REORIENTASI PEMBINAAN KUD

Agnes Sunartiningsih*

Abstract

The existence of cooperative in Indonesia, especially in rural area, has

been known in long period. At the beginning of the New Order period,rural community had been introduced to the government cooperative, the

Village Unit Cooperation (KUD). From the time that, the existence ofKUD that was not based on the initiative of local community, has been in

crisis when its performance has not been reflected its mission as the central

pillar (Soko guru) of rural economy activities. Therefore, it need re-orien-tation of KUD in order to vitalize the existence of cooperative.

Pengantar

TIembicaraan tentang ekonomi kerakyatanakan membawapikiran kitar kepada kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnyayang ada di pedesaan. Salah satu fenomena ekonomi yang bisa ditemukan disana adalah eksistensidan peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam realitasekonomi masyarakat tersebut. Sebagaisalah satu bentuk dari kopreasi,perananKUD tidak terlepas dari tata ekonomi yang diidealkan pada kopreasi sebagaisoko guru perekonomian masyarakat.

Namun dalam implementasinya, peranan normatif KUD ini sering harusberbenturan dengan orientasi kebijakan ekonomi pemerintah, khususnyakebijakan yang dibidang koperasi. Se1amainidiperoleh kesanbahwa kebijakanpemerintah tentang koperasi lebih menekankan pada pencapaian suatu targettertentu dibandingkan dengan orientasikepada pemenuhan kepentingan rakyatbanyak. Sebagai akibatnya, pemenuhan kebutuhan rakyat yang semestinyadiperankan oleh koperasi menjadi terbengkelai. Dalam konteks inilah, tulisan

...Staf pengajar jurusan Dmu Sosiatri, Fisipol, Universitas Gadjah Mada

78 JSp. Vol. 2, No.1, Jull 1998

.....

Agnes Suuaniningsih ReorientllSi Pembinaan !CUD

ini akan menyoroti perlunya tindakan reorientasi pembinaan koperasi,sehingga kegiatannya tetap merupakan solroguru bagi pemenuhan kebutuhanrakyat banyak.

Tipe-Tipe Koperasi yang Pernah Berkembang Di Indonesia

Bila kita tengok pasal33 UUD 1945,pembangunan ekonomi pada dasamyadi1aksanakan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Dalam ha1ini,cara pencapaian tujuan tersebut bergantung pada tata susunan ekonomi yangdipilih. Dalam konteks keberadaan lembaga ekonomi koperasi, ha1pentingyang perlu dikaji adalah seberapa jauh bangunan koperasi yang ada sekarangini, khususnya KUD, dapat memenuhi tata susunan ekonomi. Untuk menujupada kajian tersebut, ada baiknya diketengahkan perkembangan koperasi yangada di Indonesia, yang akan diuraikan berikut ini.

Kajian tentang sejarah koperasi di Indonesia dapat dilakukan denganmelihat tipe-tipe koperasi. Wahyu Sukoco, misalnya, menjelaskan lima jeniskoperasi yang menonjol yang diakitkan dengan periodisasi sejak mas apenjajahan Belanda hingga sekarang ini, yaitu tipe Raiffeisendan Kebangsaan,tipe Kumiai, tipe Rochdale, tipe Koperasi Terpimpin dan tipe KoperasiDemokrasi Ekonomi. (Prisma : Juli : 1978 : 35).

1. Tipe Koperasi Raiffeisen dan Koperasi Kebangsaan

a. TiDe Kooerasi Raiffeisen

Tonggak awal sejarah perkembangan koperasi Indonesia dimulai pada tahun1886, ketika Patih PUlwokerto, Raden Patih Ria Atmaja mendirikan "Hulpen Spaarbank" dengan dukunganAsisten ResidenBelanda, E. Sieburgh."BankPertolongan dan Tabungan" ini tersebut lahir akibat keprihatinan para pejabatpribumi dalam birokrasi pemerintah kolonial untuk melepaskan sesamapegawai pemerintahan dari cengkeraman petugas uang. Karenanya, koperasitersebut lebih dikenaI sebagai bank-nya priyayi. Pada masa Asisten ResidenWP.D de Wolf van Westerrode, pengganti Sieburgh, pengembangan koperasidiperluas, tidak hanya bagi kelompok priyayi, melainkan mencakup pulakelompok masyarakat umum, khususnya petani. Untuk mewujudkan hal

