PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN

MASYARAKAT (P-LDPM) TERHADAP KINERJA

GAPOKTAN DI KECAMATAN BEKRI

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

AGUSTYA RATNA PRATIWI

JURUSAN AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2018

ABSTRACT

COMMUNITY FOOD DISTRIBUTION STRENGTHENING PROGRAM

(P-LDPM) AND THE PERFORMANCE OF FARMER GROUPS

IN BEKRI SUBDISTRICT LAMPUNG TENGAH DISTRICT

By

Agustya Ratna Pratiwi

This research aims to analyze the implementation of the P-LDPM and the

difference between the performance of program recipient farmer groups and non-

recipient. The research is a survey conducted in Bekri District, Lampung Tengah

Region, as Bekri is an area chosen by government as P-LDPM receiver.

Respondents are organizers of farmer groups chosen purposively with

consideration that the organizers are the people who receive the program

directly. Data were collected in Januari – Februari 2018 and analyzed using

quantitative descriptive analysis method. The results showed that implementation

of the P-LDPM started in 2013, which known by the donation from government

amounted Rp 150,000,000.00. The rate of performance of farmer groups

recipients of the P-LDPM program was included in a high category. Meanwhile,

the rate of performance of farmer groups that do not receive the program was

included in a medium category. P-LDPM have significant impacts on the rate of

performance of farmer groups.

Keywords: Farmer Groups Combined, Performance, P-LDPM

ABSTRAK

PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN

MASYARAKAT (P-LDPM) TERHADAP KINERJA

GAPOKTAN DI KECAMATAN BEKRI

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

Agustya Ratna Pratiwi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan P-LDPM dan perbedaan

antara kinerja gabungan kelompok tani penerima program dan non-penerima.

Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan di Kecamatan Bekri

Kabupaten Lampung Tengah dengan pertimbangan Kecamatan Bekri merupakan

daerah yang dipilih oleh pemerintah sebagai penerima program P-LDPM.

Responden pada penelitian ini yaitu pengurus gabungan kelompok tani yang

dipilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa pengurus merupakan pihak

yang menerima secara langsung dana bantuan program. Data dikumpulkan pada

bulan Januari - Februari 2018 dan dianalisis menggunakan metode analisis

deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program

P-LDPM dimulai pada tahun 2013, yang dikenal dengan sumbangan dari

pemerintah sebesar Rp 150.000.000,00. Tingkat kinerja gabungan kelompok tani

penerima program P-LDPM termasuk dalam klasifikasi tinggi. Sementara itu,

tingkat kinerja gabungan kelompok tani yang tidak menerima program termasuk

dalam klasifikasi sedang. Program P-LDPM memiliki dampak signifikan

terhadap tingkat kinerja gabungan kelompok tani.

Kata kunci: Gabungan Kelompok Tani, Kinerja, P-LDPM

PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN

MASYARAKAT (P-LDPM) TERHADAP KINERJA

GAPOKTAN DI KECAMATAN BEKRI

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh

AGUSTYA RATNA PRATIWI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA PERTANIAN

Pada

Jurusan Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Lampung

JURUSAN AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Agustus 1994. Penulis

merupakan putri pertama dari tiga bersaudara, dilahirkan dari pasangan Bapak

Abduroni dan Ibu Turzina Innani. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman

Kanak-kanak (TK) di TK Darma Wanita Unila tahun 2000, tingkat Sekolah Dasar

di SD Negeri 1 Rajabasa Bandar Lampung tahun 2006, Sekolah Menengah

Pertama di SMP N 3 Natar Lampung Selatan tahun 2009, dan tingkat Sekolah

Menengah Atas di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung tahun 2012, penulis

melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung Fakultas Pertanian, Program

Studi Agribisnis melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri

(SNMPTN).

Pada tahun 2013, penulis mengikuti kegiatan homestay (Praktik Pengenalan

Pertanian) selama 5 hari di Dusun 1 Desa Margodadi, Kecamatan Padang Cermin,

Kabupaten Pesawaran. Pada Tahun 2015, penulis melaksanakan Kuliah Kerja

Nyata (KKN) di Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten

Pesisir Barat selama 40 hari. Pada tahun 2015, penulis juga melaksanakan Praktik

Umum (PU) di Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung. Selama menjadi

mahasiswa di Universitas Lampung, penulis pernah menjadi anggota Himpunan

Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (Himaseperta) Universitas Lampung.

SANWACANA

Bismillahirahmannirrahim,

Alhamdullilahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala curahan

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah

Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Aamiin ya

Rabbalalaamiin.

Banyak pihak yang telah memberikan sumbangsih, bantuan, nasihat, serta saran-

saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul

“PROGRAM PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN

MASYARAKAT (P-LDPM) TERHADAP KINERJA GAPOKTAN DI

KECAMATAN BEKRI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH” Oleh karena

itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis

menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si., selaku Dekan Fakultas Pertanian

yang telah memberi kelancaran administrasi kepada penulis.

2. Dr. Serly Silviyanti, S., S.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing pertama

penulis, atas ketulusan hati dan kesabaran, bimbingan, pengarahan,

dukungan, dan nasihat yang telah diberikan selama proses penyelesaian

skripsi.

3. Rio Tedi Prayitno, S.P., M.Si., selaku Dosen Pembimbing kedua penulis yang

telah memberikan pengarahan, ilmu, bimbingan, dukungan, kesabaran dan

motivasi selama penyusunan skripsi.

4. Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin., M.S., selaku Dosen Pembahas (penguji) yang

telah memberikan saran dan arahan untuk penyempurnaan skripsi penulis.

5. Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P., selaku Ketua Jurusan Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Agribisnis atas semua bantuan yang

telah diberikan.

7. Teruntuk Papa Roni dan Mama Nani tercinta, terima kasih atas do’a,

dukungan, nasihat, saran dan segala limpahan cinta serta kasih sayang yang

tulus ikhlas membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan

pengertian. Serta adik-adik tercinta Ahmad dan Syifa terimakasih atas semua

do’a dan selalu jadi semangat untuk penulis. Kelak kesuksesan penulis akan

dipersembahkan untuk kalian.

8. Hendra Saputra yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan

terhadap penulis.

9. Teruntuk sahabat- sahabat penulis Maya, Hera, Selvi, Febi, Zupika, Desi,

Sandi, terimakasih selalu setia mengajari penulis, menemani di kala susah dan

senang, memberikan semangat, motivasi serta dukungan hingga skripsi ini

tercapai.

10. Teman seperjuangan penulis di Agribisnis angkatan 2012, “Meiska, Devi,

Yohilda, Afsani, Nadia, Karina, Ayu, Rofiqoh, Delia, Dewi, Dolly, Andre, tri,

Yessi, Evy, Rahma”, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu,

terimakasih atas pengalaman dan kebersamaannya selama ini. Semoga kelak

kesuksesan menyertai kita semua, Amin.

11. Teman-teman KKN Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur

Kabupaten Pesisir Barat Triana, Mak Tina, Paula, Lutfiana, Christoper, Andi,

dan Bang aryo terimakasih untuk semua pengalaman, kasih sayang,

persaudaraan, serta do’a dan dukungannya.

12. Atu dan Kiyai Agribisnis 2009, 2010, 2011, Adinda Agribisnis 2013, 2014,

dan 2015, terimakasih atas do’a, dukungan dan bantuan kepada penulis.

13. Almamater tercinta dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama proses penulisan skripsi

ini. Semoga ALLAH SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang

telah diberikan. Aamiin ya Rabbalalaamiin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2018

Penulis

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ................................................................................................. i

DAFTAR TABEL......................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... iv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Tujuan Penelitian ............................................................................. 8

C. Manfaat Penelitian ........................................................................... 8

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 9

1. Konsep Kinerja ........................................................................... 9

2. Penguatan-Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat ................... 12

3. Konsep Gabungan Kelompok Tani .............................................. 16

B. Kajian Penelitian Terdahulu ............................................................ 20

C. Kerangka Pemikiran......................................................................... 24

D. Hipotesis .......................................................................................... 29

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian ........................................................................... 30

1. Konsep dasar dan definisi operasional ......................................... 30

2. Pengukuran Variabel .................................................................... 34

B. Penentuan Lokasi, Waktu dan Responden Penelitian ...................... 36

C. Jenis Data dan Metode Analisis Data .............................................. 40

ii

1. Jenis Sumber Data ....................................................................... 40

2. Metode Pengumpulan Data .......................................................... 40

3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis ....................................... 41

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. A. Kabupaten Lampung Tengah ..................................................... 44

1. Keadaan Geografis ....................................................................... 44

2. Kondisi Topografi dan Iklim ....................................................... 45

3. Kondisi Demografi....................................................................... 46

4. Potensi Pertanian Lampung Tengah ............................................ 47

B. Kecamatan Bekri .............................................................................. 48

1. Kondisi Geografis. ....................................................................... 48

2. Keadaan Iklim .............................................................................. 49

3. Keadaan Demografis .................................................................... 49

4. Potensi Pertanian Kecamatan Bekri ............................................. 50

C. Gambaran Umum Gapoktan ............................................................ 52

1. Gapotan Bangun Tani. ................................................................. 52

2. Gapoktan Tani Makmur ............................................................... 55

D. Bantuan P-LDPM............................................................................. 58

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kharakteristik Gapoktan ................................................................. 65

B. Pelaksanaan P-LDPM pada Gapoktan ............................................ 68

C. Tingkat Kinerja Gapokan P-LDPM dan Gapoktan Non P-LDPM . 72

1. Pembangunan Sarana Penyimpanan ........................................... 73

2. Penyimpanan Cadangan Pangan ................................................. 76

3. Stabilitas Harga ........................................................................... 80

D. Analisis Kinerja Gapoktan P-LDPM dan non P-LDPM .................. 86

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ..................................................................................... 88

B. Saran ............................................................................................... 89

iii

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

iv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Luas panen, produksi dan produktivitas padi berdasarkan

Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2015 ................................ 5

2. Daerah penerima bantuan dana program P-LDPM pada Tahun

2015 ................................................................................................ 6

3. Ringkasan kajian penelitian terdahulu ........................................... 21

4. Pengukuran variabel kinerja P-LDPM ........................................... 34

5. Jumlah sampel petani setiap wilayah binaan Gapoktan Desa

Bangun Sari Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ........ 38

6. Jumlah sampel dan penelitian Gapoktan Bangun Tani ................... 39

7. Jumlah sampel penelitian Gapoktan Tani Makmur ......................... 39

8. Luas lahan sawah menurut pekon dan berbagai jenis irigasi di

Kecamatan Bekri pada Tahun 2017 ............................................... 51

9. Kharakteristik gapokan bangun tani dan kharakteristik gapoktan

tani makmur .................................................................................... 63

10. Rekapitulasi indikator pengembangan sarana penyimpanan dan

penyediaan cadangan pangan pada kinerja gapoktan di Kecamatan

Bekri ................................................................................................ 72

11. Perkembangan penyimpanan cadangan pangan gabah Gapoktan

Bangun Tani (P-LDPM) dan Gapoktan Tani Makmur (Non P-

LDPM) ............................................................................................ 78

12. Perkembangan harga gabah dan perbandingan harga jual petani

dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) pada Gapoktan Bangun

Tani (P-LDPM) di Kecamatan Bekri .............................................. 80

v

13. Perkembangan harga gabah dan perbandingan harga jual petani

dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) pada gapoktan tani

makmur (Non P-LDPM) di Kecamatan Bekri .............................. 81

14. Hasil pengujian statistik dampak P-LDPM terhadap kinerja

gapoktan P-LDPM dan gapoktan non P-LDPM di Kecamatan

Bekri ................................................................................................ 85

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 28

2. Struktur Kepengurusan Gapoktan Bangun Tani di Kecamatan

Bekri Kabupaten Lampung Tengah ............................................... 54

3. Struktur Kepengurusan Gapoktan Tani Makmur di Kecamatan

Bekri Kabupaten Lampung Tengah ................................................ 57

4. Struktur Kepengurusan P-LDPM Gapoktan Bangun Tani di

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ............................. 62

vii

DAFTAR GRAFIK

Gambar Halaman

1. Perbandingan harga gabah dan perbandingan harga jual petani

dengan Harga Pokok Pemerintah (HPP) pada Gapoktan Bangun

Tani (P-LDPM) dan Tani Makmur (Non P-LDPM) ...................... 82

7

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, dengan sebagian besar penduduknya

bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian ini diharapkan mampu

mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia secara merata. Di antara

kebutuhan yang lainnya, pangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi

agar kelangsungan hidup seseorang dapat terjamin. Dewasa ini,

permasalahan mengenai kondisi pangan sedang menimpa berbagai negara di

dunia termasuk Indonesia. Jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia yang

sangat besar, ditambah berkurangnya lahan pertanian yang telah dikonversi

menjadi pemukiman dan lahan industri, menjadikan pangan menjadi salah

satu komoditas yang penting bagi bangsa Indonesia

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah

dan masyarakat secara bersama-sama seperti yang tertera pada Undang-

Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yaitu, bahwa negara

berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan

konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik

pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sepanjang

2

waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Pada dasarnya, konsep ketahanan pangan lebih luas dibandingkan konsep

swasembada pangan. Ketahanan pangan mencakup tiga unsur pokok yang

meliputi ketersedian pangan, distribusi, dan konsumsi. Ketiga unsur tersebut

harus terpenuhi agar ketahanan pangan dapat tercapai (Arifin, 2005). Upaya

pengembangan di sektor pertanian khususnya tanaman pangan masih

dihadapkan pada berbagai masalah, seperti sulitnya petani atau pelaku usaha

tani untuk memperoleh bantuan untuk pembiayaan bagi kelangsungan usaha

tani yang mereka lakukan. Selain itu, harga produk pertanian yang fluktuatif

dan rendah pada saat panen menjadi masalah pula. Akses untuk sumber

pembiayaan yang diperoleh melalui perbankan atau lembaga keuangan non

bank dirasakan sulit untuk dipenuhi oleh petani karena sebagian besar agunan

yang dipersyaratkan merupakan angunan fixed asset atau agunan fisik seperti

tanah, kendaraan atau bangunan, serta sistem administrasi yang sangat

kompleks.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, mendorong

pemerintah meluncurkan suatu program untuk memberikan perlindungan dan

pemberdayaan petani, kelompok tani, maupun gabungan kelompok tani

terutama terhadap masalah jatuhnya harga gabah, beras atau jagung disaat

panen raya. Pada Tahun 2009 Kementerian Pertanian yang diwakili oleh

Badan Ketahanan Pangan telah melaksanakan kegiatan atau Program

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM). Pemerintah

menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos) dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) kepada gabungan kelompok tani agar mampu dan

3

dapat melakukan aktivitas pendistribusian pangan, serta menyediakan

cadangan pangan (Kementerian Pertanian, 2013).

