir pengaduan masyarakat dan tanda bukti
penerimaan dokumen
2. Melampirkan:l KTP / ID Card / SIM
l Surat pengaduan tertulis l Akta pendirian bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas)
l Dokumen pendukung atas aduan yang disampaikan
Surat Keluar PPID kepada Pengadu/Pelapor
sebagai tanggapan
l Petugas PIK memproses penyampaian
pelaporan pengaduanl Meneruskan kepada Satker
terkait melalui PPID
?
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Klik SIPADU
Warta Pemeriksa Juli.indd 35 25/07/18 03.04
36
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
KILAS
Perpustakaan Riset BPK tak hanya menjadi tempat koleksi buku, belajar, maupun membaca. Perpustakaan ini dapat dimanfaatkan peneliti menciptakan karya ilmiah serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Surga Ilmu Keuangan Negara
Warta Pemeriksa Juli.indd 36 25/07/18 03.04
37
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
KILAS
Menempati ruangan di lantai
2 kantor pusat, sebuah per-
pustakaan didirikan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini
bukan perpustakaan biasa. Di
perpustakaan ini, ada puluhan
ribu buku yang bisa dibaca secara gratis oleh publik
untuk memahami ilmu mengenai ke uangan negara.
Perpustakaan ini bernama Perpustakaan Riset
Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara.
Perpustakaan yang jadi surga ilmu keuangan ne-
gara tersebut telah diresmikan pada Kamis, 28 Juni
2018.
Peresmian Perpustakaan Riset BPK dihadiri Wakil
Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekretaris Jenderal
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Ainun Na’im, Kepala Perpustakaan Nasional RI Mu-
hammad Syarif Bando, dan Wakil Rektor Universitas
Indonesia Adi Zakaria Afiff.
Melalui perpustakaan ini, publik bisa mendapat-
kan data, informasi, dan pengetahuan mengenai
keuangan sektor publik. Ada 21.852 eksemplar
buku dengan 17.410 judul buku. Tersedia juga e-
books dan e-journal.
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan,
file-file lama terkait pemeriksaan juga tersedia di
perpustakaan ini. “Contohnya adalah hasil laporan
keuangan pada 1947 atau ketika BPK mulai berdiri.
Bisa dilihat melalui komputer yang tersedia,” kata
Bahrullah.
Lewat Perpustakaan Riset, BPK mencoba men-
dukung permintaan masyarakat terhadap kebutu-
han referensi. Selama tiga tahun terakhir, BPK telah
melayani 217 permintaan data yang terdiri atas
penulisan skripsi sebanyak 161 permintaan, penu-
lisan tesis sebanyak 44 permintaan, dan penulisan
disertasi sejumlah 12 permintaan.
Warta Pemeriksa Juli.indd 37 25/07/18 03.04
38
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
KILAS
Tujuan lain didirikannya Perpustakaan Riset adalah untuk
memperkuat literasi publik mengenai tata kelola dan akuntabilitas
keuangan negara. Bahrullah mengatakan, pemahaman publik ter-
hadap pentingnya tata kelola dan keuangan negara perlu untuk
ditingkatkan.
Menurut Bahrullah, pemeriksaan saja tak cukup untuk mewu-
judkan tata kelola dan akuntabiltas keuangan negara yang kredi-
bel. “Yang tidak kalah penting adalah kesadaran publik. Pemaham-
an publik akan semakin baik apabila didukung literasi yang baik
pula,” ujar Bahrullah.
Bahrullah menjelaskan, ada banyak isu krusial dalam hal tata
kelola dan akuntabilitas keuangan negara. Beberapa di antaranya
adalah korupsi, pe ngelolaan utang negara, pengelolaan barang
milik negara, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain itu, kontrak-kontrak yang terkait dengan kekayaan negara
yang sering menjadi perhatian publik. “Kenapa dibuat Perpus-
takaan Riset? Tujuannya agar para pejabat bisa melihat kembali
hasil pemeriksaan BPK,” ujarnya.
