1

ASPEK YURIDIS NORMATIF YANG MENYEBABKAN INDONESIA TERLAMBAT MERATIFIKASI KONVENSI

BURUH MIGRAN TAHUN 1990

DIPRESENTASIKAN SEBAGAI TUGAS MAKALAH MATA KULIAH HUKUM DAN HAM

A. PENDAHULUAN

2

International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Migran 1990) dideklarasikan di New York, Amerika Serikat, dan disahkan melalui resolusi PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990, serta mulai berlaku efektif tanggal 1 Juli 2003. Konvensi ini mengatur perlindungan bagi buruh migran beserta keluarganya serta pemenuhan atas hak-haknya.

3

4

Awalnya, pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah Indonesia hanya menandatangani (bukan meratifikasi) konvensi tersebut. Hal tersebut dinilai sekedar langkah politis belaka, padahal Indonesia adalah salah satu negara pengirim buruh migran terbesar. Namun setelah hampir 14 tahun, akhirnya pada tanggal 12 April 2012 Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut dalam UU Nomor 6 Tahun 2012. Indonesia merupakan Negara ke 46 yang sudah meratifikasi konvensi ini

Jika dibandingkan dengan beberapa negara pengirim buruh migran (Misalnya Filipina: 2 tahun, Bangladesh 3 tahun, Argentina: 3 tahun, dan Peru: 1 tahun), Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama dalam meratifikasi, yakni 8 tahun sejak proses penandatangan dilakukan. Kondisi tersebut menimbulkan banyak tekanan dari dalam maupun luar negeri. Penyebab lamanya rentang waktu inilah yang akan Penulis teliti dengan melakukan pendekatan yuridis normatif

5

6

B. PERMASALAHAN

1.Materi substantif apa saja yang menjadi hambatan sehingga Indonesia terlambat meratifikasi Konvensi Migran 1990? Bagaimana konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Pemerintah Indonesia dengan diratifikasinya Konvensi Migran 1990?

2.Bagaimana konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Pemerintah Indonesia dengan diratifikasinya Konvensi Migran 1990?

7

C. INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERKAIT PERLINDUNGAN BURUH

MIGRAN BESERTA KELUARGANYA

8

Konvensi Migran 1990 memiliki 10 (sepuluh) arti penting sebagai berikut:1.Membangun standar minimum perlindungan buruh migran beserta anggota keluarganya terkait hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.2.Melihat buruh migran bukan sebagai komoditas ekonomi melainkan sebagai manusia yang memiliki hak asasi.3.Mengakui banyaknya kontribusi yang disumbangkan oleh buruh migran di negara penempatan serta di negara asal buruh tersebut, sehingga perlu adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi mereka.4.Mengakui kerentanan nasib yang dialami oleh buruh migran, sehingga harus adanya perlindungan yang lebih baik yang menaungi nasib buruh migran.5.Dianggap paling komprehensif untuk menangani nasib buruh migran, karena berisi serangkaian standar untuk menangani berbagai aspek diantaranya kesejahteraan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab negara, meliputi negara pengirim (asal), negara penerima, maupun negara transit.6.Melindungi hak-hak seluruh buruh migran, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen (bersifat inklusif tanpa memandang status hukum yang dimiliki), namun juga berusaha untuk mendorong buruh migran untuk tetap mematuhi prosedur yang berlaku.7.Memegang teguh prinsip-prinsip non diskriminasi, tanpa memandang status hukum yang dimiliki, berhak mendapat fasilitas dan perlakuan yang sama dengan warga lokal di negara penempatan.8.Membuat satu definisi buruh migran dengan cakupan yang luas, baik jenis kelamin, yang akan, sedang, maupun telah menjalani aktivitas di negara penempatan yang disepakati secara universal.9.Mencegah dan menghapus praktek eksploitasi dalam seluruh proses yang dijalani baik pra, sedang, maupun pasca migrasi, dan juga berkomitmen mengakhiri perekrutan buruh migran ilegal dan tidak berdokumen.10.Memaksimalkan perlindungan buruh migran beserta anggota keluarga, melalui pembentukan suatu Komite Perlindungan, yang berfungsi mengkaji pelaksanaan konvensi oleh negara peratifikasi melalui pengkajian laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan terkait pengimplementasian konvensi tersebut.

9

Perlindungan hak pekerja migran dan keluarganya juga erat kaitannya dengan instrumen internasional lain yang mengatur tentang HAM, karena persoalan buruh migran cenderung mengandung dimensi eksploitatif, di antara :DUHAM 1948 (Universal Declarations of Human Right), yang menggarisbesarkan jaminan HAM kepada semua orang tanpa perkecualian apapun.CERD (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination), yang berupaya mengeliminasi segala bentuk tindakan rasial yang ada di dunia. Indonesia telah meratifikasi CERD pada 25 juni 1999 dengan UU Nomor 29 Tahun 1999. CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Againts Women), yaitu Konvensi Penghapusan segala Diskriminasi terhadap Perempuan, yang menetapkan secara universal prinsip-prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. CAT (Convention Againts Torrture & Others Cruel, Inhuman or Degraing Punishment), yang memperjuangkan hak untuk hidup secara bebas dan damai dalam segala aspek, terlindungi dari penyiksaan dengan kekerasan. Konvensi ini juga telah diratifikasi di Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998.

