STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAHAP PRAPENUNTUTAN …

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR TAHAP PRAPENUNTUTAN

KHUSUSPenanganan Perkara Tindak

Pidana Perusakan Hutan

FilosofiHubungan Manusia dengan Bumi

3

“How can you buy or sell the sky, the warmth of this land;

the idea is strange to us. If you do not own freshness of

the air and the sparkle of the water, how can you buy

them? This we know, the earth does not belong to a man;

man belongs to the earth. This we know, all thing are

connected like the blood which unites one family. All

things are connected. Whatever befalls the earth befalls

the sons of the earth. Man did not weave the web of life;

he (sic) is merely a strand in it. Whatever he does to the

web he does to himself.”Chief Seattle, as quoted by Justice RA Khan “Legal Framework for the Protection of Environment in Pakistan”

Pakistan Country Statement to te Regional Symposium on the role of the Judiciary in Promoting the Rule of Law in

the Area of Sustainable Development, July 1997 dalam P. Stein & S. Mahony “Incorporating Sustainability Principles

in Legislation” in P. Leadbeter, N Gunningham & B Broer (eds) Environmental Outlook No. 3: Law and Policy,

Federation Press 1999,.

Terjemahan:

“Bagaimana anda bisa membeli atau menjual langit, kehangatan dari tanah ini. Ide itu sangatmengherankan. Jika kamu bukanlah pemilik dari kesegaran udara dan kilauan air, bagaimana anda bisa

membelinya? ......... Apa yang kami tahu, Bumi bukanlah milik manusia yang dapat diperjualbelikan, manusialah yang

merupakan bagian dari bumi dan menjadi kesatuan seperti hubungan darah dalam keluarga, dan apapun yang menimpa pada bumi, juga akan menimpa manusia. Manusia tidak menenun jaring

kehidupan, dia hanyalah seutas benang di dalamnya. Apapun yang manusia lakukan untuk jaringankehidupan saat itu hal yang sama dia lakukan pada dirinya sendiri. Saat dia merusaknya, dia telah

merusak dirinya sendiri”.

5

Konsep “Penuntut Umum Melengkapi Berkas Perkara”

Semangat Penegakan Hukum

Terpadu menghilangkan

kompartemen kewenangan

Penyidik dan Penuntut Umum

Semangat Percepatan Penyelesaian

Penyidikan

Pasal 39 huruf

b UU Nomor 18

Tahun 2013

Tentang

Pencegahan

dan

Pemberantasan

Perusakan

Hutan

Untuk Mempercepat Penyelesaian Perkara Perusakan Hutan:

“Dalam Hal Hasil Penyidikan Belum Lengkap”, Penuntut Umum

Wajib Melakukan Penyidikan Paling Lama 20 (Dua Puluh) Hari

Dan Dapat Diperpanjang Paling Lama 30 (Tiga Puluh) Hari

Penuntut Umum Wajib Melimpahkan Perkara Ke Pengadilan

Paling Lama 25 (Dua Puluh Lima) Hari Terhitung Sejak Selesai

Penyidikan;

SALAH SATU KEKHUSUSAN DALAM SOP PIDUM TAHAP PRAPENUNTUTAN

STANDAR

OPERASIONAL

PROSEDUR

PENANGANAN

PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN

HUTAN

○ SOP PENELITIAN BP

TIPID PERUSAKAN HUTAN;

○ SOP PENYIDIKAN

MELENGKAPI BP TIPID PERUSAKAN HUTAN;

○ SOP PENGHENTIAN PENYIDIKAN MELENGKAPI BP TIPID

PERUSAKAN HUTAN

7

1.SOP Pratut

PENELITIAN Berkas Perkara Tindak

Pidana Perusakan Hutan

Siapa PelaksanaSOP di Kejati?

○ Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)

○ Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum)

○ Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara,

Ketertiban Umum dan Tidak Pidana Umum Lainnya

○ Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU)○ Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan

(Kasubag PK)

○ Jaksa Penuntut Umum (JPU Pratut)

9

Siapa PelaksanaSOP di Kejari?

○ Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)

○ Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum)

○ Kepala Subseksi Pra Penuntutan (Kasubsi Pratut)

○ Kepala Urusan Tata Usaha dan

Perpustakaan/Kepala Urusan Tata Usaha dan

Kepegawaian (Kaur TU)

○ Jaksa Penuntut Umum (JPU Pratut)

10

“Jika SOP ini tidak terlaksana,

makatidak dapat ditemukan syarat untuk melakukan

penyidikan tindak pidana Perusakan Hutandalam melengkapi berkas perkara

11

“○ Tahapan Prosedur di tingkat

Kejaksaan Negeri

12

Meneliti Berkas Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan 1

KAUR TU MENERIMA 2 (DUA)

RANGKAP BERKAS PERKARA (BP)

DARI KASUBSI/KASI DENGAN

BUKU EKSPEDISI SEBAGAI TANDA

TERIMA

MENCATAT PADA RP-14,

MENELITI BP BAIK

FORMIL MAUPUN

MATERIIL DITUANGKAN

KE DALAM CHECKLIST (SOP FORM-05) UNTUK

MENENTUKAN :

A. HASIL PENYIDIKAN

LENGKAP ATAU;

B. HASIL

PENYIDIKAN

BELUM

LENGKAP ATAU;

C.