Untuk mendukung keberadaan Perpustakaan Riset, BPK sejak
2015 menerbitkan jurnal tata kelola dan akuntabilitas keuangan
negara. Isi jurnal tersebut berupa tulisan hasil penelitian maupun
tinjauan ilmiah terkait tata kelola dan akuntabilitas keuangan ne-
gara. Jurnal tersebut dapat diakses melalui laman www.jurnal.bpk.
go.id secara gratis dan tanpa perlu registrasi. Registrasi diperlukan
apabila publik ingin mengajukan artikel yang berkaitan dengan
tata kelola dan akuntabilitas keuang an negara.
Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Ainun Na’im mengapresiasi langkah BPK atas didirikannya
Perpustakaan Riset. Menurut Na’im, perpustakaan tersebut menjadi
bagian penting untuk meningkatkan literasi tata kelola keuangan.
Dia mengatakan, Perpustakaan Riset BPK tak hanya menjadi
tempat koleksi buku, belajar, maupun membaca. “Lebih dari itu,
peneliti dapat menciptakan karya ilmiah, mendorong perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Na’im.
Na’im menjelaskan, Indonesia menempati peringkat ke-60
dalam hal literasi membaca. Data tersebut mengacu pada survei
yang dilakukan UNESCO pada 2012 terhadap minat baca di 61 ne-
gara. Indonesia hanya setingkat di atas Botswana, negara di Afrika
Selatan. Menurut UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia ha-
nya 0,001 persen.
Na’im menambahkan, minat menulis masyarakat di Tanah
Air juga masih terbilang rendah. Dia mengatakan, jumlah tulisan
yang dihasilkan di Indonesia sebanyak 12 ribu tulisan per tahun,
jauh di bawah India yang sebanyak 60 ribu tulisan per tahun dan
Cina yang mencapai 140 ribu per tahun.
“Masyarakat kita lebih banyak tertarik membaca di sosial me-
dia, boleh saja membaca di sosial media, tapi kontennya harus
bermanfaat,” katanya.
Tentang perpustakaan BPK
Perpustakaan BPK sudah mengelola buku sejak 1 Oktober
1968. Pada awalnya, seluruh proses dan kegiatan perpustakaan di-
lakukan secara manual. Sejumlah pengembang an terus dilakukan
Warta Pemeriksa Juli.indd 38 25/07/18 03.04
39
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
KILAS
mulai dari teknologi hingga fasilitasnya. Dan se-
karang, BPK pun memiliki Perpustakaan Riset Tata
Kelola dan Akuntabilitas Ke uangan Negara.
Perpustakaan BPK menggunakan sistem pela-
yan an terbuka (open access), para pemakai diper-
bolehkan untuk mencari dan membaca bahan
pustaka yang dibutuhkan di ruang koleksi. Pemus-
taka dapat mengunjungi Perpustakaan BPK setiap
hari Senin-Jumat mulai pukul 07.45 WIB hingga
16.15 WIB.
Setiap tahun, Perpustakaan BPK selalu me-
lakukan pengadaan buku. Sebanyak 50 persen
koleksi perpustakaan merupakan koleksi dengan
subjek akuntansi dan pemeriksaan. Sisanya meru-
pakan koleksi dengan subjek ekonomi, manaje-
men, komputer, dan bidang ilmu lainnya.
Perpustakaan BPK yang menempati ruangan
7x20 meter ini dibagi menjadi dua lantai. Di lantai
1, tersedia koleksi buku-buku umum, jurnal, dan
beberapa majalah lokal dan internasional.
Sedangkan untuk lantai 2, dibagi dalam be-
berapa kelompok, salah satunya yakni koleksi
referensi. Koleksi referensi merupakan jenis koleksi
yang tidak dapat dipinjam dan hanya bisa diman-
faatkan oleh pemustaka di perpustakaan, seperti
ensiklopedia, kamus dan handbook.
