8/16/2019 unclos 1973

1/57

United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang kita kenal

dengan UNCLOS, merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari

konferensi PBB yang erlangsung dari tahun !"#$ sampai dengan tahun

!"%&' UNCLOS sendiri seelumnya sudah dilaksanakan sejak tahun !"(%yang kemudian dirasa perlu adanya penyempurnaan hingga akhirnya

dilaksanakanlah UNCLOS !"%& yang sudah diakui oleh leih dari !() negara

termasuk Negara *esatuan +epulik ndonesia'

Setahun seelum diadakan UNCLOS untuk pertama kalinya, seenarnya

ndonesia sudah mulai memperjuangkan hukum laut demi memperkokoh

*edaulatan Negara *esatuan +epulik ndonesia melalui -eklarasi -juanda

pada tanggal !$ -esemer !"(#' si dari -eklarasi -juanda terseut antara

lain yaitu ditegaskan ahwa demi keutuhan territorial dan melindungikekayaan Negara ndonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak

diantaranya harus dianggap seagai kesatuan yang ulat' Selain itu, dalam

-eklarasi ini juga diseutkan ahwa penentuan atas territorial yang

learnya !& mil, diukur dengan garis. garis yang menghuungkan titik. titik

ujung terluar pada pulau. pulau Negara ndonesia'

-emikian isi dari -eklarasi -juanda yang kemudian disisipkan dalam rangka

menghadiri UNCLOS pertama yang diadakan di /enewa pada tahun !"(%'

Namun karena anyaknya kepentingan dari Negara. Negara peserta UNCLOS,

konferensi terseut akhirnya gagal menentukan lear laut territorial dan

konsepsi Negara kepulauan yang diajukan ndonesia' *emudian dilanjutkan

dengan UNCLOS kedua yang sama. sama mengalami kegagalan dalam

penetapan lear laut territorial dan Negara kepulauan'

Namun seiring erjalannya waktu kesadaran masyarakat dunia akan

pentingnya mengatur atas. atas perairan, akhirnya pada UNCLOS ketiga

yang erlangsung pada tahun !"#$ sampai dengan !"%& , ditetapkan

eerapa kesepakatan diantaranya yaitu ditetapkannya ndonesia seagai

Negara *epulauan, selain itu dinyatakan ahwa Negara pantai seperti

ndonesia erhak atas Laut 0eritorial sejauh !& mil laut, 1ona 0amahansejauh &2 mil laut, 1ona 3konomi 3kslusif sejauh &)) mil laut dan landas

kontinen sejauh $() mil atau leih yang lear masing. masing 4ona terseut

diukur dari referensi yang diseut garis pangkal' Laut territorial sendiri yaitu

suatu kedaulatan yang dierikan kepada Negara pantai termasuk ruang

udara, dasar laut dan tanah diawahnya' Sedangkan yang dimaksud 1ona

 0amahan yaitu 4ona yang learnya tidak meleihi &2 mil yang diukur dari

garis pangkal dimana lear laut territorial diukur' Selain itu yang dimaksud

8/16/2019 unclos 1973

2/57

dengan 1ona 3konomi 3kslusif yaitu 4ona yang luasnya &)) mil dari garis

pantai, dimana dalam 4ona terseut seuah Negara pantai mempunyai hak

atas kekayaan alam didalamnya, erhak menggunakan keijakan hukumnya,

keeasan ernavigasi, terang diatasnya, ataupun melakukan penanaman

kael atau pipa'

Sehuungan dengan diakuinya ndonesia seagai Negara *epulauan, maka

se5ara otomatis sesuai ketentuan diatas, maka wilayah perairan ndonesia

yang tadinya merupakan agian dari laut lepas kini menjadi wilayah

kedaulatan wilayah perairan ndonesia' 6rtinya kedaulatan ndonesia atas

wilayah perairannya semakin luas diandingkan seelum diadakannya

UNCLOS' ndonesia memiliki pulau seanyak !#'2%) pulau dan garis pantai

sepanjang "('!%! *m, sehingga se5ara geogra7s ndonesia merupakana

Negara maritime, yang memiliki luas total wilayah #," juta *ilometer persegi,

yang terdiri atas !," juta kilometer persegi daratan dan (,% juta kilometerpersegi lautan'

-engan semakin luasnya wilayah perairan ndonesia, hal terseut

erdampak pada keutuhan wilayah Negara *esatuan +epulik ndonesia,

yaitu seelumnya ada daerah d wilayah ndonesia yang harus dipisahkan

karena adanya laut lepas, tapi setelah adanya UNCLOS, wilayah perairan

ndonesia semakin ertamah yang menyeakan wilayah laut lepas tidak

ada lagi, dan kemudian ersatu menjadi kedaulatan wilayah perairan

ndonesia'

Bukan hanya semakin luas wilayah perairan ndonesia saja, dampak positif

lainnya dari status Negara kepulauan yang dimiliki ndonesia, yaitu ndonesia

erada pada posisi yang strategis agi kegitan ekonomi, so5ial dan udaya,

karena seagaimana diketahui ndonesia erada digaris khatulistiwa, erada

diantara dua enua yaitu enua asia dan enua 6ustralia, erada diantara

dua samudera yaitu samudera pasi7k dan samudera india, serta Negara yang

menjadi perlintasan kapal. kapal asing yang melakukan akti7tas. akti7tas

perekonomian'

Selanjutnya yaitu dengan adanya UNCLOS yang kemudian dirati7kasi

kedalam peraturan perundang. undangan nasional memuat adanya

kejelasan atas wilayah dari Negara ndonesia, sehingga dapat dijadikan alat

legitimasi dalam menjalin huungan erangsa dan ernegara' *ejelasan

8/16/2019 unclos 1973

3/57

atas. atas perairan suatu Negara yang eratasan pun akan dapat

memantu memperjelas fungsi pertahanan Negara, yaitu menjaga

kemungkinan adanya penyerangan atau penyusup dari luar wilayah Negara

*esatuan +epulik ndonesia' *arena dengan merati7kasi UNCLOS se5ara

tidak langsung hal ini merupakan 5ara untuk mempertahankan kedaulatan

ndonesia mengingat Negara ndonesia memeiliki wilayah perairan yangsangat luas'

Selain dampak positif dari UNCLOS, ternyata ada kelemahan yang dirasakan

oleh Negara ndonesia, meskipun perandingannya sangat jauh dari dampak

positive yang dirasakan' *elemahan ndonesia antara lain yaitu disamping

keeradaan ndonesia yang strategis dalam kegiatan perekonomian dunia,

so5ial dan udaya negara ndonesia pun sangat rawan untuk mengalami

kon8ik dengan Negara tetangga, aik yang eratasan langsung dengan

Negara ndonesia, maupun dengan Negara yang memang mempunyaikepentingan tertentu terhadap Negara ndonesia'

Negara.negara tetangga akan mengklaim suatu wilayah laut yang pada

mulanya diklaim oleh ndonesia seagai wilayah kekuasaanya, hal ini terjadi

karena Negara yang eratasan langsung dengan Negara indonesia terseut

 juga erusaha memperluas wilayah lautnya dengan pengukuran garis atas

seagaimana yang ditentukan di dalam UNCLOS ' Selain itu kon8ik dapat saja

terjadi ketika ndonesia sudah mengesahkan UNCLOS , kemudian didasarkan

pengaturan wilayah laut erdasarkan UNCLOS terseut, namun di lain pihakNegara tetangga dalam mengklaim suatu wilayah laut malah tidak tunduk

atau tidak didasarkan kepada UNCLOS akan tetapi hanya dilakukan se5ara

sepihak, seperti halnya 5ontoh kon8ik yang terjadi antara ndonesia dengan

9alaysia terkait kasus pereutan Sipadan dan Ligitan, maupun masalah lok

6malat'

Selain itu, wilayah ndonesia yang seagian esar adalah wilayah perairan

mempunyai anyak 5elah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara

lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan ahkan dapat menyeakandisintegrasi angsa ndonesia'

Seenarnya dengan ditetapkannya ndonesia seagai Negara kepulauan,

tentu saja memiliki eragai keuntungan terutama dalam segi sumer daya

alam, ndonesia isa memanfaatkan sumer daya alam laut yang erada

8/16/2019 unclos 1973

4/57

pada wilayah kedaulatan lautnya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat

ndonesia' Namun tentu saja dengan tanggung jawa yang esar pula'

ndonesia se5ara juridis formal pun sudah sangat kuat atas wilayah lautnya,

tetapi konsekuensinya adalah ndonesia harus mampu menjaga laut dan

kekayaannya, ukan hanya memanfaatkannya saja' karena jika ndonesia

tidak mampu menjaganya dengan aik maka Negara asing akan semakinleluasa untuk mengamil alih kekayaan laut di wilayah ndonesia'

 /ika pemerintah tidak serius dalam menjaga kedaulatan lautnya, maka yang

terjadi adalah seperti eerapa kasus seperti Pulau Sipadan dan Ligitan,

maupun pulau 6malat yang saat ini sudah erada dikedaulatan pemerintah

9alaysia' Pada kasus Sipadan dan ligitan , pemerintah ndonesia awalnya

tidak memasukan kedua pulau terseut kedalam peta wilayah lautnya,

ereda dengan 9alaysia, ketika pulau terseut masih dalam status :uo,

mereka sudah memangun resort meskipun kedua pulau terseut memangtertera erada dalam peta wilayah laut ndonesia' 9ereka eranggapan

ahwa meskipun kedua pulau terseut masih sengketa, namun erada pada

wilayah 1ona 3konomi 3kslusif sehingga dianggap erhak atas kekayaan dan

sumer daya atas pulau terseut'

9eskipun alasan seenarnya 9ahkamah nternasional memenangkan

9alaysia ukan erdasarkan pada soal perairan territorial dan atas. atas

maritime atau pada pemangunan resort, melainkan penjajah 9alaysia telah

melakukan tindakan administrative se5ara nyata ; penerutan ordonansiperlindungan satwa urung, pungutan pajak terhadap pengumpulan penyu,

dan operasi mer5usuar

8/16/2019 unclos 1973

5/57

9eskipun 6malat erada pada 1ona 3konomi 3kslusif ndonesia, namun

tentunya hal terseut juga erlaku agi 9alaysia karena sama. sama Negara

yang merati7kasi UNCLOS, ahwa garis pantai 9alaysia pun masih erada

pada rentang 1ona 3konomi 3kslusif sejauh &)) mil dari garis pantai'

