Profil SINGA Buku

PROFIL SINGA Subang IT & Network General Assosiations

NOVEMBER 8, 2007 KOMUNITAS SINGA

Jl. Marsinu No. 5 Tegal Kalapa Subang – Jl. Kp. Palabuan No. 5 Kel. Sukamelang Subang

PROFIL

KOMUNITAS SINGA (SUBANG IT & NETWORK GENERAL ASSOSIATIONS)

SINGA Jl. MARSINU NO. 5 TEGAL KALAPA SUBANG Jl. Kp. PALABUAN NO. 5 Kel. SUKAMELANG

SUBANG

2007

Mulai Aktif : 2007 Berdiri Berlandaskan : dengan kerja sama dan kekompakan serta

tujuan yang sama ingin membangun Subang menuju lebih baik

Pengelola : - Annas - D Mahendra Y - A Eko Wijaya - Jenal M - Kiki Rusdyanto - Iman - Deden S - Deden P - Anto Prihartono

Para Pengurus :

a. Divisi Pemograman - Maman Sutiman -

b. Divisi Jaringan - Kiki M Iqbal -

c. Divisi Hardware - Teguh Arifin Hayat -

d. Divisi Software - Rendyka Rama -

e. Divisi Design dan Multimedia - Deden Supriatna - Anto Prihartono

Jumlah Anggota : Tahun 2007 : 50 org Tahun 2014 : 465 org Alamat : 1. Jl. Marsinu No. 5 Tegal Kalapa Subang 2. Jl. Kp. Palabuan No. 5 Kel. Sukamelang Subang Email : [email protected] Fb : Twitter : @SingaCommunity Web Blog :

A. Sekilas Tentang SINGA

B. Visi dan Misi

VISI :

Menjadikan Masyarakat Kab. Subang Terdepan di dunia IT

pada tahun 2020 di jawabarat

MISI :

1. meningkatkan kualitas pendidikan dan pengetahuan

teknologi masyarakat subang

2. meningkatkan kualitas sistem aplikasi dan jaringan yang

terintegrasi di semua lembaga pemerinahan kabupaten

subang

3. meningkatkan kerjasama dengan komunitas formal

maupun informal yang ada dikabupaten subang

4. meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang

teknologi

C. Tujuan dan Fungsi

Bertujuan untuk:

a. Meningkatkan Kemampuan dan keberdayaan masyarakat; b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa; d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika,

dan budaya yang hidup dalam masyarakat; e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong,

dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan

kesatuan bangsa; dan h. Mewujudkan tujuan Kabupaten Subang.

Berfungsi sebagai sarana:

a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;

b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;

c. Penyalur keahlian dan kemampuan anggota; d. Pemberdayaan Masyarakat di bidang IT; e. Pemenuhan pelayanan sosial; f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan

memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau

g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Lingkup

Memiliki lingkup: a. Pelajar; b. Mahasiswa; atau

c. Umum.

E. ASAS, CIRI, DAN SIFAT Asas SINGA KOMUNITAS tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. SINGA KOMUNITAS dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita SINGA KOMUNITAS yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. SINGA KOMUNITAS bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

F. LAMPIRAN

PERATURAN ORGANISASI

SINGA KOMUNITAS SUBANG

SURAT KEPUTUSAN

NO: 001/SK/SINGA/I/2008

TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG REGISTRASI ANGGOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

PENGURUS SINGA KOMUNITAS SUBANG,

Menimbang

:

1.

2.

3.

Bahwa dengan ditetapkannya perubahan nama Organisasi menjadi SINGA KOMUNITAS Subang pada MUBES SINGA pada tanggal 8 – 9 Desember 2007, dipandang perlu untuk melakukan registrasi keanggotaan. Bahwa untuk melakukan registrasi keanggotaan yang lebih maksimal perlu adanya peraturan organisasi yang mengatur tentang mekanisme registrasi anggota yang lebih efisien dan menitik beratkan pada peranan Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota, dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang.

Mengingat

:

1.

2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SINGA KOMUNITAS Subang. Hasil MUBES SINGA tahun 2007

Memperhatikan

:

Usulan dan masukan peserta Rapat MUBES SINGA KOMUNITAS Subang (SINGA) tahun 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT SINGA KOMUNITAS SUBANG TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG REGISTRASI ANGGOTA

Pertama

:

Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

:

Peraturan Oraganisai Tentang Registrasi Anggota ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh SINGA KOMUNITAS Subang.

Ketiga :

Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 3 Januari 2008

PENGURUS PUSAT SINGA KOMUNITAS SUBANG

Jenal Mutakin, S.T. Pembina

Kiki Rusdyanto, S.T. Ketua Umum

LAMPIRAN SK SINGA

NOMOR : 001 /SK/SINGA/I/2008

TANGGAL : 3 Januari 2008


TENTANG REGISTRASI ANGGOTA

A. HEREGISTRASI

1. Ditujukan bagi SINGA yang sudah terdaftar sebagai anggota SINGA KOMUNITAS

Subang sampai dengan tanggal 8 Desember 2007 dan yang belum terdaftar

sebagai anggota SINGA KOMUNITAS Subang

2. Bagi semua SINGA yang dimaksud pada ayat (1) diatas diwajibkan untuk segera

melakukan heregistrasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah peraturan ini

ditetapkan.

3. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Cabang setempat dengan melampirkan :

a) Formulir SINGA

b) Fotocopy Kartu Tanda Anggota

c) Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar

d) Surat Pernyataan Kesediaan untuk melaksanakan Sumpah/Janji SINGA,

Kode Etik Profesi, Peraturan Perundang-undangan di SINGA dan Peraturan

Organisasi

4. Pemohon membayar uang iuran tahunan anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang Iuran Anggota .

5. Heregistrasi ini tidak berlaku bagi SINGA yang sedang terkena sanksi oleh SINGA KOMUNITAS Subang

B. REGISTRASI BARU

1. Registrasi ini ditujukan bagi SINGA yang baru dan yang belum terdaftar sebagai

anggota SINGA KOMUNITAS Subang.

2. Pemohon Mengajukan permohonan secara perorangan atau kolektif kepada

Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang setempat dengan melampirkan :

a) Mengisi Formulir yang telah disediakan

b) Surat Pernyataan Kesediaan untuk melaksanakan Sumpah/Janji SINGA, Kode Etik Profesi, Peraturan Perundang-undangan di SINGA dan Peraturan Organisasi

c) Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar

3. Pemohon membayar uang pangkal pendaftaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh

ribu rupiah)

4. Pemohon membayar uang iuran tahunan anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi tentang IuranTahunan Anggota

5. Pemohon mengikuti pembinaan organisasi yang dilakukan oleh Pengurus Pusat

setempat sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Pembinaan Organisasi






SURAT KEPUTUSAN

NO: 002 /SK/SINGA/I/2008

TENTANG PERATURAN ORGANISASI

TENTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA



Menimbang : 1.

2.

3.

Bahwa untuk jalannya roda organisasi dibutuhkan

partisipasi dari anggota dalam bentuk iuran anggota.

Bahwa untuk melakukan penarikan iuran anggota

diperlukan adanya peraturan organisasi yang mengatur

tentang mekanisme penarikan dan besaran iuran

tahunan anggota.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan

suatu Peraturan Organisasi Tentang Iuran Tahunan

Anggota dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat

SINGA KOMUNITAS Subang .

Mengingat : 1.

2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SINGA Indonesia.

