DPM Sitompul. Tugas Polisi dalam Upaya...

Tugas Polisi dalam Upaya PerlindunganHak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum

DPM Sitompul

AbstractIn the effort ofHuman f^ght enforcement always deals with the task ofpolice and law,because Human Right needs law instrument and the enforcementprocess by the policefor granting the existence In the actual life. Without Instrument oflaw, Human Right findsthe difficulties in enforcing by the police. Andin handling their task, the police must alwaysrespects and high appreciates on human right

Pendahuluan

Pada bulan Januari 1999 marak dangencar tuntutan akan penghormatan terhadapHak Asasi Manusia (HAM), yang dldekla-rasikan sebagai kebutuhan utama dalamrangka eksistensi dan pemajuan umatmanusia melekat pada setiap individu. Hakasasi adalah kondrat manusia yang dikarunia-kan Tuhan kepada ciptaanNya. Namun dalampenerapannya adaperbedaan tentang konsepHAM, akibatdari perbedaan pendapat budaya,sistem nilai dan norma, tetapi didasari bahwaada sejumlah kesempatan yang bersifat universal, sehingga sebagian besarnegara telahsepakat untuk menyatukan persepsi tentanghal-hal yang bersifat universai tersebut danmenuangkannya dalam bentuk deklarasibersama.

Pada saat itu HAM telah berkembangmenjadi isu krusial yang tidak hanya berdimensinasional, melainkan juga internaslonal. Hal iniberarti bahwa suatu negara tidak dapat iagimengkiaim bahwa persoalan HAM adaiahurusan domestik semata-mata, akan tetapimasyarakat internaslonal berhak pula ikutcampur dalam persoalan HAM karena telahdiakui oleh masyarakat internaslonal sebagaisuatu yang bersifatuniversal

Institusi pemerintah yang wilayah tugasnyakerap dan langsung berkaitan dengan masalahHAM adalah polisi. Pihak militer/tentara biasa-nya bersentuhan dengan masalah HAM bilasedang tprlibat dalam suatu Operasi Militer.

Lingkup tugas kerja polisi berkaitanlangsung dengan,hidup sehari-hari warga

' B.H Marbundan ChandraGatama, HakAsa^Manusia, Penyelenggaia NegarayangBaikdan MasyarakatWarga (Jakarta: HAM, 2000), him. 141.

Ill

negara. Dari soal "sepele" seperti masalahpelanggaran lalu lintas (lantas) sampai masalahserlus menyangkut tindak pidana politik dankorupsi, polisi selalu bersinggungan denganmasalah HAM.^

Dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002tentang UU Kepoiisian Negara Rl, dicantum-kansecara tegas masalah HAM di dalam Pasa!14ayat (1) hurufjdinyatakan bahwa dalam polisibertugas mellndungl keselamatan jiwa raga,harta benda, masyarakat danlingkungan hidupdarl segala gangguan ketertiban, polisi selalumenjunjung tlnggi HAM.

Berbicara tentang penegakan HAM makaakan selalu terkait dengan tugas pollsl danhukum. Hal Ini dikarenakan HAM membutuhkan

sarana hukum dan proses penegakan olehpolisi guna menjamin eksistensinya dl dalamhidup nyata. Tanpa sarana hukum, HAM akansulit diwujudkan dalam penegakannya olehpolisi.

Tugas Polisi dan Kekerasan

Masalah kekerasan secara yuridis dlaturdaiam Pasal 89 KUHP, isinya adalah: "yangdikatakan melakukan'kekerasan itu, membuatorang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi/lemah." Disamakan dengan menggunakankekerasan".^ Pasal 89 KUHP tersebut apabiladitafsirkan lebih jauh dapat dijelaskan bahwayang dimaksud dengan kekerasan adalahsetiap perbuatan dengan penggunaan tenagabadan yang tidak ringan. Tenaga badan adalahkekuatan fisik. Penggunaan kekerasan dengantangan saja, memukul dengan tongkat, mengikat,

menahan dan sebagainya.Dalam bertugas pollsl dapat melakukan

kekerasan apabila secara sah diperbolehkanoleh hukum./undang-undang. Dalam banyakkejadlan penggunaan kekerasan padahakekatnya dilakukan apabila keadaan terpaksasekali, sehingga penggunaan kekerasan Itutidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang melainkan dibatasi oleh hukum,sehingga'dapat dikatakan hukum mencegahpenggunaan kekerasan yang sewenang-wenang. Namun di sisl lain hukum jugamembolehkan penggunaan kekerasan olehpolisi apabila dalam keadaan terpaksa sekali,misalnya: diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPyang isisnya sebagai berikut: "Barang siapadalam hal inl polisi yang bertugas melakukanperbuatan yang terpaksa dilakukan untukmempertahankan dirinya atau dirl orang lain,mempertahankan kehormatan atau hartabenda sendirl atau kepunyaan orang lain, dari,serangan yang melawan hak dan mengancamdirinya dan segera pada saat itu juga, tidakboleh dihukum'.

Penggunaan kekerasan termasuk jugadengan rrienggunakan senjata api oleh polisiyang pelaksanaannya mempedomni asaslegalitas, danasas kewajlban, sertakewenangandiskresi kepoiisian untuk menllal situasi yangdihadapi anggota polisi saat itu.

Hak kewenangan menilai keadaan olehanggota polisi yang bertugas dan "akanmelakukan penembakan" terhadap seorangpenjahat, harus mempertlmbangkan manfaatserta resiko dari tindakannya itu. demi untukkepentingan umum (landasan hukum pasal

^Komnas HAM, HakAsasiManusiaMembangunJaringan Ke '̂asama (Jakarta, Komnas HAM, 1998), him. 22.^Moelyanto, Kitab Undang-undang Pidana (Jakarta: Bumi Nusantara, 2001), him. 36.

112 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MEI2003: 111 -125

DPM Sitorhpul. Tugas Polisi dalam Upaya...

