STRATEGI PENGUATAN MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS …

501Vol. 8, No. 2, Desember 2014

STRATEGI PENGUATAN MICROFINANCE SYARIAHBERBASIS EKONOMI KELEMBAGAAN

DarwantoFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro,

[email protected]

Abstract

The purpose of this study is to obtain an overview of the sharia microfinanceissues, sharia microfinance solutions to solve problems, and institutions strategiesfor strengthening sharia microfinance. The method used in this study is a qualitativeanalysis method using the tool Analytical Network Process (ANP) is used to findthe priority of problems, solutions and strategies for improvement of shariamicrofinance institutions. The results of studies suggest that the improvement insharia microfinance institutions have 4 aspects, those are the problems of thehuman resource aspects (SDI), infrastructure aspects, market aspects, andmanagement aspects. Aspect of the priority issues in the sharia microfinanceinstitutional improvement is a human resources (SDI), while the improvementsolution of sharia microfinance institutional is an aspect of human resources(SDI) as well. Then the strategy which becomes a priority in the improvement ofsharia microfinance institutions is the optimization of the board of sharia (DPS)

Keywords: Sharia Microfinance, Institution Economics, Analytical NetworkProcess (ANP)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran permasalahan microfinancesyariah, solusi dari permasalahan microfinance syariah, dan strategi kelembagaanuntuk penguatan microfinance syariah. Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode analisis kualitatif dengan menggunakan alat Analytical NetworkProcess (ANP) yang digunakan untuk menemukan prioritas dari permasalahan,solusi serta strategi untuk penguatan kelembagaan microfinance syariah. Hasilpenelitian menunjukan penguatan kelembagaan microfinance syariah mempunyai4 aspek menjadi permasalahan yaitu aspek sumber daya insani (SDI), aspekinfrastruktur, aspek pasar, dan aspek manajemen. Aspek yang menjadi prioritaspermasalahan dalam penguatan kelembagaan microfinance syariah adalah aspeksumber daya insani (SDI), sedangkan prioritas solusi peningkatan kelembagaanmicrofinance syariah adalah aspek sumber daya insani (SDI) juga. Kemudianstrategi yang menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan microfinance syariahadalah optimalisasi dewan pengurus syariah (DPS).

Kata Kunci: Microfinance Syariah, Ekonomi Kelembagaan, Analytical NetworkProcess (ANP)

502 INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

D a r w a n t o

Pendahuluan

Lembaga keuangan mikro kini telah menjadi wacana global yangdiyakini oleh banyak pihak menjadi metode alternatif untukmengatasi masalah dalam perekonomian terutama masalahkemiskinan. Pemerintah diberbagai negara berkembang kini telahmencoba mengembangkan keuangan mikro pada berbagai programpembangunan. Kondisi ini menunjukan bahwa lembaga keuanganmikro mempunyai peran penting dalam perekonomian, khususnyadalam mendukung usaha mikro. Peran penting juga dialami olehlembaga keuangan mikro syariah yang memiliki karakteristik hampirsama dengan lembaga keuangan mikro pada umumnya.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yangcukup pesat mengisyaratkan adanya potensi yang besar ataskekuatan domestik. Hal ini akan menjadi kekuatan ekonomi yangtangguh jika dikelola dan dikembangkan dengan benar. Namundemikian, UMKM juga memiliki permasalahan diantaranya distribusiproduk-produk yang dihasilkan, lemahnya manajemen usaha, sertaakses pada sumber-sumber pembiayaan formal khususnyaperbankan. Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan formalmenyebabkan banyak UMKM bergantung pada sumber-sumberpembiayaan informal. Hal ini karena syarat dan jumlah pinjamantidak serumit lembaga keuangan formal, oleh sebab itu keberadaanlembaga-lembaga keuangan informal disebut-sebut sesuai dengankebutuhan UKM.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) tidak jauh berbedadengan perbankan syariah, LKMS merupakan lembaga intermediasisebagaimana bank pada umumnya, akan tetapi bergerak di industrikecil dan menengah. Lima belas tahun terakhir, LKMS terbilangmengalami perkembangan yang pesat, jika dibandingkan denganberbagai lembaga keuangan syariah maupun konvensional lainnyadi Indonesia. Lembaga keuangan yang umumnya dikenal olehmasyarakat luas dalam wujud Baitul Maal wat Tamwil (BMT) danKoperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) ini, telah mengalamiperkembangan sejak tahun 1995. Pada akhirnya mendapatkan

503Vol. 8, No. 2, Desember 2014: 501-522

Strategi Penguatan Microfinance Syariah Berbasis Ekonomi Kelembagaan

momentum kebangkitan disaat krisis melanda Indonesia pada tahun1997-1998 yang saat itu dunia lembaga perbankan di Indonesiamengalami krisis kepercayaan. Munculnya BMT menjadi solusipengusaha kecil menengah kebawah dalam mendapatkan bantuanpermodalan, dimana beratnya akses untuk mendapatkan sokongandana dari lembaga keuangan konvensional.

