STUDI DAMPAK PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP)PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (P2SPP) 

DI 6 KABUPATEN

Oleh:SuhirmanSuhirman

Rianingsih Djohani

K lt PNPM S t F ilit (PSF) W ld B k J k tKonsultan PNPM Support Facility (PSF), World Bank Jakarta

Jakarta 18 Agustus 2011Jakarta, 18 Agustus 2011

1

Outline Presentasi

Konteks dan Metode StudiKonteks dan Metode Studi

Analisis implementasi dand k P2SPP/PNPM I t iAnalisis implementasi dand k P2SPP/PNPM I t idampak P2SPP/PNPM‐Integrasidi lokasi studi dampak P2SPP/PNPM‐Integrasidi lokasi studi 

Pembelajaran & RekomendasiPembelajaran & Rekomendasijj

2

Konteks

• Sejak PNPM‐Mandiri diluncurkan, respon SKPD dan DPRD terhadap prioritas komunitas masih rendah

• Diskresi keuangan daerah untuk belanja pembangunanmerupakan faktor yang berdampak langsung pada alokasianggaran dibanding proses kelembagaan di tingkat lokalanggaran dibanding proses kelembagaan di tingkat lokal

• SKPD resisten terhadap usulan program yang bersumber darikomunitas melalui saluran musrenbang kecamatan

• Peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD sangat menentukan akomodasi usulan prioritas komunitas dalamAPBDAPBD

Implikasinya adalah tidak ada hubungan antara prioritas

3

masyarakat dengan penganggaran di tingkat kabupaten

Konteks• P2SPP mulai 2007 merupakan suplemen PNPM‐Mandiri 

Perdesaan dalam integrasi pengelolaan pembangunan partisipatifl PNPM k d l i t l M b (dipola PNPM ke dalam sistem reguler Musrenbang (di semua

tingkatan) dan mendorong penyelarasan perencanaanteknokratis, politis dan partisipatif

• Kegiatan Integrasi:– Perencanaan Pembangunan Desa

P i k t M j P i t h D (P d )– Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa (Pemdes)

– Penyelarasan Perencanaan

– Peningkatan dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD

• Kegiatan Peningkatan Kapasitas:– Pelatihan KPMD, LPMD, BKAD, dan UPK

– Pelatihan Kades Sekdes dan BPD– Pelatihan Kades, Sekdes dan BPD

– Pelatihan Setrawan Kecamatan dan Kabupaten. 4

Pertanyaan Studi

• Bagaimana interaksi antara proses partisipasidi tingkat komunitas desa dengan proses perencanaan reguler?

• Apakah proses interaksi tersebut telahl hi k i it d l k imelahirkan prioritas program dan alokasi

anggaran yang lebih mendukung prioritasb k it d ?pembangunan komunitas desa?

5

Metode Studi

• Sumedang,  Boyolali, Gunung Kidul , Ngada, Tapin, BatanghariLokasi StudiLokasi Studi

• Forum‐forum Musrenbang 2011ObservasiObservasi

• Pelaku‐pelaku kunciP2SPP/Musrenbang IntegrasiWawancara Wawancara  P2SPP/Musrenbang Integrasi

• Desa Kecamatan KabupatenDiskusi KelompokDiskusi Kelompok

• Desa, Kecamatan, KabupatenTerfokus (FGD)Terfokus (FGD)

• PTO P2SPP, Juknis Musrenbang Integrasi, Studi dataStudi dataRPJMD/ Des,  RKPDes, APBDes, Usulan musrenbang

Studi data sekunderStudi data sekunder

6

Hasil Studi Lapangan

7

Perbandingan Perencanaan Partisipatif di 6 Kabupaen SetelahMendapatkan Intervensi dari P2SPP

P l di M b Ad KProposal didesa merujukpada RPJMDes

Musrenbangmenjadi terbukau/ masyarakat

Adanya penguatanfasilitator

musrenbang

Kewenagnanforum 

musyawarahu/memutuskan/

Sumedang    (2010) *)

Ya semuatingkatan*)

desa (aparat desa) dankecamatan (FDM) )*)

Desa sd forum SKPD*)

Boyolali Ya semua tingkatan desa (KPMD) dan desaBoyolali(2006)

Ya semua tingkatan desa (KPMD) dankecamatan (BKAD/FK)

desa

GunungKidul (2010)

Ya desa dankecamatan

desa (KPMD) dankecamatan (Sie

Desa dankecamatan*)

PMD/Setrawan)

Ngada(2006)

Ya desa dankecamatan

desa (KPMD) dankecamatan (setrawan)

desa

Tapin(2007)

Ya desa dan kec.tahun 2011

desa (KPMD  danaparat desa). 

desa

Batanghari  Ya desa dan kec. desa (KPMD  dan desag(2007) tahun 2011

(aparat desa). 

