Strategi Pengembangan lingkungan
description
Transcript of Strategi Pengembangan lingkungan
Strategi umum Pengembangan Lingkungan
Drs. Soendjojo Dirdjosoemarto, M.PdIr. H. Taufik Kamil, MM
Deviyani, S.Si, M.T
Latar belakang• Konferensi stockholm 1972• April 1987, World Commission on Environment and Development
menyelesaikan tugasnya menyusun konsep pembangunan berkelanjutan• Dunia yang saat itu sedang dirundung kemelut lingkungan menyambut
konsep baru ini dengan penuh harapan.
35 juta orang menderita Kekeringan di Afrika, juga di beberapa bagian di India
Tumpahan bahan kimkia di sungai Rhine
Kebocoran nuklir di Cernobyl
Kebocoran gas beracun di Bhopal India
Pembangunan Berkelanjutan (sustanaibility Development)
• pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengurangi potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia masa men datang (Our Common Future).
• Perlu sebuah upaya pengembangan lingkungan
Strategi pengembangan lingkungan
• Global• Nasional (Indonesia)
– inti pokok yaitu bagaimana mempertahankan lingkungan agar dapat dimamfaatkan didayagunakan untuk kelangsungan saat ini dan seterusnya.
– Landasan dari strategi pengembangan lingkungan ini adalah pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yang berbunyi “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat “.
Tujuan pengembangan lingkungan1. Membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungan
1. Antara manusia dan masyarakat2. Antara manusia dan lingkungan3. Antara manusia dengan tuhan penciptanya
2. Melestarikan sumber-sumber alam agar bisa dimamfaatkan terus-menerus oleh generasi demi
3. Mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga menaikan kualitas mutu hidup indonesia
4. Membimbing manusia dari proses perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan karena manusia kurang informasi dan kurang pengetahuan,manusia merusak lingkungan karena manusia menjadi sasaran pembangunan perlu diusahakan agar sekaligus manusia menjadi pembina lingkungan
Strategi tingkat Global:Agenda 21 Global
• Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Konferensi tersebut merupakan konferensi PBB tentang lingkungan dan Pembangunan (The United Nations Conference on Environment and Development = UNCED)
• Konferensi tersebut dihadiri oleh 179 negara badan-badan PBB, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, merupakan tonggak sejarah untuk menyatukan pendapat para peserta.
• menegaskan dan secara jelas dinyatakan bahwa antara pembangunan lingkungan, ekonomi, serta sosial harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan.
• Konferensi menyadari bahwa komitmen dan kerja sama dunia menjadi sangat penting untuk mewujudkan keberlanjutan perekonomian dan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
Agenda 21 Global• Terdiri dari 300 halaman dan 40 bab• Section I: Social and Economic Dimensions
This section is directed toward combating poverty, especially developing countries, changing consumption patterns, promoting health, achieving a more sustainable population, and sustainable settlement in decision making
• Section II: Conservation and Management of Resources for DevelopmentIncludes atmospheric protection, combating deforestation, protecting fragile environments, conservation of biological diversity, control of pollution and the management of biotechnology, and radioactivewashes.
• Section III: Strengthening the Role of Major GroupsIncludes the roles of children and youth,woman, NGOs, local authorized, business and workers and strengthening the role of indigenous peoples their communities, and farmers
• Section IV: Means of ImplementationImplementation includes science, technology transfer, education,
international institutions and financial mechanisms.
• Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan yang menekankan keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan.
• Pernyataan tentang prinsip-prinsip kehutanan yang memberikan landasan kesadaran bahwa hutan merupakan sumber daya penting bagi pembangunan ekonomi, penyerapan CO2 dan untuk perlindungan keanekaragman hayati dan pengelolaan DAS.
• Konvensi tentang perubahan iklim: peerjanjian ini ditujukan untuk menurunkan emisi CO2, CH4 dan GRK lainnya.
• Konvensi tentang keanekaragaman hayati ditujukan untuk mencegah kerusakan keanekaragaman hayati serta untuk memperkenalkan dasar-dasar pelaksanaan kerja sama penelitian, informasi, kegunaan dan teknologi untuk sumber daya genetik.
