SosialisasiAlokasiAnggaran2015.pdf

8/18/2019 SosialisasiAlokasiAnggaran2015.pdf

1/35

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PAGU ALOKASI ANGGARAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TA 2015

SOSIALISASI PAGU ALOKASI ANGGARAN K/L TA 2015Jakarta, 30 September 2014


2/35

2

TOPIK BAHASAN

1. Pendahuluan2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro

3. Pokok-Pokok Kebijakan dan Rencana Belanja Pemerintah

Pusat Tahun 20154. Anggaran Pendidikan

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan

RKA-K/L


3/35

PENDAHULUAN

3


4/35

Sidang Paripurna DPR RI pada Senin, 29 September 2014 telah menyepakati dan

mengesahkan RUU APBN 2015 menjadi UU APBN 2015.

Pokok-pokok APBN 2015:a. Asumsi dasar ekonomi makro mengalami perubahan dari usulan dalam

RAPBN 2015, yaitu:

• Pertumbuhan ekonomi : 5,6% 5,8%

• Tingkat Bunga SPN 3 Bulan: 6,2% 6,0%

• Lifting Minyak Bumi: 845 rbph 900 rbph

b. Pendapatan negara disepakati Rp1.793,6 triliun naik Rp31,3 triliun dari

RAPBN 2015.

c. Belanja negara disepakati Rp2.039,5 triliun naik Rp19,6 triliun dari RAPBN

2015.

d. Belanja K/L disepakati Rp647,3 triliun naik Rp46,7 triliun dari RAPBN

2015.e. Defisit anggaran disepakati 2,21% terhadap PDBlebih rendah dari defisit

RAPBN 2015 sebesar 2,32% terhadap PDB.

Kesepakatan tersebut selain telah mengakomodasikan berbagai masukan,

pandangan, pendapat dan saran-saran berbagai fraksi, dan komisi dalam DPR, juga

mempertimbangkan berbagai kendala yang ada, baik dari faktor-faktor internalmaupun eksternal, termasuk perkiraan realisasi APBNP 2014.4

Pendahuluan


5/35

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

5


6/35

6

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

2014

a. Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 5,5 5,6 5,8b. Inflasi (%, yoy) 5,3 4,4 4,4

c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 6,0 6,2 6,0

d. Nilai tukar (Rp/US$) 11.600 11.900 11.900

e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 105 105 105

f. Lifting Minyak (ribu barel per hari) 818 845 900

g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.224 1.248 1.248

RAPBN

Indikator

2015

APBNP APBN


7/35

POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN

RENCANA BELANJA PEMERINTAHPUSAT TAHUN 2015

7


8/358

TEMA RKP 2015

Melanjutkan Reformasi Pembangunan bagi Percepatan

Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

PRIORITAS BIDANG RPJPN 2005-2025

(9 BIDANG PEMBANGUNAN)

ARAH KEBIJAKAN FISKAL APBN 2015

ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2015

Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan

Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

Optimalisasi

pendapatan

negara

Pengendalian

defisit APBNPengendalian

utang

Meningkatkan

kualitas

belanja negara


9/359

RAPBN APBN

A. PENDAPATAN NEGARA 1.762,3 1.793,6 31,3

I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.758,9 1.790,3 31,5

1. PENERIMAAN PERPAJAKAN 1.370,8 1.380,0 9,2

2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 388,0 410,3 22,3

II. PENERIMAAN HIBAH 3,4 3,3 (0,2)B. BELANJA NEGARA 2.019,9 2.039,5 19,6

I Belanja Pemerintah Pusat 1.379,9 1.392,4 12,61. Belanja K/L 600,6 647,3 46,7

2. Belanja Non K/L 779,3 745,1 (34,2)

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 640,0 647,0 7,0

C. KESEIMBANGAN PRIMER (103,5) (93,9) 9,6

D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (257,6) (245,9) 11,7

% Defi s i t terhadap PDB (2,32) (2,21) 0,11

E. PEMBIAYAAN (I + II) 257,6 245,9 (11,7)

I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 281,4 269,7 (11,7)

II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (23,8) (23,8) 0,0

2015URAIAN

(triliun rupiah) Selisih

Postur APBN 2015


10/3510

Belanja Pemerintah Pusat naik Rp12,6 T dari RAPBN 2015,

termasuk Cadangan Perlindungan Sosial dan Cadangan

Pendidikan.