JSP. Vol. 2, No.1, Juli 1998 79

ReorienlaSi Pembinoon KUD Agnes SunartiningsihAgnes Sunartiniogsih

ReorierrlOSi Pembinaan KUD

tersebut, Westerrode mengembangkan koperasi kredit model Raiffeisen,koperasi kredit pertanian yang pernah didirikan oleh Friedrich WilhelmRaiffeisen di Jerman. Salah satu ciri yang menonjol dari model ini adalahdikembangkannya lumbung-lumbung desa sebagai lembaga simpan pinjampetani dalam bentuk natura, kegiatan yang sebetulnya agak jauh dari prinsipkoperasi. Meskipun usaha-usaha perkoperasian Patih Ria Atmaja dan de Wolfvan Westerrode tersebut kurang berhasil, namun keduanya telah mempeloporiperkembangan koperasi di Indonesia.

Secara operasional Kumiai sebenar-benarnya tidak mencirikan asas-asaskoperasi, tetapi justru me1alui Kumiai itulah pengalaman ber-"koperasi ..menjadi menye1uruhke segenaplapisan masyarakat.Dan agaknyapeng;:t1::1m::l11Kumiai tersebut cukup me1ekatda1am ingatan masyarakat. Hal ini misalnyadapat dilihat pada menjamurnya koperasi-koperasidistn"busidi kemudian haridi Indonesia.

b. TiDe KO{)erasi Gerakan Keban2S38ll

Gerakan tentang koperasi ternyata juga banyak bermunculan mengiringigerakan kebangkitannasional Indonesiapada paruh pertama abad ke-20.Koperasiyang didirikanpada saat itu bertepatandengankebutuhanbangsaIndonesia akan kebersamaan dan persatuan,maka semangat koperasiberkOIbandan didirikan koperasimm::ln::l-manadan dalam berbagaibentuknya.Gerakan kebangsaan Boedi Utomo, misalnya, mendirikan koperasi konsumendan koperasikeperluan rumah tangga. SerikatDagang (1913)mengembangkankopreasiprodusen dan pengusaaha, dan me1akukankeIjasama ekonomi dalamtoko-toko koperasi. Gerakan koperasi mengalami puncak kemajuannya padatahun 1932. Pada awal tahun tersebut terdapat sekitar 1.540buah koperasi "liar .. (tidak disahkan pemerintah) dan 172koperasi yang disahkan menurutperundang-undangan koperasi, termasuk dalam staatsblad 1927 No. 91.(Wahyu Sukotjo : 1978 : 32).

3. Tipe Koperasi Rochdole ( 1946-1958)

Sesudah proklamasi kemerdekaan, maka gerakan perkoperasian muncullagidengan semangat ingin menerapkan asas-asas koperasi yang murni, yaknidari, oleh dan untuk anggota. Dengan semangat tersebut, koperasi modelRaiffeisenditinggalkan, dan orang beralih ke model Rochdale yang lebih lugasdan memiliki perumusan asas-asas koperasi yang jelas dan mendapatkanpengakuan yang luas. Asas-asas koperasi Rochdale berasal dari koperasikonsumen di kota Rochdale, Inggris tahun 1844,dan telah dirumuskan olehInternational Co-operative Alliance (lCA) untuk pertama kalinya tahun 1934.Pada masa ini tumbuh kelembagaan-kelembagaan perkoperasian, seperti

Kongres Koperasi, Dewan Koperasi, dan UU Koperasi yang pertamasesudah kemerdekaan RI. Peran koperasiyang menonjol pada waktu ituadalahsebagai sarana untuk memajukan perekonomian rakyat, sedang permasalahanyang dihadapi adalah lambannya pertumbuhan koperasi karena koperasi-koperasi tersebut harns tumbuh dari bawah.

