Devianty Hartady

1306381414

Tugas Hukum Organisasi Perusahaan

PERJANJIAN KEAGENAN DAN DISTRIBUTOR

Keagenan di indonesia seringkali dikaitkan dengan distributor meskipun sebenarnya berbeda. Dalam black’s law dictionary pengertian keagenan menjadi :

“agency is a relationship between two person, by agreement or otehrwise where one (the agent) may act on behalf of the other (the principal) and bind the principal by words and actions”1

Sedangkan pengertian distributor menjadi:

“distributor is any individual, partnership, corporation, or other legal relationship shich stands between the manufacturer and the retail seller in purchases, consigments or contracts for sale consumer goods. A whole seller, jobber, or other merchant middle-man authorized by manufacturer or supplier to sell cheaply retailers and commercial users”2

Menurut Mariam Darus Badrulzaman perbedaan keagenan dan distributor yaitu keagenan adalah suatu perusahaan yang ebrtindak atas nama prinsipil. Barang-barang tetap menjadi milik prinsipil sampai diselesaikan proses penjualan melalui penyaluran atau penyampaian barang kepada pihak konsumen. Sedangkan, distributor adalah suatu badan usaha yang membeli barang-barang dari prinsipil atas biaya mereka menjualnya kepada konsumen dibawah wilayah pemasaran yang telah disepakati bersama3.

Sedangkan menurut peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia no. 11/M-Daf/Per/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang atau jasa perbedaan keagenan dan distributor yaitu agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang ebrtindak sebgaai perantara untuk atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang atau jasa yang dimiliki oleh prinsipal yang menunjuknya. Sedangkan distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas nama sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang atau jasa yang dimiliki atau dikuasai.

Menurut Munir Fuadi, ada beberapa karakteristik keagenan yang berbeda dengan distributor yaitu 4:

1 Black’s law dictionary with pronounciations, sixth edition (st.paul : west publishing co., 1990)2 ibid3 Mariam darus badrulzaman, aneka hukum bisnis, Bandung : Alumni 1994 hal 314 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam teori dan praktek buku ke-4, bandung: PT Citra aditya bakti, 1997, hal. 156

Bertindak untuk siapaSeorang agen akan menjual barang atau jasa untuk dan atas nama pihak prinsipal sementara seorang distributor bertindak untuk dan atas nama sendiri.

Pendapatan yang diterimaDalam hal keagenan pendapatan yang diterima seorang agen berupa komisi dari hasil penjualan barang atau jasa pada konsumen sementara bagi distributor yang diterima berupa laba dari selisih harga pembelian produsen dengan harga penjualan kepada konsumen.

Tujuan pengiriman barangDalam hal keagenan barang dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen sementara dalam hal distributor produsen bahkan tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produknya.

Pembayaran harga barangDalam transaksi keagenan pembayaran harga barang langsung dari konsumen kepada pihak prinsipal tanpa melalui agen sementara dalam hal distributor pihaknya akan menerima langsung pembayaran dari konsumen dengan resikonya sendiri.

Distributor dalam dunia perdagangan sebenarnya mempunyai pernaan yang hampir sama dengan lembaga keagenan yaitu sebagai perantara untuk memudahkan penyampaian barang dari produsen ke konsumen. Namun, demikian pada kurun waktu sebelum tahun 1990 distributor cenderung kurang disperhatikan perkembangannya dair segi hukum. Hal ini berbeda dengan lembaga keagenan yang oleh pemerintah melalui departemen perdagangan dan keindustrian dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk lembaga pengakuan agen tunggal dimaan disyaratkan bagi perusahaan asing yang akan memasarkan barang-barang produksinya di indonesia harus menunjuk satu perusahaan nasional yang akan menjadi agen tunggalnya sekaligus sebagai pemegang merek dari barang-barang tersebut.

Terdapat beberapa cara pembentukan keagenan yaitu5 :

Kekuasaan yang sebenarnyaKekuasaan ini dapat diberikan secara tegas atau secara diam-diam. Kekuasaan yang tegas adalah kekuasaan yang timbul dari perintah yang jelas oleh prinsipal. Sedangkan, kekuasaan yang diam-diam adalah kekuasaan yang diberikan secara tidak langsung dari prinsipal kepada agen untuk melakukan hal tertentu biasanya mengenai biaya tambahan untuk menyelenggarakan printah-perintah yang tegas tersebut.