Hasil Rapat MUBES SINGA KOMUNITAS Subang

tahun 2007.

Memperhatikan : Usulan dan masukan peserta Rapat MUBES SINGA tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT SINGA

KOMUNITAS SUBANG TENTANG PERATURAN

ORGANISASI TENTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Iuran Tahunan Anggota secara

lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Iuran Tahunan Anggota ini

merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh

anggota SINGA KOMUNITAS Subang .

KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.






LAMPIRAN SK SINGA




TENTANG IURAN TAHUNAN ANGGOTA

1. Penarikan iuran tahunan anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat melalui

Pengurus Cabang

2. Iuran Tahunan Anggota bersifat wajib bagi setiap anggota

3. Besarnya iuran tahunan anggota adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah )

dan akan ditinjau lagi secara periodic

4. Besaran alokasi iuran anggota untuk masing-masing pengurus adalah sebagai

berikut :

a. Pengurus Pusat sebesar 50% ( lima puluh persen )

b. Pengurus Cabang sebesar 50% ( lima puluh persen )

5. Pengalokasian iuran tahunan anggota kepada masing-masing pengurus

dilakukan oleh Pengurus Cabang

6. Pengurus Cabang memberikan laporan penarikan dan pendistribusian iuran

tahunan anggota setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pengurus Pusat.

7. Bagi anggota yang lalai dalam membayar iuran tahunan anggota akan diberikan

sanksi sesuai dengan Peraturan Organisasi






SURAT KEPUTUSAN



TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA


PENGURUS PUSAT SINGA KOMUNITAS SUBANG ,

Menimbang : 1.

2.

3.

Bahwa dengan ditetapkannya peraturan organisasi

tentang Registrasi Anggota perlu ditetapkan

mekanisme baru pembuatan Kartu Tanda Anggota

sebagai bukti registrasi anggota.

Bahwa untuk melakukan pembuatan Kartu Tanda

Anggota perlu adanya peraturan organisasi yang

mengatur tentang mekanisme pembuatan Kartu Tanda

Anggota yang lebih menitik beratkan pada peranan

Pengurus Pusat.


suatu Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda

Anggota, dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat


Mengingat : 1.

2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SINGA.


tahun 2007.


MEMUTUSKAN


KOMUNITAS SUBANGTENTANG PERATURAN

ORGANISASI TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota secara



KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Kartu Tanda Anggota ini


Anggota SINGA.

KETIGA : Usulan dan masukan peserta Rapat MUBES SINGA tahun 2007.






LAMPIRAN SK SINGA




TENTANG KARTU TANDA ANGGOTA

1. Kartu Tanda Anggota diberikan kepada anggota yang telah melakukan

heregistrasi atau registrasi

2. Kartu Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dengan masa berlaku 5

(lima) tahun dan melakukan registrasi ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

3. Format Kartu Tanda Anggota dan Nomor Registrasi ditetapkan oleh Pengurus

Pusat

4. Kartu Tanda Anggota harus dikembalikan kepada Pengurus Pusat atau dapat

melalui Pengurus Cabang apabila :

a. Mengajukan Surat Keterangan Lolos Butuh

b. Mengundurkan diri.






SURAT KEPUTUSAN



TENTANG PENGHENTIAN KEANGGOTAAN



Menimbang : 1.

2.

Bahwa untuk mempertegas peran organisasi baik di

tingkat pusat maupun Pusat dan cabang dalam

pembinaan anggota perlu diatur mekanisme gugurnya

keanggotaan.


suatu Peraturan Organisasi Tentang Gugurnya

Keanggotaan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat


Mengingat : 1.

2.



tahun 2007.


MEMUTUSKAN



ORGANISASI TENTANG GUGURNYA KEANGGOTAAN

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Gugurnya Keanggotaan secara



KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Registrasi Anggota ini


Anggota SINGA KOMUNITAS Subang.

LAMPIRAN SK SINGA




TENTANG PENGHENTIAN KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan seorang SINGA dalam SINGA KOMUNITAS Subang

dinyatakan gugur apabila:

a. Meninggal dunia b. Mengajukan pengunduran diri c. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SINGA

atau Kode Etik SINGA

2. Kewenangan menghentikan keanggotaan seorang SINGA dalam SINGA

KOMUNITAS SUBANG sebagaimana pada poin c adalah Pengurus Pusat

SINGA KOMUNITAS SUBANG setelah mendapatkan pertimbangan dari Majelis

Pembina SINGA Pusat atas usulan dari Pengurus Pusat setelah mendapat

pertimbangan dari Majelis Pembina SINGA Pusat






SURAT KEPUTUSAN



TENTANG STATUS DAN KEWENANGAN PENGURUS PUSAT



Menimbang : 1.

2.

Bahwa untuk meningkatkan eksistensi Pengurus Pusat

perlu adanya peraturan organisasi yang mengatur

tentang status dan kewenangan yang dimiliki oleh

Pengurus Pusat.


suatu Peraturan Organisasi Tentang Status dan

Kewenangan Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan

Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang .

Mengingat : 1.

2.



tahun 2007.


MEMUTUSKAN


KOMUNITAS SUBANG TENTANG PERATURAN

ORGANISASI TENTANG STATUS DAN KEWENANGAN

PENGURUS PUSAT

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan

Pengurus Pusat secara lengkap sebagaimana termaktub

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan

Pengurus Pusat ini merupakan pedoman dan aturan yang

mengikat bagi seluruh Pengurus Pusat SINGA.









LAMPIRAN SK SINGA



PERATURAN ORGANISASI TENTANG

STATUS DAN KEWENANGAN

PENGURUS PUSAT

1. Status Pengurus Pusat dibentuk berdasarkan keberadaan Kabupaten.

2. Sekretariat Pengurus Pusat berdasarkan atas pertimbangan Musyawarah

3. Pengurus Pusat memiliki kewenangan untuk :

a) Mencetak / Mengeluarkan Kartu Tanda Anggota b) Menarik Kartu Tanda Anggota c) Mengusulkan pemberhentian Keanggotaan d) Mengkoordinasikan kegiatan Pengurus Cabang yang berada di wilayahnya

dengan Pengurus Pusat e) Menindaklanjuti Surat Kesepakatan Bersama (SKB) SINGA dengan Klien

atau Perusahaan. f) Membina Anggota, dan Pengurus Cabang yang berada di wilayah kerjanya g) Mengeluarkan Surat Keterangan Lolos Butuh h) Menandatangani Surat Sumpah SINGA di wilayah kerjanya

4. Pengurus Pusat Berhak :

a) Bertindak atas nama organisasi SINGA di dalam dan di luar MUBES

b) Mengelola iuran anggota untuk kepentingan organisasi dan anggota. c) mengikuti kegiatan Kongres SINGA KOMUNITAS SUBANG d) mengikuti kegiatan Rapat MUBES SINGA KOMUNITAS SUBANG e) mengikuti kegiatan lain dalam lingkup organisasi SINGA KOMUNITAS

Subang sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi SINGA.






SURAT KEPUTUSAN



TENTANG STATUS DAN KEWENANGAN PENGURUS CABANG



Menimbang : 1.

2.

Bahwa untuk meningkatkan eksistensi Pengurus

Cabang perlu adanya peraturan organisasi yang

mengatur tentang status dan kewenangan yang dimiliki

oleh Pengurus Cabang.


suatu Peraturan Organisasi Tentang Status dan

Kewenangan Pengurus Cabang dengan Surat

Keputusan Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS

Subang .

Mengingat : 1.

