Proses Perencanaan

48

Click here to load reader

Transcript of Proses Perencanaan

Page 1: Proses Perencanaan

Proses PerencanaanProses Perencanaan

Pelatihan Fungsional PenjenjanganPelatihan Fungsional Penjenjangan

D H D d S lihi MA

Perencana Tingkat Pertama Angkatan XPerencana Tingkat Pertama Angkatan X

Drs. H. Dadang Solihin, MA

LPEM-FEUIJakarta, 30 Mei 2007

Page 2: Proses Perencanaan

dadang-solihin.blogspot.com 2

Page 3: Proses Perencanaan

Dadang holds a MA degree (Economics), University of

Dadang Solihin’s Profileg g ( ) y

Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).

Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.

He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his

dadang-solihin.blogspot.com 3

You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202

Page 4: Proses Perencanaan

MateriMateri

Pola Perubahan yang Sedang Terjadi Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Apa itu Governance?Apa itu Governance? Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan Syarat Perencanaan Syarat Perencanaan Tujuan dan Rencana Sifat Perencanaan

K l P Kegagalan Perencanaan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

dadang-solihin.blogspot.com 4

Page 5: Proses Perencanaan

Pola Perubahan yang Sedang Terjadiy g g j

Proses transformasi struktural dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dan dari ekonomi agraris ke ekonomi industriekonomi agraris ke ekonomi industri.

Proses transformasi dari sistem ekonomi yang didominasi oleh pemerintah ke arah sistem ekonomi pasar yang masyarakatnya makinekonomi pasar, yang masyarakatnya makin berperan sebagai pelaku utama pembangunan.

Kedua proses internal tersebut didorong dan p gdipengaruhi oleh proses eksternal, yaitu proses globalisasi perekonomian dunia, dengan dua ciri dan faktor pendorongnya yaitu perdagangan p g y y p g gbebas dan kemajuan teknologi.

dadang-solihin.blogspot.com 5

Page 6: Proses Perencanaan

Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: FFrom Government to Governancerom Government to GovernanceFFrom Government to Governancerom Government to Governance

Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi

negara untuk mengatur hal-hal publik,

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan p

sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

p ydunia usaha sebagai tiga aktor utama.

dadang-solihin.blogspot.com 6

g g j y

Page 7: Proses Perencanaan

Apa itu Governance?Apa itu Governance?pp Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja

Dunia UsahaDunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat

NilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good

dadang-solihin.blogspot.com 7

Good.

Page 8: Proses Perencanaan

PerencanaanPerencanaan

• Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

• Proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

dadang-solihin.blogspot.com 8

Page 9: Proses Perencanaan

Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

Sebagai penuntun arah Minimalisasi Ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumber daya Penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas

dadang-solihin.blogspot.com 9

Page 10: Proses Perencanaan

Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2 S d i it t k j dk (2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang

mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta

pengalokasiannyapengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan

pelaksanaannya.

dadang-solihin.blogspot.com 10

Page 11: Proses Perencanaan

Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan

Faktual dan Realistis Logis dan Rasional

Fl k ib l Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh Komprehensif atau menyeluruh

dadang-solihin.blogspot.com 11

Page 12: Proses Perencanaan

Tujuan dan RencanaTujuan dan Rencana

Tujuan (Goals) Pada dasarnya adalah hasil akhir yang y y g

diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi.

Rencana (Plans) Segala bentuk konsep dan dokumentasi yang

menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan, penjadualan dari proses pencapaian tujuanpenjadualan dari proses pencapaian tujuan, hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan.

dadang-solihin.blogspot.com 12

p p j

Page 13: Proses Perencanaan

Sifat PerencanaanSifat Perencanaan

• Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasialspasial.

• Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial.

• Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah.

• Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifatDari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.

dadang-solihin.blogspot.com 13

Page 14: Proses Perencanaan

Sifat PerencanaanSifat Perencanaan

• Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah k t (b tt ) t k d dke atas (bottom up), atau kedua-duanya.

• Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya perencanaan dapat indikatif ataudepannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif.

• Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal.

• Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan) kebijakan peraturan alokasi anggaran(plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau kegiatan (d/h proyek).

dadang-solihin.blogspot.com 14

Page 15: Proses Perencanaan

Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan

1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai,

tid k li ti hi tid k ki perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana

pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-p g p gg p gpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.

dadang-solihin.blogspot.com 15

Page 16: Proses Perencanaan

Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan

2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan

dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi

sehingga tidak mendukungnya.

dadang-solihin.blogspot.com 16

Page 17: Proses Perencanaan

Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan

3. perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan

t tid k d t t i l h dserta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan y , p p

yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata

perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balikperencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.

dadang-solihin.blogspot.com 17

Page 18: Proses Perencanaan

Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan

4. karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang

li k il k lipaling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan

berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.

Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. p p g y

Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).

dadang-solihin.blogspot.com 18

Page 19: Proses Perencanaan

Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan

Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa:

– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya,

– dimensi material lebih penting daripada dimensidimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan

– dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber

daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian.p y g

dadang-solihin.blogspot.com 19

Page 20: Proses Perencanaan

Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan

Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas

lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasilebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root).

Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.

dadang-solihin.blogspot.com 20

Page 21: Proses Perencanaan

Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan

Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat

bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial.

Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena:– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan

manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan

– mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di g gg y ylapisan bawah.

dadang-solihin.blogspot.com 21

Page 22: Proses Perencanaan

Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan

Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh

lebih ampuh daripada teknologi yang berasal darilebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu

untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang t l d b t h k b i isangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini.

pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektifdan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

dadang-solihin.blogspot.com 22

Page 23: Proses Perencanaan

Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan

Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di

kalangan rakyat cenderung tidak efisien dankalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.

Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, g pmemperkuat serta memberdayakannya.

Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yangmemperkenalkan lembaga lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.

dadang-solihin.blogspot.com 23

Page 24: Proses Perencanaan

Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan

Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang

diperlukannya atau bagaimana memperbaikidiperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.

Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri.

Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat tidak memecahkan masalah dansalah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat.

Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan

dadang-solihin.blogspot.com 24

bukan subjek pembangunan.

Page 25: Proses Perencanaan

Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan

Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan

malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas danmemperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.

Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi.

dadang-solihin.blogspot.com 25

Page 26: Proses Perencanaan

Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan

Bias kedelapan Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan,

misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu y ,diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.

Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan h ilk t b h b hk k bmenghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber

pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjangpanjang.

Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan y p gpotensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.

dadang-solihin.blogspot.com 26

Page 27: Proses Perencanaan

Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan

Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor

tradisional kurang produktif dan memiliki masatradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itusektor itu.

• Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan p pdipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi.

• Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangkaAnggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan

dadang-solihin.blogspot.com 27

kecil di perdesaan.

Page 28: Proses Perencanaan

Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan

Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di

perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasimendorong urbanisasi.

Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuhmenjadi kukuh.

dadang-solihin.blogspot.com 28

Page 29: Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil

• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran

t k tserta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan

menentukan sasaran-sasaran secara garis besarmenentukan sasaran sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha

tswasta.

dadang-solihin.blogspot.com 29

Page 30: Proses Perencanaan

Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal

Interactive Planning• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh

manfaat dari perencanaan harus turut serta dalammanfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.

• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin p p; p j gg jadanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan l k tid k d t h dilih t d i t i i ( tpelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau

sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

dadang-solihin.blogspot.com 30

Page 31: Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)Pembangunan Nasional (SPPN)Pembangunan Nasional (SPPN)

dadang-solihin.blogspot.com 31

Page 32: Proses Perencanaan

Apa itu SPPN?Apa itu SPPN?Apa itu SPPN?Apa itu SPPN?

SPPN adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan dalam j k j j kjangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerahdan daerah.

dadang-solihin.blogspot.com 32

Page 33: Proses Perencanaan

TTujuan ujuan SPPNSPPNjjMendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasanpengawasan.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.Menjamin tercapainya penggunaan sumber dayaMenjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

dadang-solihin.blogspot.com 33

berkelanjutan.

Page 34: Proses Perencanaan

Proses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkanPemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/Ddalam RPJM/D.

Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah gg g poleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.Partisipatif:Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

dadang-solihin.blogspot.com 34

Page 35: Proses Perencanaan

Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaanpp

1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD

1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah

2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Kep. Presiden / Kepala Daerah

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Kep. Presiden / Kepala Daerah

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencanag4. Evaluasi Kinerja

g4. Evaluasi Kinerja

dadang-solihin.blogspot.com 35

Page 36: Proses Perencanaan

Alur Perencanaan dan PenganggaranAlur Perencanaan dan Penganggaran20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Renstra KL

Renja -KL RKA-KL Rincian

APBN

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pemer

Pu

RKP RPJM Nasional

RPJP Nasional RAPBN APBN

Pedoman Dijabarkan Pedoman

Pedoman Diacu

rintah sat

RPJM RPJP RKP RAPBD APBD

Diacu

PedomanPedoman

Diperhatikan

Dijabar

Diserasikan melalui Musrenbang

DaerahDaerah Daerah RAPBD APBDkan

Pedoman Diacu

Pemerint

Daerah

Renstra SKPD

Renja -SKPD

RKA -SKPD

Rincian APBD

PedomanPedoman

tah h

dadang-solihin.blogspot.com 36UU SPPN UU KN

Page 37: Proses Perencanaan

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP D h)

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM D h)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

Peraturan Pimpinan SKPD

(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)( y ) ( y )

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)

dadang-solihin.blogspot.com 37

( y ) ( y )

Page 38: Proses Perencanaan

<Satu Tahun Sebelum Berakhir RPJP Yang Berlaku>gD

PR

Ditetapkan Dengan Undang-

Undang

esid

en Diajukan sebagai RUU RPJP Inisiatif

Pre

PPN

Rancangan Awal RPJP Musrenbang Rancangan Akhir

RPJP Nas

Pemerintah

RPJP Nasional

Dihimpun dan Dikaji

Men

teri

ara

Evaluasi RPJP(-1)

Pemikiran Visioner

Awal RPJP Jangka Panjang RPJP Nas RPJP Nasional

Aspirasi

Pen

yele

ngg

Neg

ara Evaluasi

RPJP(-1)Pemikiran Visioner

pPemangku

KepentinganAcuan bagi

RPJP Daerah

Mas

yara

kat

Evaluasi RPJP(-1)

Pemikiran Visioner

Aspirasi Pemangku

Kepentingan

dadang-solihin.blogspot.com 38

Page 39: Proses Perencanaan

PR

ES

IDE

NN

TER

IAN

PP

NK

EM

EN P

AN

/ A

KEM

ENTE

RIA

LEM

BA

GA

KY

AR

AK

ATM

ASA

H

dadang-solihin.blogspot.com 39DA

ER

A

Page 40: Proses Perencanaan

dadang-solihin.blogspot.com 40

Page 41: Proses Perencanaan

Penyusunan dan Penetapan RPJPDPenyusunan dan Penetapan RPJPD

Penetapan Penetapan

Rancangan RPJPD

Rancangan RPJPD

Musrenbang RPJPD

Musrenbang RPJPD

Penyusunan Rancangan

Akhir

Penyusunan Rancangan

Akhir

RancanganRPJPD menjadi Perda

RancanganRPJPD menjadi PerdaPerdaPerda

Proses Teknokratik

Proses Teknokratik

Bahan Rancangan RPJP

Bahan Rancangan RPJP oleh

Bappedaoleh

Bappedaoleh

DPRDoleh

DPRDoleh Bappedaoleh Bappeda Melibatkan Masyarakat

Melibatkan Masyarakat

BappedaBappeda DPRDDPRD

dadang-solihin.blogspot.com 41

Page 42: Proses Perencanaan

Isi RPJPIsi RPJP

NASIONAL DAERAH

Penjabaran Tujuan Mengacu pada RPJP Penjabaran Tujuan Nasional kedalam: Visi dan Penjabarannya;

Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: Visi dan Penjabarannya; Visi dan Penjabarannya;