Catatan:• *) Sudah ada sebelum P2SPP

8

Perbandingan Perencanaan Partisipatif di 6 Kabupaen SetelahMendapatkan Intervensi dari P2SPP

Proposal kegiatan hasilmusrenbang didanai*)

Advokasi kebijakanu/alokasi anggaran

Kerangka hukum musrenbang/PPDPartisipatif

Sumedang Ya *) FDM dan LSM*) Perda No. 1/2007 *) dan Petunjukg(2010) *)

) ) ) jmusrenbang integrasi oleh Bappeda

Boyolali(2006)

Tidak(Total usulan untukAPBD II 408 d i

Kegiatan lokakayadengan DPRD tidak

j di j k

PedumMusrenbang integrasi olehBapermaskin

APBD II 408 m daridiskresi 103m)

jadi rujukan

GunungKidul (2010)

tidak Tidak ada PedumMusrenbang integrasi olehSetdaKidul (2010) Setda

Ngada(2006)

tidak Perda 12/2010 danPerda 13/2010

Perda No. 13/2010, Perda No. 12/2010 dan Pedum Musrenbang

integrasi

Tapin(2007)

tidak Mendorong raperdaPerencanaan danPembangunan desa

Pedum PPP oleh BPMPD  

h i id k b 6/2011 d b b dBatanghari (2007)

tidak Perbup 6/2011bantuan keuangan

desa (ADD)

PedumMusrenbang Kabupaten danPedoman Forum SKPD oleh Bappeda

Catatan:• *) Sudah ada sebelum P2SPP

9

Pengintegrasian Perencanaan dan Penganggaran diTingkat Desa dan Kecamatan

• RPJMDesa bersifat ‘inward looking’

• Tidak ada dokumen pendukung perencanaan (RPJMD dan RenstraSKPD) di tingkat kecamatan

• Setrawan dan BKAD dianggap sebagai komponen proyek

• PNPM‐MP dan PNPM‐P2SPP mengikuti siklus musrenbangkecamatan dengan penambahan kegiatan lain di luar Musrenbangkecamatan dengan penambahan kegiatan lain di luar Musrenbang

• Pagu indikatif di tingkat kecamatan (PIK) di satu sisi telahmendorong masyarakat lebih semangat menghadiri Musrenbangmendorong masyarakat lebih semangat menghadiri Musrenbang dan di sisi lain telah melahirkan usulan yang lebih rasional dandapat lebih masuk akal bagi SKPD

10

Pengintegrasian Prioritas Desa dengan PerencanaanProgram SKPD

• Di hampir semua kabupaten, setrawan kabupaten tidak berhasilmenjembatani prioritas desa dengan SKPD;menjembatani prioritas desa dengan SKPD;

• Dalam perencanaan reguler pengintegrasian vertikal terjadi dalamforum SKPD;

• Selain musrenbang, di seluruh kabupaten tidak ada mekanismeterlembaga untuk dialog komunitas desa dengan SKPD;

• P2SPP telah mendorong komunikasi atau bahkan kerja sama antaraP2SPP telah mendorong komunikasi atau bahkan kerja sama antaraBPMPD dengan Bappeda dalam pelatihan dan penyelenggaraanMusrenbang; 

H ti k b t l k di l d DPRD• Hanya tiga kabupaten yang menyelenggarakan dialog dengan DPRD(DPRD lebih memanfaatkan mekanisme yang ada pada mereka)

• Peran TAPD dan Banggar DPRD menentukan batasan prioritas desadiakomodasi oleh SKPD.

11

Pelayanan Publik

• Dampak P2SPP terhadap pelayanan publik lebih kerena• Dampak P2SPP terhadap pelayanan publik lebih kerenaimplikasi alokasi BLM ketimbang mempengaruhi langsungAPBD.