Publik juga bisa melihat Ikhtisar Hasil Pemerik-
saan Semester (IHPS), juknis/juklak pemeriksaan,
hingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Diskusi panel
Usai meresmikan Perpustakaan Riset, BPK
meng gelar acara diskusi panel dengan tema
“Literasi Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan
Negara”. Diskusi tersebut dihadiri Wakil Menteri
Keuang an Mardiasmo, Sekretaris Jenderal Ke-
menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Ainun Na’im, Kepala Perpustakaan Nasional RI
Muhammad Syarif Bando, dan Wakil Rektor Uni-
versitas Indonesia Adi Zakaria Afiff. Ada sekitar
100 peserta dari berbagai lembaga dan perguruan
tinggi yang mengikuti diskusi panel ini.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam
paparannya menjelaskan, seorang akuntan harus
mampu menjadi pionir dan pemimpin di dalam
menciptakan tata kelola secara konseptual, aplika-
tif, dan inovatif.
“Harus bisa mengonversi kekuasaan menjadi
sumber daya yang memberi manfaat bagi orang
banyak,” kata Mardiasmo.
Mardiasmo menjelaskan, pengembangan dan
penelitian di bidang ekonomi sektor publik diper-
lukan guna mendorong interaksi tata kelola dan
akuntansi keuangan negara.
Akuntan profesional, ujar Mardiasmo, berkon-
tribusi besar dalam membangun good governan-
ce. “Juga akan menjadi tulang punggung pereko-
nomian nasional untuk membuat bangsa dan
negara semakin maju dan bermartabat,” tegasnya.
Diskusi panel ini digelar agar peserta mema-
hami pentingnya literasi tata kelola dan akuntabi-
litas keuangan negara. Tujuan lainnya untuk mem-
bangun komunikasi para pemangku kepentingan
guna meningkatkan literasi, serta pengembangan
dan penelitian terkait tata kelola dan akuntabilitas
keuangan negara dari sisi akuntansi sektor publik. l
Warta Pemeriksa Juli.indd 39 25/07/18 03.04
40
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
TEKNOLOGI
Selain memiliki perpustakaan
tercetak, Badan Pemeriksa Ke-
uangan (BPK) juga memiliki per-
pustakaan digital. Perpustakaan
digital berisikan koleksi hasil
pemeriksaan, buku-buku, foto,
audio, hingga video.
Ada beberapa alasan utama dibuatnya
perpustakaan digital. Kepala Sub Bagian Per-
pustakaan BPK Dewi Kaniasari menjelaskan,
BPK memiliki 40 perpustakaan di seluruh
Indonesia. Dengan adanya perpustakaan
digital, koleksi-koleksi dari seluruh perpus-
takaan dapat disimpan dan mudah dilihat
oleh semua orang.
“Misalnya kita hanya punya satu koleksi.
Dengan memanfaatkan perpustakaan digi-
tal, semua orang yang membutuhkan koleksi
tersebut bisa membacanya melalui perpus-
takaan digital,” kata Dewi kepada Warta Pe-
meriksa, pertengahan Juni.
Tujuan lain dibentuknya perpustakan
digital adalah untuk mengabadikan serta
merevitalisasi dokumen atau buku-buku
yang usianya sudah puluhan tahun. Salah
satunya adalah hasil pemeriksaan BPK tahun
1947. Hasil pemeriksaan tersebut penting
diabadikan karena merupakan sejarah bagi
Indonesia. Sebab, tahun 1947 merupakan
tahun berdirinya BPK.
Perpustakaan digital BPK juga mengolek-
si e-kliping dari seluruh perwakilan BPK. E-kli-
ping di-upload sendiri oleh BPK perwakilan.
Untuk mengakses perpustakaan digital
tidaklah sulit. Tidak diperlukan registrasi.
Bah kan tidak menggunakan password.
Namun, untuk mengaksesnya hanya bisa
dilakukan dengan datang ke perpustakaan
BPK. Perpustakaan digital tak bisa diakses
dari luar BPK karena menggunakan jaringan
intranet.
Buku-buku koleksi perpustakaan digital
disimpan dalam sebuah aplikasi bernama
Sistem Informasi Perpustakaan (SIPuspa).
Aplikasi tersebut punya fungsi automasi
untuk peminjaman hingga perpanjangan
peminjaman koleksi secara mandiri. “Semua
koleksi kami simpan dalam bentuk metada-
ta,” kata Dewi.
