MATERI TUTORIAL BAHASA INGGRIS

MATERI TUTORIALTRANSLATION IV Pertemuan 6oleh: Titus Irma DamaiyantiUNIVERSITAS TERBUKAKOREA SELATANModule 3: Pemerintahan

Modul 3Aims: Translate Indonesian to EnglishPresidentAttention:Be careful with word by word translationTry to avoid loss meaningMeaning transferred I the target language are not restricted by vocabularies, grammar, and forms of the source languageBe aware of the term registerDont use everyday languageThe translation should be based on meanings in the source languagePart 1PEMERINTAHANAcademic Article(Page 3.2)

PresidentParagraph 1Memilih Presiden secara LangsungBangsa ini belum memiliki pengalaman memilih presiden secara langsung, kendatipun usianya sudah 58 tahun. Pengalaman masyarakat dalam pemilihan langsung sangat terbatas sekali, yaitu baru dalam pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa.

Direct Presidential ElectionThis nation does not have experience for electing president directly, although its age has been 58 years old. Peoples experience in direct election is so limited. They only has experience in electing head of village and village representative council directly.

Paragraph 1Memilih Presiden secara LangsungBangsa ini belum memiliki pengalaman memilih presiden secara langsung, kendatipun usianya sudah 58 tahun. Pengalaman masyarakat dalam pemilihan langsung sangat terbatas sekali, yaitu baru dalam pemilihan kepala desa dan badan perwakilan desa.

Direct Presidential ElectionThis nation does not have experience to elect the president directly, although it has been 58 years left since the independence day. Peoples experience in direct election is very limited, which is just by electing village head and village representative body. Even head regional election such as governor, regent and mayor has never been done directly by the people.

Paragraph 2 (a)Untunglah amandemen ketiga dan keempat UUD1945 telah menetapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak lagi lewat MPR. Aturannya pokoknya telah pula digariskan, mulai dari persyaratan, pencalonan hingga penetapan pemenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945.

Fortunately, the third and fourth amendment of 1945 Constitution (UUD 1945) has decreed that Presidential and Vice Presidential election is done by people directly, not by Peoples Consultative Council (MPR) anymore. The main regulation has also been decreed, starting from requirements, candidacy until winner formulation as written in Article 6 and 6A of UUD 1945.Paragraph 2 (a)Untunglah amandemen ketiga dan keempat UUD1945 telah menetapkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak lagi lewat MPR. Aturannya pokoknya telah pula digariskan, mulai dari persyaratan, pencalonan hingga penetapan pemenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945.

Fortunately the third and the fourth amendment 1945 Constitution (UUD 1945) has stipulated that president and vice president must be elected directly by the people and not anymore by Peoples Consultative Council (MPR). The main regulation has also been determined such as requirement, candidacy and the winner formulation as written in Article 6 and Article 6A of UUD 1945.Paragraph 2 (b)Persoalannya sekarang adalah bagaimana membuat tata cara penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara hajatan pemilihan langsung yang pertama pada tanggal 3 Juli 2014 bisa terselenggara dengan baik sesuai amanah konstitusi.

Now, the problem is how to make the procedure of the first direct presidential and vice presidential election on July 3, 2014 held as well as the constitutional message.Paragraph 2 (b)Persoalannya sekarang adalah bagaimana membuat tata cara penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden secara hajatan pemilihan langsung yang pertama pada tanggal 3 Juli 20014 bisa terselenggara dengan baik sesuai amanah konstitusi.

The recent issue is how to establish the method of presidential and vice presidential election process, to enable the first election plan be properly accomplished on 3 July 2004 according to the constitutional recommendation.Paragraph 3 (a)Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini tengah dibahas DPR. Direncanakan bulan Juni 2003 ini DPR telah menetapkan RUU tersebut menjadi undang-undang, menyusul UU Partai Politik dan UU Pemilu yang telah ditetapkan lebih dahulu.

The government has arranged draft bill (RUU) of presidential and vice presidential election which is being discussed in the House of Representative (DPR) nowadays. It is planed that on June 2003 DPR will stipulate the bill to become a law (UU), following Law of Political Party and Law of Election which have been stipulated before.Paragraph 3 (a)Pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yangs aat ini tengah dibahas DPR. Direncanakan bulan Juni 2003 ini DPR telah menetapkan RUU tersebut menjadi undang-undang, menyusul UU Partai Politik dan UU Pemilu yang telah ditetapkan lebih dahulu.