MENGUSULKAN

PENYIDIKAN

MELENGKAPI BP

MEMBUAT P-24

MENYERAHKAN PADA

KASUBSI/KASI DENGAN BUKU

EKSPEDISI SEBAGAI TANDA

TERIMA

DALAM WAKTU

PENELITIAN BP PALING

LAMA 7 (TUJUH) HARI JPU

PRATUT HARUS

MENENTUKAN SIKAP. LALU MENYERAHKAN PADA KASI

PIDUM/ASPIDUM

A. HASIL PENYIDIKAN LENGKAP;

B. HASIL PENYIDIKAN BELUM LENGKAP; ATAU

C. MENGUSULKAN PENYIDIKAN MELENGKAPI BP,

APABILA MEMENUHI SYARAT :

• ADA DUGAAN TIDAK PIDANA;

• ADA 1 (SATU) ALAT BUKTI BAIK TERHADAP

PERBUATAN PIDANA MAUPUN TERHADAPPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA;

• SUDAH ADA PEMERIKSAAN TERSANGKA

KASI PIDUM/ASPIDUM MEMBERI

SARAN BERIKUT PARAF DAN

TANGGAL PADA P-24 DAN

CHECKLIST KEMUDIAN

MENYERAHKAN KEPADA KAUR/KABAG TU DENGAN BUKU


TERIMA

KAUR/KABAG TU

MENYERTAKAN KARTU

PENERUS DISPOSISI (KPD)

PADA P-24

MENYERAHKAN KEPADA KAJATI

Meneliti Berkas Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan 2

MEMBERI PETUNJUK SETUJU

SEHINGGA PERLU PENYERAHAN

TSK DAN BB BERIKUT PARAF DAN

TANGGAL PADA KPD, P-24 DAN

CHECKLISTMENYERAHKAN KEPADA

KAUR/KABAG TU

KAUR/KABAG TU

MENYERAHKAN KEPADA

KASI PIDUM/ASPIDUM

DENGAN BUKU

EKSPEDISI SEBAGAI TANDA TERIMA:

KASI PIDUM/ASPIDUM

MEMBERI DISPOSISI

BERIKUT PARAF DAN

TANGGAL PADA

KASUBSI/KASI AGAR MEMBUAT SURAT

PENYERAHAN TSK &

BB KEMUDIAN

MENYERAHKAN

KEPADA KASUBSI/KASI

KASUBSI/KASI MEMBUAT KONSEP

SURAT PENYERAHAN TSK & BB

(SOP FORM-07), KEMUDIAN

MENYERAHKAN KEPADA KASI

PIDUM/ASPIDUM

KASI PIDUM/ASPIDUM

MENGOREKSI DAN MEMBERI

PARAF PADA KONSEP SURAT

KEMUDIAN

MENYERAHKAN KEPADA KAUR/KABAG TU DENGAN

BUKU EKSPEDISI SEBAGAI

TANDA TERIMA

KAUR/KABAG TU

MENYERAHKAN

KONSEP SURAT

PENYERAHAN TSK

& BB SERTA P-24 KEPADA KAJARI/

KAJATI

KAJARI/KAJATI MENGOREKSI

DAN MENANDATANGANI

KONSEP SURAT, KEMUDIAN

MENYERAHKAN PADA

KAUR/KABAG TU, LALU MENYERAHKAN SURAT PADA

KAUR TU/KASUBAG PK

KAUR TU/KASUBAG PK MEMBERI

NOMOR DAN TANGGAL PADA

SURAT PENYERAHAN TSK & BB,

SESUAI NOMOR REGISTRASI PADA

AGENDA SURAT KELUAR, STEMPEL DAN DIARSIP

MEMILAH TEMBUSAN SURAT DAN

MENDISTRIBUSIKAN DENGAN

BUKU EKSPEDISI

MENYERAHKAN KEPADA KASUBSI/KASI DENGAN BUKU


TERIMA

KASUBSI/KASI

MENGGANDAKAN SOP

FORM-07 DAN P-24

SEBAGAI ARSIP

MENYERAHKAN SOP FORM-07 KEPADA STAF

SIMKARI UNTUK DIINPUT

DAN BP DISERTAKAN

SOP FORM-07, P-24 DAN

SOP FORM-05 KEPADA JPU P-16 DENGAN BUKU

EKSPEDISI SEBAGAI

TANDA TERIMA

Sebelummenyatakan

“setuju/tidak” dalam memberikan

“petunjuk” padaKPD, P-24 dan

Check List, Kajarimemiliki 3 (tiga)

opsi petunjuk yaitu :

1

SETUJU

DILAKUKAN

PENYIDIKAN

MELENGKAP

I BP

2

DILAKUKAN

EKSPOSE

TERLEBIH

DAHULU

DENGAN ATAU TANPA

PENYIDIK.