Sehingga terjadinya tumpang tindih pengusaan atas 1ona 3konomi 3kslusif'

Berdasakan ketentuan UNCLOS tentang 1ona 3konomi 3kslusif ahwandonesia dan 9alaysia sama. sama memiliki hak untuk mengolah dan

memanfaatkan sumer daya alam yang erada dalam rentang jarak &)) mil

dari garis pantai masing. masing Negara' -alam rentang jarak terseut

memerikan hak kepada setiap Negara pantai untuk tujuan eksploirasi,

eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumer kekayaan alam aik hayati

maupun non hayati didalam air, dan kegiatan. kegiatan lainnya untuk

eksploirasi dan eksploitasi ekonomi 4ona terseut seperti pemangkit tenaga

air, pemuatan dan penggunaan pulau. pulau uatan, instalasi. instalasi dan

angunan. angunan lainnya, serta penelitian ilmiah dan perlindungan serta

pelestarian lingkungan laut dengan kewajian untuk menghormati keeasan

pelayaran dan penerangan nternasional serta pemasangan kael pipa

awah laut'

Oleh karena itu, dalam lok 6malat ini 9alaysia merasa erhak untuk ikut

mengolah sumer daya alam yang erada dalam 1ona 3konomi 3kslusif

terseut' *arena pemerintahy 9alaysia menganggap ahwa masalah

6malat ukanlah masalah laut territorial melainkan masalah 1ona 3konomi

3kslusif' -an se5ara tidak langsung mengatakan ahwa mengakui kedaulatan

ndonesia ke5uali dalam 1ona 3konomi 3kslusif terseut' 9alaysia juga

erpendapat ahwa yang dilakukan dengan kapal. kapal perangnya dengan

memasuki lok 6malat adalah hal yang wajar dan tidak ertentangan

dengan ketentuan hak lintas damai yang dalam UNCLOS dijelaskan pelayaran

lintas laut damai terseut harus dilakukan se5ara terus menerus, langsung

serta se5epatnya, serta erhenti dan memuang jangkar hanya dapat

dilakukan untuk kepentingan navigasi yang normal atau hal karena keadaan

memaksa, sehingga mereka erasumsi tidak perlu meminta ijin dulu pada

pihak ndonesia'

*emudian dengan adanya kapal 9alaysia di lok 6malat dimaksudkan untuk

memperkuat posisi mereka dalam perundingan yang dilakukan oleh

pemerintah ndonesia sehingga pada akhirnya mereka isa mengelola

sumer daya alam se5ara ersama. sama dengan ndonesia melalui

perusahaan minyak raksasa yang saat ini sudah ditunjuk oleh masing.

masing negara'

8/16/2019 unclos 1973

6/57

Sumer >

UN-6N?.UN-6N? +3PUBL* N-ON3S6

NO9O+ @ 06=UN !""@

 03N06N?

P3+6+6N N-ON3S6

-3N?6N +6=960 0U=6N A6N? 96=6 3S6

P+3S-3N +3PUBL* N-ON3S6,

9enimang>

a' ahwa erdasarkan kenyataan sejarah dan 5ara pandang angsa

ndonesia, Negara +epulik ndonesia yang diproklamasikan pada tanggal !#

6gustus !"2(, seagai negara kepulauan dengan -eklarasi tanggal !$-esemer !"(# dan Undang. undang Nomor 2 Prp' 0ahun !"@) tentang

Perairan ndonesia telah menetapkan wilayah perairan Negara +epulik

ndonesia

' ahwa angsa ndonesia telah erhasil memperjuangkan konsepsi hukum

negara kepulauan dengan dimuatnya ketentuan mengenai asas dan re4im

hukum negara kepulauan dalam Ba *onvensi Perserikatan Bangsa.Bangsa

tentang =ukum Laut yang telah dirati7kasi dengan Undang.undang Nomor !#

 0ahun !"%( tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of theSea ;*onvensi Perserikatan Bangsa.Bangsa tentang =ukum Laut

8/16/2019 unclos 1973

7/57

seagaimana dimuat dalam Ba *on.vensi terseut pada huruf

d' ahwa sehuungan dengan itu, serta untuk memantapkan landasan

hukum yang mengatur wilayah perairan ndonesia, kedaulatan, yurisdiksi,

hak dan kewajian serta kegiatan di perairan ndonesia dalam rangka

pemangunan nasional erdasarkan Dawasan Nusantara, maka perlu

men5aut Undang.undang Nomor 2 Prp' 0ahun !"@) tentang Perairan

ndonesia dan mengganti dengan Undang.undang yang aru

 

9engingat > !' Pasal ( ayat ;!

8/16/2019 unclos 1973

8/57

B6B

*303N0U6N U9U9

Pasal !

-alam Undang.undang ini yang dimaksud dengan >

!' Negara *epulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atauleih kepulauan dan dapat men5akup pulau.pulau lain'

&' Pulau adalah daerah daratan yang terentuk se5ara alamiah di.kelilingi

oleh air dan yang erada di atas permukaan air pada waktu air pasang'

$' *epulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk agian pulau, dan

perairan di antara pulau.pulau terseut, dan lain.lain wujud alamiah yang

huungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau.pulau,perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geogra7,

ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang se5ara

historis dianggap seagai demikian'

2' Perairan ndonesia adalah laut teritorial ndonesia eserta perairan

kepulauan dan perairan pedalamannya'

(' ?aris air rendah adalah garis air yang ersifat tetap di suatu tempat

tertentu yang menggamarkan kedudukan permukaan air laut pada surut

yang terendah'

@' 3levasi surut adalah daerah daratan yang terentuk se5ara alamiah yang

dikelilingi dan erada di atas permukaan laut pada waktu air surut, tetapi

8/16/2019 unclos 1973

9/57

erada di awah permukaan laut pada waktu air pasang'

#' 0eluk adalah suatu lekukan jelas yang penetrasinya eranding

sedemikian rupa dengan lear mulutnya sehingga mengandung per.airan

tertutup yang leih dari sekedar suatu lengkungan pantai semata.mata,

tetapi suatu lekukan tidak merupakan suatu teluk ke5uali apaila luasnya

adalah seluas atau leih luas daripada luas setengah lingkaran yang garis

tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan terseut'

%' 6lur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat

udara asing di atas alur laut terseut, untuk melaksanakan pelayaran dan

penerangan dengan 5ara normal semata.mata untuk transit yang terus.

menerus, langsung dan se5epat mungkin serta tidak terhalang melalui atau

di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang erdampingan antara satu

agian laut lepas atau 1ona 3konomi 3ksklusif ndonesia dan agian laut

lepas atau 1ona 3konomi 3ksklusif ndonesia lainnya'

"' *onvensi adalah United Nations Convention on the Law of the Sea 0ahun

!"%&, seagaimana telah dirati7kasi dengan Undang.undang Nomor !#

 0ahun !"%( tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the

Sea ;*onvensi Perserikatan Bangsa.Bangsa tentang =ukum Laut

8/16/2019 unclos 1973

10/57

 

B6B

DL6A6= P3+6+6N N-ON3S6

 

Pasal $

;!< Dilayah Perairan ndonesia meliputi laut teritorial ndonesia, perairan

kepulauan, dan perairan pedalaman'

;&< Laut 0eritorial ndonesia adalah jalur laut selear !& ;dua elas< mil laut

yang diukur dari garis pangkal kepulauan ndonesia seagaimana dimaksud

dalam Pasal ('

;$< Perairan *epulauan ndonesia adalah semua perairan yang ter.letak pada

sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa mem.perhatikan kedalaman

atau jaraknya dari pantai'

;2< Perairan Pedalaman ndonesia adalah semua perairan yang ter.letak pada

sisi darat dari garis air rendah dari pantai.pantai ndo.nesia, termasuk ke

dalamnya semua agian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu

garis penutup seagaimana dimaksud dalam Pasal #'

 

8/16/2019 unclos 1973

11/57

Pasal 2

*edaulatan Negara +epulik ndonesia di perairan ndonesia meliputi laut

teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di

atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar

laut dan tanah di awahnya termasuk sumer kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya'

 

Pasal (

;!< ?aris pangkal kepulauan ndonesia ditarik dengan menggunakan garis

pangkal lurus kepulauan'

;&< -alam hal garis pangkal lurus kepulauan seagaimana dimaksud dalam

ayat ;!< tidak dapat digunakan, maka digunakan garis pang.kal iasa atau

garis pangkal lurus'

;$< ?aris pangkal lurus kepulauan seagaimana dimaksud dalam ayat ;!<

adalah garis.garis lurus yang menghuungkan titik.titik terluar pada garis air

rendah pulau.pulau dan karang. karang kering terluar dari kepulauan

ndonesia'

;2< Panjang garis pangkal lurus kepulauan seagaimana dimaksud dalam

ayat ;$< tidak oleh meleihi !)) ;seratus< mil laut, ke5uali ahwa $E ;tiga

per seratus< dari jumlah keseluruhan garis.garis pangkal yang mengelilingi

kepulauan ndonesia dapat meleihi kepanjangan terseut, hingga suatu

kepanjangan maksimum !&( ;seratus dua puluh lima< mil laut'

;(< ?aris pangkal lurus kepulauan seagaimana dimaksud dalam ayat ;$<

tidak oleh ditarik dari dan ke elevasi surut, ke5uali apaila di atasnya telah

diangun mer5u suar atau instalasi serupa yang se.5ara permanen erada di

8/16/2019 unclos 1973

12/57

atas permukaan laut atau apaila elevasi surut terseut terletak seluruhnya

atau seagian pada suatu jarak yang tidak meleihi lear laut teritorial dari

pulau yang terdekat'

;@< ?aris pangkal iasa seagaimana dimaksud dalam ayat ;&< adalah garis

air rendah sepanjang pantai'

;#< ?aris pangkal lurus seagaimana dimaksud dalam ayat ;&< adalah garis

lurus yang menghuungkan titik.titik terluar pada garis pantai yang menjorok

 jauh dan menikung ke daratan atau deretan pulau yang terdapat di dekat

sepanjang pantai'