Yuli (2008) menjelaskan bahwa manfaat dari pembentukanLKMS dapat terasa bagi kepentingan pembangunan ekonomi makro.Adapun manfaat LKMS bagi pembangunan makro adalah sebagaiberikut:

1. Mengembangkan peran pelaku usaha mikro dan kecil sebagaisalah satu pilar ekonomi daerah secara lebih tepat

2. Menciptakan rasa tanggung jawab bersama di antara pelakuusaha

3. Mengamankan dana investor walaupun para pelaku secarapribadi tidak mempunyai kolateral (jaminan) dan terjaminnyakeberlangsungan pemupukan modal di masa berikutnya.

4. Menciptakan kader pemimpin di antara para pelaku usaha

5. Menumbuhkan rasa memiliki dan disiplin

6. Menciptakan pelaku usaha yang tangguh dan berkualitas

7. Biaya untuk melakukan analisis pembiayaan bagi lembagakeuangan akan menjadi lebih murah

Asosiasi BMT Jawa Tengah merilis bahwa pada tahun 2011terdapat 360 BMT yang tersebar di Jawa Tengah, dan yang telahresmi menjadi anggota asosiasi BMT Jawa Tengah sebanyak 119unit. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah umurberdirinya BMT yang masih kurang dari 2 tahun dan ketidakmauandari BMT tersebut untuk bergabung menjadi anggota asosiasi BMTJawa Tengah.


D a r w a n t o

Tabel 1 Perkembangan Anggota Asosiasi BMT Jateng Pada tahun 2011

Bulan Jumlah Anggota Januari 72 Februari 72 Maret 82 April 91 Mei 111 Juni 114 Juli 119

Sumber: Asosiasi BMT Jateng 2011

Tabel 1 menunjukkan perkembangan anggota asosiasi BMTJawa Tengah mengalami tren positif, di mana rata-rata perbulanterdapat 5 unit BMT yang mendaftarkan diri pada asosiasi BMTJawa Tengah. Di samping mulai dewasanya manajemen dari BMTitu sendiri, hal ini dikarenakan adanya peraturan baru yangdisyaratkan oleh perbankan bahwasannya setiap BMT yang inginmengajukan pembiayaan ke bank harus menyertakan rekomendasidari asosiasi BMT kota/kabupaten setempat (PUSKOPSYAH-BMTJATENG).

Lembaga keuangan mikro syariah dalam operasionalya seringmenghadapi permasalahan atau tantangan terkait kemampuansumber daya yang dimiliki (sumber daya insani, aset infrastruktur).Studi awal melalui indepth interveiw dan focus group discussion(FGD) menunjukkan paling tidak empat permasalahan. Permasalah-an yang dihadapi microfinance syariah, yaitu aspek sumber dayainsani (SDI), aspek infrastruktur, aspek pasar dan aspek manajemen.Aspek sumber daya insani (SDI) terkait pengembangan sumberdaya insani yang mengalami dualisme intelektual antara para ulamadengan para sarjana muslim yang disebabkan oleh dikotomi sistempendidikan syariah dengan pendidikan umum. Aspek infrastrukturberkaitan fasilitas/infrastruktur dalam microfinance syariah. Aspekpasar berkaitan dengan persaingan dan pemahaman masyarakatterhadap microfinance syariah. Serta aspek manajemen yaitu aspekyang berkaitan dengan ketentuan hukum serta sistem pengawasanatau pembinaan. Aspek-aspek tersebut selajutnya diidentifikasikan

505Vol. 8, No. 2, Desember 2014: 501-522


berdasarkan permasalahan, solusi yang terdiri dari masing-masingsub aspek dan strategi dalam penguatan kelembagaan microfinancesyariah.

Lembaga Keuangan Mikro

Definisi yang dipakai dalam Microcredit summit (1997) dalamWijono (2004), kredit mikro adalah program pemberian kreditberjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatanproduktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan,yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dankeluarganya. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyalurankredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM).Asian Development Bank (ADB) mendifinisikan LKM sebagailembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit(loan), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) sertamoney transfer yang ditunjukan bagi masyarakat miskin danpengusaha kecil.

LKM di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenisyaitu LKM yang sifatnya formal dan Informal. LKM formal dalambentuk Bank terdiri dari BKD, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) danBRI Unit, sementara LKM formal non Bank mencakup LembagaDana Kredit Pedesaan (LDKP) dan Koperasi (KSP & KUD). LKMinformal terdiri dari berbagai kelompok dan lembaga swadayamasyarakat (KSM & LSM), Baitul Maal wat Tanwil (BMT), LembagaEkonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPM), Unit Ekonomi Desa- Simpan Pinjam (UED-SP), dan bentuk kelompok lainnya. LKMinformal lebih mengena kepada pelaku UMK karena sifatnya yangfleksibel dibandingkan dengan LKM formal.