Bantuan sosial P-LDPM merupakan program pengganti Dana Penguatan

Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang sejak tahun

2009 dihentikan oleh pemerintah. Program DPM-LUEP dianggap

memberatkan petani karena dana yang diberikan merupakan dana pinjaman,

yang pada tiap tahun anggarannya harus dikembalikan ke APBN, serta petani

harus memiliki agunan. Berbeda halnya dengan bantuan sosial P-LDPM,

dana bantuan ini tidak diberikan langsung kepada petani namun diberikan

kepada gapoktan untuk menunjang unit usaha, sehingga diharapkan dapat

memberikan efek tidak langsung kepada petani di kemudian hari. Dana

bantuan sosial P-LDPM disalurkan kepada gapoktan melalui rekening

yang ada pada gapoktan, yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai

unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan unit usaha pengelola

cadangan pangan yang ada pada gapoktan dalam melaksanakan kegiatannya.

Dana bantuan sosial dari program ini tidak semata-mata diberikan kepada

gapoktan, melainkan disalurkan melalui pendampingan dan pembinaan.

Dana tersebut hanya diberikan kepada gabungan kelompok tani pada tahapan

penumbuhan dan pengembangan, yaitu pada tahun pertama dan tahun kedua.

Pada tahun ketiga, gabungan kelompok tani hanya akan menerima pembinaan

dari pendamping yang dilakukan oleh tim teknis maupum tim pembina.

Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendamping berupa

bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara rutin ke pengurus dan

4

anggota gapoktan binaannya dengan tujuan antara lain: agar mampu

menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan secara partisipatif, menyusun

dan menetapkan aturan dan sanksi secara musyawarah dan mufakat,

memupuk dan mengatur dana yang bersumber baik dari anggotanya maupun

dari pemerintah, membangun dan mengembangkan jejaring kemitraan usaha

dengan pihak lain diluar wilayahnya, serta memupuk rasa tanggung jawab

terhadap organisasi gapoktan dengan melakukan pemantauan secara

partisipatif, pengendalian, dan pengawasan internal.

Tujuan jangka panjang dari kegiatan P-LDPM ini adalah terwujudnya

stabilitas harga pangan wilayah binaan dan terwujudnya ketahanan pangan di

tingkat rumah tangga petani. Melalui program ini petani didorong untuk

berusaha bersama di dalam wadah berupa gabungan kelompok tani sehingga

dapat meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan skala usaha

serta melalui pemberian fasilitas kepada gabungan kelompok tani di daerah

sentra produksi padi dan jagung. Gabungan kelompok tani bersama dengan

anggotanya diharapkan mampu secara swadaya untuk membangun sarana

gudang penyimpanan, mampu mengembangkan usaha di bidang pemasaran,

dan mampu menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang

memiliki akses terhadap pangan pokok, serta menjadikan gapoktan mandiri

dan berkelanjutan dalam mengelola unit-unit usahanya sehingga tidak

tergantung kepada bantuan Pemerintah (Akrima, 2016).

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan bantuan

dana P-LDPM. Provinsi Lampung mempunyai potensi lahan yang cukup

5

potensial untuk pengembangan tanaman tani dan aksebilitas untuk

menyalurkan hasil pertanian maupun input pertanian serta mempunyai

ketersedian sumber daya air untuk pengairan sawah yang mencukupi. Hasil

dari produksi dan produktivitas dengan luasan penen padi berdasarkan

kabupaten di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas panen, produksi dan produktivitas padi berdasarkan kabupaten

di Provinsi Lampung Tahun 2015

No Kabupaten Luas Panen

(Ha)

Produksi

(ton)

Produktivitas

(ton/ha)

1 Lampung Barat 24.590 116.607 47,42

2 Tanggamus 41.551 226.628 54,54

3 Lampung Selatan 80.596 441.113 54,73

4 Lampung Timur 95.383 509.949 53,46

5 Lampung Tengah 123.740 673.564 54,43

6 Lampung Utara 31.624 150.339 47,54

7 Way Kanan 32.314 151.674 46,94

8 Tulang Bawang 39.620 186.781 47,14

9 Pesawaran 28.328 153.472 54,18

10 Pringsewu 22.078 120.275 54,48

11 Mesuji 27.324 129.791 47,50

12 Tulang Bawang Barat 15.504 73.473 47,39

13 Pesisir Barat 15.289 72.506 47,42

14 Bandar Lampung 1.685 9.220 54,72

15 Metro 4.853 27.027 55,69

Jumlah 584.479 3.042.419 52,05

Sumber : Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung, 2017.

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah

memiliki luas panen padi terbesar di Provinsi lampung dan memiliki

ketersediaan pangan beras yang cukup besar jika dilihat dari hasil

produksinya, tingginya nilai ketersediaan pangan tidak dapat langsung

menyatakan bahwa daerah tersebut tahan pangan, sebab ketahanan pangan

tidak hanya ditentukan dari aspek ketersedian pangan tetapi juga menyangkut

aspek-aspek lain seperti sulitnya petani atau pelaku usaha tani untuk

6

memperoleh bantuan pembiayaan bagi kelangsungan usaha taninya dan harga

produk pertanian yang fluktuatif dan rendah pada saat panen.

Penyaluran dana belanja bantuan sosial untuk gabungan kelompok tani

diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh unit distribusi,

pemasaran, pengelolan hasil untuk melakukan kegiatan antara lain pembelian

dan penjualan gabah atau beras atau jagung yang diutamakan dari anggota

gabungan kelompok tani, serta penyimpanan dan pengolahan agar dapat

meningkatkan nilai tambah.

Program P-LDPM penting untuk diterapkan guna memfasilitasi penguatan

kelembagaan petani maupun gabungan kelompok tani agar dapat

meningkatkan skala usaha tani mereka ke arah komersial dan tidak lagi

menerima dana bantuan, akan tetapi mereka telah mampu untuk mengelola

dana sebelumnya untuk mencapai tahapan yang mandiri. Daerah penerima

bantuan dana program P-LDPM di Provinsi Lampung pada tahun 2013 dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Daerah penerima bantuan dana program P-LDPM Pada tahun 2015

No. Kabupaten Kecamatan Nama Gapoktan

1. Lampung Timur Raman Utara

Batang Hari Nuban

Fajar Maju

Catur Tunggal

Karsa

2. Lampung Tengah Anak Ratu Aji

Sendang Agung

Bekri

Margo Mukti

Mekar Sari

Bangun Tani

3. Tanggamus Semaka Sri Mekar Sari

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, 2017.

7

Berdasarkan pada Tabel 2, terdapat tiga kabupaten yang mendapatkan dana

bantuan modal P-LDPM di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Lampung

Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan pra-survey yang telah dilakukan, Kabupaten Lampung Tengah

merupakan salah satu kabupaten yang telah melaksanakan P-LDPM pada

tahapan mandiri sedangkan daerah lain rata-rata tidak berjalan sampai ke

tahapan berikutnya. Selain itu, dari ketiga kecamatan yang ada di Lampung

Tengah yaitu Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Sendang Agung, dan

Kecamatan Bekri, hanya Kecamatan Bekri yang telah melaksanakan atau

menjalankan P-LDPM hingga memasuki tahapan mandiri atau tahap tahun

ketiga. Gapoktan yang telah mencapai tahapan mandiri, diwajibkan mampu

bergerak mandiri dan berkelanjutan dalam mengelola unit-unit usahanya

sehingga tidak tergantung kepada bantuan pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian agar dapat diketahui bagaimana

pelaksanaan P-LDPM, tingkat kinerja gapoktan penerima P-LDPM dan

gapoktan non P-LDPM di Kecamatan Bekri dengan cara membandingkan dua

gapoktan yang mendapatkan dana bantuan P-LDPM dan gapoktan yang tidak

mendapatkan dana bantuan P-LDPM.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan P-LDPM pada gabungan kelompok tani?

2. Bagaimana tingkat kinerja gapoktan penerima P-LDPM dan kinerja

gapoktan non P-LDPM?

8

B. Tujuan penelitian

1. Menganalisis pelaksanaan P-LDPM pada gabungan kelompok tani.

2. Menganalisis tingkat kinerja gapoktan penerima P-LDPM dan kinerja

gapoktan non P-LDPM.

C. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Pemerintah daerah dan instansi terkait, mengenai perkembangan pertanian

di Kabupaten Lampung Tengah khususnya dalam program P-LDPM

sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan

yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Petani, sebagai motivasi untuk turut bergabung dalam gapoktan penerima

program LDPM sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup petani.

3. Menambah pengalaman bagi penulis dalam menerapkan ilmu dan teori

yang diperoleh dari bangku kuliah pada kenyataan di lapangan, sehingga

dapat dijadikan pertimbangan untuk merumuskan penelitian selanjutnya.

9

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan pustaka

1. Konsep Kinerja

Kinerja merupakan catatan tentang hasil atau prestasi yang dicapai baik

oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Menurut John Witmore

(1997) menyatakan kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut

dari seseorang atas suatu perbuatan, prestasi, dan keterampilan. Pencapaian

kinerja ditentukan oleh beberapa faktor yaitu kemampuan (pengetahuan dan

keterampilan), motivasi, dan peluang. Pembentukan suatu organisasi tentu

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana tujuan merupakan

sesuatu yang diharapkan organisasi untuk dicapai. Tujuan organisasi sendiri

dapat berupa perbaikan pelayanan, pemenuhan permintaan pasar,

peningkatan kualitas produk maupun jasa, meningkatkan daya saing serta

peningkatan kinerja dari organisasi tersebut. Ukuran tercapainya tujuan

dapat dilihat dari hasil kerja atau prestasi kerja yang dicapai. Prestasi kerja

tersebut dikenal dengan kinerja. Pada perkembangannya, kinerja memiliki

makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan hasil kerja tetapi juga

bagaimana proses kerja berlangsung (Sayekti, 2011).

10

Definisi kinerja menurut Lawyer dan Portner (Sutrisno, 2010) adalah

kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Menurut Prawirosentoso

(Sutrisno, 2010) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar

hukum, dan sesuai dengan moral atau etika. Kinerja merupakan suatu

kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk

mengetahui tingkat pencapaian hasil, sedangkan penilaian kinerja adalah

proses evaluasi seberapa baik dilakukannya pekerjaan dengan satu

menggunakan standar yang ada.

Manullang (2001) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu

alat untuk menentukan banyaknya pekerjaan yang seharusnya dihasilkan

oleh seorang pekerja atau sekelompok pekerja dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran kinerja juga merupakan sebuah prosedur pengukuran formal

yang digunakan untuk menempatkan suatu dimensi waktu dengan ketepatan

yang wajar atas suatu unit pekerjaan. Sasaran dari pengukuran kinerja itu

sendiri adalah menciptakan standar-standar yang didasarkan atas waktu

serta keterampilan yang diperlukan guna melaksanakan suatu tugas.

Mangkunegara dan Prabu (2000) menyatakan bahwa kinerja adalah cara

melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut, jadi

kinerja adalah hal-hal yang dikerjakan dan cara mengerjakannya. Kinerja

(prestasi kerja) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

11

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Subagyo (1997) kinerja adalah kemampuan seseorang

melaksanakan atau melakukan tugas atau pekerjaan secara cepat dan tepat

sesuai dengan prosedur kerja dan berkesinambungan yang didukung oleh

dengan tingginya rasa tanggung jawab. Menurut Sulistiyani (2003), kinerja

seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan

yang dinilai dari hasil kerjanya.

Selanjutnya menurut Bernadin dan Russel (Sulistiyani, 2003), menjelaskan

bahwa kinerja merupakan dampak yang dihasilkan dari fungsi pegawai

tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Wirawan (Sayekti, 2011), menyatakan bahwa kinerja adalah

keluaran yang dihasilkan oleh fungsi atau indikator suatu pekerjaan atau

suatu profesi dalam waktu tertentu. Menurut Schermerhorn (Sayekti,

2011), kinerja secara formal didefinisikan sebagai kualitas prestasi tugas

individu, kelompok, atau keorganisasian (Performance is formally defined

as the quality of task accomplishment-individual, group, or organizational).

