Swakelola 29 okt 2013
-
Upload
samsul-ramli -
Category
Documents
-
view
3.549 -
download
2
Transcript of Swakelola 29 okt 2013
TTL : Banjarmasin, Indonesia, 17 Juli 1975 Jabatan: Kasubag Pelaporan SetKab Banjar Rumah: Banjarbaru-Kalsel Phone : 62-511-4705796 HP : 081351090308 Office : 62-511-4721504 / 62-511-4721453 Blog : http://samsulramli.wordpress.com Surel : [email protected] Group FB : Diskusi Pengadaan Barang Jasa Kalimantan
Pin BB : 239FA068
SAMSUL RAMLI,S.SOS
Sertifikat Ahli Pengadaan
Sertifikat Training of Trainer
Sertificate Essential Skill Program
Of Procurement from AUSAID Foundation
ITC Certificate International Procurement Training
Anggota dan Pendiri Pendiri
Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)
Semua orang wajib tidak berbuat kejahatan, tapi
tidak seorang pun yang luput dari kesalahan...
Bahkan kita sendiri sudah tidak dapat percaya lagi
kalau diri kita sedang berbuat baik
Kehilangan harapan kebaikan bisa jadi bencana
terbesar sebuah peradaban...
Maka Percayalah Kita Bisa Berbuat Baik Meski
Tidak Akan Luput Dari Kesalahan
by : Markemblung
Samsul Ramli, 29 Oktober 2013, LKPP-RI
Pengadaan Barang/Jasa
Pekerjaan utk mening
katkan kemampuan teknis SDM
Pekerjaan yang operasi nya memerlukan partisipasi
langsung masyarakat
Pekerjaan yang tidak diminati oleh
Penyedia Barang/Jasa
Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat
dihitung/ditentukan terlebih dahulu
Penyelenggaraan diklat, kursus, seminar, penyuluhan, dll
Pekerjaan untuk proyek percontohan dan survey yg
bersifat khusus
Pekerjaan survey, pemrosesan data, pengujian,
pengembangan sistem
Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I ybs
Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dlm negeri
Penelitian dan pengembangan dalam negeri
Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, indus-tri alutsista dan industri almatsus dalam negeri
Jenis pekerjaan swakelola
KELOLA = MANAGEMENT
Obyek Pengelolaan?
Pembiayaan
Pelaksanaan
Kelola
Swakelola
Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat
11 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Wilayah Pengelolaan
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan dan Evaluasi
K/L/D/I penanggung jawab anggaran
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan dan Evaluasi
Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola
• Perencanaan
• Pelaksanaan
• Pengawasan dan Evaluasi
Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
BARANG/JASA
Input
Proses
Output
BARANG/JASA
Barang
• Proses
• Packing • Pemesanan • Pengiriman • Instalasi • dll
• Output
• Spesifikasi • Mutu • Fungsi
Jasa
• Input • Material • Peralatan • SDM • Metode
• Proses
• Pembuatan • Pengiriman
• Output
• Spesifikasi • Mutu • Fungsi
Perencanaan
• Input
• Proses
• Output
Pelaksanaan
• Input
• Proses
• Output
Pengawasan
• Input
• Proses
• Output
Swakelola Pengelola Anggaran
Direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran; dan mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli
Tenaga ahli tidak boleh lebih dari 50%
pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan
17 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2
18 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1
PA/KPA - PJA
TIM PENGAWAS
TIM PELAKSANA
PPK ULP/PEJABAT PENGADAAN
TIM PERENCANA
Persiapan
1. K/L/D/I menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola.
2. Pembentukan Tim Swakelola
3. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja/Proposal Teknis Swakelola
4. Gambar Rencana dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan
5. Penyusunan Jadual Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
6. Penyusunan Rencana Biaya Pekerjaan/Kegiatan
7. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Personil
8. Penetapan Pokja/Panitia/Pejabat Pengadaan
Pelaksanaan Pelaksanaan rencana kerja oleh tim pelaksana
antara lain: 1. Melakukan survei dan pengukuran pada lokasi pekerjaan
berdasarkan gambar kerja/gambar desain.
2. Menyusun jadual pelaksanaan kerja (s-curve), jadual kebutuhan bahan/ material, tenaga kerja, penggunaan peralatan
3. Mengajukan kebutuhan bahan/material, tenaga kerja, dan peralatan kepada pejabat pembuat komitmen untuk diproses oleh pejabat/ panitia pengadaan.
4. Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan.
5. Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan bahan/ material, tenaga kerja, dan peralatan.
6. Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan).
Pelaksanaan Pengadaan bahan, tenaga, peralatan, dan
tenaga ahli 1. Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya,
peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat dilakukan kontrak/sewa tersendiri. Sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.
2. Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola.
3. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan kapasitas penyimpanan.
Pelaksanaan Pembayaran
1. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
2. Pembayaran gaji tenaga ahli (bila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak kerja konsultan orang perseorangan.