Chotim dan Handayani (2001) menyebutkan bahwa LKMmempunyai karakter khusus, yaitu:

1. Terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan, terutamasimpanan dan pinjaman.

2. Diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana.


D a r w a n t o

Sudarsono (2008) mendefinisikan lembaga keuangan syariahsebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikankredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaranuang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.Lembaga keuangan syariah yang ada antara antara lain Baitul Maalwat Tamwil (BMT). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari duaistilah, yaitu baitul maal dan baitut tamwil.

Baitul maal dapat diartikan sebagai usaha-usaha pengum-pulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkanbaitut tamwil dapat diartikan sebagai pengembangan investasidalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi mikro dengan men-dorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.Usaha-usaha tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dariBMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakatkecil yang berlandaskan syariah. Adapun peran umum BMT adalahmelakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistemsyariah (Sudarsono, 2008). BMT adalah Lembaga Keuangan MikroSyariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil.

Wardoyo dan Hendro Prabowo (2003) melakukan penelitiantentang kinerja lembaga keuangan mikro dalam upaya untukpenguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahJabodetabek dengan memasukkan variabel seperti: pencapaian hasiltarget group, permodalan, capacity building, dan permasalahannya.Hasil penelitian tersebut menunjukkan kinerja LKM diduga kuatdipengaruhi oleh sikap mental dari pelaku UMKM itu sendiri. Dalampenelitian lain yang dilakukan Tsalistia (2010) tentang pelaksanaanprogram Microfinance Syariah berbasis Masyarakat (Misykat)sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro di Bogor dengan melihatdari capaian indikator keberhasilan program dan menganalisisstrategi yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan programmisykat di Bogor berdasarkan skala prioritas. Hasil penelitian secaradeskriptif menggambarkan profil model misykat di Bandung sebagaipusat kepengurusan dan efektifitas keberhasilan yang cukup berhasildalam program misykat di Bogor.

507Vol. 8, No. 2, Desember 2014: 501-522


Institutional Economics

Institutional Economics atau ekonomi kelembagaan me-rupakan sebuah paradigma baru dalam ilmu ekonomi yang melihatkelembagaan berperan sentral dalam membentuk perekonomianyang efisien. Didalam perkembangannya, ilmu ekonomi kelem-bagaan dibagi menjadi ekonomi kelembagaan lama (oldinstitutional economics/OIE) dan ekonomi kelembagaan baru (newinstitutional economics / NIE).

Teori OIE merupakan cabang ilmu ekonomi yang tidak me-miliki dasar ekonomi ortodhoks, ekonomi klasik, maupun ekonomineo-klasik. Mereka menentang pemikiran neo-klasikal karena di-anggap tidak memasukkan sisi-sisi humanistik dalam pendekatannya(North, 1990). Mereka mengatakan bahwa teori OIE bukan lembagasecara fisik melainkan perilaku ekonomi yang didorong olehpertimbangan dan perasaan yang secara umum berlaku dalamkeadaan dan waktu tertentu (Furubotn dan Richter, 2000 dan North,1990).

Teori NIE menggambarkan adanya ketidaksempurnaaninformasi dan adanya biaya transaksi. Setiap pelaku ekonomi tidakdapat keluar bebas memasuki pasar karena tidak semua pelakumemiliki informasi yang sama. Informasi yang tidak sama tersebutmenimbulkan konsekuensi biaya transaksi. Semakin tidak sempurnainformasi, maka semakin tinggi biaya transaksi yang dikeluarkan(Furubotn and Richter, 2000).

Relevansi penguatan microfinance syariah dengan ekonomikelembagaan

Konsep kelembagaan dalam pengelolaan microfinancesyariah terkait dengan aturan atau tata kelola operasional micro-finance syariah. Undang-undang yang mengatur pelaksanaanoperasional microfinance syariah akan memberikan kontribusiapakah lembaga keuangan ini akan efesien atau tidak.

Aspek selain aturan adalah instansi atau lembaga itu sendiri.Lembaga dalam konteks microfinance syariah dapat berupamicrofinance syariah yang mempunyai otoritas dalam operasionalmicrofinance syariah seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau


D a r w a n t o

Dewan Syariah Nasional (DSN) serta asosiasi atau organisasimicrofinance syariah yang dapat mendukung operasional dan dayasaing microfinance syariah.

Selanjutnya aspek yang punya peran penting dalam ekonomikelembagaan adalah modal sosial. Putnam mendefinisikan modalsosial sebagai gambaran organisasi sosial, seperti jaringan norma,dan kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi kerjasamayang saling menguntungkan (Yustika, 2006:194) microfinancesyariah sebagai lembaga keuangan mikro yang operasionalnyaberdasarkan syariat islam dianggap sebagai lembaga bisnis yangdijalankan dengan jujur dan mempunyai reputasi bagus. Olehkarena itu microfinance syariah mempunyai modal yang cukupbagus untuk dipercaya oleh masyarakat, sehingga mempunyaipotensi untuk berkembang lebih cepat.