18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 2tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia). Sebelum penggunaansenjata api (dalam kerusuhan massa misalnya)lebih dahulu hams dilakukan dengan memberiperingatan teriakan dan anjuran dieh petugaspolisi meiaiui cara;1. Suara anggota polisi tersebut cukup karas

untuk menghentikan aksi si penjahat.2. Suara tersebut harus jelas dan dapat

dimengertl.3. Kalimatnya harus singkat dan jelas.4. Peringatan dengan suara tersebut harus

dengan sikap yang sungguh-sungguh.Setelah dengan tindakan dengan seruan

teriakan peringatan tersebut dilakukan makadapat dilakukan tembakan peringatan ke atas3 kail. Apabila masih belum dapat diatasisituasinya, diberikan tembakan terarahdibawah pinggang dengan peluru karet untukmelumpuhkan., Jika membahayakan jiwamasyarakat/petugas ditembakkan senjata apidengan peluru tajam untuk melumpuhkandengan sasaran pinggang ke bawah. Urut-urutan tindakan tersebut di atas diberiakukanpolisi apabila menghadapi peiaku kerusuhanyang membahayakan keseiamatan jiwapetugas/masyarakat, merusak tempat ibadah/fasllitas umum/kantor pemerintahan danMarkas TNI/melakukan penjarahan massal.

Penggunaan kekerasan dengan senjataapi dilaksanakan tidak boleh sembarangantetapi dengan sasaran yang jelas. Dengankriteria tepatwaktu, tepatsituasi, tepat sasarandan tepat prosedur, secara internasiona! adaketentuan yang mengatur tentang penggunaankekerasan dan senjata api oleh aparatpenegak hukum, ketentuan tersebut antaralain; (1) KodeEtik untuk para pejabat penegakhukum yang telah disahkan oleh Resoiusi

Majells Umum PBB tanggal 17 Desember1979. dalam pasa! 3 ditegaskan bahwaa; parapejabat penegak hukum (polisi) dapatmenggunakan kekerasan hanya apaliliasangat perlu dan sebatas dibutuhkan untukpelaksanaan tugas mereka. Pengertian pasalini mengandung 3 hai, yaitu:a. Bahwa para pejabat penegak hukum

(polisi) dapat diberi wewenang untukmenggunakan kekerasan hanya apabilaperlu menurut keadiian untuk mencegahkejahatan, atau dalam melaksanakanpenagkapan yang sah terhadap peiakukejahatan yang dicurugai peiaku kejahatan.

b. SesUai atas keseimbangan antarapengguna kekerasan dengan tujuan yanghendak dicapai.

0. Peiaku kejahatan memberi perlawanandengan senjata api atau membahayakanjiwa orang lain,

d. Tindakan-tindakan lain yang kurangekstrim tIdak efektif iahi.

(2) Konggres VII PBB tanggal 27Agustus-•2 September 1990 di Hanava Cuba, teiahmensahkan prlnsip-prinsip penggunaankekerasan dan senjata oleh para pejabatpenegak hukum (polisi). Penggunaan senjataapi diatur dalam pasa! 9 yang intinya adalahbahwa penggunaan senjata api dapatdilakukan dalam hai: (a) untuk membela dlriatau mernbela orang, lain terhadap ancamankematian atau luka parah yang segera terjadl.(b) untuk mencegah dilakukannya suatutindakan kejahatan yang sangat serius. (c)untuk mencegah peiaku kejahatan melarlkandlri dan apabila oarayang kurang ekstrim tidakcukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

Daiam prinslp dasar tersebut juga diaturtentang bagalmana sikap penegak hukum(polisi) dalam menjaga ketertiban per-

113

himpunan yang tidak sah namun non-kekerasan (aksi damai) namun menghadapiperhimpunan keras (brutal). Menghadapi aksidamai, kekerasan dibatasi sekecil mungkin.Untuk menghadapi massa brutal, senjata ap!dapat digunakan biia cara/sarana yang kurangmembahayakan tidak dapat digunakan dalamkondisi seperti di Pasai 9 Konvensi Hanavatahun 1990.

HAM dalam Beberapa Hukum PositifIndonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945Undang-Undang Dasar 1945 dalam

penjeiasannya menyebutkan bahwa "NegaraIndonesia berdasarkan atashukum [Resh^faatj,tidak berdasarkan atas kekuasaan.belaka

{Machtstaatj. Biia dicermati keseiuruhangagasan, pemikiran jiwa dan semangal teksUndang-Undang Dasar 1945, mulai pem-bukaan, batang tubuh sampai penjeiasannyaserta perkembangan pemahaman kitaterhadap hal-ha! yang mendasar dalambentuk kehidupan berbangsa dan bernegara,maka pengertian negara hukum yang kita miilkiternyata mengandung makna yang iuas danmendaiam, yang memuat prinsip-prinsip tertibhukum, serta kesadarap untuk menjunjungtinggi hukum prinsip-prinsip tersebut,biiamana diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka akan menoakup tidak' sajasegi iegaiitas tindakan negara/pemerintahan,dengan adanya peradiian yapg bebas tetapijuga menoakup penghargaan dan periin-dungan hak-hak asasi manusia.