Kekuasaan yang nyata atau pura-puraSeorang agen boleh meminta kekuasaan karena tekanan kebutuhan yang mendesak. Empat syarat harus dipenuhi yaitu:

a. Agen harus sudah menguasai barang milik prinsipalb. Keadaan darurat sesungguhnya sudah terjadi yang mengancam barang

tersebut. Hal ini dapat terjadi misalnya apabila barang itu daoat binasa atau tidak bertahan lama.

5 Ibid, hal 155

c. Harus tidak mungkin bagi agen meminta petunjuk-petunjuk dari pemilik pada wkatunya.

d. Agen harus bertindak dengan itikad baik dalam usaha sesungguhnya untuk melindungi barang tersebut.

Dalam pembentukan distributor, berlaku Berdasarkan asas konsesualisme maka perjanjian yang akan dilakukan oleh distributor harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata. Jadi secara tidak langsung berlaku pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah maka berlaku sebgaai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu pengangkatan dan penunjukan perusahaan oleh agen tunggal sebagai distributor wajib dilakukan dengan suatu yang ekslusif untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan sifat dan tujuan penggunaan barang modal dan barang industri yang menjadi obyek dari suatu perjanjian.

Ada beberapa klausula-klausula penting dalam perjanjian keagenan berdarkan buku Munir Fuady yaitu :

1. Pengangkatan keagenanHal yang dibahasa mengenai seperti apa penentuan pengangkatan agen tersebut apakah agen tunggak atau bukan, apa barang yang akan dipasarkan, dan sebagainya.

2. Hak dan kewajiban prinsipalMengatur tentang larangan prinsipal memasukan barang-barang yang dipasarkan. Larangan mengangkat agen lain di wilayah yang sama. Kewajiban prinsipal memelihara mutu produk yang menyediakan harga minimum, prinsipal berkewajiban memberikan bantuan promosi produk, prinsipal harus tunduk pada peraturna perundang-undangan, syarat dan ketentuan pembayaran barang pada prinsipal.

3. Hak dan kewajiban agenMengatur tentang kewajiban promosi produk, melindungi kepentingan prinsipal, mengembalikan semua data atau informasi pada prinsipal setelah perjanjian putus, menyampaikan laporan berkala pada prinsipal, larangan menjual produk dibawah harga minimum. Hak dari agen yaitu hak mencantumkan nama prinsipal atau merek prduk di kantor agen, hak menerima komisi agen menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, dan sebagainya.

4. Hal-hal lainnyaHal-hal yang biasanya terdapat dalam perjanjian jenis lainnya, misalnya tentang jangka waktu perjanjian pemutusan perjanjian, force mejeur, penyelesaian penyelisihan, hukum yang berlaku, perubahan perjanjian, pemakaian dua bahasa, dan sebagainya.Pada umumnya kontrak yang dilakukan oleh prinsipal dengan distributornya lazimnya berisikan ketentuan oleh pihak yang lebih kuat kedudukannya atau kedudukan ekonominya lebih kuat dalam eprjanjian tersebut. Dalam perjanjian demikian, lazim pembuat perjanjian atau pihak ekonomi yang kuat lebih banyak menentukan

kewajiba-kewajiban pada pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian yang lazimnya merupakan pihak ekonomi lemah (distributor). Klausula yang ebrsifat demikian dinamakan klausula eksonerasi atau exemption.

Isi perjanjian keagenan biasanya mengenai 6:

Subyek hukumnyaTerdiri dari pihak prinsipal yang memberikan kuasa pada agen untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan pihak agen yang bertugas melaksanakan kewajiba yang terdapat dalam perjanjian.

Hak dan kewajiban para pihakMisalnya kewajiban dari agen untuk melakukan sesuatu dengan yang sesuai perjanjian dan hak agen untuk menerima pembayaran atas jasa yang diberikan.

Pilihan hukum dan pilihan forum penyelsaian sengketaPihak yang ebrsengketa memasukan klausul mengenai pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin timbul diantara para pihak.

Hal-hal lainnyaMisalnya tentang jangka waktu perjanjian, pemutusan perjanjian, force menjeur, perubahan atau penambahan perjanjian dan sebagainya.

Tanda tangan para pihakDia akhir perjanjian para pihak membubuhkan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan bagi pernjajian yang dibuat.

