SKRIPSI - COnnecting REpositories · 2017. 2. 27. · (studi kasus pada pemerintah kabupaten gowa)...
55
SKRIPSI ANALISIS PERSEPSI PENGARUH PEMBERLAKUAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN GOWA) A.ANNISA MUTHIA S. A31110107 Kepada JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014
Transcript of SKRIPSI - COnnecting REpositories · 2017. 2. 27. · (studi kasus pada pemerintah kabupaten gowa)...
SKRIPSI
ANALISIS PERSEPSI PENGARUH PEMBERLAKUAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN GOWA)
A.ANNISA MUTHIA S. A31110107
Kepada
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2014
SKRIPSI
ANALISIS PERSEPSI PENGARUH PEMBERLAKUAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN GOWA)
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
disusun dan diajukan oleh:
A.ANNISA MUTHIA S. A31110107
Kepada
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2014
SKRIPSI
ANALISIS PERSEPSI PENGARUH PEMBERLAKUAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN GOWA)
disusun dan diajukan oleh
A.ANNISA MUTHIA S. A31110107
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Makassar, 19 Mei 2014
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. Syarifuddin, SE, M.Soc, Sc, Ak., CA Darmawati, SE, M.Si, Ak., CA NIP 196302101990021001 NIP196705181998022001
An. Ketua Jurusan Akuntansi, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. Yohanis Rura, SE, M.SA, Ak., CA NIP 196111281988111001
SKRIPSI
ANALISIS PERSEPSI PENGARUH PEMBERLAKUAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN GOWA)
disusun dan diajukan oleh
A. ANNISA MUTHIA S.
A31110107
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 05 Juni 2014 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Menyetujui, Panitia Penguji
No. Nama Penguji Jabatan Tanda Tangan
1. Dr. Syarifuddin, SE, M.Soc, Sc, Ak., CA Ketua 1. ...................
2. Darmawati, SE, M.Si, Ak., CA Sekertaris 2. ...................
3. Dr. Arifuddin, SE., M.Si., Ak., CA Anggota 3. ...................
4. Dr. Hj. Haliah, SE, M.Si, Ak., CA Anggota 4. ...................
5. Drs. Syahrir, M.Si, Ak., CA Anggota 5. ...................
An. Ketua Jurusan Akuntansi, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Dr. Yohanis Rura, SE, M.SA, Ak., CA NIP 196111281988111001
PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : A.ANNISA MUTHIA S.
NIM : A31110107
Jurusan/program studi : AKUNTANSI
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
Analisis Persepsi Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Gowa)
adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).
Makassar, 19 Mei 2014
Yang membuat pernyataan,
A. ANNISA MUTHIA S.
PRAKATA
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataalah
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Persepsi Pengaruh
Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Karakteristik Pemerintah
Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada
Pemerintah Kabupaten Gowa) ” dengan baik. Adapun maksud dari penulisan
skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata
1 (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin
Makassar.
Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk
memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Orang tua tercinta Ayahanda Ir. Andi Surjan Mappangara dan H. Sabri
Manrapi serta Ibunda Dra. Andi Emilia Handayana, apt., MARS dan Hj,
Gusnah atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang yang tidak
pernah putus diberikan untuk penulis serta telah memberikan bantuan
baik moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini.
2. Suami tercinta H.IrwanSabri, SE dan anakku tercinta Hector Ramadhan
Irwan yang senantiasa menjadi motivator bagi penulis untuk mencapai
keberhasilan.
3. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan sumber
dari segala ilmu pengetahuan dan hanya atas rahmat dan izin-Nya skripsi
ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Syarifuddin, SE, M.Soc, Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing I
dan Ibu Darmawati, SE., M.Si, Ak sebagai pembimbing II yang dengan
penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi
ini selesai.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, SE, M.Soc, Sc, Ak selaku Penasehat Akademik
(PA) yang telah memberikan arahan dan nasehat. Juga penulis
sampaikan kepada Bapak Dr. Arifuddin, SE, M.Si, Ak, Bapak Drs. Syahrir,
SE, M.Si, Ak dan Ibu Dr. Hj. Haliah, SE, M.Si, Ak yang telah memberikan
masukan - masukan saat ujian proposal dan ujian skripsi
6. Saudara penulis: A. Muh. Fauzi Surjan, A. Muh. Fachri Surjan, A. Muh.
Farhan Surjan, A. Rezkiana Ayunda Surjan, Hj. Wiwir Sabri, Hj. Ariana,
Hj. Rina Sabri, Efendi, Hj. Rani Sabri dan Hj. Akbar Sabri.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, yang
telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan
skripsi ini.
8. Seluruh staf akademik dan staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Hasanuddin terima kasih atas waktu dan tenaganya sehingga
skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Pimpinan dan seluruh staf SKPD yang telah memberikan izin untuk
mengadakan penelitian demi penyelesaian tugas akhir akademik pada
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
10. Sahabat-sahabatku yang telah membantu: Ayu, Anita, Andiza, Wiwid,
Uci, Elis, Yana, Dian, Eka, Yulan, Kiki, Dio, Anggun, Dypu, Puci, Pute,
Zsa-Zsa, Maya, Dwi, Mili, Nino, Ela, Ilda, Arin, Amel, dan widy serta
rekan-rekan Mahasiswa yang tidak penulis sebutkan namanya satu
persatu yang telah membantu selama dalam perkuliahan hingga
selesainya skripsi ini.
Penulis menyadari akan kekurang sempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh
sebab itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis
harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak yang membacanya.
