Rapat Kerja Pemerintah 2012 - MP3EIrev
Transcript of Rapat Kerja Pemerintah 2012 - MP3EIrev
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
BAHAN RAPAT KERJA PEMERINTAH 2012
PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
Jakarta, 19 Januari 2012
Sistematika PresentasiLaporan Kemajuan Pelaksanaan MP3EI Capaian 2011 Rencana Kegiatan 2012 Hal-hal penting yang perlu diperhatikan: Project Milestone Di Masing-masing Koridor Ekonomi Peran Serta Pemerintah Daerah4 6
1
Struktur Organisasi KP3EIBerlandaskan Perpres 32/2011, penetapan keseluruhan personil KP3EI telah selesai dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2011 melalui penerbitan beberapa SK Menko
Keanggotaan personil KP3EI terdiri atas berbagai unsur: Beberapa Menteri KIB-2, beberapa Wamen dan pejabat eselon-1 terkait, Gubernur, pimpinan KADIN dan asosiasi usaha terkait, para pakar, dan berbagai pelaku usaha. Dalam susunan Tim Kerja KP3EI, ditetapkan 9 (sembilan) Tim Kerja yang terbagi atas: 3 Tim Kerja Lintas Sektor (Regulasi, Konektivitas, SDM & IPTEK) dan 6 Tim Kerja Koridor Ekonomi.2
Susunan Ketua Tim Kerja & Sekretariat KP3EI dibentuk berdasarkan Kepmenko Perekonomian no 35 & 36 / 2011Tim Kerja Lintas Sektor KP3EI` Tim Kerja Regulasi ` Tim Kerja Konektivitas ` Tim Kerja SDM dan IPTEK ` Tim Kerja KE Sumatera ` : Sekretaris Menko Perekonomian : Wakil Menteri Bappenas : Wakil Menteri Pendidikan & Kebudayaan
Tim Kerja Koridor KP3EI
` ` ` `
: Menteri Kehutanan Menteri ESDM (alternate) Tim Kerja KE Jawa : Menteri Pekerjaan Umum Menteri Perindustrian (alternate) Tim Kerja KE Kalimantan : Menteri Pertanian Menteri Perumahan Rakyat (alternate) Tim Kerja KE Sulawesi : Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri UKM dan Koperasi (alternate) Tim Kerja KE Bali-NT : Menteri Pariwisata Menteri Perdagangan (alternate) Tim Kerja Papua-Kep.Maluku : Menteri Perhubungan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (alternate) : Deputi Infrastruktur & Pengembangan Wilayah, Kemenko Ekon3
Sekretariat KP3EI
` Sekretariat KP3EI
CAPAIAN
4
Promosi ke beberapa negara sahabatTelah dilakukan serangkaian sosialisasi kepada beberapa negara sahabat yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian KP3EI Korea Selatan (24 25 Oktober 2011) Working Level Joint Task Force Cina (21 23 Juni 2011) Special Envoy President Jepang (17 Maret dan 21 Sept 2011) Metropolitan Priority Area (MPA) Rusia (14 18 Juni 2011) - Business Forum Amerika Serikat (8 10 Nov 2011) ASIA Society Jerman (1 Desember 2011) Dipimpin oleh Wakil Menteri Perdagangan
Pada setiap kunjungan, semua negara sahabat menunjukkan apresiasi terhadap penyusunan MP3EI dan menyatakan berminat untuk mempererat hubungan kerjasama, terutama di dalam berkontribusi pada pelaksanaan program-program MP3EI.5
Progress PelaksanaanDalam mendukung tata kelola komunikasi dan koordinasi di dalam KP3EI, Sekretariat KP3EI telah mengembangkan Standard Operating Procedures (SOP) tentang mekanisme kerja antar Tim Kerja. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan intensitas komunikasi baik internal Tim Kerja ataupun antar Tim Kerja KP3EI. Sejak peluncuran MP3EI pada tanggal 27 Mei 2011, 94 proyek kegiatan ekonomi utama & infrastruktur telah di ground-breaking hingga akhir Desember '11 dengan nilai ~ Rp. 490,5 Triliun. Pemerintah : Rp. 71,6 Triliun (24 proyek) BUMN : Rp. 131 Triliun (24 proyek) Swasta Campuran : Rp. 168,6 Triliun (38 proyek) : Rp. 128,3 Triliun (8 proyek)
6
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (1)Koridor Ekonomi SumateraNo Proyek Waktu Groundbreaking Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Investasi (Rp)
INVESTASI SEKTOR RIIL1 2 Proyek Pengembangan Kawasan Industri Sei Mangkei (Sumatera Utara PTPN III) Perluasan Pabrik Krakatau Steel (Banten PT. Krakatau Steel dan POSCO) 27 Mei 2011 27 Mei 2011 1.245 55.000 2.505M 60.000 M
INFRASTRUKTUR1 2 Telkom True Broadband Access Nasional (PT.Telkom) PLTA Peusangan I dan II (2x44 MW) (Aceh PT. PLN) PLTU Banjarsari (2x100 MW) (Sumatera 3 Selatan PT. Bukit Asam) Status Konstruksi, COD pada 2014, mekanisme financing IPP PLTU Tanjung Enim (3 X 10 MW), (Sumatera Selatan PT. Bukit Asam) Pengembangan Terminal Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Juli 2011 4.175 2800 M 27 Mei 2011 27 Mei 2011 4.143 M 1.530 M
4 5
Agustus 2011 Maret 2011
100
378 M 43 M7
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (2)Koridor Ekonomi SumateraNo6 7 8 9 10 11 12 13 14
ProyekPembangunan Jalan Akses Kuala Namu 8 KM Penanganan Jalan di Kawasan Industri Sei Mangke Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota Sigli-Bireun-Lhokseumawe 172 km Perluasan Pelabuhan Belawan Pembangunan Jalur KA baru Tanjung Enim Lampung (300 km) Pengembangan sisi darat/sector private di Bandara Kualanamu Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomas Sawit (PLTBS) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa Sawit (PLTBS), kapasitas 2 x 3,5 MW) Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Thaha
Waktu Groundbreaking27 Mei 2011 27 Mei 2011 September 2011 September 2011 November 2011 Desember 2011 Agustus 2011 Agustus 2011 September 2011
Penyerapan Tenaga Kerja
Nilai Investasi (Rp)144 M 334 M 5.175 M 830 M 15.300 M 1.600 M 151 M 71 M 107 M
8
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (3)Koridor Ekonomi SumateraNo15
ProyekPembangunan NGL Plant Sumatera Selatan, Prabumulih Pembangunan LPG Pressurized Terminal 5.000 MT di Lampung Pengembangan Terminal di Bandara Raja Haji Fisabilillah TOTAL
Waktu Groundbreaking2011
