8/17/2019 PP_NO_122_2015

1/41

www.hukumonline.com

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas

air minum dan akses terhadap air minum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal darisumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai AirBaku untuk Air Minum.

2. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa prosespengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

3. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yangdigunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

1 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

2/41

www.hukumonline.com

4. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakatagar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana danprasarana penyediaan Air Minum.

6. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana danprasarana pengelolaan air limbah.

7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan danpengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minumkepada masyarakat.

8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana danprasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputipembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

9. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana danprasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumberdaya manusia, serta kelembagaan.

10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan NegaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

12. Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usahayang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Negara.

13. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usahayang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPAM yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Daerah.

14. Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPT adalah unit yang dibentukkhusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Pusat yang bersifatmandiri untuk melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentudari organisasi induknya.

15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPAM yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit yangdibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerahuntuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yangmempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagaipartisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

17. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari

BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhansendiri.

18. Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah BadanUsaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakanusaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhansendiri di wilayah usahanya.

19. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakanurusan wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh warga negara secara

2 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

3/41

www.hukumonline.com

minimal.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 2

(1) SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat untuk memenuhihak rakyat atas Air Minum.

(2) SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:

a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;

b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yangterjangkau;

c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD,Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan

d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan

pelayanan Air Minum.

BAB II

JENIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis SPAM meliputi:

a. SPAM jaringan perpipaan; atau

b. SPAM bukan jaringan perpipaan.

Bagian Kedua

SPAM Jaringan Perpipaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

(1) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. unit air baku;

b. unit produksi;

3 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

4/41

www.hukumonline.com

c. unit distribusi; dan

d. unit pelayanan.

(2) SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin

kepastian kuantitas dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran Air Minum.(3) Kuantitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencukupi

Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.

(4) Kualitas Air Minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(5) Kontinuitas pengaliran Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan jaminan pengaliranselama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Paragraf 2

Unit Air Baku

Pasal 5

(1) Unit air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan sarana pengambilandan/atau penyedia Air Baku.

(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bangunan penampungan air;

b. bangunan pengambilan/penyadapan;

c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;

d. sistem pemompaan; dan/atau

e. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Pasal 6

(1) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan berdasarkan izin sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengambilan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasidan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Air Baku wajib memenuhi baku mutu air dengan klasifikasi dan kriteria mutu Air Baku untuk penyediaan Air Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Unit Produks i

Pasal 7

(1) Unit produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan infrastruktur yang dapatdigunakan untuk proses pengolahan Air Baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau

4 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

5/41

www.hukumonline.com

biologi.

(2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;

b. perangkat operasional;

c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan

d. bangunan penampungan Air Minum.

(3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpursisa hasil pengolahan Air Baku menjadi Air Minum.

Paragraf 4

Unit Distribusi

Pasal 8

(1) Unit distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan sarana pengaliran AirMinum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.

(2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jaringan distribusi dan perlengkapannya;

b. bangunan penampungan; dan

c. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.

(3) Pengaliran air pada unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakansistem pemompaan dan/atau secara gravitasi.

Paragraf 5

Unit Pelayanan

Pasal 9

(1) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan titik pengambilan air.

(2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. sambungan langsung;

b. hidran umum; dan/atau

c. hidran kebakaran.

(3) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Bagian Ketiga

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan

5 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

6/41

www.hukumonline.com

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a. sumur dangkal;

b. sumur pompa;

c. bak penampungan air hujan;

d. terminal air; dan

e. bangunan penangkap mata air.

Paragraf 2

Sumur Dangkal

Pasal 11

(1) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana untuk menyadap danmenampung air tanah yang digunakan sebagai sumber Air Baku untuk Air Minum.

(2) Pembangunan sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuanteknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 3

Sumur Pompa

Pasal 12

(1) Sumur pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan sarana berupa sumur yangbertujuan untuk mendapatkan Air Baku untuk Air Minum yang dibuat dengan mengebor tanah padakedalaman tertentu.

(2) Pengambilan air dengan menggunakan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan menghisap atau menekan air ke permukaan dengan menggunakan pompa.

(3) Pembangunan sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuanteknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran.

Paragraf 4

Bak Penampungan Air Hujan

Pasal 13

(1) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertujuan untuk menampung

6 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

7/41

www.hukumonline.com

air hujan sebagai Air Baku.