Menurut Kementerian Pertanian (2013), ukuran kinerja dapat dilihat

melalui indikator-indikator keberhasilan yang ada pada suatu pekerjaan.

Indikator yangdapat digunakan untuk melihat kinerja yang telah dilakukan

antara lain melalui indikator hasil (outcome), indikator manfaat (benefit),

dan indikator dampak (impact). Ukuran kinerja menurut Wibowo (2008)

memiliki kriteria sebagai berikut:

12

a. Berkaitan dengan tujuan strategis dan mengukur apa yang secara

organisasional penting dan mendorong kinerja bisnis.

b. Relevan dengan sasaran dan akuntabilitas tim dan individu yang

berkepentingan.

c. Memfokuskan pada output yang terukur dan penyelesaian tugas dan

bagaimana orang bertindak serta bagaimana tingkah laku mereka.

d. Mengindikasi data yang akan tersedia sebagai dasar pengukuran.

e. Dapat diversifikasi dengan mengusahakan informasi yang akan

menginformasi tingkat seberapa jauh harapan dapat dipenuhi.

f. Menjadi setepat mungkin dalam hubungan dengan maksud pengukuran

dan ketersediaan data.

g. Mengusahakan dasaruntuk umpan balik dan tindakan.

h. Bersifat komprehensif, mencakup semua aspek kinerja.

2. P-LDPM (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat)

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani, kelompok tani, dan

gabungan kelompok tani terhadap jatuhnya harga gabah, beras dan jagung

di saat panen raya dan masalah aksesibilitas pangan, pemerintah melalui

Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan melaksanakan

kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM).

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) adalah

kegiatan pemberdayaan gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan

unit usaha yang dikelolanya yaitu melalui pengembangan unit-unit usaha

distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan pengelolaan cadangan

13

pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga dapat

meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi

petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan (Badan Ketahanan

Pangan RI, 2015).

Kegiatan P-LDPM merupakan salah satu sub kegiatan dari program

peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan tahun 2009 dan kegiatan

prioritas pengembangan penyaluran dana bantuan sosial ke gapoktan

sasaran. Kegiatan Penguatan-LDPM bertujuan:

1. Memberdayakan gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha

distribusi, pemasaran, pengolahan hasil dan unit pengelola cadangan

pangan, antara lain dalam hal: a) sarana penyimpanan, b) menyediakan

dan mengelola cadangan pangan minimal bagi kebutuhan anggotanya di

saat menghadapi musim paceklik, dan c) menjaga stabilisasi harga beli

dari petani anggota untuk komoditas gabah disaat panen raya melalui

kegiatan pembelian-penjualan.

2. Mengembangkan agribisnis melalui peningkatan usaha pembelian dan

penjualan gabah dan pangan strategis lainnya di luar masa panen gabah.

3. Meningkatkan nilai tambah produk petani anggotanya melalui kegiatan

penyimpanan atau pengolahan atau pengemasan dan lain-lain.

Bantuan sosial P–LDPM merupakan bantuan yang berkelanjutan yang

terdiri dari 3 tahapan yaitu mulai dari tahap penumbuhan, tahap

pengembangan, tahap kemandirian.

14

1. Tahap Penumbuhan

Pada tahap ini, gapoktan yang baru pertama kali bergabung dalam

kegiatan P-LDPM, akan diberikan bantuan sebesar Rp 150.000.000,00

untuk memperkuat usaha pada unit distribusi, pemasaran dan pengolahan

dan unit pengelolaan cadangan pangan khususnya dalam melakukan

kegiatan pembelian-penjualan gabah atau beras dan penyediaan cadangan

pangan bagi anggota gapoktan disaat menghadapi paceklik.

2. Tahap Pengembangan

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah tahapan penumbuhan.

Anggota gapoktan yang telah melalui tahap penumbuhan dan memenuhi

persyaratan, dapat diberikan pendampingan dan dana bansos tahap

kedua. Dana bansos sebesar Rp 75.000.000,00 merupakan modal

tambahan untuk pengembangan usaha pada unit usaha distribusi,

pemasaran, pengolahan dan penambahan cadangan pangan pada unit

pengelola cadangan.

3. Tahap Kemandirian

Tahap ini merupakan tahap akhir dari rangkaian P-LDPM. Pada tahap

ini gapoktan yang telah melalui tahap pengembangan, tidak lagi

diberikan dana bansos namun masih diberikan pendampingan dalam

pengelolaan usaha sehingga menjadi gapoktan yang mandiri dalam

pengelola distribusi pangan dan cadangan pangan di wilayahnya.

Gapoktan penerima bantuan P-LDPM mulai dari tahap penumbuhan,

tahap pengembangan, hingga tahap kemandirian akan diberikan

15

pendampingan dari tim teknis kabupaten. Tugas dari pendamping dalam

program

P- LDPM antara lain:

1. Merencanakan, membuat materi pendampingan, mencatat dan

melaporkan seluruh aktivitas kegiatan dalam rangka melakukan

pendampingan ke gapoktan dan unit-unit usahanya secara rutin.

2. Memfasilitasi dan memotivasi anggota gapoktan untuk dapat

melakukan pemupukan dana modal sehingga dapat mengembangkan

unit distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan unit pengelola

cadangan pangan yang dikelola secara transparan.

3. Memfasilitasi gapoktan dan unit-unit usahanya dalam membuat

administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur (kegiatan

pembelian dan penjualan, pengadaan dan penyaluran cadangan

pangan, keuangan), mengelola keuangan secara transparan dan

akuntabel, serta mengembangkan usaha sehingga memperoleh nilai

tambah yang menguntungkan.

Keberhasilan bantuan P-LDPM terutama pada tahap kemandirian menurut

Badan Ketahanan Pangan RI (2013), dapat dilihat dari beberapa indikator

yaitu:

1. Meningkatnya volume pembelian-penjualan gabah atau beras di unit

usaha distribusi, pemasaran dan pengolahan lebih dari 2 kali putaran.

Pengertian dua kali putaran adalah realisasi kegiatan pembelian dan

penjualan gabah, beras atau jagung dimana akumulasi volumenya > 2

kali dari target volume yang harus dibeli sesuai dengan alokasi dana

16

bansos pada unit distribusi, pemasaran dan pengolahan tahun pertama,

tahun kedua dan akumulasi keuntungan.

2. Dana bansos yang sudah diterima oleh gapoktan selama 2 tahun masih

dikelola dengan baik untuk mendukung kegiatan pembelian dan

penjualan gabah, beras atau jagung dan cadangan pangan.

3. Minimal harga gabah atau beras terkendali dan stabil di wilayah

gapoktan terutama pada saat panen raya.

4. Meningkatnya jumlah anggota gapoktan yang mempunyai akses pangan

sehingga terwujud ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani.

5. Meningkatnya pendapatan petani padi yang berada di wilayah gapoktan.

Adanya kegiatan program P-LDPM, pembelian dan penjualan yang

dilakukan oleh unit usaha distribusi, pengolahan, pemasaran untuk membeli

gabah petani disaat panen raya sehingga dapat menerima harga yang layak

dibandingkan jika mereka harus menjual kepada pelepas uang di daerahnya.

Melalui kegiatan yang mengarah kepada pengembangan pemasaran hasil

pertanian, gapoktan diharapkan akan menjadi gateway institutions yang

menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga - lembaga diluarnya.

4. Konsep Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Berdasarkan Permentan nomor 273 Tahun 2007 dan diperbarui kembali

melalui Permentan nomor 67 tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan

Kelembagaan Petani, gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani

yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan

efisiensi usaha. Menurut Sahyuti (2005) gapoktan adalah gabungan dari

17

beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip

kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan

pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. Pengembangan

gapoktan dilatar belakangi oleh kenyataan kelemahan aksesibilitas petani

terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha, antara lain: lemah terhadap

lembaga keuangan, lemah terhadap lembaga pemasaran, lemah terhadap

lembaga penyedia sarana produksi pertanian dan lemah terhadap sumber

informasi. Pada prinsipnya, lembaga gapoktan diarahkan sebagai sebuah

kelembagaan ekonomi, namun diharapkan juga mampu menjalankan

fungsi-fungsi lainnya serta memiliki peran penting terhadap pertanian.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 82 Tahun 2013, gapoktan

dibentuk dengan tujuan:

2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia

(SDM) melalui pendidikan pelatihan dan studi banding sesuai

kemampuan keuangan gapoktan.

3. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan tanpa

kecuali yangterlibat dalam kepengurusan maupun hanya sebagai

anggota, secara materil maupun non material sesuai dengan kontribusi,

andil, dan masukan yang diberikan dalam rangka pengembangan

organisasi gapoktan.

4. Menyelenggarakan dan mengembangkan usaha di bidang pertanian dan

jasa yang berbasis pada bidang pertanian.

5. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak, harus diketahui dan

disepakati oleh rapat anggota, dengan perencanaan dan analisa yang

18

jelas dan harus berpedoman pada anggaran dasar (AD) dan anggaran

rumah tangga (ART).

Fungsi dari Gapoktan Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor :

67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan

Petani, adalah :

1. Unit Usaha Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi

Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk

memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih

bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian, dan permodalan usaha tani

yang bersumber dari kredit, permodalan usaha tani maupun dari swadana

petani atau sisa hasil usaha.

2. Unit Usaha Tani Produksi

Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk

memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat

menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil.

3. Unit Usaha Pemasaran

Gapoktan dapat memberikan pelayanan pemasaran hasil pertanian

anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan

usaha dengan pihak lain, maupun pemasaran langsung. Dalam

pengembangannya, gapoktan memberikan pelayanan informasi harga

komoditas, kestabilan harga kepada anggotanya agar tumbuh dan

berkembang menjadi usaha tani mandiri.

19

4. Unit Usaha Pengolahan

Gapoktan dapat memberikan pelayanan, baik berupa penggunaan alat

mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi

komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi, grading dan

pengepakan untuk meningkatan nilai tambah produk.

5. Unit Usaha Keuangan Mikro (simpan-pinjam)

Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggota

melalui kredit permodalan. Usaha tani maupun dari swadana petani/sisa

hasil usaha.

Menurut Sahyuti (2005), gapoktan dapat menjalankan fungsi sebagai

berikut, yakni: penyediaan sarana produksi pertanian, penyediaan modal,

kegiatan usaha tani, pengolahan, pemasaran, penyediaan informasi

teknologi, dan penyediaan informasi pasar. Ketujuh fungsi tersebut saling

mempengaruhi sehingga harus dijalankan dengan baik oleh gapoktan

sebagai lembaga tertinggi di desa yang menyalurkan berbagai kebijakan

pertanian dari pemerintah kepada petani. Jika salah satu fungsi tidak dapat

terpenuhi maka usaha pertanian akan mengalami kendala.

Dikutip dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007,

tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian Gapoktan, ciri-ciri

gapoktan yang kuat dan mandiri antara lain:

1. Adanya pertemuan atau rapat pengurus yang diselenggarakan secara

berkala dan berkesinambungan.

20

2. Adanya susunan rencana kerja gapoktan secara bersama dan

dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama

dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi.

3. Memiliki aturan dan norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama.

4. Memiliki catatan administrasi pada setiap anggota organisasi dan rapih.

5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir.

6. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar.

7. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha

para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya.

8. Adanya jalinan kerjasama antara gapoktan dengan pihak lain.

9. Adanya pemupukan mosal usaha baik iuran dari anggota atau

penyisihan hasil usaha atau kegiatan gapoktan.

Fungsi-fungsi yang bersifat administratif dan aplikatif tersebut mutlak

dibutuhkan oleh suatu lembaga pertanian sebagai tindak lanjut dari

kebijakan pertanian yang dijalankan oleh pemerintah terhadap petani.

Gapoktan yang mandiri dan kreatif dalam mendukung usaha pertanian akan

memiliki nilai kinerja yang semakin tinggi.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan

penelitian yang akan di lakukan. Kajian penelitian terdahulu diperlukan

sebagai bahan referensi bagi peneliti untuk menjadi pembanding antara

penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, serta untuk

mempermudah dalam pengumpulan data dan metode analisis data yang

21

digunakan dalam pengolahan data. Kajian penelitian-penelitian terdahulu

dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No. Penulis,

Tahun Judul Hasil

1.

Ginting,

Yusak, dan

Sinar,

(2014)

Dampak program

pengembangan usaha

agribisnis Perdesaan

terhadap kinerja dan

pendapatan Usaha tani

anggota kelompok tani

Desa Paluh Manan

Kecamatan Hamparan

Perak Kabupaten Deli

Serdang.

Kinerja kelompok tani penerima PUAP

kurang berjalan dengan baik dan terdapat

perbedaaan yang nyata antara kinerja

sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan

PUAP dan terjadi penurunan pendapatan

dari sebelum mendapatkan bantuan PUAP

dan setelah mendapatkan bantuan PUAP.

2. Santi

(2016)

Tingkat Kinerja

Penyuluh Pertanian

Tanaman Pangan di

BP3K Kecamatan

Gadingrejo Kabupaten

Pringsewu

Menyebutkan bahwa penyuluh pertanian

harus melakukan penyebaran materi

penyuluhan sesuai dengan kebutuhan

petani, menerapkan metode penyuluhan

dengan kunjungan atau tatap muka, dalam

bentuk demonstrasi, temu lapang, temu

wicara, temu teknis, temu karya, dan temu

usaha, serta melaksanakan penerapan

metode penyuluhan dalam bentuk kursus.