Arsyad (2005) melakukan penelitian tentang kelembagaanlembaga microfinance khususnya LPD di Bali dengan judul AnAssesment of Microfinance Institution Performance: The Importanceof Institutional Environment. Hasil penelitian tersebut merumuskanindikator kinerja kelembagaan yang baik dipengaruhi oleh faktorinformal khususnya nilai kebudayaan dan norma yang berlakupada masyarakat Bali umumnya. Penelitian lain juga dilakukanAam dan Muh. Jakarsih (2012) mengkaji tentang penguraianmasalah pengembangan Baitul Maal Wat-Tamwiil (BMT) diIndonesia. Hasil penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasala-han dalam pengembangan BMT di Indonesia. Kemudian juga meru-muskan beberapa solusi dalam memecahkan masalah dalampengembangan BMT di Indonesia. Selain itu, penelitian ini merumus-kan strategi linkage program BMT-BPRS-Bank Umum Syariah sertaoptimalisasi peran pemerintah sebagai prioritas strategi dalampengembangan Baitul Maal Wat-Tamwiil (BMT) di Indonesia.

Metode penelitian

Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metodelogi Analytical NetworkProcess (ANP) yang menggunakan data primer yang diperoleh darihasil wawancara (in-depth interview) dengan pakar, praktisi dan

509Vol. 8, No. 2, Desember 2014: 501-522


regulator, yang memiliki pemahaman tentang permasalahan yangdibahas. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian kuesioner padapertemuan selanjutnya dengan para responden. Data yang diperolehkemudian siap diolah dengan software super decision denganmemasukkan variabel-variabel penilaian responden terhadapmasalah yang menjadi objek penelitian dalam skala numerik.

Populasi dan Sampel

Responden pada penelitian ini dipilih secara purposivesampel dengan mempertimbangkan pemahaman responden tersebutmengenai permasalahan dalam peningkatan kelembagaanmicrofinance syariah di Kota Semarang. Responden yang dipilihdalam penelitian ini adalah para pakar, praktisi, nasabah danregulator yang memiliki kompetensi di dalam bidang microfinancesyariah. Responden dalam penelitian ini terdiri dari akademisi,pemilik BMT, pegawai BMT, Nasabah BMT dan pemerintah yangdiwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM.

Kuesioner ANP disajikan dalam bentuk pairwise comparison(perbandingan berpasangan) antar elemen dalam cluster untukmengetahui perbandingan besarnya pengaruh dan seberapa besarperbedaannya. Skala yang digunakan adalah skala numerik 1-9untuk menerjemahkan penilaian verbal.

Tabel 2. Perbandingan Skala Verbal dan Numerik

Definition Intensity of Importance Equal Importance 1

Weak 2 Moderate Importance 3

Moderat Plus 4 Strong Importance 5

Strong Plus 6 Very Strong or Demonstrated Importance 7

Very, very Strong 8 Extreme Importance 9

Sumber: Saaty (2006)

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis denganmetode Analytical Network Process (ANP) yang merupakan metodeyang dapat digunakan dalam berbagai studi kualitatif yang beragam,


D a r w a n t o

seperti pengambilan keputusan, forecasting, evaluasi, mapping,strategizing, alokasi sumber daya, dan lain sebagainya.

Tahapan Penelitian ANP

Tahapan pada metode ANP untuk penguatan kelembagaanmicrofinance syariah antara lain:

a. Konstruksi Model

Konstruksi model ANP disusun berdasarkan literature reviewsecara teori maupun empiris dan memberikan pertanyaan padapakar dan praktisi microfinance syariah serta melalui indepthinterview atau Focus Group Discussion (FGD) untuk mengkajiinformasi secara lebih dalam untuk memperoleh permasalahanyang sebenarnya.

Gambar 1. Tahapan Penelitian ANP

Sumber: Ascarya (2010)

b. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kue-sioner ANP berupa pairwise comparison (pembandingan pasa-ngan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana di-

511Vol. 8, No. 2, Desember 2014: 501-522


antara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih domin-an) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik1-9.

c. Sintesis dan Analisis

Geometric Mean

Untuk mengetahui hasil penilaian individu dari para respondendan menentukan hasil pendapat pada satu kelompok dilakukanpenilaian dengan menghitung geometric mean. Pertanyaanberupa perbandingan (pairwise comparison) dari respondenakan dikombinasikan sehingga membentuk suatu konsensus.Geometric mean merupakan jenis penghitungan rata-rata yangmenunjukan tendensi atau nilai tertentu

Rater Agreement

Rater agreement adalah ukuran yang menunjukan tingkatkesesuaian (persetujuan) para responden (R1-Rn) terhadap suatumasalah dalam satu cluster. Adapun alat yang digunakan untukmengukur rater agreement adalah Kendall’s Coefficient ofConcordance (W;0 < W d” 1). W =1 menunjukkan kesesuaianyang sempurna.Untuk menghitung Kendall’s (W), yang pertamaadalah dengan memberikan rangking pada setiap jawabankemudian menjumlahkannya (Ascarya, 2010)

Landasan ANP

ANP memiliki tiga aksioma yang menjadi landasan teorinya:1) Resiprokal. Aksioma ini menyatakan bahwa jika P