Makassar, 19 Mei 2014
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL ................................................................................................ i HALAMAN JUDUL ................................................................................................... ii HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................... iii HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................................... iv PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................................................... v PRAKATA ............................................................................................................... vi ABSTRAK ............................................................................................................... ix DAFTAR ISI ............................................................................................................. x DAFTAR TABEL ..................................................................................................... xii DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... xiii DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xiv BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 6 1.3 Tujuan Penelitian ......................................................................................... 6 1.4 Kegunaan Penelitian .................................................................................... 7
1.4.1 Kegunaan Teoritis ............................................................................. 7 1.4.2 Kegunaan Praktis ............................................................................. 7
1.5 Sistematika Penulisan .................................................................................. 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori ............................................................................................ 9
2.1.1 Anggaran Berbasis Kinerja ............................................................... 9 2.1.1.1 Pengertian Anggaran ........................................................... 9 2.1.1.2 Fungsi Anggaran ............................................................... 10 2.1.1.3 Pengertian Anggaran Kinerja ............................................. 12 2.1.1.4 Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran .......................... 12
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .......................................... 13 2.1.3 Kinerja Manajerial .......................................................................... 16 2.1.4 Karakteristik Pemerintah Daerah .................................................... 17 2.1.5 Teori Stakeholder ........................................................................... 20
2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................. 20 2.3 Kerangka Konseptual ................................................................................ 21 2.4 Pengembangan Hipotesis ......................................................................... 23
2.4.1 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Daerah .......................................................................... 23
2.4.2. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah ........................................................................... 23
2.4.3 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah ............. 24
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Rancangan Penelitian ............................................................................... 25 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian ................................................................... 25 3.3 Jenis dan Sumber Data .............................................................................. 25 3.4 Populasi dan Sampel ................................................................................. 26 3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ............................................. 27
3.5.1 Anggaran Berbasis Kinerja ............................................................... 27 3.5.2 Karakteristik Pemerintah Daerah ..................................................... .27 3.5.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ............................................. 28
3.6 Teknik PengumpulanData .......................................................................... 28 3.7 Analisis Data .............................................................................................. 29
3.7.1 Uji Kualitas Data ............................................................................... 29 3.7.2 Uji Asumsi Klasik .............................................................................. 30 3.7.3 Uji Hipotesis ...................................................................................... 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian ........................................................................................... 34
4.1.1. Topologi Keuangan Kabupaten Gowa ............................................. 34 4.1.2. Karakteristik Responden .................................................................. 36 4.1.3. Uji Kualitas Data ............................................................................... 38 4.1.4. Uji Asumsi Klasik .............................................................................. 40 4.1.5. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian .............................................. 44 4.1.6. Analisis regresi Ganda ..................................................................... 49 4.1.7. Pengujian Hipotesis .......................................................................... 49
4.2 Pembahasan .............................................................................................. 54
BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ................................................................................................. 56 5.2 Saran .......................................................................................................... 57 5.3 Keterbatasan Penelitian ............................................................................. 57
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 59
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............................ 36
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur .......................................... 36
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan ...................................... 37
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .................. 38
4.5 Uji Validasi Variabel Penelitian ............................................................... 39
4.6 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian .......................................................... 40
4.7 Uji Multikolinieritas ................................................................................... 42
4.8 Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Pemberlakuan
Anggaran Berbasis Kinerja ..................................................................... 44
4.9 Deskriptif Jawaban Responden Pada Variabel Karakteristik Pemerintah
Daerah .................................................................................................... 45
4.10 Deskriptif Jawaban Responden pada Variabel Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah ................................................................................. 46
4.11 Hasil Pengujian dengan Uji F .................................................................. 50
4.12 Hasil Pengujian dengan Uji T .................................................................. 51
4.13 Hasil Pengujian dengan Uji Adjusted R2 ................................................ 53
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
2.1 Kerangka Konseptual .................................................................................. 22
1 Normal Probability Plot ............................................................................. 41
2 Diagram Histogram ................................................................................... 41
3 Scatlerplot .................................................................................................. 43
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1 Biodata .................................................................................................. 63
2 Uji Deskriptif .......................................................................................... 64
3 Uji Validasi ............................................................................................ 65
4 Uji Asumsi Klasik .................................................................................. 67
5 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian ................................................... 69
6 Uji Hipotesis .......................................................................................... 70
7 Kuesioner ............................................................................................... 71
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1996 sedangkan tahun
1997 merupakan puncak dari krisis ekonomi. Hal ini mendorong pendelegasian
sebagian wewenang pemerintah pusat untuk pengelolaan keuangan kepada
daerah, agar daerah mampu untuk membiayai pembangunan dan pelayanan
atas dasar keuangan sendiri. Selain hal tersebut, pemerintah daerah ingin
memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat serta
kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah terutama
semenjak era-reformasi yang melahirkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor
XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Republik
Indonesia.
Bangsa Indonesia telah memasuki era perubahan dari sistem
pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralistik (Otonomi
Daerah) dimulai sejak penetapan Kepmendagri No. 22 tahun 2002 yang
mengacu pada PP Nomor 105 tahun 2000 dan UU Nomor 25 tahun 1999
mengenai pengimplementasian model struktur otoritas baru dan rancangan
sistem informasi akuntansi yang baru di seluruh Indonesia. Desentralisasi
melahirkan otonomi daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan
dan lebih mendekatkan fungsi pemerintahan kepada masyarakat. Sebagaimana
yang telah dikemukakan oleh Bratakusumah dan Solihin (2004):
“Bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari
pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi
disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan saran serta
pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan
penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Untuk itu sangat dibutuhkan
regulasi dalam manajemen keuangan pemerintah yang profesional”.
Pemerintah melakukan perubahan-perubahan besar terutama dalam
sistem penganggaran dari sistem tradisional menjadi sistem anggaran berbasis
kinerja (performance based budget) yang diikuti perubahan dalam bentuk dan
struktur APBD (Permendagri No.13 Tahun 2006). Selain itu, laporan
pertanggungjawaban yang dulunya menggunakan instrumen tunggal yaitu nota
perhitungan APBD diubah menjadi laporan pertanggungjawaban dalam bentuk
laporan keuangan daerah yang terdiri dari empat instrumen, yaitu neraca,
laporan arus kas, laporan perhitungan APBD dan nota perhitungan APBD.
Undang-Undang No.32 tahun 2004 (UU No.32/2004) yang menegaskan
bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi. Sejalan dengan yang
diamanatkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang perimbangan
keuangan negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja
di sektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan
dan kegunaannya oleh masyarakat.
Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa
campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah
diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan
tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat (Handra dan Maryati, 2009).
Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum
dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan antar
daerah di Indonesia (Adi, 2005). Kesenjangan ini muncul berkaitan dengan
adanya sumbangan akan hasil eksploitasi sumber daya terhadap pembangunan
ekonomi yang berkutat di pusat (Kuncoro, 2004). Pengukuran kinerja merupakan
salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai
pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005).
Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan
memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow,
Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998). Wood (1998) mengungkapkan bahwa
fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) evaluasi
bagaimana program tersebut berjalan, (2) sarana perbandingan atas pelayanan
yang diberikan, (3) alat komunikasi dengan publik. Salah satu kunci sukses dari
pembaharuan dalam sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja
(Greiling, 2005).
Penelitian mengenai pengaruh pemberlakuan anggaran berbasis kinerja
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh Lubis (2009)
pada pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Hasilnya menunjukkan
bahwa secara simultan anggaran berbasis kinerja (ukuran, tingkat kekayaan,
dan tingkat ketergantungan) berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Apabila, di uji secara
parsial maka, didapatkan bahwa pemberlakuan anggaran berbasis kinerja
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini terjadi mungkin
karena para pegawai terpacu dengan reward dan pemberian bonus kepada
pegawai, sehingga pegawai terpacu untuk berpartisipasi.
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Lubis
(2009). Variabel yang digunakan adalah pemberlakuan anggaran berbasis
kinerja. Selain itu peneliti juga menambahkan variabel independen lain yang
dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu karakteristik
pemerintah daerah.
Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat
pada daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah
lain (Poerwadarminta, 2006). Dengan demikian, perbedaan karakteristik antar
daerah satu dengan daerah lainnya diasumsikan dapat mempengaruhi kinerja
keuangan pemerintah daerah.