Oleh karena itu setiap penegakan hukumharusiah diartikan tidak saja untuk mewujud-kan kepastian hukum dan keadilan tetapi jugatermasuk didaiamnya tujuan kepastian hukum

dan keadilan tetapi juga termasuk didaiamnyatujuan perilndungan HAM. Di dalam UUD1945pasai-pasal yang berhubungan dengan HAMbisa disarikan antara lain: hak untukmenentukan nasib sendiri {preambule), hakakan warga negara (Pasai 26), hak akankesamaan dan persamaan di depan hukum(Pasai 27), hak untuk bekerja (Pasai 27), hakuntuk hidup iayak (Pasai 27), hak asasimanusia Pasai28Asampai Pasai 28 J, Pasai28g UUD 1945: (1) Setiap orang berhak atasperilndungan diri pribadi, keluraga kehcrmatan,martabat, dan harta benda yang di bawahkekuasaannya, serta berhak atas rasa amandan perilndungan dari ancaman ketakutanuntukberbuat atau tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhakuntuk bebasdaripenyiksaan atauperiakuanyangmerendahkan derajat martabat manusia danberhak memperoieh suaka politik dari negaralain. ;

Pasai 28iUUD 1945: (1) Hak untuk hidup,hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaanpikiran dan hat) nurani, hak beraagama, hakuntuk tidak diperbudak, hak untuk diakuisebagai pribadi di hadapan hukum, dan hakuntuk tidak dituntut atas dasar hukum yangberiaku surut adaiah hak asasi manusia yangtidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;(2) setiap orang berhak bebas dari periakuanyang bersifat diskriminatif atas dasar apapundan berhak mendapatkan perilndunganterhadap periakuan yang bersifat diskriminatifitu; (3) identitas budaya dan hak masyarakattradisional dlhormati selaras dengan perkembangan zaman dan perbedaan.

Hak Jaeragama (Pasai .29), hak untukmembela negara (Pasai 30), hak akanpendidikan (Pasai 31), hak akan kesejahteraansosiai (Pasai 33), hak akan jamlnan sosiai

114 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MBI2003: 111-125

DPM Sitompul. Tugas PoJisi dalam Upaya...

(Pasal 34), hak akan kebebasan dankemandirian peradilan (penjelasan Pasal 24dan 25), hak mempertahankan tradisi budaya(penjelasan Pasal 32), dan hak mempertahankan Bahasa Daerah (penjelasan Pasal31).

2. Undang-undang No.39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang tentang Hak AsasiManusia No. 39 Tahun 1999 diatur tentangmasalah hak mengembangkan diri (Pasai 11sampai Pasal 16), hak memperoleh keadilan(Pasal 17 sampai Pasal 19), hak ataskebebasan pribadi (Pasal 20sampai Pasal 27),hak atas rasa aman (Pasai 28 sampai Pasal35), hak ataskesejahteraan (Pasai 36sampaiPasai 42), hak turut sertadalam pemerintahan(Pasai 42 sampai Pasal 44), hak wanita (Pasai45 sampai Pasai 51), hak anak (Pasai 52sampai Pasal 66).Disamping itu diatur jugatentang masaiah pengadiian hak asasimanusia yang berat dibentuk pengadiian hakasasi manusia dilingkungan peradiian umum(Pasal 104).

3. Undang-undang No. 26 Tahun 2000Tentang Pengadiian Hak AsasiManusia

Dalam undang-undang tersebut diaturketentuan-ketentuan antara lain tentang jenispeianggaran hak asasi manusia yang beratyaitu kejahatan genosida dan kejahatanterhadap manusia (Pasal 7 sampai Pasal 9).Hukum acara dari pengadiian hak asasimanusia diatur muiai Pasai 10 sampai Pasal33, yang mengatur tentang tataoara penang-kapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidangpengadiian. Pengadiian hak asasi manusiatersebut pada tahun 2002 popuier di indone-sia antara lain karena disidangkannya kasuspeianggaran HAM beratyang terjadi di Timor-Timur pada buian Maret 2002, di pengadiianJakarta Pusat.

4. Undang-undang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia No.2 Tahun 2002

Undang-undang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia No.2 Tahun 2002, secarategas mencantumkan di dalam beberapapasainya tentang hak asasi manusia yangberkaitan dengan tugas poiisi, misainya dalamPasai 4, 14 ayat (1), 16 ayat (2), 19 ayat (1)bahkan dalam konsideran menimbang hurufb Undang-undang No.2 tahun 20002 tersebutdicantumkan tentang menjunjung tlnggi hakasasi manusia:

'Bahwa pemeliharaan keamanan dalamnegeri melalui upaya penyelenggaraanfungsi Kepolisian yang meliputipemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat, penegakan hukum, per-iindungan, pengayoman dan pelayanankepada masyarakat diiakukan oiehKepolisian Negara Republik Indonesiaseiaku alat Negara yang dibantu oiehmasyarakat dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia."

Dari sisi konsideran menimbang Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang KepolisianNegara Republik Indonesia tersebut di atas,dapat diiihat bahwa pemeliharaan keamanandaiam negeri melaiui Kamtibmas, upayapenegakan hukum, upaya perilndungan,pengayomandan pelayanan masyarakat yangselalu menjunjung tinggi hak asasi manusia.

115

5. KUHAP

KUHAP bukanlah produk yang sempurna,tetapi secara umum bisa disebut bahwaKUHAP telah memberikan dasar-dasar hukum

prosedural yang komprehensif bagi perlin-dungan HAM, seperti perlindungan terhadaptersangka, antara lain: hak untuk diperiakukantidak bersalah, hak akan bantuan hukum, hakuntuk tidak ditahan semena-mena, hak untuktidak disiksa dan dianiaya, hak akan praperadilan dan sebagainya.

Beberapa Pelanggaran HAM

1. Pelanggaran HAM dalam RangkaPerlindungan HAMDalam melaksanakan tugas penegak

hukum dapat terjadi polls! melaksakakanpelanggaran HAM yang sebenarnya harusditegakkan. Selama pelaksanaan tugaspenegakan hukum berdasarkan ketentuanhukum, maka hilanglah sifat pelanggaranhukum misalnya: tugas Polisi dalam menang-kap, menahahan, menggeledah, memborgoldan sebagainya. Semua itu dllakukanberdasarkan kewenangan berdasarkanhukum (Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPldana) sahinggaanggotaPolisi tersebuttidakdianggap melanggar HAM.