 

Pasal @

;!< ?aris pangkal kepulauan ndonesia yang ditarik seagaimana dimaksud

dalam Pasal ( di5antumkan dalam peta dengan skala atau skala .skala yang

memadai untuk menegaskan posisinya, atau dapat pula diuat daftar titik.

titik koordinat geogra7s yang se5ara jelas memerin5i datum geodetik'

;&< Peta dengan skala atau skala .skala yang memadai yang menggamarkan

wilayah perairan ndonesia atau daftar titik.titik koordinat geogra7s dari

garis.garis pangkal kepulauan ndonesia seagaimana dimaksud dalam ayat

;!< diatur leih lanjut dengan Peraturan Pemerintah'

;$< Pemerintah ndonesia mengumumkan seagaimana mestinya peta

dengan skala atau skala.skala yang memadai atau daftar titik.titik koordinat

geogra7s seagaimana dimaksud dalam ayat ;!< serta mendepositkan

salinan daftar titik.titik koordinat geogra7s terseut pada Sekretariat /enderal

Perserikatan Bangsa.Bangsa'

Pasal #

8/16/2019 unclos 1973

13/57

;!< -i dalam perairan kepulauan, untuk penetapan atas perairan

pedalaman, Pemerintah ndonesia dapat menarik garis.garis penutup pada

mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelauhan'

;&< Perairan pedalaman terdiri atas >

a' laut pedalaman dan

' perairan darat'

;$< Laut pedalaman seagaimana dimaksud dalam ayat ;&< huruf a adalah

agian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut

dari garis air rendah'

;2< Perairan darat seagaimana dimaksud dalam ayat ;&< huruf adalah

segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, ke5uali

pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada

sisi darat dari garis penutup mulut sungai'

Pasal %

Batas luar laut teritorial ndonesia diukur dari garis pangkal yang ditarik

sesuai dengan ketentuan seagaimana dimaksud dalam Pasal ('

Pasal "

;!< 0anpa mengurangi ketentuan Pasal 2, Pemerintah ndonesia menghormati

persetujuan dan perjanjian yang ada dengan negara lain yang menyangkut

agian perairan yang merupakan perairan kepulauannya'

8/16/2019 unclos 1973

14/57

;&< Syarat dan ketentuan agi pelaksanaan hak dan kegiatan seagai.mana

dimaksud dalam ayat ;!< termasuk sifat, ruang lingkup, dan daerah

erlakunya hak dan kegiatan terseut, atas permintaan dari salah satu

negara yang ersangkutan, harus diatur dengan persetujuan ilateral'

;$< =ak seagaimana dimaksud dalam ayat ;&< tidak oleh dialihkan atau

diagi kepada negara ketiga atau warga negaranya'

;2< *ael telekomunikasi awah laut yang telah dipasang oleh negara atau

adan hukum asing yang melintasi perairan ndonesia tanpa memasuki

daratan tetap dihormati'

;(< Pemerintah ndonesia mengi4inkan pemeliharaan dan penggantian kael.

kael seagaimana dimaksud dalam ayat ;2< setelah diterima.nya

pemeritahuan seagaimana mestinya mengenai letak dan maksud untuk

memperaiki dan mengganti kael.kael terseut'

Pasal !)

;!< -alam hal pantai ndonesia letaknya erhadapan atau erdampingan

dengan negara lain, ke5uali ada persetujuan yang sealiknya, garis atas laut

teritorial antara ndonesia dengan negara terseut adalah garis tengah yang

titik.titiknya sama jaraknya dari titik.titik terdekat pada garis pangkal dari

mana lear laut teritorial masing.masing negara diukur'

;&< *etentuan seagaimana dimaksud dalam ayat ;!< tidak erlaku apaila

terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyeakanperlunya menetapkan atas laut teritorial antara kedua negara menurut

suatu 5ara yang ereda dengan ketentuan terseut'

B6B

=6* LN06S B6? *6P6L.*6P6L 6SN?

8/16/2019 unclos 1973

15/57

Bagian Pertama

=ak Lintas -amai

Pasal !!

;!< *apal semua negara, aik negara pantai maupun negara tak er.pantai,

menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan

ndonesia'

;&< Lintas erarti navigasi melalui laut teritorial dan perairan ke.pulauanndonesia untuk keperluan>

a' melintasi laut terseut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah

di tempat erlauh di tengah laut atau fasilitas pela .uhan di luar perairan

pedalaman atau

' erlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat erlauh

di tengah laut atau fasilitas pelauhan terseut'

;$< Lintas damai seagaimana dimaksud dalam ayat ;!< harus terus.menerus,

langsung serta se5epat mungkin, men5akup erhenti atau uang jangkar

sepanjang hal terseut erkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu

dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memeri

pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam ahaya

atau kesulitan'

 

Pasal !&

8/16/2019 unclos 1973

16/57

;!< Lintas dianggap damai apaila tidak merugikan kedamaian, keter.tian,

atau keamanan ndonesia, dan dilakukan sesuai dengan ke.tentuan *onvensi

dan hukum internasional lainnya'

;&< Lintas oleh kapal asing harus dianggap memahayakan kedamaian,

ketertian, atau keamanan ndonesia, apaila kapal terseut se.waktu

erada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan mela .kukan salah

satu kegiatan yang dilarang oleh *onvensi dan atau hukum internasional

lainnya'

;$< *etentuan leih lanjut mengenai lintas damai seagaimana dimaksud

dalam ayat ;!< dan ayat ;&< diatur dengan Peraturan Pemerintah'

Pasal !$

;!< Pemerintah ndonesia dapat menangguhkan sementara lintas damai

segala jenis kapal asing dalam daerah tertentu di laut teritorial atau perairan

kepulauan, apaila penangguhan demikian sangat diperlu.kan untuk

perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata'

;&< Penangguhan seagaimana dimaksud dalam ayat ;!< erlaku hanya

setelah dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan yang er.laku'

;$< *etentuan leih lanjut mengenai penangguhan sementara seagai.mana

dimaksud dalam ayat ;!< dan ayat ;&< diatur dengan Peraturan Pemerintah'

Pasal !2

;!< 6paila diperlukan dengan memperhatikan keselamatan navigasi,

Pemerintah ndonesia menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu lintas di

laut teritorial dan perairan kepulauan'

8/16/2019 unclos 1973

17/57

;&< *etentuan leih lanjut mengenai penggunaan alur laut dan skema

pemisah lalu lintas di laut teritorial dan perairan kepulauan seagai.mana

dimaksud dalam ayat ;!< diatur dengan Peraturan Pemerintah'

www'hukumonline'5om

Pasal !(

-alam melaksanakan hak lintas damai di laut teritorial dan perairan

kepulauan, kapal selam dan

kendaraan awah air lainnya diharuskan melakukan navigasi di atas

permukaan air dan

menunjukkan endera keangsaan'

 

Pasal !@

*apal asing ertenaga nuklir dan kapal yang mengangkut nuklir atau ahan

lain yang karena

sifatnya erahaya atau era5un, apaila me.laksanakan hak lintas damai

harus memawa

dokumen dan mematuhi tindakan pen5egahan khusus yang ditetapkan oleh

perjanjian internasional'

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/www.hukumonline.comhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/www.hukumonline.com

8/16/2019 unclos 1973

18/57

 

Pasal !#

*etentuan leih lanjut mengenai hak dan kewajian kapal dagang, kapal

perang dan kapal

pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan niaga dan ukan niaga

dalam melaksanakan hak

lintas damai melalui perairan ndonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah'

 

Bagian *edua

=ak Lintas 6lur Laut *epulauan

 

Pasal !%

;!< Lintas alur laut kepulauan dalam alur.alur laut yang khusus ditetapkan

adalah pelaksanaan hak pelayaran dan penerangan sesuai dengan

ketentuan.ketentuan *onvensi dengan 5ara normal hanya untuk melakukan

transit yang terus.menerus, langsung, dan se5epat mungkin serta tidak

terhalang'

;&< Segala jenis kapal dan pesawat udara negara asing, aik negara pantai

8/16/2019 unclos 1973

19/57

maupun negara tak erpantai, menikmati hak lintas alur laut kepulauan

melalui perairan kepulauan ndonesia, antara satu agian dari laut lepas atau

1ona 3konomi 3ksklusif ndonesia dengan agian laut lepas atau 1ona

3konomi 3ksklusif ndonesia lainnya'

;$< *etentuan leih lanjut mengenai hak dan kewajian kapal dan pesawat

udara negara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan

seagaimana dimaksud dalam ayat ;!< dan ayat ;&< diatur dengan Peraturan

Pemerintah'

 

Pasal !"

;!< Pemerintah ndonesia menentukan alur laut, termasuk rute pener.angan

di atasnya, yang 5o5ok digunakan untuk pelaksanaan hak lintas alur laut

kepulauan oleh kapal dan pesawat udara asing seagaimana dimaksud

dalam Pasal !% dan juga dapat menetapkan skema pemisah lalu lintas

seagaimana dimaksud dalam Pasal !2 untuk keperluan lintas kapal yang

aman melalui alur laut'

;&< 6lur laut dan rute penerangan seagaimana dimaksud dalam ayat ;!<

ditentukan dengan suatu rangkaian garis sumu yang ersam.ungan mulai

dari tempat masuk rute hingga tempat ke luar melalui perairan kepulauan

dan laut teritorial yang erhimpitan dengannya'

;$< 6paila diperlukan, setelah diadakan pengumuman seagaimana

mestinya, alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang telah ditetapkan

seelumnya dapat diganti dengan alur laut dan skema pemi.sah lalu lintaslainnya'

;2< -alam menentukan atau mengganti alur laut atau skema pemisah lalu

lintas, Pemerintah ndonesia harus mengajukan usul kepada organisasi

internasional yang erwenang untuk men5apai kesepa.katan ersama'

8/16/2019 unclos 1973

20/57

;(< Pemerintah menentukan sumu.sumu alur laut dan skema pemisah lalu

lintas dan menetapkannya pada peta.peta yang diumumkan'

;@< *apal asing yang melakukan lintas alur laut kepulauan harus me.matuhi

alur.alur laut dan skema pemisah lalu lintas yang telah ditetapkan'

;#< *etentuan leih lanjut mengenai alur laut dan skema pemisah lalu lintas

seagaimana dimaksud dalam ayat ;!< diatur dengan Peratur.an Pemerintah'

 

Bagian *etiga

=ak Lintas 0ransit

 

Pasal &)

;!< Semua kapal dan pesawat udara asing mempunyai keeasan pelayaran

dan penerangan semata. mata untuk tujuan transit yang terus.menerus,

langsung dan se5epat mungkin melalui laut teritorial ndonesia di selat

antara satu agian laut lepas atau 1ona 3konomi 3ksklusif ndonesia dan

agian laut lepas atau 1ona 3konomi 3ksklusif ndonesia lainnya'

;&< =ak lintas transit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *onvensi, hukum

internasional lainnya, dan atau peraturan perundang. undangan yang

erlaku'

8/16/2019 unclos 1973

21/57

 

Pasal &!