2. Tipe Koperasi Kumiai ( 1942-1945)

Dalam masa pendudukan Jepang, maka semua koiperasi yangpernah berdirisebelumnya dinyatakan bubar. Sebagai gantinya, pemerintah kolonial Jepangmembentuk Kumiai di setiap desa dan rukun tetangga. Badan ini didirikanatas perintah penguasa perang dan semua penduduk harus menjadi anggota.Tujuan badan ini disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi semasa perang. Didaerah pedesaan, Kumiai bertujuan mengumpulkan hasil bumi untukkepentingan pemerintah pendudukan. Sedangkan di daerah perkotaan Kumiaimenjadi badan penyalur/pembagijatah barang-barang konsumsi keperluansehari-hari yang sangat langka pada waktu itu.

4. Tipe Koperasi Terpimpin (1959-1965)

Di masa demokrasi terpimpin, gerakan koperasi dikobarkan sebagai gerakanmassa. Secara nominal jumlah koperasi diwaktu itu telah melonjak dengancepat, yaitu dari 11.803 buah koperasi di tahun 1957 menjadi 74.406 buahkoperasi di tahun 1965.Kenaikanjumlah koperasi ini mengingatkan kita padapeningkatanjumlah lumbung desa pada awal sejarah perkembangan koperasiIndonesia, sewaktu lumbung desa juga digerakan dari atas. Pelaksanaankoperasi terpimpin merupakan bagian dari ekonomi terpimpin yang berlakuwaktu itu. Selainpimpinangerakan koperasidan pimpinan instansipemerintahyang menangani koperasi berada dalam satu tangan atau dibawah satukomando, pengurus koperasi akhirnya diharuskan terdiri dari unsur golongan-golongan politik.

80 JSP· Vol. 2. No. I, Jull 1998JSP. Vol. 2, No. I, Jull 1998 81

Reorientosi Pembinllan KUD AgnesSunartiningsih Agnes SunartiniugsihReorien/QSi Pembinoan KUD

Di da1am Undang-undang Koperasi no14 tahun 1965 disebutkan bahwaKoperasi merupakan organisasi ekonomi dan alat revolusi, yang berfungsisebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialismeIndonesia berdasarkan Pancasila. Dari pengertian UU tersebut tampak perananpemerintah yg. terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian Indone-sia. Akibatnya, pemerintah tidak bersifat melindungi, tetapijustru membatasigerak serta pelaksanaan koperasi. Dapat dikatakan bahwa koperasi Indone-sia pada waktu itu kehilangan swadayanya.

5. Masa Tipe Koperasi Demokrasi Ekonomi (sejak tahun 1966)

Sejak 1966, tahap perkembangan koperasi disebut masa koperasi demokrasiekonomi.Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-PokokPerkoperasian telah mengembalikan koperasi pada asas-asasnya semula.Selama Pelita I, koperasi mendapatkan sumber kekuatan baru dalam bentukLembaga Jaminan Kredit Koperasi.

Selain itu, pada bulan Apri11971, untuk pertama kalinya berdiri koperasitingkat desa yang dikenal Badan Usaha Unit Desa (BUUD), yang berdiri diYogyakartadalam rangka pe1aksanaanBimasyang disempurnakan. WalaupunBUUD bukan wujud koperasi sebagaimana yang dimaksudkan UU No. 121867, namun kalangan koperasi tidak keberatan menerima BUUD sebagaibadan USaha di pedesaan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya,perekonomian tingkatdesa dikembangkan me1a1uiBUUDdanKUD (KoperasiUnit Desa), yang dalam operasionalnya didasarkan pada Instruksi Presiden.