3

DALAM HAL

KAJARI TIDAK

SETUJU, AGAR

JPU PRATUT

MENGEMBALIK

AN BP DENGAN

MEMBUAT

P-18/19

15

2.SOP PratutPENYIDIKAN

Tindak Pidana PerusakanHutan

“Jika SOP ini tidak terlaksana, maka:

○ Jika SOP ini tidak dilaksanakan pengumpulan alat bukti secaraoptimal tidak dapat dilakukan;

○ Penyidikan dilaksanakan atas usul JPU P-16, apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan setelah mendapat persetujuan Kepala

Kejaksaan Negeri;○ Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan alat

bukti sehingga ada penilaian bahwa sudah terdapat fakta yang dapat meyakinkan Hakim

17

“Ketentuan Lain Terkait yang penting diperhatikan:

○ Mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor18/PUU-XII/2012 tanggal 21 Januari 2015, dalam rangka penegakan hukumtindak pidana lingkungan hidup termasuk tindak pidana lain yang bersumber

dari pelanggaran Undang-Undang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, PU berkoordinasi secara terpadu dengan memberikan

asistensi dan konsultasi konstruksi penerapan hukum sejauh mungkin terhadap PPNS untuk mengoptimalkan kekhususan dalam bidang dan kewenangannya, di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

18

“○ Tahapan Prosedur di tingkat

Kejaksaan Negeri

19

Siapa PelaksanaSOP di Kejati?

○ Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)

○ Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum)

○ Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara,

Ketertiban Umum dan Tidak Pidana Umum Lainnya

(Kasi KAMNEGTIBUM-TPUL)

○ Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU)

○ Kepala Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan

(Kasubag PK)

○ Penuntut Umum yang Melakukan Penyidikan (PU-Dik)

20

Siapa yang melaksanakanSOP ini di Kejari?

○ Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)

○ Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum)

○ Kepala Subseksi Pra Penuntutan (Kasubsi Pratut)

○ Kepala Urusan Tata Usaha dan

Perpustakaan/Kepala Urusan Tata Usaha dan

Kepegawaian (Kaur TU)

○ Penuntut Umum Yang Melakukan Penyidikan

(PU-Dik)

21

Menyidik Berkas Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan 1

KAUR/KABAG TU MENERIMA

SURAT PENGANTAR

PENYERAHAN TERSANGKA

DAN BARANG BUKTI UNTUK

DILAKUKAN PENYIDIKAN MELENGKAPI BERKAS

PERKARA (BP) DARI

PENYIDIK

MENCATAT SURAT PENGANTAR

PENYERAHAN TERSANGKA DAN

BARANG BUKTI DALAM AGENDA

SURAT MASUK

MENYERTAKAN KARTU PENERUS DISPOSISI (KPD) DAN

MENYERAHKAN KEPADA KAJARI

KAJARI/KAJATI

MEMBERIKAN

DISPOSISI BERIKUT

PARAF DAN TANGGAL

PADA KASI PIDUM/ASPIDUM

UNTUK MEMBUAT

SURAT PERINTAH

PENYIDIKAN (SOP

PRIN-01)MENYERAHKAN

KEPADA

KAUR/KASUBAG PK

KAUR/KASUBAG PK

MELENGKAPI AGENDA

SURAT MASUK SESUAI

DISPOSISI KAJARI/KAJATI

MENYERAHKAN KEPADA KASI PIDUM/ASPIDUM

DENGAN BUKU EKSPEDISI

SEBAGAI TANDA TERIMA

KASI PIDUM/ASPIDUM

MEMBERIKAN DISPOSISI

BERIKUT PARAF DAN

TANGGAL KEPADA

KASUBSI PRATUT/KASIUNTUK

MELENGKAPI KOLOM “KETERANGAN” PADA REGISTER

PENERIMAAN BP TAHAP I (RP-7)

MELENGKAPI KOLOM “NO.REG.RP-7”

KOLOM “HARI & TGL P-24” PADA REGISTER

PENYIDIKAN MELENGKAPI BERKAS PERKARA TINDAK

PIDANA PERUSAKAN HUTAN (SOP REG-01)

