RAHASIA DAGANG PROGRAM PASCASARJANA Universitas Indonesia

RAHASIA DAGANG

PROGRAM PASCASARJANAUNIVERSITAS INDONESIA

Pengajar: Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH, MIP

LEGAL BASIS

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/Persetujuan TRIPs-WTO (UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Establishing the World Trade Organization)

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Konvensi Paris)

UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Hukum Kontrak Tort

2

(c) CC/Pasca FHUI/RD/2009

TRIPS AGREEMENTARTICLE 39

PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION

1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3

2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner, contrary to honest commercial practices* so long as such information:

3


a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question

b) has commercial value because it is secret, and

c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret

4


3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use

*) For the purpose of this provision, “a manner contrary to honest commercial practices” shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition

5


TERMINOLOGI, DEFINISI DAN LINGKUP“UNDISLOSED INFORMATION”

Salah satu kategori dari “intellectual property” Sebagai “trade secrets”/”know -how” Art. 39 tidak menggunakan terminologi “trade

secrets”/”know-how” & tidak memberikan definisi “undisclosed information”

Art. 39 mengadopsi terminologi yang lebih netral yang tidak memberikan karakterisasi mengenai konten dari informasi, tetapi hanya sifatnya yang “undisclosed”


6

“Undisclosed information” mencakup setiap informasi yang bersifat rahasia yang memiliki nilai komersial, termasuk: Technical know-how (desain, proses, formula &

pengetahuan teknis lainnya yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual & pengalaman)

Data yang memiliki nilai komersil (rencana pemasaran, data pelanggan & informasi lainnya yang berkaitan dengan bisnis yang memberikan keuntungan terhadap kompetitor)

Uji & data lainnya yang diserahkan untuk memperoleh ijin atas produk farmasi & produk kimia bagi pertanian


7

ARTICLE 39 AYAT (1)

Kewajiban yang ditentukan menurut Art. 39 (1) terbatas pada perlindungan bagi “undisclosed information” terhadap “unfair competition” (Art. 10 bis Konvensi Paris)

Aturan “Unfair competition” memberikan ganti rugi terhadap perbuatan-perbuatan kompetisi yang bertentangan dengan praktek-praktek bisnis yang jujur (mengecohkan/mengelabui pelanggan & mendiskreditkan kompetitornya)


8

Tindakan “unfair competition”: tindakan yang dilakukan oleh kompetitor pelaku pasar lainnya dengan tujuan untuk mengeksploitasi secara langsung prestasi industri & komersial pihak lain demi kepentingannya sendiri tanpa jerih payah sendiri

Aturan-aturan “unfair competition” dalam beberapa kasus melengkapi perlindungan bagi hak milik industri (paten & merek)

Perlindungan terhadap “unfair competition” tidak memberikan hak-hak eksklusif

Hukum nasional harus memberikan ganti rugi yang diterapkan dalam kasus-kasus dimana telah terjadi praktek yang tidak jujur


9

ARTICLE 39 AYAT (2)

Tidak menentukan apa yang dicakup “undisclosed information”

Hanya menjabarkan syarat bahwa informasi yang dapat diberikan perlindungan adalah “undisclosed”: Bersifat rahasia Memiliki nilai komersial, dan Adanya langkah-langkah yang ditempuh

untuk menjaga kerahasiaannya


10

ARTICLE 39 AYAT (3)

Lingkupnya dibatasi pada “undisclosed data” yang diharuskan bagi lembaga pemerintah sebagai suatu syarat untuk memperoleh izin pemasaran dari produk farmasi/produk kimia pertanian yang menggunakan senyawa-senyawa kimia baru (adanya “considerable effort”)

Dapat diterapkan apabila: Terdapat kewajiban untuk menyerahkan data uji untuk

memperoleh persetujuan pemasaran bagi farmasi dan agrokimia

Informasi tersebut tidak diketahui umum Penyerahan data harus mengacu pada senyawa kimia baru

(tidak ada kewajiban berkaitan dengan dosis baru, penggunaan baru/kombinasi dari produk yang telah diketahui

Adanya upaya-upaya dalam menghasilkan “undisclosed data”


11

RAHASIA DAGANG SEBAGAI HKI

Secara konseptual rahasia dagang dikategorikan sebagai bagian dari HKI

Obyek rahasia dagang: pada dasarnya informasi yang merupakan karya intelektual manusia yang oleh pemiliknya sengaja dirahasiakan untuk melindungi kepentingannya

Ketentuan mengenai “undisclosed information” tercantum dalam Persetujuan TRIPs, memperkuat indikasi dan pengakuan internasional bahwa rahasia dagang adalah jenis HKI

Substansi “undisclosed information” pada dasarnya sama dengan rahasia dagang

12


TUJUAN PENGATURAN RAHASIA DAGANG

Untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap rahasia dagang dengan mencegah persaingan curang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Art. 10bis Konvensi Paris (1967)

ART. 10BIS KONVENSI PARIS (1967)

(1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition

(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition

13


(3) The following in particular shall be prohibited:

1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor

2. false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor

3. indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods


14

UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Rahasia Dagang: informasi yang tidak diketahui oleh umum di

bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam

kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia

dagang Lingkup perlindungan meliputi: metode produksi,

metode pengolahan, metode penjualan/informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi & tidak diketahui oleh masyarakat umum

15


Untuk mengamankan kepentingan pemilik rahasia dagang, dalam kaitannya dengan pengendalian pihak-pihak terkait seperti para pekerja yang terlibat dalam penguasaan & penggunaan rahasia dagang, terutama dengan semakin intensifnya mobilitas perpindahan tenaga kerja antar perusahaan & bahkan antar negara.