2.



tahun 2007.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN SINGA KOMUNITAS

SUBANG TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG

STATUS DAN KEWENANGAN PENGURUS CABANG

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan

Pengurus Cabang secara lengkap sebagaimana termaktub

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Status dan Kewenangan

Pengurus Cabang ini merupakan pedoman dan aturan yang

mengikat bagi seluruh Pengurus Cabang SINGA.









LAMPIRAN SK SINGA



PERATURAN ORGANISASI TENTANG

STATUS DAN KEWENANGAN

PENGURUS CABANG

1. Kecamatan atau Desa dapat membentuk Kepengurusan Cabang SINGA

KOMUNITAS SUBANG apabila memiliki minimal 20 (dua puluh) orang

SINGA atas persetujuan Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS SUBANG

setempat.

2. Kecamatan atau Desa yang memiliki kurang dari 20 (dua puluh) orang

SINGA dapat bergabung dengan Pengurus Cabang di Kecamatan atau Desa

terdekat

3. Sekretariat Pengurus Cabang berada di pusat Kecamatan atau Desa setempat

4. Pengurus cabang memiliki kewenangan untuk :

a) Membina anggota b) Mengikuti kegiatan SINGA, MUBES, Olimpyade SINGA

c) Mengeluarkan Surat Keterangan Lolos Butuh antar Kecamatan atau

Desa dalam satu Desa

d) Mengeluarkan Rekomendasi untuk Surat Ijin Praktek atau Kerja e) Melakukan advokasi ke instansi terkait dan mengkoordinasikannya

dengan Pengurus Pusat sesuai kebutuhannya

5. Pengurus Cabang berhak mengikuti kegiatan :

a) Olimpyade Pengurus Pusat Setempat b) Kegiatan Pengurus Pusat setempat c) Kongres Nasional SINGA KOMUNITAS SUBANG d) Rapat MUBES SINGA KOMUNITAS SUBANG






SURAT KEPUTUSAN



TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTEK ATAU KERJA



Menimbang : 1.

2.

Bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam

pemberian rekomendasi ijin praktek atau kerja oleh

Pengurus Cabang perlu adanya peraturan organisasi

yang mengatur tentang mekanisme pemberian

Rekomendasi Ijin Praktek atau Kerja bagi anggota.


suatu Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin

Praktek atau Kerja dengan Surat Keputusan Pengurus

Pusat SINGA KOMUNITAS Subang .

Mengingat : 1.

2.



tahun 2007.


MEMUTUSKAN



ORGANISASI TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTEK

ATAU KERJA

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktek atau

Kerja secara lengkap sebagaimana termaktub dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Rekomendasi Ijin Praktek atau

Kerja ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi

seluruh Pengurus Cabang SINGA KOMUNITAS Subang .









LAMPIRAN SK SINGA




TENTANG REKOMENDASI IJIN PRAKTEK ATAU KERJA

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengurus Cabang setempat dengan

melampirkan :

a) Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan dari

Pengurus Pusat bagi yang masih dalam pengurusan Kartu Tanda Anggota

b) Fotokopi Surat Tanda Registrasi SINGA / Surat Penugasan / Surat Ijin Kerja

c) Surat Keterangan dari tempat praktek / bekerja d) Perjanjian kerja sama antara SINGA dengan Investor

e) Fotokopi Sertifikat Kompetensi SINGA f) Untuk SINGA yang berasal dari Cabang / Pusat lain harus melampirkan

Surat Lolos Butuh g) Surat Keterangan Domisili h) Untuk Pusat-Pusat perbatasan antar Kabupaten / Kota atau Propinsi maka

ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pengurus Cabang dan

Pengurus Pusat setempat

2. Surat Rekomendasi dikeluarkan oleh Pengurus Cabang dan memberikan

tembusan kepada Pengurus Pusat sebagai laporan






SURAT KEPUTUSAN



TENTANG LOLOS BUTUH



Menimbang : 1.

2.

Bahwa untuk meningkatkan mekanisme pengawasan

terhadap lalu lintas perpindahan anggota, baik antar

Kecamatan / Desa dalam satu Kabupaten atau antar

Kabupaten perlu adanya peraturan organisasi yang

mengatur tentang mekanisme pemberian lolos butuh

bagi anggota.


suatu Peraturan Organisasi Tentang Lolos Butuh

dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat SINGA

KOMUNITAS Subang .

Mengingat : 1.

2.



tahun 2007.


MEMUTUSKAN



ORGANISASI TENTANG LOLOS BUTUH

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Lolos Butuh secara lengkap

sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peraturan Organisasi Tentang Lolos Butuh ini merupakan

pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh anggota










LAMPIRAN SK SINGA




TENTANG LOLOS BUTUH

A. LOLOS BUTUH BAGI ANGGOTA BARU

1) Pemohon melakukan registrasi keanggotaan melalui Pengurus Pusat setempat

tersebut berada sesuai dengan Peraturan Organisasi tentang Registrasi

Anggota.

2) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat setempat berada dengan melampirkan :

a) Surat Pernyataan Kesanggupan Mematuhi Kode Etik SINGA

b) Fotokopi bukti lapor Kerjasama

c) Surat Keterangan dari calon tempat kerja

B. LOLOS BUTUH ANTAR KABUPATEN

1) Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Pusat melalui Pengurus

Cabang setempat , dengan melampirkan :

a) Surat Keterangan dari tempat kerja lama b) Surat Keterangan dari tempat kerja baru

c) Kartu Tanda Anggota

4) Pengurus cabang memberikan Surat Pengantar yang ditujukan kepada

Pengurus Pusat setempat

C. SURAT KETERANGAN LOLOS BUTUH ANTAR KECAMATAN / DESA DALAM

SATU KABUPATEN

1) Surat Keterangan Lolos Butuh adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu

Pengurus Cabang (Kecamatan / Desa) Kepada Pengurus Cabang lain dalam

satu Pusat (Kabupaten) yang intinya menerangkan bahwa SINGA yang

bersangkutan telah menyelesaikan semua hak dan kewajiban.

2) Pemohon mengajukan permohonan ke Pengurus Cabang setempat, dengan

melampirkan :

a) Surat Keterangan dari tempat kerja lama b) Surat Keterangan dari tempat kerja baru

3) Pengurus Cabang memberikan Surat Keterangan Lolos Butuh yang ditujukan

kepada Pengurus Cabang yang dituju dan membuat tembusan kepada Pengurus

Pusat sebagai laporan.






SURAT KEPUTUSAN



TENTANG DEVISI SINGA KOMUNITAS



Menimbang : 1.

2.

3.

Bahwa untuk lebih meningkatkan kompetensi SINGA

berdasarkan tempat masing–masing perlu dibentuk Devisi

SINGA KOMUNITAS di tingkat Cabang maupun Pusat.

Bahwa untuk pembentukan Devisi SINGA KOMUNITAS di

tingkat Cabang dan Pusat perlu adanya peraturan

organisasi yang mengatur tentang mekanisme pembetukan

Devisi serta tata kelolanya.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan suatu

Peraturan Organisasi Tentang Devisi SINGA KOMUNITAS.

Mengingat : 1. 2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Hasil Rapat MUBES SINGA KOMUNITAS Subang tahun 2007.