(2) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan saringan danpenutup sebagai pengaman dari kotoran.

(3) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara individualatau komunal.

Paragraf 5

Terminal Air 

Pasal 14

(1) Terminal air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan sarana pelayanan Air Minumyang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanahatau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.

(2) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di daerah rawan Air Minum, daerahkumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan/atau daerah terpencil.

(3) Penempatan terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berada di tempat yang mudahdiakses oleh masyarakat.

Paragraf 6

Bangunan Penangkap Mata Air 

Pasal 15

(1) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan sarana yangdibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadappencemaran.

(2) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bakpenampung dan harus dilengkapi fasilitas keran umum bagi masyarakat di sekitar mata air.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan diatur denganPeraturan Menteri.

BAB IIIPENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu

Umum

7 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

8/41

www.hukumonline.com

Pasal 17

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas Air Minum, akses terhadap pelayanan AirMinum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

a. pengembangan SPAM; dan

b. pengelolaan SPAM.

(2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar PelayananMinimal yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlandaskan:a. Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM; dan

b. Rencana Induk SPAM.

Pasal 20

(1) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiriatas:

a. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;

b. Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM; dan

c. Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM.(2) Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

disusun dan ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3) Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAMdan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM denganmemperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungandaerah sekitarnya.

(4) Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdisusun dan ditetapkan oleh gubernur setiap 5 (lima) tahun sekali.

(5) Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 21

(1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:

a. Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi;

b. Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota; dan

8 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

9/41

www.hukumonline.com

c. Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota.

(2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan Air Minum jaringanperpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan AirMinum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem

beserta dimensi-dimensinya.

Pasal 22

(1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disusun dengan memperhatikan:

a. rencana pengelolaan sumber daya air;

b. rencana tata ruang wilayah;

c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;

d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dansekitarnya; dan

e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.

(2) Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun danditetapkan oleh Menteri.

(3) Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun danditetapkan oleh gubernur.

(4) Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun danditetapkan oleh bupati/walikota.

Pasal 23

(1) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima

belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

(2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3) Dalam penyusunan Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan konsultasi publik.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM danRencana Induk SPAM diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian KeduaPengembangan

Pasal 25

(1) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:

a. pembangunan baru;

9 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

10/41

www.hukumonline.com

b. peningkatan;

c. perluasan.

(2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan adanya

kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi:a. belum tersedia kapasitas;

b. kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

c. kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan.

(3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui modifikasi unit komponensarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas.

(4) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada unit distribusi berdasarkanadanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 26

Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b meliputi:

a. operasi dan pemeliharaan;

b. perbaikan;

c. pengembangan sumber daya manusia; dan

d. pengembangan kelembagaan.

Pasal 27

(1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a mencakup program dankegiatan rutin menjalankan, mengamati, menghentikan, dan merawat sarana dan prasarana SPAM untukmemastikan SPAM berfungsi secara optimal.

(2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. unit kerja untuk SPAM Jaringan Perpipaan; dan

b. perorangan untuk SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.

(3) Operasi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf adilakukan dengan memperhatikan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya.

(4) Operasi dan Pemeliharaan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan.

Pasal 28

(1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan terhadap komponen teknis yangkinerjanya mengalami penurunan fungsi sehingga dapat berfungsi secara normal kembali.

10 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

11/41

www.hukumonline.com

(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup program dan kegiatan berkala/sewaktu yangdilakukan terhadap:

a. sebagian komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun; atau

b. keseluruhan komponen teknis sarana dan prasarana SPAM terbangun.(3) Perbaikan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di unit air baku, unit

produksi, unit transmisi, unit distribusi, atau unit pelayanan.

(4) Perbaikan keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di unit air baku, unitproduksi, unit transmisi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

Pasal 29

(1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat mengakibatkan penghentian sementarapelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.

(2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan terhadap seluruh

pelayanan Air Minum kepada masyarakat.(3) Dalam hal perbaikan mengakibatkan penghentian pelayanan Air Minum, penyelenggara SPAM harus

melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 30

(1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan melaluiprogram peningkatan kinerja sumber daya manusia untuk mempersiapkan sumber daya manusia yangkompeten di bidang Penyelenggaraan SPAM.

(2) Pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau penyelenggara SPAMdengan memperhatikan tahapan manajemen sumber daya manusia.

