Konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem Common Law

disebut the law of tort. Beberapa sarjana Inggris memberikan

definisi Tort sebagai berikut :

Sir John Salmond mengatakan bahwa : 1

“A. Tort is a civil wrong for which the remedy is a common law

action for unliquidated damages and which is not exclusivey the

breach of contract or a breach of a trust or other merely

equitable obligation”

Sir P. Wienfield mengatakan bahwa :2

“Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed

by law, such duty is towards persons generally and its breach is

redressible by an action for unliquidated damages”

L.B. Curzon memberikan definisi Tort sebagai berikut :3

“The Law of Tort is concerned with the determination of

disputes which arise where one person alleges wrong conduct

against another. It should be noted that some torts, e.g. assault

and battery are tort and crime”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa tort adalah suatu kesalahan perdata, dimana seseorang

melakukan suatu perbuatan tertentu yang mengakibatkan kerugian

pada orang lain dengan melanggar hak dan kewajiban yang telah

ditentukan oleh hukum yang bukan timbul dari contract atau trust,

yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap kerugian yang

diakibatkannya.

Oleh karenanya dalam mengajukan gugatan berdasarkan

tort law harus ada perbuatan aktif dan pasif yang dilakukan oleh

tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan

penggugat yang dilindungi oleh hukum.1P.W.D. Redmond, General Principles of English Law, (Plymouth: Mac. Donald and Evans,

1974), hal.164. 2Ibid.3L.B. Curzon, Basic Law, (Plymouth: Mac Donald and Evans, 1981), hal.113.

1

Tort Law memberikan perlindungan hukum terhadap

berbagai kepentingan, seperti keamanan pribadi, harta benda dan

kepentingan ekonomi. Perlindungan tersebut diberikan melalui

system kompensasi berupa ganti rugi secara perdata. Berdasarkan

teori klasik tort law, ganti rugi diberikan untuk mengembalikan

penggugat kepada posisi ketika perbuatan melawan hukum itu

belum terjadi.

Hal ini berbeda dengan tuntutan ganti rugi berdasarkan

hubungan kontraktual dimana ganti rugi itu bertujuan untuk

menempatkan si penggugat pada posisi seandainya perjanjian itu

terlaksana. Berdasarkan hubungan kontraktual, penggugat dapat

menuntut kehilangan keuntungan yang diharapkan atau

Expectation loss. Teori klasik ini telah mengalami perubahan,

karena sekarang gugatan tort law juga dapat diajukan untuk

economic lost.4

Konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia telah dimasukkan

dalam satu kitab undang-undang yang terkodifikasi yaitu dalam

KUH Perdata. Sedangkan Tort, konsep dan pengaturannya tersebar

dalam yurisprudensi-yurisprudensi dan dalam undang-undang

tertentu seperti Occupier’s Liability Act 1957, Defective Premises

Act 1972 dan sebagainya. Perbedaan pengaturan konsep tersebut

dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum yang dianut KUH Perdata

dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental yang cenderung

pada paham kodifikasi (Enacted Law) sedangkan Inggris menganut

Sistem Common Law dimana hukumnya berkembang dari kebiasaan

dan yurisprudensi.

Konsep perbuatan melawan hukum Indonesia yang

merupakan bagian hukum Eropa Kontinental diatur dalam pasal

1365 KUH Perdata sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Dalam

pasal-pasal tersebut diatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan

melawan hukum yang terbagi atas: Pertama, Tanggung jawab tidak

4 DR. Rosa Agustina, SH.MH. Perbuatan Melawan Hukum. (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal.14.

2

hanya atas perbuatan melawan hukum diri sendiri tetapi juga atas

perbuatan melawan hukum orang lain dan terhadap barang.

Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian

yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga

disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi

tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang

berada di bawah pengawasannya”.