Memperhatikan : Usulan dan masukan peserta Rapat MUBES SINGA

KOMUNITAS SUBANG tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT SINGA KOMUNITAS

SUBANG TENTANG PERATURAN ORGANISASI TENTANG

DEVISI SINGA KOMUNITAS

PERTAMA : Peraturan Organisasi Tentang Devisi SINGA KOMUNITAS

secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Lampiran dan


KEDUA : Peraturan Organisasi Devisi SINGA KOMUNITAS ini merupakan

pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh SINGA.

KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.






LAMPIRAN SK SINGA




TENTANG HIMPUNAN SEMINAT

1. Devisi SINGA KOMUNITAS dibentuk di tingkat Pengurus Pusat SINGA

(SINGA) dan Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang, melalui

musyawarah Devisi SINGA KOMUNITAS di tingkat Cabang dan Pusat

2. Devisi SINGA KOMUNITAS mempunyai tugas untuk menjaga ,meningkatkan

dan mengembangkan kompetensi anggotanya.

3. Penyebutan nama Devisi SINGA KOMUNITAS adalah Nama Devisi SINGA

KOMUNITAS diikuti nama Pengurus Cabang atau Pengurus Pusat dan nama

Daerah Setempat. Contohnya untuk Devisi SINGA KOMUNITAS

Pemograman penyebutannya adalah Devisi SINGA KOMUNITAS

Pemograman Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS SUBANG disingkat

GRAM UCS.

4. Untuk sementara Devisi SINGA KOMUNITAS dibentuk untuk

a) Devisi SINGA KOMUNITAS Pemograman (GRAM S) b) Devisi SINGA KOMUNITAS Design Grafis (DEFIS UCS) c) Devisi SINGA KOMUNITAS Jaringan (JUCS)

d) Devisi SINGA KOMUNITAS Hardware (HARDUCS) e) Devisi SINGA KOMUNITAS KKPI & Software (TIKUCS)

5. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Devisi SINGA KOMUNITAS

di tingkat pusat dikeluarkan oleh Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS

Subang

6. Surat Keputusan Penetapan Susunan Pengurus Devisi SINGA KOMUNITAS

di tingkat Cabang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS

Subang

7. Devisi SINGA KOMUNITAS merupakan bagian integral dari struktur

kepengurusan di tingkat Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang dan

Pengurus Cabang SINGA KOMUNITAS Subang

8. Hubungan antara Devisi SINGA KOMUNITAS di tingkat pusat dengan Devisi

SINGA KOMUNITAS di tingkat Cabang merupakan hubungan koordinatif

9. Pengurus Devisi SINGA KOMUNITAS di tingkat Cabang memberikan laporan secara berkala kepada Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang

10. Pengurus Devisi SINGA KOMUNITAS di tingkat Pusat memberikan laporan secara berkala kepada Pembina SINGA KOMUNITAS Subang

LAMPIRAN

Nomor Registrasi **

Lampiran SK-SINGA NO: 003/SK/SINGA/I/2008

FORMULIR REGISTRASI


Kepada Yth.

Pengurus Pusat SINGA

KOMUNITAS

……………………. Di

Tempat

PENGURUS PUSAT ** : ..................................

PENGURUS CABANG ** : ..................................

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk REGISTRASI / HEREGISTRASI *,

dengan data sebagai berikut :

A. BIODATA

Nama Lengkap :

Tempat / Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *

Agama :

B. KORESPONDENSI

Alamat Rumah :

Kecamatan / Desa :

Kabupaten / Kota

Propinsi :

Telepon Rumah :

Handphone :

email :

Facebook :

Twitter

C. MINAT SINGA KOMUNITAS

Pemograman GRAM UCS :

Design Grafis DEFIS UCS :

Jaringan JUCS :

Hardware HARDUCS :

KKPI & Software TIKUCS :

FORMULIR REGISTRASI


A. BIODATA

Nama Lengkap :



Agama :

B. KORESPONDENSI

Alamat Rumah :

Kecamatan / Desa :

Kabupaten / Kota

Propinsi :

Telepon Rumah :

Handphone :

email :

Facebook :

Twitter




Jaringan JUCS :

Hardware HARDUCS :


FORMULIR REGISTRASI


A. BIODATA

Nama Lengkap :



Agama :

B. KORESPONDENSI

Alamat Rumah :

Kecamatan / Desa :

Kabupaten / Kota

Propinsi :

Telepon Rumah :

Handphone :

email :

Facebook :

Twitter




Jaringan JUCS :

Hardware HARDUCS :


Dan bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk

3. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

………………………………….., ………………………

(…………………………………….……………………..)

Catt :

*) coret yang tidak perlu

**) di isi oleh pengurus

LAMPIRAN SK SINGA NO .007/SK/SINGA/I/2008

FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI IJIN PRAKTEK / KERJA

Kepada Yth.

Pengurus Cabang …………………………………….

SINGA KOMUNITAS Subang

Di………………………………….

Perihal : Permohonan Rekomendasi

Dengan hormat,

Bersama ini saya,

Nama : …………………………………………….

Tempat / Tanggal lahir : …………………………………………….

Alamat : …………………………………………….

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Rekomendasi Ijin Praktek / Kerja pada :

Nama Tempat Praktek / Kerja : ……………………………………….……

Alamat : …………………………………………….

Sebagai : ……………………………….……………

Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

a. Fotokopi Kartu Tanda Anggota atau Surat Keterangan Keanggotaan

b. Fotokopi Surat Tanda Registrasi / Surat Penugasan / Surat Ijin Kerja

c. Perjanjian kerja sama antara SINGA dengan Investor

d. Fotokopi Sertifikat Kompetensi SINGA

d) Surat Keterangan Keaktipan dalam SINGA Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

……….……………………, ……………

Pemohon,

(…………………………………………….)

LAMPIRAN SK SINGA NO .007/SK/ SINGA /I/2008

FORMAT SURAT REKOMENDASI


PENGURUS CABANG ..........................

KABUPATEN SUBANG

REKOMENDASI*)

No.

Pengurus Cabang SINGA KOMUNITAS Subang ……………………. Memberikan rekomendasi

kepada anggota SINGA KOMUNITAS Subang :

Nama : ……………...………………………….…………

Alamat : ………………….....………………….…………..

No KTA : ……………….......…….…………………………

Tempat Praktek / Kerja : ……………….……………………………………

Alamat : ………….…………………………………………

Sebagai : ………….…………………………………………

Dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan :

1. Memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan tugas sebagai SINGA

2. Memiliki kemampuan keilmuan dan keahlian sesuai dengan standar profesi yang

berlaku.

3. Tidak pernah melakukan pelanggaran Kode Etik SINGA

Rekomendasi ini digunakan untuk mendapatkan SURAT PENUGASAN (SP)

Surat Rekomendasi ini akan dicabut apabila sejawat melanggar ketentuan peraturan perundang

– undangan di Keorganisasian dan / atau Kode Etik Profesi. Rekomendasi ini berlaku sejak

tanggal dikeluarkan untuk nama dan alamat tempat praktek/kerja sebagaimanan tersebut di

atas.

………..,…….20….


PENGURUS CABANG…………………….

KABUPATEN SUBANG

……………………………. ……………………………………

Ketua, Sekretaris

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang

2. Dewan Pembina SINGA KOMUNITAS Subang

3. Arsip

FORMAT SURAT LOLOS BUTUH DARI PENGURUS PUSAT


PENGURUS CABANG ..........................

KABUPATEN SUBANG

Nomor :

Lamp :

Hal : Lolos Butuh SINGA Baru (UNTUK SINGA BARU)

Kepada Yth.

Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang

Di………………………………………………..