2. TIndakan Kekerasan yang MelanggarHAM

Dalam hal tertentu, tindakan kekerasandibenarkan oleh konvensi HAM, yaitu Pasal 29Deklarasi Umum HAM, untuk menjamin HAMorang lain, moral, ketertiban dan keselamatanumum yang harus ditetapkan oleh Undang-Undang. Tetapi kita harus akui juga, bahwadalam praktek penegakan hukum Polisisering melakukan tindakan kekerasan yang

tidak sesuai dengan Pasal 29 Deklarasi UmumHAM.

Misalnya tindakan kekerasan oleh Polisidalam rangka mengejar pengakuan, men-dapatkan informasi atau kadang-kadangkarena emosional petugas yang sangatbersemangat menegakkan HAM masyarakat,lalu melupakan hak asasi tersangka.Tindakankekerasan oleh Polisi yang juga sering kitadengar dan lihat, adalah tindakan kekerasanterhadap pelaku kejahatan, dengan kata laintersangka tidak lag! membahayakan kepen-tingan umum, karenasudah tertangkap, tetapimasih ada tindakan kekerasan main hakim

sendlrl oleh Pollsl yang melanggar HAM,tindakan tersebut tidak kita tolerir/salah.

3. Pelanggaran HAM oleh Masyarakat

Tindakan kekerasan yang melanggar HAMbukan hanya memonopoll aparat (Kepollsian),tetapi juga dllakukan oleh anggota masyarakatlainnya, seperti penganiayaan, pembunuhan,penghinaan, pemerkosaan, dan jenis-jeniskejahatan lainnya yang mengganggu hak>hakasasi manusia di bidang hak hidup, hak milik,hak kehormatan.

Hal-hal tersebut menimbulkan pemikiranbagi kita, bahwa pengertian dan pemahamantentang HAM, harus dipahami secara batkolehsetiap anggota masyarakat, agar masyarakattersebut mengerti akan hak-haknya, jugarespon terhadap hak-hak asasi orang-orang.

4. Pelanggaran Masyarakat Terhadap, Hukum

(a) Perusakan sarana hukum. Dariberbagal sarana dan prasaranahukum, yang paling menonjol adalahperusakan markas kesatuan Poiri,tidak sedikit kerusakan yang diderita

116 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MB 2003: 111 -125

DPM Sifompul. Tugas Polisi dalam Upaya...

sejumlah markas komando Poiridiberbagai wilayah. (b) Seranoanterhadap aoarat oeneaak hukum.

Selain merusak saranaPoiri, juga adatindakan kekerasan oleh masyarakatyang ditujukan kepada persone! Poiri,yang mengakibatkan nyawa anggotaPoiri.

Tugas POLRI dalam UpayaPerlindungan HAM dan PenegakanHukum

1. Tugas Poiri Dalam Periindungan HAMKrisis yang dialami oieh masyarakat Indo

nesia dewasa ini teiah mengungkapkan suatukenyataan bahwa: pada saat Orde Barumemerintah kondisi hak asasi manusia di in-donesia masih rapuh. Kondisi ini dapat diamatidari sikap dan perliaku pihak-pihak penguasatertentu yang meianggar hak asasi manusia,yang mengakibatkan kesengsaraan hidup danrasa takut yang meiuas, terutama bagi rakyatmiskin dan berbagai kelompok minoritas sosialdan rninoritas poiilik;

Masaiah yang mendasar saat itu adalah:(1) demokrasi di Indonesia belum mem-berdayakan rakyat daiam kedauiatannya untukdapat mengkoreksi arah pelaksanaan kebijakanpemerintah. (2) Penegakan hukum di indone-sia daiam bahaya karena iebih menjadi aiatkekuasaan sehingga tidak responsif iagi,Akibatnya supremasi hukum tidak dapatditegakkan. (3) Ketidak adiian sosial dewasaIni telah mencapal tingkat kesenjangndisegaia bidang yang tidak dapat Iagi ditbieriroleh masyarakat

Masih rapuhnya kondisi hak asasimanusia disebabkan oleh karena dahuiunyameiuas gejaia kesewenang-wenangan dan

dominasi kekuasaan oieh sebagianpenyeienggara Negara. Akibatnya rakyatterintimidasi secara berkeianjutan sehinggatidak berani menyatakan hak-haknya secarawajar. Kopdisi hidup seperti ini mudahmenyuiut sikap dan tindak kekerasan oiehberbagai pihak.

Anjuran-anjuran retorik untuk menyalurkntuntutan atas hak-haknya meiaiui institusi-institusi yang ada, baik hukum maupun poiitik,saat itu suiitteriaksana karena sebagian besarrakyat dibuat tidak berdaya. Sedangkan yangberani menyampaikan rasa keprlhatinannyasecara damai masih dicurigai, sehinggasering tidak memperoieh peiayanan yang baik.

Saat Orde Reformasi, kondisi hak asasimanusia pun iebih baik, namun masihmencerminkan kerapuhan-kerapuhan,walaupun diakui bahwa jauh iebih baikketimbang masa orde baru memerintah Indonesia.

Tanpa mengingkari teiah tercapainyaberbagai kemajuan periindungan hak asasimanusia, kondisi hak asasi manusia dewasaini masih cenderung periu diadakan perbaikan.Keadaan ini hanya dapat diatasi biia diadakanreformasi ekonomi, poiitik dan hukum dengansegera dan serentak disegaia bidang kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara.DIsamping itu periu antipasi rakyat dengansungguh-sungguh diperhatikan dan ditindak-ianjuti oieh pemerintah.

Kita periu menyiasati peran aparatpenegakhukum (Poiisi) daiam negara demokrasi dandaiam masyarakat yang demokratis, yang jugamerupakan konsep pokok dari konvensitentang hak asasi manusia. Adalah sangatbodoh kajau kita mengira bahwa aparatpenegak hukum (Poiisi) dianggap sebagaimusuh utama hak asasi manusia.