• B. Penyusunan Agenda 21 Indonesia• Berdasarkan Agenda 21 Global Indonesia menyusun dokumen Agenda 21
Indonesia yang merupakan strategi nasional menuju pembangunan berkelanjutan.
• Tujuan Agenda 21 Indonesia adalah:
• •Untuk mengintegrasikan pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan ke dalam satu paket kebijakan dalam melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
• •Memberikan serangkaian pandangan dan inspirasi yang dimasukkan dalam proses perencanaan dan program pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang
• •Memberikan seperangkat saran dan rekomendasi bagi penyusunan strategi pembangunan dan penyusunan GBHN.
Strategi tingkat Indonesia
Tepat 10 tahun koneferesni Lingkungan tingkat Dunia UNCHE produk Undang-Undang
UU no 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup
(UKPPLH)
undang-undang pokok yang merupakan dasar-dasar peraturan pelaksanaan bagi semua sektor yang menyangkut lingkungan
hidup.Undang-undang ini berfungsi sebagai ketentuan payung bagi peraturan lingkungan yang sudah ada maupun pengaturan lebih
lanjud bagi lingkungan hidup.
Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kependudukan
Tindak Lanjut
-Pertemuan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran (Menteri Negara PAN, 1971)
-Seminar pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunannasional (UNPAD, 1972)
Menjelang Konferensi Stockholm (5 Juni 1972)
Perumusan program pembangunan lingkungan hidupdalam GBHN (1993 –sekarang) antara lain pendidikan PKLH secara formal, informal dan non formal
Terbentuknya Menteri Negara Pengawasan Pembangunandan Lingkungan Hidup (PPLH) pada kabinet Pembangunan III
Terbentuknya Menteri Negara Pengawasan Pembangunan danLingkungan Hidup (PPLH) pada kabinet Pembangunan III
Terbentuknya Menteri KLH (Kabinet Pembangunan IV-VI) sampai sekarangterbentuknya Menteri Negara Lingkungan Hidup
kabinetPembangunan VII dituangkan dalam Agenda 21 Indonesia.
Masalah Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Indonesia
a. Perkembangan penduduk dan masyarakat– Pertumbuhan penduduk cepat dan masyarakat penduduk banyak
– Sebagian besar penduduk (68%) usia muda– Jumlah pencari kerja banyak (50-60 juta) persebaran
penduduk tidak merata– 80% penduduk hidup dari pertanian sederhana sampai
pendapatan rendah– Kesehatan dan gizi balita rendah rentanpenyakit
b. Perkembangan teknologi dan kebudayaan– Sebagai negara berkembang: kurang modal + kurang teknologi yang
serasi– Terpengaruh negara maju (padat modal, sedikit tenaga
kerja)
1. JUMLAH PENDUDUK BESAR
1.266,80
998,1
276,2 237
1.480,401.330,40
325,6 270,8
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.600,00
China India USA Indonesia
1999
2025
Empat negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia:
2010
Tren
LPP 1971-
19801980-1990
1990-2000
2000-2010
2010-2020
2020-2025
Est. LPP
2.32 1.98 1.47 1.14 1.10 0.98
LPP Real
2.32 1.97 1.45 1.49 N.aN N.aN
0.25
0.75
1.25
1.75
2.252.32
1.98
1.47
1.27 1.100.98
2.32
1.97
1.45 1.49
Est. LPP
LPP Real
1.27
KUANTITAS PENDUDUK INDONESIA
-Proyeksi Penduduk Bkl Sensus 2000 = 1.784.500-Jlh Penduduk Bkl (10 %) Sensus 2011 = 1.713.393
Kelahiran = 71.107-LPP Bengkulu = 1,64 % = 28.009,64
KEPADATAN PENDUDUK
Maluku dan Papua2,6%
Bali dan Nusa Tenggara
5,5%
Jawa 57,49%
21,31%Sumatera
5,8%Kalimantan
7,31%Sulawesi
Persentase Kepadatan Penduduk Indonesia menurut Pulau, 2010
14
1930 1961 1971 1980 1990 2000 2010
14% 16% 18% 19% 20% 20% 21%
69% 65% 64% 62% 60% 60% 58%4% 4% 4% 5% 5% 5% 6%
7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%
7% 7% 7% 8% 7% 7% 8%
Sumatera Jawa & Madura KalimantanSulawesi Lainnya
Konsentrasi penduduk tetap di Jawa, walaupun persentasenya menurun tetapi sangat lamban