Penyerapan Tenaga Kerja
Nilai Investasi (Rp)1.900 M
16
2011
818 M
17
2011
105 M 97.934 M
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (4)Koridor Ekonomi JawaNo Proyek Waktu Groundbreaking Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Investasi (Rp)
INVESTASI SEKTOR RIIL1 2 Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) (Jawa Barat PT. Nusantara Regas) Pembangunan Pabrik Baru (Karawang-PT. ASTRA Daihatsu Motor) Perluasan pabrik pengolahan dan pembuatan olahan Kakao (Tangerang - PT. Bumi Tangerang Mesindotama) Perluasan pabrik untuk meningkatkan jumlah dan ragam produksi dari produk susu, bubur sereal bayi dan minuman MILO chocolate malt drink (Kerawang - PT Nestle) Pengembangan Spinning dan Garment (Sukoharjo - PT. Sri Rejeki Isman) Peningkatan kapasitas pabrik polyprophylene/Polyethylene/Butadiene (PT Chandra Asri Petrochemical Tbk) 27 Mei 2011 27 Mei 2011 59.000 M 2.100 M
3
2011
500
457,2 M
4
2011
500
1.500 M
5
2011
6.000
880 M
6
2011
100
1.250 M10
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (5)Koridor Ekonomi JawaNo7
ProyekPembangunan Terminal Banten dengan kapasitas 1.000.000 TON/tahun (Banten - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk) Pengembangan Bandung Techno Park (Bandung - PT Telkom)
Waktu Groundbreaking2011
Penyerapan Tenaga Kerja80
Nilai Investasi (Rp)300 M
8
2011
315
10 M
INFRASTRUKTUR9 10 11 12Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok Seksi E2 dan NS Jalan Tol Cikopo Palimanan (116 Km) Pembangunan galangan kapal di Jawa Timur Pembangunan Jalan Waru-Wonokromo- Tj.Perak
27 Mei 2011 2011 Februari 2011 Q1 2011
3.258 M 5900 M 9.000 11.100
1314 15
Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi SerpongMaja- Rangkasbitung; panjang 32 km Pengembangan Terminal di Bandara Husein SastranegaraTelkom True Access National (Jawa - PT. Telkom) Total
Semester 1 2011 September 201127 Mei 2011
487 8413.745 M 109.071 M11
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (6)Koridor Ekonomi KalimantanNo Proyek Waktu Groundbreaking Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Investasi (Rp)
INVESTASI SEKTOR RIIL1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chemical Grad Alumunium (CGA) (Kalimantan Barat PT. Antam) Pembangunan Pabrik Pemurnian Bijih Besi (Kalimantan Selatan PT. Antam & PT. KS) Pertambangan Batubara di Serongga (Kalimantan Selatan PT. Arutmin Indonesia) West Mulia CPP, OLC, and Port (Kalimantan Selatan PT. Arutmin Indonesia) AsamAsam CPP dan OLC (Kalimantan Selatan PT. Arutmin Indonesia) NPLCT (North Pulau Laut Coal Terminal) - CBU (Kalimantan Selatan PT. Arutmin Indonesia) Pertambangan Batubara di Sungup Sembuluan (Kalimantan Selatan PT. Arutmin Indonesia) Senakin Tailing Dump (Kalimantan Selatan PT. Arutmin Indonesia) TBCT (Tanjung Bara Coal Terminal) Double Conveyor to BLF (Kalimantan Timur PT. Kaltim Prima Coal) 27 Mei 2011 Juni 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 491 22.375 629 500 300 300 300 30 4.300 M 1.200 M
1.170 M 658 M 460 M 378 M 196 M 13 M 172 M12
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (7)Koridor Ekonomi KalimantanNo Proyek Bengalon BLF (Barge Loading Facility) and Crusher Upgrade (Kalimantan Timur PT. Kaltim Prima Coal) Pengembangan infrastruktur untuk pertambangan batubara berupa jalan, port, conveyor belt (Kalimantan Tengah Padang Kurnia Group) Pembangunan Pabrik Kaltim V (Kalimantan Timur PT. Pusri Holding) Waktu Groundbreaking 2011 Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Investasi (Rp) 121 M
10
11
2011
50
783 M
5193 M 2011 280
12
INFRASTRUKTUR13 14 15 PLTS Miangas (Kalimantan Timur PT. PLN) PLTS Sebatik (Kalimantan Timur PT. PLN) Pembangunan Bandara Sepinggan (Kalimantan Timur PT. Angkasa Pura I) 5,02 M 27 Mei 2011 11,33 M 27 Mei 2011 1570 M Oktober 2011 3.500
Total
16.230 M13
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (8)Koridor Ekonomi SulawesiNo Proyek Waktu Groundbreaking Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Investasi (Rp)
INVESTASI SEKTOR RIIL1 Pembangunan dan Pengoperasian Kilang- LNG Donggi (Sulawesi Tengah PT. Donggi Senoro LNG) Eksplorasi Pertambangan dan Pengolahan Nikel (Sulawesi Tenggara & Sulawesi Tengah PT. Sulawesi Cahaya Mineral) Pertambangan dan Pengolahan Nikel (Sulawesi Selatan PT. INCO) Tambang dan Pabrik Nickel Pig Iron Bahodop (Sulawesi Tengah PT. INCO) Pembangunan Fasilitas Preparasi Bijih Nikel (Sulawesi Tengah PT. INCO) Pengembangan Pabrik Peleburan Ferro Nikel (Sulawesi Tengah PT. Antam) Modernisasi dan Optimasi Fasilitas pengolahan Pomala (termasuk pembangunan PLTU 2 x 25 MW) (Sulawesi Tenggara PT. Antam) Pertambangan dan Pengolahan Nikel.Pig iron (termasuk pembangunan PLTU 4 x 25 MW dan Jeti 10.000 DWT) (Sulawesi Tenggara PT. Antam) Pengembangan Industri besi dan baja dasar (Sulawesi Tenggara PT. Antam Jindal Stainless Indonesia) 2011 1000 24.000 M
2
2011
25.000 M
3 4 5 6
2011 2011 2011 2011
18.900 M 5.000 M 2.200 M 16.000 M
7
2011
628
4.830 M
8
2011
3.970 M
9
2011
850
7.000 M14
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (9)Koridor Ekonomi SulawesiNo10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ProyekPembangunan Pabrik Nikel Pig Iron Mandiodo (Sulawesi Tenggara PT. Antam) Pengolahan dan pemurnian bijih emas (Gorontalo PT. Gorontalo Minerals) Pertambangan dan Pengolahan Nikel (Sulawesi Tengah PT. Sinosteel Indonesia) Pembangunan Smelter Tembaga Maros (Sulawesi Selatan PT. Indosmelt) Pembangunan Smelter Nikel (Sulawesi Selatan PT. Indosmelt) Pengolahan Nickel Ore menjadi Ferro Nickel (Sulawesi Tengah Konsorsium) Pembangunan Smelter Fero Nikel (Sulawesi Tenggara Konsorsium) Pembangunan Pabrik Aspal Ekstrak (Sulawesi Tenggara PT. Timah) Pabrik Pengolahan Kakao, Makassar (Sulawesi Selatan - Baary Callebaut Coemtra Mayora) Pabrik Pengolahan Kakao, Makassar (Sulawesi Selatan Cargill) Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Terpadu, Bitung (Sulawesi Utara Pemerintah Pusat, Pemda, 13 Perusahaan)