Metadata memudahkan pemustaka
mencari koleksi yang diinginkan. Pemustaka
bisa mempersempit pencarian buku dengan
memasukkan kata kunci berupa judul, nama
pengarang, hingga tanggal penerbitan. “Se-
telah itu langsung keluar buku yang dicari,”
tambah Dewi.
Ada dua jenis buku digital yang dikoleksi
perpustakaan digital BPK. Pertama, e-book
yang dijual secara terbuka. Kemudian, buku
Memudahkan Pemustaka dengan Perpustakaan Digital
Buku-buku koleksi perpustakaan digital disimpan dalam sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi Perpustakaan (SIPuspa).
Warta Pemeriksa Juli.indd 40 25/07/18 03.04
41
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
TEKNOLOGI
yang multiakses. Untuk meng-
aksesnya, pemustaka cukup ma-
suk ke laman pe nyedia e-book
tersebut dan password-nya akan
diberikan oleh pihak BPK. Tapi
ini hanya untuk internal BPK.
Sedangkan publik hanya bisa
mengaksesnya dengan menggu-
nakan komputer yang tersedia di
perpustakaan BPK.
Koleksi yang terdapat pada
perpustakaan digital merupakan
hasil dari proses pemindaian dari
buku aslinya. Namun, ada juga
dokumen yang bentuknya sudah
dalam bentuk digital seperti foto
dan tentunya video. “Video-vi-
deo dan foto kita masukkan juga
ke dalam koleksi perpustakaan
digital. Ada juga yang bentuknya
kita ubah dari tercetak menjadi
bentuk digital dengan alih me-
dia, bisa bentuk PDF dan lain-
lain,” ujar Dewi.
Dewi mengatakan, proses
digitalisasi buku sebenarnya
bisa dilakukan dengan memfoto
buku tersebut. Namun, hasilnya
kurang maksimal. Sehingga,
perpustakaan BPK lebih memilih
proses pemindaian.
“Kita lebih banyak proses
scan dalam melakukan digitali-
sasi buku karena hasilnya lebih
bagus. Biasanya pertama kita
scan dalam format TIF. Karena
format TIF untuk file masternya
lebih bagus, sehingga nanti bisa
diturunkan formatnya ke dalam
bentuk PDF dan lain-lain. Setelah
itu kita kompail menjadi satu
file,” katanya. ln Dewi Kaniasari
Warta Pemeriksa Juli.indd 41 25/07/18 03.04
42
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
TERBUKA
UNTUK
UMUM
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
PERPUSTAKAAN RISETBADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Telah diresmikan 28 Juni 2018Jam Pelayanan
SENIN-JUMAT08.00 - 16.30 WIB
@bpkriofficial
@humasbpkri.official
BPK RI official
@bpkri
DESAIN RUANGANMENARIK
GedungBPK RIJl Gatot Subroto No 31, Jakarta Pusat
KOLEKSI PRODUK-PRODUK BPK YANG TIDAK DIJUMPAI DI PERPUSTAKAAN LAIN
Warta Pemeriksa Juli.indd 42 25/07/18 03.04
43
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
KOLOM
OLEH WAHYU PRIYONO
Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB
Filosofi BersepedaBersepeda sama halnya
dengan orang yang sedang menjalankan kehidupan di muka bumi ini.
Warta Pemeriksa Juli.indd 43 25/07/18 03.04
44
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
KOLOM
Bersepeda sedang menjadi aktivitas
olahraga yang digandrungi masya-
rakat. Hampir setiap hari kita bisa
melihat orang bersepeda di kera-
maian jalan raya atau yang sengaja
melakukan touring ke tempat-tempat
tertentu. Yang tidak kalah menariknya adalah
munculnya komunitas atau klub-klub bersepeda di
tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Hampir
semua instansi pemerintah, swasta, dan kampung
atau kompleks perumahan memiliki klub bersepe-
da, termasuk di kantor BPK. Klub bersepeda bukan
hanya ada di kantor pusat BPK, tapi juga ada di
setiap kantor perwakilan.