3. Pembayaran bahan/material dan peralatan dilakukan berdasarkan kontrak kerja pengadaan barang/bahan.
4. Panjar kerja dipertanggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya uang panjar.
Pelaksanaan Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan
Dokumentasi 1. Penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan dicatat
setiap hari dalam laporan harian.
2. Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dilakukan evaluasi serta dibuat laporan mingguan dan bulanan.
3. Dokumentasi meliputi administrasi pelaksanaan pekerjaan swakelola dan foto kemajuan pekerjaan. Foto dari arah yang sama dilakukan pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan
Pelaksanaan Pelaporan Realisasi Pekerjaan memaparkan
tentang: 1. Struktur organisasi pekerjaan swakelola antara lain meliputi
pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan.
2. Persiapan pekerjaan swakelola meliputi kejelasan pekerjaan secara spesifik, kesesuaian penempatan personil dalam pelaksanaan swakelola, metode pelaksanaan.
3. Pelaksanaan pekerjaan swakelola antara lain meliputi kesesuaian rencana pelaksanaan pekerjaan terhadap jadual pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan pekerjaan sampai dengan selesai 100%, foto-foto dokumentasi.
4. Penggunaan personil/tenaga kerja. 5. Penggunaan peralatan
Pelaksanaan Penyerahan Hasil Pekerjaan:
1. Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Ketua Tim pelaksana swakelola menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Setelah menerima hasil pekerjaan dari Ketua Tim pelaksana swakelola, PPK membuat laporan pekerjaan selesai yang kemudian diserahkan kepada PA/KPA.
2. Serah terima hasil pekerjaan dibuat Berita Acara penyerahan pekerjaan selesai oleh PPK kepada PA/KPA.
3. Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan selesai dilanjutkan dengan proses penyerahan aset dan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada Kepala Satuan Kerja sesuai dengan peraturan perundangan.
Pengawasan dan Evaluasi Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh
tim/seorang pengawas yang diangkat oleh PPK, meliputi: 1. Pengawasan Administrasi 2. Pengawasan Teknis
Pengawasan Material/Bahan Pengawasan Peralatan Pengawasan Tenaga Kerja
Pengawasan Keuangan
Evaluasi PPK memberikan surat penugasan untuk
pemeriksaan dan evaluasi kepada tim pengawas
Swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain
Instansi Pemerintah
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kementerian
Lembaga
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Instansi
Sekolah? Perguruan Tinggi Swasta ?
30 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1
PA/KPA - PJA
TIM PENGAWAS
PPK ULP/PEJABAT PENGADAAN
(TDD UNSUR PJA& IPL-PS)
TIM PERENCANA
TIM PENGAWAS
PIMPINAN IPL-PS
KONTRAK
KOORDINASI
Perencanaan di lakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran .
Pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak/MoU antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola
pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
Pengawasan dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran
31 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2
Swakelola dengan Kelompok Masyarakat
Kelompok Masyarakat
Kelompok Sosial Perpres 54/2010
bentuk persekutuan dimana anggota kelompok secara sadar menyatakan bagian dari persekutuan, dengan kata lain para anggota kelompok sadar akan persamaan macam atau jenisnya
kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan biaya dari APBN/APBD, antara lain Komite Sekolah, kelompok tani, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian.
35 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1
PA/KPA - PJA
TIM PENGAWAS
TIM PELAKSANA
PPK PIMPINAN POKMAS
TIM PERENCANA
PANITIA/PJB PENGADAAN
KONTRAK
Perencanaan Umum dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran
Perencanaan pekerjaan secara detail dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan persetujuan K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran
Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana
36 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3
40% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap
30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30%
30% dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% .
pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan secara berkala kepada PPK
37 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1
PPK mengadakan Kontrak untuk swakelola
sendiri, atau dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain, atau dengan Pelaksana Swakelola berdasarkan Nota Kesepahaman atau Kontrak dengan Kelompok Masyarakat;
Kontrak Swakelola paling kurang berisi: 1) Para pihak; 2) Pokok pekerjaan yang diswakelolakan; 3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakan; 4) Jangka waktu pelaksanaan; dan 5) Hak dan kewajiban para pihak.
38 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3
Diskusi Kasus
Pemerintah Provinsi akan mengadakan kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi nilai anggaran 2 Milyar
Pemerintah Provinsi menghibahkan dana kepada KONI Provinsi untuk melaksanakan kegiatan Porprov.
Karena kegiatan dipusatkan di Kabupaten A maka pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana tersebut di serahkan kepada KONI Kabupaten.
Diskusi Kasus
Termasuk dalam tipe swakelola apa kasus tersebut?
Bagaimanakah seharusnya proses pengadaan barang/jasa terkait kegiatan tersebut?
Lembar Kerja
Kelompok Ganjil
Kelompok Genap