Waktu Groundbreaking2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
Penyerapan Tenaga Kerja550
Nilai Investasi (Rp)3.597 M 10.000 M 10.000 M
500
6.000 M 6.000 M
1.500 700
4.500 M 2.700 M 250 M 297 M 9.000 M 791 M15
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (10)Koridor Ekonomi SulawesiNo21
ProyekPengembangan Industri Udang di Pinrang (Sulawesi Selatan - Pemerintah Pusat, Pemda, SCI (Shrimp Club Indonesia)) Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Minahasa Utara (Sulawesi Utara - Pemerintah Pusat, Pemda, CV. Sumber Rejeki,BNI, PT. Bina Terpadu, Perusahaan daerah (Klabat)) Pengembangan Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Laut di Minahasa Utara (Sulawesi Utara - PT. Jametro Mandala Utara) Pengembangan Kawasan Budidaya Rumput Laut dan Industri Karaginan di Morowali (Sulawesi Tengah - Kemen Perindustrian, Pemda, ARLI (Asosiasi Rumput Laut Indonesia)) Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Terpadu di Kendari (Sulawesi Tenggara - PT. Sultra Tuna Samudera, PT. Trobos Benoa) Pengembangan Industri Pengolahan Rumput Laut (Gorontalo - PT. Azwa Utama)
Waktu Groundbreaking2011
Penyerapan Tenaga Kerja
Nilai Investasi (Rp)19 M
22
2011
54,8 M
23
2011
9,3 M 57,5 M
24
2011
25 26
2011 2011
90 M 3M
INFRASTRUKTUR27 Pembangunan infrastruktur jalan dan listrik pendukung operasi produksi nikel Kolaka (Sulawesi Tenggara PT. INCO) 2011 3.000 M
Total
146.267 M
16
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (11)Koridor Ekonomi Bali Nusa TenggaraNo Proyek Waktu Groundbreaking Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Investasi (Rp)
INVESTASI SEKTOR RIIL1 Pengembangan Kawasan Wisata Mandalika Lombok Tengah, NTB (Pembangunan infrastruktur, sarana publik, hotel, vila, residential area, lapangan golf, Marina) 20 Oktober 2011 829 M
INFRASTRUKTUR2 3 4 5 6 Pembangunan Waduk Pandan Duri (NTB Pemerintah Pusat & Daerah) Pembangunan Bendungan Titab (Bali Pemerintah Pusat) Pembangunan Bandara Internasional Ngurah Rai (Bali Angkasa Pura II) Telkom True Access Broadband Nasional (Bali & Nusa Tenggara PT. Telkom) Pembangunan dan Pengoperasian Bandara Internasional Lombok 27 Mei 2011 27 Mei 2011 27 Mei 2011 27 Mei 2011 19 Oktober 2011 5.000 786 M 481 M 2.050 M 787 M 30.000 M
Total
34.894 M
17
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (12)Koridor Ekonomi Papua Kep. MalukuNo Proyek Waktu Groundbreaking Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Investasi (Rp)
INVESTASI SEKTOR RIIL1 2 3 Pembangunan Pabrik Nikel dan Kobal (Halmahera Tengah dan Timur PT. Weda Bay Nickel) Pembangunan Palapa Ring Tahap II (Papua PT. Telkom) Pembangunan Palapa Ring Tahap II (Maluku PT. Telkom) Klaster Sentra Produksi Pangan I (Papua - PT. Papua Daya Bio Energi dan PT. Tebu Wahana Kreasi) Pembangunan Pabrik Fero Nikel Halmahera (termasuk power plant 275 MW) (Halmahera PT. Antam) Perluasan produksi emas Halmahera (Maluku Utara PT. Nusa Halmahera Minerals)
27 Mei 2011 Agustus 2011 Agustus 2011 2011
11.000 1.500 1.500
48.600 M 2.460 M 2.460 M 0.2 M
4
5
30 Nov 2011 2011
960 681
12.600 M n/a
6
18
Daftar proyek yang telah di ground breaking tahun 2011 per Koridor Ekonomi (13)Koridor Ekonomi Papua Kep. MalukuNo7
ProyekPeningkatan produksi tambang emas (Papua PT. Nabire Bhakti Mining)
Waktu Groundbreaking 2011
Penyerapan Tenaga Kerja 396
Nilai Investasi (Rp) n/a
INFRASTRUKTUR8 Proyek Jalan Raya Timika Enarotali (Papua Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Merauke ) Proyek Jalan Raya Merauke (Papua ) Waropko
27 Mei 2011 27 Mei 2011 27 Mei 2011
600 M 120 M 281 M 67.131,2 M
9 10
Pembangunan Telkom True Broadband Access National (Papua Kep.Maluku PT. Telkom)
Total
19
Rekapitulasi proyek-proyek yang sudah groundbreaking s.d Desember 2011Jumlah ProyekInfrastruktur 17 8 3 1 6 3 38 Sektor Riil 2 8 12 26 1 7 56
Koridor EkonomiSumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali-NT PapuaKep.Maluku Total
Nilai Investasi (Rp. Miliar)Infrastruktur 35.429 64.674 1.586 3.000 36.065 1.011 131.765 Sektor Riil 62.505 65.497 14.644 142.267 829 66.120 351.862 Proyek 19 16 15 27 7 10 94
TotalNilai Investasi (Rp. Miliar) 97.934 136.071 16.230 145.267 36.894 67.131 490.527
20
22 peraturan yang telah diperbaiki (1)No1.
PeraturanUU No. 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dalam rangka Kepentingan Umum. Revisi Perpres No 13 Tahun 2010 ttg Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
Substansi yang telah diperbaikiPercepatan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kepentingan umum
PICBadan Pertanahan Nasional. Kemenko Perekonomian
2.
A26
Pengaturan tata cara pengadaan, mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, pembebasan tanah, serta penyelenggaraan pengembangan insrastruktur secara business to business di dalam kawasan pengusahaannya. Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI
3.
Revisi Perpres tentang RTR Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo) Revisi Perpres tentang RTR Mamminasata (Makassar, Sungguminasa, dan Takalar) Revisi Perpres tentang RTR Sarbagita (Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar)
Kemen PU
4. 5.
Kemen PU Kemen PU
6. 7. 8.