Apa sebenarnya yang mendorong orang
menjadi hobi bersepeda? Tentu saja ada banyak
alasannya. Selain mudah dan murah dalam pelak-
sanaannya, ternyata bersepeda memiliki banyak
manfaat bagi kesehatan. Banyak artikel kesehatan
yang telah mengulas tentang manfaat bersepeda.
Beberapa manfaatnya adalah mengendalikan berat
badan, mengurangi risiko penyakit jantung dan
pembuluh darah, mengurangi risiko kanker, me-
ngurangi risiko diabetes, meningkatkan kekuatan,
keseimbangan, dan koordinasi otot tubuh, serta
mengurangi stres.
Saya tidak akan menjelaskan satu per satu man-
faat bersepeda bagi kesehatan manusia. Sebab,
sudah banyak artikel yang menjelaskan mengenai
hal tersebut. Akan tetapi, saya ingin sedikit mengu-
tarakan filosopi bersepeda atau makna bersepeda
yang saya rasakan selama ini. Bersepeda sama
halnya dengan orang yang sedang menjalankan
kehidupan di muka bumi ini. Ada beberapa filosofi
atau makna yang terkandung dalam kegiatan ber-
sepeda.
Pertama, harus ada niat, tekad dan tujuan.
Hidup di dunia mesti punya tujuan yang jelas,
sehing ga manusia tidak terombang-ambing da-
lam menjalankan kehidupannya. Untuk mencapai
tujuan, harus ada ikhtiar sungguh-sungguh yang
dilandasi dengan niat dan tekad yang kuat. Hal ini
dapat dirasakan ketika kita akan bersepeda. Se-
belum bersepeda dimulai, kita mesti menentukan
tujuan ke mana kita bersepeda, termasuk rute-rute
yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut.
Penentuan dan pencapaian tujuan tersebut
wajib diiringi dengan niat dan tekad yang kuat
agar dapat direalisasikan. Tanpa ada niat dan tekad
yang kuat, penyakit malas akan mudah menghing-
gapi diri kita. Sehingga, seringkali rencana berse-
peda menjadi batal atau tidak mencapai tujuan
yang diharapkan.
Kedua, inti dari bersepeda adalah mengayuh/
berikhtiar. Aktivitas utama/inti dari bersepeda
adalah mengayuh pedal agar roda berputar dan
sepeda berjalan menuju ke arah yang diinginkan.
Berhenti mengayuh, maka berhentilah roda ber-
putar dan sepeda tidak akan jalan ke mana-mana.
Berhenti mengayuh hanya pada waktu istirahat.
Selesai istirahat, kita harus mengayuh kembali
sampai ke tempat tujuan yang diinginkan.
Jangan kebanyakan istirahat, nanti malas lagi
untuk mengayuh sepeda kita. Demikian halnya
Warta Pemeriksa Juli.indd 44 25/07/18 03.04
45
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
KOLOM
dalam hidup. Manusia harus terus
berikhtiar agar kehidupan terus bisa
berjalan, segala kebutuhan terpenuhi,
dan tujuan hidup bisa tercapai. Tidak
ada keberhasilan tanpa ikhtiar.
Filosofi ketiga adalah ketika kita
bertemu dengan jalan datar, turunan
dan tanjakan. Ketika bersepeda dari
satu tempat ke tempat lain yang di-
tuju, pasti kita akan menjumpai jalan
datar, tanjakan dan turunan yang
mau tidak mau harus dilalui. Dari
ketiga jenis jalan tersebut, tanjakan
merupakan medan yang paling berat.
Semakin miring dan panjang tanjakan
itu, semakin berat juga kita melalui-
nya.
Namun, ketiganya harus tetap
membutuhkan konsentrasi dan
kewaspadaan agar tidak lengah dan
terjatuh. Ketika melalui tanjakan, kita
harus yakin bahwa seberat apa pun
tanjakan yang dilalui, kita akan ber-
jumpa dengan turunan. Dan ketika
kita melalui turunan, jangan terlalu
gembira. Karena, setelah turunan
pun kita masih bisa bertemu dengan
tanjakan.
