SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

37

description

SUMBER HUKUM INTERNASIONAL. Sumber Hukum. Materiil : bahan-bahan/materi yang membentuk atau melahirkan kaidah atau norma yang mempunyai kekuatan mengikat; dan menjadi acuan bagi terjadinya sebuah perbuatan hukum. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Page 1: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
Page 2: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Materiil: bahan-bahan/materi yang membentuk atau melahirkan kaidah atau norma yang mempunyai kekuatan mengikat; dan menjadi acuan bagi terjadinya sebuah perbuatan hukum.

Formal: menentukan prosedur pembuatan hukum (siapa, bagaimana), dan bagaimana hukum materiil ditegakkan.

Page 3: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Article 38 (1) of the ICJ Statute

The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

a. International Convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;

b. International Custom, as evidence of a general practice accepted as law;

c. The General Principles of law recognized by civilized nations;

d. Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

Page 4: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

VCLT (1969), art. 53, treaty menjadi batal bila bertentangan dengan norm of general international law. Maka, bukan hierarkis, tapi:

1. Sumber a dan b: sumber dari hukum positif.

2. Sumber c dan d: sumber dari hukum alam.

Page 5: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Sumber hukum utama/primer :1. perjanjian internasional;2. hukum kebiasaan internasional;3. prinsip-prinsip hukum umum;

Sumber hukum tambahan/subsidier :1. keputusan pengadilan;2. ajaran para sarjana terkemuka;

Page 6: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Customary international law;2. Treaty;3. Decisions of judicial/ arbrital tribunal;4. Juristic works;5. Decisions or determinations of the

organ of international institutions;

Page 7: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Customary internasional law adalah fundamental dari hukum perjanjian internasional;

2. Customary law principle “pacta sunt servanda” yang memberikan efek mengikat dari sebuah Treaty.

Page 8: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Art. 38(1)(b) Statuta ICJ: “International Custom, as evidence of a general practice accepted as law”

State practice:USSR, Breznev Doctrine (1968) Vs. US, Grenada Intervention (1983)

Page 9: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Usage: praktek umum negara yang tidak menimbulkan kewajiban hukum;

2. Comity: sopan santun dalam hubungan internasional;

3. Custom: praktek umum yang dilakukan berulang-ulang dan diterima sebagai hukum;

Page 10: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

“International Custom, as evidence of a general practice accepted as law”

1. Opinio Juris;2. Duration;3. Uniformity and Consistency;4. Generality;

Page 11: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. A believe that a certain practice is obligatory as a matter of law.

2. A conviction felt by states that a certain form of conduct is required or permitted by international law

The Lotus Case (1927) “conscious of having a duty to abstain”.

The Asylum Case (1950)North Sea Continental Shelf Cases (1969)

“reservation to a treaty”.

Page 12: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Long duration;

2. Short Duration cukup bila state practice telah secara nyata dan meluas menjadi uniform;

North Sea Continental Shelf Cases (1969)

Page 13: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Uniformity: tindakan oleh negara-negara pada praktiknya tidak jauh berbeda antara satu negara dengan lainnya.

2. Consistency: terhadap kasus yang sama, praktik olek negara-negara tidak terdapat kontradiksi dan perbedaan.

Page 14: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Dijalankan secara meluas dan umum di antara mayoritas negara-negara;

2. Kebiasaan yang dijalankan oleh sebagian area atau dijalankan oleh beberapa negara tertentu tidak dapat dikatakan sebagai kebiasaan internasional bagi seluruh negara di dunia;

The Anglo-Norwegian Fisheries Case (1951): Persistent Objector Vs. Subsequent Objector

Page 15: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Kebiasaan internasional(1) ↓

Hukum Kebiasaan Internasional (2)(2) ↓

Perjanjian Internasional (1)(3) ↓

Hukum Internasional

Page 16: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Aspek historis;

Aspek fungsional;

Aspek kepastian hukum;

Page 17: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

VCLT (1969) Art. 2: “ An international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”

Page 18: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Adanya subyek hukum internasional:a. Negara, VCLT (1969) Art. 2(1)ab. OI, VCOI(1986) Art. 2(1)a

Diatur oleh hukum internasional. Mempunyai akibat hukum. Adanya kehendak untuk diikat. Adanya persetujuan untuk diikat dalam

perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk ratifikasi.