117

Sebagai insan danmanusiayang berusabakeras, parapenegak hukum (Polisi) mempunyaikemampuan untuk berbuat baik dan buruk.Seperti halnya negaradan kekuasaan negara,para penegak hukum (Polisi) dan kekuasaanpenegak hukum dapat menjadi pelindungmaupun peianggar hakasasi manusia. Secarajujur, kalau kita harus menjawab apakah parapenegak hukum itu (Polisi) sebagai pelindungatau peianggar hak asasi manusia tiadaseorangpun yang mampu menjawabnyasecara tepat dan mudah. P. Lauprecht dalamtuiisannya yang berjudui The Council OfErope:Democracy, Rule of Law and Human Right dihaiaman 16, menulis: 'If We are honest, wehave torecognisethatthere can ofcourse be atension between respect for human right andthe axigencies (keadaan darurat) of law enforcement. There is tension between order and

librerty; not only the levelofphilosophical andmoral debate but also in daily conduct of ourlines. There is not point in denying the existence of this tension and political conflict. Asociety without conflic is a fiction of totalitarianregimes."

Di kaiangan para penegak hukum (polisi)diseluruh dunia dikena! ensentiai principles onhuman rights, antara lain:1. international human rights law is binding

on all states and their agents, includinglaw enforcementofficials. Hukum hak asasi

manusia internasional mengikat semuanegara peserta seluruh aparatnya,termasuk para penegak hukum.

2. Humanrights are legitimate subject forinternational law, and for internationalsecurity. Hak asasi manusia disahkan sebagai

subjek hukum internasionai dan untukdilakukan pemeriksaan yang cermatsecara internasionai.

3. law enforcement officials are abliged toknow, and toapply, internationalstandardson human rights. Para pejabat penegakhukum (polisi) berkewajiban untukmengetahui dan meiaksanakan standarinternasionai hak asasi manusia.

Para penegak hukum (Polls!) harusmempunj^ai budaya yaitu budaya penegakhukum {lawenforcementculture). Para penegakhukum (Poiisi) harus mempeiajari bagaimanacaranya bergaui dengan berbagai macamkomunitas dan minorilas. Para penegak hukumharus juga dekat dengan penduduk apapunasal usuinya. Para penegak hukum (Poiisi)harus mempunyai "muka", jangan tanpa "muka'.^

AktualisasI tugas poiisi sebagai penegakhukum, antara lain harus mampu meiakukanhal-hai sebagai berikut:1. Menguasai dan mahir daiam hukum

pidana, acara pidana, maupun hukumperdata sehingga mampu menghadapisetiap permasalahan hukum pidana atauhukum perdata dengan tepat, dapatmengetahuinya dan dapat mengatasi praperadilan.

2. Menguasai teknik dan taktik penyelidikanserta penyidikan sehingga mampumembuatterang dan terungkapnya setiaptindak pidana yang terjadi, dan daiamtindakannya seiaiu menjunjkung tinggi hakasasi manusia.

3. mempunyaisemangatdan tekatyang kuatuntuk menjadi 'Crimer Hunter^ denganmotto walaupun esok iangit akan runtuh

*Koesparmono Irsan, HakAsasiManusia danHukum (Jakarta: PTIK, 2002), him. 194-197.

118 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MEI2003: 111 -125

DPM Sitompul. Tugas Polisi dalam Upaya...

hukum haruis ditegakkan'.4. mampu iTiemanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi guna mem-bantu mengungkap pembuktian secarailmiah kejahatan yang terjadi, demi untukmenegakkan hak asasi manusia.

5. mampu mengkoordinasikan .dengansegenap instansi terkait dalam penegakanhukum pada sistem peradilan pidana,khususnya mengkoordinasikan danmengawasi penyidlk pegawai negeri sipil,untuk melindungi hak asasi manusia.Daiam meiaksanakan tugas-tugasnya

Poiisi diberi kesempatan untuk bertindakmenurut peniiaiannya sendiri "membuatdiskresi kepoiisian". Diskresi kepoiisiantersebut dapat ditemukan dasar hukumnyadaiam Pasai'18 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepoiisian Negara Ri,yang intinya sebagai berikut: "Untuk kepen-tingan umum pejabat Kepoiisian Negara Ridalam meiaksanakan tugas dan wewenang-nya dapat bertindak menurut peniiaiannyasendiri".

Rumusan kewenangan KepoiisianNegara Repubiik Indonesia daiam Pasai 18ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002merupakan kewenangan yang bersumber dariasas kewajiban umum Kepoiisian(Plichtmatigheids beginsel) yaitu suatu azasyang memberikan kewenangan kepadapejabat kepoiisian untuk bertindak atau tidakbertindak menurut peniiaiannya sendiri, daiamrangka kewajibannya menjaga, memeiiharaketertlban dan menjamin keamanan umum.

Secara umum, kewenangn ini dikenaisebagai "diskresi kepoiisian" yang absahnyadidasarkan pada pertimbangan keperiuannyauntuk tugas kewajiban {PelicthmssigesErmessen).

Pembahasan substansi Pasai 18 ayat (1)Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 inicukup panjan'g karena substansi ini merupakan konsep kewenangan kepoiisian yangbaru diperkenaikan waiaupun di daiamkenyataan peiaksanaan tugas kepoiisiansehari-hari selalu dipergunakan.

Seorang petugas kepoiisian negaraRepubiik Indonesia yang bertugas ditengah-tengahmasyarakatseorang diri, harus mampumengambii keputusan berdasarkan peniiaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadapketertiban dan keamanan umum atau bila

diperkirakan akan timbui bahaya' bagiketertiban dan keamanan umum. Daiam

keadaan seperti itu tidak mungkin baginyauntuk merninta pengarahan teriebih dahuiudari atasannya sehingga dia harus beranimemutuskan sendiri tindakannya. Tindakankekhawatiran bahwa si petugas tersebut akanbertindak sewenang-wenang akan sangattergantung kepada kemampuan subyektif darisi petugas tersebut.