;!< 6paila diperlukan dengan memperhatikan keselamatan navigasi,

Pemerintah ndonesia dapat menetapkan alur laut dan skema pemisah lalu

lintas untuk pelayaran di lintas transit seagaimana dimaksud dalam Pasal

&)'

;&< *etentuan leih lanjut mengenai penggunaan alur laut dan skema

pemisah lalu lintas transit seagaimana dimaksud dalam ayat ;!< diatur

dengan Peraturan Pemerintah'

 

Bagian *eempat

=ak 6kses dan *omunikasi

Pasal &&

;!< 6paila suatu agian dari perairan kepulauan ndonesia terletak di antara

dua agian wilayah suatu negara tetangga yang langsung erdampingan,

ndonesia menghormati hak.hak yang ada dan kepentingan.kepentingan sah

lainnya yang dilaksanakan se5ara tradi.sional oleh negara yang ersangkutan

di perairan terseut melalui suatu perjanjian ilateral'

;&< Pemerintah ndonesia menghormati pemasangan kael laut dan

mengi4inkan pemeliharaan dan penggantian kael yang sudah ada dengan

pemeritahuan terleih dahulu seagaimana mestinya'

8/16/2019 unclos 1973

22/57

B6B

P396NF6606N, P3N?3LOL66N, P3+LN-UN?6N,

-6N P3L3S06+6N LN?*UN?6N P3+6+6N N-ON3S6

Pasal &$

;!< Pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan

perairan ndonesia dilakukan erdasarkan peraturan perundang. undangan

nasional yang erlaku dan hukum internasional'

;&< 6dministrasi dan yurisdiksi, perlindungan, dan pelestarian ling.kungan

perairan ndonesia dilaksanakan erdasarkan peraturan perundang.

undangan yang erlaku'

;$< 6paila diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan, pengelolaan,

perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan ndonesia sea.gaimana

dimaksud dalam ayat ;!< dapat dientuk suatu adan koordinasi yang

ditetapkan dengan *eputusan Presiden'

 

B6B

P3N3?6*6N *3-6UL606N -6N =U*U9

- P3+6+6N N-ON3S6

8/16/2019 unclos 1973

23/57

 

Pasal &2

;!< Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan ndonesia, ruang udara di

atasnya, dasar laut dan tanah di awahnya termasuk kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelang.garannya, dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan *onvensi hukum internasional lainnya, dan

peraturan perundang.undangan yang erlaku'

;&< Aurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing

yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan ndonesiadilaksanakan sesuai dengan ketentuan *onvensi, hukum internasional

lainnya, dan peraturan perundang.undangan yang erlaku'

;$< 6paila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum seagai.mana

dimaksud dalam ayat ;!< dan ayat ;&< dapat dientuk suatu adan koordinasi

yang ditetapkan dengan *eputusan Presiden'

 

B6B

*303N0U6N P3+6L=6N

 

Pasal &(

;!< Selama Peraturan Pemerintah seagaimana dimaksud dalam Pasal @ ayat

8/16/2019 unclos 1973

24/57

;&< elum ditetapkan, maka pada Undang.undang ini dilam.pirkan peta

ilustratif dengan skala atau skala .skala yang menggam.arkan wilayah

perairan ndonesia atau daftar titik.titik koordinat geogra7s dari garis.garis

pangkal kepulauan ndonesia'

;&< Peraturan pelaksanaan Undang.undang Nomor 2 Prp' 0ahun !"@) tentang

Perairan ndonesia tetap erlaku sepanjang tidak erten.tangan atau elum

diganti dengan yang aru erdasarkan Undang.undang ini'

 

B6B

*303N0U6N P3NU0UP

 

Pasal &@

-engan erlakunya Undang.undang ini, Undang.undang Nomor 2 Prp' 0ahun

!"@) tentang Perairan ndonesia ;Lemaran Negara 0ahun !"@) Nomor &&,

 0amahan Lemaran Negara Nomor !"2&< dinyatakan tidak erlaku'

 

Pasal

Undang.undang ini mulai erlaku pada tanggal diundangkan'

8/16/2019 unclos 1973

25/57

6gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang.

undang ini dengan penempatannya dalam Lemaran Negara +epulik

ndonesia'

 

-isahkan di /akarta

pada tanggal % 6gustus !""@

P+3S-3N +3PUBL* N-ON3S6

ttd

SO3=6+0O

-iundangkan di /akarta

pada tanggal % 6gustus !""@

93N03+ N3?6+6 S3*+306+S N3?6+6

+3PUBL* N-ON3S6

ttd

9O3+-ONO

8/16/2019 unclos 1973

26/57

 

L39B6+6N N3?6+6 +3PUBL* N-ON3S6 06=UN !""@ NO9O+ #$

www'hukumonline'5om

 

P3N/3L6S6N 606S

UN-6N?.UN-6N? +3PUBL* N-ON3S6

NO9O+ @ 06=UN !""@

 03N06N?

P3+6+6N N-ON3S6

U9U9

Berdasarkan fakta sejarah dan 5ara pandang angsa ndonesia ahwa

Negara +epulik ndonesia yang diproklamasikan pada tanggal !# 6gustus!"2(, se5ara geogra7s adalah negara kepulauan' Oleh sea itu, pada

tanggal !$ -esemer !"(# Pemerintah +epulik ndonesia mengumumkan

suatu pernyataan ;deklarasi< menge.nai Dilayah Perairan ndonesia yang

erunyi seagai erikut>

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/www.hukumonline.comhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/www.hukumonline.com

8/16/2019 unclos 1973

27/57

 

GBahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghuungkan

pulau.pulau yang termasuk Negara ndonesia dengan tidak memandang luas

atau learnya adalah agian.agian yang wajar daripada wilayah daratan

Negara ndonesia dan dengan demikian agian daripada perairan pedalaman

atau nasional yang erada di awah kedaulatan mutlak Negara ndonesia'

Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini agi kapal.kapal asing

dijamin selama dan sekedar tidak ertentangan denganHmengganggu

kedaulatan dan kese.lamatan Negara ndonesia' Penentuan atas landas

lautan teritorial ;yang learnya !& mil< diukur dari garis yang

menghuungkan titik.titik ujung yang terluar pada pulau.pulau Negara

ndonesia'

*etentuan.ketentuan terseut di atas akan diatur selekas.lekasnya dengan

UndangundangG'

 

-eklarasi tanggal !$ -esemer !"(# terseut, mengandung makna ahwa

Negara ndonesia adalah satu kesatuan yang meliputi tanah ;daratan< dan air;lautan< se5ara tidak terpisahkan seagai GNegara *epulauanG' Negara

kepulauan terseut, kemudian dierikan landasan hukum dalam sistem

ketatanegaraan ndonesia erdasarkan Undang.undang Nomor 2 Prp' 0ahun

!"@) tentang Perairan ndonesia'

-eklarasi terseut mengakiatkan suatu peruahan mendasar dalam struktur

kewilayahan Negara +epulik ndonesia karena laut tidak lagi dianggap

seagai pemisah pulau.pulau, tetapi pemersatu yang menjadikan kese.

luruhannya suatu kesatuan yang utuh'

-eklarasi yang diumumkan pada saat perjuangan angsa ndonesia

mengemalikan rian Barat ke dalam wilayah kedaulatan Negara +epulik

ndonesia juga anyak menghadapi kesulitan, antara lain karena perairan

ndonesia di sekitar rian Barat masih dianggap seagai perairan

internasional yang eas dimanfaatkan oleh siapa saja'

8/16/2019 unclos 1973

28/57

Selain alasan terhadap an5aman pertahanan.keamanan, tindakan Pemerintah

ini didasarkan pula ahwa umi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya serta ruang udara di atasnya diperuntukkan agi kemakmuran dan

kesejahteraan angsa' *eijaksanaan terseut juga ingin memerikan entuknyata kepada kesatuan dalam keanekaragaman ;Bhinneka 0unggal ka< yang

menjadi semoyan angsa ndonesia'

Baik -eklarasi tanggal !$ -esemer !"(# maupun Undang. undang Nomor 2

Prp' 0ahun !"@) tentang Perairan ndonesia dilandasi oleh Dawasan

Nusantara, yang kemudian sesuai dengan *etetapan 9ajelis

Permusyawaratan +akyat Nomor H9P+H!"%$ ditetapkan seagai wawasan

dalam men5apai pemangunan nasional yang men5akup perwujudan

nusantara seagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial.udaya, dan

pertahanan.keamanan'

Sejak diumumkannya -eklarasi tanggal !$ -esemer !"(# Pemerintah

ndonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan

diterima dan diakui masyarakat internasional' Perjuangan terseut akhirnya

telah menghasilkan pengaku.an masyarakat internasional se5ara universal

;semesta< yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan re4im

hukum negara kepulauan ;6r5hipelagi5 State< dalam Ba *onvensi

Perserikatan Bangsa.Bangsa tentang =ukum Laut 0ahun !"%&' *onvensi

terseut telah dirati7kasi oleh Pemerintah dengan Undang. undang Nomor !#

 0ahun !"%( tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the

Sea ;*onvensi Perserikatan Bangsa.Bangsa tentang =ukum Laut

8/16/2019 unclos 1973

29/57

ter5apai suatu keseim.angan antara keinginan ndonesia untuk

mengamankan keutuhan wilayahnya dan menguasai sumer kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya di satu pihak, dan kepentingan dunia

pelayaran internasional di pihak lain, asas negara kepulauan ini akhirnya

diterima dunia internasional'