C (E

A,E

B) adalah

nilai pembandingan pasangan dari elemen A dan B, dilihat darielemen induknya C, yang menunjukkan berapa kali lebih banyakelemen A memiliki apa yang dimiliki elemen B, maka P

C (E

B,E

A) =

1/ Pc (EA,E

B). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B, maka B

besarnya 1/5 dari besar A. 2) Homogenitas; menyatakan bahwaelemen-elemen yang dibandingkan dalam struktur kerangka ANPsebaiknya tidak memiliki perbedaan terlalu besar, yang dapatmenyebabkan lebih besarnya kesalahan dalam menentukanpenilaian elemen pendukung yang mempengaruhi keputusan. 3)Prioritas; yaitu pembobotan secara absolut dengan menggunakan


D a r w a n t o

skala interval [0.1] dan sebagai ukuran dominasi relatif. 4)Dependence condition; diasumsikan bahwa susunan dapatdikomposisikan ke dalam komponen-komponen yang membentukbagian berupa cluster.

Analisis

Permasalahan dalam hal penguatan microfinance syariah dikota Semarang dapat dikelompokkan menjadi 4 aspek yang terdiridari aspek sumber daya insani (SDI), aspek infrastruktur, aspekpasar dan aspek manajemen. Cluster-cluster secara keseluruhandikelompokkan menjadi cluster permasalahan, solusi dan strategi.

a. Permasalahan Sumber Daya Insani (SDI) yaitu disebabkan olehdikotomi antara sistem pendidikan syariah dan pendidikanumum yang menyebabkan adanya dualisme intelektual. Selainitu juga masyarakat pada umumnya belum familiar denganpraktik Microfinance Syariah. Permasalahan SDI ini dibagimenjadi tiga sub yaitu: 1) Lemahnya pemahaman praktisimicrofinance syariah, baik sisi pengembangan bisnis maupunsisi syariah. Pengurus microfinance syariah masih banyak yangbelum memahami tentang prinsip-prinsip syariah dan prinsippengelolaan usaha yang baik dan benar. Sehingga, belumterpenuhinya sumber daya insani yang berkualitas di bidangekonomi syariah mengakibatkan praktik microfinance syariahsering kali menyimpang dari prinsip syariah. 2) Secara umumsumber daya insani yang dimiliki microfinance syariah relatifbelum profesional layaknya lembaga keuangan sepertiperbankan yang relatif besar. 3) Jumlah SDI di microfinancesyariah masih terbatas sehingga kurang maksimal dalampelayanan dalam bekerja. Kekurangan menyebabkan perekrutankaryawan yang kurang kompetitif sehingga tidak dapatmendapatkan karywan yang berkualitas.

b. Permasalahan infrastruktur yaitu yang berkaitan fasilitas/infrastruktur. Permasalahan infrastruktur terbagi menjadi 3 subyaitu: 1) Kurang memadainya fasilitas/infrastruktur TeknologiInformasi (IT), padahal hal tersebut merupakan salah satuprasyarat penting sebuah lembaga keuangan. 2) Inovasi di

513Vol. 8, No. 2, Desember 2014: 501-522


bidang produk dan layanan, pemasaran dan pengembanganbisnis yang dimiliki microfinance syariah masih sangat lemah.3) Koordinasi antar lembaga microfinance syariah masih lemahyang menyebabkan kinerja dari lembaga microfinance syariahbelum maksimal.

c. Permasalahan pasar yaitu yang berkaitan dengan persaingandan pemahaman serta minat masyarakat. Permasalahan pasarterbagi menjadi 3 sub yaitu: 1) Kurangnya pemahamanmasyarakat terhadap keberadaan lembaga microfinance syariahterutama kemanfaatannya bagi masyarakat. 2) Tingkatkepercayaan nasabah masih rendah, sehingga masyarakatmemiliki kecenderungan untuk memakai jasa keuangan yangsudah umum. 3) Permasalahan dalam bagian ini anatara lainpersaingan, baik persaingan antar microfinance syariah sendirimaupun dengan lembaga keuangan mikro lainnya. Namun,pada praktiknya, persaingan yang paling ketat adalah antaramicrofinance syariah dengan perbankan syariah yang jugamenyediakan layanan mikro.

(1) Permasalahan manajemen yaitu yang berkaitan denganketentuan hukum dan sistem pengawasan atau pembinaan.Permasalahan manajemen meliputi 3 sub yaitu: 1) Manajeriallembaga microfinance syariah masih lemah yang berimbaspada kinerja lembaga microfinance syariah. 2) Manajemenfunding/penghimpunan dana belum optimal karena sumberdana yang ada masih terbatas dan kecil. 3) Pelayanan kurangmaksimal yang mengakibatkan masyarakat kurang berminatuntuk memakai jasa microfinance syariah.