RAPBN APBN Selisih

1. Belanja K/L 600,6 647,3 46,7

2. Belanja Non K/L 779,3 745,1 (34,2)

a.l a. Program Pengelolaan Utang Negara 154,0 152,0 (2,1)

b. Program Pengelolaan Hibah Negara 3,6 3,6 -

c. Program Pengelolaan Subsidi 433,5 414,7 (18,8)

i. Subsidi Energi 363,5 344,7 (18,8)

ii. Subsidi Non Energi 70,0 70,0 -

d. Program Pengelolaan Belanja Lainnya 86,0 72,8 (13,3)

a.l - Cadangan Risiko Fiskal 5,0 5,4 0,4

- Cadangan Perlindungan Sosial - 5,0 5,0

- Cadangan Pendidikan - 9,3 9,3

e. Program Pengelolaan Transaksi Khusus 102,1 102,1 -

1.379,9 1.392,4 12,6 JUMLAH

Uraian

2015


11/3511

1) Diarahkan sejalan dengan misi dan arah pembangunan yang

diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.2) Mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang

efektif dan efisien, antara lain melalui:

a. mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui

penyesuaian gaji pokok PNS, TNI/POLRI rata-rata 6,0%,penyesuaian pensiun pokok rata-rata 4,0%, dan kenaikan uang

makan PNS dan uang lauk pauk TNI/POLRI sebesar Rp5.000 per

hari;

b. melanjutkan reformasi birokrasi ;

c. pengendalian belanja pendukung penyelenggaraanpemerintahan ;

d. meningkatkan kualitas belanja negara; dan

e. menyempurnakan penerapan PBB dan MTEF.

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat … (1)


12/3512

3) Mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan antara

lain :

a. mendukung pembangunan konektivitas nasional dan logistik distribusi,serta moda transportasi umum, dengan tetap mengembangkan

mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme) dan

kerjasama pemerintah swasta bidang infrastruktur.

b. memperkuat program perlindungan sosial dan percepatan

penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan pembangunan daerahtertinggal dan perbatasan; dan

c. mengutamakan peningkatan belanja produktif untuk mendukung

konektifitas nasional, efisiensi sistem logistik, peningkatan kapasitas

iptek, serta ketahanan energi, ketahanan pangan, peningkatan daya

saing ketenagakerjaan, UMKM dan koperasi4) Mendukung percepatan pencapaian minimum essential force (MEF)

5) Mendukung pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam

rangka ketahanan pangan, air, dan energi



13/3513

6) Meningkatkan efektivitas kebijakan subsidi yang tepat sasaran melalui :

a. pengendalian besaran subsidi dalam bentuk pengendalian konsumsi

BBM bersubsidi;b. peningkatan program konversi BBM ke BBG;

c. program pembangunan/pengembangan gas kota;

d. pengembangan alternatif energi baru dan terbarukan; dan

e. melakukan pengalihan secara bertahap dari subsidi barang ke subsidi

orang (targeted ).

7) Meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas

8) Meningkatkan kualitas pelaksanaan SJSN di bidang kesehatan dan

ketenagakerjaan

9) Dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana



14/3514

1. Belanja K/L tahun 2015 bersifat baseline budget , yaitu:

a. hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

b. tingkat output (service delivery ) yang sama dengan tahun anggaran

2014; serta

c. tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),

sehingga diharapkan member ruang gerak bagi pemerintahan baru

hasil Pemilu 2014, untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai

dengan platform yang direncanakan;

2. Menampung anggaran program/kegiatan/output prioritas nasional yang

bersifat baseline;

3. Meningkatkan penajaman kualitas belanja K/L dari sisi efektivitas danefisiensi alokasi, termasuk penyempurnaan rumusan kinerja (outcome,

output , indikator kinerja).

Kebijakan Belanja K/L


15/3515

1. Belanja K/L dalam APBN 2015 disepakati sebesar Rp647.309,9 miliar, lebih tinggi

sebesar Rp46.728,2 miliar dari RAPBN 2015 sebesar Rp600.581,7 miliar.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan belanja K/L, antara lain:

a. Realokasi dari BA BUN ke BA K/L untuk:

i. kenaikan gaji pokok PNS/TNI/Polri rata-rata 6 persen sebesar Rp4.103,7 miliar,

ii. kenaikan uang makan PNS dan uang lauk pauk TNI/Polri masing-masing

Rp5.000,- sebesar Rp2.572,3 miliar.

b. Perubahan pagu sebagai akibat penghematan pagu Kementerian ESDM danKemendagri sebesar masing-masing Rp1.275,2 miliar (rupiah murni sebesar

Rp1.261,1 miliar dan PNBP sebesar Rp14,1 miliar) dan Rp52,1 miliar .

c. Tambahan belanja yang bersumber dari penghematan belanja K/L sebesar

Rp933,58 miliar :

i. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebesar

Rp80,41 miliar;ii. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp6,06 miliar;

iii. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp63,80 miliar;

dan

iv. Dewan Perwakilan Rakyat sebesar Rp783,31 miliar.