PERSEBARAN PENDUDUK
15
KUALITAS PENDUDUK INDONESIA/BKL
1. MMR : 228/100.000 kelahiran hidup/Bkl 157,492. IMR : 34 per 1.000 kelahiran hidup/Bkl 463. 60% penduduk hanya tamat SD atau lebih rendah 4. HDI peringkat ke 108 dari 188 Negara (thn 2009) dan
urutan ke 6 dari 10 Negara ASEAN5. Angka Harapan Hidup Indonesia: 68/72 Tahun/Bkl
68,8/726. Angka kemiskinan: 31,02 juta jiwa (13,3% dari total
penduduk Indonesia) *BPS 2010/Bkl 18,3 %
7. Indikator kesejahteraan sosial lainnya • Indeks Pembangunan Gender: 66,38 % (thn
2008)• Indeks Pemberdayaan Gender: 62,27% (thn
2008)8. Angka pengangguran: 7,14% dari angkatan kerja
116,5 juta (BPS, Agustus 2010)
16
STRATEGI PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP
Kebijakan Pengembangan
lingkungan
Kebijakan kependudukan
Kebijakan pengelolaan
lingkungan hidup•Jumlah penduduk •Kualitas penduduk • ↑pendidikan, kesehatan, kesejahteraan •Pemukiman penduduk(perkotaan/pedesaan)•Peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup :-monolitik-integartif
- Pengelolaan pertanian•Pertambangan dan industri•Pendayagunaan kekayaan laut •Kegiatan penunjang (ilmu, teknologi, peraturan, sanksi)
Cakupan Agenda 21 IndonesiaBagian I : Pelayanan Masyarakat, meliputi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan
lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas masyarakat
•pengentasan kemiskinan•perubahan pola konsumsi•dinamika kependudukan•pengelolaan dan peningkatan kesehatan•pengembangan perumahan dan pemukiman•sistem perdagangan global dan lingkungan terpadu
Bagian II : Pengelolaan Limbah, berisi strategi perlindungan global yang ditimbulkan oleh limbah global dan nasional, meliputi :
•perlindungan atmosfer•pengelolaan bahan kimia beracun•pengelolaan limbah B3•pengelolaan limbah radioaktif•pengelolaan limbah padat dan cair
Bagian III : Pengelolaan Sumber Daya Lahan, mencakup pengelolaan sumber daya lahan, hutan, pertanian, dan air secara
berkelanjutan
Bagian IV : Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menguraikan strategi untuk melestarikan keanekaragaman hayati, bioteknologi dan sumber daya pesisir dan laut
•penatagunaan sumber daya tanah•pengelolaan hutan•pengembangan pertanian dan pedesaan•Pengelolaan sumber daya air
•konservasi keanekaragaman hayati•pengembangan bioteknologi •pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan
AMDAL
• AMDAL diperkenalkan pertama kali th 1969 oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27/1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup:
• (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
• Hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosialbudaya,dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencanausaha dan/atau kegiatan.
Tujuan
• Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemar an sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup.
• Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di Indonesia diberlakukan berdasar PP 51 tahun 1993 (sebelumnya PP 29 tahun 1986) sebagai realisasi pelaksanaan UU no. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang saat ini telah direvisi menjadi UU no. 23 tahun 1997. AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkun gan dan menjamin upaya-upaya konservasi.
Indikator dampak
• Besarnya jumlah manusia yang terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
• Luas wilayah penyebaran dampak• Intensitas dan lamanya dampak• Banyaknya komponen lingkungan hidup lain
yang akan terkena dampak• Sifat kumulatif dampak
Proses AMDAL
pelingkupan
Kerangka acuan ANDAL
ANDAL
RKL
RPL
Jenis – jenis AmdalAmdal Proyek
Amdal yang berlaku bagi suatu kegiatan yang berada dalam satu kegiatan sektoral.
