TENTANG AUDITING PEMERINTAHAN
-
Upload
rudy-sebayang -
Category
Documents
-
view
125 -
download
20
description
Transcript of TENTANG AUDITING PEMERINTAHAN
AUDITING DI SEKTOR PEMERINTAHKelompok 9:
Dian Juliani (340464)
Farizka Susandra (339753)
Nicko Kornelius Putra (339485)
Yulinda Devi Pramita (339321)
PENDAHULUAN
Good Governance
Partisipasi
Transparansi
Akuntabilitas
Fungsi Pemeriksaan/
auditing
Dasar Hukum UU No.15 tahun 2004
DEFINISI PEMERIKSAAN/AUDIT
mendefinisikan audit dalam pengertian sempit sebagai pengujian independen, dan memberikan opini terhadap laporan keuangan(Explantory Foreword, APC, 1980).
Menurut The Auditing Practies Committee
Menurut UU No.15/2004 Pasal 1
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
DEFINISI PEMERIKSAAN/AUDIT
audit sebagai seperti laporan keuangan, audit dan jasa yang berhubungan dapat saling melibatkan informasi keuangan yang lain, atau informasi non-keuangan, seperti: Sistem pengendalian internal yang memadaiKepatuhan terhadap perundang-undangan, peraturan atau persyaratan kontrakEkonomis, efisiensi dan keefektifan dalam penggunaan sumber-sumber( auditing nilai dari uang)Praktik-praktik lingkungan
Menurut APB (Auditing Practices Board)
TANGGUNG JAWAB AUDITOR SEKTOR PUBLIK
Menurut APB (SAS 120, 1995, para.20)
Tanggungjawab auditor sektor publik berdasarkan hukum dan peraturan sama seperti auditor entitas sektor swasta … Meskipun demikian, dalam hal tertentu, tanggungjawab auditor sektor publik lebih luas daripada auditor sektor swasta, karena peraturan atau tugas dan kewajiban lain yang dibebankan kepada mereka.
ELEMEN-ELEMEN AUDIT SEKTOR PUBLIK
AuditSektor PublikTeori Akuntansi Sektor PublikTeori Akuntansi Sektor Publik
Penilaian Prestasi Sektor PublikPenilaian Prestasi Sektor Publik
Akuntansi Managemen Sektor PublikAkuntansi Managemen Sektor Publik
Akuntansi Keuangan Sektor PublikAkuntansi Keuangan Sektor Publik
Sistem Akuntansi Sektor PublikSistem Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Biaya Sektor PublikAkuntansi Biaya Sektor Publik
PERAN AUDITING DALAM PROSES AKUNTABILITAS PUBLIK
Pihak III Meminta Tanggung Jawab Pemerintah dan Kinerja Dewan
Masyarakat (Publik)
Pihak IVAduit Sektor
Publik
Pemerintah(Pusat/Daerah)
DPR/DPRD
Fungsi auditing Fungsi auditing
Pihak I auditee
Pihak II perantara publik yang meminta
pertanggungjawaban auditee
PERAN BPK
Lembaga pelaksana Akuntabilitas dan
Transparansidi Indonesia
BPK
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
Berkewenangan menetapkan standar
pemeriksaan keuangan negara
Januari 2007Menerbitkan
SKPN
LINGKUP PEMERIKSAAN BERDASARKAN UU NO.15/2004 Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. (Pasal 2 ayat (1)).
BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (Pasal 2 ayat (2)).
Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. (pasal 3 ayat (2)).
Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. (Pasal 4 ayat (2)).
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. (Pasal 4 ayat (3)).
PERBEDAAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN (PENGAUDITAN)
Pembeda Pengauditan PengawasanTujuan Menjamin laporan
pertanggungjawaban disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal
Fungsi Tahap evaluasi atau pertanggungjawaban anggaran
Tahapan penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi
Teknis profesional Dilakukan oleh institusi yang memiliki wewenang dan keahlian untuk melakukan audit
Pihak-pihak yang melaksanakan fungsi pengawasan
Pihak yang melakukan Eksternal Internal dan eksternal
Secara Operasional Pemeriksaan selalu menyertai pengawasanAudit secara internal oleh BPKP dan secara eksternal BPK.