The government has made draft bill (RUU) for President and Vice President Election which is being discussed in Indonesian Legislative Assembly (DPR) at this moment. By this June 2003 as a plan, DPR has stipulated the RUU to become legislation, following to the Political Party and General Election Law that were initially stipulated.Paragraph 3 (b)Media nasional di Jakarta terus menyoroti pelaksanaan pembahasan UU Pemilihan Presiden tersebut. Pasal-pasal dengan alot diperdebatkan dan dikompromikan para anggota dewan meskipun tidak seramai RUU Pemilu.National media in Jakarta always monitor the discussion of bill of presidential election. Some articles are debated and negotiated by DPRs member hardly, although the debate is not as heavy as the debate of bill of Election Paragraph 3 (b)Media nasional di Jakarta terus menyoroti pelaksanaan pembahasan UU Pemilihan Presiden tersebut. Pasal-pasal dengan alot diperdebatkan dan dikompromikan para anggota dewan meskipun tidak seramai RUU Pemilu.The national media in Jakarta continues to broadcast the process of the Presidential Election Law discussion. Accordingly, the sections were argued and compromised severely by the parliament members, but not as severe as RUU General Election.Paragraph 4 (a)Pertarungan berbagai kepentingan tampaknya mewarnai penyusunan RUU Pemilihan Presiden ini. Intinya, sesuai dengan hukum besi perpolitikan di lembaga legislatif kita, tidak lain adalah bagaimana membuat aturan pemilihan presiden yang menguntungan kepentingan golongan yang berkuasa di DPR, bukan demi menjamin terselenggaranya pemilihan dan diperolehnya presiden yang terbaik bagi negeri ini.

The competition of many interests seems influencing the arrangement of the Presidential Election Bill. In summary, based on political convention in our legislative council, it is how to make regulation of presidential election giving benefits to some factions who have power in DPR, not to ensure the election and to get the best president for this country.Paragraph 4 (a)Pertarungan berbagai kepentingan tampaknya mewarnai penyusunan RUU Pemilihan Presiden ini. Intinya, sesuai dengan hukum besi perpolitikan di lembaga legislatif kita, tidak lain adalah bagaimana membuat aturan pemilihan presiden yang menguntungan kepentingan golongan yang berkuasa di DPR, bukan demi menjamin terselenggaranya pemilihan dan diperolehnya presiden yang terbaik bagi negeri ini.

The argument between many peoples interest seemed to dominate the making of the RUU of presidential election. Mainly; based on the solid political regulation at the legislative, it was how to produce the presidential election rule that benefits to the groups interest who hold power at DPR. The regulation was not made for the sake of the successful of the election process and obtaining the best president for this country.Paragraph 4 (b)Tulisan ini akan mencoba mendiskusikan isu-isu hangat dalam RUU Pemilihan presiden tersebut.This paper will try to discuss hot issues in that Presidential Election Bill.Paragraph 4 (b)Tulisan ini akan mencoba mendiskusikan isu-isu hangat dalam RUU Pemilihan presiden tersebut.This paper will try to discuss those hot issues in the RUU of presidential election.Paragraph 5 (a)Mengapa Pemilihan President Langsung?Alasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, tidak lagi melalui perantaraan MPR, kecuali untuk melaksanakan perintah konstitusi adalah juga untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.Why is Direct Presidential Election?The reasons of presidential and vice presidential election directly by the people, not through MPR, are to obey the constitutional command and to establish people sovereignty in the state government system. Paragraph 5 (a)Mengapa Pemilihan President Langsung?Alasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, tidak lagi melalui perantaraan MPR, keculai untuk melaksanakan perintah konstitusi adalah juga untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.Why is Direct Presidential Election Held?The reason to have direct presidential and vice presidential election, not via MPR, is to implement the constitutional instruction and to confirm the people sovereignty in the state government system.Paragraph 5 (b)Rakyat diharapkan dengan bebas sesuai aspirasinya menentukan sendiri presiden pilihannya. Hal itu secara tegas dinyatakan di dalam konsideran RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bahwa dalam rangka maewujudkan kedaulatan rakyat di dalam pemerintahan negara dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.People are wished to elect their president by themselves freely based on their aspirations. It has been written clearly in the consideration of Presidential and Vice Presidential Election Bill that for realizing people sovereignty in the state government system, Direct Presidential and Vice Presidential Election is held.Paragraph 5 (b)Rakyat diharapkan dengan bebas sesuai aspirasinya menentukan sendiri presiden pilihannya. Hal itu secara tegas dinyatakan di dalam konsideran RUU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bahwa dalam rangka maewujudkan kedaulatan rakyat di dalam pemerintahan negara dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat.People may choose freely their desired president sincerely. This is being firmly stated in the preamble of RUU presidential and vice presidential election. In order to establish the people sovereignty within the state government, the presidential and vice presidential election must be done by the people.Module 2: Government and Administration

Modul 2Aims: Translate English to IndonesianPresidentAttention:Be careful with word by word translationTry to avoid loss meaningMeaning transferred I the target language are not restricted by vocabularies, grammar, and forms of the source languageBe aware of the term registerDont use everyday languageThe translation should be based on meanings in the source languagePart 1Government and AdministrationAcademic Article(Page 2.20)

PresidentParagraph 1(a)Canadian GovernmentThe government of Canada is a federation, in many ways similar to the federal union of the United States. The federal government at Ottawa takes care of national business, such as defense, trade, and international relations. Below the federal government there 10 provinces, similar to the states in the United States.