Identifikasi Solusi

Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam halpenguatan microfinance syariah antara lain:

a. Solusi SDI

1) Training intensif untuk SDI dan penggerak microfinancesyariah, sehingga SDI mempunyai kelebihan dan kemampu-an yang handal dalam menjalankan microfinance syariah.


D a r w a n t o

2) Seleksi komprehensif atas SDI microfinance syariah sehinggamenghasilkan SDI yang benar-benar siap untuk bekerja dibidang microfinance syariah.

3) Perekrutan dengan prestasi sejak kuliah khususnya untuksumber daya insani yang berkompeten dalam microfinancesyariah.

b. Solusi Infrastruktur

1) Melakukan upgrading system/jaringan melalui pemberiankesempatan dan kewenangan untuk mengelola potensi-potensi ekonomi serta memberikan kemudahan bagi lembagakeuangan konvensional untuk melakukan konversi menjadilembaga microfinance syariah.

2) Menciptakan produk dan layanan yang inovatif dengan caramengikuti tren perkembangan lingkungan bisnisnya, sehinggatidak ketinggalan inovasi produknya agar bisa merebut pasar/menarik minat masyarakat untuk memakai jasa lembagamicrofinance syariah, misalnya produk yang akomodatifterhadap keperluan nasabah dan kompetitif dalam duniaperbankan (bagi hasilnya tinggi jika menyimpan uang).

3) Meningkatkan kerjasama melalui asosiasi yang bertujuanuntuk memperkuat keberadaan lembaga microfinancesyariah serta untuk wadah sharing permasalahan atau strategidalam memperkuat lembaga microfinance syariah.

c. Solusi Pasar

1) Edukasi masyarakat melalui beberapa forum keagamaan(pengajian, majelis taklim) terkait dengan produk-produkdan keberadaan microfinance syariah sehingga masyarakatdiharapkan bisa mengenal lebih dalam lembaga microfinancesyariah serta memanfaatkan jasanya.

2) Promosi produk atau keberadaan lembaga microfinancesyariah melalui berbagai media (media koran, selebaran/leafleat, ataupun media online).

3) Pemberian Reward yaitu memberikan penghargaan atas ke-setiaan masyarakat sebagai nasabah dari lembaga microfi-nance syariah, misalnya berupa kesempatan untuk ibadahumrah.

515Vol. 8, No. 2, Desember 2014: 501-522


d. Solusi Manajemen

1) Peningkatan kapasitas (kemampuan) manajemen melaluibeberapa pelatihan manajerial seperti aspek ekonomi danmanajemen keuangannya sehingga mampu membawalembaga microfinance syariah menjadi lebih berkembang.

2) Memperluas cakupan sumber dana dengan cara memperolehkepercayaan dari masyarakat terlebih dahulu sehinggamereka mempunyai kemauan untuk menaruh dananya padalembaga microfinance syariah yang mempunyai prinsipamanah (trust), contohnya melalui ketokohan dalammasyarakat.

3) Peningkatan SOP pelayanan diharapkan akan menjadikanlembaga microfinance syariah menjadi lebih tertata danteratur.

Identifikasi Strategi

Identifikasi masalah dan solusi yang dilakukan dalam studiini menghasilkan strategi dalam penguatan microfinance syariahyaitu:

1) Membuat aturan yang memperkuat posisi dan keberadaanlembaga microfinance syariah seperti adanya undang-undangatau peraturan yang mengatur sehingga dalam melaksanakankegiatannya lembaga microfinance syariah tidak terkendalapada hal-hal yang membatasi atau menghalanginya.

2) Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaluipeningkatan pengawasan terhadap lembaga microfinancesyariah serta lebih intens dalam memberikan masukan dan sarankepada direksi atau pengurus lembaga microfinance syariah .

3) Memperkuat institusi/asosiasi lembaga microfinance syariahsalah satunya dengan membentuk himpunan di masing-masingkabupaten atau kota sehingga mudah untuk mengkoordinasikananggotanya.

4) Modal sosial yaitu berdasarkan banyaknya masyarakat pemelukagama islam atau kerjasama dengan ormas Islam Indonesia.Implementasinya dengan membangun kepercayaan masyarakattentang prinsip lembaga microfinance syariah yang amanah dan


D a r w a n t o

islami (sesuai syar’i).

Jaringan ANP

Hasil identifikasi masalah dan solusi tersebut, selanjutnyadibuat jaringan struktur ANP atas masalah penguatan microfinancesyariah di kota Semarang seperti berikut ini.