Penelitian mengenai karakteristik daerah telah dilakukan oleh Patrick
(2007) yang diterapkan pada pemerintah daerah Pennsylvania. Penelitian yang
dilakukan Patrick (2007) menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai
variabel independen. Karakteristik tersebut terdiri dari (a) budaya organisasi; (b)
struktur organisasi; dan (c) lingkungan eksternal.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardjanto, Rusmin, Mandasari,
dan Brown (2010) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah
terhadap pengungkapan wajib yang sesuai dengan SAP, dimana dalam
menjelaskan karakteristik daerah menggunakan model yang sama dengan
Patrick (2007). Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2010) menggunakan
struktur organisasi dan lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik
pemerintah daerah dimana struktur organisasi diproksikan dengan size daerah,
wealth, functional differentiation, age, dan latar belakang pendidikan kepala
daerah sedangkan lingkungan eksternal diproksikan dengan municipality debt
financing dan intergovernmental revenue.
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh
Suhardjanto et al. (2010) dengan perbedaan dalam dua hal. Perbedaan pertama,
peneliti menggunakan leverage dalam mengukur utang pemerintah daerah.
Perbedaan kedua adalah variabel jumlah anggota DPRD dimasukkan dalam
menjelaskan karakteristik pemerintah daerah.
Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan
mengenai akuntasi pemerintahan. Selain itu, anggaran yang disusun sangat erat
kaitannya dengan publik (masyarakat). Pemerintah daerah dituntut untuk mampu
mengelolah keuangannya dengan prinsip pengukuran kinerja (value for money),
Halacmi (2005) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merupakan metode
yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya. Realisasi
dari anggaran berbasis kinerja diharapkan mampu menghilangkan pandangan
negatif masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah.
Penelitian tentang analisis pengaruh pemberlakuan anggaran berbasis
kinerja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang
menemukan bahwa pemberlakuan anggaran berbasis kinerja berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Berbeda
dengan penelitian sebelumnya variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari
pemberlakuan anggaran berbasis kinerja dan karateristik pemerintah daerah.
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah
pelaksanaan pemberlakuan anggaran berbasisis kinerja telah dilakukan sesuai
dengan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data
menggunakan data primer yaitu dengan memberikan kuesioner kepada kepala
SKPD, bendahara dan kasubag keuangan.
Berdasarkan penelitian sebelumnya dan sudah banyaknya peraturan
tertulis yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat sampai pada kebijakan
pemerintah daerah itu sendiri, maka hal ini penting untuk dievaluasi. kondisi
inilah yang menarik bagi peniliti untuk mencari tahu “Analisis Persepsi
Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja dan Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daearah
Kabupaten Gowa?”.
Peneliti memilih judul pemerintahan daerah Kabupaten Gowa sebagai
objek penelitian karena telah diterapkannya sistem anggaran berbasis kinerja di
pemerintahan ini sejak tahun 2007. Dan masih kurangnya penelitian yang
dilakukan di pemerintah daerah Kabupaten Gowa.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan
masalah adalah:
1. Bagaimana pengaruh pemberlakukan anggaran berbasis kinerja
terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap
kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana pengaruh anggaran berbasis kinerja dan karakteristik
Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Gowa?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka
dikemukakan tujuan penelitian, sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pengaruh pemberlakukan anggaran berbasis
kinerja terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Gowa.
2. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah
terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
3. Untuk menganalisis pengaruh anggaran berbasis kinerja dan
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian
selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian di bidang
sektor publik.
1.4.2 Kegunaan Praktis
1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam bidang
akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan
anggaran berbasis kinerja dan karakteristik pemerintah daerah
terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Pihak pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan
sebagai bahan pertimbangan mengenai kinerja keuangan daerah
agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.
1.5 Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui lebih jauh kerangka penulisan, maka dapat dilihat
pada sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Menguraikan landasan teori dan studi empiris (penelitian
terdahulu), kerangka pikir, dan hipotesis.
BAB III : METODE PENELITIAN
Menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam
melakukan analisis meliputi rancangan penelitian, lokasi (tempat
penelitian), populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional,
instrument penelitian dan analisis data.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis
data dan pembahasan hasil penelitian.
BAB V : PENUTUP
menguraikan tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan
penelitian.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Anggaran Berbasis Kinerja
2.1.1.1 Pengertian Anggaran
Made Arya Wijaya (2009) kata anggaran merupakan terjemahan dari
kata bahasa Inggris budget yang sebenarnya berasal dari bahasa Perancis
bougette. Kata ini mempunyai arti sebuah tas kecil. Berdasar dari arti kata
asalnya, anggaran mencerminkan adanya unsur keterbatasan. Pada dasarnya
anggaran perlu disusun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki
pemerintah, dalam hal ini adalah dana. Karena terbatasnya dana, maka
diperlukan alokasi sesuai dengan prioritas dan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan.
Due (dalam Made Arya Wijaya 2009), anggaran Negara adalah:
A budget, in the general sense of the term, is a financial plan for a specific
period of time. A government budget therefore, is a statement of proposed
expenditures and expected revenues for the coming period, together with
data of actual expenditures and revenues for current and past period.
Sedangkan menurut Wildavsky (dalam Made Arya Wijaya 2009),
anggaran adalah:
(1) catatan masa lalu;
(2) rencana masa depan;
(3) mekanisme pengalokasian sumber daya;
(4) metode untuk pertumbuhan;
(5) alat penyaluran pendapatan;
(6) mekanisme untuk negosiasi;
(7) harapan aspirasi strategi organisasi;
(8) satu bentuk kekuatan kontrol;
(9) alat atau jaringan komunikasi.
Kenis (1979) mengemukakan bahwa anggaran bukan hanya rencana
financial mengenai biaya dan pendapatan dalam suatu pusat
pertanggungjawaban, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian,
koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja serta motivasi. Mardiasmo (2002)
menyatakan anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan
pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.
Haryanto (2007) anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan
keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan
kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan
dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam mencapai tujuan organisasi. Selain itu
menurut Haryanto (2007) anggaran sektor publik mempunyai fungsi alat
perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi
dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat penciptaan ruang
publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menurut Undang -
Undang nomor 17 tahun 2003 merupakan rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.1.1.2 Fungsi Anggaran
Mardiasmo (2002:63), mengungkapkan ada beberapa fungsi utama dari
adanya anggaran sektor publik, yaitu:
1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool) 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal (Fiscal Tool) 4. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool) 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination &
Communication Tool) 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement
Tool)
7. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool) 8. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik (Public Sphere).
Bastian (2006) tipe dari anggaran adalah sebagai berikut :
1. Line Item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan
pada dan dari mana dana berasal (pos - pos penerimaan) dan untuk
apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran
ini relative dianggap paling tuan dan banyak mengandung kelemahan
atau sering disebut traditional budgeting.
2. Planning Programming Budgeting System (PPBS) adalah suatu
proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran, serta
di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi atas
permasalahan yang mungkin timbul. Tahapan implementasi PPBS
yaitu: (1) menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit
organisasi dengan jelas; (2) mengidentifikasi program dan kegiatan
untuk mencapai tujuan; (3) mengevaluasi berbagai alternatif program
dengan menghitung cost-benefit; (4) pemilihan program yang memiliki
manfaat besar dengan biaya kecil; (5) alokasi sumber daya ke setiap
program yang disetujui.