Melalui kebijakanini, di konteksmakro, terlihatperbedaan sikappemerintahdalam menanggapi tumbuhnya koperasi di pedesaan dan di perkotaan.Pemerintah cenderung secara mendorong tumbuhnya koperasi di tingkat desa,daripada sebaliknya.Melalui program peningkatan produksi pangan, koperasipedesaan/ pertanian telah mendapatkan angin dan maju pesat. Sebaliknya,berbagai "koperasi kota" harus bergulat sendirida1ammenegakkan usahanya.

beras memiliki kedudukan penting dari sisipolitik. Bukan hanya karena berasadalah mahnaT'J pokok sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi lebih dari itukarena beras memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik di Indonesia.Pada masa orde lama kita mengenal adanya Program Swasembada berasyang ingin menampilkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakankomoditi beras sehinggaberasmenjadi murah, walaupun realitasnyakita masihjuga mengimport beras dari luar negeri. Pada masa orde barn kita mengenaladanya kelembagaan Bulog (Badan Urusan Logistik). Lembaga ini padamulanya diciptakan oleh pemerintah da1amrangka pengendalian harga beras.

Di samping itu, pemerintah me1a1uiDepartemen Pertanian, memberi paketBimaskepada masyarakatpedesaan, dan melaluiBRI memberikankreditpada petani.Petani mempunyaitanggungjawabuntuk menanampadi yangsesuaidengan kehendak pemerintah.Petani juga harns menyesuaikandiridenganpatokanpemerintahtentanghargadasargabah.UntukmelaksanakanProgram Bimas dibentuklah lembaga BUUD (Badan Usaha Unit Desa),lembagakoperasiyang menjadicika1bakalmuncu1nyaKoperasiUnit Desa(KUD).Sebe1umadanyaBUUDdanKUD,sudahterdapatdipedesaansudahtumbuhkoperasiprimer,sepertikoperasi-koperasiTani.

Ide untuk menumbuhkangerakankoperasidi wilayahpedesaanpertamakali disampaikan oleh tim ahli Bimas dari Fakultas Pertanian UniveritasGadjah Mada. Sebagairealisasinya,BUUD denganSKPemerintahDaerahIstimewa Yogyakartatertanggal Februari 1971No. 33. Daerah IstimewaYogyakartadijadikan daerah proyek percontohan, dengan alasan bahwakoperasitingkatunitdesadiwilayahinisudahberjalanbaik.PenilaiantersebutdidasarkanataspersyaratanteknisyangditetapkanbagipesertaBimas,yangmeliputi adanya ik1imkomunikasiyang mudah, sarana irigasiyang baik,adanya usaha di bidang ekonomi, dan dapat berdiri sendiri. BUUDberanggotakankoperasi-koperasitani yang terdapat dipedesaan-pedesaan.BUUD bertanggungjawab kepada enam instansi,masing-masingadalah-Dinas Pertanian, Dinas Koperasi;Dinas Perdagangan,Bulog,secaratekniskepada Badan Pembinaan Bimas,dan dalam hal keuangan kepada BankRakyatIndonesia

DenganadanyaBadanUsahaUnitDesa,yangmenurutUU No. 12/1967bukanlah koperasi,dimungkinkanuntuk dibentukbadana yang mengelolausaha ekonomi di tingkat pedesaan. Usaha yang dimaksud adalah usahabersama, bukan perorangan, bagi kegiatan-kegiatanyang menguntungkan

Kebijaksanaan Pemerintah dan KUD

Keberadaan KUD di pedesaan sangat terkait dengan kebija~naaTl pemerintahdalam pembangunan masyarakat desa, khususnya dalam hat pengendalianharga beras. Sejak masa kemerrlPk(1an,pemerintah Indonesia menyadari bahwa

82 lSP. Vol. 2, No.1, lull 1998JSP ·Vol. 2, No.1, lull 1998 83

ReorienlaSi Pembinoan KUD . Agnes Sunartiningsih Agnes SunartiDingsihReorienlaSi Pembif/ilQlJ KUD

