UNIVERSITAS INDONESIA

CORPORATE TAX REGIME AND INTERNATIONAL ALLOCATION OF OWNERSHIPJohannes Becker and Marco Runkel, 2013Regional Science and Urban Economics no.43 pp.8-15 RESUMEHENDRA JAFARUDDINDESY ANDRIYANINURHASANAHRIMA SULISTYANINGRUM

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK

MEI 20151. Tujuan Tulisan ini bertujuan meneliti bagaimana 2 rezim perpajakan corporate income (Separate Accounting (SA) dan Formula Apportionment (FA) mempengaruhi keputusan perusahaan untuk merger dengan perusahaan lain. 2. Latar Belakang. Perusahaan-perusahaan dalam pasar Eropa, Pajak atas bisnis masih belum terkoordinasi pada tingkat nasional.

Implikasinya, perusahaan-perusahaan multinasional ini akan mengeksploitasi perbedaan pajak nasional dengan cara menaikkan pendapatan pada daerah yang pajaknya rendah. Kemudian meminimisasi hutang pajak mereka secara keseluruhan dan mengurangi pajak pendapatan pada negara yang pajaknya tinggi. Disisi lain, firm berjuang dengan tingginya compliance cost karena perbedaan nasional tax law, perbedaan aturan dalam mendefinisikan pendapatan usaha, dll.

Sebab itu EC (2007a, 2007b) membuat sistem baru dengan Common Consolidated Corporate Tax Base (CCTB) dan formula apportionment dengan tujuan bahwa sistem baru ini secara substansi menurunkan biaya compliance dan menekan meminimasi pajak meningkatkan profit Literatur antara SA dan FA, literatur kebanyakan menunjukkan bahwa menggantikan sistem SA oleh FA secara efektif berarti mengganti dengan yang lain.

3.Manfaat PenelitianSebagian besar investasi antar negara/perbatasan dalam bentuk MA, namun kebanyakan penelitian sebelumnya membandingkan perpajakan SA dan FA berdasarkan model modal invetasi baru (greenfiled investment) sehingga penelitian ini membedakan Sistem corporate income taxation yang mana lebih baik dalam Merger dan Akuisisi (M&A).4.PembahasanSeparate Accounting (SA), di Indonesia dikenal dengan transfer pricingTransfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalamtransfer pricing , yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing.

Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (domestic transfer pricing), maupun dengan negara yang berbeda (international transferpricing).

transfer pricing), yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut. Transfer pricing manipulation dengan suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan transfer pricing antara lain manipulasi pada : - harga penjualan, harga pembelian, etc (Eden, 2001) Contoh lain yang umumnya sering digunakan dalam transfer pricing adalah misalkanX Corp tidak bertransaksi langsung dengan anak perusahaan di Indonesia, tetapi menjual dulu kepada anak perusahaan yang berkedudukan di Filipina. Lalu, dari Filipina barang tersebut dijual ke perusahaan yang ada di Malaysia, baru setelah itu perusahaan di Malaysia melakukan transaksi dengan perusahaan di Indonesia. Sehingga ketika sampai di Indonesia, harganya sudah naik berkali-kali lipat. Dengan begitu, jelas saja PT ABC yang berkedudukan di Indonesia akan menderita kerugian karena ia harus membayar bahan baku dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga wajar. Sehingga potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT ABC ke negara menjadi hilang karena PT ABC mencatat kerugian atau keuntungannya mengecil karena praktik transfer pricing

Formula Apportionment (FA). In the formula apportionment, the costs are shared (or allocated) by a revenue-based formula. Untuk menggambarkan bagaimana pendapatan diatribusikan menggunakan FA berbeda dari jumlah di LK. Contoh Hasil Merck tahun 2002. selama tahun tsb Merck's German operasi rugi 41 million sesuai dengan LK konsolidasi. Jika Merck menghitung berdasarkan FA diukur dari share EBIT cabang Jerman. Contoh : tahun 2002 Merck punya 40% punya kepemilikan atas assets, sales, and employees di Germany. Tapi Merck melaporkan 272 profits dari operasinya di European. Maka, dibawah formulary apportionment, Merck akan melaporkan 108 million in profits in Germany in contrast to the 41 million financial statement loss reported in Germany (Mintz et al, 2009).

Hipotesis Sistem FA mengubah keputusan M&A dimana sistem SA efisien. Dibawah SA, pajak sesuai lokasi. Contoh : sebelum dan sesudah merger tax rate sama diaplikasikan. Kemudian keinginan untuk mendapatkan dan keinginan menjual berkurang oleh pajak, oleh asumsi ini bahwa keputusan M&A tidak terganggu dengan SA. Sebaliknya, sistem FA menyatakan bahwa effektive tax rate adalah investor-specifik, contohnya beban pajak effektif tergantung dimana investor punya lokasi produksi lain dan apakah berlokasi di negara yang high-tax atau low-tax. Jika positif ada perbedaan tax rate maka ada insentif untuk menjual perusahaan dari negara high-tax ke investor negara low-tax dan sebaliknya, walaupun tidak ada keuntungan ekonomis dari transaksi tersebut. Struktur kepemilikan perusahaan multinasional diharapkan diubah oleh perbedaan tax rate dibawah FA, bukan dibawah SA.