B l li D l P b PAUD l k P2SPP di k i– Boyolali: Dalam Pembangunan PAUD, pelaku P2SPP diskusidengan Dinas Pendidikan untuk berbagai peran (dukungandinas pendidikan untuk pendanaan operasinal belajar

j )mengajar).– Biaya pemeliharaan infrastruktur yang dibangun denganBLM menjadi issue di seluruh kabupaten studi.  

• Advokasi kebijakan telah mendorong komitmen yang lebihbaik untuk melakukan inovasi dan melaksanakannya

– Perda 12/2010 dan 13/2010 di Ngada

• Kekecewaan masyarakat terobati karena adanya tambahanBLM P2SPP (adanya “substitution effect”)BLM P2SPP (adanya substitution effect )

12

Identifikasi Praktek Baik P2SPP di Lokasi StudiKabupaten Praktek Baik Faktor Pengaruh

Sumedang • Inisiatif dan ‘lead’ musrenbang integrasi olehBappeda

• PIK menjamin hasil musrenbang diadopsi APBD • FDM LSM dan media lokal aktif melakukan

• Bappeda memiliki inisiatif,kapasitas dan pengaruh

• LSM Lokal yang aktif dalamadvokasi anggaran dan• FDM, LSM dan media lokal aktif melakukan

advokasi anggaran• TAPD lebih berfungsi administrasi ketimbangalokasi

advokasi anggaran danterhubung denganjaringannasional

• Jaringan kerja aktivis• Banggar DPRD lebih terbuka dalam pembahasananggaran

• Kriteria P2SPP memperkuat musrenbangkecamatan

komunitas, LSM Kabupaten, DPRD telah terbentuk

kecamatan.

Boyolali • BKAD dan Forum Komunikasi BKAD aktif dalammusrenbang dan pembangunan pedesaan

• RBM (Ruang Belajar Masyarakat) aktif dalam

• Program telah berjalanlama

• Ada champion di g j yadvokasi kebijakan

• Kriteria P2SPP memperkuat musrenbangkecamatan

pmasyarakat yang mauvolunteer untuk BKAD

GunungKidul

• Pemerintahan desa aktif di dalam menyusunRPJMDes dan PNPM‐MP/P2SPP.

Pemerintahan desa kuat

13

Identifikasi Praktek Baik P2SPP di Lokasi StudiKabupaten Praktek Baik Faktor Pengaruh

Ngada • TPK dan BLM diadopsi oleh kegiatan APBD.• Koordinator setrawan berasal Bappeda.• Setrawan kabupaten dapat berfungsi sebagaifasilitator jaringan multipihak pelaku

• Karakter masyarakat masihsering ngumpul

• Lebih dari 50% anggota DPRD berasal dari LSM mantanfasilitator jaringan multipihak, pelaku

advokasi, dan tim pelatih kabupaten. • Setrawan kecamatan dapat berfungsi sebagaifasilitator musrenbangcam, pelatih TPM, dan

berasal dari LSM, mantanFasilitator PNPM, dan aktivisPembangunan desa.

• Pemerintah daerah lebihpendamping desa.

• Berhasil melakukan advokasi perdaterbuka.

• Ada program IST (internal service training).

• Tim Kabupaten (SetrawanTim Kabupaten (Setrawan, FasKab, BPMPD solid dan aktif)

Batanghari • Pendampingan yang intensif terhadap danaBLM P2SPP oleh setrawan kecamatan dan

• KDH menjamin setrawan tidakdimutasiBLM P2SPP oleh setrawan kecamatan dan

kabupaten• Komitmen setrawan kabupaten untuk tidakmutasi

dimutasi.• Ada aktor kuat yang masukdalam kepemimpinan BKAD.