Membandingkan tindakan yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi.
Pihak yang melaksanakan kegiatan
Badan yang memiliki kompetensi dan independensi untuk mengukur kinerja eksekutif
Pihak eksternal : Pihak luar eksekutif (DPR/DPRD) dan masyarakatInternal : Pemeritah daerah
JENIS-JENIS AUDIT SEKTOR PUBLIK
Jenis-Jenis Audit Sektor Publik
Audit Keuangan
Audit Kinerja Audit
Ekonomi & Efisiensi
Audit Efektivitas
Audit Investigasi
AUDIT KEUANGAN
Audit Keuangan
Audit Atas Laporan Keuangan
Audit Atas Hal yang Berkaitan dengan Keuangan
Audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi dan dicatat secara benar.
AUDIT KEUANGAN1. Audit Atas Laporan Keuangan
Pemerikasaan kritis dan sistematis yang dilakukan oleh auditor independen dan kompeten dalam mengumpulkan dan menilai bahan bukti audit atas laporan keuangan yang merupakan asersi managemen, dengan tujuan memberiikan penadapat atas tingkat kesesuaian (kewajaran) laporan keuangan tersebut jika diukur dengan kriteria SAK (Santoso, dkk ., 2003)
Tujuaanya untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dan entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentanhg posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan PABU.
AUDIT KEUANGAN
1
Penentuan apakah informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2
Pengendalian internal mengenai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dugaan kecurangan
3
Sistem pengendalian atau pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan maupun terhadap pengamatan kekayaan, dan apakah sistem pengendalian yang dirancang dan dilaksakan telah sesuai dengan tujuan pengendalian
2. Audit Atas Hal yang Berkaitan dengan KeuanganMencakup:
2. Audit Atas Hal yang Berkaitan dengan KeuanganMencakup:
AUDIT KINERJAAudit Kinerja Value for Money Audit
Pemerikasaan atas pengeloaan keuangan negara yang terdiri dari audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (SPKN).
Audit kinerja pada sebuah program pemerintah meliputi juga audit atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengujian terhadap pengendalian internal (sandha & Bastian, 2008)
AUDIT KINERJA
Audit yang memverifikasi/memeriksa bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan.
Audit KepatuhanAudit Kepatuhan
Audit Kinerja
Audit Kepatuhan
Pengujian Pengendalia
n InternalAudit
Kepatutan
AUDIT KINERJA
Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan
Audit Kepatuha
n
Asas Kepatuhan
ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan,aturan, ketentuan, danundang-undang yang berlaku.
Asas Kepatutan
keluhuran budi pimpinandalam mengambil keputusan.
AUDIT KINERJA
Audit Kinerja
Input yang digunakan dalamoperasional organisasi dapatdiminimalkan
Jasa yang disediakan atau dihasilakan dapat melayani Kebutuhan pengguna jasa Dengan tepat.
Output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya Yang tersedia
Audit Ekonomi
AuditEfektivit
as
AuditEfisiensi
Managem
ent A
udit/
Opera
tional A
udit
Program Audit
PERBANDINGAN AUDIT KEUANGAN & AUDIT KINERJA
Audit Keuangan Audit Kinerja
Objek Audit: Laporan Keuangan Objek Audit: Organisasi, program, aktivitas atau fungsi
Menguji laporan keuangan dari salah saji yang material dan kesesuaiannya dengan PABU
Menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan
Lebih bersifat kuantitatif-keuangan Lebih bersifat kualitatif
Tidak terlalu analitis Sangat analitis
Tidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja
Membutuhkan indikator kinerja, standar, dan target kinerja untuk mengukur kinerja
Biasanya tidak mempertimbangkan analisis biaya-manfaat
Biasanya mempertimbangkan analisis biaya-manfaat
Waktu pelaksanaan audit tertentu (biasanya pada akhir periode tertentu)
Audit bisa dilakukan sewaktu-waktu
Audit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu
Mempertimabangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan masa mendatang
Tidak dimaksudkan untuk membantu melakukan alokasi sumber daya secara optimal
Dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dan kinerja
Tidak terdapat rekomendasi audit dan follow –up audit
Terdapat rekomendasi audit dan follow –up audit
AUDIT EKONOMI & EFISIENSI Konsep 1 Ekonomi
Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.