Demikian halnya dalam kehidup-
an sehari-hari. Kita akan menemui
jalan kehidupan yang datar-datar
saja, menemui jalan kehidupan yang
sulit dan berat, dan akan menemui
pula jalan kehidupan yang mudah
dan ringan. Dan, tentu saja kita harus
tetap hati-hati dan tidak boleh som-
bong dalam melalui ketiga jenis jalan
kehidupan tersebut, sehingga sampai
dengan selamat kepada tujuan hidup
yang dicita-citakan.
Keempat, bertemu dengan jalan
yang bagus/mulus dan jelek/rusak.
Selain ketiga jenis jalan tersebut di
atas, ketika bersepeda biasanya kita
akan berjumpa dengan jalan yang
bagus/mulus dan jalan yang jelek/
rusak. Tentu saja kita akan merasakan
dua hal yang berbeda pada saat
melalui kedua jalan tersebut. Jalan
mulus menggambarkan kemudahan/
kenikmatan hidup yang dirasakan
oleh manusia. Sebaliknya, jalan jelek/
rusak adalah gambaran kesulitan/
kesusahan hidup yang dirasakan ma-
nusia. Dalam mengarungi kehidupan
di dunia ini, manusia pasti pernah dan
akan mengalami kedua hal tersebut.
Selalu bersyukur dan bersabar adalah
sikap yang sangat bijak dalam meng-
hadapi kedua jalan tersebut.
Kelima, akan selalu ada godaan
dan rintangan dalam perjalanan.
Sebagaimana disebutkan dalam
paragraf pertama bahwa orang ber-
sepeda itu harus memiliki tujuan,
misalnya dari Jakarta ke Cirebon. Da-
lam perjalanan mencapai tujuan ter-
sebut terkadang dan bahkan sering
meng hadapi godaan dan rintangan.
Godaan banyak ragamnya. Misalnya,
godaan untuk berhenti dalam waktu
lama di suatu tempat, terbesit untuk
pindah haluan, dan godaan-godaan
lain yang mengalihkan dari tujuan.
Begitu juga dengan banyaknya
rintangan yang ditemui di jalanan.
Selain jalan yang menanjak dan
rusak, keramaian di jalan raya juga
bisa menjadi rintangan. Lalu lalang
kendaraan bermotor adalah salah
satu rintangan terberat di perjalanan.
Pesepeda bisa saja tersenggol atau
bahkan tertabrak oleh kendaraan ber-
motor. Konsentrasi dan kehati-hatian
jadi syarat mutlak.
Hal serupa juga terjadi dalam
menjalani kehidupan. Kita akan
meng hadapi godaan dan cobaan
yang tiada henti sampai manusia
mengakhiri hidupnya di dunia.
Demikian lima filosofi bersepe-
da berdasarkan pengalaman saya.
Di akhir tulisan ini, saya mencoba
mering kaskan filosofi bersepeda da-
lam satu paragraf motivasi:
Yakinlah bahwa bersama tanjakan
ada turunan
Yakinlah bahwa bersama kesulitan
ada kemudahan
Yakinlah bahwa bersama keletihan
ada kenikmatan
Dan yakinlah bahwa bersama per-
juangan ada kemenangan...
Semoga bermanfaat. l
Yakinlah bahwa
bersama tanjakan
ada turunan
Yakinlah bahwa
bersama kesulitan
ada kemudahan
Yakinlah bahwa
bersama keletihan
ada kenikmatan
Dan yakinlah
bahwa bersama
perjuangan ada
kemenangan...
Warta Pemeriksa Juli.indd 45 25/07/18 03.04
46
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
SOROTAN
Warta Pemeriksa Juli.indd 46 25/07/18 03.04
47
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BERITA FOTO
Penyerahan LHP Provinsi Jawa Barat
oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja
Djanegara di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, 28 Mei 2018.
Penyerahan LHP LKPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2017 oleh Ang-gota V BPK Isma Yatun
di Kantor Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakar-
ta pada 28 Mei 2018.
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Kepulauan Riau
oleh Anggota V BPK Isma Yatun di Kantor
DPRD Provinsi Kepri pada 21 Mei 2018.