3. Zero Based Budgeting (ZBB) merupakan sistem anggaran yang
didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada apa yang telah
dilakukan di masa lalu, dan setiap kegiatan dievaluasi secara
terpisah. Keunggulan dari ZBB yaitu jika ZBB dilaksanakan dengan
baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih
efisien, ZBB berfokus pada value for money, memudahkan identifikasi
terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan biaya, meningkatkan
pengetahuan dan motivasi staf dan manajer, meningkatkan partisipasi
manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran,
Merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan
mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan
pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran.
4. Performance Budgeting adalah sistem penganggaran yang
berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi,
misi dan rencana strategis organisasi. Dominasi pemerintah dapat
diawasi dan dikendalikan melalui internal cost awareness, audit
keuangan dan kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal.
5. Medium Term Budgeting Framework (MTBF) adalah suatu kerangka
strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk
departemen dan lembaga pemerintah non departemen, dan kerangka
tersebut memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada
departemen untuk penetapan alokasi dan penggunaan sumber dana
pembangunan. Keberhasilan MTBF tergantung pada mekanisme
pengambilan keputusan anggaran secara agregat yang didasarkan
pada skala prioritas.
2.1.1.3 Pengertian Anggaran Kinerja
Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun
dengan pendekatan kinerja, artinya sistem anggaran yang mengutamakan
pencapaian hasil kinerja dari perencanaan anggaran dan aspirasi masyarakat
yang telah ditetapkan. Dengan demikian pendekatan ini mengutamakan
mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan, serta pendekatan
sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo;
2005).
2.1.1.4 Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran
Partisipasi sebagai suatu proses mengevaluasi para individu dan
menetapkan penghargaan atas dasar sasaran anggaran yang telah dicapai serta
keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Dalam
anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja, partisipasi dan
pertanggungjawaban (accountability) kepada masyarakat sebagai stakeholder
daerah menjadi sangat penting. Partisipasi anggaran juga dapat diartikan
sebagai keterlibatan dan pengaruh individu didalam menentukan dan menyusun
anggaran yang ada dalam divisi atau bagiannya baik secara periodik ataupun
tahunan.
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh
organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang
direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Penelitian
yang dilakukan Azhar (2008) mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai
aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari
ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja (performance measurement)
adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian
kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998).
Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini
bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan,
penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005).
Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang
telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi
organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi
upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang
(Bastian, 2006).
Penelitian yang dilakukan Mandell (1997) mengungkapkan bahwa
dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh
informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga
akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu
cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah
daerah dengan melihat tingkat efisiensi pemerintah daerah tersebut (Hamzah,
2008). Efisiensi mempunyai dua makna yaitu:
a) Kinerja suatu program atau kegiatan sangat baik.
b) Dampak yang maksimum berkaitan dengan sumber daya yang
dialokasikan.
Kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah
mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya (input) yang
terendah atau dengan biaya minimal (Hamzah, 2008). Pengelolaan keuangan
yang efisien akan meningkatkan kualitas akan pengambilan keputusan sehingga
bila keputusan yang diambil berkualitas akan meningkatkan kinerja keuangan
pemerintah daerah.
Government Accounting Standard Board (GASB), dalam Concept
Statements No. 2, mengungkapkan bahwa terdapat tiga kategori indikator dalam
mengukur kinerja, yaitu (1) service efforts, (2) service accomplishment, dan (3)
hubungan efforts dengan accomplishment. Penelitian Perwitasari (2010)
menjelaskan bahwa Service efforts adalah bagaimana sumber daya digunakan
untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam.
Lebih lanjut, service accomplishment diartikan sebagai prestasi dari program
tertentu (Perwitasari, 2010). Berdasarkan GASB (1994) bahwa penilaian efisiensi
pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara service
efforts dengan service accomplishment.
Penelitian yang dilakukan Sadjiarto (2000) mendefinisikan Efforts atau
usaha sebagai jumlah sumber daya keuangan dan non-keuangan, dinyatakan
dalam uang atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu program
atau jasa pelayanan. Pengukuran service efforts meliputi pemakaian rasio yang
membandingkan sumber daya keuangan dan non-keuangan dengan ukuran lain
yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang diberikan (Perwitasari,
2010).
Penelitian yang dilakukan Sadjiarto (2000) mengungkapkan bahwa
ukuran accomplishment atau prestasi yaitu outputs dan outcomes. Outputs
mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau lebih dari itu
mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar kualitas
tertentu. Sedangkan, Outcomes mengukur hasil yang muncul dari penyediaan
output tersebut. Pengukuran outcomes menjadi bermakna jika dalam
penggunaannya dibandingkan dengan outcomes tahun-tahun sebelumnya atau
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengukuran efisiensi dengan cara membandingkan antara efforts dengan
outputs dapat memberikan informasi berupa sejauh mana hasil yang didapatkan
sehubungan dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang dipakai
(Sardjiarto, 2000). Disamping itu, para pengguna laporan keuangan diberikan
pula explanatory information atau berbagai macam informasi yang relevan dan
berkaitan dengan layanan yang diberikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja organisasi pemerintah, yang dikelompokkan dalam dua elemen yaitu:
elemen di luar kontrol pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan, dan
elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifikan seperti pola dan
komposisi personalia. Kedua elemen tersebut dapat dianalogikan sebagai
elemen-elemen yang terangkum dalam karakteristik pemerintah daerah.
Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengukuran kinerja perlu
memeperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah,
salah satu faktor tersebut adalah karakteristik pemerintah daerah.
Akuntabilitas dapat terwujud salah satunya dengan cara melakukan
pelaporan kinerja melalui laporan keuangan. Entitas yang mempunyai kewajiban
membuat Pelaporan Kinerja Organisasi Sektor publik dapat diidentifikasi sebagai
berikut: pemerintah pusat, pemerintah daerah, unit kerja pemerintahan, danunit
pelaksana teknis. Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga masyarakat dan anggota DPR
(users) bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program
pemerintah serta unitnya (PP RI No. 24 tahun 2005). Pelaporan kinerja yang
diterbitkan secara terus-menerus akan menjadi langkah maju dalam
mendemonstrasikan proses akuntabilitas. Perbandingan pengukuran kinerja
dapat dibangun atas pengukuran kinerja dan menambah dimensi lainnya untuk
akuntabilitas perbandingan dengan unit kerja organisasi lain yang serupa.
Berfokus pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu
mengomunikasikan kepada publik tentang tingkat penyelesaian unit kerja
organisasi yang serupa lainnya. Lebih jauh lagi, melalui pengembangan
pertanyaan umum kepada pengguna layanan dan kelengkapanya, perbandingan
pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan
warga atau pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh beberapa unit
kerja organisasi.
2.1.3 Kinerja Manajerial
Pabundu (2006) kinerja merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan atau
kegiatan seseorang maupun kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi
oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu
tertentu. Menurut Stoner dalam Juniarti dan Evelyne (2003) pengertian kinerja
manajerial yaitu ukuran seberapa efektif dan efisien manajer telah bekerja untuk
mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan
bahwa kinerja manajerial adalah suatu kegiatan atau program yang penting
dalam suatu perusahaan atau organisasi yang dapat dipengaruhi oleh beberapa
faktor dalam mencapai efektifitas dan efisiensi untuk mendapatkan keluaran atau
hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi.
Kinerja manajerial merupakan salah satu bentuk pengukuran kinerja
keuangan dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja manajerial
digunakan sebagai bentuk pengukuran kinerja keuangan karena telah mencakup
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan salah satu hal
penting dalam sisi kinerja keuangan, hal ini dikarenakan SKPD merupakan
satuan unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelolah
anggaran dan belanja daerah.
Pengukuran kinerja dapat ditentukan melalui hal-hal yang menyangkut
dengan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan
daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), hal-hal tersebut dapat diukur melalui kinerja manajerial. Kinerja
manajerial diukur dengan menggunakan 9 (sembilan) item. Tingkat kinerja
manajerial disetiap bidang yang meliputi:
1. Perencanaan 2. Investigasi
3. Pengkoordinasian 4. Evaluasi 5. Pengawasan 6. Pengaturan staf (Staffing) 7. Negosiasi 8. Perwakilan/representasi 9. Kinerja secara keseluruhan.
Tingkat kinerja manajerial tersebut merupakan faktor-faktor yang penting
untuk dapat mengetahui sebarapa efektif dan efisien kinerja keuangan
pemerintah daerah yang diukur dengan kinerja manajerial. Tingkat manajerial
tersebut merupakan perhitungan partisipasi anggaran yang berbasis kinerja serta
memiliki bentuk yang efektif, efisien, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.
2.1.4 Karakteristik Pemerintah Daerah
Kamus Umum Bahasa Indonesia (2006), karakteristik adalah ciri-ciri
khusus; mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu
yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Penelitian yang
dilakukan Suhardjanto dan Miranti (2009) pada sektor swasta mendefinisikan
karakteristik perusahaan sebagai ciri-ciri khusus yang melekat pada perusahaan,
menandai sebuah perusahaan dan membedakannya dengan perusahaan lain.
Ashkarany (2006) meneliti tentang karakteristik organisasi pada sektor
swasta dan publik. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Almilia dan Retrinasari
(2007) menggunakan proksi likuiditas, leverage, net profit margin, size, dan
status perusahaan dalam menjelaskan karakteristik perusahaan. Penelitian yang
dilakukan Patrick (2007) menggunakan model Roger dalam mengemukakan
karakteristik. Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2010) mengacu pada
Patrick (2007) dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan
mengambil dua komponen, yaitu struktur organisasi dan lingkungan eksternal.
Patrick (2007) menggunakan ukuran (size) pemerintah daerah sebagai
salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi. Ukuran (size)
pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut
(Suhardjanto, Hartoko, Retnoningsih, Rusmin, dan Brown, 2010). Penelitian yang
dilakukan oleh Schmalensee (1989) menemukan bahwa entitas yang lebih besar
memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari pada entitas yang lebih kecil.
Pendapatan daerah dapat berasal dari (1) pajak dan pendapatan dari
properti; (2) warisan, donasi; (3) pendapatan dari denda dan hukuman
(berdasarkan peraturan lainnya); (4) tingkat bunga dari kredit yang dipinjam oleh
pemerintah daerah; (5) tingkat bunga dari pembayaran tertunda yang berasal
dari penerimaan pemerintah daerah; (6) tingkat bunga dari sumber keuangan
pada akun bank (Stat.gov.pl, 2009). Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006)
mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka memiliki
sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga kualitas
pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik.
Penelitian yang dilakukan oleh IRIS Indonesia bekerjasama dengan Syahruddin
dan Taifur, Werry Darta (2002) mengungkapkan DPRD memiliki peranan yang
besar dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas
pemerintahannya sehingga dapat mencapai kinerja yang diinginkan.
Semakin besar ukuran Pemda maka semakin besar sumber daya yang
dimiliki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya
diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Pemda tersebut. Pemerintah
daerah juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) beragam yang salah
satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Pemda yang memiliki
PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli
daerahnya untuk melakuakan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah)
yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga
kinerjanya juga diharapkan semakin baik. Setiap Pemda juga akan mendapatkan
Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat yang beragam disesuaikan
dengan keadaan dari masing-masing Pemda. Pemberian DAU akan dipantau
penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar DAU
maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga hal ini
diharapkan akan membuat Pemda semakin berhati-hati dalam pelaksanaan
program kerjanya. Dengan demikian, semakin besar DAU akan membuat kinerja
Pemda semakin baik. Selain dari sisi pendapatan, karakteristik Pemda bisa juga
dilihat dari sisi belanja Pemda yang juga beragam disesuaikan dengan besarnya
pendapatan yang dimilikinya. Semakin besar belanja Pemda seharusnya
diharapkan akan semakin meningkat pelayanan yang diberikan oleh Pemda
tersebut untuk masyarakatnya sehingga pada akhirnya diharapkan dapat
meningkatkan kinerja dari Pemda tersebut. Keempat karakteristik di atas
merupakan item-item yang terdapat dalam suatu laporan keuangan Pemda yang
wajib diaudit oleh BPK (Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriasari, 2012).
2.1.5 Teori Stakeholder
Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau
masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki
hubungan serta kepentingan terhadap organisasi (Ika Ruhana, 2014).
Stakeholder theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai (value) secara
eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. Teori
stakeholder adalah kumpulan konsep yang berkaitan dengan cara-cara yang
digunakan organisasi untuk mengatur stakeholdernya. Cara-cara yang dilakukan
perusahaan untuk mengatur stakeholder-nya tergantung pada strategi yang
diadopsi organisasi (Ika Ruhana, 2014).
Terdapat dua macam strategi pengelolaan stakeholder, yaitu;
1. Strategi aktif, apabila organisasi berusaha mempengaruhi hubungan
organisasinya dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh/penting.
2. Strategi pasif, jika organisasi cenderung tidak terus menerus memonitor
aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal
untuk menarik perhatian stakeholder (Ika Ruhana, 2014).
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian ini merupakan ide dan pengetahuan dari penelitian terdahulu yang
beragam. Pada penelitian sebelumnya, Lubis (2009) meneliti tentang analisis
pengaruh pemberlakuan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil penelitian ini
secara parsial menemukan bahwa pemberlakuan anggaran berbasis kinerja
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli
Serdang. Apabila, di uji secara parsial maka, didapatkan bahwa pemberlakuan
anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja
keuangan. Hal ini terjadi mungkin karena para pegawai terpacu dengan reward
dan pemberian bonus kepada pegawai, sehingga pegawai terpacu untuk
berpartisipasi.
Sumarjo (2010) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah
daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada
pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia). Berdasarkan hasil penelitian ini
ukuran (size) pemerintah daerah, leverage, dan Intergovernmental revenue
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kemakmuran
(wealth) dan Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.
Suhardjanto, et. al (2010) meneliti tentang pengaruh karakteristik
pemerintah daerah pada kepatuhan pengungkapan laporan keuangan standar
pemerintah daerah (standar akuntansi pemerintahan). Berdasarkan hasil
penelitian ini Karakteristik Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penelitian
ini adalah ukuran, kekayaan, perbedaan fungsional, usia, pembiayaan utang,
dana perimbangan dan latar belakang pendidikan bupati. Hasil analisis regresi
menunjukkan bahwa dana perimbangan dan latar belakang pendidikan bupati
merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan SAP
yang wajib.
2.3 Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari kejadian
teori yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan
tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis dan
merupakan tempat peneliti memeberikan penjelasan tentang hal-hal yang
berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian
(Fakultas Ekonomi, 2004).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anggaran berbasis kinerja
dan karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah. Sejak diberlakukannya anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja
maka pertanggungjawaban pemerintah pada masyarakat daerah menjadi sangat
penting. Anggaran yang dibuat dan digunakan dapat dilihat pengaruhnya
terhadap kinerja dari hasil yang telah dicapai. Pendekatan kinerja disusun untuk
mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada anggaran tradisional,
khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang
digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran publik.
Karakteristik Pemerintah
Daerah (X2)
Hubungan antara pemberlakuan anggaran berbasis kinerja dan
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.1
Kerangka Konseptual
Variabel Independen Variabel Dependen
2.4 Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan
Daerah.
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lubis (2009) secara
parsial menemukan bahwa pemberlakuan anggaran berbasis kinerja
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli
Serdang. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010)
Berdasarkan hasil penelitian ini ukuran (size) pemerintah daerah, leverage, dan
Intergovernmental revenue berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
Pemberlakuan Anggaran
Berbasis Kinerja (X1)
Kinerja
Keuangan
(Y)
pemerintah daerah, kemakmuran (wealth) dan Ukuran legislatif tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan hubungan antara anggaran berbasis kinerja dan
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan yang telah dijelaskan
dalam tinjauan teoritis dan penelitian terdahulu, maka pengembangan hipotesis
yang dilakukan:
H1: Terdapat pengaruh yang positif antara anggaran berbasis kinerja terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gowa.
2.4.2 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja
Keuangan Daerah
Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran, tingkat kekayaan,
tingkat ketergantungan dan belanja modal merupakan variabel bebas. Dan
kinerja keuangan pemerintah merupakan variabel terikat.
Berdasarkan Hasil penelitian Hafidh Susila Sudarsana (2013)
menemukan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, untuk temuan
audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan ukuran daerah, belanja modal dan
tingkat ketergantungan dengan pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Dari uraian di atas,
maka hipotesis pada penelitian ini adalah:
H2: Terdapat pengaruh yang positif antara karakteristik pemerintah daerah
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gowa.
2.4.3 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Karakteristik Pemerintah
Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan
menghubungkan keterlibatan individu dalam penyusunan target anggaran,
pengeluaran dan hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi input, output dan
outcome yang dihasilkan oleh suatu program dan kegiatan. Sedangkan
karekteristik pemerintah daerah merupakan sekumpulan elemen ukuran, tingkat
kekayaan, tingkat ketergantungan dan belanja modal. Dan kinerja keuangan
pemerintah daerah merupakan hasil akhir organisasi yang sesuai dengan tujuan
akhir organisasi, transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan
kehendak pengguna jasa organisasi, berkualitas, adil serta diselengarakan
dengan sarana dan prasarana yang memadai.
Hasil penelitian Diyah Octavia (2009), mengungkapkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan secara simultan antara angaran berbasis kinerja dan
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja manajerial pada PT.Pos
Indonesia (Persero) Medan.
Berkaitan dengan uraian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini
adalah:
H3: Terdapat hubungan yang positif antara anggaran berbasis kinerja dan
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah di Kabupaten Gowa.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kasual, yaitu berguna untuk mengukur
hubungan–hubungan antara variabel riset atau berguan untuk menganalisis
bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lain (Umar, 2008). Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis persepsi apakah ada pengaruh antara
pemberlakuan anggaran berbasis kinerja dan karakteristik pemerintah daerah
sebagai variabel independen terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
sebagai variabel dependen.
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
Daerah penelitian dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa.
Waktu penelitian atau pengumpulan data sampai dengan penyelesaian penelitian
direncanakan selama kurang lebih dua bulan.
3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif,
yaitu data yang diperoleh dari instansi berupa angka-angka yang masih perlu
dianalisis. Sumber data yang digunakan ada 2 (dua), yaitu:
1. Data Primer adalah, data yang diperoleh langsung dari objek penelitian.
Dalam penelitian ini data primer berupa hasil kuesioner yang telah diisi oleh
responden. Data diperoleh dari kepala SKPD, kepala bagian anggaran dari
masing-masing SKPD di pemerintah daerah dan bendahara masing-masing
SKPD.
2. Data Sekunder adalah, informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran,
2006). Alasan penggunaan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data
ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal
untuk digunakan dalam penelitian.
3.4 Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang
ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Menurut Cooper (2009)
populasi adalah total kumpulan elemen atau unsur yang kita harapkan
membuat kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian
dirancang sebagai studi kasus, maka objek penelitian hanya pada satu
pemerintahan daerah saja. Adapun pemerintah daerah yang dipilih
adalah pemerintah daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini
menggunakan pengukuran kinerja manajerial pada instalasi SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang merupakan bagian dari unit
kinerja keuangan.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota
yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006). Dengan pertimbangan
bahwa populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 responden, maka
peneliti tidak melakukan penarikan sampel sehingga akan menjadi
penelitian populasi dengan berpedoman pada pendapat Arikunto
(1988:94) bahwa:
Untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari
100 orang. Lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya
merupakan penelitian populasi. Selanjutnya apabila jumlah
subjeknya besar dapat diambil antara 10 – 15 % atau 20-25 %
Dalam hal ini yang menjadi responden adalah kepala SKPD, Kasubag
keuangan dan bendahara SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Sekaran (2006) menyatakan bahwa variabel merupakan sesuatu yang
mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam
waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda pada
waktu yang sama untuk orang/objek yang berbeda.
Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel
pemberlakuan anggaran berbasis kinerja dan karakteristik pemerintah daerah
sebagai variabel independen dan kinerja keuangan pemerintah daerah
kabupaten Gowa sebagai variabel dependen.
3.5.1 Anggaran Berbasis Kinerja
Anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang disusun dengan
menghubungkan keterlibatan individu dalam penyusunan target anggaran,
pengeluaran dan hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi input, output dan
outcome yang dihasilkan oleh suatu program dan kegiatan. Pengukuran dalam
variabel ini menggunakan indikator yang dikembangkan Milani (1975) dalam
Mas’ud (2004) meliputi: 1. kontribusi dalam penyusunan, 2. keterlibatan dalam
penyusunan anggaran, 3. alasan melakukan revisi anggaran, 4. usulan kepada
atasan, 5. penyelesaian akhir dan meminta pendapat atasan. Variabel ini diukur
kuesioner, yaitu dengan mengukur sikap antara mengatakan setuju atau
ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan.
3.5.2 Karakteristik Pemerintah Daerah
Karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri khusus yang melekat
pada pemerintah daerah Kabupaten Gowa yang membedakannya dengan
pemerintah kabupaten lain dengan indikator: 1. Ukuran daerah ditandai dengan
besarnya jumlah aset Pemda, 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung
dengan peningkatan kualitas layanan publik, 3. Ketergantungan Pemda pada
pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemda, 4. Belanja
Pemda tercermin pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka semakin
tinggi kinerja keuangan Pemda tersebut.