Bersama ini kami memberikan Lolos Butuh bagi sejawat :

Nama : ……………………………………………

No KTA : ……………………………………………

Devisi SINGA : ……………………………………………

Alamat : ……………………………………………

Untuk melakukan praktek / kerja di : Nama Tempat Praktek / Kerja : …………………………………………… Alamat : …………………………………………… Jabatan : ……………………………………………

Bahwa yang bersangkutan belum melaksanakan praktek / kerja di wilayah

………………………………….(Devisi serta Kecamatan atau Tingkat)

Dan selanjutnya kami serahkan pembinaan organisasi kepada sejawat Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS Subang.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan,atas perhatiannya kami ucapkan terima

kasih

………..,…….20…


PENGURUS PUSAT

KABUPATEN SUBANG

……………………………. ……………………………………

Ketua, Sekretaris

PERATURAN UMUM & KODE ETIK

BAB I

Pendahuluan

Peraturan umum dan kode etik SINGA KOMUNITAS, dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Melindungi kepentingan anggota SINGA KOMUNITAS dari hal-hal yang mengakibatkan kerugian

bagi pengurus SINGA KOMUNITAS

2. Memudahkan pengurus SINGA KOMUNITAS dalam rangka memajukan dan menjalankan kinerja

Komunitas SINGA KOMUNITAS

3. Mengatur dan melindungi kepentingan (hukum) pengurus SINGA KOMUNITAS dari tindakan pihak

lain yang berakibat merugikan organisasi SINGA KOMUNITAS

4. Menegaskan hubungan antar anggota organisasi SINGA KOMUNITAS

5. Menjaga dan melindungi kepentingan organisasi SINGA KOMUNITAS dan anggota SINGA

KOMUNITAS

6. Memberikan kesempatan, hak dan kewajiban yang sama bagi semua pengurus SINGA

KOMUNITAS

7. Mengatur standar sopan santun atau etika berusaha dan tanggungjawab diantara para anggota

SINGA KOMUNITAS

8. Menjelaskan hak, tanggungjawab dan kewajiban para anggota SINGA KOMUNITAS dalam

menjalankan tugasnya.

BAB II

Istilah dan Pengertian

Untuk menyamakan persepsi dalam memahami peraturan tata tertib dan etika organisasi SINGA

KOMUNITAS ,dipandang perlu memberikan penjelasan tentang istilah dan pengertian yang dipergunakan

dalam peraturan tata tertib dan etika organisasi.

1. Organisasi ini bersifat Transfaransi dan Demokrasi

2. Organisasi ini adalah organisasi dari sebuah Komunitas IT, yang berkedudukan di Kabupaten

Subang

3. Pengurus organisasi SINGA KOMUNITAS adalah Anggota SINGA KOMUNITAS dengan potensi

dibidang IT yang dipilih dan ditetapkan oleh MUBES SINGA KOMUNITAS dengan Musyawarah

Mufakat dan memilki kekuatan hukum yang kuat

4. Pengurus organisasi adalah perwakilan dari berbagai Devisi di bidang IT

5. Mahasiswa yang menduduki organisasi SINGA KOMUNITAS adalah benar-benar tercatat sebagai

Pakar di bidang IT

6. Bidang cakupan organisasi SINGA KOMUNITAS adalah lingkungan Kabupaten Subang

BAB III

Persyaratan menjadi Anggota Organisasi SINGA KOMUNITAS

* ( sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi SINGA KOMUNITAS )

BAB IV

Peraturan Organisasi SINGA KOMUNITAS (Tata Tertib Organisasi)

* ( ditetapkan sesuai dengan peraturan organisasi SINGA KOMUNITAS ).

BAB V

Kode Etik Organisasi SINGA KOMUNITAS

1. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS harus selalu berpegang teguh kepada Tuhan, Agama dan

Kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing anggota.

2. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS Selalu menjunjung tinggi landasan Negara Kesatuan

Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS memegang teguh prinsip organisasi SINGA KOMUNITAS

tanpa kecuali.

4. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS harus mematuhi Hukum-hukum, peraturan dan undang-

undang yang berlaku dan tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan/bisnis/pekerjaan yang

mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh negara dan hukum serta melanggar norma kesusilaan

dan norma keagamaan atau pelanggaran hukum yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi

SINGA KOMUNITAS

5. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS Selalu menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan

kebijaksanaan guna tercapainya visi dan misi serta program kerja organisasi SINGA KOMUNITAS

6. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS wajib melaksanakan tanggung jawab dengan penuh

keseriusan

7. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS wajib menyajikan informasi secara benar dan tidak

berlebihan sesuai dengan fakta dan realita.

8. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS dilarang keras menyalahgunakan jabatan organisasi atau

mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian pada

organisasi

9. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS tidak dibenarkan menjelek-jelekkan sesama anggota atau

organisasi lain dengan alasan apapun.

10. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS wajib mentaati peraturan umum (tata tertib) dan kode etik

organisasi SINGA KOMUNITAS

11. Anggota organisasi SINGA KOMUNITAS tanpa kecuali memiliki dan atau mengetahui peraturan

umum (tata tertib) organisai SINGA KOMUNITAS

BAB VI

Sanksi

1. Sanksi dan Hukuman dibuat secara bersama dengan melalui musyawarah dan ditetapkan oleh

ketua.

2. Ketua dan Pengurus Harian Organisasi atas pertimbangan bersama berhak sepenuhnya untuk

memberikan sanksi maupun melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan, apabila

dianggap perlu, terhadap semua pengurus organisasi SINGA KOMUNITAS tanpa terkecuali apabila

terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dan kode etik, dengan mempertimbangkan saran dan

masukan rekomendasi.

3. Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik,

maka terhadap pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa :

Himbauan.

Peringatan.

Peringatan keras.

Penghentian sementara keanggotaan organisasi SINGA KOMUNITAS

Pencabutan status anggota SINGA KOMUNITAS

4. Dalam hal sanksi pencabutan keanggotaan dilakukan oleh ketua apabila anggota Organisasi

SINGA KOMUNITAS melakukan kesalahan sebagai berikut :

Melanggar kode etik dan peraturan organisasi SINGA KOMUNITAS yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril bagi organisasi SINGA KOMUNITAS

Mencemarkan nama baik sesama anggota atau organisasi lain dengan alasan apapun.

Menyalahgunakan jabatan organisasi atau mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian pada organisasi.

Perbuatan–perbuatan bentuk lain yang dapat merugikan organisasi dalam artian yang luas. 5. Dalam kasus dimana terjadi pencabutan keanggotaan, maka ketua berhak mengangkat anggota

baru untuk menempati kekosongan organisasi.

BAB VII

Pengunduran Diri

* ( Sesuai dengan ketetapan organisasi SINGA KOMUNITAS)

BAB VIII

Penutup

1. Peraturan dan kode etik ini merupakan rujukan bersama dan dibuat dengan cara Musyawarah Mufakat, Hukum dan Perundang-undangan, serta dapat ditinjau dan dirubah setiap saat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kondisi.

2. Peraturan dan ketetapan lain yang dibuat secara terpisah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan umum dan kode etik.

3. Segala hal yang belum tercakup dalam peraturan dan kode etik ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di : Subang Tanggal : 10 Januari 2008 Ketua Umum SINGA KOMUNITAS

Kiki Rusdyanto, S.T.