MEMBUAT SOP PRIN-01

MENYERAHKAN KEPADA KASUBSI PRATUT

KASUBSI PRATUT/KASI MELENGKAPI KOLOM

“KETERANGAN” PADA RP-7 YAITU TANGGAL

PENERIMAAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

UNTUK DILAKUKAN PENYIDIKAN MELENGKAPI BP

MELENGKAPI KOLOM “NO.REG.RP-7” DAN KOLOM “HARI & TGL P-24” PADA SOP REG-01

MEMBUAT KONSEP SOP PRIN-01

MENYERAHKAN PADA KASI PIDUM

KASI PIDUM/ASPIDUM

MENGOREKSI DAN MEMBERI

PARAF PADA KONSEP SOP

PRIN-01

MENYERAHKAN KEPADA KAUR/KABAG TU DENGAN

BUKU EKSPEDISI SEBAGAI

TANDA TERIMA


KAUR/KABAG TU MENYERAHKAN

KEPADA KAJARI

KAJARI MENGOREKSI

DAN MENANDATANGANI

KONSEP SOP PRIN-01

MENYERAHKAN KEPADA

KAUR TU/KASUBAG PK

KAUR TU/KASUBAG PK MEMBERIKAN

NOMOR BERIKUT TANGGAL PADA SOP

PRIN-01 SESUAI DENGAN NOMOR

REGISTRASI PADA AGENDA SURAT

PERINTAH KAJARI, STEMPEL DAN MENGARSIP


MENDISTRIBUSIKAN DENGAN BUKU

EKSPEDISI

MENYERAHKAN KEPADA KASUBSI PRATUT/KASI DENGAN BUKU EKSPEDISI


KASUBSI PRATUT/KASI MELENGKAPI KOLOM “NAMA

PU”, KOLOM “NO & TGL SOP PRIN-01” DAN KOLOM

“TGL PENYIDIKAN MELENGKAPI BP” DALAM REGISTER

PENYIDIKAN (SOP REG-01)

MENGGANDAKAN SOP PRIN-01 DAN SURAT PENGANTAR PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG

BUKTI SEBAGAI ARSIP

MENGARSIPKAN KEMBALI P-16

MENYERAHKAN SOP PRIN-01 KEPADA STAF SIMKARI

UNTUK DIINPUT DAN SURAT PENGANTAR PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

BERIKUT SOP PRIN-01 KEPADA PU-DIK DENGAN BUKU

EKSPEDISI SEBAGAI TANDA TERIMA

PU-DIK MEMBUAT RENCANA JADWAL KEGIATAN

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN

(SOP FORM-08)

MENYERAHKAN KEPADA KASUBSI PRATUT, KASI

PIDUM DAN KAJARI DENGAN BUKU EKSPEDISI SEBAGAI TANDA TERIMA

KASUBSI PRATUT/KASI

MEMANTAU PENYIDIKAN

SESUAI RENCANA JADWAL

PENYIDIKAN

PU-DIK MELAKUKAN PENYIDIKAN

MELENGKAPI BP

MEMBUAT LAPORAN

PERKEMBANGAN PENYIDIKAN

MENYERAHKAN KEPADA KAUR TU DENGAN BUKU EKSPEDISI


KASI PIDUM/ASPIDUM

MEMANTAU PENYIDIKAN

SESUAI RENCANA JADWAL

PENYIDIKAN

KAJARI/KAJATI MEMANTAU

PENYIDIKAN SESUAI RENCANA

JADWAL PENYIDIKAN


PU DIK MENYERAHKAN LAPORAN

PERKEMBANGAN (P-

12)PENYIDIKAN KEPADA

KAUR/KABAG TU DENGAN BUKU


MENYERTAKAN KPD

PADA P-12

MENYERAHKAN P-12

KEPADA KAJARI/KAJATI

MEMBERIKAN DISPOSISI BERIKUT PARAF

DAN TANGGAL PADA KASI PIDUM/ASPIDUM

AGAR PU-DIK MELAKSANAKAN EKSPOSE

MENYERAHKAN KEPADA KABAG TU

MENYERAHKAN P-12 DENGAN

DISPOSISI KEJATI KEPADA

ASPIDUM

MENYIAPKAN EKSPOSE DENGAN

MEMBERITAHUKAN PADA

PESERTA EKSPOSE

MENYERAHKAN KEPADA PU-DIK

DENGAN BUKU EKSPEDISI SEBAGAI TANDA TERIMA

HASIL EKSPOSE

MENYATAKAN BP

LENGKAP

PU DIK MELAKSANAKAN

EKSPOSE

KASI PIDUM/ASPIDUM

MEMBERIKAN DISPOSISI KEPADA

KASUBSI/ KASI UNTUK

MENYIAPKAN EKSPOSE

MENYERAHKAN P-12 DENGAN DISPOSISI KEJATI KEPADA

KASUBSI/ KASI

HASIL EKSPOSE

MENYATAN BP TIDAK

LENGKAP

A. Dalam Hal Hasil Ekspose Menyatakan PenyidikanMelengkapi BP Lengkap

PU DIK MEMBUAT BERITA ACARA

HASIL EKSPOSE

MENYUSUN HASIL PENYIDIKAN

MELENGKAPI BP DALAM BENTUK

BP YANG TERPISAH DARI BP PENYIDIK DIBUAT 2 (DUA)