Alokasi Anggaran Belanja K/L


16/3516

d. Tambahan pagu penggunaan PNBP/BLU akibat perubahan target

PNBP/BLU sebesar Rp677,3 miliar:

i. Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp253,7 miliar;

ii. Kementerian Perhubungan sebesar Rp157,5 miliar;

iii. Badan Pertanahan Nasional sebesar Rp4,9 miliar;

iv. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp92,2 miliar;

v. Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp169,0 miliar.

e. Perubahan belanja K/L yang bersumber dari hibah:i. Kementerian Kehutanan naik sebesar Rp11,7 miliar;

ii. Kementerian Lingkungan Hidup turun sebesar Rp187,2 miliar.

f. Tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp21.244,2 miliar

(realokasi BA BUN)

g. Tambahan belanja dari hasil optimalisasi sebesar Rp18.700,0 miliar:i. Optimalisasi belanja sebesar Rp15.500,0 miliar;

ii. Tambahan belanja pendidikan (Kemendikbud) sebesar Rp3.200,0 miliar.

Alokasi Anggaran Belanja K/L

Kriteria Penggunaan Tambahan Belanja dari Hasil


17/3517

1. Sejalan dengan RKP 2015;

2. Dialokasikan secara efisien dan efektifdengan output yang terukur;

3. Memenuhi akuntabilitas dan governance

yang berlaku.

Kriteria Penggunaan Tambahan Belanja dari Hasil

Optimalisasi


18/3518

Alokasi Anggaran Belanja K/L 2015.. (1)

(miliar rupiah)

NoKode

BA

RAPBN

2015

APBN

2015Kementerian Negara/Lembaga

1 001 Majelis Permusyaw aratan Rakyat 611,3 612,3

2 002 Dew an Perw akilan Rakyat 2.768,4 3.556,7

3 004 Badan Pemeriksa Keuangan 2.895,9 2.915,5

4 005 Mahkamah Agung 6.743,3 7.037,9

5 006 Kejaksaan Republik Indonesia 4.154,9 4.208,9

6 007 Kementerian Sekretariat Negara 2.033,7 2.054,8

7 010 Kementerian Dalam Negeri 7.273,6 7.240,9

8 011 Kementerian Luar Negeri 5.525,2 5.533,9

9 012 Kementerian Pertahanan 95.007,8 96.935,7

10 013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 9.330,4 9.688,7

11 015 Kementerian Keuangan 18.496,3 18.727,2

12 018 Kementerian Pertanian 15.828,5 15.879,3

13 019 Kementerian Perindustrian 2.705,5 2.743,3

14 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 11.298,7 10.023,5

15 022 Kementerian Perhubungan 44.633,9 44.933,9

16 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 67.217,4 88.309,1

17 024 Kementerian Kesehatan 47.429,8 47.758,8

18 025 Kementerian Agama 50.514,6 56.440,0

19 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.773,7 5.251,9

20 027 Kementerian Sosial 8.015,4 8.079,4


19/3519


(miliar rupiah)

NoKode

BA

RAPBN

2015

APBN


21 029 Kementerian Kehutanan 5.575,0 5.643,2

22 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 6.368,7 6.726,0

23 033 Kementerian Pekerjaan Umum 74.204,2 81.338,2

24 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 367,9 449,6

25 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 298,8 305,9

26 036 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 231,1 295,8

27 040 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1.709,2 1.715,9

28 041 Kementerian Badan Usaha Milik Negara 132,9 133,8

29 042 Kementerian Riset dan Teknologi 744,6 747,5

30 043 Kementerian Lingkungan Hidup 1.009,1 825,0

31 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1.451,2 1.453,9

32 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 216,8 217,7

33 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 194,8 195,9

34 050 Badan I ntelijen Negara 1.450,1 2.416,6

35 051 Lembaga Sandi Negara 1.154,0 1.456,6

36 052 Dew an Ketahanan Nasional 43,8 44,3

37 054 Badan Pusat Statistik 3.868,8 3.930,8

38 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 1.084,7 1.088,1

39 056 Badan Pertanahan Nasional 4.501,9 4 .576,3

40 057 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 470,6 473,5


20/3520


(miliar rupiah)