Warta Pemeriksa Juli.indd 47 25/07/18 03.04
48
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
Pemberian bantuan pendidikan murid oleh Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar di Ruang Pola BPK RI pada 22 Mei 2018.
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Sumatra Utara di Kantor DPRD Provin-si Sumut oleh Anggota V BPK RI Isma Yatun pada 24 Mei 2018.
Inspektur Utama BPK dalam kegiatan MKKE di Papua Barat, 6 Juli 2018.
BERITA FOTO
Warta Pemeriksa Juli.indd 48 25/07/18 03.04
49
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BERITA FOTO
Anggota I BPK Agung Firman Sampurna
menghadiri pada acara Sosialisasi KPU dengan
Tema Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi
Periode 2018-2023 di Hotel Borobudur,
Jakarta, 25 Mei 2018.
Peresmian Perpus-takaan Riset BPK oleh
Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar,
28 Juni 2018.
Penyerahan LHP LKPD Provinsi Sumatra Se-latan oleh Anggota II
BPK Agus Joko Pramo-no di Kantor Perwa-kilan BPK RI Provinsi Sumut, 28 Mei 2018.
Warta Pemeriksa Juli.indd 49 25/07/18 03.04
50
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BERITA FOTO
Penyerahan LHP Pupuk Indonesia oleh Anggota VII BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi di Kantor BPK RI, 11 Juli 2018.
Ketua BPK RI Moerma-hadi Soerja Djanegara dan Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar dalam pertemuan bilateral dengan ANAO di The Trans Luxury Hotel, Bandung, 17 Juli 2018.
Penyerahan LHP Perwakilan Banten oleh Anggota V BPK RI Isma Yatun di Kantor DPRD Provinsi Banten, 28 Mei 2018.
Warta Pemeriksa Juli.indd 50 25/07/18 03.04
51
WARTA PEMERIKSA | Edisi 07 | Vol. I - Juli 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
Apa yang ada di
benak Anda, ketika
mende ngar kata
gratifikasi? Apakah
hadiah, suap, atau
korupsi? Meskipun
aturan tentang gratifikasi telah ada
lebih dari 16 tahun, tapi persepsi
orang tentang gratifikasi masih
sangat beragam.
Gratifikasi menurut KBBI yaitu
“uang hadiah kepada pegawai di
luar gaji yang telah ditentukan.”
Se dang kan, Gratifikasi menurut pen-
jelasan Pasal 12B UU No. 20 Ta hun
2001 adalah “Gratifikasi meru pakan
pemberian dalam arti luas yak ni, me-
liputi uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalan an, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diteri-
ma di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik.”
Jadi, sesuai penjelasan Pasal
12B di atas, gratifikasi tidak selalu
merupakan korupsi atau gratifikasi
dianggap merupakan bentuk lain
dari suap atau menyamakan delik
gratifikasi dengan suap sehing-
ga semua bentuk gratifikasi itu
dilarang. Lantas apa sebenarnya
gratifikasi yang dilarang itu? Yaitu
gratifikasi yang dianggap suap.
Ingat…! “Dianggap suap”
bukanlah “suap” itu sendiri. Kata
“dianggap suap” menunjukkan bah-
wa gratifikasi adalah bukan suap.
Pandangan ini pernah digunakan
oleh majelis hakim dalam salah
satu kasus korupsi dan pencucian
uang.
Gratifikasi bukan suap, melain-
kan hanyalah perbuatan pembe-
rian biasa yang bukan merupakan
peristiwa pidana namun karena pe-
nerima adalah orang yang memiliki
kualifikasi tertentu yaitu pegawai
negeri atau penyelenggara negara
yang pada intinya melekat kewe-
nangan publik yang sangat rentan
disalahgunakan padanya, maka
pemberian dari setiap orang-orang
tertentu haruslah dilaporkan dan
mendapat pengawasan dari KPK,
guna ditentukan apakah pembe-
rian itu ada kaitan dengan jabatan
penerima atau tidak.
Sehingga dalam praktiknya
gratifikasi terdidi dari: gratifikasi
yang dianggap suap dan gratifikasi
yang terkait dengan kedinasan,
serta gratifikasi yang tidak wajib
dilaporkan.