Untuk" itu, daiam iimu hukum Kepoiisiandikenai beberapa persyaratan yang harusdipenuhi apabila seorang petugas kepoiisianakan meiakukan tugasnya dengan membuat"Deskresi" yaitu:1. Tindakan harus "benar-benar diperlukan

{noodzakelijk, notwendig) atau asskeperiuan.

2. Tindakan yang diambil harus benar-benaruntuk kepentingan tugas kepoiisian(zakelljk, sachlich).

3. Tindakan yang paling tepat untukmencapai sasaran yaitu hiiangnya suatugangguan atau tidak terjadinya sesuatuyang dikhawatirkan. Daiam hal ini yangdiapaki sebagai ukuran yaitu tercapainyatujuan {zweckmassig, doeJmafig).

119

4. Asas keseimbangan {evenredig). Dalammengambil tindakan, harus senantiasadijaga keseimbangan antara sifat (keraslunaknya) tindakan atau sarana yangdipergunakan dengan besar kecilnyasuatu gangguanatauberat ringannya suatucbyek yang harus ditindak.Suatu gangguan ketertiban yang kecil

tidak perlu ditiadakan dengan tindakan yangmembuat orang-orang disekitarnya menjadipanik, Sebaliknya apabila suatu tindakan lunakdan persuasif tidak mampu menghilangkangangguan ketertiban yang dihadapi, seorangpetugas kepolisian harus memutuskan untukmengambil tindakan lain yang lebih sesuaidengan tingkatan dari sifat gangguan yangdihadapinya.

Dalam mengambil tindakan berdasarkanpenilaian sendiri yang paling menentukankualitas tindakan adalah kemampuan danpengalaman petugas kepolisian yangmengambil tindakan tersebut.

Oleh karena itu, pemahaman tentang"Dikresi Kepolisian' dalam Pasal 18 ayat (1)harus dikaitkan juga dengan konsekuensipembinaan profesi yang diatur dalam Pasal31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun2002sehinggaterlihat adanyajaminan bahwapetugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secaratepatdan profesional berdasarkan penilaiannyasendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di-maksud dalam ayat (1) hanyadapat dllakukandalam keadaan yang sangat perlu denganmemperhatlkan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi KepolisianNegara Republik indonesia.

Rumusan dalam Pasal 18 ayat (2)merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan"Dlskresl" sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yaitu selain asas keperluan, tindakandiskresi tetapharussesuai dan memperhatikanperaturan perundang-undangan serta KodeEtik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.®

Tugas Pollsl dalam Menegakkan HukumSekaligus Meiindungi HAM

Adanya 15 (lima belas) prinsip-prinsipHAM dalam UUD 1945 jelas merupakan"Prime Factie Efidense" darl komitmen negaraini terhadap HAM, namun bisa juga dilihatsebagai possesion paradox dalam arti.anmemiliki HAM tetapi belum sepenuhnyamenikmati HAM karena cenderung lemahnyarasa hormat terhadap HAM.

HAM diaturdalam Undang-Undang No. 2Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Pasal 4; "KepolisianNegara-Republik Indonesia bertujuan untukmewujudkan keamanan dalam negeri yangmellputi terpeliharanya keamanan danketertiban masyarakat, tertib dan tegaknyahukum, terselenggaranya perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat, serta terbinanya ketentramanmasyarakat dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia'.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia menegaskan: 'Dalammelaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian NegaraRepublik Indonesia bertugas: 'huruf I:

Momo Kelana, Memahami Undang-Undang Kepolisian (Jakarta, PTIK-Press. 2002), him. 111-113.

120 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MEI2003: 111 -125

DPM Sitompul. Tugas Polisi dalam Upaya...

'Melindungi keselamatan Jiwa raga, hartabenda, masyarakat, dan lingkungan hidupdarai gangguan ketertiban dan/atau bencanatermasuk membari bantuan dan pertolongandengan menjunjung tlnggi hak asasimanusia".

Pasa! 16 ayat (2) Undang-Undang No. 2Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia: Tindakan lain sebagal-mana dimaksud dalam ayat (1) huruf Iadalahtindakan penyelldlkan dan penyldlkan yangdilaksanakan jika memenuhl syarat sebagalberikut: "huruf e:'menghormatl hak sasimanusia".

Pasal llayat (1) Undang-Undang No. 2Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia: Dalam melaksanakantugas dan wewenangnya pejabat KepolisianNegara Republik Indonesia senantiasabertlndak berdasarkan norma hukum danmenglndahkan norma agama, kesopanan,kesusllaan, serta menjunjung tinggi hak asasimanusia".

Darl beberapa penjelasan tentang Isipasal-pasal dalam Undang-Undang KepolisianR.I tersebut di atasdapatdlllhat bahwa masalahHAM, secara tegas dicantumkan dalam isiPasal-Pasal 14,16, dari Pasal 19 ayat (1), yangberarti dalam melaksanakan tugasnya Polisiharus selalu menghormati HAM danmenjunjung tlnggi hak asasi manusia.

Dalam kaltannya dengan tugas Pollsl dlPasal 14,16 dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut dl atasdalam melakukan pemerlksaan pendahuluan,(untuk menegakkan hukum) para penyldikPollsl, harus melindungi dan memperhatlkanhak asasimanusia darl paratersangka sepertiteroantum dalam Pasal-pasal Hukum AcarPIdana tersebut dl bawah Ini:

1. Hak untuk segera diperiksa, dlajukan ke

Pengadllan dan diadlli (Pasal 50 ayat (1),(2) dan (3) KUHAP).

2. Hak untuk mengetahui dengan jelas danbahasa yang dimengerti olehnya tentang

. apa yang disangkakan dan apa yangdidakwakan (Pasal 51 butir a dan bKUHAP).