Revisi Perpres tentang RTR BBK (Batam, Bintan, Karimun) Revisi Perpres tentang RTR Sulawesi Revisi Perpres tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah
Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI
Kemen PU Kemen PU Kemenhut
A27
Percepatan petetapan Perpres tentang RTR KSN untuk memberi jaminan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek MP3EI
Perlunya aturan pelaksana yang lebih detail tentang pertambangan bawah tanah dalam rangka investasi geothermal (perpres) sebagai aturan pelaksana dari PP No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam.
21
Slide 22 A26 Perlu diperjelas? kalau (1) untuk Papua --> Perpres P4B dan UP4B sudah selesai (2) yang untuk NTT belum jelas apakah mau di perpreskan (3) Tetapi kalau RUU percepatan pembangunan KTI sedang di bahas di DPR PERLU LEBIH DIPERJELASAuthor, 12/5/2011
A27
MAKSUDNYA APA? APAKAH PEMBENTUKAN BADAN TERSEBUT DIAMANATKAN DALAM PP TERSEBUT?Author, 12/5/2011
22 peraturan yang telah diperbaiki (2)No9
PeraturanRPMK tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (RPMK Tax Holiday)
Substansi yang telah diperbaikiPerlunya PMK tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (RPMK Tax Holiday) untuk mendorong investasi sebagai aturan pelaksana dari PP No.94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Tarif Bea Masuk untuk bahan baku dan barang modal lebih tinggi daripada barang jadi
PICKemenKeu
10
Revisi PMK No 241 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berlaku 22 Des 2010 Permen ESDM tentang Penerapan DMO untuk Migas Batubara Peraturan Kepala BPN tentang kejelasan kriteria dan pendayagunaan atas tanah terlantar, khususnya untuk budidaya tanaman (tanaman pangan, hortikultura dan/atau perkebunan) dan ternak Permenkeu No 140 ttg Import Sementara untuk pembebasan bea masuk sementara bagi kendaraan /sarana pengangkut yg digunakan sendiri o/ wisman dan pemasukan barang pendukung kegiatan MICE Rpermen Pertanian ttg Pengembangan dan budidaya beni genetically modified organizm untuk tanaman pangan dan perkebunan
KemenKeu
11
Perlunya peraturan yang mengatur tentang Penerapan DMO untuk Migas, Batubara, maupun karet dan Kelapa Sawit untuk pengembangan industri Perlunya peraturan yang mengatur kejelasan kriteria & pendayagunaan atas tanah terlantar, khususnya u/ budidaya tanaman (tanaman pangan,holtikultura da/atau perkebunan) dan ternak sebagai aturan pelaksana PP No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban & Pendayagunaan Tanah Terlantar Dibutuhkan bagi kendaraan atau sarana pengankut yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara dan pemasukan barang pendukung kegiatan MICE (meeting, incentif, convention & exhibition) Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 PP 21/2005 ttg keamanan hayati produk rekayasa genetik serta memperlancar pelaksanaan penilaian pelepasan dan penarikan varietas
Kemen ESDM
12
KemenPPN/ Bappenas
13
KemenKeu
14
Kementan
22
22 peraturan yang telah diperbaiki (3)No15
PeraturanPerpres no. 65/2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Substansi yang telah diperbaikiPerlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan di Prov. Papua dan Prov. Papua Barat sebagai aturan pelaksana dari Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 Perlunya aturan pelaksanaan Unit Percepatan dan Pembangunan di Prov. Papua dan Prov. Papua Barat Penyeimbangan dan penyelarasan pembangunan sosial-budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Terkait dengan penerapan BK progresif untuk Kelapa Sawit , Karet, Kakao,. Termasuk industri turunannya; dan PPN yang terintegrasi agar tidak ada lagi pajak ganda Pelaksanaan PP No 26/2008 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Terkait dengan percepatan pembangunan KA Bandara SoekarnoHatta dan Jalur lingkar luar KA Jabodetabek
PICKemen PPN/ Bappenas
16
Perpres no. 66/2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Inpres tentang Moratorium Kehutanan
Kemen PPN/ Bappenas Kemenhut
17
18
Revisi PMK 67 Tahun 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK)
KemenKeu
19
RKeppres tentang pembentukan badan promosi pariwisata Indonesia (BPPI) Perpres no 63/2011 tentang Penugasan kepada PT. KAI untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana KA Bandara Udara Sukarno-Hatta dan jalur lingkar luar Jabodetabek Perpres yang mengatur tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda RPP tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
Kemenparekraf
20
Kemenhub
21
Pengaturan tata cara pengadaan mekanisme dan persyaratan unsolicited project, jaminan pemerintah, serta skema pengusahaan
Kemenko Perekonomian Kemenhut23
22.
18 peraturan yang sedang diperbaiki (1)No1.
PeraturanRUU ttg perubahan atas UU No 13 tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
Substansi yang diperbaikiTerkait dengan pasal pasal kontrak kerja outsourcing dan pesangon (hanya 5 pasal) Menyangkut aset BUMN sebagai kekayaan negara
PICKemenakertrans
KeteranganTelah menyampaikan kepada BPHN yang mengusulkan RUU tentang perubahan atas UU no 13 tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan untuk dimasukan dalam prolegnas thn 2012 Finalisasi Draft RPP di Kementerian Keuangan
2.
Perubahan UU no 49 PRP tahun 1960 ttg Panitia urusan piutang negara
Kementerian Keuangan
3. 4.
RUU Percepatan Pembangunan Kawasan Timur IndonesiaRevisi PP No 38 Tahun 2003 tentang Pembebasan Bea Masuk Bahan Baku Impor Alutsista bersifat umum (semula hanya amunisi dan senjata diperluas menjadi amunisii, senjata, kendaraan tempur, pesawat, radar, kapal laut, dan alat optik)tentang Perubahan PP 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan.
PDTPerlunya perluasan klasifikasi Kementerian jenis barang dan/atau jasa yang Keuangan perlu mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.
Dalam tahap pembahasan bersama DPR-RIFinalisasi Draft RPP di Kementerian Keuangan. (Surat Men Keu Nomor: S-620/MK.01/2011 tanggal 17 Oktober 2011)
24
18 peraturan yang sedang diperbaiki (2)No5.
PeraturanRPP tentang Fasilitas Perlakuan PPh, PPN dan PPn BM serta Perlakuan Kepabeanan dan Cukai atas Pemasukan dan Pengeluaran barang ke dan dari serta yang berada di kawasan ekonomi khusus.