UNDANG-UNDANG SINGA KOMUNITAS NOMOR 01 TAHUN 2007

TENTANG ORGANISASI

SINGA KOMUNITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS SINGA KOMUNITAS,

Menimbang: a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

c. bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang

Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi

Kemasyarakatan;

Pasal 3 Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat

(3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama MUBER SINGA KOMUNITAS

dan

DEWAN PEMBINA SINGA KOMUNITAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI SINGA KOMUNITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Organisasi SINGA KOMUNITAS yang selanjutnya disebut S I N G A

K O M U N I T A S adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh Komunitas IT Kabupaten Subnag secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan dalam bidang Teknologi dan InfSINGA KOMUNITASi di Kabupaten Subang yang berdasarkan Pancasila.

2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar SINGA KOMUNITAS.

3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD SINGA KOMUNITAS.

4. Pengurus Pusat adalah yang memegang kekuasaan di Organisasi SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan SINGA KOMUNITAS tahun 2007.

5. Pengurus Cabang adalah sebagai unsur penyelenggara Kegiatan SINGA KOMUNITAS.

6. Devisi adalah yang menyelenggarakan urusan Kegiatan SINGA KOMUNITAS di bidang Keahlian.

BAB II

ASAS, CIRI, DAN SIFAT

Pasal 2

Asas SINGA KOMUNITAS tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3 SINGA KOMUNITAS dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita SINGA KOMUNITAS yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

SINGA KOMUNITAS bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.

BAB III

TUJUAN, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

SINGA KOMUNITAS bertujuan untuk: a. Meningkatkan Kemampuan dan keberdayaan masyarakat; b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang

hidup dalam masyarakat;

e. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

f. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;

g. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan

h. Mewujudkan tujuan Kabupaten Subang.

Pasal 6

SINGA KOMUNITAS berfungsi sebagai sarana: a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan

organisasi; b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan

organisasi;

c. Penyalur keahlian dan kemampuan anggota; d. Pemberdayaan Masyarakat di bidang IT;

e. Pemenuhan pelayanan sosial; f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7

(1) SINGA KOMUNITAS memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART masing-masing.

(2) Bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sifat,

tujuan, dan fungsi SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 8

SINGA KOMUNITAS memiliki lingkup: a. Pelajar; b. Mahasiswa; atau c. Umum.

BAB IV PENDIRIAN

Pasal 9

SINGA KOMUNITAS didirikan oleh 5 (lima) orang, pada tahun 2007 tepatnya bulan Nopember.

Pasal 10

(1) SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

a. badan hukum; atau

b. tidak berbadan hukum.

(2) SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

a. berbasis anggota; atau b. tidak berbasis anggota.

Pasal 11 (1) SINGA KOMUNITAS berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

a. Perkumpulan; atau b. Organisasi / Komunitas.

(2) SINGA KOMUNITAS berbadan hukum perkumpulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.

(3) SINGA KOMUNITAS berbadan hukum Organisasi / Komunitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak

berbasis anggota.

Pasal 12 (1) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a

didirikan dengan memenuhi persyaratan: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;

b. program kerja; c. sumber pendanaan; d. surat keterangan domisili;

e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau

dalam perkara di pengadilan.

(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh DEPKOMINFO yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang- undang.

Pasal 13

Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 14

(1) Dalam upaya mengoptimalkan peran dan fungsinya, SINGA KOMUNITAS

dapat membentuk suatu wadah berhimpun. (2) Wadah berhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus

tunggal, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

BAB V PENDAFTARAN

Pasal 15

(1) SINGA KOMUNITAS berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah

mendapatkan pengesahan badan hukum.

(2) Pendaftaran SINGA KOMUNITAS berbadan hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, SINGA KOMUNITAS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Pasal 16

(1) Pendaftaran SINGA KOMUNITAS yang tidak berbadan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar.

(2) Pendaftaran SINGA KOMUNITAS yang tidak berbadan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi

persyaratan:

a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;

b. program kerja;

c. susunan pengurus; d. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam

perkara di pengadilan; dan

e. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Pasal 17

(1) DEPKOMINFO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) wajib

melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.

(2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap DEPKOMINFO

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta SINGA KOMUNITAS

pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.

(3) Dalam hal SINGA KOMUNITAS lulus verifikasi, DEPKOMINFO

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

(1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak berbadan hukum yang tidak

memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.

(2) Pendataan SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pengurus atau sebutan lain. (3) Pendataan SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nama dan alamat organisasi; b. nama pendiri;

c. tujuan dan kegiatan; dan d. susunan pengurus.

16

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan SINGA KOMUNITAS.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

SINGA KOMUNITAS berhak:

a. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan

terbuka; b. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang

SINGA KOMUNITAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; c. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; d. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; e. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan

organisasi; dan f. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta,

SINGA KOMUNITAS lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pasal 21 SINGA KOMUNITAS berkewajiban: a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;

b. Menjaga persatuan dan kesatuan Organisasi serta keutuhan Komunitas SINGA KOMUNITAS;

c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;

d. Menjaga ketertiban, Kedisiplinan SINGA KOMUNITAS dan terciptanya Kesuksesan Organisasi;

e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan SINGA KOMUNITAS serta

Pemerintah Daerah.

BAB VII

ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 22

SINGA KOMUNITAS memiliki struktur organisasi dan kepengurusan.

17

Pasal 23

SINGA KOMUNITAS lingkup Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling

sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Anggota di Kabupaten Subang.

Pasal 24 SINGA KOMUNITAS lingkup Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan/Desa dalam 1 (satu) Kabupaten.

Pasal 25

SINGA KOMUNITAS lingkup kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf c memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 26

SINGA KOMUNITAS dapat memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di

External sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 27

SINGA KOMUNITAS dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Kabupaten Subang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 28

SINGA KOMUNITAS berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Subang yang ditentukan dalam AD.

Bagian Ketiga Kepengurusan

Pasal 29

(1) Kepengurusan SINGA KOMUNITAS di setiap tingkatan dipilih secara

musyawarah dan mufakat.

(2) Kepengurusan SINGA KOMUNITAS di setiap tingkatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;

18

b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.

(3) Kepengurusan SINGA KOMUNITAS di setiap tingkatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan SINGA KOMUNITAS.

Pasal 30

(1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus,

wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam AD dan/atau ART.

(2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang

baru diberitahukan kepada Seluruh Anggota, Devisi, atau Pihak Terkait sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 31

(1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak

dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan SINGA KOMUNITAS yang sama.

(2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan

SINGA KOMUNITAS yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau SINGA KOMUNITAS yang sama tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam AD dan/atau ART.

BAB VIII KEANGGOTAAN

Pasal 33

(1) Setiap warga Kabupaten Subang berhak menjadi anggota SINGA

KOMUNITAS.

(2) Keanggotaan SINGA KOMUNITAS bersifat sukarela dan terbuka. (3) Keanggotaan SINGA KOMUNITAS diatur dalam AD dan/atau ART.

19

Pasal 34 (1) Setiap anggota SINGA KOMUNITAS memiliki hak dan kewajiban yang sama. (2) Hak dan kewajiban anggota SINGA KOMUNITAS diatur dalam AD dan/atau ART.

BAB IX AD DAN ART SINGA

KOMUNITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

(1) Setiap SINGA KOMUNITAS yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD

dan ART. (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:

a. nama dan lambang;

b. tempat kedudukan; c. asas, tujuan, dan fungsi; d. kepengurusan;

e. hak dan kewajiban anggota; f. pengelolaan keuangan; g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan h. pembubaran organisasi.