Pasal 31

(1) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilaksanakan berdasarkanprinsip tata kelola kelembagaan yang baik.

(2) Pengembangan kelembagaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ataupenyelenggara SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan SPAM diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PENCEGAHAN TERHADAP PENCEMARAN AIR

Pasal 33

(1) Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untukmencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.

11 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

12/41

www.hukumonline.com

(2) Penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelenggaraan SPAL; dan

b. pengelolaan sampah.

(3) Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 34

(1) Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi pengelolaan:

a. air limbah domestik; dan

b. air limbah nondomestik.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah domestik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah nondomestik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 35

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka melaksanakan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentukBUMN dan/atau BUMD oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar jangkauan pelayananBUMN dan/atau BUMD, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat membentuk UPT atauUPTD sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pembentukan UPT atau UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah dapat melakukan kerjasama.

12 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

13/41

www.hukumonline.com

Pasal 37

(1) Dalam rangka peningkatan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2),

Presiden membentuk lembaga yang menangani peningkatan penyelenggaraan SPAM.(2) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Pasal 38

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Provinsi;

c. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

d. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis nasional, dan lintasprovinsi;

e. membentuk BUMN dan/atau UPT;

f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;

g. memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah;

h. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas provinsi;

i. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah; dan j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN dan UPT.

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Pasal 39

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM;

b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota;

c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintaskabupaten/kota;

d. membentuk BUMD dan/atau UPTD provinsi;

e. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM pada kabupaten/kota di wilayahnya;

13 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

14/41

www.hukumonline.com

g. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada PemerintahPusat;

h. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota;

i. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota; dan j. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

Bagian Keempat

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 40

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

a. menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM;

b. menyusun dan menetapkan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota;

c. melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;

d. membentuk BUMD dan/atau UPTD;

e. melakukan pencatatan laporan yang disampaikan oleh Kelompok Masyarakat;

f. memberikan izin kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM;

g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa dan Kelompok Masyarakat diwilayahnya dalam Penyelenggaraan SPAM;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya;

i. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM kepada pemerintah

provinsi; j. menjamin ketersediaan Air Baku untuk Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya; dan

k. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

Bagian Kelima

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 41

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

a. melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM di tingkat KelompokMasyarakat;

b. memfasilitasi pelaporan Kelompok Masyarakat kepada pemerintah kabupaten/kota; dan

c. menyampaikan laporan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada pemerintah kabupaten/kota.

BAB VI

14 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

15/41

www.hukumonline.com

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

(1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:

a. BUMN/BUMD;

b. UPT/UPTD;

c. Kelompok Masyarakat; dan/atau

d. Badan Usaha.

(2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerjasama dengan badan

usaha swasta.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh BUMN/BUMD

Pasal 43

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan SPAM oleh BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;

b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;

c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;

d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan danakuntabel;

e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Pusatdan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM danPengelolaan SPAM.

(2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN/BUMDmenerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(3) Ketentuan mengenai prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diaturdengan Peraturan Menteri.

(4) Ketentuan mengenai peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensiPengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diaturdengan Peraturan Menteri.

Pasal 44

15 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

16/41

www.hukumonline.com

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMN dan BUMD berhak:

a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;

b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;

c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yangtelah dimiliki;

d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan

e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan saranadan prasarana SPAM.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, BUMN dan BUMD berkewajiban untuk:

a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai denganstandar yang ditetapkan;

b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat,kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;

c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian ataukeadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dankontinuitas pelayanan;

d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;

e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan

f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsilingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPT dan UPTD

Pasal 46

(1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPT dan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat(1) huruf b dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di luar

 jangkauan pelayanan BUMN/BUMD.

(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh UPT/UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui kegiatan:

a. Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;

c. penyusunan prosedur operasional standar Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM;

d. pembuatan laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM secara transparan danakuntabel;

e. penyampaian laporan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM kepada Pemerintah Pusatdan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

16 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

17/41

www.hukumonline.com

f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan SPAM danPengelolaan SPAM.

(3) Ketentuan mengenai prosedur operasional standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diaturdengan Peraturan Menteri.

(4) Ketentuan mengenai peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensiPengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diaturdengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, UPT dan UPTD berhak:

a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif atau retribusi;

b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;

c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang

telah dimiliki;d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya; dan

e. menggugat masyarakat atau organisasi yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan saranadan prasarana SPAM.

Pasal 48

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM, UPT dan UPTD berkewajiban untuk:

a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai denganstandar yang ditetapkan;

b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan Air Minum kepada pelanggan yang telah memenuhi

syarat, kecuali dalam keadaan memaksa/kahar;

c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian ataukeadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dankontinuitas pelayanan Air Minum;

d. memberikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan Air Minum kepada Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan

f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsilingkungan hidup.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 49

(1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal42 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat yang berada di

17 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

18/41

www.hukumonline.com

luar jangkauan pelayanan BUMN/BUMD dan UPT/UPTD.

(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat di kawasannya.

(3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan kepadapemerintah kabupaten/kota melalui kepala desa untuk dilakukan pencatatan.

(4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan ataspelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(5) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KelompokMasyarakat wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.

(6) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan dalampelaksanaan Penyelenggaraan SPAM kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 50

Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari untuk Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 49 yang memerlukan air dalam jumlah besar atau yang mengubah kondisi alami sumber air,Kelompok Masyarakat wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat diaturdengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pelaksanaan SPAM oleh Badan Usaha

Pasal 52

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dapat melakukanPenyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkaupelayanan Air Minum oleh BUMN, BUMD, UPT, dan UPTD.

(2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan untuk:

a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan

b. tidak melayani masyarakat umum.

(3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:

a. izin Penyelenggaraan SPAM untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1);

b. tarif ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannyadengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan; dan

c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal kualitas,kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan kewenangannya.

18 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

19/41

www.hukumonline.com

(4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksudpada ayat (1), badan usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.

(5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaanPenyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

(6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin Penyelenggaraan SPAM dari Menteri, gubernur,bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhansendiri oleh Badan Usaha diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 53(1) Pelanggan berhak untuk:

a. memperoleh pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitassesuai dengan standar yang ditetapkan; dan

b. mendapatkan informasi tentang:

1) struktur dan besaran tarif serta tagihan; dan

2) kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan ataskualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan.

(2) Pelanggan wajib:

a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;

b. menghemat penggunaan Air Minum;

c. turut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana SPAM; dan

d. mengikuti petunjuk dan prosedur yang telah ditetapkan oleh penyelenggara SPAM.

BAB VIII

PEMBIAYAAN, TARIF, RETRIBUSI, DAN IURAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 54

(1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membiayaiPengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

19 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

20/41

www.hukumonline.com

(3) Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. BUMN atau BUMD;

c. dana masyarakat; dan/atau

d. sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud padaayat (3) huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan Penyelenggaraan SPAM bagi lintas daerah provinsidan kepentingan strategis nasional.

(5) Sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud padaayat (4) juga dapat digunakan untuk:

a. keadaan darurat;

b. pemenuhan standar pelayanan minimal; dan/atau

c. masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 55

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikanpinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerjapelayanan BUMN dan/atau BUMD dalam Penyelenggaraan SPAM.

(2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi danpemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadapPenyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatandengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b tidak mampumembiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luarpelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badanusaha swasta dengan prinsip tertentu.

(2) Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan

b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakatberpenghasilan rendah.

(3) Kerjasama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukandalam bentuk:

a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unitproduksi;

b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yangbersangkutan; dan/atau

20 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

21/41

www.hukumonline.com

c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakanPenyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

(4) Pengadaan badan usaha swasta dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam rangka terwujudnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan/atauPemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau PemerintahDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Tarif, Retribus i, dan Iuran

Pasal 57

(1) Tarif Air Minum merupakan biaya jasa pelayanan Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuksetiap pemakaian Air Minum yang diberikan oleh BUMN, BUMD, dan UPT.

(2) Perhitungan dan penetapan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada:

a. keterjangkauan dan keadilan;

b. mutu pelayanan;

c. pemulihan biaya;

d. efisiensi pemakaian air;

e. transparansi dan akuntabilitas; dan

f. perlindungan Air Baku.

(3) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif Air Minum meliputi:

a. biaya operasi dan pemeliharaan;

b. biaya depresiasi/amortisasi;

c. biaya bunga pinjaman;

d. biaya lain; dan/atau

e. keuntungan yang wajar.

(4) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kelompok pelanggan yangdicantumkan dalam struktur tarif.

(5) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengakomodir keterjangkauan masyarakat

yang berpenghasilan rendah untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.(6) BUMN, BUMD, dan UPT wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka

penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan AirMinum.

Pasal 58

(1) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat

21 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

22/41

www.hukumonline.com

(1) diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas.

(2) Dalam hal tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh dewan pengawas, tarif AirMinum diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan.

(3) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat(1) diusulkan oleh direksi kepada dewan pengawas.

(4) Dalam hal tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Dewan Pengawas, tarif AirMinum diajukan kepada kepala daerah untuk ditetapkan.

(5) Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat(1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), serta perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 60

(1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh UPTD, pelanggan dikenai pungutan daerah dalambentuk retribusi.

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 61

(1) Dalam hal Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Kelompok Masyarakat, anggota Kelompok Masyarakatdapat dikenakan iuran berdasarkan kesepakatan bersama.

(2) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Masyarakat yangbersangkutan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 62

(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPAM, meliputi:

a. koordinasi dalam pemenuhan kebutuhan Air Minum;

b. proses penyusunan sampai dengan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

22 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

23/41

www.hukumonline.com

d. bantuan teknis dan bantuan program; dan

e. pendidikan dan pelatihan.

(2) Pembinaan terhadap BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk

memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Menteri,gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

c. bantuan teknis dan bantuan program; dan

d. pendidikan dan pelatihan.

(3) Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawab pengelolaansementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 63

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN dan UPT.

(2) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadapPenyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD, UPTD, dan Kelompok Masyarakat.

(3) Pengawasan terhadap kualitas Air Minum hasil Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN,BUMD, UPT, dan UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

(1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukandengan partisipasi masyarakat.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporandan/atau pengaduan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/ataupengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BUMN, BUMD, UPT, dan UPTD.

(4) BUMN, BUMD, UPT, dan UPTD harus menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, UPT,dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan SPAM diatur dengan Peraturan

23 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

24/41

www.hukumonline.com

Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalamnegeri.

BAB XKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

(1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha swasta untuk kebutuhan sendiri yang telahdilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus disesuaikan dengan PeraturanPemerintah ini sebelum masa berlaku Surat Izin Pengambilan Air berakhir.

(2) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara PemerintahDaerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan badan usaha swasta yang telahdilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnyaperjanjian kerjasama.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 Desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 28 Desember 2015MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 345

24 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

25/41

www.hukumonline.com

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

I. UMUM

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiaporang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangkamemenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup, negaraberkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melaluipenyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabangproduksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

serta ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmenyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terkait dengan pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air, pada tanggal 18 Februari 2015, MahkamahKonstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 atas gugatan pengujian materi yang keduaterhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Putusan tersebut antara lainmenyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dinyatakan tidakberlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum,berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentangPengairan dinyatakan berlaku kembali. Sehubungan dengan dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air maka sebagai konsekuensinya adalah peraturan pelaksanaan dariUndang-Undang tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, termasuk diantaranya adalah

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum. Untuk itu, perlu dibentuk pengaturan yang baru mengenai Sistem Penyediaan Air Minum yangmateri muatannya menyesuaikan dengan prinsip Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana tertuangdalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan bahwa“sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangatmenguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalahbadan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah”. Kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air olehbadan usaha swasta tetap dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu dan ketat. Terkait dengan haltersebut, pengaturan mengenai Sistem Penyediaan Air Minum seyogyanya membatasi penguasaanpenyelenggaraan SPAM yang dilakukan sepenuhnya oleh badan usaha swasta. Dengan demikian, agardalam Peraturan Pemerintah ini sejalan dengan Putusan MK sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwaPenyelenggaraan SPAM diprioritaskan pelaksanaannya kepada BUMN dan BUMD sebagai

penyelenggara SPAM. Dalam hal terdapat wilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan SPAMoleh BUMN dan BUMD tersebut maka pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM tetap menjadi tanggung

 jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan membentuk UPT atau UPTD untuk melayaniwilayah atau kawasan yang tidak terjangkau pelayanan BUMN dan BUMD. Apabila dalam suatu wilayahtidak terdapat Penyelenggaraan SPAM baik oleh BUMN dan BUMD maupun UPT atau UPTD maka dapatdilaksanakan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Kelompok Masyarakatdan Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.

Penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan BUMD dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta apabila

25 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

26/41

www.hukumonline.com

BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM. Kerjasama antaraBUMN dan BUMD dengan badan usaha swasta dalam Penyelenggaraan SPAM tersebut hanya dapatdilakukan dengan prinsip dan bentuk kerjasama tertentu. Prinsip tertentu, yaitu Surat Izin Pengambilan Airdimiliki oleh BUMN atau BUMD dan kerjasama dalam Penyelenggaraan SPAM mengutamakan

masyarakat berpenghasilan rendah. Bentuk kerjasama tertentu, yaitu: investasi Pengembangan SPAMdan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi; investasi unit distribusi yangselanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan; dan/atau investasiteknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yangefektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatanumum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, serta transparansi, danakuntabilitas. Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa SPAM diselenggarakan dengan caramenjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan. Asas keseimbangan mengandungpengertian keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi terutamadalam memberikan akses kemudahan pada masyarakat golongan rendah (miskin). Asas kemanfaatanumum mengandung pengertian bahwa SPAM dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnyabagi kepentingan umum secara efektif dan efisien. Asas keterpaduan dan keserasian mengandung

pengertian bahwa SPAM dilakukan secara terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagaikepentingan dengan memperhatikan sifat alami air yang dinamis. Asas keadilan mengandung pengertianbahwa SPAM dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah air sehinggasetiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnyasecara nyata. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa SPAM dilakukan dengan memperhatikankemampuan dan keunggulan sumber daya setempat, tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun sehinggabisa melaksanakan amanat pelayanan. Asas transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertianbahwa SPAM dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan.

Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM yang pelaksanaannyaberlandaskan pada Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM dan Rencana Induk SPAM sertawajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri. Pengembangan SPAMmeliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan. Sedangkan pengelolaan meliputi operasi danpemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Penyelenggaraan SPAM harus

dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Bakudan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi meliputipenyelenggaraan SPAL dan pengelolaan sampah.

Pembinaan dan Pengawasan oleh negara terhadap penyelenggaraan SPAM bersifat mutlak. PemerintahPusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraanSPAM untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat. Menterimelakukan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah serta Pembinaan terhadap BUMN, BUMD, UPT,UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang melaksanakanPenyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya. Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan, Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih tanggung jawabpengelolaan sementara dengan menunjuk unit pengelola Penyelenggaraan SPAM.

Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya. Menteri melakukan pengawasan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan olehBUMN dan UPT. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM yangdilakukan oleh BUMD, UPTD, dan Kelompok Masyarakat. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAMoleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

26 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

27/41

www.hukumonline.com

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sistem pemompaan” adalah mencakup seperangkat/beberapa peralatan pompadan kelengkapannya yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitasmekanisme dalam pengambilan air baku.

Pasal 6

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan keperluan konservasi” adalah bahwa penggunaan air tanahuntuk air baku tidak dibenarkan dalam jumlah yang melebihi kemampuan alam mengisinya kembali(natural recharge).

Yang dimaksud dengan “memperhatikan pencegahan kerusakan lingkungan” adalah bahwa dalam halkeadaan yang memaksa, apabila diperkirakan terjadi pengambilan air tanah untuk air baku melebihikemampuan natural recharge, maka harus dilakukan pengisian air tanah dengan air bersih (refill)

sehingga dapat dijamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan berupa penurunan muka air tanah asli(muka air tanah pada waktu air tanah belum dimanfaatkan). Penurunan muka air tanah dapatmenyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, yaitu antara lain: intrusi air lautke dalam air tanah dan turunnya permukaan tanah.

 Ayat (3)

Cukup jelas.

27 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

28/41

www.hukumonline.com

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara gravitasi” adalah dilakukan tanpa peralatan pompa denganmemanfaatkan gaya gravitasi.

Pasal 9

 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “titik pengambilan air” adalah lokasi pengambilan Air Minum yang disediakanuntuk pelanggan atau masyarakat untuk kepentingan umum dan tertentu.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

28 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

29/41

www.hukumonline.com

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

29 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

30/41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

31/41

www.hukumonline.com

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manajemen sumber daya manusia” adalah sistem pengelolaan sumber dayamanusia yang mencakup: penerimaan, pelatihan, penempatan, promosi dan mutasi, dan pemberhentianpegawai.

Pasal 31

 Ayat (1)Yang dimaksud dengan “tata kelola kelembagaan yang baik” adalah mengikuti prinsip tata laksanapemerintahan yang baik untuk UPT, UPTD, dan Kelompok Masyarakat atau mengikuti prinsip tata kelolaperusahaan yang baik bagi BUMN, BUMD, dan Badan Usaha untuk pengembangan kelembagaan.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyusunan rencana induk” adalah penyusunan rencana induk SPAM, rencanainduk SPAL, dan rencana induk pengelolaan sampah.

Pasal 34

 Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Air limbah domestik” adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ataukegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Huruf b

31 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

32/41

www.hukumonline.com

Yang dimaksud dengan “Air limbah nondomestik” adalah air limbah yang berasal dari industri,pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbahdomestik.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

 Ayat (1)Cukup jelas.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat (3)

Cukup jelas.

 Ayat (4)

Cukup jelas.

 Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan SPAM” adalah penyelenggaraan SPAMdapat lebih efisien dan efektif dari sisi teknis dan ekonomis apabila dilakukan dengan kerja sama antardaerah, misalnya pemanfaatan Air Baku melalui Penyelenggaraan SPAM regional untuk pelayanan AirMinum lintas daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Pasal 37

 Ayat (1)

Pembentukan badan ini merupakan revitalisasi Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum yang sebelumnya dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang sumber dayaair.

 Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

32 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

33/41

www.hukumonline.com

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “norma” adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan danpengendali dalam melakukan sesuatu.

Yang dimaksud dengan “standar” adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokandalam melakukan kegiatan.

Yang dimaksud dengan “prosedur” adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untukmenyelesaikan sesuatu.

Yang dimaksud dengan “kriteria” adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bersifat khusus” dapat meliputi penanganan bencana alam, kekeringan, kawasankumuh, wilayah perbatasan, pulau terluar, penunjang ekonomi kelautan, ekonomi khusus, dan inovasi

teknologi.Yang dimaksud dengan “kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggaraansuatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dankesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian programstrategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f 

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

33 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

34/41

www.hukumonline.com

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencatatan laporan” adalah pendataan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kotamengenai hasil laporan yang disusun oleh Kelompok Masyarakat yang melakukan PenyelenggaraanSPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri, termasuk profil Kelompok Masyarakat tersebut. Data tersebutdapat dimanfaatkan sebagai dasar informasi bagi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalammelakukan pendampingan dan dukungan pembiayaan.

Huruf f 

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

 Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

34 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

35/41

www.hukumonline.com

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “kompetensi Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM” adalahkemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikapkerja yang sesuai dengan standar dalam Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM.

 Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.

 Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”keadaan memaksa/kahar” atau force majeure adalah keadaan yang terjadi diluarkehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukandalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, misalnya: banjir yang mengakibatkan terjadinya kebocoranpipa atau terendamnya unit produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f 

35 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

36/41

www.hukumonline.com

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat (3)

Cukup jelas.

 Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM” adalah termasukperlindungan atas aset sarana dan prasarana SPAM.

 Ayat (5)

Cukup jelas.

 Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51Cukup jelas.

Pasal 52

 Ayat (1)

Cukup jelas.

36 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

37/41

www.hukumonline.com

 Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat (3)

Cukup jelas.

 Ayat (4)

Cukup jelas.

 Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM” adalah termasukperlindungan atas aset sarana dan prasarana SPAM.

 Ayat (6)

Cukup jelas.

 Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

 Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan” adalah informasitentang pengelompokan dan penggolongan besaran tarif yang dikenakan kepada pelanggan.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Yang dimaksud dengan”subsidi” adalah alokasi anggaran yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepadaBUMD yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yangdihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

 Ayat (3)

Cukup jelas.

37 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

38/41

www.hukumonline.com

Pasal 56

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat (3)

Cukup jelas.

 Ayat (4)

Cukup jelas.

 Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memberikan dukungan yang diperlukan” adalah Pemerintah Pusat dan/atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan dukungan kepada BUMN atauBUMD, antara lain: jaminan terhadap besaran tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah.

 Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

 Ayat (1)

Cukup jelas.

 Ayat (2)Cukup jelas.

 Ayat (3)

Cukup jelas.

 Ayat (4)

Cukup jelas.

 Ayat (5)

Cukup jelas.

 Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tarif progresif” adalah tarif yang terdapat dalam struktur tarif dan dikenakan bilapemakaian Air Minum melebihi batas Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari yang ditetapkanpenyelenggara SPAM.

Pasal 58

Cukup jelas.

38 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

39/41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

40/41

www.hukumonline.com

Yang dimaksud dengan “bantuan program” adalah dukungan Menteri kepada gubernur dan/ataubupati/walikota dalam rangka program Penyelenggaraan SPAM yang tercantum dalam kebijakanstrategis dan rencana induk dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM),misalnya: bantuan peralatan dan pelatihan tenaga teknis operator dalam penyediaan SPAM

 jaringan perpipaan di wilayah terpencil, pulau-pulau terluar, dan permukiman kumuh yang berada diluar jangkauan unit pelayanan penyelenggara SPAM.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” antara lain serangkaian kegiatan identifikasi danpemetaan tenaga teknis pembina Pengelolaan SPAM di daerah, sinkronisasi database tenagaPengelolaan SPAM pusat dan daerah yang memenuhi standardisasi kompetensi, serta koordinasipenyelenggaraan pendidikan kompetensi keahlian serta pelatihan tenaga pembina PengelolaanSPAM.

 Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendampingan penerapan” adalah upaya terus menerus dan sistematis

dalam mendampingi penerapan NSPK nasional/daerah dalam Penyelenggaraan SPAM yangdilakukan oleh BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha melaluiproses timbal balik yang bermakna pembinaan, pengajaran, dan pengarahan denganmengutamakan kebersamaan dan kesejajaran antara pendampingan dan yang didampingi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bimbingan” adalah petunjuk atau penjelasan mengenai cara untukmengerjakan kegiatan atau hal terkait Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN, BUMD,UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha, misalnya: seminar penyusunan POSPengelolaan SPAM kepada Direktur Perusahaan Daerah Air Minum terkait PenyelenggaraanSPAM.

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah pengawasan dalam rangka mengarahkan pelaksanaansuatu kegiatan terkait Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, UPT, UPTD,

Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha agar memenuhi prinsip penyediaan air minum dan sesuaidengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “konsultasi” adalah diskusi, pemberian saran, dan pertimbangan mengenaisuatu hal atau kegiatan kepada BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan BadanUsaha, misalnya: konsultasi sengketa atau pengaduan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minumdan penyelesaian perselisihan sebelum diajukan gugatan perwakilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bantuan teknis” adalah dukungan bersifat teknis yang diberikan olehMenteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota kepada BUMN, BUMD, UPT, UPTD, KelompokMasyarakat, dan Badan Usaha dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal serta memenuhiprinsip tata kelola perusahaan yang baik. Bantuan teknis diberikan dalam bentuk fisik dan non-fisik,

misalnya: melalui penyusunan rencana aksi dan pelaksanaan pengoperasian peralatan yang lebihefektif dan efisien.

Yang dimaksud dengan “bantuan program” adalah dukungan oleh Menteri, gubernur, dan/ataubupati/walikota kepada BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usahauntuk memenuhi kebutuhan sendiri yang dibutuhkan dalam peningkatan kinerja pelayananpenyediaan Air Minum sesuai dengan rencana kerja Pemerintah atau Pemerintah Daerah,misalnya: bantuan peralatan serta pelatihan tenaga teknis operator untuk sistem pelayanan yanglebih efisien dan efektif.

40 / 41

8/17/2019 PP_NO_122_2015

41/41

www.hukumonline.com

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan” antara lain serangkaian kegiatan identifikasi danpemetaan tenaga Pengelolaan SPAM, pemetaan kebutuhan kompetensi tenaga PengelolaanSPAM, penyusunan modul, penetapan target pendidikan dan pelatihan, pencatatan database

tenaga pengelolaan SPAM yang memenuhi kriteria kompetensi, penyelenggaraan pendidikankompetensi keahlian serta pelatihan teknis operasional Pengelolaan SPAM. Pendidikan danpelatihan ditujukan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Pengelolaan SPAM padaBUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhansendiri.

 Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak mampu memenuhi kinerja yang ditetapkan” adalah ketidakmampuanpemenuhan Standar Pelayanan Minimal kepada pelanggan BUMN/BUMD yang ditetapkan olehPemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan audit sesuai dengankewenangannya.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5802