RANGKAP

MEMBUAT NOTA DINAS HASIL

PENYIDIKAN MELENGKAPI BP

LENGKAP (SOP FORM-09) MEMBUAT BA-14

MENYERAHKAN KEPADA KABAG

TU DENGAN BUKU EKSPEDISI


KAUR/KABAG TU

MENYERTAKAN KPD

PADA SOP FORM-09

- MENYERAHKAN

KEPADA KAJARI

KAJARI MEMBERI DISPOSISI PADA KASI

PIDUM UNTUK MEMBUAT P-16A

SEDANGKAN KAJATI MEMBERIKAN DIPOSISI

KEPADA ASPIDUM :

UNTUK MENYERAHKAN TERSANGKA DAN BB KEPADA KEJARI SETEMPAT KEMUDIAN

MENYERAHKAN KEPADA KABAGTU

KAUR/KABAT TU

MENYERAHKAN KEPADA KASI

PIDUM/ASPIDUM DENGAN

BUKU EKSPEDISI DENGAN

TANDA TERIMA

MENYERAHKAN SOP FORM-09, 1

(SATU) RANGKAP BP, BA HASIL

EKSPOSE DAN BA-14 KEPADA

KASUBAG PK.

- MEMBUAT DAN MENYERAHKAN KONSEP SURAT PENGIRIMAN

TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

KEPADA KABAG TU

MENYERAHKAN

KEPADA KAJATI

KHUSUS UNTUK KEJAKSAAN TINGGI MENAMBAH ALUR

YAITU: ASPIDUM MENYERAHKAN SOP FORM-09,

1 (SATU) RANGKAP BP, BA

HASIL EKSPOSE DAN BA-14 KEPADA KASUBSI/KASI

DENGAN BUKU EKSPEDISI- MENDISPOSISI KASI

KAMNEGTIBUM/TPUL UNTUK

MEMBUAT KONSEP SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN

BARANG BUKTI KEPADA KEJAKSAAN NEGERI SETEMPAT

KAJATI

MENANDATANGI

KONSEP SURAT

PENGIRIMAN

TERSANGKA DAN BB KE KEJARI

SETEMPAT

MENCATAT DALAM

AGENDA SURAT

KELUAR, MEMBERI

NOMOR, TANGGAL

DAN STEMPEL, MENGARSIP DAN

MENYERAHKAN

KEPADA KASI

MELENGKAPI

KOLOM PADA SOP

REG-01;

MENYERAHKAN

KEPADA PU-DIK

B. Dalam Hal Hasil Ekspose Menyatakan PenyidikanMelengkapi BP TIDAK Lengkap

PU-DIK MEMBUAT BERITA

ACARA HASIL EKSPOSE (3

RANGKAP)

- MEMBUAT KONSEP SURAT

PEMBERITAHUAN AKAN MENGHENTIKAN PENYIDIKAN

KEPADA KAJATI

- MENYUSUN HASIL PENYIDIKAN

MELENGKAPI BP DALAM BENTUK

BP YANG TERPISAH DARI BP PENYIDIK DIBUAT 1 (SATU)