NoKode

BA

RAPBN

2015

APBN


41 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika 4.756,2 4.859,8

42 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 47.169,0 51.594,5

43 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan 1 .207,6 1 .221,6

44 064 Lembaga Ketahanan Nasional 177,9 278,9

45 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 632,1 635,9

46 066 Badan Narkotika Nasional 899,2 903,2

47 067 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 1.385,8 1.386,8

48 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2.881,1 3.294,7

49 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 71 ,3 72,2

50 075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 1.747,7 1.763,5

51 076 Komisi Pemilihan Umum 1.109,4 1.134,2

52 077 Mahkamah Konstitusi RI 213,8 214,5

53 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 75,5 76,5

54 079 Lembaga I lmu Pengetahuan Indonesia 1.132,8 1.147,6

55 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 808,3 819,9

56 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 846,3 858,4

57 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 668,4 673,1

58 083 Badan Informasi Geospasial 718,6 721,0

59 084 Badan Standardisasi Nasional 113,7 164,8

60 085 Badan Pengaw as Tenaga Nuklir 135,4 137,1


21/3521


(miliar rupiah)

NoKode

BA

RAPBN

2015

APBN


61 086 Lembaga Administrasi Negara 266,6 269,8

62 087 Arsip Nasional Republik Indonesia 170,1 172,1

63 088 Badan Kepegaw aian Negara 603,3 614,1

64 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 1.504,1 1.528,4

65 090 Kementerian Perdagangan 2.384,1 2.495,3

66 091 Kementerian Perumahan Rakyat 4.619,8 4.621,5

67 092 Kementerian Pemuda dan Olah Raga 1.779,0 1 .781,2

68 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 898,9 898,9

69 095 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 762,3 763,9

70 100 Komisi Yudisial Republik Indonesia 119,2 119,6

71 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana 780,7 1.681,6

72 104 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja I ndonesia 390,2 393,3

73 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) 843,2 843,2

74 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 157,9 158,4

75 107 Badan SAR Nasional 1.626,7 2.420,0

76 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha 100,6 100,6

77 109 Badan Pengembangan Wilayah Suramadu 195,5 195,5

78 110 Ombudsman Republik I ndonesia 66,1 66,3

79 111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 210,2 210,6

80 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 1.097,2 1.097,2


22/3522


(miliar rupiah)

NoKode

BA

RAPBN

2015

APBN


81 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 311,2 311,8

82 114 Sekretariat Kabinet 181,8 183,1

83 115 Badan Pengaw as Pemilihan Umum 456,9 457,0

84 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 875,2 889,0

85 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 847,0 866,6

86 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 246,5 246,5

600.581,7 647.309,9Jumlah


23/35

ANGGARAN PENDIDIKAN

23


24/3524

Anggaran Pendidikan… (1)

• Anggaran pendidikan dalam APBN 2015 disepakati

Rp409,1 triliun (20,06% dari total belanja negara) meningkat Rp5,2 triliun (1,3%) dari anggaran pendidikan

dalam RAPBN 2015, terdiri atas:

– Anggaran pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat

Rp154,2 triliun (termasuk cadangan anggaran pendidikanRp9,3 triliun);

– Anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan

Dana Desa Rp254,9 triliun.


25/35

25

Anggaran Pendidikan… (2)

• Kebijakan Pembangunan Pendidikan tahun 2015 diarahkan :

a. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yangmerata;

b. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal;

c. Peningkatan Akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi;

d. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga

kependidikan;e. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan

nonformal, dan pendidikan informal;

f. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;

g. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional;

h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan;i. Penguatan tata kelola pendidikan;

j. Peningkatan pendidikan karakter.


26/35

Anggaran Pendidikan… (3)(triliun rupiah)

RAPBN APBN

Selisih thd

RAPBN

I. 139,4 154,2 14,9

A. 118,1 145,0 26,9

a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 67,2 88,3 21,1

b. Kementerian Agama 42,5 48,2 5,7

c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 8,4 8,5 0,1

B. Penyesuaian Pendidikan 21,2 - (21,2)

C. Cadangan Anggaran Pendidikan (BA BUN) - 9,3 9,3

II. 254,6 254,9 0,3

III. 10,0 - (10,0)

Total Anggaran Pendidikan 404,0 409,1 5,2

Total Belanja Negara 2.019,9 2.039,5 19,6

Rasio Anggaran Pendidikan thd Total Belanja Negara (%) 20,00 20,06 0,06

Komponen Anggaran Pendidikan

Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke daerah

Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan

(Cadangan Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan

Nasional)