-itinjau dari segi ketatanegaraan, -eklarasi tanggal !$ -esemer !"(# dan

Undang.undang Nomor 2 Prp' 0ahun !"@) tentang Perairan ndonesia

merupakan tonggak sejarah dalam perkemangan ketatanegaraan ndonesia

ahwa negara +epulik ndonesia seagai negara kepulauan yang kemudian

diakui oleh dunia internasional dengan dimuatnya asas dan re4im hukum

negara kepulauan dalam B6B *onvensi Perserikatan Bangsa.Bangsa

tentang =ukum Laut 0ahun !"%&'

*etentuan mengenai asas dan re4im hukum negara kepulauan dalam

*onvensi terseut mengandung eragai pengemangan dari konsepsi

negara kepulauan seagai.mana diatur dalam Undang.undang Nomor 2 Prp'

 0ahun !"@) tentang Perairan ndonesia' Salah satu pengemangan terseut

adalah dengan diakuinya garis pangkal lurus kepulauan, di samping garis

pangkal iasa dan garis pangkal lurus seagai 5ara pengukuran garis pangkal

kepulauan ndonesia' Berdasarkan 5ara pengukuran terseut, maka dalam

wilayah perairan ndonesia terdapat leih kurang !#'()% pulau yang erada

di awah kedaulatan Negara +epulik ndonesia'

-engan demikian, alasan yang mendorong angsa ndonesia untuk

men5etuskan asas negara kepulauan kemudian mengundangkannya, sampai

saat ini masih tetap relevan' 6kan tetapi dengan erkemangnya eragai

kepentingan dan kegiatan di perairan ndonesia, maka kepentingan nasional

dan internasional di perairan ndonesia perlu ditata, diamankan dan

dikemangkan se5ara terarah dan ijaksana sesuai dengan tujuan

pemangunan nasional'

Selain kepentingan pertahanan.keamanan, persatuan. kesatuan, dan

ekonomi, juga perlindungan lingkungan terhadap ahaya pen5emaran dan

pelestariannya serta kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan di perairan

ndonesia, dirasakan semakin mendesak'

8/16/2019 unclos 1973

30/57

Berdasarkan pertimangan terseut di atas, Undang. undang Nomor 2 Prp'

 0ahun !"@) tentang Perairan ndonesia perlu di5aut dan diganti dengan

undang.undang yang aru, karena sudah tidak sesuai lagi dengan

perkemangan re4im hukum negara kepulauan seagaimana dimuat dalam

B6B *onvensi Perserikatan Bangsa.Bangsa tentang =ukum Laut 0ahun

!"%&'

www'hukumonline'5om

P6S6L -39 P6S6L

Pasal !

Cukup jelas

Pasal &

6yat ;!<

*etentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan ahwa Negara +epulik

ndonesia menganut asas negara kepulauan seagaimana dimaksud dalam

-eklarasi tanggal !$ -esemer !"(#, dan merupakan penerapan dari Pasal

2@ huruf a *onvensi'

6yat ;&<

Cukup jelas

Pasal $

http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/www.hukumonline.comhttp://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/www.hukumonline.com

8/16/2019 unclos 1973

31/57

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal (

6yat ;!<

Seagai negara kepulauan, untuk menentukan garis pangkal kepulauan

ndonesia pada prinsipnya dipergunakan garis pangkal lurus kepulauan'

6yat ;&<

 0idak dapat dipergunakannya garis pangkal lurus kepulauan diseakan

kondisi geogra7s atau keadaan pantai dan pulau sedemikian rupa, maka di.

pergunakan garis pangkal iasa atau garis pangkal lurus'

6yat ;$<

Cukup jelas

6yat ;2<

Cukup jelas

8/16/2019 unclos 1973

32/57

6yat ;(<

-apat tidaknya garis pangkal lurus kepulauan ditarik dari dan ke titik ter.luarpada garis air rendah dari suatu elevasi surut tergantung dari dua syarat,

yaitu>

a' ahwa elevasi surut terseut terletak pada suatu jarak dari suatu pulau

terdekat tidak leih dari !& ;dua elas< mil laut atau

' pada elevasi surut terseut terdapat angunan tetap, misalnya mer5u

suar'

*etentuan ini merupakan penerapan dari Pasal !$ dan Pasal 2# ayat ;2<

*onvensi'

6yat ;@<

Cukup jelas

6yat ;#<

Cukup jelas

Pasal @

6yat ;!

8/16/2019 unclos 1973

33/57

. Aang dimaksud dengan Gpeta dengan skala atau skala .skala yang

memadaiG adalah peta laut ;hidrogra7< dengan skala esar yang dipilih yang

memadai penggunaannya agi penyelenggaraan penegakan kedaulatan dan

hukum'

. Aang dimaksud dengan Gtitik.titik koordinat geogra7sG adalah titik.titik yang

ditetapkan dengan lintang dan ujur geogra7s'

. Aang dimaksud dengan Gdatum geodetikG adalah referensi matematik yang

dipergunakan seagai dasar pengukuran titik.titik pangkal dari garis.garis

pangkal wilayah negara kepulauan, yang ditetapkan oleh Pemerintah

ndonesia'

6yat ;&<

Peta dengan skala atau skala .skala yang memadai yang menggamarkan

wilayah perairan ndonesia seagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat ini,

merupakan peta dengan skala esar yang diuat oleh lemaga Pemerintah

yang erwenang di idang pemetaan hidrooseanogra7'

Pemuatan peta di.lakukan se5ara erlanjut sesuai dengan peruahan, aik

peruahan kondisi geogra7s yang diseakan oleh peristiwa alam maupun

peruahan erdasar.kan *onvensi, perjanjian, atau persetujuan dengan

negara tetangga'

6yat ;$<

Cukup jelas

Pasal #

8/16/2019 unclos 1973

34/57

6yat ;!<

. Aang dimaksud dengan GkualaG adalah suatu perairan yang erada di mulut

sungai, yang untuk kepentingan tertentu tunduk pada re4im ter.tentu yang

iasanya dipergunakan untuk wilayah kehidupan ikan'

. Aang dimaksud dengan Ganak lautG adalah agian dari laut yang terletak

dalam suatu lekukan yang jelas yang mengandung perairan yang tertutup

dan yang se5ara historis merupakan agian dari wilayah ndonesia'

6yat ;&<

-alam keadaan tertentu perairan pedalaman dapat terdiri dari laut

pedalaman dan perairan darat' =al ini terjadi apaila ditarik garis penutup

yang perairannya tidak erjatuhan sama dengan garis air rendah' 9isalnya di

teluk yang perairannya 5ukup luas sehingga ada agian laut terletak pada

sisi darat garis penutup' *husus untuk mulut sungai agak sukar untuk

memisahkan agian air yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari

agian air yang terletak pada garis lurus yang menutup mulut sungai,

sehingga seluruh perairan yang terletak di sisi darat dari garis penutup harus

dianggap seagai perairan darat'

6yat ;$<

Cukup jelas

6yat ;2<

Cukup jelas

Pasal %

8/16/2019 unclos 1973

35/57

Cukup jelas

Pasal "

6yat ;!<

9eskipun ndonesia mempunyai kedaulatan penuh di perairan kepulauan.

nya, tetapi ndonesia mempunyai kewajian untuk menghormati perjanjian.

perjanjian atau persetujuan.persetujuan yang diuat dengan negara. negara

lain tentang penggunaan se5ara sah agian.agian dari perairan kepulau.

annya untuk pelaksanaan hak perikanan tradisional, hak akses dan komu.

nikasi negara tetangga yang langsung erdampingan, pemasangan, pemeli.

haraan, dan penggantian kael.kael di dasar laut oleh negaranegara lain'

*etentuan ini merupakan penerapan dari Pasal (! ayat ;!< dan ayat ;&<

*onvensi'

6yat ;&<

Cukup jelas

6yat ;$<

Cukup jelas

6yat ;2<

Cukup jelas

8/16/2019 unclos 1973

36/57

6yat ;(<

 Aang dimaksud dengan Gpemeritahuan seagaimana mestinyaG adalahpemeritahuan resmi se5ara tertulis yang dilakukan oleh pemilik kael

melalui saluran diplomatik kepada Pemerintah ndonesia disertai penjelasan

antara lain mengenai letak, perkiraan waktu penyelesaian, peralatan yang

digunakan, jenis peraikan yang dilakukan, dan maksud peraikan atau

penggantian kael.kael, seelum dilakukan kegiatan terseut'

Pasal !)

-i laut teritorial tertentu, ndonesia tidak dapat menetapkan laut teritorialnya

se5ara penuh sampai dengan jarak !& ;dua elas< mil laut dari garis pangkal

lurus kepulauan karena laut teritorialnya tumpang tindih dengan negara.

negara tetangga yang letak pantai.pantainya erhadapan atau

erdampingan' Untuk me.netapkan garis atas laut teritorial demikian maka

akan ditarik garis tengah yang diukur sama jauh dari titik.titik pangkal pada

garis pangkal dari mana lear laut teritorial masing.masing diukur'

6paila terdapat hal.hal khusus seperti adanya hak.hak historis atau adanya

kondisi geogra7s khusus seperti entuk pantai atau adanya pulau, maka

garis atas laut teritorial terseut akan ditetapkan melalui perundingan untuk

men5apai suatu kesepakatan'

Pasal !!