RANGKAP

- MEMBUAT BA-14

- MENYERAHKAN KEPADA

KASI PIDUM/ ASPIDUM DENGAN BUKU EKSPEDISI


KASI PIDUM/ASPIDUM

MENGOREKSI DAN

MEMBERI PARAF

KONSEP SURAT

PEMBERITAHUAN AKAN MENGHENTIKAN

PENYIDIKAN

MENYERAHKAN KEPADA

KAUR/ KABAG TU

KAUR/KABAG TU MENYERTAKAN KPD PADA

BA HASIL EKSPOSE

- MENYERAHKAN KEPADA KAJARI/ KAJATI

- KAJARI/KAJATI MENGOREKSI

DAN MENANDATANGANI

KONSEP SURAT

PEMBERITAHUAN AKAN

MENGHENTIKAN PENYIDIKAN- MEMBERIKAN DISPOSISI

BERIKUT PARAF DAN

TANGGAL PADA PU-DIK

UNTUK MEMBUAT P-14

- MENYERAHKAN KEPADA KABAG TU

MEMBERIKAN NOMOR BERIKUT TANGGAL PADA SURAT

PEMBERITAHUAN AKAN MENGHENTIKAN PENYIDIKAN SESUAI

DENGAN NOMOR REGISTRASI PADA AGENDA SURAT KELUAR,

DAN STEMPEL

MENGARSIP BA HASIL EKSPOSEBA HASIL EKSPOSE BERIKUT SURAT PEMBERITAHUAN AKAN

MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DIDISTRIBUSIKAN KE KAJATI


MENYERAHKAN KEPADA KASUBSI PRATUT/KASI DENGAN BUKU


KASUBSI/KASI MELENGKAPI

KOLOM PADA SOP REG-01

MENYERAHKAN PADA PU-DIK



MENYERAHKAN 1 (SATU)

RANGKAP BP, BA-14 DAN BA

HASIL EKSPOSE BERIKUT

SURAT PEMBERITAHUAN

AKAN MENGHENTIKAN PENYIDIKAN KEPADA

KASUBAG PK.

3 (TIGA) RANGKAP BA HASIL

EKSPOSE DITUJUKAN :

1. KAJATI/JAM PIDUM

(SEBAGAI LAMPIRAN SURAT

PEMBERITAHUAN AKAN MENGHENTIKAN PENYIDIKAN)

2. PU-DIK (YANG DISERTAI

KPD DENGAN DISPOSISI

KAJARI)

3. KAJARI/KAJATI (SEBAGAI ARSIP)

Catatan:

○ Penyidikan melengkapi BP

dilakukan paling lama 20

(dua puluh) hari dan dapat

diperpanjang paling lama

30 (tiga puluh) hari sesuai

pasal 39 huruf b UU RI

No.18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan

Pemberantasan Perusakan

Hutan (P3H)

○ Apabila penyidikan

diperpanjang, maka

diterbitkan SOP Prin-02

27

🏃

🏃

Sop Form-07: Permintaan

penyerahan tersangkadan barang bukti untukdilakukan penyidikan

melengkapi berkasperkara

○ Sehubungan dengan berkas perkaraNo. ……..tanggal

……..atas nama ………….., yang disangkamelanggarpasal …………., dalam berkas perkaranomor…………….tanggal…..........yang kami terima

tanggal …………………….(ataukalau di P-19, yang telah kami terima kembali tanggal ……..) setelah kami

teliti ternyata berkas perkara tersebut masih belumlengkap.

○ Berdasarkan pasal 39 huruf b UURI No.18 Tahun2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan, demi adanya kepastian hukum dan

mempercepat penyelesaian terhadap proses penangananperkara, diminta agar Saudaramenyerahkan tersangkadan barangbukti kepada

kami untuk selanjutnya dilakukanpenyidikanmelengkapi berkas perkara.

28

Sop Prin-01: Surat Perintah Penyidikan

Pertimbangan:

Bahwa berdasarkan

hasil penelitian berkas

perkara

No…………Tersangka…

…………oleh Penuntut

Umum belum lengkap,

sehingga dipandang

perlu dilakukan

penyidikan melengkapi

berkas perkara oleh

Penuntut Umum.

Bahwa sebagai

pelaksanaannya perlu

dikeluarkan Surat

Perintah Penyidikan

Kepala Kejaksaan

………………………………

……**) untuk melengkapi

berkas perkara.

Untuk:

Melaksanakan

penyidikan melengkapi

berkas perkara

Nomor…………..tanggal…

……….terhadap

tersangka……….selama 20

(dua puluh) hari sejak

tanggal………………….s/d

tanggal………………………

……………

Agar dilaksanakan dengan

penuh rasa tanggung jawab

dan membuat laporan

hasil/perkembangan

penyidikannya.

29

KetentuanterkaitPENAHANAN dalam PenyidikanMelengkapi BP

1. Jika Penyidik belum

menggunakan masa penahanan

Maka PU-Dik dapat

menggunakan masa penahanan penyidik, namun sesuai jangka waktu penyidikan oleh Penuntut

Umum, berdasarkan pasal 39 huruf b UURI No.18/2013 (20+30

hari)

2. Jika Penyidik sudah

menggunakanseluruhmasa penahananselama60 (enam

puluh) hari

Maka PU-Dik melakukan

penyidikanmelengkapi BP tanpamelakukanpenahanan

3. Jika PU-Dik menemukan fakta

perbuatan tersangka sebagaimana diatur dalam pasal

29 KUHAP

Maka PU-Dik dapat

memperpanjang masa penahanan, namun tidak melampaui jangka waktu

penyidikan berdasarkan pasal 39 huruf b UURI.18/2013 (20+30

hari);