Amdal Terpadu
Amdal kawasan
Amdal Regional
Amdal yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam proses perencanaan, pengelolaan dan proses produksi, serta berada dalam satu ekosistem dan melibatkan kewengangan lebih dari satu instansi
Kelemahan AMDAL Indonesia
1. AMDAL belum terintegrasi dalam mekanisme perizinan
2. Proses partisipasi masyarakat belum optimal
3. Terdapat kelemahan dalam studi AMDAL, tidak ada jaminan UPL dan UPK akan dilakukan
4. Masih lemahnya metode penyusunan AMDAl
Hambatan :1. Tidak memadainya aturan
hukum dan lingkungan2. Kekuatan institusi3. Pelatihan ilmiah dan
profesionalisme4. Ketersediaan data
Beberapa kondisi AMDAL di Indonesia
• 575 perusahaan di Batam dari 719 perusahaan tidak mengantongi dokumen AMDAL
• Hanya 54 perusahaan yang mengahsilkan limbah B3 dari 525 perusahaan mengelola limbah dengan baik
• Mc. Dermot salah satu perusahaan penghasil limbah B3 yang tidak memiliki pengolahan limbah B3 (Kompas 18 Maret 2003 dari
Kondisi eksisting
• Time telah mengeluarkan edisi khususnya (Apri l-Mei 2000) tentang lingkungan hidup. Salah satu artikelnya yang berjudul " Condition Critical”antara lain 50% lahan basah (wetland) sudah musnah, 58% terumbu karang dalam keadaan terancam, 80% grassland terancam penurunan kualitas, 20% lahan terancam menjadi padang pasir dan penyediaan air tanah makin menipis dimana -mana
Pendidikan Lingkungan Hidup
• Sebuah upaya kebijakan lingkungan dalam pelibatan peran serta masyrakat untuk aktif menjaga lingkungan
• Pendidikan lingkungan salah satu faktor penting dalam meraih keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup, juga menjadi sarana yang sangat penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang dapat melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan.
• pendidikan lingkungan hadir sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian akan lingkungan.
• Pendidikan lingkungan tidak akan merubah situasi dan kondisi yang telah rusak menjadi baik dalam waktu sekejap, melainkan membutuhkan waktu, proses dan sumber daya.
Prinsip-prinsip Pendidikan Lingkungan Hidup
• Mempertimbangkan lingkungan sebagai suatu totalitas — alami dan buatan, bersifat teknologi dan sosial (ekonomi, politik, kultural, historis, moral, estetika);
• Merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus dan sepanjang hidup, dimulai pada jaman pra sekolah, dan berlanjut ke tahap pendidikan formal maupun non formal;
• Mempunyai pendekatan yang sifatnya interdisipliner, dengan menarik/mengambil isi atau ciri spesifik dari masing-masing disiplin ilmu sehingga memungkinkan suatu pendekatan yang holistik dan perspektif yang seimbang.
• Meneliti (examine) issue lingkungan yang utama dari sudut pandang lokal, nasional, regional dan internasional, sehingga siswa dapat menerima insight mengenai kondisi lingkungan di wilayah geografis yang lain;
• Memberi tekanan pada situasi lingkungan saat ini dan situasi lingkungan yang potensial, dengan memasukkan pertimbangan perspektif historisnya;
Prinsip (2)• Mempromosikan nilai dan pentingnya kerjasama lokal, nasional dan
internasional untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah lingkungan;
• Secara eksplisit mempertimbangkan/memperhitungkan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan dan pertumbuhan;
• Memampukan peserta didik untuk mempunyai peran dalam merencanakan pengalaman belajar mereka, dan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan dan menerima konsekuensi dari keputusan tersebut;
• Menghubungkan (relate) kepekaan kepada lingkungan, pengetahuan, ketrampilan untuk memecahkan masalah dan klarifikasi nilai pada setiap tahap umur, tetapi bagi umur muda (tahun-tahun pertama) diberikan tekanan yang khusus terhadap kepekaan lingkungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup;
Prinsip (3)
• Membantu peserta didik untuk menemukan (discover) gejala-gejala dan penyebab dari masalah lingkungan;
• Memberi tekanan mengenai kompleksitas masalah lingkungan, sehingga diperlukan kemampuan untuk berfikir secara kritis dengan ketrampilan untuk memecahkan masalah.
• Memanfaatkan beraneka ragam situasi pembelajaran (learning environment) dan berbagai pendekatan dalam pembelajaran mengenai dan dari lingkungan dengan tekanan yang kuat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis dan memberikan pengalaman secara langsung (first – hand experience).