1Benefit and Cost Analysis/BCA or Cost Benefit Analysis/CBA atau Analisis Biaya Manfaat.

BCA or CBA is a systematic approach to estimating the strengths and weaknesses of alternatives that satisfy transactions activities or functional requirements for a business. It is a technique that is used to determine options that provide the best approach for the adoption and practice in terms of benefits in labor, time and cost savings etc. (David, Ngulube and Dube,2013)

The BCA defined as a systematic process for calculating and comparing benefits and costs of a project, decision on government policy.

Broadly BCA has two purpose :

1. to determine if it is a sound investment/decision (justification/feasibility);2. to provide a basis for comparing projects. It involves comparing the total expected cost of

each option against the total benefits, to see wether the benefits outweigh the cost, and by how much.

BCA/CBA digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang langka agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya secara efisien. Pemerintah mempunyai banyak program/kegiatan yang harus dijalankan, sedangkan sumber dana yang tersedia (resources) relatif terbatas. Melalui penerapan berbagai “model” ini diharapkan Pemerintah bisa menjamin penggunaan sumber dana yang ada bisa dilakukan secara tepat dan efisien.BCA/CBA adalah salah satu “model” yang dapat digunakan sebagai alat untuk memilih program/kegiatan yang layak diprioritaskan. BCA/CBA merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besaran keuntungan atau kerugian serta kelayakan suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan atau didanai dari anggaan negara.

Internal Rate of Return (IRR). = Cost effectivness analysis?

IRR is capital budgeting metric used by firms to decide wether they should make investment. It is allso called discounted cash flow rate of return (DEFROR) or rate of return (ROR). It is indicator of the efficiency of quality of an investment, as opposed IRR is the interest rate received for an investment consisting of payment and income that occur at regular periods.

IRR adalah sebuah ukuran anggaran modal yang digunakan oleh perusahaan dalam menentukan apakah mereka harus melakukan investasi atau tidak. Atau IRR didefinisikan sebagai sebuah tarif bunga untuk sebuah investasi yang berasal dari pembayaran dan pendapatan yang meliputi periode regular. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa IRR adalah tingkat biaya pengembalian atas sebuah proyek yang diterima perusahaan/pemerintah.

IRR merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi suatu proyek/investasi dapat dilaksanakan apabila pengembaliannya (rate of return) lebih besar dari pada tingkat pengembalian apabila melakukan investasi pada tempat lain (bunga depositi bank, reksa dana, pembelian saham dan sebagainya).

Pengertian IRR (lainnya) adalah tingkat bunga atau rate of return pada saat sekarang dan akumulasi arus kas bersih (net cash flow) suatu investasi dikurangi dengan nilai investasi awalnya sama dengan nol atau IRR adalah tingkat bunga pengembalian pada saat NPV= O

2. a. pendapatb. Upaya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran :

a. Mengembangkan kebijakan yang paling efektif dalam mencapai sasaran nasional dan melaksanakan tugas dan fungsi K/L.

Setiap komponen harus “nyambung” dengan output dan setiap output harus “nyambung” dengan out come.

Pencapaian output dan out come harus dengan biaya efisien.

b. Meningkatkan penajaman kualitas belanja K/L dari sisi efektivitas dan efisiensi alokasi, termasuk penyempurnaan rumusan kinerja (out come, output, indikator kinerja) serta target kinerja.

c. Memperhitungkan secara cermat implikasi kebijakan/program/kegiatan dalam jangka menengah, misal perlu road map yang rinci dan disepakati bersama untuk :

- Transformasi program penanggulangan kemiskinan.- Pembangunan energi dan pemenuhan MEF (minimum essential force).

3BMNPrinsip Umum Pemanfaatan:

1. Pemanfaatan BMN dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;

2. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum;

3. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN;4. BMN yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh

Pengelola Barang/Pengguna Barang;5. Biaya pemeliharaan dan penggunaan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan

dengan pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra pemanfaatan;6. Penerimaan negara dari pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib

disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara;7. BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

4. Pendapat

5. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

KSPI adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam perkembangan selanjutnya, pola KSPI ini telah berubah menjadi program Public Private Partnership/PPP atau Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KSP).