3.5.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja adalah keluaran atau hasil yang dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja organisasi
publik adalah; “hasil akhir (output) organisasi yang sesuai tujuan organisasi,
transparan dalam pertanggungjawaban, efisien, sesuai dengan kehendak
pengguna jasa organisasi, visi dan misi organisasi, berkualitas, adil, serta
diselenggarakan dengan sarana dan prasarana yang memadai”. Kinerja
keuangan daerah diukur melalui SKPD yang ada berdasarkan persepsi
responden mengenai kinerja yang telah dicapai SKPD. Dilihat dari segi
ekonomis, efisiensi, dan efektifitas dengan menggunakan indikator yang
dikembangkan oleh Mahoney et al (1963) dalam Mas’ud (2004): 1. perencanaan,
2. investigasi, 3. koordinasi, 4. evaluasi, 5. pengawasan, 6. pemilihan staf, 7.
negosiasi, 8. perwakilan, 9. kinerja keseluruhan.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Kuesioner (Angket), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya. Angket digunakan untuk mengetahui sejauh
mana pengaruh pemberlakuan anggaran berbasis kinerja dan karakteristik
pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Wawancara, adalah pengumpulan data berpedoman pada daftar pertanyaan
yang telah disiapkan (wawancara terikat). Wawancara digunakan untuk
mengetahui sejauh mana pengaruh pemberlakuan anggaran berbasis kinerja
dan karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
3.7 Analisis Data
3.7.1 Uji Kualitas Data
a. Uji Validitas
“Suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahitan
suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur
apa yang ingin diukurnya” (Sugiyono, 2004). Adapun kriteria pengujian validitas
adalah :
1). jika rhitung positif dan rhitung > rtabel, maka butir pertanyaan tersebut
valid
2). jika rhitung negatif dan rhitung < rtabel, maka butir pertanyaan tersebut
tidak valid.
b. Uji Reabilitas
Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen dalam
hal ini kuisioner, dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden
yang sama (Umar, 2008). Pengujian reliabilitas setiap variabel dilakukan dengan
tehnik cronbach alpha. Tehnik ini merupakan pengujian yang paling umum pada
pengujian reliabilitas inter-item, yaitu menggunakan item-item pertanyaan yang
berkala multipoint. “suatu instrument dikatakan reliabel apabila memiliki nilai
cronbach alpha lebih besar dari 0.6” (Nunnally, 1967 dalam Ghozali,2002).
Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menguji kestabilan dan konsistensi
instrument dalam mengukur konsep. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan
menggunakan program SPSS 15 (Statistic Package for Sosial Science).
3.7.2 Uji Asumsi Klasik
a. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005). Uji asumsi
klasik ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau
lebih variabel bebas atau independent variabel dimana akan diukur keeratan
hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r).
Dikatan terjadi multikoliniearitas, jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih
besar daro 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinearitas jika koefisien korelasi
antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ≤ 0,60).
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara
independen. Jika variabel independen saling korelasi, maka variabel - variabel ini
tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai
korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau
tidaknya multikolinearitas di dalam model, peneliti akan melihat Tolerence dan
Variance Infaltion Factors (VIF) dengan alat bantu program Statistical Product
and Service Solution (SPSS).
Tolerence mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang
tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerence yang rendah
sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/Tolerence). Nilai cut off yang
umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai
Tolerence < 0.5 atau sama dengan nilai VIF > 10. Bila ternyata dalam model
terdapat multikolinearitas, peneliti akan mengatasi hal tersebut dengan
transformasi variabel. Transformasi variabel merupakan salah satu cara
mengurangi hubungan linier di antara variabel independen. Transformasi dapat
dilakukan dalam bentuk logaritma natural dan bentuk first difference atau delta
(Ghozali, 2005).
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas juga perlu diuji dalam persamaan regresi
berganda mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang
satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama
disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variansinya tidak sama atau berbeda
disebut terjadi heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi
heteroskedastisitas.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam model,
peneliti akan menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Apabila
koefisien parameter beta > 0.05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas
(Ghozali, 2005).
c. Uji Normalitas
Uji normalitas akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel
terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau
berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai
data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau
normal sama sekali.
Untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji
normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi
normal jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai signifikansi lebih dari 5%.
d. Uji Autokorelasi
Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah
autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak
baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada
korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan
kesalahan pengganggu periode t-1 (sebelumnya). Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa uji asumsi klasik autokorelasi dilakukan untuk data time series
atau data yang mempunyai seri waktu, misalnya data dari tahun 2000 s/d 2012.
Pengujian ada tidaknya masalah autokorelasi, peneliti akan
menggunakan uji Run test dengan alat bantu SPSS. Menurut Ghozali (2005), jika
nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi baik positif atau negatif.
3.7.3 Uji Hipotesis
a. Analisis Regresi
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji
hipotesis penelitian tentang pengaruh pemberlakuan anggaran berbasis kinerja
dan karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah adalah regresi linier berganda.
Y = a + b1x1 + b2x2 + e
Dimana: Y = Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gowa
a = Nilai konstan atau tetap, yang merupakan rata-rata nilai
pada saat nilai X1 dan X2 sama dengan nol
b1 = Koefisien regresi, mengukur rata-rata nilai Y untuk tiap
perubahan X1 dengan menganggap X2 konstan
b2 = Koefisien regresi, mengukur rata-rata nilai Y untuk tiap
perubahan X2 dengan menganggap X1 konstan
e = Error (tingkat kesalahan)
b. Uji Signifikan Simultan (Uji – F)
Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel
independen yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh terhadap
variabel dependen. Dimana Fhitung > Ftabel, maka H1 diterima atau secara
bersama-sama variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara
serentak. Sebaliknya apabila Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima atau secara
bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.
Untuk mengetahui signifikan atau tidak pengaruh secara bersama-sama variabel
bebas terhadap variabel terikat maka digunakan probability sebesar 5% (α=
0,05). Jika probabilitas > 0,05maka, H0 diterima H1 ditolak. Jika probabilitas <
0,05 maka, H0 ditolak H1 diterima.
c. Uji Signifikan Parsial (Uji – T)
Uji ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel
independen secara parsial terhadap variabel dependen. Signifikansi pengaruh
tersebut dapat diestimasi dengan membandingkan antara nilai ttabel dengan nilai
thitung dengan tingkat signifikansi (a) = 5 % dan derajat kebebasan df = n – k.
Kriteria pengambilan keputusan:
Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak (Ha diterima)
Jika thitung< ttabel maka H0 diterima (Ha ditolak).
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:
1. Terdapat pengaruh yang positif antara anggaran berbasis kinerja
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gowa.
Sejalan apa yang dikemukakan oleh Lubis (2009) yang mengemukakan
bahwa secara parsial menemukan pemberlakuan anggaran berbasis
kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
Kabupaten Deli Serdang. Hal ini terjadi mungkin karena para pegawai
terpacu dengan reward dan pemberian penghargaan kepada pegawai,
sehingga pegawai terpacu untuk berpartisipasi.
2. Terdapat pengaruh yang positif antara karakteristik pemerintah daerah
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Gowa. Hasil
penelitian Hafidh Susila Sudarsana (2013) menemukan bahwa ukuran
daerah, belanja modal dan tingkat ketergantungan dengan pusat
(karakteristik pemerintah daerah) tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini
menunjukkan bahwa Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar dituntut
akan lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset serta kekayaan
yang dimilikinya demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pemda dengan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pusat (dana
alokasi umum/DAU besar) membuat Pemda semakin berhati-hati dalam
melaksanakan tugas pelayanannya kepada masyarakat karena merasa
diawasi oleh pemerintah pusat.
3. Terdapat hubungan yang positif dan simultan antara anggaran berbasis
kinerja dan karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah di Kabupaten Gowa. Sejalan apa yang dikemukakan
oleh Diyah Octavia (2009), mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan secara simultan antara angaran berbasis kinerja dan
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja manajerial pada PT.
Pos Indonesia (Persero) Medan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin
baik penerapan anggaran berbasis kinerja dan besarnya pengaruh
karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah tersebut.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan
tersebut, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Disarankan kepada pihak Pemerintah Kabupaten Gowa perlu
menerapkan pemberlakuan anggaran berbasis kinerja yang lebih baik
serta karakteristik pemerintah yang lebih terarah agar kinerja keuangan
lebih maksimal.
2. Disarankan pula kepada pihak Pemerintah Kabupaten Gowa,
khususnya Dinas Pendapatan Daerah agar pengelolaan pendapatan
asli daerah dapat ditingkatkan.
5.3 Keterbatasan Penelitian
1. Data yang dianalisis menggunakan instrumen yang berdasarkan
persepsi jawaban responden, sehingga hal ini akan menimbulkan
masalah bila persepsi jawaban responden berbeda dengan keadaan
yang sesungguhnya.
2. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk pemerintah
daerah yang lain, tapi dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian
lanjutan.
DAFTAR PUSTAKA
Adi, Priyo Hari. 2006, Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja
Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah. Proceddding Simposium
Nasional Akuntansi IX, Padang.
Almilia, Luciana Spica dan Retrinasari, Ikka. 2007. Analisis Pengaruh
Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Laporan Tahunan
Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ. Proceeding Seminar
Nasional Inovasi dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Bisnis FE
Universitas Trisakti Jakarta, 9 Juni 2007.
Arikunto. 2009. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik). Jakarta. Rineka
Cipta.
Ashkarany, Davood. 2006. Characteristics of Adopters and Organizational
Changes. Thunderbird International Business Review, Vol. 48 No. 5: 705-
725.
Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah. Tesis
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dipublikasikan.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik (suatu pengantar). Jakarta:
Erlangga.
Bratakusumah dan Sholihin Dadang. 2004. Otonomi Penyelenggara Pemerintah
Daerah. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka Utama.
Choiriyah, Umi. 2010. Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup Di
Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Tidak
dipublikasi.
Chow, C.W., Ganulin, D., Haddad, K. and Williamson, J. 1998. The balanced
scorecard: a potent tool for energizing and focusing health-care
organization management. Journal of Health-care Management.
Cooper, Donald R and Schindler, Pamela S. 2009. Business Research Methods
Tenth edition.McGraw-Hill International Edition.
Diyah Octavia. 2009. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Karakteristik Terhadap
Kinerja Manajerial pada PT Pos Indonesia (Persero) Medan. Skripsi.
Ghozali, Imam, 2002. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, BP
Undip , Semarang.
Greiling, Dorothea. 2005. Performance measurement in the public sector: the
German experience. Emerald Research, Vol. 54: 551-567.
Hadi, Abdul, Hendri, Sapto, dan Inapty, Biana Adha. 2009. Analisa Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang
Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
Hafidh Susila Sudarsana. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan
Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada
Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi Universitas
Diponegoro.
Halachmi, Arie. 2005. Performance measurement is only one way of managing
performance. International Journal of Productivity and Performance
Management. Vol. 54: 502-516.
Hamzah, Ardi 2008, Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan
Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran, Konferensi Penelitian, Jatim.
Handra, Hefrizal dan Maryati, Sri. 2009. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat. Konferensi Penelitian
Keuangan Sektor Publik II BadanLitbang Departemen Dalam Negeri.
Hasibuan, Abdul Nasser. 2009. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi
Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Tesis
Universitas Sumatera Utara di Publikasikan.
Hendro Sumarjo. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Skripsi Universitas Sebelas Maret.
Hijrani Putri Lubis. 2009. Analisis Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Skripsi
Universitas Sumatera Utara.
Ika Ruhana. Teori Stakeholders. http://anahuraki.lecture.ub.ac.id/files/2014/02/3. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004. Buku
Petunjuk teknis penulisan Propoal penelitian dan Penulisan Skripsi,
Medan.
Kelly, Roy. 2000. Intergovermental Revenue Allocation Theory and Practice: an
Application to Nepal. Asian Journal of Public Administration Vol. 21 No. 1:
86-113. June 1999.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomidan Pembangunan Daerah Reformasi,
Perencanaan, StrategidanPeluang. Jakarta. Erlangga.
Mandell, Lee M. 1997.Performance Measurements and Management Tools in
North Carolina Local Goverment. Public Administration Quarterly; Spring
1997; Vol. 21: 96.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Nunnally, J. ,1967. Psyycometric Theory, McGraw Hill, New York.
Patrick, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness: The
Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished
Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
Peraturan Pemerintah No. 24. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:
Pustaka Yudistisia.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
Perwitasari, Citra. 2010. The Influence of Financial Performance to the Level of
Accountability Disclosure of Indonesia’s Local Government. Tesis
Universitas Sevbelas Maret Surakarta.
Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Edisi ketiga. Jakarta:
Balai Pustaka.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56
tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Sadjiarto, Adjie. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.2 No. 2, Nopember 2000: 138–150.
Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business: “Metodologi Penelitian
untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
Sudarmadji, Ardi Murdoko and Lana Sularto. 2007. Pengaruh Ukuran
Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan
terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan Tahunan.
Proceeding Psychology, Economy, Art, Architect and Civil. Gunadarma
University.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). CV. Alfabeta.
Bandung.
Suhardjanto, D, Hartoko, Sri, Retnoningsih, Hilda, Rusmin, Mandasari, Putriesti
and Brown, Alistair. 2010. Influence of Parliament Characteristics toward
Mandatory Accounting Disclosure Compliance in Indonesia. Hibah
Penelitian.
Ulupi, I G. K. A. 2005. Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Aktivitas,
dan Profitabilitas Terhadap Return Saham (Studi pada Perusahaan
Makanan dan Minuman dengan Kategori Industri Barang Konsumsi di
BEJ). Jurnal Simposium Nasional Akuntansi V.
Umar, Husein. 2008. Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis, PT Raja
Grafindo Persada. Jakarta.
Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriasari, 2012. Pengaruh Karakteristik
Pemerintah daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. Tesis.
Wiratraman, R. Herlambang Perdana. 2009. Paradigma Hukum dan
Demokratisasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Wood, L. 1998. Local Government Dollars & Sense (Rancho Palos Verdes, CA:
Training Shoppe).