10

D. ANALISIS ASPEK YURIDIS NORMATIF

11

Hak-hak dan kekebebasan dasar yag diatur dalam Konvensi Buruh Migran 1990:Kebebasan memilih untuk meninggalkan suatu negara manapun, termasuk negara asal, kecuali ditetapkan oleh hukum untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum dll (Pasal 8); Hak hidup yang harus dilindungi oleh hukum (Pasal 9); Pelarangan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (Pasal 10); Pelarangan diperbudak, atau diperhamba melakukan kerja paksa (Pasal 11); Hak  atas kebebasan berfikir, berpendapat dan beragama (Pasal 12); Hak untuk mengungkapkan pendapat  tanpa campur tangan (Pasal 13); Hak untuk tidak dicampuri atau diganggu dalam hal privasi, keluarga, rumah tangga, korespondensi atau komunikasi (Pasal 14); Hak untuk tidak dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang (Pasal 15);

12

Hak mendapatkan kebebasan dan keamanan pribadi, mendapat perlindungan yang efektif dari negara terhadap tindak kekerasan dan tidak tidak boleh menjadi sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang (Pasal 16); Hak mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi sosial ketika mendapatkan hukuman (Pasal 17 ayat 4); Hak mendapatkan bantuan hukum ketika diadili (Pasal 18 ayat 3d) Hak untuk tidak disita atau dihancurkan dokumen identitas, atau dokumen izin masuk atau izin tinggal atau izin kerja. Kecuali dilakukan oleh aparat pemerintah yang diberi kewenangan oleh hukum dan aparat tersebut harus memberikan tanda terima terperinci serta tidak boleh menghacurkan paspor atau dokumen yang setara milik buruh migran dan anggota keluarganya (Pasal 21); Hak mendapatkan perlakukan sama dengan negara tujuan bekerja (Pasal 25 ayat 1); Hak mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan negara tujuan bekerja (Pasal 27 ayat 1); dan Hak mendapatkan perawatan kesehatan (Pasal 28).

13

Faktor utama yang menghambat proses ratifikasi adalah ketidaksepakatan antara pemerintah dan DPR terkait perlunya ratifikasi. Melalui surat nomor B.359/SJ/HK/2005 tanggal 12 September 2005 yang ditujukan kepada Puslitbang Hak-hak Ecosoc Balitbang HAM KemenkumHAM, Kemenakertrans menyatakan keberatan untuk meratifikasi Konvensi Migran 1990. Hal tersebut menimbulkan banyak tekanan dari dalam maupun luar negeri, terutama dari organisasi yang peduli terhadap nasib tenaga kerja, hal ini juga sekaligus menjadi faktor penekan bagi Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi tersebut.

14

Hambatan utama lainnya adalah berkenaan dengan materi substantif konvensi tersebut yang dinilai tidak sejalan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut:1.Pasal 48 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) menyatakan bahwa pemberi kerja bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memulangkannya ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir, baik akibat dari PHK ataupun tidak. Namun Pasal 51 Konvensi Buruh Migran 1990 menyatakan TKA yang mengalami PHK sebelum izin kerja mereka habis tidak boleh kehilangan izin tinggal mereka di negara penerima dan berhak mendapatkan tunjangan pengangguran sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Konvensi Buruh Migran 1990.Konvensi Migran 1990 mempersamakan kemudahan akses untuk mencari dan mendapat pekerjaan bagi TKA maupun tenaga kerja lokal. Hal ini bertentangan dengan pembatasan kualifikasi TKA yang diatur dalam Pasal 42 ayat (4) jo. Pasal 46 UU No. 13/2003.

15

Perjanjian internasional memiliki tujuan untuk meletakkan kewajiban yang mengikat bagi setiap negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut, yang kemudian perjanjian internasional akan bersifat mengikat setelah negara peserta melakukan proses ratifikasi. Secara yuridis, pengesahan konvensi internasional tersebut juga melahirkan konsekuensi hukum, yaitu:1.Mewajibkan pemerintah untuk memberikan fasilitas dan hak yang setara dengan pekerja lokal yang akan berpengaruh pada meningkatnya devisa keluar (outflow). Berdasarkan Permenakertrans No. Per.02/Men/III/2008 (telah dicabut/diganti dengan Permenakertrans No. 12/2013 tentang Tata Cara Penggunaan TKA), TKA diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagai tenaga ahli dan tentunya mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi, sedangkan TKI yang bekerja di berbagai negara mayoritas dikategorikan sebagai pekerja kasar.2.Mewajibkan pemerintah untuk memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi TKA dan anggota keluarganya yang bekerja di Indonesia, termasuk pemberian kompensasi berupa tunjangan pengangguran jika TKA tersebut terkena PHK. 3.Mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan bagi TKA, sehingga semakin semakin banyak TKA yang akan bekerja di Indonesia yang berpotensi menggerus lapangan untuk pekerja lokal, sementara ratifikasi konvensi tidak bisa memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri.

16

E. KESIMPULAN DAN SARAN

17

Kesimpulan1.Beberapa materi substansi yang diatur dalam Konvensi Migran 1990 dinilai bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (4) jis. Pasal 46, dan Pasal 48 UU No. 13/2003, sehingga pada waktu itu, Pemerintah keberatan meratifikasinya.2.Ratifikasi Konvensi Migran 1990 juga menimbulkan konsekuensi hukum yang dinilai lebih merugikan Indonesia dan cenderung hanya menguntungkan TKA.

18

Saran1.Untuk terwujudnya kepastian hukum, ratifikasi Konvensi Migran 1990 perlu ditindaklanjuti dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya revisi terhadap UU No. 13/2003.2.Munculnya konsekuensi hukum ratifikasi berupa kewajiban atas Pemerintah semestinya dapat diimbangi dengan meninjau kembali Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penggunaan TKA serta mendorong komunitas internasional untuk menekan negara-negara tujuan/penempatan utama buruh migran Indonesia, seperti Malaysia untuk segera meratifikasi Konvensi Migran 1990.

19