6yat ;!<

 Aang dimaksud dengan Gmenikmati hak lintas damaiG adalah hak yang

diperuntukkan agi setiap kapal asing untuk melaksanakan pelayaran pada

lintas damai sesuai dengan ketentuan *onvensi, hukum internasional lain.

nya, dan atau peraturan perundangundangan yang erlaku'

8/16/2019 unclos 1973

37/57

6yat ;&<

. Aang dimaksud dengan GlintasG adalah semua pelayaran dari >

a' laut lepas atau 1ona 3konomi 3ksklusif ndonesia melalui laut teritorial

atau perairan kepulauan ndonesia menuju ke laut lepas atau 1ona 3konomi

3ksklusif ndonesia tanpa memasuki perairan pedalaman atau

' laut lepas atau 1ona 3konomi 3ksklusif ndonesia ke atau dari perairan

pedalaman atau singgah di tempat erlauh di tengah laut atau fasilitas

pelauhan terseut'

*etentuan ini merupakan penerapan dari Pasal !% ayat ;!< *onvensi'

. Aang dimaksud dengan GnavigasiG adalah proses mengarahkan gerak kapal

dari satu titik ke titik lain dengan lan5ar dan dapat menghindari ahaya dan

atau rintangan pelayaran agar dapat menyelesaikan perja .lanan dengan

selamat dan sesuai dengan jadwal'

6yat ;$<

Cukup jelas

Pasal !&

6yat ;!<

Cukup jelas

8/16/2019 unclos 1973

38/57

6yat ;&<

 Aang dimaksud dengan Gkegiatan yang dilarang oleh *onvensiG adalahkegiatan seagaimana ditentukan dalam Pasal !" ayat ;&< yaitu>

a' setiap an5aman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan,

keutuh.an wilayah atau kemerdekaan politik negara pantai,atau dengan 5ara

lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional seagai.

mana ter5antum dalam Piagam Perserikatan Bangsa.Bangsa

' setiap latihan atau praktek senjata apapun

5 setiap peruatan yang ertujuan untuk mengumpulkan informasi yang

merugikan agi pertahanan atau keamanan negara pantai

d' setiap peruatan propaganda yang ertujuan mempengaruhi pertahanan

atau keamanan negara pantai

e' pelun5uran, pendaratan, atau penerimaan setiap pesawat udara

f' pelun5uran, pendaratan, atau penerimaan setiap peralatan dan perleng.

kapan militer

g' ongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang se5ara

ertentangan dengan peraturan perundang.undangan ea 5ukai,7skal,

imigrasi, atau saniter negara pantai

h' setiap peruatan pen5emaran dengan sengaja dan parah yang erten.

tangan dengan *onvensi

8/16/2019 unclos 1973

39/57

i' setiap kegiatan perikanan

 j' kegiatan riset atau survei

k' setiap peruatan yang ertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi

atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya negara pantai atau

l' setiap kegiatan lainnya yang tidak erhuungan langsung dengan lintas'

6yat ;$<

Cukup jelas

Pasal !$

6yat ;!<

Penegakan kedaulatan dan perlindungan keselamatan negara di laut erat

huungannya dengan pertahanan dan keamanan negara' Oleh karena itu,

kalau perlu, untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara, Pemerintah

ndonesia erwenang untuk menutup sementara waktu agian.agian ter.

tentu dari perairan ndonesia agi pelayaran kapal.kapal asing'

*etentuan ini merupakan penerapan dari Pasal &( ayat ;$< *onvensi'

6yat ;&

8/16/2019 unclos 1973

40/57

Penangguhan demikian harus dilakukan dengan suatu pengumuman yang

wajar, misalnya dalam entuk pengumuman kepada para pelaut ;noti5e to

mariners

8/16/2019 unclos 1973

41/57

Pasal !(

*apal selam yang erlayar di perairan ndonesia diwajikan untuk erlayar di

permukaan air' 6paila kapal selam asing terseut tidak memenuhi

ketentuan ini maka lintas yang dilakukannya dianggap tidak damai, dan kapal

terseut diperingatkan untuk segera meninggalkan perairan ndonesia'

*etentuan ini merupakan penerapan dari Pasal &) *onvensi'

Pasal !@

Setiap kapal asing ertenaga nuklir dan kapal asing yang mengangkut ahan

nuklir atau ahan lain yang sifatnya erahaya atau era5un, harus

mematuhi aturan.aturan serta standar internasional yang erlaku'

*etentuan ini merupakan penerapan dari Pasal &$ *onvensi'

Pasal !#

Cukup jelas

Pasal !%

Cukup jelas

Pasal !"

6yat ;!

8/16/2019 unclos 1973

42/57

Untuk menegakkan kedaulatan, keselamatan perairan dan ruang udara di

atasnya, Pemerintah ndonesia menentukan alur.alur laut kepulauan untuk

digunakan oleh kapal asing, dan ruang udara di atasnya untuk digunakan

seagai rute penerangan oleh pesawat udara asing' Penetapan alur.alur lautdan rute penerangan ini dilakukan dengan pertimangan agar dapat dilaku.

kan lintas yang langsung dan terus.menerus, serta dengan menempuh jarak

yang terdekat' -i samping itu, untuk menjamin keselamatan pelayaran,

Pemerintah ndonesia dapat juga menetapkan skema pemisah lalu lintas di

alur.alur laut yang dianggap rawan ke5elakaan'

*etentuan ini merupakan penerapan dari Pasal ($ ayat ;!< *onvensi'

6yat ;&<

Berlainan dengan alur laut untuk lintas damai, alur laut kepulauan dan rute

penerangan di atasnya tidak merupakan suatu alur atau koridor yang se5ara

7sik ada se5ara nyata melainkan merupakan suatu rute lintas yang hanya

ada apaila sedang digunakan' 6lur ini ditentukan dengan menetapkan titik.

titik sumu atau poros untuk menentukan lear alur laut kepulauan yang

dapat digunakan' *etentuan ini merupakan penerapan dari Pasal ($ ayat ;(<

*onvensi'

6yat ;$<

Untuk menegakkan kedaulatan dan keamanan negara serta dengan memper.

hatikan keselamatan pelayaran, apaila diperlukan, Pemerintah ndonesia

dapat sewaktu.waktu mengganti alur laut dan skema pemisah lalu lintas

yang telah ditetapkan' Penggantian alur.alur laut dan skema pemisah lalu

lintas ini harus diumumkan se5ara wajar, misalnya dalam entuk

pengumuman kepada para pelaut ;noti5e to mariners

8/16/2019 unclos 1973

43/57

6yat ;2<

-i laut teritorial dan perairan kepulauan ndonesia mempunyai kedaulatan

penuh' Oleh karena itu pengajuan usul untuk menentukan atau mengganti

alur laut atau skema pemisah dimaksudkan semata.mata untuk meminta

pertimangan dari segi keselamatan pelayaran' Organisasi internasional yang

dimaksud adalah nternational 9aritime Organi4ation ;9O

8/16/2019 unclos 1973

44/57

Cukup jelas

6yat ;&<

=ak lintas transit dalam Undang.undang ini adalah hak lintas transit di Selat

9alaka dan di Selat Singapura'

 Aang dimaksud dengan Gketentuan *onvensiG adalah hak lintas transit

seagaimana ditentukan antara lain dalam Pasal $" *onvensi yaitu>

a' lewat dengan 5epat melalui atau di atas selat

' menghindarkan diri dari an5aman atau penggunaan kekerasan apapun

terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara

ndonesia atau dengan 5ara apapun yang melanggar asas.asas =ukum

nternasional yang ter5antum dalam Piagam Perserikatan Bangsa.Bangsa

5' menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain transit se5ara terus.

menerus, langsung dan se5epat mungkin dalam 5ara normal ke5uali

diperlukan karena Gfor5e majeureG atau karena gangguan navigasi dan

d' memenuhi ketentuan internasional tentang >

!< keselamatan pelayaran di laut

&< pen5egahan, pengurangan, dan pengendalian pen5emaran yang erasal

dari kapal

8/16/2019 unclos 1973

45/57

$< keselamatan penerangan sesuai peraturan udara yang ditetapkan oleh

Organisasi Penerangan Sipil nternasional ;nternational Civil 6viation

Organi4ation

8/16/2019 unclos 1973

46/57

6yat ;&<

 Aang dimaksud dengan Gadministrasi dan yurisdiksiG adalah administrasi

dalam rangka pelaksanaan yurisdiksi yang dilakukan oleh instansi yang

terkait dengan masalah lingkungan perairan ndonesia' 9isalnya mengenai

penetapan Baku 9utu Lingkungan atau 6nalisis -ampak Lingkungan yang

dilakukan oleh *antor 9enteri Negara Ling.kungan =idup, maka mengenai

administrasi terseut antara lain mengenai persyaratan.persyaratan yang

erkaitan dengan Baku 9utu Lingkungan atau 6nalisis -ampak Lingkungan

terseut'

6yat ;$<

Cukup jelas

Pasal &2

6yat ;!<

Pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di perairan ndonesia, ruang

udara di atasnya, dasar laut dan tanah di awahnya serta kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya, dilakukan untuk memelihara keutuhan wilayah

perairan ndonesia serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional di

laut' Sanksi atas pelanggaran kedaulatan dan hukum di perairan ndonesia,

antara lain dapat dilakukan dengan memperingatkan kapal asing yang

ersangkutan untuk segera meninggalkan perairan ndonesia'

6yat ;&<

 Aurisdiksi terhadap kapal asing dapat mengenai yurisdiksi pidana, perdata,

atau yurisdiksi lainnya' 9engenai yurisdiksi pidana dan perdata antara lain

erlaku ketentuan seagaimana diatur dalam Pasal dan Pasal &% *onvensi,

hukum internasional lainnya, dan atau peraturan perundang.undangan yang

8/16/2019 unclos 1973

47/57

erlaku'

Pasal ayat ;!< *onvensi menyatakaan ahwa yurisdiksi kriminal negara

pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintasi

laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan

yang ertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama

lintas demikian, ke5uali >

a' apaila akiat kejahatan itu dirasakan di negara pantai

' apaila kejahatan itu termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara

terseut atau ketertian laut wilayah

5' apaila telah diminta antuan penguasa setempat oleh nahkoda kapal atau

oleh wakil diplomatik atau pejaat konsuler negara endera atau

d' apaila tindakan demikian diperlukan untuk menumpas perdagangan

gelap narkotika atau ahan psikotropika'

Selanjutnya Pasal &% *onvensi menyatakan ahwa yurisdiksi perdata tidak

dapat dilakukan terhadap kapal asing atau orang yang erada di atasnya,

ke5uali >

a' hanya apaila erkenaan dengan kewajian atau tanggung jawa ganti

rugi yang diterima atau yang dipikul oleh kapal itu sendiri dalam mela .kukan

atau untuk maksud perjalanannya melalui perairan ndonesia atau

' untuk melaksanakan eksekusi atau penangkapan sesuai dengan undang.