Gratifikasi yang dianggap suapYaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara
yang berhubungan dengan jabatan nya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Contohnya: uang terima kasih dari rekanan setelah lelang, mobil tanda perkenalan
jabatan baru, fasilitas wisata dari rekanan ke istri pejabat, uang rokok setelah pemberian
layanan publik, cashback untuk kepentingan pribadi, pemberian dari rekanan pada Hari
Raya Keagamaan.
Gratifikasi yang terkait kedinasanYaitu kegiatan resmi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang sah dalam
pelaksanaan tugas, fungsi dan jabat annya dikenal dengan Kedinasan.
Contohnya: plakat, vandel, souvenir, goodie bag/gimmick dari panitia seminar, pela-
tihan, work shop terkait kedinasan, hadiah, kontes, kompetisi terbuka dalam kedinasan;
honorarium narasumber; fasilitas sebagai Wakil Instansi.
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkanYaitu gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau Penyelenggara negara yang
berhubung an dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seba-
gaimana telah diubah de ngan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Contohnya: kompensasi atau prestasi di luar kedinasan; hadiah hasil undian, diskon/
rabat, voucher, point rewards, souvenir yang berlaku umum; sajian/hidangan yang ber-
laku umum; prestasi pribadi (kejuaraan, perlombaan, kompetisi); keuntungan atas pe-
nempatan dana, investasi, kepemilikan saham (pribadi) yang berlaku umum.
Pertanyaan reflektif untuk self assessment gratifikasi1. Apakah ada aturan atau kode etik yang melarang penerimaan tersebut?
2. Apakah ada kegiatan kedinasan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak pemberi saat
itu?
3. Apakah publikasi atas penerimaan tersebut akan membuat penerima merasa malu atau
apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tertutup (sembunyi-sembunyi)?
4. Apakah setidaknya patut diduga seseorang memberikan gratifikasi karena pemberi berpikir
bah wa Anda memiliki jabatan di sebuah instansi, terkait pengambilan keputusan, pelayanan
atau perizinan?
5. Apakah nilai pemberian gratifikasi tersebut wajar atau tidak?
6. Apakah nilai moral pribadi Anda memperbolehkan sebuah gratifikasi diterima?
Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan
kepada Komisi Pemberamtasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum da-
lam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001.
Atau dapat juga dilaporkan melalui Inspektorat Penegakan Integritas selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai den-
gan Pasal 14 Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 305a/K/X-XIII.2/7/2014 tentang Program
Pe ngendalian Gratifikasi pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.
Lantas apabila Pelaksana BPK ingin melaporkan peristiwa gratifi-
kasi yang dialami, bagaimanakah caranya?
1. Akses https:ppg.bpk.go.id melalui laptop PC, tablet smart phone atau device lainnya yang ter-
hubung dengan internet. Kemudian login menggunakan akun SISDM atau email BPK;
2. Pilih menu “Laporkan Gratifikasi”;
3. Isi laporan Gratifikasi sesuai dengan peristiwa gratifikasi yang dialami apakah Penerimaan, Pem-
berian, Permintaan, atau Penolakan, dan sertakan dokumen pendukung atau gambar jika ada;
4. Berikutnya, laporan akan diproses oleh Inspektorat Penegakan Integritas. Pelapor tinggal
menunggu konfirmasi dan penetapan status gratifikasi. Pelapor akan menerima notifikasi
melalui email yang terdaftar di aplikasi SISDM atau Pelapor juga dapat memantau laporannya
pada aplikasi PPG;
5. Pelapor menerima Penetapan Status Pemanfaatan Barang Gratifikasi;
6. Pelapor menindaklanjuti Penetapan Status dan mengunggah bukti tindak lajut melalui Apli-
kasi PPG.
GRATIFIKASI
1
2
3
Warta Pemeriksa Juli.indd 51 25/07/18 03.04
BADAN PEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
BPK RIMENDUKUNG
DAN MENYUKSESKAN
Warta Pemeriksa Juli.indd 52 25/07/18 03.04