Pandangan pertama itu mungkin salah. Penelitian ini mendemonstasikan bahwa keputusan M&A juga berubah dibawah SA bahkan hasilnya lebih parah daripada dibawah FA. Penelitian ini mempertimbangkan model 2 negara dimana terjadi M&A. Akuisisi mempengaruhi ekonomi dengan bentuk perubahan cash flow. Penelitian ini menunjukkan tanpa profit-shifting, alokasi kepemilikan efisien dibawah SA. Bagaimanapun, jika profit shifting dalam multinasional mungkin, jumlah akuisisi secara tidak efisien tinggi di kedua negara contoh marjinal sinergi negatif, karena diimbangi dengan kenaikan peluang profit shifting.

Dibawah FA, kebalikannya jumlah akuisisi secara tidak efisien tinggi di negara pajak rendah dan secara tidak efisien rendah di negara pajak tinggi jika the acquirer lebih profitable daripada target firm, alasannya adalah acquirer di negara pajak tinggi meningkatkan beban pajak yang efektif dan acquirer dalam negara pajak rendah melakukan sebaliknya. Sebagai konsekwensinya, efek sinergi diseimbangkan dengan konsekwensi pajak akuisisi dan kemudian marjinal sinergi negatif di negara pajak rendah dan positif di negara pajak tinggi. Dengan argumen sebaliknya kami mendapatkan underinvestment di negara pajak rendah dan overinvestment di negara pajak tinggi, jika acquirer kurang profitabel daripada target

Dalam model penelitian ini, SA lebih distortive semakin mudah profit shifting. Literatur empiris mengatakan banyak bukti profit shifting dilakukan oleh perusahaan multinasional (Devereux, 2006; Hulzing and Leaven, 2008), dengan cara demikian menyarankan bahwa perencanaan pajak via profit shifting dibawah SA biasanya lebih mudah bagi perusahaan multinasional ketimbang realokasi modal fisik, contohnya corporate income tax provinsi Kanada menyatakan bahwa SA menghasilkan distorsi lebih besar ketimbang FA (Mintz and Smart, 2004)

Litertur Review

Analisa kami berhubungan dengan literatur perbandingan antara SA dan FA : McLure (1980), Gordon and Wilson (1986), Mintz (1999), Eggert and Schjelderup (2003), Devereux (2004), Nielsen et al. (2003, 2010), Srensen (2004), Kind et al. (2005), Fuest et al. (2007), Pethig and Wagener (2007), Riedel and Runkel (2007), Devereux and Loretz (2008), Eichner and Runkel (2008, 2009, 2011) and BeckerandFuest(2010a) yang menghasilkan hal-hal penting berkaitan dengan hasil kami. Contohnya, tax base dan kepemilikan external foreign firm. Tapi belum ada artikel perbandingan SA dan FA mempertimbangan kan MA dan externalities MA dalam penelitian ini.

Kedua, untaian literatur terkait analisa kami dalam menyelidiki pengaruh pajak terhadap aktivitas MA pada perusahaan multinasiona contohnya : Swenson (1994), Auerbach and Slemrod (1997), Andrade et al.(2001), Desai and Hines (2004), Becker and Fuest (2010b, 2011b), Huizinga and Voget (2009), Haufler and Schulte (2011), Becker and Fuest (2011a) yang mempertimbangkan efisiensi sumber dan dasar pajak residen dalam model dimana investasi sebagai bentuk MA. Hasil menunjukkan bahwa pajak berdasarkan sumber efisien secara umum jika pajak dasar residen sudah berjalan sebagaimana direfleksikan dalam hasil benchmark analisa kami. Walaupun mereka tidak menyelidiki profit shifting dan FA sehingga hasil dengan kami berbeda

5. Kesimpulan Dalam paper ini bagaimana pajak mempengaruhi keputusan perusahaan MA. Penelitian ini membandingkan 2 rezim pajak corporate yaitu SA dan FA.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kedua rezim mengubah kepemilikan alokasi internasional. Dibawah SA, banyak perusahaan diperoleh dari negara low-tax and high-tax berdasarkan profit shifting opportunities.

Dibawah FA, jumlah akuisisi terlalu tinggi di 1 negara dan terlalu rendah di negara lain. Alasannya adalah akuisisi mengarah pada dasar pajak redistribution sesuai apportionment.

Kebanyakan investaslewat batas ini bentuknya M&A,

Penilaian rezim alternatif seperti FA seharusnya melihat dampak kegiatan lintas batas M&A dan kesejahteraannya. 6. Kritik

belum menemukan literatur penerapan FA di Indonesia

Disamping FA simpel dan stabil namun FA tidak sempurna, karena sulit untuk menelusuri profit dan anggota grup

Resistensi FA ditakutkan tidak adil, karena redistribusi apportionment tsb, terjadi loss di negara lain namun harus mengakui profit karena keuntungan di negara lainDAFTAR PUSTAKA

Johannes Becker and Marco Runkel, 2013, Corporate Tax Regime And International Allocation Of Ownership, Regional Science and Urban Economics no.43 pp.8-15 Jack Mintz and Joann M. Weiner, Some Open Negotiation Issues Involving a Common Consolidated Corporate Tax Base in the European Union, 62-81 (2009).