Substansi yang diperbaikiPengembangan KEK dalam rangka mendukung MP3EI dan sebagai pelaksanaan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK
PICKementerian Keuangan
KeteranganSedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kemenkeu melalui surat Nomor: S1960.2/SJ/2011 tanggal 7 November 2011 telah mengirimkan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal PUU Kemen Hukum dan HAM agar dapat mengoordinasikan dengan unit unti terkait dalam rangka percepatan harmonisasi RPP Perpajakan dan Kepabeanan KEK sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S276/MK.01/2011 tanggal 25 Mei 2011. Naskah Asli RPP telah mendapat paraf dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Kepala BKPM dan telah disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk penetapannya oleh Presiden (Surat Menko Perekonomian Nomor: S194/M.EKON/11/2011 tanggal 15 November 2011)
6.
Percepatan Revisi PP No 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasiliitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang tertentu atau di daerah tertentu
Penetapan subsektor baru sesuai prioritas MP3EI yang layak untuk menerima fasilitas pajak Penghasilan Badan (Pasal 31A UU PPh)
Kementerian Keuangan
25
18 peraturan yang sedang diperbaiki (3)No7
PeraturanPP 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
Substansi yang diperbaikiLabelisasi barang kemasan dalam bahasa Indonesia (barang non pangan)
PICKemendag
KeteranganSedang dilakukan evaluasi oleh BPOM, Kementerian Perdagangan telah Mengeluarkan Permendag No. 22/M/DAG/PER/5/2010 tertanggal 21 Mei 2010 yang diberlakukan 1 September 2010. Posisi skg RPP tentang RIPPARNAS 2010-2025 dimintakan paraf persetujuan kepada Menhub pada tanggal 29 September 2011. (Surat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata PB 103/2/3/MKP/2011 tanggal 6 Oktober 2011) y Telah selesai dibahas y Diusulkan untuk dibahas di Sidang Kabinet (Surat Kepala BPN-RI Nomor: 2250/21.3/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011). Dalam tahap finalisasi di Setkab.
8
RPP tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025
Percepatan penetapan RPP tentang RIPNAS 2010-2025 sebagai amanat Pasal 9 UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Penataan kembali struktur, ketimpangan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah. Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau guna mendukung MP3EI Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau guna mendukung MP3EI Percepatan penetapan Perpres tentang RTR Pulau guna mendukung MP3EI
Kemenparekraf
9
RPP tentang Performa Agraria
BPN & Sekneg
10
RPerpres tentang RTR Pulau Sumatera RPerpres tentang RTR Pulau JawaBali RPerpres tentang RTR Pulau Kalimantan
Kementerian PU
11
Kementerian PU
Dalam tahap finalisasi di Setkab.
12
Kementerian PU
Menunggu penandatanganan Presiden RI
26
18 peraturan yang sedang diperbaiki (4)No13
PeraturanRPerpres tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Substansi yang diperbaikiPerubahan subyek yang dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu dengan menambahkan BUMN selain pemerintah dan Pemda Pengadaan tanah oleh BUMN dilakukan sepanjang mendapatkan penugasan dari pemerintah Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Tanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI. Menyangkut pemanfaatan lahan hutan dan perlu dikaitkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
PICKementerian BUMN
KeteranganMenunggu penetepan Presiden RPerpres telah mendapat paraf dari Menko Perekonomian dan Kepala BPN (Surat Menko Perekonomian Nomor: S189/M.EKON/10/ 2011 tanggal 25 Oktober 2011) (menunggu penetapan Presiden)
14
PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Kemenko Bidang Perekonomian
Legal drafting di Sekretaris Negara
15
PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
Kemenko Bidang Perekonomian
Legal drafting di Sekretaris Negara
16
Perubahan atas UU Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi
Kementerian ESDM
Sedang dilakukan revisi terhadap UU Nomor 27 Tahun 2003 tersebut berikut peraturan pelaksanaan yang terkait, untuk memungkinkan kegiatan panas bumi di hutan konservasi serta pengaturan participating interest dalam rangkat pemberian insentif pengembangan.
27
18 peraturan yang sedang diperbaiki (5)No `17 Peraturan Perubahan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi RPP tentang Prosedur Penugasan Khusus kepada BUMN untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (sebelumnya RPerpres mengenai Public Service Obligation (PSO) Substansi yang diperbaiki Menyangkut pengelolaan asset PIC Kementerian ESDM Kementerian BUMN Berdasarkan pembahasan di Sekretaris Kabinet, rancangan Perpres mengenai PSO disepakati untuk diproses tidak dalam bentuk Peraturan Presiden, melainkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). RPP telah disiapkan. Keterangan
18
Menyangkut Adanya penugasan BUMN dalam program Pemerintah. Kementerian BUMN tengah menyiapkan rancangannya
28
33 peraturan yang akan diperbaiki (1)No 1. Peraturan RUU Pertanahan Substansi yang diperbaiki PIC BPN Telah sampaikan rencana aksi. (Surat Kepala BPN Nomor: 3885/7.1100/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011) Kemenko Politik, Jukum dan Keamanan
A20
Fokus Substansi serta harmonisasi berbagai peraturanperundang undangan yang berkaitan dengan tanah, ruang, SDA dn lingkungan. Menyangkut keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non hutan
2.
3.
Revisi PP Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Revisi PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. RPP No.23 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Menyangkut keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan . Perlunya pengaturan mengenai pemindahan izin usaha pertambangan (IUP) dari PT. Bukit Asam kepada anak perusahaan, dalam rangka pembangunan jalur kereta api Tj. Enim-Tarahan. (KE Sumatera)
Kemenko Politik, hukum dan Kemanan
4.
Kementerian ESDM
A21
5.
Revisi PP Nomor 18 Tahun 1999 jo. PP Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.
Pencantuman Kode Limbah dan nomor CAS (chemical abstract registry) serta penanganan terhadap limbah B3 yang dihasilkan dalam satuan waktu tertentu dalam jumlah besar tetapi mempunyai karatkteristik berbahaya dan beracun. Pelaksanaan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
6
RPerpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan
Kementerian PU
A22
29
Slide 30 A20 A21 A22 Kenapa harus di ulang lagi???Author, 12/5/2011
Masalahnya apa????Author, 12/5/2011
Substansi permasalahannya apa? apakah dalam proses penyusunan RPerpresnya atau adanya masalah di perbatasan sehingga RPerpres tersebut harus disusunAuthor, 12/5/2011
33 peraturan yang akan diperbaiki (2)No 7 Peraturan Penguatan pengaturan ttg PSO, IMO dan TAC Perkeretaapian Substansi yang diperbaiki Penguatan pengaturan ttg PSO, IMO dan TAC Perkeretaapian dalam bentuj perpres sebagai revisi dari SKB tiga menteri tentang PSO, IMO, TAC Perkeretaapian A23 PIC Kementerian Perhubungan Kemen PPN/Bappenas
8.
RPermen Pertanian tentang Penerapan DMO untuk Karet dan Kelapa Sawit.