30

Ketentuanterkaitpenahanandalam PenyidikanMelengkapi BP

4. Jika Penyidik sudah menggunakan

seluruh masa penahanan selama 60

(enam puluh) hari, kemudian Penyidik

menemukan fakta perbuatan tersangka

sesuai pasal 29 KUHAP DAN batas waktu

perpanjangan penahanan yang diberikan

oleh ketua PN tidak memberikan seluruh

masa penahanan yang diatur dalam pasal

29 KUHAP

Maka PU-Dik dapat menggunakan sisa

masa penahanan pasal 29 KUHAP

dengan meminta perpanjangan

penahanan kepada Ketua PN setelah

batas waktu yang tercantum dalam surat

perpanjangan penahanan oleh Ketua PN

yang diberikan kepada Penyidik habis.

5. Jika Penyidik telah menggunakan

sebagian dari masa penahanan paling

lama 60 (enam puluh) hari ditambah

dengan masa penahanan sesuai pasal 29

KUHAP, oleh karena batas waktu

penyidikan oleh Penyidik hanya 90 hari

berdasarkan Pasal 39 huruf a UURI No.

18/2013, maka

Maka PU-Dik dapat memperpanjang

masa penahanan untuk paling lama 30

(tiga puluh) hari.

31

Rencana JadwalKegiatanPenyidikanTindak PidanaPerusakan HutanSop Form-08

Petunjuk waktu pembuatan:○ - Setelah menerima surat perintah penyidikan (SOP Prin-01)

○ - Dibuat sebagai sarana kontrol pimpinan

32No.

Urut

Kasus Posisi Pasal yang

disangkakan/

Unsur Pidana

Alat Bukti yang

Diperlukan

Tindakan

Hukum

Waktu dan

Tempat

Ketua Tim PU-

Dik

Ket

1 2 3 4 5 6 7 8

Ketentuan terkaitPENAHANAN

dalam Penuntutan

Tindak PidanaPerusakan Hutan

○ Dalam hal dilakukanpenahanan pada tahap penuntutan, masa penahanan oleh JPU P-16A adalah 20 (dua) puluh hari dan dapat diajukanperpanjangan keKetua PN untuk 5 (lima) hari berikutnya.

○ Permintaanperpanjanganpenahanan kepadaKetua PN dilakukandengan memperhatikanbatas waktu 7 (tujuh) hari sebelum masa penahanan berakhir(Buku II administrasiMA)

33

Bagaimana apabila PU-Dik

tidak dapat menyelesaikandalam waktu 50 (lima puluh

hari)?

○ Dalam waktu 50 (lima puluh) hari PU-Dik tidak

dapat menyelesaikanpenyidikan melengkapi

BP, maka PU-Dikmengambil sikappenghentian penyidikan

sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHAP, agar

mengikuti aktivitasdalam SOP PenghentianPenyidikan

Catatan

Apa yang dicantumkan PU-Dik

Dalam Laporan perkembanganpenyidikan (P-12):

○ Pencapaian Hasil Penyidikan

○ Pengubahan pasal yang

disangkakan oleh penyidik termasuk menambah

maupun mengurangi pasal sangkaan; dan/atau

○ Pengusulan tersangka baru

dengan membuat Berita Acara pendapat (Jika

disetujui oleh Kajati, PU-Dik membuat konsep surat penetapan tersangka).

34

3.SOP PratutPENGHENTIAN

PENYIDIKAN Tindak Pidana Perusakan

Hutan

“Jika SOP ini tidak terlaksana, maka perkara kehutanan yang setelah dilengkapi penyidikannya ternyata masih tidak

mendapatkan cukup bukti, atau hilang“ketindakpidanaannya” sehingga tidak merupakan tindakpidana atau harus dihentikan demi hukum maka baik demi kepastian hukum maupun karena batas waktu penyidikansebagaimana diatur dalam pasal 39 huruf a UURI No. 18

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan telah habis, perkara harus dihentikan

karena apabila tidak, terbuka peluang pra peradilan

36

Menghentikan Perkara Tindak Pidana Perusakan Hutan

PU-DIK MEMBUAT KONSEP SURAT

PERINTAHPENGHENTIAN

PENYIDIKAN (P-14);