3. Selvina

(2012)

Dampak Kegiatan

Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan

Masyarakat (P-LDPM)

di Desa Mentaras

Kecamatan Dukun

Kaupaten Gresik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)

terwujudnya stabilitas harga gabah, beras

ditandai dengan meningkatnya harga

penjualan hasil panen dengan lebih tinggi

dari HPP (2) Terwujudnya ketahanan

pangan di tingkat rumah tangga petani

dicirikan dengan adanya lumbung/gudang.

(3) Meningkatnya pendapatan petani padi

ditandai dengan terlaksananya kegiatan jual

beli dan kerajasama dengan mitra.

4.

Agus, K.

Rangga, B.

Viantimala

(2017)

Kinerja dan pendapatan

rumah tangga anggota

kelompok tani nanas di

Desa Astomulyo

Kecamatan Punggur

Kabupaten Lampung

Tengah

menyimpulkan bahwa tingkat kinerja

anggota kelompok tani di Desa Astomulyo

Kecamatan Punggur berada pada tingkat

klasifikasi tinggi.

22

Tabel 3. Lanjutan

No. Penulis,

Tahun Judul Hasil

5. Koko

(2009)

Dampak Program

Pengembangan Usaha

Agribisnis

Pedesaan Terhadap

Kinerja Gapoktan dan

Pendapatan Anggota

Gapoktan.

Pengaruh PUAP terhadap kinerja Gapoktan

sebelum dan sesudah adanya PUAP

berdasarkan indikator organisasi memiliki

pengaruh positif terhadap kinerja Gapoktan

itu sendiri. Pengaruh PUAP terhadap kinerja

Gapoktan dalam menyalurkan dana BLM-

PUAP ke anggotanya dapat dilihat dari

kriteria keefektivan penyalurannya.

Penyaluran BLM-PUAP dapat dikatakan

sudah efektif karena tiga dari kriteria

efektivitas penyaluran telah memenuhi

kategori efektif (persentase tunggakan,

tingkat bunga dan jangkauan pinjaman).

Rata-rata pendapatan anggota Gapoktan

sebelum dan sesudah menerima BLM-PUAP

mengalami peningkatan.

6. Setiaji, dan

Waridin,

(2014)

Dampak Program

Pengembangan Usaha

Agribisnis

Perdesaan Terhadap

Pendapatan Anggota

Gabungan

Kelompok Tani.

Hasil penelitian menunjukan semua

responden petani menggunakan dana

BLM-PUAP untuk menambah modal

usahanya. Dana pinjaman tersebut

digunakan untuk pembelian bibit dan pupuk.

Pengujian perbedaan statatistik R/C rasio

sebelum dan sesudah PUAP menunjukkan

nilai t sebesar -17,649 dengan signifikansi

sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa

terdapat perbedaan yang signifikan dari R/C

rasio pada sebelum dan sesudah PUAP

dimana sesudah PUAP R/C rasio lebih besar

dibanding sebelum PUAP.

7. Widya,

(2012)

Analisis Dampak

Pelaksanaan Program

Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan.

Studi Kasus Gapoktan

Rukun Tani, Desa

Citapen, Kecamatan

Ciawi, Kabupaten

Bogor.

Dampak pelaksanaan program PUAP

mengakibatkan peningkatan rata-rata

pendapatan rumah tangga petani penerima

manfaat sebesar 12,86% dan

penurunan tingkat kemiskinan sebesar

7,67%. Hal ini menunjukkan adanya

dampak positif program PUAP terhadap

pendapatan penerima manfaat. Dan jika

dilakukan uji beda rata-rata terhadap

pendapatan setelah program PUAP antara

kelompok anggota PUAP dengan kelompok

nonanggota PUAP dihasilkan tidak berbeda

nyata. Hal ini dikarenakan karena kegiatan

produksi pertanian yang sangat tergantung

iklim, kualitas sumber daya manusia yang

rendah.

23

Tabel 3. Lanjutan

No. Penulis,

Tahun Judul Hasil

8. Widodo,

Ratih, dan

Saleh,

(2013)

Perencanaan

Pembangunan

Distribusi dan Akses

Pangan Masyarakat

(Studi pada Kantor

Ketahanan Pangan

Kabupaten

Banyuwangi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pembangunan subsistem distribusi dan

akses pangan yang merupakan bagian

dalam pembangunan ketahanan pangan

selain subsistem ketersediaan pangan

masih belum mendapatkan porsi yang

cukup dalam pembangunan ketahanan

pangan di daerah.

9. Bram

Christanto

(2015)

Pengaruh Keberhasilan

Program Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri

Pedesaan

Terhadap Tingkat

Kesejahteraan

Masyarakat

Di Desa Gundi

Kecamatan Godong

Kabupaten Grobogan

Berdasarkan analisis nilai rata-rata

persentase variabel Keberhasilan PNPM

Mandiri Pedesaan yang diperoleh,

termasuk

kategori tinggi yaitu 78,64%.

Berdasarkan analisis nilai rata-rata

persentase variabel Tingkat Kesejahteraan

Masyarakat yang diperoleh, termasuk

kategori tinggi yaitu 68,3%. Pengujian

hipotesa yang dilakukan tidak ada

pengaruh yang signifikan antara Pengaruh

Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan

terhadap Tingkat Kesejahteraan

Masyarakat,

karena rh < rt atau -0,0622 < 0,344 ( 5% )

atau -0,0622 < 0,442 ( 1% ). Hal ini

dimungkinkan adanya variabel lain yang

lebih dekat dengan

keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan.

10. Saputra,

Bustanul,

dan Eka

(2014)

Kausalitas Harga Beras,

Harga Pembelian

Pemerintah (HPP) dan

Inflasi, serta Efektivitas

Kebijakan HPP di

Indonesia

Menyebutkan bahwa kebijakan harga

pembelian pemerintah (HPP) di Indonesia

belum efektif. HPP di Indonesia masih

dipengaruhi oleh harga eceran beras

(HEB), dimana hubungan kausalitas yang

terjadi antara harga pembelian pemerintah

(HGKP dan HGKG) dan HEB adalah satu

arah.

11. Mariyani,

F.E.

Prasmati

wi, dan R.

Adawiyah

(2017)

Ketersediaan Pangan

dan Faktor-faktor Yang

Mempengaruhi

Ketersediaan Pangan

Rumah Tangga Petani

Padi Anggota Lumbung

Pangan Di Kecamatan

Ambarawa Kabupaten

Pringsewu.

Menyebutkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi ketersediaan pangan

rumah tangga petani padi anggota

lumbung pangan Di Kecamatan

Ambarawa adalah luas lahan, pendapatan

rumah tangga, tingkat pendidikan, dan

umur petani.

24

C. Kerangka Pemikiran

Upaya pengembangan di sektor pertanian khususnya tanaman pangan masih

dihadapkan pada berbagai masalah seperti sulitnya petani atau pelaku usaha

tani untuk memperoleh bantuan untuk pembiayaan bagi kelangsungan usaha

tani yang mereka lakukan, ditambah lagi harga produk pertanian yang

cenderung fluktuatif dan rendah pada saat panen. Ketidakberdayaan petani,

poktan dan gapoktan dalam mengolah, menyimpan dan mendistribusikan atau

memasarkan hasil produksinya dapat menyebabkan ketidakstabilan harga di

wilayah sentra produksi pertanian pada saat terjadi panen raya, dan

kekurangan pangan pada saat musim paceklik. Mengatasi hal tersebut,

pemerintah melakukan suatu upaya yang bertujuan untuk membantu petani

dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup petani yaitu dengan

membentuk program P-LDPM.

P-LDPM adalah salah satu program pemerintah di bidang pertanian yang

bertujuan untuk membantu petani dalam meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan hidup. Program ini cukup mudah untuk dijalankan oleh para

petani, terutama petani yang bernaung di bawah gapoktan. Namun,

pengamatan harus tetap dilakukan untuk melihat apakah petani yang

menjalankan program P-LDPM ini dapat beradaptasi dan menerima program

ini dan dapat menjalankan program ini dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan, sejak

tahun 2009 telah mengalokasikan dana APBN untuk memperkuat modal dan

kemampuan gapoktan sehingga mempunyai nilai tambah produk pertanian,

25

dan mempunyai akses terhadap pangan. Gapoktan diharapkan dapat berperan

untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana

produksi, pemasaran produk pertanian dan termasuk untuk menyediakan

berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Tujuan utama pembentukan dan

pemberdayaan gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang

ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan

sasaran yang jelas (Kementerian Pertanian, 2013).

Kegiatan P-LDPM adalah bagian kegiatan program Peningkatan Ketahanan

Pangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan gapoktan dan unit-unit

usaha yang dikelolanya (distribusi atau pemasaran dan cadangan pangan)

dalam usaha memupuk cadangan pangan dan memupuk modal dari usahanya

dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah gapoktan. Melalui

kegiatan P-LDPM, gapoktan dapat memperkuat kelembagaan gapoktan agar

mampu mendistribusikan hasil produksi pangan anggotanya dan menyediakan

cadangan pangan bagi anggotanya, dengan memperkuat permodalan dari dana

bansos P-LDPM. Setelah menerima dana tersebut diharapkan gapoktan

bersama-sama dengan anggotanya mampu membangun sarana untuk

penyimpanan, mampu mengembangkan usaha di bidang pemasaran pangan,

dan mampu menyediakan pangan minimal bagi anggotanya yang kurang

memiliki akses terhadap pangan pokok.

Penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) kepada gapoktan, digunakan sebagai

modal untuk kegiatan pembelian dan penjualan gabah atau beras dan juga

digunakan untuk membangun sarana penyimpanan. Melalui kegiatan tersebut,

26

gapoktan mampu memiliki sarana penyimpanan yang menjadi milik gapoktan

dan dapat digunakan untuk menyimpan cadangan pangan bagi anggotanya saat

paceklik. Terbangunnya cadangan pangan yang dimiliki oleh gapoktan,

diharapkan petani-petani yang berada dalam wadah gapoktan, dapat terpenuhi

kebutuhannya jika mereka memerlukannya.

Dana bantuan sosial dari program ini tidak semata-mata diberikan begitu saja

kepada gapoktan, melainkan disalurkan melalui pendampingan dan

pembinaan. Dana tersebut hanya diberikan kepada gabungan kelompok tani

pada tahapan penumbuhan dan pengembangan, yaitu pada tahun pertama dan

tahun kedua. Selanjutnya pada tahun ketiga, gabungan kelompok tani hanya

akan menerima pembinaan dari pendamping yang dilakukan oleh tim teknis

maupum tim pembina. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pendamping berupa bimbingan dan pembinaan, yang dilakukan secara rutin ke

gapoktan binaannya, dengan tujuan agar gapoktan mampu menyusun rencana

dan melaksanakan kegiatan secara partisipatif.

Gapoktan juga diharapkan mampu memberdayakan unit usahanya agar dapat

membeli gabah atau beras terutama dari hasil produksi petani anggotanya

dengan harga serendah-rendahnya sesuai dengan HPP. Selain itu, gapoktan

dan unit usaha juga diharapkan mampu mendistribusikan atau memasarkan

gabah atau beras dari petani anggotanya. Hal tersebut dapat diwujudkan

dengan cara melakukan pembelian dan penjualan kepada mitra usahanya baik

di dalam maupun di luar wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan. Hasil

yang akan dicapai yakni stabilisasi harga di tingkat petani dan mampu

27

melakukan pengadaan gabah atau beras serta pangan pokok lokal spesifik

lainnya sehingga mudah diakses dan tersedia setiap waktu secara

berkelanjutan.

Pelaksanaan P-LDPM perlu dievaluasi untuk menilai apakah kinerja gapoktan

dari pemanfaatan dana tersebut berhasil atau meningkat. Penilaian dilakukan

dengan melihat keberhasilan program P-LDPM, penilaian terhadap kinerja

gapoktan dengan cara membandingkan dua gapoktan yang mendapatkan dana

bantuan P-LDPM dan gapoktan yang tidak mendapatkan dana bantuan

P-LDPM. Penilaian kinerja gapoktan diukur dari kemampuan gapoktan dalam

mengembangkan sarana penyimpanan, kemampuan gapoktan dalam

merealisasikan cadangan pangan, dan juga dalam menjaga stabilisasi harga

gabah pada saat panen raya. Adapun Program Penguatan Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat (P-LDPM) dalam Upaya Peningkatan Kinerja Gapoktan di

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah untuk lebih jelasnya dapat

digambarkan dalam sebuah kerangka berpikir, seperti pada Gambar 1

28

Keterangan:

Bentuk kegiatan Program L-DPM

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat (P-LDPM) Terhadap Kinerja Gapoktan di Kecamatan

Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

Gapoktan

Non penerima program

P-LDPM

Penerima program

P-LDPM

Kinerja Gapoktan

Pendampingan

Gapoktan

Bantuan

Modal - Pengembangan sarana

penyimpanan

- Penyediaan cadangan

pangan

- Stabilisasi harga

Kinerja Gapoktan

- Pengembangan sarana

penyimpanan

- Penyediaan cadangan

pangan

- Stabilisasi harga

Keberhasilan Program

P-LDPM

P-LDPM

29

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Ada perbedaan kinerja gapoktan penerima P-LDPM dengan kinerja gapoktan

non P-LDPM.

30

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode

survei merupakan pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dari

suatu populasi dalam jangka waktu yang bersamaan dan menggunakan

kuesioner sebagai alat pengumpul data (Singarimbun dan Effendi, 1995).