(ekonomis). Badan sepertiitu di sampingbennanfaat, tidakjarang Iebihberhasiljika dilakukan di tingkatpedesaan. Oleh karena dalam rangka perwujudannyaterkait dengan Iembaga atau dinas-dinas lainnya, maka dianggap perlu untukmerubah struktur BUUD ke dalam bentuk koperasi. Melalui Inpres No.4tahun 1973,dibentuklah BUUD dan KUD, dengan ketentuan di wilayah yangsudah terdapat BUUD, maka BUUD tersebut secara bertahap akan menjadiKoperasi Unit Desa (KUD), sedangkan dan di daerah yang belum terdapatBUUD akan langsung dibentuk KUD. (Chaniago,Arifinal: 1984:67).MelaluiInstruksi Presiden RI No.2 tahun 1978 tentang BUUD/KUD (besertalampirannya yang mehbatkan 7 (tujuh) menteri, gubernur Bank Indonesia,kepala Badan Urusan Logistik, para Gubernur Kepala Daerah) ke1uarlahtidakkurang 12(dua belas)keputusan menteri atau keputusan bersama para menteriserta 13 (tiga belas) petunjuk pelaksanaan dari para menteri dan Dirjen yangbersangmtan. Kesemuanya itubertujuan untukmenumbuh kembangkan KUDsebagai wahana (soko guru) perekonomian pedesaan.

Pemerintah benar-benar memfungsikan KUD sebagai sarana untukmengusahakan golongan eke 0mi lemah dalam berbagai kelompak nsaha.Sebagaisebuah unit usaha, kegiatan KUD dikembangkan dan diarahkan untukmencakup berbagai unit usaha yang sesuai dengan kemampuan dan kegiatanusaha warga desa setempat. Unit-unit usaha ini misalnya di bidang pertanian,peternakan, perikanan, perkebunan, dan perdagangan. Setiap wargamasyarakat yangberkeinginan menjadi anggota KUD, dikelolaagar bisa diaturoleh KUD di wilayah desanya. Para pejabat perkoperasian diberi stimuluisuntuk melakukan kegiatan pendirian dan penyuluhan tehnis. Di samping itu,pembinaan koperasi di1akukanmelaluiberbagaikoordinasi dengan dinas-dinaskecamatan yang terkait dengan unit-unit usaha yang dikembangkan KUD diwilayahnya.

Dengan melihat proses pendirian KUD tersebut, maka jelaslah bahwaproses pembentukan koperasi yang satu iniberbeda dengan koperasi-koperasiyang sudah ada sebelumnya. Sebagaialat kebijakanpemerintah, KUD menjadisatu-satunya koperasi pada tingkat pedesaan yang secara kuantitatif dapatmenarik anggota cukup banyak dan dengan bidang usaha yang meliputikeseluruhan kegiatan perekonomian di pedesaan. Dalam perkembangannya,KUD kemudian menjadi satu-satunya koperasi di tingkat pedesaan.

Perlunya Reorientasi Pengemban gan DaIam KUD

SelamainipengembanganKUD Iebihterlihatsebagaipel;!k~naan kebijakanpemerintah.Program-programyangdilaksanakanIebihbanyakdiwamaiolehpengejaran target tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu.Pengembangan KUD yang demilOanpada titik tertentu akhirnya justrumelupakaneksistensiKUD sebagaisebuahIembagaekonomidi tingkatgrassroot yangperiu mengakarpada kehidupanpara anggotanyakhususnyadanmasyarakatdesa pada umumnya.