Berdasarkan ketentuan pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, yang

merupakan rumusan umum, maka pertanggung jawaban dibagi

menjadi:

a. Tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain

(1) Tanggung jawab atas perbuatan yang

dilakukan oleh orang yang menjadi

tanggungannya secara umum;

(2) Tanggung jawab orang tua dan wali

terhadap anak-anak yang belum dewasa

(pasal 1367 ayat 2 KUH Perdata);

(3) Tanggung jawab majikan dan orang yang

mewakilkan urusannya terhadap orang

yang diperkerjakannya (pasal 1367 ayat 3

KUH Perdata);

(4) Tanggung jawab guru sekolah dan kepala

tukang terhadap murid dan tukangnya

(pasal 1367 ayat 4 KUH Perdata).

b. Tanggung jawab terhadap barang dalam

pengawasannya.

(1) Tanggung jawab terhadap barang pada

umumnya (pasal 1367 ayat 1 KUH

Perdata);

3

(2) Tanggung jawab terhadap binatang (pasal

1368 KUH Perdata);

(3) Tanggung jawab pemilik terhadap gedung

(pasal 1369 KUHPerdata).

Kedua, Perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan

jiwa manusia. Pasal 1370 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam

hal terjadi pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya, maka

suami atau istri, anak, orang tua korban yang lazimnya

mendapat nafkah dari pekerjaan korban, berhak untuk menuntut

ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan dan kekayaan

kedua belah pihak.

Ketiga, Perbuatan melawan hukum terhadap nama baik.

Masalah penghinaan diatur dalam pasal 1372 sampai dengan

pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1372 menyatakan bahwa

tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat

ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan

dan keadaan para pihak.

Beberapa tuntutan yang dapat diajukan karena perbuatan

melawan hukum ialah :

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;

2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam

keadaan semula;

3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan

hukum;

4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Dalam perspektif RUU Kesehatan dalam pasal 14

ditegaskan Setiap orang berhak menuntut kompensasi dan/atau

ganti rugi terhadap seseorang atau tenaga kesehatan dalam

memberikan layanan kesehatan yang menimbulkan kerugian.

Namun tuntutan ini tidak berlaku dalam hal tindakan

seseorang atau tenaga kesehatan tersebut dilakukan dalam

keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa atau badan orang

tersebut.

4

Baru-baru ini ada berita bila salah satu rumah sakit

dilaporkan ke Polda karena dianggap menelantarkan pasiennya

dan dianggap menjadi tertular penyakit karena dimasukan dalam

satu ruangan dengan penderita penyakit menular. Dalam RUU

Kesehatan (pasal 20 dan 21) akan diatur ketentuan yang harus

dipatuhi dimana setiap orang termasuk Rumah Sakit dan

Dokter/Dokter Gigi dilarang mengabaikan atau menelantarkan

orang lain yang memerlukan pertolongan kesehatan, padahal

orang tersebut mampu memberikan pertolongan kesehatan. Hal

ini tidak diatur dalam UU No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan,

dalam pasal 55 hanya diatur adanya pemberian ganti rugi bila

ada pihak yang dirugikan.

Dan adanya larangan bagi setiap orang dengan sengaja

untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi

kesehatan orang lain atau dengan sengaja menularkan suatu

penyakit yang ada pada dirinya atau yang ada pada orang lain yang

membahayakan jiwa orang tersebut.

Dengan adanya ketentuan tersebut maka pihak Rumah Sakit

maupun Dokter yang berwenang menagani pasien tersebut harus

hati-hati dengan adanya ketentuan tersebut.

D. Kesimpulan

Setiap tindakan yang dilakukan siapa pun mempunyai 2 akibat

yaitu sesuai dengan hukum atau melawan hukum. Akibat adanya

tindakan melawan hukum ini tentunya akan merugikan pihak lain.

Pihak lain dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang

dianggap merugikan tersebut.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan Rumah Sakit dan

Dokter/Dokter Gigi juga mau tidak mau harus memperhatikan hal

ini.

Kurangnya penjelasan atau informasi yang kurang terhadap

tindakan medis akan menimbulkan kesalahpahaman antara pihak

pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien yang ujungnya dapat

5

memberikan peluang terjadinya sengketa baik secara pidana

maupun perdata.

6