Bagian Kedua

Perubahan AD dan ART SINGA KOMUNITAS

Pasal 36

(1) Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan

keputusan SINGA KOMUNITAS. (2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dilaporkan sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama

60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 37 (1) Keuangan SINGA KOMUNITAS dapat bersumber dari:

a. iuran anggota; b. bantuan/sumbangan masyarakat;

c. hasil usaha SINGA KOMUNITAS;

20

d. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau

f. anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

(2) Keuangan SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dikelola secara transparan dan akuntabel.

(3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) SINGA KOMUNITAS menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 38

(1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS menghimpun dan mengelola dana dari

iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, SINGA KOMUNITAS wajib membuat laporan pertanggungjawaban

keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.

(2) Dalam hal SINGA KOMUNITAS menghimpun dan mengelola

bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, SINGA KOMUNITAS wajib mengumumkan laporan

keuangan kepada publik secara berkala.

(3) Sumber keuangan SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

BADAN USAHA SINGA KOMUNITAS

Pasal 39

(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup

organisasi, SINGA KOMUNITAS berbadan hukum dapat mendirikan badan

usaha. (2) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

AD dan/atau ART.

(3) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBERDAYAAN

SINGA KOMUNITAS

Pasal 40

21

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan SINGA

KOMUNITAS untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup SINGA KOMUNITAS.

(2) Dalam melakukan pemberdayaan SINGA KOMUNITAS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran,

dan integritas SINGA KOMUNITAS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3) Pemberdayaan SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. fasilitasi kebijakan;

b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa

peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan SINGA

KOMUNITAS.

(5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b dapat berupa: a. penguatan manajemen organisasi; b. penyediaan data dan Informasi SINGA KOMUNITAS;

c. pengembangan kemitraan; d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan; e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;

f. pemberian penghargaan; dan/atau g. penelitian dan pengembangan.

(6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c dapat berupa: a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau

c. kursus.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan SINGA KOMUNITAS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

(1) Dalam hal pemberdayaan, SINGA KOMUNITAS dapat bekerja sama atau

mendapat dukungan dari SINGA KOMUNITAS lainnya, masyarakat, dan/atau swasta.

(2) Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

Pasal 42

22

(1) Pemerintah membentuk sistem informasi SINGA KOMUNITAS untuk

meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.

(2) Sistem Informasi SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikembangkan oleh Pengurus Pusat atau Adminitrator yang dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan kesepakatan Musyawarah

mufakat yang menyelenggarakan urusan SINGA KOMUNITAS.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi SINGA KOMUNITAS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan

Kepengurusan Pusat SINGA KOMUNITAS.

BAB XIII SINGA KOMUNITAS YANG DIDIRIKAN OLEH EXTERNAL

Pasal 43

(1) SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh Externa l dapat melakukan

kegiatan di Lingkup SINGA KOMUNITAS atas dasar kesepakatan bersama.

(2) SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. Badan hukum yayasan atau sebutan lain;

b. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh External atau Luar Kabupaten Subang bersama SINGA KOMUNITAS; atau

c. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum tersebut.

Pasal 44

(1) SINGA KOMUNITAS badan hukum yayasan atau sebutan lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a wajib memiliki izin dari SINGA

KOMUNITAS Kepengurusan Pusat.

(2) Izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. izin prinsip; dan b. izin operasional.

(3) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Depkominfo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang External setelah memperoleh pertimbangan tim perizinan.

(4) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Depkominfo dan Kepengurusan Pusat SINGA KOMUNITAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Untuk memperoleh izin prinsip, SINGA KOMUNITAS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. SINGA KOMUNITAS badan hukum yayasan atau sebutan lain dari

23

Wilayah tersebut yang memiliki hubungan diplomatik dengan Depkominfo;

b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba. (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka

waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

(3) Perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan

paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir.

Pasal 46

(1) Izin operasional bagi SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat

(2) huruf a hanya dapat diberikan setelah SINGA KOMUNITAS mendapatkan

izin prinsip.

(2) Untuk memperoleh izin operasional, SINGA KOMUNITAS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a harus memiliki perjanjian tertulis dengan Depkominfo sesuai dengan bidang kegiatannya.

(3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak

melebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang.

(4) Perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional tersebut berakhir.

Pasal 47 (1) Badan hukum SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c disahkan oleh Depkominfo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan. (2) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh External atau Luar Wilayah Kabupaten Subang bersama SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. External yang mendirikan SINGA KOMUNITAS tersebut Benar-benar Warga wilayah setempat;

b. pemegang izin tinggal tetap; c. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh External atau Luar

Wilayah Kabupaten Subang bersama SINGA KOMUNITAS, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat

pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;

d. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh SINGA KOMUNITAS; dan

e. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan SINGA KOMUNITAS berbadan

24

hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau Organisasi.

(3) Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang yayasan, pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh

badan hukum asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. badan hukum asing yang mendirikan yayasan tersebut telah beroperasi di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

b. jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan badan hukum yang

berasal dari pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan

kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut;

c. salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara dijabat oleh SINGA KOMUNITAS; dan

d. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan SINGA KOMUNITAS berbadan hukum yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan/atau Organisasi.

Pasal 48

Dalam melaksanakan kegiatannya, SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib bermitra dengan Pemerintah dan SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh SINGA KOMUNITAS atas izin

Depkominfo.

Pasal 49 Pembentukan tim perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (1) dikoordinasikan oleh depkominfo yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, tim perizinan, dan pengesahan SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan SINGA

KOMUNITAS.

Pasal 51 SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berkewajiban: a. menghormati kedaulatan SINGA KOMUNITAS Kesatuan

Organisasi; b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang

berlaku dalam masyarakat; d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan Organisasi;

e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan

25

f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pengurus Pusat SINGA KOMUNITAS atau Pengurus Cabang dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa.

Pasal 52 SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (2) dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. mengganggu kestabilan dan keutuhan SINGA KOMUNITAS; c. melakukan kegiatan intelijen;

d. melakukan kegiatan politik; e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik; f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;

g. menggalang dana dari masyarakat; dan

h. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga untuk kepentingan Pribadi.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 53 (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas SINGA KOMUNITAS atau

SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan pengawasan internal dan eksternal.

(2) Pengawasan internal terhadap SINGA KOMUNITAS atau SINGA

KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART.

(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pengurus Pusat.

Pasal 54 (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan SINGA KOMUNITAS,

setiap SINGA KOMUNITAS atau SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) memiliki pengawas

internal.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk

menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi.

(3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi.

Pasal 55

(1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

53 ayat (3) dapat berupa pengaduan.

26

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pengurus Pusat terhadap SINGA KOMUNITAS atau SINGA

KOMUNITAS yang didirikan oleh External sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan SINGA KOMUNITAS.

BAB XV

PENYELESAIAN SENGKETA ORGANISASI

Pasal 57

(1) Dalam hal terjadi sengketa internal SINGA KOMUNITAS, SINGA KOMUNITAS berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.

18

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan SINGA KOMUNITAS.

Pasal 58

(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa SINGA KOMUNITAS dapat ditempuh melalui Musyawarah Mupakat.

(2) Terhadap putusan Musyawarah Mufakat hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

(3) Sengketa SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh Musyawarah Mufakat dalam jangka waktu paling lama 90

(sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di Pengurus Pusat.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 59

(1) SINGA KOMUNITAS dilarang:

a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau

lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang SINGA KOMUNITAS;

b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan Nasional menjadi nama, lambang, atau bendera SINGA KOMUNITAS;

d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau

e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

nama, lambang, bendera, atau tanda gambar SINGA KOMUNITAS lain atau partai politik.