Kementerian Pertanian Sedang dikoordinasikan dengan instansi terkait (Kementan, Kemenprin, Kemendag, Kemenkeu). (Surat Menteri Pertanian Nomor: 507/HK.030/M/10/2011 tanggal 5 Oktober 2011)
9.
RPermen Pertanian tentang Kriteria, Persyaratan Kawasan, Lahan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Perlu pengaturan pelaksanaan mengenai kriteria, persyaratan kawasan, lahan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dan tata cara alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai aturan pelaksana dari PP No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Menyangkut keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan .
Kementerian Pertanian
30
Slide 31 A23 Rancangan sudah selesai, akan diproses untuk dikirimkan ke seskabAuthor, 12/5/2011
33 peraturan yang akan diperbaiki (3)No 10 Peraturan Peraturan mengenai Rencana Pembangunan NTT Substansi yang diperbaiki Perlunya aturan pelaksanaan yang mempertajam rencana pembangunan di Prov. NTT sebagai aturan pelaksana dari Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI. PIC
KemenPPN/ Bappenas
11
12
Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten Perubahan PP Nomor 6 Tahun Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah PP tentang Sistem Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Kemenko Bidang Perekonomian
Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Tanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI.
Kemenko Bidang Perekonomian
13
Kementerian Keuangan
14
31
33 peraturan yang akan diperbaiki (4)No 15 16 Peraturan Perpres tentang Unit Dana Preservasi Jalan Peninjauan kembali Perpres No. 58 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek Peninjauan kembali Keppres No. 22/1998 tentang Impor Kapal Niaga dan Kapal Ikan dalam Keadaan Baru dan Bukan Baru Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pengumpulan dan Penyaluran Dana Preservasi Jalan Penyusunan UU terkait Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan Kementerian PU Substansi yang diperbaiki PIC
17
Kemenko Bidang Perekonomian
18
Kementerian Keuangan
19
32
33 peraturan yang akan diperbaiki (5)No 20 Peraturan Permenhut No. 62/2011 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Berbagai Jenis Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) (dicabut dengan Permenhut No. 64/2011) Peraturan Kepala BPNRI No. 1/2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu. Peraturan Kepala BKPM tentang tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP Peninjauan kembali Peraturan Menteri Keuangan No. 19/2009 tentang Penetapan Tarif BM atas Barang Impor Produk-Produk Tertentu dalam rangka Penurunan Bea Masuk untuk bahan baku kemasan yaitu polypropylene dan polyethylene. Substansi yang diperbaiki PIC Kementerian Kehutanan
21
BPN
22
Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK dalam rangka mendukung MP3EI.
BKPM
23
Kementerian Keuangan
33
33 peraturan yang akan diperbaiki (6)No 24 Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Penetapan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei sebagai SKPD Kabupaten Simalungun Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung sebagai SKPD Kabupaten Pandeglang Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Insentif Pajak Daerah Substansi yang diperbaiki Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI. Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK diTanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI. Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK diTanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI. Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI PIC Pemkab Simalungun
25
Pemkab Pandeglang
26
Pemkab Pandeglang
27
Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang Insentif Pajak Daerah
Pemkab Simalungun
28
Peraturan Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara tentang Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei
Pemprov Sumatera Utara
34
33 peraturan yang akan diperbaiki (7)No 29 Peraturan Peraturan Gubernur Banten selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten tentang Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten Peraturan Bupati Pandeglang tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP Peraturan Bupati Simalungun tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Dalam Rangka Pelaksanaan PTSP Substansi yang diperbaiki Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK diTanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI. Pemprov Banten PIC
30
Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI.
Pemprov Sumatera Utara
31
Pengaturan mengenai pelaksanaan dan Pemprov Banten operasionalisasi KEK diTanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI. Pengaturan mengenai pelaksanaan dan Pemkab Pandeglang operasionalisasi KEK diTanjung Lesung dalam rangka mendukung MP3EI.
32
33
Pengaturan mengenai pelaksanaan dan operasionalisasi KEK di Sei Mangkei dalam rangka mendukung MP3EI.
Pemkab Simalungun
35
RENCANA KEGIATAN
36
Rencana Kegiatan Tahun 2012
Pada tahun 2012 diperkirakan akan dilakukan groundbreaking sebanyak 84 proyek dengan nilai total nilai Rp. 536,3 Triliun dengan rincian sebagai berikut: Pemerintah : Rp. 66,2 Triliun (15 proyek) BUMN : Rp. 90,3 Triliun (20 proyek) Swasta : Rp. 301,6 Triliun (38 proyek) Campuran : Rp. 78,2 Triliun (11 proyek)
37
REKAPITULASI INVESTASI SEKTOR RIIL DI SENTRA-SENTRA KEGIATAN DARI SUMBER PENDANAAN SWASTA + BUMNNo Koridor Ekonomi Sentra Kegiatan InvestasiJumlah 1 2 3 4 5 6 Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali-NT Papua-Kep Maluku TOTAL 168 119 1771 116 61 44 685 Nilai Proyek (RpTn) 490,7 306,4 820,4 251,8 137.2 448,0 2454
Prioritas 2012Jumlah 13 20 7 0 2 3 45 Nilai Proyek (Rp Tn) 26,1 54,1 65 0 45 184,6 374,8
1. Ketua Koridor Tim Kalimantan mengeliminasi 26 proyek fasilitas produksi Sumber: Tim Kerja Koridor KP3EI
38
DAFTAR PROYEK GROUNDBREAKING 2012
39
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (1)Koridor Ekonomi SumateraNo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Proyek Pembangunan Industri Biodiesel yang terintegrasi dengan Surfactant dan Beta Carotene, Oleochemicals, dan Refinery/Cooking oil Pabrik NPK (100.000 ton) Fame Fractionation Plant 1 Biodiesel Plant 4 Palm Oil Storage Tanks Palm Kernel Plant Upgrade Refinery Plant 1 & 2 Upgrade Spenth Earth Extration Plant HSD Oil Storage Tanks Proyek Pengembangan CHF Tanjung Enim Proyek Pengembangan CHF Pelabuhan Kertapati dan Pelabuhan Prajen Nilai Investasi (RP. Millar) 3735 100 247,64 161,55 38,24 24,481 18 18,9 41,05 1071,9 169,240
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (2)Koridor Ekonomi SumateraNo 12. 13. 14 Proyek Revitalisasi pabrik pupuk (Pembangunan Pabrik Pusri 2B) Proyek Pembangkit Steam dan Listrik Berbahan Bakar Batubara Pengembangan Pelabuhan Panjang Pembangunan Jalan Tol Medan - Kualanamu Tebing Tinggi Tahap II (60 km) Nilai Investasi (RP. Millar) 18000 1900 282 5.789 APBN: 1.370 Swasta: 4.419 1.250 250
15
16 17