STRATEGI PENGUATAN MICROFINANCE SYARIAHBERBASIS KELEMBAGAAN

Membuat aturan yang memperkuat

posisi dan keberadaan

lembaga microfinance

syariah

Optimalisasi peran Dewan

Pengawas Syariah (DPS)

Modal Sosial

Memperkuat institusi/asosiasi lembaga

microfinance syariah

Infrastrktur Pasar SDI Manajemen

Lemahnya Pemahaman

konsep syariah

Keterbatasan SDI yang berkualitas

SDI belum profesional

IT kurang memadai

Koordinasi antar

lembaga microfinance

syariah masih lemah

Produk kurang inovatif

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga microfinance syariah

Rendahnya tingkat kepercayaan nasabah

Persaingan antar lembaga microfinance syariah

Manajemen Funding belum optimal

Pelayanan kurang maksimal

Manajerial lembaga microfinance syariah

masih lemah

Training Intensif SDI

Perekrutan dengan prestasi sejak kuliah

Seleksi SDI

Melakukan upgrading system/jaringan

Meningkatkan kerjasama melalui asosiasi

Menciptakan produk inovatif

Edukasi Masyarakat

Promosi

Reward

Peningkatan kapasitas (kemampuan) manajemen

Memperluas cakupan sumber dana

Peningkatan SOP pelayanan.

Hasil ANP

Pairwise comparison

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner selanjutnyadiolah menggunakan software Super Decision 2.0.8 dan MicrosoftExcel 2007. Berikut hasil olah datanya:

517Vol. 8, No. 2, Desember 2014: 501-522


Tabel 3. Ringkasan Hasil Olahan ANP

KETERANGAN Responden ASPEK (Permasalahan) NR Rangking SDI 0,413

1

INFRASTRUKTUR 0,168 4 PASAR 0,234 2 MANAJEMEN 0,183 3 PERMASALAHAN ASPEK SDI Lemahnya pemahaman konsep/prinsip syariah 0,372 2 SDI belum profesional 0,386 1 Keterbatasan SDI yang berkualitas 0,241 3 PERMASALAHAN ASPEK INFRASTRUKTUR IT kurang memadai 0,457 1 Produk kurang inovatif 0,283 2 Koordinasi antar lembaga microfinance syariah masih lemah 0,258

3

PERMASALAHAN ASPEK PASAR Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga microfinance syariah 0,493

1

Rendahnya tingkat kepercayaan nasabah 0,242 3 Persaingan antar lembaga microfinance syariah 0,263 2 PERMASALAHAN ASPEK MANAJEMEN Manajerial lembaga microfinance syariah masih lemah

0,390 1

Manajemen Funding belum optimal 0,370 2 Pelayanan kurang maksimal 0,238 3 ASPEK (solusi) SDI 0,396 1 INFRASTRUKTUR 0,250 2 PASAR 0,183 3 MANAJEMEN 0,169 4 SOLUSI ASPEK SDI Training intensif untuk SDI dan penggerak microfinance syariah; 0,466

1

Seleksi komprehensif atas SDI microfinance syariah; 0,307 2 Perekrutan dengan prestasi sejak kuliah

0,226 3

SOLUSI ASPEK INFRASTRUKTUR Melakukan upgrading system/jaringan 0,443 1 Menciptakan produk dan layanan yang inovatif 0,294 2 Meningkatkan kerjasama melalui asosiasi 0,262 3

STRATEGI Membuat aturan yang memperkuat posisi dan keberadaan lembaga microfinance syariah 0.289

2

Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) 0,295

1

Memperkuat institusi/asosiasi lembaga microfinance syariah 0,203

4

Modal Sosial 0,211 3


D a r w a n t o

NR = Nilai rata-rataSumber: data diolah, 2014

Temuan penelitian ini berdasar perhitungan ANP berbasishasil wawancara mendalam dan pengisian kuesioner meliputiprioritas permasalahan, prioritas solusi dan prioritas strategi.Penjelasan lebih rinci dari temuan diatas adalah:

1. Prioritas Permasalahan

Permasalahan utama dalam peningkatan kelembagaan dalamlembaga microfinance syariah terdiri dari masalah pada aspekSDI, nnfrastruktur, pasar dan manajemen. Hasil ANP menunjukanprioritas permasalahan yaitu permasalahan aspek SDI.

Gambar 2. Prioritas Aspek PermasalahanSumber: data diolah, 2014

Adapun prioritas permasalahan tiap sub dari masing masing aspekyaitu pada aspek SDI yang menjadi prioritas masalah yaitu SDIbelum profesional. Selanjutnya apek infrastruktur yang menjadiprioritas utama yaitu IT yang kurang memadai. Kemudian aspekpasar yang menjadi prioritas utama yaitu masyarakat kurangpaham tentang lembaga microfinance syariah. Sedangkan aspekmanajemen yang menjadi prioritas utama yaitu manajemenlembaga microfinance syariah yang masih lemah.

519Vol. 8, No. 2, Desember 2014: 501-522


2. Prioritas Solusi

Gambar 3. Prioritas Aspek SolusiSumber: data diolah, 2014

Ada beberapa solusi dalam peningkatan kelembagaan dalamlembaga microfinance syariah terdiri dari solusi pada aspek SDI,Infrastruktur, pasar dan manajemen. Hasil ANP menunjukanprioritas solusi yaitu aspek SDI yang sejalan juga denganpermasalahan dalam peningkatan kelembagaan dalam lembagamicrofinance syariah.