Perjanjian keagenan menurut peraturan menteri perdagangan RI no. 11/M-Dag/Per/3/2006 harus memuat :

Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian Maksud dan tujuan perjanjian Status kenegaraan atau kedistributoran Jenis barang dan jasa yang diperjanjikan Wilayah pemasaran Hak dan kewajiban masing-masing pihak Kewenangan Jangka waktu perjanjian Cara-cara pengakhiran perjanjian Cara-cara penyelesaian perselisihan Hukum yang dieprgunakan Tenggang waktu penyelesaian

Berakhirnya perjanjian keagenan menurut ada beberapa cara yaitu 7:

6 ibid7 Munir Fuady, hukum bisnis dalam teori dan praktek buku ke-4, bandung : PT citra aditya bakti, 1997 hal 289-290.

a. PelaksanaanKeagenan berakhir karena agen telah menyelesaikan tugas-tugas dan kewajibannya.

b. Penarikan kekuasaanPrinsipal dapat menarik kekuasaan agennya setiap saat walau ia harus membayar ganti rugi jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian.

c. Meninggalnya salah satu pihakHal ini secara langsung mengakhiri keagenan tersebut.

d. Prinsipal jatuh pailitHal ini berlaku terhadap prinsipalnya dan agen jika hal ini membuat emreka tidak mampu melaksanakan kewajiban.

e. KetidakmampuanHal ini bisa dikarenakan penyakit dan hal lain seperti ketidakwarasan.

f. Halangan keagenanApabila terjadi eprubahan keadaan sehingga melawan hukum dapat mengakiri keagenan.

Perjanjian yang dibuat oleh dan antara prinsipal dengan distributornya kerapkali menggunakan format perjanjian baku yang dibuat secara kolektif dalam bentuk formulir. Akan tetapi di sisi lain masih memberikan suatu kelonggaran-kelonggaran yang oleh karenanya kebakuan tersebut dipandang masih relevan dan logis untuk pihak distributor tunduk dan mengikatkan dirinya terhadap seluruh klausul yang ada di dalamnya. Latar belakang dibuatnya suatu perjanjian baku adalah mempermudah perusahaan prinsipal dalam menjalankan usahanya yang dalam lingkup usahanya perushaan prinsipal telah memeprsiapkan jaringan distribusi produknya tidak secara ekslusif dipegang oleh satu distributor dan hanya pada 1 negara melainkan lebih dari itu.

Perjanjian keagenan dan distributor tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdata dan KUHD tetapi terdapat pengaturan umumnya mengenai prinsip kebebasan berkontrak pasal 1338 KUHPerdata. Karena para pihak yang terlibat menginginkan hubungan mereka diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak maka ketentuan hukum kontrak berlaku bagi masalah perjanjian keagenan. Di dalam KUHD kegenan diatur secara umum dalam pengaturan tentang makelar (pasal 62-pasal73) dan tentang komisioner (pasal 76-pasal85a). Hal ini juga berlaku tentang distributor yang terdapat pada pasal 1319 KUHPerdata. Distributor dikategorikan dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama.

Secara khusus ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang distributor belum ada jadi ketentuan yang berlaku dikeluarkan departemen teknis seperti surat keputusan menteri eprdagangan no 77/kp/III/78 yang menentukan lamanya perjanjian harus dilakukan. Keputusan menteri eprindustrian dan eprdagangan no 23/MPP/KEP/1/1998 sebgaaimana kemudian diubah dengan keputusan menteri no 159/MPP/KEP/4/1998 tentang lembaga-lembaga perdagangan.

Terdapat peraturna menteri perdagangan no. 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang atau jasa mengenai :

a) Ketentuan umumb) Pendaftaran dan kewenanganc) Penunjukan agen, agen tunggal, ditributor dan distributor tunggald) Tata cara dan persyarata pendaftarane) Masa berlaku, penggantian dan warna surat tanda pendaftaranf) Pelaporang) Hak dan kewajibanh) Perjanjiani) Pengakhiran perjanjianj) Penyelesaian perselisihank) Sanksil) Ketentuan lainm) Ketentuan peralihann) Ketentuan penutup

Sumber :

Black’s law dictionary with pronounciations, sixth edition (st.paul : west publishing co., 1990)

Mariam darus badrulzaman, aneka hukum bisnis, Bandung : Alumni 1994 Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam teori dan praktek buku ke-4, bandung: PT Citra

aditya bakti, 1997 Susilo, P. Prinsip-prinsip praktis perlindungan distributor. Jakarta, 2002.