Page 19: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Treaty; Agreement; Convention; Charter; Arrangement; Protocol; Declaration; Memorandum of Understanding; Modus Vivendi; Exchange of Note;

Page 20: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Participant: Multilateral TreatyBilateral Treaty

Structure: Law Making Treaty Treaty Contract

Object: PoliticEconomic

Validity: Self Executing Non-self Executing

Page 21: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

1. Bilateral Treaty: treaty contract / contractual treaties.

2. Multilateral Treaty: law making treaty.

3. “Legislative” treaties.

Page 22: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Treaty contract / Contractual treaties:1. Lebih merupakan sumber “kewajiban”

daripada “sumber hukum”.2. Tidak disusun untuk menciptakan prinsip-

prinsip hukum yang mengatur tingkah laku para pihak.

3. “Kontrak” seperti halnya kontrak privat.

Contoh: Perjanjian ekstradisi, Perjanjian Kerjasama Keamanan, Perjanjian Perbatasan.

Page 23: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Law Making Treaty:1. Menciptakan “legal principles” yang dipakai

untuk mengatur tindakan para pihak terhadap pihak lainnya dalam treaty.

2. Sumber hukum internasional langsung.

Treaty of Rome 1957 (EEC) The UN Charter UNCLOS 1982

Page 24: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Treaties concluded by some states which purports to determine the law and obligation incumbent upon other states that are not parties.

PI yang dibuat oleh beberapa negara untuk menentukan hukum dan kewajiban yang dimiliki oleh negara-negara bukan pihak.

VCLT Art. 34 Vs. The UN Charter Art. 2(6)

Page 25: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Art. 38(1)(c) “The General Principles of law recognized by civilized nations”.

1. asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;

2. tidak hanya hukum internasional saja, tetapi asas hukum pada umumnya;

Page 26: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

a. untuk mencegah non-liquet, memberikan jalan bagi ICJ untuk menggunakan prinsip-prinsip hukum yang digunakan oleh pengadilan nasional;

b. kedudukan Mahkamah Internasional menjadi lebih kuat;

c. bermanfaat bagi perkembangan hukum internasional;

Page 27: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Lord Walter Phillimore: Rules of procedure, basic principle of legal conduct (ex: good faith, res judicata, nemo judex in causa sua);

Unarguable, incontrovertible;

Universal;

Page 28: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Equity: General principle of justice. Flexible disposition of cases according to ideas of fairness rather than to the strict application of rules of law.

Ex aequo et bono: Psl. 38(2) Statuta ICJ “Ketentuan pada ayat 1 tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasar keadilan (ex aequo et bono) apabila para pihak menyetujuinya”.

Jus Cogens: Psl. 53 VCLT (1969), norma hukum yang tidak dapat diubah.

Page 29: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Digunakan dalam keadaan mendesak untuk keadilan;

Mekanisme untuk menyelesaikan persoalan yang seharusnya diisyaratkan oleh hukum;

Secara teoritik dibagi dalam 3 fungsi: (1). mengadaptasi ketentuan hukum terhadap fakta dalam kasus tertentu (equity infra legem), (2).mengisi kekosongan hukum (equity praeter legem),(3). Alasan untuk tidak ditetapkannya sebuah hukum yang tidak adil (equity contra legem);

Page 30: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

The International Court of Justice has decided that Malaysia shall have the sovereignty over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan based on the principle of “effectivitee”.

British authorities have carried out concrete administrative acts as a reflection of its sovereignty over the islands.

Ordinance on birds sanctuary, collection of levis on collection on turtles eggs since the 1930s and the operation of life houses since the early 1960s.

Page 31: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Art. 38(1)(d) ICJ Statute: Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

Page 32: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

The decision of the ICJ is binding only on the parties in the particular case;

Tidak menganut prinsip “stare decisis”; ICJ sebagai “law-determining” agencies

dan bukan “law-creating”.

Anglo-Norwegian Fisheries Case (1951), measuring T. Sea

Page 33: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

ICJ, decision dan advisory opinion;

The Court of Justice of the European Communities;

European Court of Human Rights;

Arbitral Decision;

Page 34: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Mare liberum ( Hugo Grotius) Vs.

Mare clausum (John Selden) (battle of books)

Cornelis von Bynkershoek: terrae protestas finitur ubi finitur armorum vis.

Page 35: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Art. 13(1)a UN Charter;

International Law Commission (ILC);Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts adopted by the International Law Commission at its fifty-third session (2001)

Resolusi Majelis Umum PBB, berakibat pada timbulnya Deklarasi yang kemudian dituangkan menjadi Konvensi.

Elimination of the Forms of Racial Discrimination Convention (1963)

Page 36: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

2005 - United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts dan 2001 - UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (Undang-undang ITE);

1985 - UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS);

Page 37: SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

TERIMA KASIH