KSP memberikan kesempatan bagi sektor swasta berpartisipasi dalam pembiayaan, desain, konstruksi serta operasional dan pemeliharaan terhadap proyek dan program sektor publik. Dengan defisit infrastruktur yang besar, baik sektor publik dan swasta perlu mencari metode pembiayaan yang efektif dan tepat waktu dalam merancang dan membangun infrastruktur.

Pemerintah dengan berbagai instrumennya berusaha untuk menjembatani sektor swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur dengan menawarkan jaminan, insentif dan financial returns (keuntungan finansial) atas investasi yang dilakukan.

Manfaat utama menggunakan KPS :

Mengurangi pengeluaran Pemerintah ( contoh: menghilangkan biaya set up fee dimuka sehingga mengurangi beban dana publik yang terbatas);

Meningkatkan efisiensi ( contoh: mitra swasta dapat melakukan efisiensi operasional atau manajemen yang lebih baik dalam menjalankan beberapa jenis pelayanan publik);

Memacu transfer teknologi, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa pilihan metode pendanaan pengadaan barang modal (aset tetap) sangat bervariasi. Dalam keterbatasan penyediaan dan alokasi belanja modal dari APBN, pemerintah dituntut untuk lebih mengutamakan penggunaan metode kerja sama dengan sektor swasta seperti KSP (BGS dan BSG), KSPI atau public private partnership/PPP atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam perolehan barang modal (aset tetap).

6.Risiko FiskalKewajiban keuangan pemerintah dimasa mendatang harus diperhitungkan hari ini secara cermat dan seksama dengan mempelajari semua sumber-sumber risiko yang ada seperti :

Direct liabilities : kewajiban yang harus ditanggung pemerintah setiap waktu; Contingent liabilities: kewajiban yang harus ditanggung pemerintah bila sesuatu hal

terjadi; Direct explicit liabilities : kewajiban pemerintah yang didasarkan atas hukum dan

kontrak dimana pemerintah secara eksplisit harus bertanggung jawab atas kewajiban tersebut;

Direct implisit liabilities : kewajiban moral dari pemerintah yang mencerminkan fungsi pemerintah untuk menyelamatkan kepentingan publik.

Sumber risiko fiskal dapat diidentifikasi kedalam 4 kelompok, yaitu : (1) risiko asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) (2) risiko utang pemerintah pusat;(3) kewajiban penjaminan pemerintah;

(4) risiko fiskal lainnya.

(1) Risiko ADEMDinamika ekonomi yang terjadi baik domestik atau internasional berdampak pada APBN terutama jika dikaitkan dengan ADEM yang digunakan seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga SPN 3 bulan, kurs/nilai tukar rupiah terhadap US dolar, harga minyak mentah Indonesia/ICP, lifting minyak dan lifting gas.

Risiko Perubahan ADEM terhadap APBN.Sumber masalahnya adalah deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya karena akan berpengaruh terhadap pos-pos APBN secara langsung seperti pendapatan negara, belanja negara dan pembiayaan anggaran.