Untuk mewujudkan & mengembangkan etika serta moralitas perdagangan dengan cara mencegah praktek-praktek bisnis yang curang/tidak wajar (pencurian, penyadapan, spionase dan bentuk-bentuk pelanggaran kesepakatan yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang)

16


Normanya: melarang kepemilikan/penguasaan secara tidak sah atas suatu rahasia dagang atau informasi yang bersifat rahasia yang memiliki nilai komersial


17

ELEMEN RAHASIA DAGANG

Adanya informasi yang bersifat rahasia Memiliki nilai ekonomi/komersial; dan Adanya upaya-upaya yang ditempuh

untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut

18


Informasi dianggap bersifat “rahasia”: apabila informasi tersebut tidak

diketahui secara umum oleh masyarakat, atau

hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu yang mampu menggunakannya untuk tujuan memperoleh keuntungan secara ekonomis

19


Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi/komersial: apabila dengan status kerahasiaannya informasi

tersebut: dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan, atau usaha yang menghasilkan keuntungan

Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya: apabila pemilik/pihak-pihak yang menguasainya

telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang memadai untuk menjaga kerahasiaan & monopoli penguasaannya


20

HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG

Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya

Memberikan Lisensi kepada pihak lain Melarang pihak lain untuk menggunakan

rahasia dagang/mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial


21

JANGKA WAKTU RAHASIA DAGANG

Lamanya perlindungan rahasia dagang secara potensial tidak terbatas

Rahasia dagang tetap ada selama tidak terjadi pengungkapan dari pokok persoalan rahasia dagang diluar orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan pemiliknya

22


PENYELESAIAN SENGKETA

Pemegang hak rahasia dagang/penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja & tanpa hak menggunakan/mengungkapkan rahasia kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial berupa: Gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Menyelesaikan perselisihan rahasia dagang

melalui arbitrase/alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi & cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan UU yang berlaku)

Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana/ perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup

23


Pemegang hak rahasia dagang/penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja & tanpa hak: menggunakan rahasia dagang tanpa izin

pemilik rahasia dagang, atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak

ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial berupa gugatan ganti rugi, dan/atau

penghentian semua perbuatan tersebut Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri

24


Undang-undang Rahasia Dagang memberikan ancaman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja & tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain/melakukan perbuatan melanggar rahasia dagang, yaitu: mengungkapkan rahasia dagang mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban

tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, atau

apabila seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 300.000.000,- Tindak pidana merupakan delik aduan

25


PERBEDAAN RAHASIA DAGANG DAN PATEN

RAHASIA DAGANG

Perlindungan:

- Timbul atau lahir dari sifat kerahasiaan informasi, nilai komersial informasi tersebut dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya melalui upaya sebagaimana mestinya

Lingkup Perlindungan:

- Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum

Syarat Perlindungan:

- Untuk memperoleh perlindungan rahasia dagang tidak perlu diajukan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal HKI

Jangka Waktu Perlindungan:

- Jangka waktu rahasia dagang tidak terbatas, sepanjang kerahasiaannya tetap terjaga

PATEN

Perlindungan:- Paten diberikan untuk invensi yang

baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri

Lingkup Perlindungan:

- Paten tidak diberikan untuk invensi yang dikecualikan Undang-undang Paten sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7

Syarat Perlindungan:- Untuk memperoleh perlindungan

paten, pemohon harus mengajukan aplikasi permohonan paten pada Direktorat Jenderal HKI

Jangka Waktu Perlindungan:

- Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten dan jangka waktu paten tidak dapat diperpanjang

26


RAHASIA DAGANG

Biaya-biaya:

- Biaya-biaya rahasia dagang dapat diketahui pada tahap perlindungan sesuai dengan yang dikehendaki, tetapi akan berbeda tergantung pada keadaan dan akan menghendaki pula biaya-biaya untuk menjaga kerahasiaannya

Hak-hak:

- Pemilik rahasia dagang memiliki hak yang sangat luas (tergantung pada Undang-unang negara lain)

- Pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat ganti rugi; dan/atau penghentian semua perbuatan dalam hal terjadinya pelanggaran rahasia dagang dan hak menuntut secara pidana

PATEN

Biaya-biaya

- Biaya paten relatif dapat diperkirakan, dan dapat lebih mahal untuk memperolehnya, bahkan dapat menjadi sangat mahal, terutama apabila diajukan di banyak negara

Hak-hak:

- Pemegang paten hanya memiliki hak di negara dimana paten dilindungi (UU Paten berlaku teritorial)

- Pemegang paten atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi, memohon kepada Pengadilan Niaga agar menerbitkan surat penetapan sementara pangadilan, dan hak menuntut secara pidana

27


RAHASIA DAGANG

- Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial

Pengecualian:

- Tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang apabila:1. Tindakan pengungkapan rahasia

dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat; dan

2. Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan

PATEN

- Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang Paten

Pengecualian:

- Dikecualikan dari ketentuan pidana, yaitu:1. Mengimpor suatu produk farmasi

yang dilindungi paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh pemegang paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. Memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten tersebut berakhir

28


Terima kasih


29

RAHASIA DAGANG PROGRAM PASCASARJANA Universitas Indonesia

Documents

Transcript of RAHASIA DAGANG PROGRAM PASCASARJANA Universitas Indonesia