undang yang erlaku dengan tujuan atau guna keperluan proses perdata

terhadap suatu kapal asing yang erada atau melintasi laut teritorial atau

perairan kepulauan setelah meninggalkan perairan pedalaman'

8/16/2019 unclos 1973

48/57

 Aang dimaksud dengan Gyurisdiksi lainnyaG misalnya yurisdiksi administratif'

6yat ;$<

*etentuan dalam ayat ;!< dan ayat ;&< mengatur mengenai penegakan

kedaulatan dan hukum di perairan ndonesia, namun karena mengenai pene.

gakan kedaulatan telah diatur se5ara tegas dalam Undang.undang Nomor &)

 0ahun !"%& tentang *etentuan.ketentuan Pokok Pertahanan *eamanan

Negara +epulik ndonesia seagaimana telah diuah dengan Undang.

undang Nomor ! 0ahun !"%%, maka yang perlu dikoordinasikan hanya

mengenai pelaksanaan penegakan hukum'

Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, antara lain 0entara

Nasional ndonesia 6ngkatan Laut, *epolisian Negara +epulik ndonesia,

-epartemen Perhuungan, -epartemen Pertanian, -epartemen *euangan,

dan -epartemen *ehakiman, sesuai dengan wewenang masing.masing

instansi terseut dan erdasarkan ketentuan peraturan perundang.undangan

nasional maupun hukum internasional'

Pasal &(

6yat ;!<

Peta ilustratif yang dilampirkan dalam Undang.undang ini mempunyai sifat

sementara sampai ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang peta dengan

skala atau skala skala yang memadai yang menggamarkan wilayah per.

airan ndonesia atau daftar titik.titik koordinat geogra7s dari garis.garis

pangkal kepulauan ndonesia seagaimana dimaksud dalam Pasal @ ayat ;&

8/16/2019 unclos 1973

49/57

Undang.undang ini dilampirkan peta ilustratif wilayah perairan ndonesia'

-alam hal terdapat atas wilayah tertentu di perairan ndonesia masih dalam

perundingan dengan negara tetangga, maka atas wilayah tertentu terseut

akan diatur leih lanjut dalam Peraturan Pemerintah erdasarkan hasil

perundingan'

6yat ;&<

Cukup jelas

Pasal &@

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

 

 069B6=6N L39B6+6N N3?6+6 +3PUBL* N-ON3S6 NO9O+ $@2#

=ak -an *ewajian *apal dan Pesawat Udara 6sing Saat 9elintasi 6L*

Setiap *apal dan pesawat Udara 6sing yang melintasi 6L* harus memenuhi

ketentuan diawah ini>I!J

  *apal dan pesawat udara asing yang melaksanakan =ak Lintas 6lur Laut

*epulauan harus melintas se5epatnya melalui atau terang di atas alur laut

8/16/2019 unclos 1973

50/57

kepulauan dengan 5ara normal, semata.mata untuk melakukan transit yang

terus.menerus, langsung, 5epat, dan tidak terhalang'

  *apal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut

kepulauan, selama melintas tidak oleh menyimpang leih dari &( ;dua puluh

lima< mil laut ke kedua sisi dari garis sumu alur laut kepulauan, denganketentuan ahwa kapal dan pesawat udara terseut tidak oleh erlayar atau

terang dekat ke pantai kurang dari !) E ;sepuluh per seratus< jarak antara

titik.titik yang terdekat pada pulau.pulau yang eratasan dengan alur laut

kepulauan terseut'

  *apal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan =ak Lintas 6lur

Laut *epulauan tidak oleh melakukan an5aman atau menggunakan

kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik

+epulik ndonesia, atau dengan 5ara lain apapun yang melanggar asas.asas

=ukum nternasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa.

Bangsa'

  *apal perang dan pesawat udara militer asing, sewaktu melaksanakan =ak

Lintas 6lur Laut *epulauan, tidak oleh melakukan latihan perang.perangan

atau latihan menggunakan senjata ma5am apapun dengan mempergunakan

amunisi'

  *e5uali dalam keadaan for5e majeure atau dalam hal musiah, pesawat

udara yang melaksanakan =ak Lintas 6lur Laut *epulauan tidak oleh

melakukan pendaratan di wilayah ndonesia'

  Semua kapal asing sewaktu melaksanakan =ak Lintas 6lur Laut *epulauan

tidak oleh erhenti atau erlauh jangkar atau mondar.mandir, ke5uali

dalam hal for5e majeure atau dalam hal keadaan musiah atau memerikan

pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musiah'

  *apal atau pesawat udara asing yang melaksanakan =ak Lintas 6lur Laut

*epulauan tidak oleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan

terhadap sistem telekomunikasi dan tidak oleh melakukan komunikasi

langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak erwenang dalam

wilayah ndonesia'

 6lur laut kepulauan ndonesia ;6L*<

Posted y +if:i 6nugerah Friday, 6pril &", &)!! ) 5omments

6ir Laut *epulauan ndonesia

8/16/2019 unclos 1973

51/57

Sejak diproklamasikan pada tahun !"2(, ndonesia menganut prinsip.prinsip

hukum laut peninggalan kolonial yaitu 0erritoriale 1ee 3n 9aritime *ringen

Ordonantie !"$", StNo' 22&' Sejalan dengan perkemangan sejarah, pada

tanggaf !$ -esemer !"$# ndonesia mendeklarasikan kedaulatannya se5araulat dan penuh terhadap pulau dan laut antaranya dan menyatakan ahwa

seluruh kepulauan ndonesia adalah merupakan suatu kesatuan dan laut

antara pulau ndonesia dianggap seagal perairan pedalaman yang dikenal

seagai -eklarasi -juanda'

?una melegalisasi deklarasi ini, pemerintah ndonesia mengundangkan Perpu

No' 2HPrpH "@) tentang Perairan ndonesia yang erasaskan pada

pokok'pokok pemikiran seagai erikut>

K Untuk kesatuan angsa, lntegritas wilayah dan kesatuan ekonominya

ditarik garis pangkal urus yang menghuungl5an titik terluar dari pulau.

pulau teruar

K Negara erdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis pangkal

urus ini termasuk dasar laut dan tanah diawahnya maupun ruang udara di

atasnya' dengan segala kekayaan alam yang tekandung didalamnya

K /alur laut wilayah selear !& mil laut diukur dari garis pangkal urus

K =ak lintas damai kendaraan alrHkapal asing melalui peralran nusantara

dijamin selama tidak merugikan kepentlngan negara pantai dan mengganggu

keamanan dan ketertiannya'

Sejalan dengan pemerlakuan *onvensl PBB tahun !"%& tentang =ukum

Laut, dalam rangka menindaklanjuti implementasi nasional, pemerintah

ndonesia telah mengeluarkan Undang.undang No' @ tahun !""@ tentang

Perairan ndonesia untuk menggantlkan UU No' 2HPrpH !"@) dan PP No' @!

tahun !""% tentang -aftar *oordinat 0itik'titik ?anis Pangkal *epulauan

indonesia di Laut Natuna di mana dua yang terseut terakhir ml mere8eksl

implementasi keijakan ketautan ndonesia 5esuai *onvensi, utamanya

dalam rangka menetapkan se5ara tegas wifayah penman lndonesta seagai

negara kepulauan sesuai dengan ketentuan *onvensi'

Sejalan dengan pertimangan di atas, diperlukan upaya harmonisasi egislaslnasional agar selaras dengan *onvensi agar dapat mere8eksikan komitmen

dan konsistensi ndonesia terhadap *onvensi' =al ini men5akup upaya revisi

eerapa produk perundang.undangan nasional a'l' seagai erikut>

;!< UU No' tahun !"#$ tentang Landas *ontinen

;&< UU No' ( tahun !"%$ tentang 1ona 3konomi 3ksklusif ndonesia

8/16/2019 unclos 1973

52/57

;$< UU No' " tahun !"%( tentang Perikanan

;2< UU No' &! tahun !""& tentang Pelayaran

Perkemangan terakhir, Pemerintah + melalui departemen terkait sedang

mempersiapkan eerapa peraturan perundang.undangan nasional yang

merupakan mpementasi eih anjut *onvensi yaitu antara lain>

K +UU tentang Pemanfaatan Perairan ndonesia dan 1ona 0amahan serta

Penegakan =ukum di Perairan ndonesia dan 1ona 0amahan

K +UU tentang Pertamangan 9inyak dan ?as Bumi

K +PP tentang =ak dan *ewajian *apal dan Pesawat Udara 6slng yang

9elaksanakan =ak Lintas 6ur Laut *epulauan 9elalui 6ur *epulauan yang

-itetapkan

K +PP tentang -aftar *oordinat ?eogra7s 0itik.titik ?aris Pangkal Perairanndonesia>

K +PP tentang =ak dan *ewajian *apal 6sing -alam 9elaksanakan Lintas

-amai 9elalui Perairan ndonesia

K +PP tentang 0erti Pelayaran'

Perjuangan ndonesia guna memperoleh pengakuan masyarakat lnternasional

atas konsep negara kepulauan telah erhasil di5apai dengan diterima dan

di5antumkannya prinsip Negara *epulauan pada Ba' *onvensi PBB tahun

!"%& tentang =ukum Laut' Namun demikian, dalam prakteknya ndonesia

harus mempertimangkan dan mengakui hak'hak negara lain, terutama

kapal militerHarmada laut untuk melintas di perairan kepulauan ndonesia'

*hususnya di daerah.daerah yang selama ini iasa dipergunakan untuk

pelayaran lnternasional, *onsesi ini dlerikan oleh negara kepulauan dalam

entuk alur aut kepulauan seperti ter5antum pada Pasal ($ *onvensi PBS

taun !"%& tentang =ukum Laut'