-Pertumbuhan ekonomi

-Tingkat inflasi

-Suku bunga SPN 3 bulan

-Nilai tukar Rupiah terhadap US dolar -Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)-lifting minyak/lifting gas Risiko fiskal perubahan ADEM terhadap APBN dihitung dengan mempertimbangkan kemungkinan /probabilitas terjadinya deviasi ADEM, besaran deviasinya dan dampak perubahannya pada postur APBN. Untuk mengukur probabilitas terjadinya deviasi ADEM tersebut pemerintah telah mengembangkan sistem informasi guna memonitor perkembangan data ADEM seperti pergerakan kurs Rupiah terhadap US dolar, pergerakan harga minyak, pergerakan suku bunga dan sebagainya. Melalui sistem informasi tersebut dilakukan perhitungan estimasi probabilitas dan besaran deviasi ADEM yang diperkirakan terjadi pada akhir tahun. Risiko Perubahan ADEM terhadap APBN tidak hanya berpengaruh terhadap APBN pada satu tahun tertentu saja, akan tetapi dapat berdampak pada APBN jangka menengah (dalam beberapa tahun kedepan). Selain itu, dampak deviasi ADEM terhadap postur APBN dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas. Sensitivitas RAPBNP 2015 akan mengalami perubahan jika dibandingkan dengan APBN 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh perubahan ADEM, perubahan postur RAPBNP 2015 dan implementasi kebijakan pemerintahan baru.

Berkenaan dengan risiko fiskal dan keterkaitan APBN dengan BUMN, ada sensitifitas risiko fiskal BUMN terhadap perubahan ADEM. Risiko fiskal yang bersumber dari kinerja BUMN timbul akibat adanya target penerimaan negara dari BUMN, alokasi pengeluaran negara kepada BUMN dan alokasi anggaran kewajiban penjaminan kepada BUMN. Exposur penerimaan negara dari BUMN antara lain melalui penerimaan perpajakan, deviden, privatisasi dan pendapatan bunga atas utang dari pemerintah. (2) Risiko Utang Pemerintah Pusat

a.Risiko tingkat bunga (interest rate risk).

b. Risiko Nilai Tukar/kurs (exchange rate).

c.Risiko pembiayaan kembali (refinancing risk)

(3) Kewajiban Penjaminan PemerintahKewajiban penjaminan merupakan kewajiban potensial bagi pemerintah yang timbul akibat adanya peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa dimasa depan, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Terealisasinya kewajiban penjaminan merupakan risiko fiskal bagi pemerintah karena mengakibatkan terjadinya tambahan beban pengeluaran. Kewajiban penjaminan bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, program jaminan sosial nasional, kewajiban pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu dan tuntutan hukum kepada pemerintah oleh pihak ketiga.

Kewajiban Penjaminan Pemerintah terdiri dari :1.Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur2.Jaminan Sosial :3.Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan tertentu :4.Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah.

(4) Risiko Fiskal Lainnya.Risiko Fiskal Lainnya dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek, sebagai berikut.

1.Pengeluaran Negara yang Diwajibkan (mandatory spending):2.Bencana Alam:3.Transaksi Internasional

Tantangan APBN ke depan terkait:a.Pendapatan Negara :

1. Target penerimaan perpajakan tahun 2011-2014 tidak tercapai;2. Tax ratio masih dibawah target RPJM (masih pada kisaran dibawah 13%)3. Sebagian dari PNBP dan BLU sudah terikat penggunaannya.

b.Belanja Negara :

1. Fiscal space APBN masih terbatas: Komposisi belanja negara didominasi oleh belanja mengikat yang bersifat wajib; 2. Kualitas belanja masih rendah, alokasi belanja kurang tepat arah/sasaran’

3. Mandatory spending semakin besar;4. Penyerapan anggaran belanja negara belum optimal;5. Belanja negara belum sepenuhnya dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang efektif;6. Belanja negara sangat ditentukan oleh perkembangan capaian ADEM yaitu DBH,

DAU,anggaran pendidikan atau lainnya..

Mitigasi Risiko Fiskal

Salah satu tahapan dalam pengelolaan risiko fiskal adalah mitigasi risiko fiskal. Dalam hal ini Pemerintah telah melakukan beberapa jenis langkah mitigasi risiko, diantaranya adalah melalui

pengalokasian anggaran cadangan risiko fiskal, menyusun mekanisme pengendalian risiko, merencanakan transfer risiko, dan melakukan pemantauan risiko.

1.Mitigasi risiko perubahan ADEM2.Mitigasi Risiko Utang Pemerintah Pusat3.Mitigasi Risiko Kewajiban Penjaminan Pemerintah4.Mitigasi Risiko Lainnya