Di sampingitu, adanyadua sumberhukum tentangKUD, yakniInpressdan UU Koperasi, memunculkan sejumlah bias di tingkat operasional.Ketentuan-ketentuantentangperkoperasiandalam Inpres,misalnya(lnpresNo. 2/1978 danInpresNo.4 tahun 1984)tidakjarangIebihdipentingkandanbahkandiletakkanIebihtinggidaripadaketentuandalam UU UU Koperasi.Biaskebijakanini memuncu1kandua polapengembanganyangberbedasatusama lain: koperasiyangmengacupala umum, yaituberdasarkanpada UUpokok perkoperasian; dan koperasi yang mengacu pada pola KUD,sebagaimanadiaturInstruksiPresiden.Perbedaanpalapengembangantersebutkemudianmembawapadaperbedaantujuankoperasi.Koperasidenganpolaumum adalah koperasi yang tumbuh dari bawah dan mengakar padamasyarakat.Sedangkankoperasidengan pala KUD adalah koperasiyangdiciptakanolehpemerintahuntukkepentinganmasyarakatdesa.

Permasalahannyasebenarnyatidakakanmenjadirumitapabilapemerintahkonsistendengan kebijakanyangtelah dibuatnya.Sebagaimisa, dalam halpentahapan yangdiberlakukandalam KUD.DisebutkanbahwapembinaanKUD dilakukan pada tiga tahap. Tahap pertama atau tahap offisialisasi,pembinaanpemerintahdiarahkanpada pemberianbimbingan,penyuluhan,bantuanusaha,manajemendanmodal.Tahapkeduaatautahapdeoffisialisasi,pembinaan pemerintah diarahkan pada usaha-usahauntuk meningkatkankemampuandan kekuatanKUD. Tahap yangterakhiratau tahap otonomi,pembinaan sudah diarahkan pada upaya untuk menjadikan KUD sebagaiorganisasiekonomiyangtangguh,yangakhirnyaakanmenjadikoperasi-koperasimandirisejajardengankoperasi-koperasiyangmengacupada polaumum.

Di dalam kenyataanya tidak terlihat jelas implikasi operasionalkebijaksanaan tersebut. Campur tangan pemerintah tidak tampakperbedaannya, sementara KUD-KUD yang ada tidak dapat berkembang

84 lSP · Yol. 2, No. I, lull 1998JSP. Yol. 2, No. I, Juli 1998 85

Reorientasi Pembi1lOil1l KUD AgnesSunartiningsihAgnes Sunaniningsih

Reorientasi Pembinoan KUD

serempak,adayangberadadi tahapI, tahapII dan tahap ill, yangsebenarnyamemerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dari fenomena tersebutkemudianyangterlihatadalahbahwapemerintahkurangbisamembawaKUD-KUD menujukoperasiyangbetul-betulmandiridan setaradengankoperasiyangmengacupadapolaumum.Sementaradi lainpihak,koperasiyangbukanKUD dibiarkanmerangkaksendiridengankekuatanyangdimilikinya.

Kondisi KUD menjadi semakinjauh lagi dari harapan untuk menjadikoperasimandiri, ketika institusi-institusiyang berwenangmembinaKUDtetap memandang bahwa KUD sekedarsebagaibadan yang dikendalikanpemerintahdanlepasdarikepentingandankebutuhanmasyarakat.Disampingitu, pembinaan yang dilakukan sama sekali jauh dari berorientasi padakepentingandan kebutuhan masyarakatsetempat,tetapi lebihberorientasipada pertanggungjawaban ke atas. Sementara itu, lembaga-IembagapendukuIigsepertiperbankan,diktat,pengembanganusaha,dirancangtidakuntuk membantuKUD tetapi lebihmerupakansasaran-sasaranbirokratis.

Dengan gambaran tersebut di atas, permasalahan yang mendasarsebenarnyaadalahtentangpenerapankebijakanterhadapKUD.Sinkronisasidi tingkat operasional dalam menerapkan Inpres tentang KUD dan UUKoperasiperIu diupayakan,sehinggayang terciptajustru sinergidi antarake4ua kebijakanpemerintahtersebut.Di sampingitu, terdapatbeberapahalmendasaryang perlu dibenahidi tingkatoperasional.Pertama,perlu untukmenyatakan garis batas yangjelas dan tegas sejauhmana tanggungjawabpemerintah terhadap KUD, sehingga akan tampak elas dimana peranpemerintah dan kapan KUD menjadi gerakankoperasi.Pendekatanyangdilakukan secara top down hendaknya mulai dihilangkan agar tidakmelumpuhkangerakankoperasi.