Adapun prioritas solusi tiap sub dari masing-masing aspek yaitupada aspek SDI yang menjadi prioritas solusi yaitu training SDI.Untuk aspek infrastruktur yang menjadi prioritas utama yaituupgrading system/jaringan. Kemudian aspek pasar yang menjadiprioritas utama yaitu edukasi masyarakat. Sedangkan aspekmanajemen yang menjadi prioritas utama yaitu peningkatankapasitas manajemen.


D a r w a n t o

3. Pioritas Strategi

Gambar 4. Prioritas Strategi

Sumber: data diolah, 2014

Hasil penelitian ANP merumuskan beberapa strategi alternatifdalam penguatan kelembagaan dalam lembaga microfinancesyariah antara lain yaitu membuat aturan yang memperkuat posisidan keberadaan lembaga microfinance syariah, optimalisasi peranDewan Pengawas Syariah (DPS), memperkuat institusi/asosiasilembaga microfinance syariah, modal sosial. Hasil ANP menunjukanstrategi yang menjadi prioritas utama yaitu strategi optimalisasi peranDewan Pengawas Syariah (DPS) melalui peningkatan pengawasanterhadap lembaga microfinance syariah serta lebih intens dalammemberikan masukan dan saran kepada direksi atau penguruslembaga microfinance syariah .

Kesimpulan

Studi ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain sebagaiberikut: 1) Ada beberapa aspek yang dijadikan dasar dalampenguatan lembaga microfinance syariah yang terdiri dari 4 aspekyaitu; aspek SDI, aspek Infrastruktur, aspek pasar, dan aspekmanajemen serta masing-masing aspek mempunyai beberapaspesifik permasalahan dan solusinya. 2) Prioritas utama yangmenjadi permasalahan dalam penguatan lembaga microfinancesyariah konsisten dengan prioritas solusi yaitu aspek SDI. 3) Strategi

521Vol. 8, No. 2, Desember 2014: 501-522


kelembagaan dalam penguatan microfinance syariah menempatkanoptimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai prioritas.Strategi ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasanterhadap lembaga microfinance syariah serta lebih intens dalammemberikan masukan dan saran kepada direksi atau penguruslembaga microfinance syariah.

Daftar Pustaka

Aam S. R. dan Muh. Jakarsih 2012. Aplikasi Metode Analytic NetworkProcess (ANP) untuk mengurangi Problem PengembanganBaitul Maal Wat-Tamwill (BMT) di Indonesia. Diakses dari:www.aamslametrusydiana.blogspot.com. Pada tanggal 24 juni2014 pukul 19.52 WIB

Arsyad, Lincolin, 2005. An Assessment Of Performance AndSustainability Of Microfinance Institutions: A Case Study ofVillage Credit Institutions in Gianyar, Bali, Indonesia,Unpublished PhD Thesis, Adelaide, Australia: FlindersUniversity

Ascarya. 2010. Determinan dan Persistensi Margin PerbankanKonvensional dan Syariah di Indonesia. working paper seriesNo.WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi KebanksentralanBank Indonesia.

Chotim, E.E, dan Handayani, A.D. 2001. Lembaga Keuangan MikroDalam Sejarah, Jurnal Analisis Sosial, Volume 6 Nomor 13.

Erani Yustika, Ahmad. 2006. Ekonomi Kelembagaan, definisi, teoridan strategi. Malang. Bayu media

Furubotn, EG dan Ritcher, R. 2000. Institutions and EconomicsTheory. Michigan: University of Michigan Press

North, Douglass C. 1990. Institutions, Institutional Change andEconomic Performance. Cambridge: University of CambridgePress

Saaty, T. & Vargas, L. 1993. 2001. Decision Making with Dependenceand Feedback: The Analytic Network Process, RWSPublication, Pittsburgh

Sudarsono, Heri. 2008. Bank Dan Lembaga Keuangan SyariahDeskripsi Dan Ilustrasi. Ekonisia: Yogyakarta.


D a r w a n t o

Tsalistia, Aulie. 2010. “Kajian Program Misykat (Microfinance SyariahBerbasis Masyarakat) sebagai Alternatif Pilihan ProgramPemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus pada DompetPeduli Umat Daarut Tauhid Bogor)”. Jurnal Manajemen IKM.Vol 5 No 1. pp 12-21.

Wardoyo. dan Hendro Prabowo. 2003. “Kinerja Lembaga KeuanganMikro bagi Upaya Penguatan Usaha Mikro, Kecil danMenengah Di Wilayah Jabotabek”. pp 1-7.

Wijono, Wirjo Wiloejo. 2005. Pemberdayaan Lembaga KeuanganMikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional :Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. JurnalEkonomi Bisnis. Vol. 3, No. 3. Jakarta.

Yuli, Sri Budi Cantika. 2008. “Lembaga Keuangan Mikro Syariahsebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat”. Jurnal AplikasiManajemen. Vol 6, No 2. pp 12-22.

http://www.puskopsyahbmtjateng.com/ diakses tanggal 2 Mei 2014pukul 21:15

STRATEGI PENGUATAN MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS …

Documents

Transcript of STRATEGI PENGUATAN MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS …