Rural- UrbanE Conomilc- Lngkages

8/17/2019 Rural- UrbanE Conomilc- Lngkages

1/7

Pembangunan

Wilayah

"Rural

Urban

Economic

-lngkages"

Konsep [lrgensinya

alann

emperkuat

Pembangunan

esa

(Bagian Terakbir dari

Dua Twlisan)

ANroNtusTerucaN

*)

Ir. Antonius

Tarigan,

M.Si adalah

KastLbdit elembagaan

erja Sama

Pembangunan,

irektornt

Kerja Sama

Pembangttnan ektoral

dan

Daerah,

Kantor

Mencg PPN

Bap1.tenas

Mahasiszua

rogram

Doktor Unioersitas

Indonesia

Konsentrasi

Kebiiakan

Publik-red

Interuensi

emerintah

alam

Strategi

Pembangunan

erdesaan

Sejalan

dengan

strategi pembangunan

perdesaanseperti

yang

telah

dipaparkan

pada

bagian

pertama

dari

tulisan

ini, maka

tahapan

intervensi pemerintah

dalam

pengembangan

ekonomi

di

daerah

dapat dilihat pada Gambar-4 (Haeruman, 2001).

Gambar-4.

Tahapan

Intervensi

Pemerintah

Dalam

Strategi

Pembangunan

Perdesaan

EFGH

Peran

40

Pemerintah

Dunia Usaha

&

Masyarakat

20

30

10

Penilaian Kelayakan

? 4

-

P

"nn"

n^anPembangunan

o.3

v

April Juni 003

I

\

J

\

PM

PK

DS

Sosial

Ekonomi

Komersial


2/7

Pembangunan

Witayah

-.i,'

,.,,#

Tahap 1 : Pemberdavaan

Masvarakat

(PM)

Masalah pemberdayaan

masyarakat yang

terjadi saat ini

telah

mendapat

perhatian

besar dari

berbagai

pihak

tidak

terbatas pada aspek

pemberdayaan sosial-ekonomi,

akan tetapi

juga

menyangkut

aspek pemberdayaan

politik.

Pemberdayaan

masyarakat halam

hal

ini terkait pula dengan

masalah

pemberian

akses

bagi masyarakat, lembaga

dan

organisasi

masyarakat

untuk memperoleh

dan

memanfaatkan hak

masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Saat

ini, ketidakmampuan

masyarakat untuk

memperolah

akses disebabkan

oleh

kurangnya

pengetahuan

dan keterampilan

sumber

daya

manusia, adanya

kondisi

kemiskinan yang

dialami

sebagian

masyarakat,

dan

adanya kesediaan untuk

membagi wewenang

dan

sumber

daya yang

berada di

pemerintah

kepada

masyarakat

atau dari

kelompok ekonomi

kuat

kepada

kelompok

ekonomi

lemah.'

DenS;andemikian,

pemberdayaan

dapat

ditempuh

melalui

usaha

menciptakan situasi

kondusif,

memperkuat potensi/daya

yang

dimiliki

oleh masyarakat,

serta

melindungi/mencegah

penindasan

kelompok kuat

terhadap

kelompok

lemah.

Tahap

2 : Pengembangan

Kemitraan

(PK)

Penguatan

ekonomi

masyarakat di

perdesaan

tidak

berarti

harus mengekang

tumbuh

dan

berkembangnya

sektor

ekonomi

besar, sebab

tumbuhnya

ekOnomi

rakyat membutuhkan

kekuatan

penarik yaitu

ekonomi

besar.

Keduanya

merupakan satu

kesatuan

ekonomi.

Ekonomi

nasional akan

tokoh dan efisien,

kalau ada sinergis

antara

kekuatan ekonomi

rakyat dengan

kekuatan

ekonom

besar. Oleh

sebab

itu, dalam

rangka memperkuat

ekonomi

rakyat

yang efisien

dan

berdaya saing,

harus

ada kemitraan

antara usaha

ekonomi

besar dan usaha

ekonomi

rakyat

(industri

rakyat,

pertanian

rakyat,

perkebunan

rakyat, usaha perdagangan

rakyat).

Tahap 3 :

Peningkatan

Daya Saing

(DS)

Pengembanganekonomi rakyat tidak

dapat dibangun

melalui

supply driaen

ataupendekatan

produksi

saja.

Fakta

empirik

telah membuktikan

kegagalan pendekatan

supply

dritten

ini. Kegagalan

memasarkan produksi

yang

melimpah

dan

pemborosan

penggunaan

sumberdaya

ekonomi,

adalah

indikator

atas

kegagalan

pendekatan

supply

driuen

tersebut.

OIeh

karenanya,

dalam

rangka

efisiensi

ekonomi

secara

regional

dan nasional,

maka

perlu

dilakukan

upaya

untuk

memperkuat

daya saing

produk

di

suatu

daerah

melalui peningkatan

kompetensi

ekonomi

lokal

(perdesaan).

Dengan

peningkatan

daya

saing

ini,

diharapkan

produk

barang

dan

jasa

yang

dihasilkan

oleh suatu

daerah

dapat

bersaing

di

pasar

lokal,

regional,

nasional dan

internasional.

Dari gambar

4 tersebut, peran

pemerintah

relatif

dominan

pada

saat

tahap

pemberdayaan

masyarakat

(Daerah

ABIE)

dan mengalami

pergeseran

ketika

memasuki

tahap pengembangan

kemitraan

(Daerah

BCf).

Namun

tetap dalam

kerangka keqa partnership sebagaimana yang ditegaskan

Paoletto

(dalam

Wang,

2000) yaitu

kerjasama

diantara

kelompok

kepentingan,.bertumpu

pada

kesepahaman

tentang

kekuatan

dan kelemahan,

bekerjasama

untuk

mencapai

tujuan

melalui

komunikasi

dan

efektifitas

yang

terus

menerus.

Akhirnya

peran

pernerintah

akan

sangat

minimal

(sebatas

asilitasi,

advokasi,

mediasi)

(Daerah

CDIK) pada sait

memasuki

tahap peningkatan

daya saing,

dimana

pada tahap

ini

peran

swasta

dan

masyaiakat

akan

sangat

dominan


3/7

Tf,t '

Pembangunan

Wilayah

Sejalan dengan

pemikiran

tersebut,

Uphoff

(1986)

menyebutkun

upuUlta

kelembagaan

dari

pemerintah

mauPun

swasta

berfungsi

kuat

dan dapat mengidentifikasi

kebutuhan

dan

permasalahan

(diperdesaan),

maka

bantuan dari

pihak

luar

sesuai bagi

pengembangan

kelembagaan

tersebut

adalah

assistance.

Sementara

itu, apabila

kelembagaan

lokal belum berpengalaman

yang

berarti kemampuan

untuk

mengambil

inisitiaf

masih lemah,

maka

peranan dari

pihak

luar

untuk

mengembangkan

kelembagaan

yang

demikian adalah

dalam

bentuk

t'acilitation.

Apabila

kelembagaan

sangat lemah

kapasitasnya,

niaka

strategi yang tepat

untuk mengembangkan

kelembagaan

tersebut

melalui

cara

promotion.

Artinya,

pada

tahap

awal

pihak

luar haruslah

memiliki

peranan yang

pro-aktif

dalam

menumbuhkan

kemampuan

kelemb agaan.

Konsep

keterkai tan

(ekonomi)

desa-kota

merupakan

sarana yang

sangat

pent ing dalam

Perencanaan

daerah

bagi

semua stakeholders

(pemerintah,

swasta,

masyarakat)

khususnya

sejak

dikeluarkannya

UU

22 Tahun

1999 tentang

Pemerintahan

Daerah dan

UU 25

Tahun 1999

tentang

Perimbangan Keuangan

Pusat dan

Daerah.

Asumsi

tersebut

dipengaruhi

oleh

beberapa

aspek

pertimbangan diantaranya

adalah

:

Konsep KDK

memberikan

penlahaman

mengenai

pengembangan

ekonomi

di daerah.

Pada awalnya, konsep KDK memberikan gambaran mengenai pengembangan ekonomi di daerah,

dan bagaimana

hal

tersebttt dilaksanakan.

Konsep KDK

membantu untuk

mengidentifikasikan

rintangan-rintangan

dan

permasalahan-permasalahan

yang mungkin

menghambat

pasar

lokal,

serta identifikasi

terhadap kesempatan-kesempatan

atau

peluang-peiuang dalam

meningkatkan

produksi, pekerjaan,

dan

pendapatan. Dengan

demikian,

konsep KDK merupakan

upaya untuk

mengidentifikasikan

kegiatan dan

intervensi

dalam

menrperkuat

pasar dan

mempromosikan

pertumbuhan

ekonomi

daerah,

hal

ini dapat dilakukan

melalui

inisiatif masyarakat

perdesaan.

Konsep

KDK

mendukung market-based

pproach

(pendekakan

pasar) dalam

pengembangan daerah.

Denga4 adanya

penekanan terhadap

pasar yang

dihubungkan dengan

produksi lokal

(perdesaan), konsep KDK secara langsung berkaitan dengan pendekatan pasar dalam upaya

pengembangan

suatu daerah. Lebih

lanjut,

strategi

berbasis

pasar ditujukan

untuk memperkuat

daerah

agar

lebih

kornpetitif dengan

daerah lainnya

sehingga dapat

meningkatkan

produktivitas

dan

pendapatannya.

Konsep KDK

membantu

menyusun

kembali

pengaturan

secara

struktural.

Dengan

adanya

fokus

pada pasar

di tingkat regional/daerah,

konsep

KDK

dapat digunakan

sebagai

pelengkap dalam

upaya

penyusunan

kembali

pengaturan

secara struktural

pada tingkat

nasional. Saat

penyusunan

kebijakan-kebijakan

makro

ekonomi menjadi cukup

penting dalarn

upaya

promosi

pengembangan

ekonomi

perdesaan khususnya,

dibutuhkan

tindakan-tindakan

di tingkat regional dalam mengatasi hambatan-hambatan dan menciptakan peluang-peluang

bagi

produsen

dan

pedagang dalam

memanfaatkan

insentif

dari

adanya kebijakan

secara mikro.

Pendekatan

KDK menyarankan

tindakan-tindakan

dan

intervensi-intervensi

apa yang

sesuai

dan dapat

mendukung

penguatan

pengaturan secara

struktural.

Konsep

KDK

menawarkan

alat

perencanaan

praktis bagi

pelaku

lokal

(perdesaan).

Analisa

pasar

regional dan

keterkaitan

desa-kota

yang

mempengaruhi

operasionalisasi

pasar, memberikan

kesempatan

bagi daerah

untuk berinisiatif

dalam membantu

memperkuat

pemerir-rtah

daerah

dan

organisasi-organisasi

lokal lainnya,

serta mengurangi

ketergantungan

mereka

pada pemerintah

pusat

dalam

mempromosikan

petumbuhan

dan pengembangan

ekonomi

di daerahnya.

2

6

-

p"r.n.un"an

Pembanlunan

o. VApril

uni2003


4/7


5/7

Pembangunan

i

Wilavah

I

W};i""l""

:j

i

Secara

administratif,

Laos terbagi

atas beberapa propinsi,

kabupaten

dan

kecamatan.

Tetapi

tidak

ada pembedaan

administrasi

antara desa

dan kota.

Absennya

pembedaan

tersebut seringkali

menyulitkan

dalam

menentukan

intervensi yang tepai

dengan kemungkinan

memberikan

intervensi

yang

sama

di atas

wilayah

yang

sebenarnya

memiliki

karakter yang

berbeda.

Belakangan pemerintah

telah

membuat perbedaan

tersebut

yang dipicu oleh

dinamika

urbanisasi

dan pembangunan

ekonomi.

Sejalan

dengan

derap pembangunan

yang

makin

tingg, pemerintah

telah

mengambil

kebijakan

untuk meningkatkan investasi di bidang infrastruktur kota yang juga disponsori oleh ADB. HaI itu

diikuti

oleh

kebijakan

untuk

mengembangkan

pemerintah

kabupaten

sehingga

mereka

dapat

mengelola

fasilitas

infrastruktur

tersebut. Terdapat

5 badan

khusus

yang

menangani

masalah

ini

yang

disebut sebagai

-IrbanDeaelopment

dninistration

Authority.

Tugasnya

adalah

menangani

pembauran

antara

wilayah

kota dengan

daerah pedesaan

tertentu.

Badan ini

telah

berhasil membuat

pembedaan

antara

wilayah

kota

dan

desa.

Untuk

Program Investasi

Tahun

2000

-

2003, Pen-rerintah

memberi prioritas

pada penguatan

hubungan

desa-kota

dengan

mengadopsi

strategi pembangunan

kota yang sesuai.

Penekanan

khusus

diberikan

pada pembangunan

kota-kota

kecil yang

memiliki

hubungan

yang

kuat

dengan

wilayah

pedesaan

yang

sekaligus

bisa

berperan sebagai

pusat

pasar

dan

jasa

bagi

masyarakat

dan

perekonomian

desa. Tujuan

jangka

menengah

dan panjangnya

adalah

menjadikan

kota-kota

kecil

tersebutsebagaiwahana untuk mendukung pembangunan desadan produksi pertanian.

Pada tahun

2000

-

2001 alu,

pemerintah

telah menvusun

Draft

National

Urban

and Rural Basic

Infrastructure

Deaelopntent

Strategy

NURBIDS)

sebagai

bagian

dari

strategi

pengentasan

kemiskinan

hingga

tahun

2020

mendatang.

Tujuannya

adalah

untuk

mencapai

pembangunan

regional

yang

seimbang

yang

didasarkan pada

strategi

pusat pertumbuhan

kota.

Di

sini

kota

dijadikan sentral

pertumbuhan

beberapa

daerah di

sekitarnya

yang

disebut

dengan

klaster.

Hubungan

antara

desa

kota

diharapkan

mampu berperan

optimal

dalam pengentasan

emiskinan

di

wilayah

pedesaan

maupun

kota

mengingat semakin

meningkatnya

urbanisasi

di

satu

sisi

dan

mayoritas penduduknya

yang

berdiarn

di

desa di sisi

lain.

LAHAN

ERTANIAN

Di

ingkat

ecamatan,

ARUL

mengorganisasi

ubungan

tau

aringan

antara

elompok

etani/Produsen

dengan

lT.Perhat ian

husus

iberikan

kepada

engembangan

ubungan

tau

jaringan

erja

ntara

rodusen

an

pasar

engan

emfasi l i tasi

ransaksi

bisnisi antaramereka.

c.

Poverty

Alleviation Through

Rural-Urban

Lingkages

(PARUL)

di Indonesia

Krisis

ekonomi

dewasa

ini telah

memberikan

pengaruh signifikan

terhadap perekonomian

In-

donesia,

termasuk

meningkatnya

angka

pengangguran. Sektor

yang

mampu

bertahan dalam kondisi

ini adalah

mereka yang

bergerak

di UKM. Adanya

fenomena ketahanan

UKM

telah mendorong

lahirnya

PARUL,

sebuah

program

kerjasamaantara Bappenas,UNDP,

dan

UN-Habitat.

Tantangan

utama PARUL adalah bagaimanamenciptakan keuntungan yang semakin besar bagi mereka yang

berdihm

di wilayah pedesaan yang

nyaris termarginalisasi dari proses

pembangunan.

Salah

satu

2 8

-

pur"n*nuan

Pembangunan{o.

3vApril

-

Juni

2003


6/7

1

Pembangunan

I

Wilavah

,,,.-,

rl,

.

j.. ffi

penyebabnya

adalah

lemahnya hubungan antara wilayah

pedesaan

dengan

jaringan

pasar

yang luas

yang

umumnya

terdapat di perkbtaan.

PARUL dilaksanakan

dengan mengintroduksi

pendekatan

pasar

dalam

penguatan

ekonomi

lokal melalui

pembentukan

kemitraan tripartit berbasis komoditas di

beberapa

daerah

(propinsi

dan kabupaten)

di bawah koordinasi pemerintah

lokal, terutama Bappeda. Menjadi

tugas Forum

Kemitraan itu

untuk mengidentifikasi berbagai hambatan

yang dihadapi

dalam pengembangan

komoditas ekspor tertentu, memobilisasi sumberdaya, serta memperbaiki hubungan dan kerangka

kerja ekonomi

antara produsen

di wilayah

perdesaan

serta para pedagang

(eksporter)

di

wilayah kota.

Untuk

memperkuat

hubungan tersebut, PARUL

bekerja di tingkat propinsi

maupun

kabupaten.

Di tingkat propinsi

ada Cluster

Development Partnership

(CDP)

yang menyatukan

berbagai aktor

dalam komoditas

yang sama, seangkan di tingkat

kabupaten ada

Kabupaten Implementation

Kit

(KIT)

yang

juga

merupakan kumpulan stakeholders

ang terlibat

dalam pengembangan

komoditas

tertentu

pula.

PARUL

memfasilitasi kemitraan

ini untuk mengembangkan

rencana

aksi dan

memperkuat

kapasitasnya

dalam

menangani berbagai hambatan

dan tantangan

yang

dihadapi

dalam

upaya pengembangan

suatu

komoditas.

Di tingkat

kecamatan,

PARTIL mengorganisasi

hubungan

atau

jaringan

antara

kelompok

petani/

produsen dengan

KIT. Perhatian.khusus

diberikan

kepada pengembangan

hubungan

atau

jaringan

kerja antara produsen

dan pasar

dengan

memfasilitasi

transaksi

bisnis di

antara

mereka.

d.

Program

Kemitraan

Desa-Kota di

Nepal

Rasionale

utama

dari program

ini

adalah

bahwa

hambatan

utama

dalam

upaya

komersialisasi

produksi

peitanian

desa

dalam upaya

mengentaskan

kemiskinan

adalah

absennya

aringan

pasar

dan informasi

tentang

pasar.

Dibeberapa

wilayah,

fenomena

nibahkan

diperparah oleh

rnembanjirnya

impor

dari India.

Kondisi

ini

sernakin

memperkuat

tuntutan

untuk menemukan

jaringan

pasar

untuk

komoditas

dan

jasa

bagi

wilayah pedesaan.

Dengan

bantuan

dana UNDP dan

Habitat,

program

ini

telah

berhasil'mengidentifikasi

sejumlah

jaringan

pasar,

terutama

Pasar-pasar

okal

di

mana produsen

dan penyedia jasa dapat berproduksi secaraefisien dan kompetitif.

Walaupun

terdapat

berbagai

hambatan dalam

mengakses

pasar,

nalnun

Program

ini

berhasil

memperlihatkan

bahwa

masyarakat yang

miskin serta

UKM

di wilayah

desa

maupun

kota

juga

mampu

berkompetisi

dalam pasar-pasar

besar. Misalnya

dalam

penjualan

ternak, sayuran,

kerajinan

p"tuk,

dan sebagainya.

Program

ini bertujuan

mengentaskan

kemiskinan

melalui

peningkatan

hubungan

desa-kota.

Intervensi yang

diberikan

antara

lain

meliputi pembangunan

pasar

induk desa

di tingkat

kabupaten,

di samping

mendukung pembangunan

jalan

dan

jembatan,

serta

infrastruktur

jasa

bagi pasar

induk

desa. Sedangkan

pada

tingkat

masyarakat,

program

ini membantu

memilah

usaha-usaha

potensial

dan pengusaha

dalam

kelompok

kecil.

yang

dianggap

layak

untuk

menerima

kredit

dalam

jumlah tertentu lewat

mekanisme

Tale-Lane

Organization

TLO).

TLO

menjadi

mekanisme

yang efekt if

bagi

pembuatan

keputusan yang

part isipat if

dan

demokrat is,

terutama

dalam

menetapkan prioritas tertentu atas dasar konsensus, serta mendelegasikanProsespembuatan

keputusan

tersebut

langsung

kepada kelompok

masyarakat.

Sampai

dengan

tahun

1999,program

ni telah

membantu

lebih

dari

250 usaha yang

secara

angsung

telah

memperkuat

hubungan

desa-kota.

Pendekatan

paket

yang

mencakup

kredit,

teknologi,

dan

alih

keterampilan

serta

hibah

mini dalam

upaya promosi

usaha ekonomi

telah

membawa

hasil

berupa

opt imal isasi

sumberdaya

dan

memberikan

basis

bagi

terwujudnya

dampak ekonomi

yang

berkelanjutan.

Total

kredit yang

disalurkan pada

tahun

1999

mencapaiS,4juta

NRps

di

mana 3

juta

di antaranya

telah

dikembalikan.

Dana mandiri yang

sudah

berkembang

mencaPai

3,8

uta

NRps,

atau setara

dengan

7O% dari

total kredit yang

disalurkan.

Daftar Bacaan

1.

Bendavid-Val, Avrom,

1983. Regional and

Local Economic

Analysis

for Practitioners,

New York:

Praeger

Percncanaan

embangunano.3VApril

-

Juni

ZOOS 29


7/7

Pembangunan

Wilayah

;;*:.

2. Bendavid-Val, Avrom, 1991. Rural

Area Development

Planning

:

Principles,

Approaches

and Tools of

Economic

Analysis, Training Materials

for Agricultural Planning

27/'I and

2. Rome: FAO

Economic and Social Policy

Department

(2

vols).

3. Bintoro, Bambang.S.

2002.Paradigma

Baru Dalam Pengelolaan

Potensi

dan Pembangunan

Daerah.

Disampaikan

Dalam Acara Lokakarya

Pengembangan

dan Pemanfaatan

Potensi

Ekonomi Daerah,

Propinsi

Banten.

4.

Douglass,

Mike,

1988.

"A

Regional

Network

Strategy

for Reciprocal

Rural-Urban

Lingkages

: An Agenda for

Policy Research With

Reference to Indonesia

",

Third World

Planning

Review, Vol.

20 No. 1

(February

7998),pp.

1 - 3 5 .

5. Development Communication

Office

(2000),

The Ninth

Plan Development

Vision Framework,

Dez.telopment

ews

Bulletin, Vol. 15, No. 8,

August 2000.

6.

Hanafiah, T. 1989. Strategi

Pembangunan

Wilayah Perdesaan-

Kerangka

Pemikiran

Bagi Pembangunan Desa

Terpadu.

Jurusan

llmu-Ilmu Sosial

Ekonomi

Pertanian. Fakultas

Pertanian,

Institut

Pertanian

Bogor.

7. Haeruman, H,

Js

dan Eriyatno.

2001. Kemitraan

Dalam Pengembangan

Ekonomi Lokal

(Bunga

Rampai). Yayasan

Mitra

Pembangunan

Desa dan Business

Innovation Center

of Indonesia-

8.

International Labour Organisation

(ILO),2002.

ASIST-AP

(Advisory

Support,

Information Services

and

Training),

Infonnal.ion

Brochure,

w ww.ilo.org /asist

9.

Kammeier, H. Detlef,

and Erfried

Neubauer, 1985. Settlement

Development

Study West

Pasaman,

Padang

(West

Sumatra, Indonesia)

: Area Development

Programme

(ADP

/GTZ).

10. Lipton, Michael,

1977.Why

Poor People Stay

Poor

:

A Study

of Urban

Bias in World

Development, Cambridge,

Harvard University Press.

11.

Lo,

Fu-Chen

(ed.),

1981.

Rural-Urban

Relations and

Regional

Development.

Hong

Kong: Maruzen

Asia

(Regional

Development Series,

vol

5).

72.

Lo,

Fu-Chen,

and Kamal

Salih

(eds.),

1978. Growth

Pole Strategy

and

Regional

Development

Policy : Asian

Experiences

and

Alternative

Approaches. Oxford

:

Pergamon

Press.

13.

Rondinelli, Dennis, 1985.

Applied Methods of

Regional

Analysis

: The Spatial

Dimensions

of Development

Policy,

Boulder,

Colorado

: Westview

Press.

1.4. Roucek,

S.

Joseph

and

Warren,

Roland R.

"sociology,

an

tntroduction",

Littlefield,

Adam

& Co,

Peterson,

New

Jersey,1962.

15. Sen, Amartya

,1.999.

Beyoncl

lrc Crisis,

DeaelopmentStrategies

n Asia.

76. Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor

25 Tahun

2000 Tentang

Program

Pembangunan

Nasional, Bab IX

Pembangunan Daerah.

17. UN Economic

and Social Commision

for Asia and

the Pacific

(ESCAP),2001.

Reducing

Disparities : Balanced

Development od Urban and

Rural

Areas and Regions

within the countries

of

Asia and

The Pacific, New York

:

United

Nations.

18. Usman, Sunyoto,

Hastu

P dan Bayu

Krisna M. Diskusi

Terbatas Strategi

Pembembangan

Perdesaan

Bappenas,2T

Agustus

2002.s

1.9. Uphoff, N., 1986.

Local Institutional

Development.

An Analytical

Sourcebook

With

Cases.

Kumarian Press, Con-

necticut.USA.

3 0

-

P"r.n".n"an

Pembangunan{o. 3 V April Juni

003

Rural- UrbanE Conomilc- Lngkages

Documents

Transcript of Rural- UrbanE Conomilc- Lngkages