Perluasan pelabuhan Dumai Pembangunan Dermaga Kuala Tanjung untuk pengangkutan hasil tambang di Kabupaten Dairi Pembangunan Dermaga Merak VI (termasuk fasilitas penunjang Gangway dan Elevated Side Ramp)
18
18041
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (3)Koridor Ekonomi SumateraNo Proyek Pembangunan Dermaga Bakauheni VI (termasuk fasilitas penunjang Gangway dan Elevated Side Ramp) Pembangunan Kapal Penyeberangan 5000 GT 3 unit Penambahan dermaga dan fasilitas bongkar muat serta perluasan areal pelabuhan Merak dan Bakauheni Pengembangan Pelabuhan Pekanbaru SPAM Bandar Lampung (air minum) (500 l/det) Pembangunan Intake, Transmisi, dan WTP Kota Bandar Lampung (500 l/s Pengadaan 4 unit kapal penyeberangan 5.000 GT untuk mendukung penyeberangan Merak Bakaheuni Transmisi HVDC Jawa-Sumatera 500 kV Line PLTP Ulubelu 1 dan 2 (2 x 55 mW) Nilai Investasi (RP. Millar) 155 320 267 265 24 199,75 640 21.620 293042
19 20 21 22 23 24 25 26 27
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (4)Koridor Ekonomi JawaNo 1 Proyek Pengembangan Bandara Soekarno-Hatta Pembangunan double track Kereta Api dan fasilitas penunjang prasarana Lintas Pekalongan-Semarang (87,9 Km) Pembangunan jalan tol Malang -Pandaan 13,61 km; total biaya investasi sebesar Rp. 890 M. Investasi 2011-2014 = Rp. 670 Pembangunan Jalan Tol Cikampek Palimanan (116 km) (Jawa Barat) Pembangunan Jalan Tol Pejagan Pemalang (109.3 km) (Jawa Tengah) Pembangunan jalan Tol Trans Java Pemalang Surabaya Pembangunan elektrifikasi Citayam- Nambo 20 km track (reaktivasi dan peningkatan revitalisasi) Penanganan Jalan Pejagan-Pemalang-Pekalongan (109.3 km) Nilai Investasi (RP. Millar) 3640
2
1.800
3 4 5 6 7 8
890 12.563 5.518 39.595 304 644
43
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (5)Koridor Ekonomi JawaNo 9 10 11 12 13 14 15 Proyek Pembangunan PLTU Indramayu (1.000 MW), Jawa Barat Pembangunan Upper Cisokan Pumped Storage (1.040 MW), Jawa Barat Pembangunan PLTU 2 Jatim Paiton 1 x 660 MW Pembangunan Rel KA pengganti dampak Lapindo (25 km) Pembangunan jalur ganda dan elektrifiaksi lintas Duri-Tanggerang 20 km double track Penyediaan SPAM Kabupaten Tangerang (900 l/s) (IPA Sepatan + Pipa Transmisi) Pembangunan Jalan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (60 km) - (Jawa Barat) Nilai Investasi (RP. Millar) 26.719
7.961 4.802 760 665
503 10.158
44
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (6)Koridor Ekonomi JawaNo Proyek Nilai Investasi (RP. Millar)8.288 4.921 40.000 288
16 17 18 19
Pembangunan PLTU 2 Jabar Pelabuhan Ratu 3 x 350 MW Pembangunan PLTU 1 Jatim Pacitan 2 x 315 MW Pembangunan MRT Jalur Utara-Selatan Pengembangan industri tepung terigu (Cilegon) PT. Golden Grand Mills Pengembangan industri tepung terigu (Cilegon) PT. Bungasari Flour Mills Indonesia Pengembangan industri bumbu masak (Tangerang) PT. TPM Flavour Indonesia Pengembangan pabrik untuk meningkatkan kapasitas produksi dan warehousing untuk kegiatan logistik (Bekasi) PT. Ajinomoto Calpis Beverage Indonesia Perluasan pabrik pengolahan dan pembuatan minuman dan sentra pendukungnya (Bekasi) PT. Niramas Utama
20
168
21
11
22
42
23
10045
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (7)Koridor Ekonomi JawaNo 24 Proyek Perkebunan tebu dan industri gula (Jawa Tengah) PT. Laju Perdana Indah Pengembangan industri pencelupan dan penyempurnaan tekstil (Cimahi) PT. Gistex Nisshinbo Indonesia Pengembangan Industri Serat Sintetis untuk tekstil (Poliester) (Purwakarta) PT. Indorama Synthetic Pembangunan Terminal Banten dengan kapasitas 1.000.000 TON/tahun (Banten - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk) Pengembangan Bandung Techno Park (Bandung - PT Telkom) Ekspansi Acrylic Acid dan SAP (Cilegon) - PT. Nippon Shokubai Peningkatan kapasitas pabrik polyprophylene/Polyethylene/Butadiene (PT Chandra Asri Petrochemical Tbk) Pendirian Pabrik Untuk Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor R-2, R-3, dan R-4 atau lebih (Bekasi) PT. Chemco Harapan Nusantara Nilai Investasi (RP. Millar) 270
25
144
26 27 28 29 30
1.440 300 10 332 1.250
31
99746
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (8)Koridor Ekonomi JawaNo 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Pembangunan Pabrik (Kulon Progo) PT. Jogja Magasa Iron Pembangunan kilang polypropilene di Refinery Unit 6 Balongan (Balongan) PT. PERTAMINA Pengembangan Energetic Material Center (Subang ) PT. Dahana Pembangunan Galangan Kapal (Lamongan) PT. DOK Perkapalan Surabaya Pembangunan Galangan Kapal (Lamongan) PT. Lamongan Marine Industry Proyek EPC Pabrik Asam Fosfat (Gresik) PT Petrokimia Gresik (PKG) dengan JPMC Jordan Proyek nafta cracker dan turunannya 1 juta ton (Banten) PT. Titan Petrokimia Nusantara dan PT. Honam Petrochemical Coorporation Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) PT. Pertamina (Cilacap) PT. Pertamina Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Gas Bumi Jalur Muara Karang-Muara Bekasi, 24"-37 km PT. PGN Proyek Nilai Investasi (RP. Millar) 5.400 2.000 815 400 200 1.900 38.000 3.000 49747
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (9)Koridor Ekonomi KalimantanNo 1 2 3 4 5 Proyek Pengembangan Terminal Bandara Supadio, Kalimantan Pembangunan jembatan Tayan (1.423 m) Peningkatan Kapasitas IPA dari 500 l/s menjadi 1000 l/s (Banjarmasin) Pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) tembaga di Bontang (12000M) (Nusantara Smelting Corporation) Eksplorasi penambangan batubara Muara Wahau (Pembangunan Integrated Infrastructure Mining and Industry) (40000 M) (MEC COAL) Nilai Investasi (RP. Millar) 65
575 95,4 12000 40000
48
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (10)Koridor Ekonomi KalimantanNo Proyek Peningkatan Kapasitas Produksi Batubara s.d 70 juta ton/tahun PT Kaltim Prima Coal (1,41 T) (Kaltim Prima Coal) Pengembangan HTI di Kutai Kertanegara (5250M) (PT. Silva Rimba Lestari) Pembangunan PLTU Mulut Tambang (2x30 MW) di Kabupaten Tabalong (1440M) (Adaro) Tambang batubara di Desa Bangkalaan Dayak, Kec. Kelumpang Hulu, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan (4500 M) (OSO Group) Pembangunan pabrik pengolahan kayu bulat (IPHHK) di Kotawaringin Barat Kalteng (893M) (Korintiga) Nilai Investasi (RP. Millar) 1410 5250 1440
6 7 8
9
4500
10
893
49
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (11)Koridor Ekonomi SulawesiNo 1. 2. 3. 4. 5. 6. Proyek Pabrik Pengolahan Kakao, Makassar, Sulawesi Selatan Pabrik Pengolahan Kakao, Makassar, Sulawesi Selatan Pengembangan Industri Pengolahan Ikan Terpadu, Bitung, Sulawesi Utara Pengembangan Industri Udang di Pinrang, Sulawesi Selatan Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Minahasa Utara, Sulawesi Utara Pengembangan Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan Laut di Minahasa Utara, Sulawesi Utara Pengembangan Kawasan Budidaya Rumput Laut dan Industri Karaginan di Morowali, Sulawesi Tengah Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Terpadu di Kendari Pengembangan Industri Pengolahan Rumput Laut di Gorontalo Nilai Investasi (RP. Millar) 297 9000 791 19 54 9,3
7. 8. 9.