Untuk memenuhi ketentuan terseut, pada tahun !""@, ndonesia telah

mengajukan kepada nternational 9aritime Organi4ation ;9O< dl London,

proposal 6lur laut *epulauan ndonesia ;6L*< yang terdiri dari $ ;tiga< uah

6L* Utara.Seatan, yaltu 6L* , 6L* 5lan 6L* yang di agian selatan

er5aang tiga menjadl 6L* 6, B dan .C' Proposal ini se5ara aklamasi telah

diterima pada sidang 9aritime Safety Committe l lnternational 9aritime

Organi4ation 9SC 9O ke.@" tanggal !" 9el !""%' 6dapun alur laut

kepulauan yang rnelalui perairan ndonesia terseut adalah seagai erikut>

8/16/2019 unclos 1973

53/57

6L* > Selat Sunda Selat *arimata Laut Natuna Laut Cina Selatan

6L* > Selat Lomok Selat 9akassar Laut Sulawesi

6L* .6 > Laut sawu Selat Omai Laut Banda ;Barat Pulau Buru< L6ut

Seram ;0imur Pulau 9ongole< Laut 9aluku Samudera Pasi7k

6L* .B > Laut 0imor Selat Leti Laut Banda ;Barat Pulau Buru< Laut

Seram ;0imur Pulau 9ongole< Laut 9aluku Samudera Pasi7k

6L* .C > Laut 6rafuru Laut Banda ;Barat Pulau Buru< Laut Seram ;0imur

Pulau 9ongole< Laut 9aluku Samudera Pasi7k

-i tingkat nasional, dalam rangka implementasi 6L* yang teah ditetapkan

terseut, Pemerintah + telah melakukan serangkaian kegiatan penting

diantaranya dengan menetapkan garis.garis pangkal kepulauan ndonesiadan koordinat.koordinat ketiga 6L* terseut Saiah satu hasil penyesuaian

terseut adalah garis.garis pangkal kepulauan di laut Natuna yang dilewati

oleh 6L*l. dengan memasukkan seagian 133 di daerah terseut menjadl

perairan kepulauan' Penyesuaian garis pangkal dl laut Natuna terseut telah

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No'@ H!""% tentang -aftar *oordinat

 0itik.titik ?aris Pangka *epulauan ndonesia di laut Natuna dan telah

diterjemahkan ke dalam ahasa nggri dan disampaikan ke 9O' -aiam kaitan

ini ndonesia merupakan negara pertama yang menetapkan alur aut

kepulauannya sesuai ketentuan *onvensi =ukum Laut !"%&'

Sejalan derigan keputusan 9SC.@" seperti terseut dl atas, dalam rangkapemerlakuan 6L* se5ara internasional, Pemerintah + diwajlkan untuk

mengundangkannya dalam peraturan nasionalnya dan disampaikan kepada

9O untuk diumumkan' -alam kaitan ini, -epartemen Luar Negeri selaku

koordinator masalah 6L* yang erdimensl nternasional ersama.sama

dengan -epartemen =ukum dan Perundang.undangan ;dHh -epartemen

*ehakiman< telah merarnpungkan +an5angan Peraturan Pemerlntah yang

saat ini teah siap untuk diproses pengesahannya' +PP ini memuat tentang

penetapan 6L* dan ketentuan tentang =ak.hak dan *ewajian *apal 6sing dl

6L*'

Namun peruahan wilayah ndonesia seagal konsekuensi hasil jajagpendapat dl 0imor 0imur pada tahun !""% se5ara angsung mernpengaruhi

penerapan salah satu 6L* yaitu 6L* khususnya dl agian ll.6 dan ll.B'

 /alur 6L*..6 dan .B yang karena pemisahan terseut, tidak lagi melintasi

wilayah teritorial ndonesia tetapi diperkirakan akan melewati wilayah

teritorial dan 133 0imor 0imur' Bagi ndonesia, hal ini sudah tidak lagi

memenuhi kriteria dan kaidah hukum internasional sesuai dengan pasal ($ ;

8/16/2019 unclos 1973

54/57

*onvensi tentang jalur 6L* sehingga penanganan lelh anjut penerapan

6L* yang sesuai dengan kaidah hukum lnternasional dan komitmen

ndonesia dalam menangani seluruh masalah hukum laut se5ara terpadu

melalui mekanisme institusi *onvensi perlu terus ditegakkan, termasuk

penyelesaian masalah ini dengan akal negara 0imor 0imur'

Sehuungan dengan hal terseut diatas, -irektorat P telah melakukan

serangkaian persiapan untuk mengantisipasi segala kemungkinan atas

ren5ana peruahan jalur 6L*.ll dimaksud melalui pemahasan pada rapat.

rapat aik di tingkat teknis nformal maupun interdep' 9emenuhi hasil

keputusan terseut, Pemerintah + telah mengirimkan delegasi ke Sidang

9aritime Safety Comrnitee.nternational 9aritime Organi4ation ;9SC 9O< ke.

#& pada ulan 9ei &))) di London' Pada kesempatan sidang terseut

delegasi + telah menyampaikan informative statement erkenaan dengan

keputusan untuk melakukan penyesuaian jalur 6L* .6 dan ll.B yang

melewatl wilayah sekitar pulau 0imor' Sidang menerima informasi Pemri

terseut dan menugaskan Sekretariat 9O khususnya 9aritime Safety

-ivision untuk memantu ren5ana Pemri dimaksud' -elegasi 6S dan 6ustralia

yang dihuungi oleh -irektur P seagai ketua delegasi pada kesempatan

sidang terseut telah pula menyampaikan dukungannya dan erharap agar

ren5ana Pemri untuk melakukan konsultasi nformal dengan kedua negara di

 /akarta perihal maksud peruahan terseut dapat dilaksanakan pada waktu

yang tepat'

!" ;S39BL6N B3L6S< P3+SA6+606N 93L6LU 6L*

6L* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ndonesia dan telah diadopsi oleh

9O disertai !" ;semilan elas< persyaratan yang harus dipatuhi oleh kapal

dan pesawat udara yang melaksanakan hak lintas 6lur *epulauan ndonesia

meliputi >

!' *apal.kapal di 6L* tidak akan mengganggu atau mengan5am kedaulatan,

8/16/2019 unclos 1973

55/57

integritas teritorial atau kemerdekaan dan persatuan nasional ndonesia'

*apal.kapal terseut tidak akan melaksanakan setiap tindakan yang

erlawanan dengan pirnsip.prinsip hukum internasional seperti yang

ditetapkan dalam piagam PBB'

&' Pesawat terang di dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauantidak diolehkan untuk terang di luar alur laut ;diatas atau dengan

penge5ualian rejim C6O< dan pesawat terang tidak diijinkan terang terlalu

dekat dengan pulau.pulau atau daratan di dalam teritorial ndonesia,

termasuk daerah dalam 6L*'

$' Pesawat terang sipil asing yang melalui 6L* harus mengikuti aturan.

aturan penerangan sipil internasionl seperti yang ditetapkan oleh C6O

;nternational Civil 6viation Organi4ation

8/16/2019 unclos 1973

56/57

!)' *apal.kapal yang melintas transit diperairan alur laut harus erhati.hati

dan harus menggunakan peraturan sistem keselamatan navigasi

internasional, serta dapat menunjukkan kemampuan seagaimana kapal

setempat atau seagaimana nelayan dan pelaut setempat'

!!' Setiap kapal.kapal yang melintas transit dilarang memuang enda.enda sisa era5un atau enda erahaya seperti sampah di perairan

ndonesia'

!&' Setiap kapal dilarang untuk melakukan pemersihan tangki.tangki kapal

atau mengotori wilayah perairan ndonesia di saat melakukan lintas transit'

!$' Pada saat kapal.kapal melintas tidak dii4ikan untuk erhenti atau

memuang sauh atau ergerak dengan formasi 4ig.4ag erolak.alik ke5uali

ila menghadapi situasi darurat atau situasi sulit'

!2' *apal.kapal yang melintas transit tidak dii4inkan untuk menurunkan

personel, material atau melakukan pemindahanHtransfer personel dari dan ke

kapal lain atau melayani eragai kegiatan yang ertentangan dengan

aturan.aturan keimigrasian, kepaeanan dan perekonomian ataupun kondisi

kesehatan di wilayah ndonesia'

!(' *apal.kapal dan pesawat terang yang melintas transit tidak dii4inkan

untuk memerikan antuan dan pelayanan pada pekerjaan survei atau

penelitian ilmu pengetahuan kelautan, termasuk melakukan pengamilan

5ontoh yang ertujuan untuk melakukan penyelidikan ersamaan dengan

saat melintas, tidak seharusnya melakukan kegiatan yang erentuk aktivitas

survei atau penelitian ilmu pengetahuan kelautan meliputi perairan alur laut

ndonesia dan juga wilayah yang erada diatasnya'

!@' *apal.kapal dan pesawat terang yang melintas transit dilarang

melakukan peman5aran siaran.siaran yang tidak mendapat ijin atau

meman5arkan gelomang elektromagnetik yang dimungkinkan akan

mengganggu sistem telekomunikasi nasional dan dilarang mengadakan

komunikasi langsung dengan pihak.pihak perorangan atau kelompok.

kelompok yang tidak memiliki ijin resmi di wilayah ndonesia'

!#' *apal.kapal yang melintas transit harus selalu memenuhi peraturan

keselamatan navigasi internasional yang telah ditentukan'

!%' 6wak kapal yang memiliki muatan kapal dapat dikenakan denda aik

se5ara individu maupun se5ara kelompok ila menimulkan kerusakan.

kerusakan yang ditimulkan oleh mereka' 9ereka harus mempunyai nilai

asuransi yang 5ukup mampu untuk memayar atas kerusakan yang

ditimulkannya, termasuk kerusakan lingkungan laut seagai akiat dari

kerusakan lingkungan'

8/16/2019 unclos 1973

57/57

!"' Untuk tujuan keselamatan navigasi dan untuk keselamatan di wilayah

ndonesia, maka setiap kapal tanker asing, kapal penjelajah yang

menggunakan energi nuklir, kapal penjelajah asing yang memawa muatan

yang mengandung nuklir atau material erahaya lain, kapal ikan asing dan

termasuk kapal perang asing yang melintas di perairan ndonesia dari

perairan 133 atau dari wilayah laut lepas atau dari perairan 133 menujukeperairan laut lepas dan melintasi perairan ndonesia hanya diijinkan

melintas melalui alur laut yang sudah ditentukan