3. . Hak untuk memberlkan ketrangan secarabebas kepada penyidik dan Hakim sepertitersebutdl muka (Pasal 52 KUHAP)

4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal53 ayat (1) KUHAP).

5. Hak'Uhtuk mendapat bantuan hukumpada setlap tingkat pemerlksaan (Pasal54 KUHAP).

6. Hak untuk mendapatkan nasehat hukumdarl penasehat hukum yang dltunjuk olehpejabat yang bersangkutan pada semuatingkat pemeriksaaan bagitersangka atauterdakwa yang diancam pIdana matidengan blaya cuma-cuma.

7.' Hak tersangka ataul terdakwa yangberkebangsaaan asing untuk meng-hubungl dan berbloara dengan perwakllanNegaranya (Pasal57 ayat 6t (2) KUHAP).

8. Hak untuk menghubungi Dokter bagItersangka atau terdakwa yang ditahan(Pasal 58 KUHAP).

9. Hak untuk diberi tahu kepada keluarganyaatau' orang lain yang serumah dengantersangka atau terdakwa yang ditahanuntuk mendapatkan bantuan hukum ataujamlnan bagI penangguhannya dan hakuntuk berhubungan dengan keluargamaksud yang sama dengan di atas (Pasal59 dan Pasal 60 KUHAP).

10. Hak untuk dikunjungi sanakkeluargayang• tidak ada hubungan dengan perkara

tersangka atau terdakwa. Untuk kepen-tlngan pekerjaan atau kepentlngan

121

kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).11. Hak tersangka atau terdakwa untuk

berhubungan surat menyurat denganpenasehat hukumnya (Pasal 62 KUHAP).

12. Hak tersangka atau terdakwa untukmenghubungi dan menerima kunjunganrohaniawan (Pasal 63 KUHAP).

13. Hak tersangka atau terdakwa untukmengajukan saksi dan ahli yang a decharge (Pasal 65 KUHAP).

14. Hak tersangka atau terdakwa untukmenuntut ganti kerugian (Pasal 68KUHAP).Selain hal tersebut di atas, masih ada

beberapa hak-hal tersangka atau terdakwaiainnya, seperti di bidang penahanan, peng-geledahan, dan Iain-Iain, yang tidak diuraikandalam tulisan ini.

Dari beberapa hak tersangka tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwapemeriksaan pendahuluan {Vooronderzoek)yang dilakukan oleh penyidik terhadaptersangka boleh didampingi oleh penasehathukum dan penasehat hukumnya dapatmengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif,secara pasif maksudnya Penasehathukumnyamengikuti jalannya pemeriksaan dengan caramelihat serta mendengar kecuali dalam ha!kejahatan terhadap keamanan Negarapenasehat hukum tersebut hanya bolehmelihat tapi tidak mendengar.^

Hambatan Perlindungan HAM dalamPraktek Penegakan Hukum

a. Budaya Paternalistik

Budaya paternalistik masih hidup danmelekat padasebagianbesar masyarakay kita,khususn'ya di kalangan masyarakat pedesaan,hal-hal yang diucapkan oleh pemimpin formalmaupun informal walaupun terkadang per-nyataan itu tidak sesuai dengan HAM, namunkarena diucapkan oleh pemimpin karismatik,lalu dianggap sebagai suatu kebenaran atauwalaupun dalam hati kecilnya menolaknamun tidak berani mengungkapkan hak danperasaannya, hak dan pemikiran, sehlnggamenghambat pelaksanaan hak asasinya.

b. Kesadaran Hukum yang Rendah

Kesadaran hukum yang masih rendahmengakibatkan keengganan masyarakatuntuk melaporkan adanya pelanggaran HAMdisekitarnya, terutama karena tidak inginmencarnpuri urusan orang lain, keenggananmenjadi saksi atau tidak ingin repot karenaurusan orang lain. Dalam hal-hal tertentukeengganan (tidak mau) menjadi saksi inimenyulitkan Poiri dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan yang terjadi, sehingga PoIrilalu cenderung untuk mengejar pengakuantersangka, karena kadang .upaya-upayamengejar pengakuan tersangka dilakukandengan tindakan-tindakan kekerasan.

c. Budaya Loyalitas

Sikap loyalitas ini juga hidup suburdiseluruh lapisan masyarakat, di sisi lainloyalitas mengandung konotasi negatif yaknlkepatuhan/kesetiaan yang berlebihanterhadap perintah atau petunjuk pimpinannyabaik dalam suatu organisasi resmi maupunpimpinan organisasi non formal. Seharusnya

Hutac^ulu, PH, Polisdan HakAsas'i Manusia dalam KUHAP (Surabaya: CV. Sibaya, 1999), him. 24-25

122 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MEI2003: 111 -125

DPM Sitompul. Tugas Polisi dalam Upaya...

yang kita kembangkan adalah budayakomitmen terhadap tugas, tanggung jawab,HAM dan masyarakat, dalam arti harus adakeberanian anggota masyarakat untukmanentang perintah pimpinannya, apabilapimpinannya tersebut tidak sesuai denganaturan hukum, moral, ketertiban dan ke-amanan dan terutama tidak sesuai denganHAM.

d. Kesenjangan

1. Tecri Hukum dan Praktek HukumWalaupun teori hukum dan hukum-hukum

tertuiis yang kita miliki beium sempurna,namun sebenarnya dengan aturan-aluranyang adapeianggaran HAM seharusnya sudahdapat diminimaikan. Tetapi daiam praktekterlihat bahwa belum tentu aturan-aturan yangbalk itu laiu daiam pelaksanaannya juga baik.Manusia-manusia peiaksanan daiam hai inlkadang-kadang masih terlihat tidak sepenuh-nya mengapiikasikan secara tepat dan benaratulran-aturan tersebuL

2. Sosialisasi Hukum

Masaiah hukum, khususnya sosialisasihukum kepada seiuruh iapisan masyarakatbeium menggembirakan, atau beium genoardilaksanakan, seperti sosialisasi keiuargaberencana atau soslaiisasi HAM. Kiranyasosialisasi menjadi renungan kita bersamaagar seiuruh iapisan masyarakat mengerti danmemahami hak-hak asasinya dan menghormatihak-hak asasi orang lain.