2015

Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat

Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / Lembaga


27/35

HAL-HAL YANG PERLU

DIPERHATIKAN DALAMPENYUSUNAN RKA-K/L

27


28/35

28

1. DOKUMEN YANG DISIAPKAN/DISAMPAIKAN KE DJA:

Surat pengantar yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan

Lembaga atau Pejabat yang ditunjuk;

Surat Pernyataan Pejabat Eselon I penanggung jawab RKA-K/L;

RKA-K/L Eselon I yang ditandatangani oleh eselon I selaku KPA

atas nama Pengguna Anggaran); Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/eselon I;

RKA Satker; dan

Arsip Data Komputer RKA-K/L.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan … (1)


29/35

29

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI :

a. Membawa Surat Penyampaian RKA-KL

b. Membawa Surat Tugas dan Identitas Diri

c. Dilarang membawa barang berharga

d. SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaanmasing-masing K/L (apabila diperlukan)

3. MENDUKUNG TERCIPTANYA ZONA BEBAS DARI KKN (KORUPSI,

KOLUSI, dan NEPOTISME)



30/35

30


4. RKA-K/L yang belum mendapatkan persetujuan Komisi terkait

di DPR (khususnya untuk dana optimalisasi), maka

pengalokasiannya ke dalam RKA-K/L adalah sebagai berikut

– Apabila telah dirinci ke dalam program, kegiatan, dan satker,

maka mencantumkannya sebagai “catatan” halaman IV

DIPA; atau

– Apabila belum dirinci ke dalam program, kegiatan, satker,

masih dialokasikan secara terpusat dan/atau belum ada

peruntukannya, maka dalam RKA-K/L dicantumkan sebagai

output cadangan dan “catatan” halaman IV DIPA ;


31/35

31

5. Alokasi belanja operasional pegawai yangdicantumkan dalam lampiran Surat Menteri

Keuangan ini adalah angka minimal yang harus

dipenuhi dan tidak dapat direalokasikan menjadi

belanja non pegawai



32/35

32


6. Penyampaian RKA-K/L RKA-K/L Tahun Anggaran 2015 yang disusun berdasarkan

Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2015, dan telah disetujui

Komisi terkait di DPR-RI, disampaikan kepada Menteri

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dilengkapi dengan

data pendukungnya selambat-lambatnya pada Tanggal 6

Oktober 2014,

Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L dapat disampaikan ke Pusat

Layanan DJA untuk di-upload/restore ke Sistem. Demikian juga

hardcopy RKA-K/L juga disampaikan melalui Pusat Layanan

Direktorat Jenderal Anggaran.


33/35

33

Jadwal Penyelesaian RKA-K/L TA 2015

No KegiatanSeptember 2014 Oktober 2014

29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1Rapat Paripurna DPR RI Pembahasan RUU APBN TA

2015

2Penyampaian Surat Menteri Keuangan tentang

Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran TA 2015

3

Penyusunan/Finalisasi RKA-K/L TA 2015 oleh K/L

(termasuk penelitian oleh Biro Perencanaan K/Ldan

review oleh APIP K/L) dan penyampaian kepada Menteri

Keuangan c.q. DJA

4 Penyampaian RKA-K/L kepada Kemenkeu dan Bappenas

5 Penelaahan RKA-K/L TA 2015

6Finalisasi rancangan Peraturan Presiden Rincian APBN

TA 2015

7 Penyampaian Peraturan Presiden Rincian APBN TA 2015


34/35

34

TERIMA KASIH


35/35

10 Belanja K/L terbesar 2014 - 2015

(triliun rupiah)

NoKode

BA

RAPBN

2015

APBN

2015SelisihKementerian Negara/Lembaga

1 012 Kementerian Pertahanan 95,0 96,9 1,9

2 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 67,2 88,3 21,1

3 033 Kementerian Pekerjaan Umum 74,2 81,3 7,1

4 025 Kementerian Agama 50,5 56,4 5,9

5 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia 47,2 51,6 4,4

6 024 Kementerian Kesehatan 47,4 47,8 0,3

7 022 Kementerian Perhubungan 44,6 44,9 0,3

8 015 Kementerian Keuangan 18,5 18,7 0,2

9 018 Kementerian Pertanian 15,8 15,9 0,1

10 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 11,3 10,0 (1,3)

471,8 511,9 40,1

128,8 135,4 6,6

600,6 647,3 46,7Jumlah

Jumlah 10 K/L besar

Jumlah K/L lainnya

SosialisasiAlokasiAnggaran2015.pdf

Documents

Transcript of SosialisasiAlokasiAnggaran2015.pdf