Pada penelitian survei, informasi dikumpulkan dari penarikan sampel dengan

menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atau

membandingkan kinerja gapoktan yang mendapatkan program P-LDPM dan

gapoktan yang tidak mendapatkan program P-LDPM.

1. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Konsep dan definisi operasional dalam rencana penelitian ini adalah

sebagai berikut :

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) adalah

kegiatan pemberdayaan gapoktan dalam rangka meningkatkan

kemampuan unit usaha yang dikelolanya yaitu melalui pengembangan

unit-unit usaha distribusi atau pemasaran atau pengolahan dan

pengelolaan cadangan pangan serta pembangunan sarana penyimpanan

31

sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai

tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan.

Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani yang tumbuh

berdasarkan kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial,

ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk bekerja sama dalam

meningkatkan, mengembangkan produktivitas usahatani, memanfaatkan

sumber daya pertanian, mendistribusikan hasil produksinya dan

meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah orang yang bergabung dan

bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efesiensi usaha

kelompok tani (atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi

lingkungan sumber daya anggota).

Bantuan sosial adalah bantuan berupa sejumlah dana yang diberikan

kepada gapoktan yang layak atau yang telah memenuhi persyaratan yang

telah ditentukan oleh pemerintah yang menyelenggarakan program

P-LDPM. Indikator realisasi dana bantuan sosial antara lain: jumlah dana

yang diberikan pada gapoktan pada setiap tahapan sesuai dengan

ketentuan, pembangunan atau renovasi gudang penyimpanan telah

terpenuhi, tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan

usahatani, dan gapoktan terbebas dari pinjaman dengan lembaga

keuangan lainnya.

32

Pendampingan gapoktan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

pendamping berupa bimbingan dan pembinaan yang dilakukan secara

rutin ke gapoktan peserta program P-LDPM agar pengurus dan anggota

gapoktan mampu menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan secara

partisipatif, menyusun dan menetapkan aturan dan sanksi secara

musyawarah dan mufakat, memupuk dan mengatur dana yang bersumber

baik dari anggotanya maupun dari pemerintah, membangun dan

mengembangkan jejaring kemitraan usaha dengan pihak lain diluar

wilayahnya, memupuk rasa tanggung jawab terhadap organisasi gapoktan

dengan melakukan pemantauan secara partisipatif, pengendalian, dan

pengawasan internal. Indikator pelaksanaan pendampingan antara lain:

pendamping yang ditunjuk sudah memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan; melakukan kunjungan rutin sesuai ketentuan dalam setiap

tahapan; meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam mengakses

teknologi, informasi pasar, peluang pemasaran dan permodalan;

serta mengadakan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun.

Kinerja merupakan bentuk hasil dan proses dari pekerjaan yang

dilakukan, untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh sekelompok

orang baik tim maupun individu dalam suatu organisasi. Kinerja

gapoktan merupakan hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi gapoktan yang

telah dicapai dengan baik. Pencapaian kinerja ditentukan oleh beberapa

indikator, indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan kinerja

tersebut adalah pengembangan sarana penyimpanan, penyediaan cadangan

pangan, dan stabilisasi harga. Tingkat kinerja gapoktan diukur dengan skor,

33

kemudian diklasifikasikan menjadi rendah, sedang dan tinggi melalui

interval skor, yang diperoleh dari skor tertinggi dikurangi skor terendah

dan dibagi jumlah kategori skor.

Pengembangan sarana penyimpanan adalah upaya yang dilakukan oleh

program P-LDPM dalam mengembangkan unit usaha yang dimiliki oleh

gapoktan dan dibentuk atas keinginan, kebutuhan, dan kesepakatan dari

anggota gapoktan untuk dapat meningkatkan nilai tambah produk gabah

atau beras melalui kegiatan mengolah, menggiling, mengepak, dan

menyimpan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi gapoktan.

Indikatornya adalah dana yang digunakan untuk pembangunan gudang,

pemanfaatan gudang, dan kapasitas simpan gudang.

Penyimpanan cadangan pangan adalah adalah upaya yang dilakukan oleh

program P-LDPM untuk dapat menyediakan cadangan pangan bagi

anggota gapoktan khususnya di saat menghadapi musim paceklik.

Indikatornya adalah ketersediaan cadangan pangan, pengadaan atau

pembelian bahan pangan untuk cadangan pangan, akses pangan anggota

gapoktan di musim paceklik, dan jumlah anggota yang memanfaatkan

cadangan pangan.

Stabilisasi harga adalah upaya untuk mempertahankan suatu harga barang

atau jasa pada tingkat tertentu yang dilakukan oleh pemerintah pada saat

tingkat laju inflasi yang tinggi sebagai upaya di dalam menstabilkan

harga barang dan jasa tersebut

34

selama periode tertentu. Indikatornya adalah harga beli gabah petani di

bandingkan HPP, dan pendapatan anggota gapoktan meningkat.

2. Pengukuran variabel

Pengukuran variabel dilihat berdasarkan variabel, batasan variabel dan

cara pengukuran. Pengukuran dampak program P-LDPM terhadap

kinerja gapoktan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Pengukuran variabel kinerja P-LDPM

No. Variabel Batasan variabel Cara Pengukuran

1. Pengembangan

Sarana

Penyimpanan

a. Gudang sudah

tersedia atau terbangun

b. Pemanfaatan

gudang

c. Kesesuaian gudang

dengan kebutuhan

d. Kapasitas

simpan gudang (gabah)

e. Gabah yang disimpan

dalam gudang

f. Penyimpanan cadangan

pangan anggota

a. Sudah, gudang

permanen (3)

b. Bangunan gudang

sementara (2)

c. Belum tersedia (1)

a. Dimanfaatkan (3)

b. Kurang dimanfaatkan

(2)

c. Tidak dimanfaatkan

(1)

a. Sudah sesuai (3)

b. Cukup sesuai (2)

c. Tidak sesuai (1)

a. Mampu menampung >

10000 GKG (3)

b. Menampung 5000-

10000 GKG (2)

c. Menampung < 5000

GKG (1)

a. Menyimpan > 10000

GKG (3)

b. Menyimpan 5000-

10000 GKG (2)

c. Menyimpan < 5000

GKG (1)

a. Disimpan di gudang

gapoktan (3)

b. Disimpan sendiri (2)

c. Ditempat lain (1)

35

Tabel 4. Lanjutan

No. Variabel Batasan variabel Cara Pengukuran

2. Penyediaan

cadangan

pangan

a. Tersedianya cadangan

pangan

a. Tersedia (3)

b. Kurang tersedia (2)

c. Tidak tersedia (1)

b. Cadangan pangan yang

dimiliki

c. Kapasitas gudang untuk

pangan anggota pada saat

paceklik

d. Jumlah anggota yang

memanfaatkan cadangan

pangan.

e. Akses anggota dalam

mendapatkan cadangan

pangan

a. Tersedia > 10000

GKG (3)

b. Tersedia 5000-10000

GKG (2)

c. Tersedia < 5000 GKG

(1)

a. Mencukupi kebutuhan

anggota (3)

b. Kurang mencukupi (2)

c. Tidak mencukupi (1)

a. Seluruh anggota (3)

b. Setengah dari total

anggota (2)

c. Tidak ada yang

memanfaatkan (1)

a. Mudah (3)

b. Tidak semua anggota

dapat (2)

c. Semua anggota tidak

dapat (1)

3. Stabilisasi harga

a. Harga beli gabah petani

dibanding HPP (Rp

4.200/GKG).

b. Dampak yang dirasakan

oleh anggota

a. Terjual > 10% dari

HPP Setara (3)

b. Terjual 10% dari HPP

Setara (2)

c. Terjual < 10% dari

HPP Setara (1)

a. Sangat

menguntungkan (3)

b. Cukup menguntungkan

(2)

c. Tidak menguntungkan

(1)

36

Tabel 4. Lanjutan

No. Variabel Batasan variabel Cara Pengukuran

c. Jumlah anggota gapoktan

yang menerima harga beli

minimal sesuai HPP (Rp

4.200/GKG).

d. Pelaksanaan kegiatan

perekonomian gapoktan

a. Seluruh anggota (3)

b. Setengah dari total

anggota (2)

c. Tidak ada yang

menerima (1)

a. Terlaksana dengan

baik (3)

b. Cukup baik (2)

c. Tidak terlaksana

dengan baik (1)

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan skor berkisar 1-3

yang diperoleh dari beberapa pertanyaan dan diklasifikasikan menjadi tinggi,

sedang, dan rendah berdasarkan data lapangan. Hasil pengukuran dari

variabel penelitian akan diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi. Interval

masing-masing klasifikasi ditentukan dengan rumus Sturges (Dajan, 1986)

sebagai berikut:

k

YXZ

Keterangan:

Z = Interval kelas

X = Nilai tertinggi

Y = Nilai terendah

k = Banyaknya kelas atau kategori

B. Penentuan Lokasi, Waktu dan Responden Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Bangun Sari, Kecamatan Bekri, Kabupaten

Lampung Tengah untuk gapoktan yang telah mendapatkan bantuan dana

P-LDPM, sedangkan penelitian terhadap gapoktan yang tidak mendapatkan

bantuan dana modal P-LDPM di lakukan di Kecamatan Bekri Desa Rengas

37

Kabupaten Lampung Tengah. Adapun dasar pertimbangan yang dipakai

dalam memilih lokasi penelitian ini adalah:

1. Desa Bangun Sari sudah memasuki tahapan ketiga atau tahapan yang

mandiri sedangkan Desa Rengas yang tidak mendapatkan bantuan dana

P-LDPM yang berdekatan terdapat disebelah Desa Bangun Sari dipilih

sebagai pembanding.

2. Kecamatan Bekri merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten

Lampung Tengah yang memiliki jumlah produktivitas padi paling baik

seperti pada Tabel 1.

Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2018 dengan

populasi penelitian ini adalah gapoktan penerima P-LDPM, gapoktan non

penerima P-LDPM, dan kelompok tani di Kecamatan Bekri. Sampel pada

penelitian ini adalah pengurus gapoktan penerima P-LDPM, pengurus

gapoktan non penerima P-LDPM dan pengurus kelompok tani yang fokus

utama pekerjaannya hanya pada komoditas tanaman padi. Pengambilan

sampel dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu dengan

pertimbangan bahwa pengurus merupakan pihak yang menerima langsung

dana bantuan, bimbingan dan pendampingan dari P-LDPM sehingga penilaian

kinerja oleh pengurus itu sendiri (self appraisal) diharapkan dapat membuat

pengurus lebih mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri agar mampu

mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kinerja yang perlu diperbaiki di

program yang selanjutnya. Responden pengurus gapoktan berjumlah 6 orang,

yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari Gapoktan Bangun Tani

dan Gapoktan Tani Makmur. Gapoktan Bangun Tani beranggotakan 14

38

kelompok tani sedangkan gapoktan Tani Makmur yang tidak mendapatkan

bantuan beranggotakan 20 kelompok tani. Jumlah gapoktan dan jumlah

kelompok tani beserta jumlah anggotanya dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

Tabel 5. Jumlah petani di wilayah binaan Gapoktan Desa Bangun Sari dan

Desa Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah

Nama Desa Nama Gapoktan Jumlah Poktan

Desa Bangun Sari Bangun Tani

(Penerima P-LDPM)

14

Desa Rengas Tani Makmur

(Non penerima P-LDPM)

20

Jumlah 34

Sumber: BP3K Kecamatan Bekri, 2015.

Jumlah kelompok tani keseluruhan adalah 34 kelompok. Berdasarkan asumsi

analisis U Mann Whitney yang menyatakan bahwa variabel independen satu

dengan yang lain yang berarti data berasal dari kelompok yang tidak

berpasangan maka jumlah keseluruhan kelompok tani akan dijadikan sebagai

sampel. Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukkan sampel penelitian dari Gapoktan

Bangun Tani dan Gapoktan Tani Makmur.

39

Tabel 6. Jumlah sampel penelitian Gapoktan Bangun Tani

Tabel 7. Jumlah sampel penelitian Gapoktan Tani Makmur

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh jumlah pengurus kelompok tani yang

akan diteliti adalah 102 pengurus kelompok yakni 42 pengurus kelompok tani

dari Gapoktan Bangun Tani dan sebanyak 60 pengurus kelompok tani dari

No Kelompok Tani Jumlah pengurus (orang)

1 Budi Luhur 3

2 Gemah Ripah II 3

3 Mekar Jaya I 3 4 Maju Jaya 3 5 Sido Makmur II 3 6 Sido Makmur I 3 7 Mandiri Jaya 3 8 Mandiri 3 9 Mekar Tani 3 10 Gemah Ripah I 3 11 Sukses Abadi 3

12 Mekar Jaya II 3

13 Karya Mandiri I 3

14 Karya Mandiri II 3

Jumlah 42

No Kelompok Tani Jumlah pengurus (orang)

1 Jaya Satu 3

2 Tani Jaya 3 3 Santosa Abadi 3 4 Sumber Rezeki 3 5 Mulya Tani 3 6 Tani Aman Jaya 3 7 Mitra Tani 3 8 Tunas Harapan Jaya 3 9 Agro Madani 3 10 Sido Makmur 3 11 Sarana Tani 3 12 Abdi Tani II 3 13 Karya Tani 3 14 Pelita Makmur 3 15 Usaha Tani 3

16 Harapan Tani 3

17 Ngudi Lestari 3

18 Harapan Maju 3

19 Jaya Lestari 3

20 Abdi Tani I 3

Jumlah 60

40

Gapoktan Tani Makmur. Jadi, total keseluruhan sampel pada penelitian ini

adalah 108 orang yang terdiri dari 6 pengurus gapoktan, dan 102 pengurus

kelompok tani yang telah terpilih.