3. Pembangunan HukumPembangunan bidang-bidang hukum,

seperti aturan hukum, aparatur hukum, saranaprasaranan, budaya hukum, juga beiummencapai sasaran yang diinginkan , sarana

.dan prasarana hukum masih kurang, budayahukum yang belum meiembaga sertakelemahan-keiemahan unsur-unsur hukumiainnya, belum mendukung sepenuhnya upayapemajuan dan periindungan HAM. '

4. Interaksl Dalam Pemajuan danPeriindungan HAMKendaia yang bersumber kepada

lingkungan kondisi geografis, kondisi pen-duduk dikaitkan dengan perbandingannyadengan jumiah posisi, dan masyarakat yangdisipiin nasionainya masih rendah sertaoenderung memiiih jaian pintas menyeiesai-kan masaiah-masaiah hukum, berpengaruhdaiam penegakan. hukum yang kita harapkan.

Kendaia lain yang bersumber dari daiamPoiri sendirl antara lain; adalah dibidangpendidikan sumber daya manusia, anggaranpeiaksana tugas penegakan hukum materliidan fasiiitas serta berbagai kendaia Iainnyayang tidak mudah diatasi/diselesaikan daiamjangka pendek.

Dari segi yuridis nampak antara lain;tumpang'tindihnya hukum acara pidana,ketidak pastian dan rekayasa penerapanhukum, konsistensi peiaksanaan hukum sertakecenderungan pembuatan undang-undangyang kurang mengacu kepada kepentinganumum, meialnkan untuk kepentingan goicnganatau organisasi sektor masih terusberlangsung.

SImpulan

Masaiah hukum dan HAM bukan hanyaterbatas pada pengertian dan pemahaman,jauh iebih penting dari itu adalah tata nilaiperiiaku masyarakat dan aparat yangmencerminkan hukum dan HAM untuk sampaipadatahap periiaku, barang kali bukan barang

123

yang mudah, diperlukan kerja keraskita semuayang perlu kontinu dan dalam jangkapanjang'untuk dapat merubah perilaku dan budayayang telah berakar dan dapat bertentangandengan hukum dan HAM.

Tanpa hukum positif yang memberikansanksi terhadap pelanggaran HAM danadanya parameter HAM yang digunakandalam rangka pelaksanaan penegakan hukumyang tercantum dalam suatu peraturanperundang-undangan bersifat legal formal,maka penegakan HAM akan hanya terbatasangan-angan, karena sifat dan wajah HAMyang sangat kompiek sering menimbulkankerancuan dalam penafslran oleh berbagalpihak.

Peran mahasiswa dewasa ini demikian

berartl dan penting di dalam setiap usahamendobrak dinding yang menghambatgerakanmasyarakatmenuju masyarakat yangdemokrasi karena Itu disarankan kemampuandan kekuatan dalam menggerakkan pemaju-an dan perlindungan HAM, hendaknyadioptlmalkan balk dalam rangka soslalisasil,mereallsasi hak asasi terutama menghargaihak-hak asasi sesama komponen bangsa, olehpara mahasiswa.

Yang paling menentukan adalah hatinurani kIta, disarankan hendaknya segaiatindakan kita ukur dengan kata nurani dalamart! kata dialog dalam pribadi kita menjadi filter perbuatan dan tingkah laku sebagai anakbangsa yang merasa bertanggungjawab akan

kemajuan negeri tercinta ini.o

Daftar Pustaka

Baldwin, Robert dan Richard Kinsey, Police- Powers dan Polices, London: Quarted

.Books Limited, 1982.

Bayiey, David H, Police For The Future, NewYork: Oxford University Press Inc, 1994.

Djamin, Awaloedin, AdministrasiKepolislan Rl,Bandung: Sanyata Sumanasa Wira,Sespim Poiri, 1995.

Hutadjuiu, PH, Polisi dan Hak Asasi Manusiadiam KUHAP, Bandung: CV. Sibaya,1999.

Irsan, Koesparmono, HakAsasiManusia danHukum, Jakarta: PTIK, 2002.

Komnas HAM, Hak Asasi Manusia, TanggunJawab Negara, Peran institusi Nasionaldan Msyarakat,

, Hak Asasi Manusia dalam PerspeldifBudaya Indonesia, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997.

-—^—, HakAsasidaiam Tajuk, Jakarta: InstitutEcata, 1997.

, HakAsasi Manusia, Jakarta: 1998.

Keiana, Momo, Memahami Undang-UndangKepolislan, Jakarta: Grafira Indonesia,2002.

124 JURNAL HUKUM. NO. 23 VOL 10. MEI2003: 111 -125

DPM Sitompul. Tugas Polisi dalam Upaya...

Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, PolisiPelaku dan Pemikir, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Sourya!, Sam 8, Ethics In Criminal Justice,Texas: Hamsviile, 1998.

Sulliva, Johnl, Introduc^on to Police Science

Sabadan, dan Kunarto, Kejahatan BerdlmensiBaru, Jakarta: PR. CIpta Manunggal,1999.

Paul De Jong, Het Blauwe Recht, Konlklijke

Vermande, 1986.

Thibault, Edward A, Lawrence M, Lynch danR; Bruce M.C Bride, Proaktive PoliceManagement, New Jersey: Prentice-

' Hall,lnc 1998.

Villiers, Peter, Better Police Ethics, London:Bramshill, 1974.

P. Lauprecht, The Council OfErope: Democracy, Rule of Law and Human Right,1997.

BOBOBO

125