(2) SINGA KOMUNITAS dilarang: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, organisasi

atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama

yang dianut;

c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan SINGA

KOMUNITAS; d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan

ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;

19

atau e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) SINGA KOMUNITAS dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan

dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(4) SINGA KOMUNITAS dilarang menganut, mengembangkan, serta

menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB XVII SANKSI

Pasal 60 (1) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang sesuai dengan lingkup tugas

dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada SINGA KOMUNITAS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.

(2) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang melakukan upaya persuasif

sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada SINGA KOMUNITAS yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri

atas: a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan

hukum.

Pasal 62

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri

atas: a. peringatan tertulis kesatu;

b. peringatan tertulis kedua; dan c. peringatan tertulis ketiga.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara

berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

19

(3) Dalam hal SINGA KOMUNITAS telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.

(4) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.

(5) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak mematuhi peringatan tertulis kedua

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 63 (1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu

sebanyak 2 (dua) kali, Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat

menjatuhkan peringatan tertulis kedua. (2) Dalam hal SINGA KOMUNITAS pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua

sebanyak 2 (dua) kali, Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 64

(1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat menjatuhkan sanksi berupa:

a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau b. penghentian sementara kegiatan.

(2) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak memperoleh bantuan dan/atau

hibah, Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat menjatuhkan sanksi

penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 65

(1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap

SINGA KOMUNITAS lingkup Kabupaten, Devisi wajib meminta

pertimbangan Sangsi dari Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang.

(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah

Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pengurus berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.

(3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap

SINGA KOMUNITAS lingkup Kabupaten atau Kecamatan/Desa, Devisi wajib

meminta pertimbangan Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 66

(1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berakhir, SINGA KOMUNITAS dapat melakukan

kegiatan sesuai dengan tujuan SINGA KOMUNITAS. (3) Dalam hal SINGA KOMUNITAS telah mematuhi sanksi penghentian

sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat

mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 67

(1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS tidak berbadan hukum tidak mematuhi

sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang dapat

menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.

(2) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang wajib meminta pertimbangan

hukum sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang wajib memberikan pertimbangan

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling

lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan Sangsi.

Pasal 68

(1) Dalam hal SINGA KOMUNITAS berbadan hukum tidak mematuhi sanksi

penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.

(2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran SINGA KOMUNITAS

berbadan hukum.

Pasal 69

(1) Pencabutan status badan hukum SINGA KOMUNITAS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran SINGA KOMUNITAS yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 70 (1) Permohonan pembubaran SINGA KOMUNITAS berbadan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke Musyawarah Mufakat oleh Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang hanya atas Pengurus

Pusat tertulis dari Devisi yang menyelenggarakan urusan Organisasi di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Permohonan pembubaran SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan kepada ketua Musyawarah Mufakat sesuai dengan tempat domisili hukum SINGA KOMUNITAS dan Pembina mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti

penjatuhan sanksi administratif oleh Pengurus Pusat atau Pengurus

Cabang.

(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai

bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pengurus Pusat atau Pengurus

Cabang, permohonan pembubaran SINGA KOMUNITAS berbadan hukum tidak dapat diterima.

(5) Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang menetapkan hari sidang dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal

pendaftaran permohonan pembubaran SINGA KOMUNITAS. (6) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima

secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.

(7) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SINGA

KOMUNITAS sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.

Pasal 71

(1) Permohonan pembubaran SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh Musyawarah Mufakat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal

permohonan dicatat.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang

paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua SINGA

KOMUNITAS.

(3) Putusan pembubaran SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 72 Musyawarah Mufakat menyampaikan salinan putusan pembubaran SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 73

(1) Putusan Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

(2) Dalam hal putusan Musyawarah Mufakat tidak diajukan upaya hukum

kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan Musyawarah Mufakat disampaikan kepada pemohon, termohon, yang

menyelenggarakan urusan Organisasi di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan

diucapkan. Pasal 74

(1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)

diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Musyawarah Mufakat diucapkan dan dihadiri oleh

para pihak. (2) Dalam hal pengucapan putusan Musyawarah Mufakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi

diajukan dalam jangka waktu paling lama paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.

(3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada

Musyawarah Mufakat yang telah memutus pembubaran SINGA KOMUNITAS.

(4) Mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan

dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani

Pembina SINGA KOMUNITAS. (5) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Pembina

SINGA KOMUNITAS pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.

Pasal 75

(1) Pembina wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

(2) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Pembina pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima.

(3) Pembina pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon

kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja

terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima. (4) Pembina wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan

kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

Pasal 76

(1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak

terpenuhi, ketua SINGA KOMUNITAS menyampaikan surat keterangan

kepada Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.

(2) Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak

berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.

Pasal 77 (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan

hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh Pembina SINGA

KOMUNITAS.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus

dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh Pembina SINGA KOMUNITAS.

Pasal 78

(1) Pembina SINGA KOMUNITAS wajib menyampaikan salinan putusan

kasasi kepada Pengurus Cabang dan atau Devisi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus.

(2) Wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, yang menyelenggarakan urusan Organisasi di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.

Pasal 79

Dalam hal SINGA KOMUNITAS berbadan hukum yayasan atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 atau Pasal 52, Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi: a. peringatan tertulis;

b. penghentian kegiatan;

c. pembekuan izin operasional; d. pencabutan izin operasional; e. pembekuan izin prinsip;

f. pencabutan izin prinsip; dan/atau g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 80

Ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 78 berlaku

secara mutatis mutandis terhadap penjatuhan sanksi untuk SINGA KOMUNITAS berbadan hukum yayasan yang didirikan oleh External atau External bersama Devisi SINGA KOMUNITAS, atau yayasan yang didirikan

oleh badan hukum.

Pasal 81 (1) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus SINGA KOMUNITAS,

atau anggota atau pengurus SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh

External, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus SINGA KOMUNITAS,

atau anggota atau pengurus SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External, baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan

berhak mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi SINGA KOMUNITAS,

SINGA KOMUNITAS badan hukum yayasan atau sebutan lainnya, dan SINGA KOMUNITAS badan hukum yayasan yang didirikan External atau External bersama Devisi SINGA KOMUNITAS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pada saat Undang Undang ini mulai berlaku:

a. SINGA KOMUNITAS yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

b. SINGA KOMUNITAS yang telah berbadan hukum berdasarkan tentang Perkumpulan-Perkumpulan yang berdiri sebelum Legal tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset SINGA KOMUNITAS, tidak perlu melakukan pendaftaran namun harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SINGA KOMUNITAS;

c. Surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

d. SINGA KOMUNITAS yang didirikan oleh External, External bersama Devisi SINGA KOMUNITAS, yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini diundangkan.

BAB XIX KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang- undangan yang terkait dengan SINGA KOMUNITAS, dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang ini.

Pasal 85

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi User Club.

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 87

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Anggota SINGA KOMUNITAS mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan

penempatannya dalam Undang-undang SINGA KOMUNITAS Kabupaten Subang.

Disahkan di Subang pada tanggal 28 Desember 2007

KETUA UMUM SINGA KOMUNITAS,

KIKI RUSDYANTO, S.T.

Fhoto Kegiatan

Profil SINGA Buku

Documents

Transcript of Profil SINGA Buku