57,5 90,0 3,050
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (12)Koridor Ekonomi Bali Nusa TenggaraNo 1 2 Proyek Pembangunan Pelabuhan Rakyat Namonsain (Kupang) Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Bima Terminal Peti Kemas Kupang a. Pengadaan CC dan RTG b. Kerjasama operasional pengadaan head truck & chassis Rehabilitasi Bandara El Tari Kupang Pengembangan usaha collecting ikan melalui kemitraan dengan nelayan (2012-2014) Pembangunan Sarana dan Fasilitas Wisata Bahari Marina dan Yacht Benoa 400 Nilai Investasi (RP. Millar)
3
60,08
4 5
30 40 5,22
6
51
Dafar proyek groundbreaking tahun 2012 per Koridor Ekonomi (13)Koridor Ekonomi Papua Kep. MalukuNo Proyek Nilai Investasi (RP. Millar)
1
Pembangunan jaringan Backbone Nasional (Palapa Ring) berbasiskan active network sharing dan jaringan core Penambangan Bawah Tanah pada CoW Area Block A PT . Freeport Indonesia Halmahera Ferro-Nickel Project (Power Plant 400MW) PT. Aquila Nickel Indonesia Proyek Penirisan Tembaga Wetar PT. BATUTUA TEMBAGA RAYA dan PT. BATUTUA KHARISMA PERMAI
2.002,8
2
150.000
3
32.472
4
2.106
52
76 Program pengembangan SDM dengan nilai Rp. 580 Miliar akan dilaksanakan di tahun 2012Jumlah program yang akan dijalankan di 2012 adalah 76 programJumlah program SDM80 8 6 60 23 40 22 20 200 45 191 0 KE KE KE Total KE KE KE Jawa Kaliman Sulawesi Bali/NT Papua/Kep. Sumatera Maluku -tan 0 Total KE KE KE KE KE KE Jawa Kaliman Sulawesi Bali/NT Papua/Kep. Sumatera Maluku -tan Universitas Politeknik Community College53
Dengan nilai total program sekitar Rp. 580 MiliarNilai Program SDM (Rp. Miliar)
6
76 16
600 31 91 400 272 116 22
47
579
11 15
218
170
134 Program pengembangan IPTEK dengan nilai Rp. 3,8 Triliun akan dilaksanakan di tahun 2012Jumlah program yang akan dijalankan di 2012 adalah 134 programJumlah program SDM150 22 11 15 100 54 12 2000 1330 50 20 34 0 Total KE KE KE KE KE KE Jawa Kaliman Sulawesi Bali/NT Papua/Kep. Sumatera Maluku -tan 0 KE KE KE Total KE KE KE Jawa Kaliman Sulawesi Bali/NT Papua/Kep. Sumatera Maluku -tan Fasilitas Riset Center of Excellence Litbang54
Dengan nilai total program sekitar Rp. 3,8 TNilai Program SDM (Rp. Miliar)4000 572 320 3000 315 295 1832 1449 3832
134
65
35 1000 498 1053
Laporan Perkembangan Umum KP3EIPencapaian secara umum Pencapaian Tim Kerja Koridor Ekonomi (KE) Pencapaian Tim Kerja Lintas Sektor
Hal-hal penting yang perlu diperhatikan:
Project Milestone Di Masing-masing Koridor Ekonomi Peran Serta Pemerintah Daerah4 6
55
Proyek-proyek Milestone Di Masing-masing Koridor EkonomiKE Sumatera1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jalan High Grade Highway Lintas Sumatera Pelabuhan Kuala Tanjung (International Hub Port) Jalan Tol Medan Kualanamu Tebing Tinggi Jalan Tol Trans Jawa Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok Double Track KA Cirebon Surabaya Trans Kalimantan Lintas Selatan Jembatan Tayan Jalan Perbatasan Kalimantan Trans Kalimantan Lintas Tengah Jembatan Penajam KA Kalteng dan KA Kaltim
KE Jawa
KE Kalimantan
KE Sulawesi
11. Lintas Sulawesi 12. Jalan Tol Menado Bitung 13. Pelabuhan Bitung (International Hub Port) 14. Lintas Nusa Tenggara 15. Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa
KE Bali-NT
KE Papua-Kep. Maluku
16. Trans Maluku (jalan dan ferry) 17. Jalan Jayapura Wamena, Jalan Merauke Tanah Merah, Jalan Sorong Manokwari ( jalan, ferry, dan angkutan sungai)56
Peran Serta Pemerintah Daerah Membentuk dan mengoperasionalisasikan Tim Kerja P3EI di Daerah. Memastikan penetapan peraturan perundangan daerah mendukung upaya perbaikan iklim investasi nasional Memprioritaskan alokasi anggaran infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah dan disinergikan dengan alokasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah pusat Mendorong pengembangan SDM dan IPTEK daerah sesuai dengan sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah dalam MP3EI Mempercepat penyelesaian perijinan dan masalah pertanahan pada proyek-proyek investasi maupun infrastruktur.57
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
TERIMA KASIHFile asli bisa di unduh di www.ekon.go.id
58