FREQUENTLY ASKED QUESTIONSFREQUENTLY ASKED QUESTIONSFREQUENTLY ASKED QUESTIONSFREQUENTLY ASKED QUESTIONS

PERATURAN BANK INDONESIA NO. 1PERATURAN BANK INDONESIA NO. 1PERATURAN BANK INDONESIA NO. 1PERATURAN BANK INDONESIA NO. 11111//// 11111111 /PBI/200/PBI/200/PBI/200/PBI/2009999

TENTANG TENTANG TENTANG TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN

KARTUKARTUKARTUKARTU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dapatkah suatu Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin

sebagai Penerbit Kartu ATM melakukan kegiatan penerbitan Kartu Debet atau

Kartu Kredit?

Pada prinsipnya penyelenggaraan kegiatan penerbitan Kartu ATM, Kartu Debet dan Kartu

Kredit masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, sehingga izin yang diberikan oleh

Bank Indonesia bersifat per jenis kartu. Dalam hal ini, Bank atau Lembaga Selain Bank yang

telah memperoleh izin sebagai Penerbit Kartu ATM hanya dapat melakukan kegiatan

penerbitan Kartu ATM saja. Untuk dapat menerbitkan Kartu Debet atau Kartu Kredit, Bank

atau Lembaga Selain Bank tersebut wajib mengajukan izin kembali sesuai dengan masing-

masing jenis kartu yang akan diterbitkan.

2. Lembaga Selain Bank manakah yang dapat menjadi Penerbit Kartu ATM, Kartu

Debet dan Kartu Kredit?

Untuk dapat menjadi Penerbit Kartu Kredit, Lembaga Selain Bank tersebut harus

memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai perusahaan pembiayaan yang

dapat melakukan kegiatan usaha Kartu Kredit. Sedangkan untuk menjadi Penerbit Kartu

ATM dan/atau Kartu Debet, Lembaga Selain Bank tersebut harus mempunyai kewenangan

untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

3. Apakah dalam PBI ini terdapat perbedaan antara Financial dan Technical Acquirer

sebagaimana dalam PBI sebelumnya?

Tidak, dalam PBI ini Bank Indonesia tidak membedakan antara Financial Acquirer dan

Technical Acquirer. Yang dikenal hanyalah Acquirer, yaitu Bank atau Lembaga Selain Bank

yang melakukan kerjasama dengan pedagang (merchant), yang dapat memproses data

APMK yang diterbitkan oleh pihak lain.

4. Mengapa dalam PBI ini tidak diatur mengenai Kartu Prabayar?

Ketentuan mengenai Kartu Prabayar diatur dalam suatu PBI tersendiri mengenai uang

elektronik (electronic money) mengingat pada prinsipnya kegiatan penerbitan kartu

prabayar merupakan bagian dari kegiatan penerbitan uang elektronik.

5. Dengan berlakunya PBI ini, apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah

melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring

dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan telah memperoleh izin atau penegasan

dari Bank Indonesia?

Pihak-pihak tersebut harus melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dan

melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBI ini.

6. Hal baru apa lagi yang diatur dalam PBI ini?

Beberapa hal baru dalam PBI ini terutama adalah adanya sejumlah redefinisi para

penyelenggara APMK seperti pengertian Prinsipal dan Acquirer, serta pengaturan yang

lebih rinci tentang peran dan persyaratannya dalam pengajuan izin kepada Bank Indonesia,

termasuk peran penting dari Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir

APMK. Hal lain adalah adanya keharusan bagi Lembaga Selain Bank dalam

penyelenggaraan APMK di Indonesia haruslah berbadan hukum Indonesia. Disamping itu

secara jelas dalam PBI ini diatur bahwa setiap kegiatan pembayaran yang menggunakan

APMK yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah.

Aturan ini merupakan penegasan sebagaimana amanatnya telah diatur dalam UU tentang

Bank Indonesia.