• BKAD membentuk warung informasi(jaringan BKAD) 

14

Pembelajaran• ‘Proyek’ yang diluar sistem tidak akan efektif dalam transformasi

kelembagaan

S lit d f i jik P d /PNS tid k• Sulit mendorong reformasi jika Pemda/PNS tidak merasa punyainsitif/dapat keuntungan dari perubahan tersebut

• Tapi perubahan dapat terjadi jika:Tapi perubahan dapat terjadi jika:– Ada jaringan kerja (BKAD, LSM dan PNS) dan champion yang bekerja untuk

perubahan kelembagaan

BKAD atau lembaga lain diisi oleh individu yang punya posisi tawar tinggi– BKAD –atau lembaga lain‐ diisi oleh individu yang punya posisi tawar tinggi

– Peningkatan kapasitas melekat pada struktur pemerintah dan berkelanjutan

– Aktor pendorong perencanaan partisipatif di pemerintahan (setrawan) melekat pada tupoksi lembaga tempat dia bekerja

– Ada kekuatan politik yang mendukung refomasi kelembagaan

– Ada transparansi informasi dan kontrol masyarakat sampai ke tingkatp y p gpengambilan keputusan di tinggkat desa dan kabupaten

15

Rekomendasi

16

Pengintegrasian di Tingkat Desa (Integrasi Horizontal)

• Memperbesar dan mengkonsolidasi sumber‐sumber keuanganuntuk pembangunan desa ke dalam APBDesauntuk pembangunan desa ke dalam APBDesa

• Desa mengadopsi fungsi‐fungsi kelembagaan PNPM/P2SPP  yang terbukti baik ke dalam proses pemerintahan desa (Tim Verifikasiterbukti baik ke dalam proses pemerintahan desa (Tim Verifikasi, TPK, Mekanisme pertanggungjawaban, Tim Pendamping)

• Camat perlu membentuk kelompok tugas yang berfungsi untukCamat perlu membentuk kelompok tugas yang berfungsi untukmenyediakan dokumen pendukung perencanaan desa, pelatihandan pendampingan

• Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan asset dan sumber daya lokal sebagai modal pembangunan.

17

Integrasi Musrenbang

• Daerah perlu menerapkan PIK dan rencana pembangunanwilayah kecamatan.

• Informasi rencana pembangunan di wilayah kecamatan perlu• Informasi rencana pembangunan di wilayah kecamatan perludiketahui sebelum musrenbang.

• Fasilitator dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil diskusimusrenbang –hasil penelitian menunjukkan fasilitatorberpengaruh pada hasil musrenbang.

• Pengembangan program pelatihan, penguatan danPengembangan program pelatihan, penguatan danpendampingan kapasitas fasilitator perencanaan danpenganggaran yang berkelanjutan

• Fungsi setrawan kecamatan melekat pada kasie PMD• Fungsi setrawan kecamatan melekat pada kasie PMD kecamatan dan fungsi setrawan kabupaten melekat pada KasiePerencanaan SKPD.

M k t k t l k t i k ti k t• Memperkuat kontrol masyarakat sampai ke tingkatpengambilan keputusan alokasi APBD.

18

Saluran Prioritas Komunitas ke Pemda

• UPTD & Unit pelayanan dapat langsung berdialogdengan komunitas sebagai mekanisme konsultasi dalam

R t d R j SKPD (PP 8/2008) tmenyusun Renstra dan Renja SKPD (PP 8/2008) sertastandard pelayanan

BKAD d t j dif ik j di• BKAD dapat juga difungsikan menjadi:

– penghubung dialog antara SKPD dengan komunitas dankelompok fungsional di pedesaankelompok fungsional di pedesaan.

– pusat komunitas untuk monitoring unit pelayanan SKPD (akuntabilitas publik di tingkat bawah)(akuntabilitas publik di tingkat bawah) 

• Dialog dengan DPRD diletakkan dalam skemakelembagaan dan jadwal DPRD (mekanisme reses, e e bagaa da jad a ( e a s e eses,kunjungan kerja, RDP)

19

Kebijakan dan Kelembagaan untuk PNPM‐Integrasi di Tingkat Nasional

• Memperjelas keterkaitan pengaturanp j p gperencanaan di tingkat desa dengankabupaten.p– PP 72/2005 dengan PP 8/2008

– Permendagri 66/2007 dengan PermendagriPermendagri 66/2007 dengan Permendagri54/2010

• Memperkuat kerja sama di tingkat nasional• Memperkuat kerja sama di tingkat nasionaluntuk mendukung pengintegrasian.

PMD B d B d TKPKD– PMD, Bangda, Bappenas, dan TKPKD

20

Terima Kasih

21