C. Jenis Data dan Metode Analisis Data

1. Jenis Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang diambil adalah data primer dan data

sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang

akan diteliti (responden). Pada penelitian ini, data primer diperoleh

langsung dari 108 responden yang terbagi dari gapoktan penerima bantuan

program P-LDPM, gapoktan non P-LDPM, dan pengurus kelompok tani.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau instansi

tertentu (Suyanto dan Sutinah, 2005). Pada penelitian ini, data sekunder

diperoleh dari Badan Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung

(BKPD), BP3K Kecamatan Bekri, pengurus gapoktan, pengurus dan

anggota poktan.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode survei. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner

sebagai pengumpul data dan dokumentasi (Singarimbun dan Effendi,

1995). Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu :

41

a. Wawancara langsung kepada pengurus gapoktan penerima bantuan

program P-LDPM, gapoktan non P-LDPM dan pengurus kelompok

tani yang menjadi responden penelitian dengan menggunakan

kuesioner terstruktur.

b. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti

dokumen-dokumen yang ada untuk dapat digunakan menurut

keperluan peneliti, dilakukan dengan cara mengambil data sekunder

dari catatan atau buku yang ada pada instansi BKPD Provinsi

Lampung dan BP3K yang ada di Kecamatan Bekri.

3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode

analisis deskriptif kuantitatif. Metode tersebut digunakan untuk menjawab

tujuan-tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

A. Analisis pelaksanaan P-LDPM

Pelaksanaan P-LDPM akan dianalisis dengan metode deskriptif.

Pendeskripsian pelaksanaan program mencakup antara lain: jangka

waktu gapoktan menerima program, kegiatan-kegiatan yang dilakukan

oleh gapoktan dalam setiap tahapan, sarana dan prasarana yang

dimiliki oleh gapoktan, kondisi perekonomian gapoktan dan juga

pendapat serta saran dari gapoktan mengenai keseluruhan P-LDPM.

Pelaksanaan P-LDPM juga akan menjelaskan tentang mekanisme

pemberian dana bantuan sosial dan pendampingan serta realisasi

42

pemberian dana bantuan sosial dan pelaksanaan pendampingan dari

indikator-indikator yang telah ditentukan.

B. Analisis tingkat kinerja Gapoktan Bangun Tani dan Gapoktan

Tani Makmur

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang

dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai

tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum,

dan sesuai dengan moral atau etika. Kinerja gapoktan merupakan

catatan tentang hasil atau prestasi yang di capai baik oleh gapoktan.

Pencapaian kinerja ditentukan oleh beberapa indikator, indikator yang

digunakan dalam menentukan keberhasilan kinerja tersebut adalah

pengembangan sarana penyimpanan, penyediaan cadangan pangan, dan

stabilisasi harga. Tingkat kinerja ini diukur dengan cara menggunakan

daftar pertanyaan dan diklasifikasikan dalam kategori tinggi, sedang

dan rendah melalui interval skor.

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis

perbandingan program P-LDPM terhadap kinerja gapoktan

menggunakan analisis statistik nonparametrik yaitu analisis uji

komparatif U Man Whitney. Kegunaan uji komparatif atau

perbandingan jenjang U Man Whitney adalah untuk mengetahui

apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua polulasi yang

43

distribusinya beda, melalui dua sampel yang independen yang diambil

dari kedua populasi.

Pada penelitian ini digunakan uji U Man Whitney karena (a) skala

pengukuran data yang digunakan pada penelitian ini adalah skala ukur

ordinal, (b) data yang diteliti merupakan data dari populasi yang

berbeda, dan (c) jenis hipotesis yang digunakan yaitu jenis komparatif

yang meramalkan berapa besar perbedaan nyata antara rata-rata dua

populasi yang distribusinya berbeda, Siegel (1997), rumus komparatif

jenjang U Man Whitney yang digunakan yaitu:

12

)1)()((

2

2121

21

nnnn

nnU

z

1

11

212

)1(R

nnnnU

atau ekuivalen dengan

222

212

)1(R

nnnnU

Keterangan:

z = Signifikasi U observasi.

U = Nilai statistik yang digunakan.

n1 = Jumlah responden petani P-LDPM.

n2 = Jumlah responden petani non P-LDPM.

R = Jumlah ranking masing-masing kelompok.

44

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Lampung Tengah

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi

Lampung, dengan Gunung Sugih sebagai ibukota kabupaten. Secara

geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak pada 104o35’-105

o50’

Bujur Timur dan 4o30’-4

o15’ Lintang Selatan.Luas wilayah kabupaten ini

adalah 9.189,50 km2, yang terbagi menjadi 28 kecamatan dan 310

kelurahan/desa.Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan

Kabupaten Tulang Bawang.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota

Metro.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan

Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Tengah dulunya merupakan kabupaten terluas kedua

di Provinsi Lampung, sampai dengan dikeluarkannya Undang- Undang

Nomor 12 Tahun 1999 yang memecah kabupaten ini menjadi beberapa

45

daerah lain sehingga luas daerahnya menjadi lebih kecil. Berdasarkan

Lampung Tengah dalam angka (2016), Kabupaten Lampung Tengah

sampai saat ini telah mengalami dua kali pemekaran.Pemekaran pertama

adalah Kabupaten Lampung Timur, sehingga kabupaten ini berkurang 10

kecamatan. Pemekaran kedua yakni dengan terbentuknya Kota Madya

Metro, sehingga wilayah kabupaten ini kembali mengalami pengurangan 2

kecamatan. Selanjutnya berturut-turut berdasarkan Perda Kabupaten

Lampung Tengah No.15 Tahun 2006, total kecamatan yang ada di

kabupaten ini sampai saat ini adalah sebanyak 28 kecamatan.

2. Kondisi Topografi dan Iklim

Secara topografi, Kabupaten Lampung Tengah dapat dibagi atas lima

bagian, antara lain:

1. Daerah berbukit sampai bergunung terdapat di Kecamatan Padang Ratu

dengan ketinggian rata-rata 1.600 meter.

2. Daerah berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit

sempit, dengan kemiringan antara 8 persen hingga 15 persen dan

ketinggian antara 300-500 meter di atas permukaan laut (DPL).

3. Daerah dataran alluvial, mencakup kawasan yang cukup luas meliputi

kawasan pantai pada bagian timur dan daerah daerah sepanjang sungai,

way seputih dan way pagubuan. Ketinggian kawasan tersebut berkisar

antara 25-75 meter dpl dengan kemiringan 0-3 persen.

4. Daerah rawa pasang surut disepanjang pantai timur dengan ketinggian

0.2-1 meter dpl.

46

5. Daerah aliran sungai (DAS) yaitu Sungai Way Seputih, dan Way

Sekampung.

Berdasarkan Data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Lampung Tengah (2014) Kabupaten Lampung Tengah secara umum

beriklim tropika basah dengan angin laut bertiup dari Samudera Indonesia

dengan kecepatan angin rata-rata 5,83 km/jam, memiliki temperatur rata-

rata berkisar antara 26° - 28°C pada daerah dataran dengan ketinggian

30 - 60 meter dari permukaan laut. Jenis tanah didominasi oleh jenis

Latosol dan Podsolik.

3. Kondisi Demografi

Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah penduduk sekitar 1.239.096

jiwa, yang terdiri dari penduduk etnis lampung dan pendatang (BPS,2015).

Penduduk asli yang bermukim di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari

masyarakat kebuaian Abung Siwo Mego dan masyarakat Pubian,

sedangkan penduduk pendatang terdiri dari kelompok masyarakat

Semendo, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat/Sunda, Bali, Batak dan berbagai suku yang ada di Indonesia.

Penduduk di kabupaten ini di dominasi oleh penduduk laki-laki yang

berjumlah 625.125 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah

601.970 jiwa. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian terdiri dari:

a. Sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) sebanyak 76,2

persen.

47

b. Sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, bangunan)

sebanyak 9,3 persen.

c. Sektor tersier (perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan

komunikasi, keuangan, persewaan danjasa-jasa) sebanyak 14,5 persen

4. Potensi Pertanian Kabupaten Lampung Tengah

Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas wilayah yang digunakan untuk

persawahan sebesar 76.887 ha. Hal ini menjadikan sektor pertanian

menjadi salah satu sektor yang paling berkembang pesat di Kabupaten

Lampung Tengah. Kegiatan tersebut meliputi bercocok tanam,

pemeliharaan ternak, budidaya dan penangkapan ikan, penebangan kayu

dan pengambilan hasil hutan, perburuan binatang liar serta kegiatan jasa

pertanian. Kabupaten Lampung Tengah memiliki ketersediaan lahan yang

luas dan subur sehingga sangat potensial untuk pengembangan tanaman

palawija seperti, tomat, cabe, sayur mayur dan tanaman palawija lainnya.

Komoditas tanaman palawija ini, menjadi komoditas yang cukup handal

yang pemasarannya tidak saja di Kabupaten Pringsewu dan Provinsi

Lampung, tetapi telah merambah keluar Provinsi Lampung.

Pada tahun 2014 kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan memberi

kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 37,09 persen.

Golongan tanaman pangan merupakan penyumbang terbesar terhadap

kategori pertanian yaitu tercatat sebesar 41,98 persen dari seluruh nilai

tambah pertanian. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada kategori

terbesar adalah pada sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa

48

pertanian yaitu sebesar 89,04 persen dimana golongan penyumbang

terbesar yaitu tanaman pangan sebesar 41,98 persen. Dilihat dari laju

pertumbuhan ekonominya, laju pertumbuhan ekonomi untuk sub kategori

pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sub kategori perikanan terus

mengalami peningkatan setiap tahunnya.

B. Kecamatan Bekri

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Bekri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung

Tengah dengan luas wilayah sebesar 10.552,63ha. Terdapat 8 desa pada

kecamatan ini, antara lain: Desa Bangun Sari, Desa Binjai Agung, Desa

Goras Jaya, Desa Kedautan, Desa Kesuma Jaya, Desa Kesuma Dadi, Desa

Rengas dan Desa Sinar Banten. Secara administratif Kecamatan

Bekriberbatasan dengan 4 (empat) wilayah kecamatan sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten

Lampung Tengah.

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bumi Ratu Nuban,

Kabupaten Lampung Tengah.

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tegineneng, Kabupaten

Pesawaran.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten

Lampung Tengah.

49

Kecamatan Bekri sebelumnya bernama Kecamatan Gunung Sugih Selatan

yaitu pemekaran dari Kecamatan Gunung Sugih. Dengan adanya Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan 13 kecamatan

diwilayah Kabupaten Lampung Tengah, maka Kecamatan Gunung Sugih

Selatan berganti nama menjadi Kecamatan Bekri pada tanggal 09 Agustus

2001 dan diresmikan oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah

(BP3K Kecamatan Bekri, 2017).

2. Keadaan Iklim

Secara umum, Kecamatan Bekri memiliki iklim tropis sebagaimana iklim

Provinsi Lampung pada umumnya dengan curah hujan berkisar antara

2.264 mm sampai dengan 2.868 mm. Suhu udara di Kecamatan Bekri

berkisar antara 20oC hingga 33

oC. Bentuk wilayah Kecamatan Bekri yakni

90 persen merupakan dataran berombak dan 10 persen berbukit.

3. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk di Kecamatan Bekri adalah sebanyak 26.901 jiwa, yang

terbagi atas 13.602 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 13.299 jiwa

penduduk wanita (Kecamatan Bekri Dalam Angka, 2017). Hal tersebut

menunjukkan bahwa dengan luas wilayah sebesar 10.552,63 ha, tingkat

kepadatan penduduk di Kecamatan Bekri relatif rendah jika ditinjau dari

masing-masing kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Penyebaran

penduduk Kecamatan Bekri masih bertumpu pada Desa Kesuma Jaya yakni

sebanyak 5.006 jiwa, kemudian diikuti oleh Desa Sinar Banten sebanyak

50

4.812 jiwa, Desa Kesuma dadi sebanyak 4.369 jiwa, Desa Rengas sebanyak

3.479 jiwa, Desa Goras Jaya sebanyak 3.342 jiwa, Desa Binjai Agung

sebanyak 2.718 jiwa, Desa Kedatuan sebanyak 1.168 jiwa dan Desa

Bangun Sari dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 1.557 jiwa.

Penduduk Kecamatan Bekri terdiri dari dua unsur yaitu masyarakat pribumi

dan masyarakat pendatang. Penduduk pribumi yang ada di Kecamatan

Bekri sebagian besar mendiami Desa Binjai Agung dan Desa Rengas,

sedangkan penduduk pendatang mendiami semua desa yang ada di

Kecamatan Bekri. Sebagian besar penduduk pendatang berasal dari suku

Jawa, Sunda, Banten, Palembang, dan Bali.

4. Potensi Pertanian Kecamatan Bekri

Secara keseluruhan luas wilayah Kecamatan Bekri adalah 10.552,63 ha dan

terbagi menjadi beberapa bagian, yakni: lahan untuk persawahan sebesar

1.998,48 ha; lahan untuk ladang sebesar 6.216,07 ha; perhutanan sebesar

1,209,48 ha; dan lahan untuk kolam sebesar 3,25 ha. Melihat besarnya

potensi lahan untuk pertanian membuat sebagian besar masyarakat yang

bekerja pada sektor pertanian. Hal ini dikarenakan sektor pertanian

merupakan salah satu sektor yang dianggap menguntungkan pada saat ini.