Misi; Arah Pembangunan Nasional

Visi dan Penjabarannya; Misi; Arah Pembangunan Daerah

• Kewilayahan• Sarana – Prasarana• Bidang Kehidupan

• Kewilayahan• Sarana Prasarana• Urusan Wajib Bidang Kehidupan Urusan Wajib • Urusan Pilihan

dadang-solihin.blogspot.com 42

Page 43: Proses Perencanaan

Penyusunan dan Penetapan RPJMDPenyusunan dan Penetapan RPJMDVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Bappeda menyusunRancangan Awal

RPJMDSKPD Menyusun Renstra SKPD

(2)

(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umum

Program SKPD(3)

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

) jd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(4)

Penetapan RPJMDBappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD

(5)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah

(6)(7)

dadang-solihin.blogspot.com 43

Rancangan RKPDe) Program SKPD

Page 44: Proses Perencanaan

Penyusunan dan Penetapan RKPDPenyusunan dan Penetapan RKPDBappeda menyusun

Rancangan Awal RKPD) P i it P b D h

SKPD Menyusun Renja SKPDProgram SKPD

(8)(9)(10)

a) Prioritas Pembangunan Daerahb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah

Pagu Indikatif

Program SKPD

MUSRENBANG D /K l h /K td) Program SKPD

MUSRENBANG Kab/Kota Maret

Desa/Kelurahan/Kecamatan

(11.a)(11.b)

Rancangan Akhir RKPD

a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umum

a. Sinkronisasi Program SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP

A il

(12)) j

c) Kerangka Ekonomi Daerahd) Program SKPD

MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat

a. Harmonisasi Dekon dan TP

April

(13)(15)

Penetapan RKPD

Sebagai pedoman penyusunanRancangan APBD

(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNAS

a Sinkronisasi Program KL/SKPD

AprilMei

(13)(14)

dadang-solihin.blogspot.com 44

Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP

Page 45: Proses Perencanaan

Isi RPJMIsi RPJMRPJM NASIONALPenjabaran visi misi program Presiden;

RPJM DAERAHPenjabaran visi misi program Kepala Daerah;Penjabaran visi, misi, program Presiden;

Berpedoman pada RPJP NasionalPenjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional

1. Strategi Pemb. Nasional2. Kebijakan Umum

1. Strategi Pemb. Daerah2. Kebijakan Umum

3. Kerangka Ekonomi Makro4. Program – program

• Kementerian, • Lintas kementerian

3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah4. Program –program

• SKPD, • Lintas SKPD • Lintas kementerian,

• Kewilayahan, dan • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: K k R l i

Lintas SKPD, • Kewilayahan, • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi

Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

dadang-solihin.blogspot.com 45

Page 46: Proses Perencanaan

Isi RKP/DIsi RKP/D

RKP RKP DaerahRKP Penjabaran RPJM Nasional

RKP DaerahPenjabaran RPJM Daerah;Mengacu pada RKP

1. Prioritas Pembangunan Nasional2. Rancangan Kerangka Ekonomi

Makro

1. Prioritas Pembangunan Daerah2. Rancangan Kerangka Ekonomi

MakroDaerah3. Arah Kebijakan Fiskal4. Program – program

• Kementerian, Lintas kementerian

3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah4. Program –program

• SKPD, Lintas SKPD • Lintas kementerian,

• Kewilayahan, dan • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

• Lintas SKPD, • Kewilayahan, • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:

Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

dadang-solihin.blogspot.com 46Proses Penyusunan RKPD

Page 47: Proses Perencanaan

Isi Renstra-KL & Renstra-SKPDIsi Renstra-KL & Renstra-SKPD

Renstra-KLB d d RPJM

Renstra-SKPDB d d RPJM Berpedoman pada RPJM

NasionalBerpedoman pada RPJM Daerah

Isi:1. Visi-Misi2 T j St t i d K bij k

Isi:1. Visi-Misi2 T j St t i d K bij k 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan

3. Program-program4. Kegiatan Indikatif

2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program4. Kegiatan Indikatifg g

dadang-solihin.blogspot.com 47

Page 48: Proses Perencanaan

Terima kasihTerima kasih

dadang-solihin.blogspot.com 48