Pemerintahan KanadaPemerintahan Kanada adalah sebuah federasi, dalam skala tertentu mirip dengan Pemerintah Federal Amerika Serikat. Pemerintah federal di Ottawa bertanggung jawab dalam urusan nasional, seperti pertahanan, perdagangan dan hubungan internasional. Di bawah pemerintah federal, terdapat 10 provinsi, mirip dengan negara bagian di AS.Paragraph 1(a)Canadian GovernmentThe government of Canada is a federation, in many ways similar to the federal union of the United States. The federal government at Ottawa takes care of national business, such as defense, trade, and international relations. Below the federal government there 10 provinces, similar to the states in the United States.

Pemerintahan KanadaBentuk pemerintahan Kanada adalah federasi, dalam banyak hal pemerintahan Kanada memiliki kesamaan dengan uni-federal Amerika Serikat. Pemerintah federal Ottawa bertanggung jawab di dalam urusan negara, seperti pertahanan, perdagangan, dan hubungan international. Dibawahnya terdapat 10 provinsi, serupa dengan state di Amerika Serikat.Paragraph 1(b)Each province has its own government to take care of its highways, power, lands and forests, and education. Besides the provinces there are two areas, the Yulkon and the Northwest Territories, where the population is too small to make up a province. These territories are governed by councils appointed by the federal government.Setiap provinsi memiliki pemerintahannya sendiri yang bertanggung jawab atas transportasi, energi, pertanahan, kehutanan dan pendidikan. Di samping provinsi, terdapat 2 daerah, yaitu Yulkon dan Northwest Territories, di man penduduknya sangat kecil untuk terbentuknya provinsi. Wilayah-Paragraph 1(b)Each province has its own government to take care of its highways, power, lands and forests, and education. Besides the provinces there are two areas, the Yulkon and the Northwest Territories, where the population is too small to make up a province. These territories are governed by councils appointed by the federal government.Setiap provinsi memiliki pemerintahan sendiri yang mengurus jalan raya, listrik, pertanahan dan hutan, serta pendidikan. Selain provinsi juga terdapat wilayah, seperti Yukon dan wilayah yang berada di barat laut yang penduduknya terlalu sedikit untuk menjadi sebuah provinsi. Wilah-wilayah ini dipimpin oleh majelis yang dipilih oleh pemerintahan federal.Paragraph 2Central GovernmentThe official head of the Canadian government is Queen Elizabeth II of Great Britain, who is also Queen of Canada. Canada is legally a constitutional monarchy. The governor general is the Queens personal representative in Canada. Officially he is the head of the Canadian Parliament, but he has little real power.Paragraph 2Central GovernmentThe official head of the Canadian government is Queen Elizabeth II of Great Britain, who is also Queen of Canada. Canada is legally a constitutional monarchy. The governor general is the Queens personal representative in Canada. Officially he is the head of the Canadian Parliament, but he has little real power.Pemerintahan PusatPejabat kepala pemerintahan Kanada, yaitu Ratu Elizabeth II dari Inggris Raya yang juga merupakan Ratu Kanada. Kanada merupakan kerajaan konstitusional. Gubernur Jenderal merupakan wakil Ratu di Kanada. Secara resmi ia merupakan kepala Parlemen Kanada, akan tetapi ia hanya memiliki sedikit kekuasaan yang nyata.Paragraph 3(a)The federal Parliament consists of two houses, or chambers, the House of Commons and the Senate. There are 102 senators. They represent entire provinces, with the exception of those from Quebec, who represent district of the province. Each province has a set number of senators.Paragraph 3(a)The federal Parliament consists of two houses, or chambers, the House of Commons and the Senate. There are 102 senators. They represent entire provinces, with the exception of those from Quebec, who represent district of the province. Each province has a set number of senators.Parlemen federal terdiri atas dua majelis atau dewan, yaitu Majelis Rendah dan Senat. Ada sebanyak 102 senator yang mewakili seluruh provinsi, terkecuali dari Quebec, mereka mewakili kabupaten-kabupaten di provinsi. Masing-masing provinsi memiliki sejumlah senator.Paragraph 3(b)Unlike United States senators, Canadian senators are not elected, but appointed for life by the governor general on the advice of the prime minister. The Candanian Senate is a less important body than its American counterpart. It generally does little more than give advice and make minor change in bills.Paragraph 3(b)Unlike United States senators, Canadian senators are not elected, but appointed for life by the governor general on the advice of the prime minister. The Candanian Senate is a less important body than its American counterpart. It generally does little more than give advice and make minor change in bills.Tidak sebagaimana senator di Amerika Serikat, senator di Kanada bukan dipilih oleh rakyat, melainkan ditunjuk seumur hidup oleh Gubernur Jenderal dengan saran dari perdana menteri. Apabila dibandingkan dengan Senat di Amerika sebagai rekan negaranya, senat di Kanada merupakan sebuah badan yang kurang penting. Pada umumnya Senat tidak lebih dari sekedar memberi saran dan membuat perubahan sedikit pada rancangan undang-undang.