MENYERAHKAN KEPADA KASUBSI

PRATUT/ KASI KAMNEGTIBUM-TPUL

KASUBSI PRATUT/KASI

MENGOREKSI DAN

MEMBERIKAN PARAF

PADA KONSEP P-14

MENYERAHKAN KEPADA KASI PIDUM ASPIDUM

DENGAN BUKU

EKSPEDISI DENGAN

TANDA TERIMA

KASI PIDUM/ASPIDUM MENGOREKSI DAN

MEMBERIKAN PARAF PADA KONSEP P-14

MENYERAHKAN KEPADA KAUR/KABAG TU

DENGAN BUKU EKSPEDISI DENGAN TANDA

TERIMA

KAUR/KABAG TU

MENYERAHKAN

KONSEP P-14

DAN BA HASIL

EKSPOS KEPADA KAJARI/ KAJATI

KAUR/KABAG TU MENYERAHKAN P-14 DI

TANDATANGANI OLEH KAJARI, APABILA DI KEJATI,

KABAGT TU AKAN MENYERAHKAN KEPADA

KEPADA KASUBAG PK-KEMUDIAN KASUBAG PK

AKAN MEMBERIKAN NOMOR DAN TANGGAL PADA P-14 SESUAI DENGAN NOMOR REGISTRASI PADA

AGENDA SURAT PERINTAH KAJATI, STEMPEL DAN

MENGARSIP


MENDISTRIBUSIKAN DENGAN BUKU EKSPEDISI - MENYERAHKAN KEPADA KASUBSI PRATUT/ KASI

KAMNEGTIBUM-TPUL DENGAN BUKU EKSPEDISI


KAJARI/KAJATI MENGOREKSI DAN MENANDATANGANI

KONSEP P-14- MENYERAHKAN KEPADA

KABAG TU

MENGGANDAKAN P-14 DAN BA

HASIL EKSPOSE SEBAGAI

ARSIP

- MENYERAHKAN P-14 KEPADA

STAF SIMKARI UNTUK DIINPUT DAN MENYERAHKAN P-14

SERTA BA HASIL EKSPOSE

KEPADA PU-DIK DENGAN BUKU


TERIMA

4.KETENTUAN

TERKAITTindak Pidana Perusakan

Hutan

Di dalam Pasal 39 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, Penuntut Umum

DiberiKewenangan Baru untuk Melengkapiberkas perkara penyidikan, sehingga

dengan fungsi dominus litis, PenuntutUmum dapat melakukan:

Setiap tindakan

penyidikan yang

diatur dalam KUHAP

dan UU Nomor 18

Tahun 2013 Tentang

Pencegahan

Pemberantasan dan

Perusakan Hutan

Mengubah pasal

(menambah atau

mengurangi)

Menetapkan

tersangka baru

KEWENANGAN JPU UNTUK MENGUBAH PASAL YANG DISANGKAKAN TERMASUK UNTUK MENAMBAH PASAL DENGAN MENGGUNAKAN UU TIPID PENCUCIAN UANG YANG DI DALAM

PENYIDIKAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PPNS

Penyidikan untuk melengkapi Berkas Perkara dapat dilakukan dengan

menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPU) dengan alasan:

• Kejaksaan termasuk sebagai Pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan

untuk melakukan penyidikan sebagai “penyidik tindak pidana asal” yang dapat melakukan

penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup

saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya (vide penjelasan pasal 74

UU PPTPU)

Apakah Penuntut Umum yang Melengkapi Berkas Perkaramerupakan “Penyidik TindakPidana Asal”?

○ Dalam hal Penuntut Umum melengkapi berkas perkaraPenyidik dalam perbuatan pidana (feit) yang sama, makaseharusnya Penuntut Umum merupakan Penyidik tindakpidana asal yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang

○ Penambahan tersangka yang terlibat atau Mengurangi pasalpidana dimungkinkan dalam hal hanya merupakanpengembangan penanganan perkara namun masih berbasispada perbuatan pidana (feit) yang sama

○ Penambahan tersangka itu dapat dilakukan terhadap:

◦ Tersangka yang “turut serta” melakukan tindak pidana

◦ Tersangka yang “turut serta” dapat dituntut karena keberadaannyasecara konstruktif memungkinkan perbuatan pidana (feit) yang sama terjadi. Tersangka yang dimaksud adalah Korporasi dan/atauOrang Yang Mengendalikan Tindak Pidana dalam Korporasi

UU TPPU lebih menguntungkan untuk mempercepat penyidikan antara lain karena:

• Pasal 72 UU TPPU: Dalam meminta keterangan terkait tentang keadaan keuangan tersangka atau

terdakwa tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan

kerahasiaan Transaksi Keuangan lain sebagaimana UU P3H yang masih memberlakukan ketentuan

tentang rahasia bank sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU P3H dimana permintaan keterangan itu

masih harus diajukan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan

• Pasal 90 UU TPPU: Kepala Kejaksaan Tinggi dapat langsung melakukan permintaan, pemberian, dan

penerimaan informasi kepada PPATK terhadap lembaga yang berwenang melakukan pengawasan

terhadap penyedia jasa keuangan; lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara; lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang

Thanks!Let’s do it!

43

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAHAP PRAPENUNTUTAN …

Documents

Transcript of STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAHAP PRAPENUNTUTAN …