Terdapat beberapa jenis tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan oleh

petani di Kecamatan Bekri yakni padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.

Berdasarkan hasil produksi tanaman pangan di Kecamatan Bekri, dapat

diketahui bahwa ubi kayu merupakan komoditas yang menghasilkan

51

jumlah produksi yang paling tinggi yaitu sebesar 60.956 ton. Selain itu,

pada tahun 2014, Kecamatan Bekri juga mampu memproduksi padi sebesar

23.249 ton. Pencapaian tersebut dilatarbelakangi oleh luasnya area

pesawahan yang tersebar merata di seluruh desa atau pekon. Pada

komoditas tanaman perkebunan lebih banyak menghasilkan tanaman tebu

dan kelapa sawit. Hal ini dikarenakan, di Kecamatan Bekri terdapat

Perusahaan PTPN VII Unit Bekri yang lahannya ditanami tanaman tebu

dan kelapa dengan luasan masing-masing sebesar 6.216 ha untuk kebun

tebu dan 1.209 ha untuk kebun kelapa sawit (BPS, 2017).

Pencapaian sektor pertanian di Kecamatan Bekri, juga didukung oleh

sistem irigasi yang menunjang, baik irigasi teknis maupun non teknis.Luas

lahan sawah menurut pekon dan berbagai jenis irigasi di Kecamatan Bekri

pada tahun 2017, tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8. Luas lahan sawah menurut pekon dan berbagai jenis irigasi

di Kecamatan Bekri pada tahun 2017

N

o Pekon

Jenis rigasi Tadah

Hujan (ha)

Jumlah

(ha) Setengah Non

Teknis (ha) Teknis

1 Kedautan 43,50 - 115,00 158,50

2 Binjai Agung - - 91,75 91,75

3 Rengas 517,00 - 12,75 529,75

4 Kesumadadi 170,00 - 80,00 250,00

5 Goras Jaya - - 26,00 26,00

6 Sinar Banten 231,00 - 4,00 235,00

7 Kesuma Jaya 352,00 - 59,98 411,98

8 Bangun Sari -

-

295,50 295,50

Total 1.313,50 - 684,98 1.998,48

Sumber: Kecamatan Bekri Dalam Angka Tahun 2017.

52

Berdasarkan pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa seluas 1.313 ha lahan

sawah di Kecamatan Bekri merupakan sawah yang masih mengandalkan

irigasi setengah teknis, sedangkan sawah yang hanya mengandalkan tadah

hujan sebesar 1.998,48 ha. Pola sistem irigasi yang terdiri dari teknis

maupun nonteknis pada akhirnya dapat menolong petani dalam

menyediakan pengairan untuk kegiatan usahatani pada sawah mereka.

Mayoritas lahan sawah di Kecamatan Bekri hanya didukung irigasi

setengah teknis, tetapi tidak mempengaruhi jumlah musim tanam padi yang

berlangsung sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.

C. Gambaran Umum Gapoktan

1. Gapoktan Bangun Tani

Gapoktan Bangun Tani merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani

yang ada di Desa Bangun Sari. Desa ini menjadi satu-satunya desa di

Kecamatan Bekri yang mendapatkan bantuan dana dari P-LDPM. Potensi

pertanian seperti tanaman pangan dan sayuran di Desa Bangun Sari cukup

tinggi, namun tanaman padi menjadi tanaman yang paling dominan

ditanam didesa ini. Meskipun produktivitas padi di Desa Bangun Sari tidak

sebanyak produktivitas desa lainnya, namun kondisi ketersediaan pangan

petani-petani di desa ini selalu tercukupi.

Gapoktan Bangun Tani dibentuk pada 11 Agustus 2008 dan dikukuhkan

secara resmi pada tanggal 15 April 2013. Pembentukan gapoktan ini

awalnya didasari oleh kesepakatan beberapa pengurus kelompok tani untuk

53

mengkoordinir seluruh kelompok tani di Desa Bangun Sari dalam satu

wadah kesatuan. Jumlah kelompok tani yang menjadi bagian Gapoktan

Bangun Tani hingga saat ini adalah 14 kelompok dan memiliki anggota

sebanyak 403 petani.Kelompok tani tersebut antara lain: Kelompok Budi

Luhur, Kelompok Gemah Ripah II, Kelompok Mekar Jaya I, Kelompok

Maju Jaya, Kelompok Sido Makmur I, Kelompok Sido Makmur II,

Kelompok Mandri Jaya, Kelompok Mandiri, Kelompok Mekar Tani,

Kelompok Gemah Ripah I, Kelompok Sukses Abadi, Kelompok Mekar

Jaya II, Kelompok Karya Mandiri I, dan Kelompok Karya Mandiri II.

Struktur kepengurusan pada Gapoktan Bangun Tani telah terbentuk secara

sistematis. Bapak Hadi Siswanto selaku pemegang jabatan tertinggi,

dibantu oleh Bapak M. Salman dan Bapak Agus Miyanto sebagai

Sekretaris dan Bendahara. Pelaksanaan kegiatan kepengurusan ini turut

diawasi oleh Bapak Tulus, Bapak Subardono dan Bapak Karjono sebagai

Kepala Desa, PPL dan PPOT. Beliau-beliau ini berperan untuk mengawasi

kinerja ketua gapoktan dan para pengurus lainnya, agar kegiatan-kegiatan

yang dilakukan oleh gapoktan dapat berjalan sesuai kebiasaan dan norma

yang berlaku di desa tersebut. Pengambilan keputusan dan diskusi

permasalahan petani dilakukan melalui pertemuan yang dilakukan secara

musyawarah dan mufakat. Pertemuan ini dilakukan tiga sampai empat kali

dalam sebulan, tergantung ada atau tidaknya program program atau

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat itu. Anggota gapoktan

diwajibkan setidaknya datang pertemuan satu kali dalam sebulan.Berikut

ini adalah gambar struktur kepengurusan Gapoktan Bangun Tani.

54

54

Gambar 2. Struktur kepengurusan Gapoktan Bangun Tani di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

KETUA

Hadi Siswanto

KEPALA KAMPUNG

Tulus Iklas

PPL

Subardono

POPT

Karjono

SEKRETARIS

M. Salman

BENDAHARA

Agus Miyanto

Unit Usaha

Sarana Produksi

Mardipo

Unit Usaha

Simpan Pinjam

Sumarno

Unit Usaha Ilmu

dan Teknologi

Sunyoto

Unit Usaha Pemasaran

dan Kerjasama

Suyadi

Unit Usaha Distribusi

Pemasaran

Karmin

Unit Pengelolaan

Cadangan Pangan

Siswanto

55

Pada Gambar 2, dapat dilihat bahwa Gapoktan Bangun Tani memiliki

beberapa unit usaha untuk mendukung kegiatan usahanya, antara lain: unit

usaha sarana produksi, unit usaha simpan pinjam, unit usaha ilmu dan

teknologi, unit usaha pengelolaan cadangan pangan, unit usaha

distribusi/pemasaran dan unit usaha pemasaran dan kerjasama. Terdapat

dua unit yang berkaitan dengan penerimaan P-LDPM yakni unit usaha

sarana produksi yang diketuai oleh Bapak Mardipo dan unit usaha

pengelolaan cadangan pangan yang diketuai oleh Bapak Siswanto. Kedua

unit ini sama-sama didirikan pada tahun 2005. Unit usaha distribusi atau

pemasaran berfungsi untuk mengidentifikasi dan memperhatikan keadaan

peluang di pasaran serta mengembangkan komoditas yang lebih

menguntungkan. Unit usaha pengelolaan cadangan pangan berfungsi untuk

mengembangkan dan menjaga gudang penyimpanan, menyediakan dan

mengelola cadangan pangan bagi kebutuhan anggotanya di saat

menghadapi musim paceklik serta menjaga stabilitas harga beli dari petani

anggota.

2. Gapoktan Tani Makmur

Gapoktan Tani Makmur merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani

yang ada di Desa Rengas.Desa Rengas merupakan desa yang memilki

lahan persawahan terluas diantara desa lainnya di Kecamatan Bekri.

Mayoritas pertani di desa ini memilih untuk bercocok tanaman pangan

seperti padi dan ubi kayu, ketimbang menggunakan lahannya untuk ladang

atau perkebunan. Oleh karena itu, Desa Rengas menjadi daerah

56

penyumbang padi terbesar untuk Kecamatan Bekri, yakni sekitar 5.778,09

ton (Kecamatan Bekri Dalam Angka, 2016).

Gapoktan Tani Makmur didirikan dan dikukuhkan pada tanggal 30 Juni

2008, dengan tujuan awal untuk mengelola sisa bantuan dana yang

diberikan untuk beberapa kelompok dari program sebelumnya, agar dana

tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Gapoktan ini terdiri dari 20

kelompok tani dan 537 petani anggota. Kelompok-kelompok tani tersebut

antara lain: Kelompok Jaya Satu, KelompokTani Jaya, KelompokSantosa

Abadi, Kelompok Sumber Rezeki, Kelompok Mulya Tani, Kelompok Tani

Aman Jaya, Kelompok Mitra Tani, Kelompok Tunas Harapan Jaya,

Kelompok Agro Madani, Kelompok Sido Makmur, Kelompok Sarana Tani,

Kelompok Abdi Tani II, Kelompok Karya Tani, Kelompok Pelita Makmur,

Kelompok Usaha Tani, Kelompok Harapan Tani, Kelompok Ngudi Lestari,

Kelompok Harapan Maju, Kelompok Jaya Lestari, dan Kelompok Abdi

Tani I.

Gapoktan Tani Makmur memang tidak mendapatkan bantuan P-LDPM,

namun sebelumnya gapoktan ini pernah mendapatkan bantuan PUAP dari

pemerintah.Sangat disayangkan, dikarenakan tidak disiplinnya

kepengurusan periode lalu, membuat bantuan dari program tersebut tidak

diaplikasikan sesuai kebutuhan gapoktan.Meskipun sempat mengalami

kemunduran, jajaran pengurus yang menjabat saat ini telah berupaya keras

untuk mengelola dana gapoktan dengan baik. Berikut ini adalah gambar

struktur kepengurusan pada Gapoktan Tani Makmur.

57

57

Gambar 3. Struktur kepengurusan Gapoktan Tani Makmur di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

KEPALA KAMPUNG

Saliman

SEKRETARIS

Sugimo

BENDAHARA

Riyadi

Unit Usaha

Sarana Produksi

Basir

Unit Usaha

Simpan Pinjam

Rusnanto

Unit Usaha Ilmu

dan Teknologi

Gino

Unit Usaha Distribusi

Pemasaran

Slamet

Unit Pengelolaan

Cadangan Pangan

Mahmud

KETUA

Ahmad Khairul

58

Pada Gambar 3 menunjukkan struktur organisasi gapoktan yang terdiri dari

Ahmad Khairul selaku Ketua, Sekretaris yang dijabat oleh Sugimo,

Bendahara yang dijabat oleh Riyadi, dan beberapa pimpinan unit-unit usaha

lainnya sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dalam

gapoktan.Pelaksanaan kepengurusan gapoktan tidak terlepas dari

pengawasan Bapak Saliman selaku kepala desa, sehingga kedepannya tidak

terjadi lagi ketidakdisiplinan yang merugikan kesejahteraan gapoktan.

Pertemuan antara anggota dan pengurus di gapoktan ini dilakukan dua kali

dalam sebulan untuk membahas permasalahan transparansi dana, jalannya

kegiatan dalam gapoktan, sekaligus mempererat tali silaturahmi antar

sesama petani anggota. Pelaksanaan kegiatan usaha pada Gapoktan Tani

Makmur didukung oleh dua unit usaha yang didirikan pada bulan April

2010, yakni unit usaha pemasaran dengan Bapak Slamet sebagai

penanggung jawab dan unit usaha pengelolaan cadangan pangan dengan

Bapak Mahmud sebagai penanggung jawab.

D. Bantuan P-LDPM

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) adalah kegiatan

pemberdayaan gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha

yang dikelolanya yaitu melalui pengembangan unit-unit usaha distribusi

pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan, sehingga dapat meningkatkan

nilai tambah produksi petani. Kecamatan Bekri merupakan satu-satunya

daerah di Kabupaten Lampung Tengah yang gapoktannya menjadi penerima

bantuan sosial P-LDPM, yakni Gapoktan Bangun Tani. Gapoktan ini pun

59

menjadi satu-satunya gapoktan di Kecamatan Bekri yang mendapatkan bantuan

P-LDPM. Produktivitas padi yang cukup baik menjadi salah satu

pertimbangan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan sosial P-LDPM

kepada Gapoktan Bangun Tani.

Dukungan Dana Bantuan Pemerintah yang bersumber dari APBN untuk

kegiatan P-LDPM pada tahun 2016 hanya diberikan ke Gapoktan Tahap

Pengembangan, yaitu Gapoktan yang telah ditumbuhkan pada tahun

sebelumnya dan telah dievaluasi, diverifikasi, dan memenuhi persayaratan serta

dinyatakan layak untuk masuk pada tahap pengembangan. Sementara itu pada

tahun ketiga, Gapoktan hanya menerima pembinaan dari pendamping, Tim

Teknis maupun Tim Pembina.