Konsep 2 EfisiensiPencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
EkonomiEfisensi
Biaya Output
AUDIT EKONOMI & EFISIENSI
Tujuan Untuk menentukan bahwa suatu entitas telah
memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya (karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien.
Untuk menentukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengerlola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.
AUDIT EKONOMI & EFISIENSIBeberapa hal yang perlu dipertimbangkan: Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan
kebutuhan pada biaya terendah Melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang
jelas tujuannya Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang
berlebihan Menggunakan prosedur kerja yang efisien Menggunakan sumber daya (staf, peralatan, dan fasilitas) yang minimum dalam
menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat
Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya negara
Melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggujawabkan mengenai kehematan dan efiensi.
AUDIT EFEKTIFITAS
Beberapa hal tentang audit efektivitas:• Bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil
atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya paling rendah.
• Audit efektivitas sering disebut sebagai audit program• Efektivitas diukur berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan sebelumnya• Jika belum ada kriteria, auditor bekerjasama dengan
manajemen puncak dan badan pembuat keputusan untuk membuat kriteria yang didasarkan pada tujuan pelaksanaan suatu program
AUDIT EFEKTIFITAS
Tujuan pelaksanaan audit efektivitas/audit program scr rinci adl a.Menilai tujuan program (baru/sdg berjalan) apakah sdh memadai & tepat;b.Menentukan tk pencapaian hasil st program yg diinginkan;c.Menilai efektivitas program dan/atau unsur program scr terpisah;d.Mengidentifikasi faktor penghambat kinerja yg baik & memuaskan;c.Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif pelaksanakan program yg memberi hasil lbh baik & biaya lbh rendah;f.Menentukan apakah program tsb saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dg program lain yg terkait;g.Mengidentifikasi cara utk dpt melaksanakan program tsb dg lebih baik;h.Menilai ketaatan thdp peraturan yg berlaku utk program tsb;i.Menilai apakah SPM sudah cukup memadai utk mengukur, melaporkan, & memantau tk efektivitas program;j. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yg sah & dpt dipertggjwbkan mengenai efektivitas program.
AUDIT INVESTIGASI
Beberapa hal tentang audit investigasi:• Dilakukan untuk memerangi praktik korupsi• Dilakukan dalam rentang waktu tertentu dan lingkup
tertentu• Lingkup tertentu adalah area-area yang memiliki
potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau inefisiensi
• Prinsip audit investigasi:Skeptic professionalism dan praduga tak bersalah
PENDEKATAN AUDIT SEKTOR PUBLIK
Audit Transaksi = meliputi pembuktian seluruh transaksi yang terjadi setelah melihat dokumen atau bukti yang ditemukan
Audit Neraca = meliputi verifikasi seluruh aktiva dan kewajiban yang disajikan dalam neraca
Audit sistem = auditor melakukan pengujian sistem akuntansi dan SPI untuk melihat apakah terdapat suatu dasar yang dapat diandalkan sehingga sistem tersebut dapat terus digunakan.
PERLUASAN AUDIT PEMERINTAHAN
Convention audit: financial & compliance audit
VFM audit: financial, compliance, & performance audit.
Performance audit: 3E's audit (economy, efficiency, & effectiveness audit)
VALUE FOR MONEY AUDIT Performance audit pada dasarnya merupakan
perluasan audit keuangan Pengertian audit dalam audit keuangan (Malan,
1984): suatu proses yang sistematis untuk memperoleh & mengevaluasi bukti secara obyektif tentang asersi atas tindakan & kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan & kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak pengguna laporan tersebut.