Kedua, mengembangkan kegiatan usaha dalam KUD yang terutamabertumpu pada kebutuhanpara anggotanya,bukan berdasarkankebutuhandan kepentinganatasan (pemerintah).Untuk itu perlu adanya diskusiyangterbukaantara pembinaKUD denganpara anggotaKUD.atau masyarakatsetempat. Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan adalah benar-benardibutuhkanolehanggotaataumasyarakatsetempatUsahainidilakukanuntukmenghindarikemungkinankeenggananmasyarakatsetempatmenjadianggotaKUD manakalakepentingannyatidakdiintegrasikankeda1amlembagayangmerekamiliki.

Ketiga,pembinaanyangsangatpentingdilakukansebenarnyajUStruda1amhal kemitra-usahaan.Dalam hal ini diharapkanpemerintahdapat memberiperlindunganterhadapKUD-KUDdankoperasi-koperasiagardapatmenjadimitra yang indenpenden terhadap usaha non koperasi.Misalnya, denganmemberikanproteksipada usaha-usahayangsudahdan yangdapatdikelolaoleh koperasi supaya tidak dikelola oleh lembaga non koperasi. Hal inimenyangkutkepercayaanpemerintahterhadapkoperasiitu sendiri.Selamainiseringterlihatuntukusaha-usahatertentupemerintahjustru lebihpercayapada lembaganon koperasidaripadadengankoperasiitu sendiri.

Penutup

ReorientasipembinaanterhadapKUD menjadisangatpentingartinyaapabilakita tetap berpijakpada azas koperasiyaitu dari, oleh, dan untuk anggota.CampurtanganPemerintahterhadapKUD hendaklahmulaidibatasisampaipada pembinaansedangkanlangkah-Iangkahyanglain hendaknyamenjaditanggungjawab koperasi.

KeberadaanKUD yangselaluada di bawahtanggungjawabpemerintahakanmenyulitkanbagiperkembanganKUD tersebutsecarakualitasdanakanmcnjauhkanKUD dari sifatkemandiriannyasebagaikoperasi.

Daftar Pustaka

Chaniago, Arifinal, Perkoperasian Indonesia, Bandung: Angkasa, 1984.

Subiyato, Harsoyono dan Bambang Tri Cahyo, Ekonomi Koperasl:YOgyakarta:Liberty, 1983.

Swasono, Sri Edi, Koperasi di DaJam Orde Ekonomi Indonesia, Jakarta: illPres, 1987.

,Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan PembinaanKoperasi / KUD, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Tjokrowinoto, Moeljarto, Polifik Pembangunan, Yogyakarta: Tiara Wacana,1987.

Prisma, Juli 1987.

86 JSp. Vol. 2, No. I, Jull 1998JSP ·Vol. 2, No. I, Juli 1998 87

ReorienklSi Pembinaan KUD AgnesSunartiningsihAgnesSunartiningsih

Reorientasi Pembinaan KUD

serempak,adayangberadadi tahapI, tahapII dan tahap ill, yangsebenarnyamemerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dari fenomena tersebutkemudianyangterlihatadalahbahwapemerintahkurangbisamembawaKUD-KUD menujukoperasiyangbetul-betulmandiridan setaradengankoperasiyangmengacupadapolaumum.Sementaradi lainpihak,koperasiyangbukanKUD dibiarkanmerangkaksendiridengankekuatanyangdimilikinya.

Kondisi KUD menjadi semakinjauh Iagidari harapan untuk menjadikoperasimandiri, ketika institusi-institusiyang berwenangmembinaKUDtetap memandangbahwa KUD sekedarsebagaibadan yang dikendalikanpemerintahdanIepasdarikepentingandankebutuhanmasyarakat.Disampingitu, pembinaan yang dilakukan sama sekali jauh dari berorientasi padakepentingandan kebutuhan masyarakatsetempat,tetapi Iebihberorientasipada pertanggungjawaban ke atas. Sementara itu, Iembaga-Iembagaperidukungsepertiperbankan,diktat,pengembanganusaha,dirancangtidakuntuk membantuKUD tetapiIebihmerupakansasaran-sasaranbirokratis.

Dengan gambaran tersebut di atas, permasalahan yang mendasarsebenarnyaadalahtentangpenerapankebijakanterhadapKUD.Sinkronisasidi tingkat operasional dalam menerapkan Inpres tentang KUD dan UUKoperasiperlu diupayakan,sehinggayang terciptajustru sinergidi antarake4ua kebijakanpemerintahtersebut.Di sampingitu, terdapatbeberapahalmendasar yangperlu dibenahidi tingkatoperasional.Pertama,periu untukmenyatakan garis batas yang jelas dan tegas sejauhmana tanggungjawabpemerintah terhadap KUD, sehingga akan tampak elas dimana peranpemerintah dan kapan KUD menjadigerakan koperasi.Pendekatanyangdilakukan secara top down hendaknya mulai dihilangkan agar tidakmelumpuhkangerakankoperasi.

Kedua, mengembangkan kegiatan usaha dalam KUD yang terutamabertumpu pada kebutuhanpara anggotanya,bukan berdasarkankebutuhandan kepentinganatasan (pemerintah).Untuk itu periu adanya diskusiyangterbukaantara pembinaKUD denganpara anggotaKUDatau masyarakatsetempat. Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan adalah benar-benardibutuhkanolehanggotaataumasyarakatsetempatUsahainidilakukanuntukmenghindarikemungkinankeenggananmasyarakatsetempatmenjadianggotaKUD manakalakepentingannyatidakdiintegrasikankedalamIembagayangmerekamiliki.

Ketiga,pembinaanyangsangatpentingdilakukansebenamyajUStrudalamhal kemitra-usahaan.Dalam hat ini diharapkanpemerintahdapat memberiperlindunganterhadapKUD-KUDdankoperasi-koperasiagardapatmenjadimitra yang indenpenden terhadap usaha non koperasi.Misalnya,denganmemberikanproteksipada usaha-usahayangsudahdan yangdapat dikeioiaoleh koperasi supaya tidak dikeioia oleh Iembaga non koperasi. Hal inimenyangkutkepercayaanpemerintahterhadapkoperasiitu sendiri.Selamainiseringterlihatuntukusaha-usahatertentupemerintahjustruIebihpercayapada Iembaganon koperasidaripadadengankoperasiitu sendiri.

Penutup

ReorientasipembinaanterhadapKUD menjadisangatpentingartinyaapabilakita tetap berpijakpada azas koperasiyaitudari, oleh, dan untuk anggota.CampurtanganPemerintahterhadapKUD hendaklahmulaidibatasisampaipada pembinaan sedangkanlangkah-Iangkahyanglain hendaknyamenjaditanggungjawab koperasi.

KeberadaanKUD yangselaluada di bawahtanggungjawabpemerintahakanmenyuIitkanbagiperkembanganKUD tersebutsecarakualitasdanakanmcnjauhkanKUD dari sifatkemandiriannyasebagaikoperasi.

Daftar Pustaka

Chaniago, Arifinal, Perkoperasian Indonesia, Bandung: Angkasa, 1984.

Subiyato, Harsoyono dan Bambang Tri Cahyo, Ekonomi Koperasl~YOgyakarta:Liberty, 1983.

Swasono, Sri Edi, Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, Jakarta: VIPres, 1987.

,Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan PembinaanKoperasi / KUD, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Tjokrowinoto, Moe1jarto,Politik Pembangunan, Yogyakarta: Tiara Wacana,1987.

Prisma, JuIi 1987.

86 JSP. Vol. 2, No. I, Jull 1998JSP. Vol. 2, No. I, Juli 1998 87