Kegiatan P-LDPM dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan. Gapoktan

dibina dan dibimbing agar melalui unit usaha yang dikelolanya mampu

mengatasi permasalahan petani anggotanya, khususnya masalah

ketidakmampuan anggotanya dalam mengakses pangan di saat paceklik,

masalah harga pangan yang jatuh saat panen raya, dan masalah pembiayaan

modal usaha.

Gapoktan akan memperoleh bimbingan dari pendamping, Tim Teknis

kabupaten, kota maupun Tim Pembina provinsi secara partisipatif, sehingga

diharapkan mereka secara mandiri mampu: 1) merumuskan permasalahan yang

dihadapi pada saat menghadapi panen raya dan pada saat menghadapi musim

paceklik; 2) merumuskan dan memutuskan cara yang tepat secara musyawarah

dan mufakat dalam mengatasi jatuhnya harga di tingkat petani; 3) mengatasi

60

kebutuhan pangan anggotanya disaat mereka menghadapi paceklik atau tidak

ada panen; dan 4) mencari pasar atau mitra usaha di dalam maupun di luar

wilayahnya yang dapat memberikan keuntungan bagi anggotanya.

Pendamping yang ditunjuk adalah satu orang PPL, yang selanjutnya akan

melakukan pembinaan pada gapoktan sebanyak tiga sampai empat kali dalam

sebulan. Mekanisme penerimaan bantuan P-LDPM dimulai dari pengajuan

proposal oleh gapoktan, kemudian penilaian dari Badan Ketahanan Pangan,

peninjauan langsung mengenai seluk-beluk gapoktan dan persetujuan

penerimaan dana bantuan. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening

Gapoktan Bangun Tani, yang selanjutnya dikelola untuk pengembangan unit

usaha pemasaran dan unit usaha pengelolaan cadangan pangan pada gapoktan.

Gapoktan penerima bantuan P-LDPM mulai dari tahap penumbuhan, tahap

pengembangan, hingga tahap kemandirian akan diberikan pendampingan dari

tim teknis kabupaten. Tugas dari pendamping dalam program P- LDPM

antara lain:

4. Merencanakan, membuat materi pendampingan, mencatat dan melaporkan

seluruh aktivitas kegiatan dalam rangka melakukan pendampingan ke

gapoktan dan unit-unit usahanya secara rutin.

5. Memfasilitasi dan memotivasi anggota gapoktan untuk dapat melakukan

pemupukan dana modal sehingga dapat mengembangkan unit distribusi

atau pemasaran atau pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan yang

dikelola secara transparan.

6. Memfasilitasi gapoktan dan unit-unit usahanya dalam membuat

61

administrasi dan pembukuan secara baik dan teratur (kegiatan pembelian

dan penjualan, pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, keuangan),

mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, serta

mengembangkan usaha sehingga memperoleh nilai tambah yang

menguntungkan.

Bantuan Sosial P–LDPM merupakan bantuan secara berkelanjutan yang terdiri

dari 3 tahapan yaitu mulai dari tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan

tahap kemandirian. Sampai saat ini, Gapoktan Bangun Tani telah mencapai

tahapan ketiga yakni tahap kemandirian.Pada tahap awal gapoktan diberikan

dana sebesar Rp150.000.000,00., kemudian selanjutnya pada tahapan kedua

yakni tahap pengembangan, gapoktan mendapatjumlah bantuan sebesar

Rp75.000.000,00. Dana yang didapatkan tersebut digunakan untuk

pembangunan dan pemeliharaan gudang penyimpanan, membeli peralatan

pertanian, jual – beli gabah, dan lain-lain.

Gapoktan Bangun Tani diwajibkan untuk membuat laporan perkembangan

keuangan dan kegiatan dalam pengelolaan usaha distribusi dan pengelolaan

cadangan pangan kepada tim pengawas secara tertulis setiap bulannya, agar

pemanfaatan dana tidak disalahgunakan. Selain pembuatan laporan keuangan,

pengurus gapoktan juga mengadakan pertemuan rutin dengan pengurus

P-LDPM selama dua kali dalam sebulan, untuk membahas jalannya kegiatan

P-LDPM.Berikut ini merupakan gambar struktur pengurus P-LDPM dari

Gapoktan Bangun Tani.

62

Gambar 4. Struktur kepengurusan P-LDPM Gapoktan Bangun Tani di

Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah.

KETUA

Hadi Siswanto

SEKRETARIS

M. Salman

BENDAHARA

Agus Miyanto

PENDAMPING

Subardono

Distribusi

1. Karmin

2. Edi Siswanto

3. Imam Khanafi

Cadangan Pangan

1. Siswanto

2. Sumarno

3. Lasman

Pengawas Internal

1. Tulus Iklas

2. Yudi Anwar

3. Sugiarno

89

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut maka dapat diambil kesimpulan

1. Tujuan dari kegiatan P-LDPM yaitu untuk mengatasi masalah-masalah

yang ada di petani terutama petani sentra padi. Dimana salah satu

gapoktan yang terpilih adalah Gapoktan Bangun Tani di kecamatan Bekri.

Kegiatan P-LDPM yang dilakukan Gapoktan Bangun Tani cukup berhasil

dalam penerapannya dan mendapat hasil yang positif bagi anggotanya.

2. Perubahan-perubahan atau keberhasilan Gapoktan Bangun Tani

dibandingkan Gapoktan Tani Makmur non P-LDPM tersebut antara lain

terwujudnya pengembangan sarana penyimpanan dengan terwujudnya

gudang penyimpanan cadangan pangan bagi gapoktan Bangun Tani dalam

satu musim mampu menampung cadangan pangan gabah sebanyak 15 ton

per musim, serta terwujudnya stabilitas harga bagi anggota Gapoktan

Bangun Tani dalam pembelian gabah hasil panen padi sesuai dengan

Harga Pokok Pemerintah bahkan melebihi di atas HPP.

89

B. Saran

Saran yang dapat diberikan setelah dilakukannya penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Petani yang tergabung dalam gapoktan yang ada di Kecamatan Bekri

diharapkan dapat termotivasi untuk mendaftarkan gapoktan sebagai

penerima bantuan P-LDPM demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

2. Pemerintah sebaiknya memberikan bantuan lain kepada gapoktan yang ada

di Kecamatan Bekri. Berdasarkan hasil di lapangan, ditemukan beberapa

gapoktan yang termasuk layak untuk mendapatkan bantuan dana atau pun

alat-alat pertanian.

3. Peneliti lain sebaiknya mencari faktor-faktor internal dan eksternal yang

mungkin dapat mempengaruhi kinerja gapoktan penerima P-LDPM dan

gapoktan non P-LDPM.

DAFTAR PUSTAKA

Akrima R, Z Abidin, dan RT Prayitno. 2016. Dampak bantuan sosial penguatan

lembaga distribusi pangan masyarakat (P-LDPM) terhadap kinerja gapoktan

di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. JIIA, 4 (2):

http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1240/1137. [12 Mei

2018]

Agus, G, V. 2017. Kinerja dan pendapatan rumah tangga anggota kelompok tani

nanas di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung

Tengah. JIIA, 5 (1):

http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1678/1504. [01

Februari 2017]

Arifin, B. 2005. Pembangunan Pertanian : Paradigma Kebijakan dan Strategi

Revitalisasi. Grasindo. Jakarta.

Badan Ketahanan Pangan RI. 2015. Pedoman Umum Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat. Jakarta.

Badan Ketahanan Pangan RI. 2013. Pedoman Umum Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat. Jakarta.

Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K). 2015. Jumlah

sampel petani setiap wilayah binaan Gapoktan Desa Bangun Sari.

Kecamatan Bekri.

Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka Tahun

2016. BPS Kabupaten Lampung Tengah. Diakses pada 20 Maret 2017.

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2017. Rata-rata Harga gabah menurut provinsi

dan kelompok kualitas di tingkat petani. BPS Indonesia. Diakses pada 26

Oktober 2018.

Bagong, Suyanto, dan Sutinah. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai

Alternatif Pendekatan. Kencana Pustaka. Yogyakarta.

Christanto, B. Pengaruh Keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Jurnal Ilmiah Vol.

(4)3. Semarang. http://jurnal.untagsmg.ac.id/ index.php/sa/article/viewFile

/246/255. Diakses pada 20 Januari 2017.

Dajan, A. 1986. Pengantar Metode Statistika Jilid II. LP3ES. Jakarta.

Departemen Pertanian. 2009. Pedoman Umum Proyek Ketahanan Pangan.

Jakarta.

Ginting,Y.B., Y. Maryuniata, S. I. Kesuma. 2014. Dampak Program

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan terhadap Kinerja dan

Pendapatan Usaha Tani Anggota Kelompok Tani Desa Paluh Manan

Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. http://jurnal.

usu.ac.id/index.php/ceress/article/view/8101. Diakses pada 20 Februari

2016.

Kementerian Pertanian. 2013. Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian.

Jakarta.

Koko, M.P. 2009. Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

terhadap Kinerja Gapoktan dan Pendapatan Anggota Gapoktan. Skripsi

Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Mangkunegara dan Prabu. 2000. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. PT.

Rafika Aditama. Bandung.

Manullang, M. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. BPFE. Yogyakarta.

Mariyani, S. 2014. Ketersediaan pangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi

ketersediaan pangan rumah tangga petani padi anggota lumbung pangan di

Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu. JIIA, 5

(3):http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1643/1469. [ 01

Agustus 2017]

Nurmala, Tati, Suyono, Aisyah, dkk. 2012. Pengantar Ilmu Pertanian. Graha

Ilmu. Yogyakarta.

Peraturan Menteri Pertanian nomor 82 Tahun 2013 tentang Tujuan Gapoktan.

http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan%20No.82%20Tah

un%202013.pdf. Di akses pada 16 Agustus 2018.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman

Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian.

http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/SK-273-07.pdf. Di akses pada

20 Januari 2017.

Poerwadarminta. 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sekretariat Negara. Jakarta.

Sahyuti. 2005. Analisis Kelembagaan dalam Kelembagaan Pengkajian dan

Strategi Pengembangan Kelembagaan Pedesaan. Pelatihan Analisa

Finansial dan Ekonomi bagi Pengembangan Sistem dan Usahatani

Agribisnis Wilayah Bogor. Bogor.

Santi. 2016. Tingkat kinerja penyuluh pertanian tanaman pangan di BP3K

Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. JIIA, 4

(3):http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/1506/1360. [03

Agustus 2016]

Saputra A, B Arifin dan E Kasyimir. 2014. Analisis kausalitas harga beras, harga

pembelian pemerintah (HPP) dan inflasi serta efektivitas kebijakan HPP di

Indonesia. JIIA, 2 (1): http://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php/JIA/article/view/557/519. [01 Januari

2014]

Sayekti, W.D. 2011. Kompetensi, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasional,

Motivasi dan Kinerja. Universitas Padjajaran Press. Bandung.

Selvina, N. K., 2012. Dampak Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat (P-LDPM) di Desa Mentaras Kecamatan Dukun Kabupaten

Gresik. Tesis Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.

Setiaji, H. dan Waridin. 2014. Dampak Program Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan terhadap Pendapatan Anggota Gabungan Kelompok Tani. Jurnal

Ekonomi Vol. 3 (1). 1-9. http://download.portalgaruda.org/.php?article

=159225&val=4726&title=DAMPAK%20PROGRAM%20PENGEMBAN

GAN%20USAHA%20AGRIBISNIS%20PERDESAAN%20TERHADAP%

20PENDAPATAN%20ANGGOTA%20GABUNGAN%20KELOMPOK%2

0TANI%20(Studi%20kasus:%20Desa%20Banyukuning,%20Kecamatan%2

0Bandungan,%20Kabupaten%20Semarang). Diakses pada 20 Februari

2016.

Siegel, S. 1997. Statistik Non-Parametrik Ilmu-Ilmu Sosial. PT Gramedia Pustaka

Utama. Jakarta.

Singarimbun, M. dan S. Effendi. 1995. Metode Penelitian Survai. LP3ES.Jakarta.

Subagyo. 1997. Meningkatkan Profesionalisme Penyuluhan Pertanian melalui

Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dalam Pertanian Modern. Prosiding

Seminar FP Unila. Lampung.

Sutrisno, E. 2010. Budaya Organisasi. Kencana Perdana Media Group. Jakarta.

Sulistiyani, R. 2003. Manajemen Sumberdaya Manusia Konsep, Teori dan

Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Wibowo. 2008. Manajemen Kinerja. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Widodo, H., R. N. Pratiwi, dan C. Saleh. 2013. Perencanaan Pembangunan

Distribusi dan Akses Pangan Masyarakat (Studi pada Kantor Ketahanan

Pangan Kabupaten Banyuwangi). Jurnal Wacana. Vol.(16 )4. http://

download.portalgaruda.org/article.php?article=272846&val=7123&title=Per

encanaan%20Pembangunan%20Distribusi%20dan%20Akses%20Pangan%2

0Masyarakat%20(Studi%20pada%20Kantor%20Ketahanan%20Pangan%20

Kabupaten%20Banyuwangi). Diakses pada 24 Februari 2016.

Whitmore, J. 1997. Coaching For Performance (Seni Mengarahkan untuk

Mendongkrak Kinerja). PT Raja Grafindo. Jakarta.

Widya, T.A. 2012. Analisis Dampak Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan Studi Kasus Gapoktan Rukun Tani Desa Citapen

Kecamatan Ciawi. Kabupaten Bogor. Tesis Universitas Indonesia. Jakarta.