Fokus performance audit: pemeriksaan pada tindakan & kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit.
VALUE FOR MONEY AUDIT Salah satu hal yang membedakan VFM audit dengan
conventional audit adalah dalam hal laporan audit. Conventional Audit, hasil audit berupa opini auditor
secara independen & obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan.
VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.
STANDAR AUDIT PEMERINTAHAN (SAP) TAHUN 1995
Pedoman audit kinerja terhadap lembaga pemerintahan di Indonesia adalah SAP yang dikeluarkan BPK Tahun 1995.
SAP merupakan standar melakukan audit atas kegiatan pemerintah meliputi pelaksanaan APBN/APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN/BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN/BUMD atau badan hukum lain yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah
KELEMAHAN AUDIT PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Pedoman audit kinerja terhadap lembaga pemerintahan di Indonesia adalah SAP yang dikeluarkan BPK Tahun 1995.
SAP merupakan standar melakukan audit atas kegiatan pemerintah meliputi pelaksanaan APBN/APBD, pelaksanaan anggaran tahunan BUMN/BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN/BUMD atau badan hukum lain yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah
PERMASALAHAN AUDIT KINERJA LEMBAGA PEMERINTAH DI INDONESIA
Pemberian otonomi & desentralisasi yang luas, nyata, & bertanggungjawab kepada daerah kabupaten/kota membawa konsekuensi perubahan pada pola & sistem pengawasan & pemeriksaan.
Perubahan tersebut memberikan dampak pada unit kerja pemda, seperti tuntutan untuk lebih terbuka, transparan, & bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat.
Kepercayaan kepada auditor dengan memberi peran yang besar untuk memeriksa lembaga pemerintahan, menjadi bagian proses terciptanya akuntabilitas publik.
Auditor dituntut untuk menjaga & meningkatkan profesionalisme, kompetensi, & independensinya.
SYARAT AUDITOR SEKTOR PUBLIK YANG PROFESIONAL Seorang auditor harus telah diakui dapat melakukan
pemeriksaan (audit); Mempunyai pemahaman tentang akun yang ada, sesuai
dengan peraturan yang berlaku serta mentaati perundangan.
Auditor telah diakui kemampuannya dalam melakukan praktik audit.
Auditor harus dapat memahami apakah klien telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien, & efektif.
Seorang auditor harus mematuhi kode etik yang berlaku. Harus mampu melakukan audit dengan penuh
tanggungjawab, karena terdorong oleh kesadaran bahwa audit yang akan dilaksanakannya pada organisasi sektor publik, terutama untuk memenuhi kepentingan masyarakat.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
DASAR HUKUM
1 •UUD 1945 Pasal 23 (E), (F), (G)
2 •UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 2
3 •UU No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 3 (1)
4 •UU No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
SEJARAH BPK
UUD 1945Pasal 23 (5)
SPP No.11 OEM(28/12/1946)
Piagam Konstitusi RIS
(1 Januari 1947)Berkedudukan di Magelang, dengan diketuai R.Soerasno, menggunakan ICW & IAR
Dewan
Pengawas
Keuangan
(14/12/194
9)Di Bogor
SEJARAH BPK
Dekrit Presiden 5/7/1959
UU No.17 Tahun 1965
UU No.5 Tahun 1973
TAP MPR No.VI/MPR/2002
DPK >> BPK
Pergantian
kedudukan
Presiden VS
BPK
VISI & MISI BPK
Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; danBerperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.
TUGAS & WEWENANG BPK
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
JENIS PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Keuangan
Pemeriksaan Kinerja
Pemeriksaan Tertentu
NILAI DASAR BPK
Independensi
Integritas
Profesionalisme
PERAN BPK
The Accountability Organization Maturity Model dikembangkan oleh US Government Accountability Office (GAO) Sumber : Renstra BPK 2011
PETA STRATEGIS BPK
Sumber : Renstra BPK 2011
STRUKTUR ORGANISASI
Sumber : Renstra BPK 2011
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DAN INSPEKTORAT
PENGAWASAN INTERNAL
Memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen yang diaudit
Menilai faktor ekonomis, efisiensi dan efektivitas suatu manajemen; menguji kebenaran L/K dan laporan pengelolaan; menilai ketaatan terhadap UU
Memberikan konsultasi secara independen dan objektif kepada pihak yang diaudit untuk memperbaiki manajemen, pengendalian, dan pengelolaan resiko
Meminimalkan resiko dalam kebijakan, prosedur, dan operasional yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya tujuan
Manfaat
Pengawas Internal
BPKP
Inspektorat
BPKPLembaga Non Departemen
Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Presiden
Badan atau lembaga pengawasan yang melaksanakan fungsinya secara leluasa
tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang
menjadi obyek pemeriksanya
DASAR HUKUM PELAKSANAAN DAN FUNGSI BPKP
Kepres No. 103 tahun 2001
Kepres No. 3 tahun 2002
PP No. 64 tahun 2005
TUGAS BPKP
Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan
serta penyelenggaraan akuntabilitas
Mempersiapkan perumusan kebijakan pengawasan keuangan dan pengawasan
pembangunan, menyelenggarakan pengawasan umum atas penguasaan
dan pengurusan keuangan, dan menyelenggarakan pengawasan
pembangunan
FUNGSI BPKP Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan Pengawasan terhadap pengelolaan APBN dan APBD dan
pengurusan barang milik/kekayaan negara dan daerah Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah pusat dan daerah Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
pusat dan daerah Pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dan
laporan akuntabilitas kinerja terhadap BUMN, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman atau bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan BUMD atas permintaan daerah sesuai dengan perUU-an yang berlaku
Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara
Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan
Audit
Konsultasi, Asistensi, Evaluasi
Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
Pemberantasan KKN
Kegiatan BPKP
AUDIT BPKP APBN L/K dan kinerja BUMN/BUMD Pemanfaatan pinjaman dan hibah luar negeri Kredit Usaha Tani dan Kredit Ketahanan Pangan Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk
Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana off balance sheet BUMN maupun yayasan yang
terkait Dana off balance budget pada departemen atau
Lembaga Pemerintah Non Departemen Audit tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan Audit khusus (audit investigasi)
KONSULTASI, ASISTENSI, EVALUASI
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Good Corporate Governance pada BUMN dan
BUMD
PEMBERANTASAN KKN
BPKP membentuk gugus tugas anti korupsi dengan keahlian audit forensik
BPKP bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan KPK
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
Menjadi instansi pembina untuk mengembangkan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan instansi pemerintah
Setiap auditor pemerintah harus memiliki sertifikat sebagai pejabat fungsional auditor
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi kepada seluruh auditor pemerintah
Inspektorat JenderalPeraturan Menteri Keuangan No.
100/PMK.01/2008
Aparat pengawasan fungsional Departemen Keuangan
Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
MenteriUnsur pembantu yang ada di setiap departemen
atau kementrian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas di lingkungan departemen atau kementriannya
SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDRAL DEPARTEMEN KEUANGAN
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Inspektur Kepegawaian
Inspektur Keuangan
Inspektur Perlengkapan
Inspektur Anggaran
Inspektur Pajak
Inspektur Bea dan Cukai
Inspektur Umum
Tugas Inspektorat
• Menyelenggarakan pengawasan di lingkungan departemen terhadap semua pelaksanaan tugas unsur departemen agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-undanngan berlaku, yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan
Fungsi Inspektorat
• Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pengawasan• Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, tujuan tertentu dan partisipasi dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan atas petunjuk Menteri• Penyusunan laporan hasil pengawasan• Pelaksanaan urusan administrasi dan dukungan teknis Inspektorat Jenderal