Sumber Hukum
pancasila

*

*

*

SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Mengapa perlu membicarakan Sumber Hukum?

Untuk melihat derajat kekuatan hukum itu;Utk menentukan bobot materi daripada hukum

Apa yang dimaksud sumber hukum?

Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan u/penyusunan peraturan perundang-undangan.

Apa saja sumber hukum itu?

SH Material (welbron) dilihat dari isinyaSH Formal (kenbron) dilihat dari bentuknya

Cari hukum yang isinya dan bentuknya salah?

1.) Tap MPRS III/63 bertententangn pasal 7 UUD 45

2) Penpres tahun 60 tentang pembubaran dan pengangkatan DPR

*

Tujuh macam sumber hukum tata negara

Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis;Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasal-pasalnya;Peraturan perundang-undangan tertulis;Yurisprudensi peradilan;Konvensi ketatanegaraan atau constitutional conventions;Doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius comminis opinio doctorum;Hukum Internasioanl yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan Internsional.

*

*

Sumber Hk materiil

Apa SH materiil?

yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum atau sumber hukum yang ditinjau dari isinya atau penyebab adanya hukum/asal hk.

Faktor apa saja?

1) Faktor ideal pedoman2 yang tetap tentang keadilan harus ditaati oleh pembentuk hukum

2) Faktor kemasyarakatan faktor nyata dalam kehidupan masyarakat itu sendiri yang hrs tunduk pada aturan tata kehidupan masyarakat ybs. Misalnya: 1) struktur ekonomi 2) kebiasaan 3) keyakinan tentang agama dsb.

*

*

SH material, lanjutan

Sumber hukum materiil di Indonesia :

Pancasila. Ada apa dg Pancasila?

merupakan filsapat negara

sumber dari segala sumber hk positif (sumber tertib hukum)

Perwujudan Ps sebagai sumber tertib hukum:

1) Proklamasi; 2) Dekrit Presiden; 3) UUD 1945; 4) Supersemar ?

*

Contoh Sumber Hukum Tata Negara Inggris

Legislation (Enacted Law), yaitu peraturan perundng-undangan tertulis

Magna Charta

Petition of Right

Bill of Rights and Claim of Rights

Teh Acts of Settlement

Other Statutes of Constitutional Imprtance

b. Judicial Precedent (Cas Law)

Sumber utama lainnya dari tule of law di Inggris dapat ditemukan dalamberbagai putusan pengadilan yang lebih tinggi atau peradilan terdahulu.

The Common Law

hukum kebiasaan, yaitu terdiri dari atas the laws and customs yang sejak dahulu kala diakui sebagai hukum oleh para hakim dalam mengadili suatu perkara tertentu yang diajukan mereka.

*

*

PS & UUD 1945

UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila dalam bentuk yuridis konstitusional untuk mengatur orgs negara. PS merupakan sumber material; sedangkan UUD 1945 merupakan sumber formal. Dalam kajian HTN, UUD 1945 merupakan salah satu bentuk dari HTN. Jadi sumber utama dalam mengkaji HTN adalah UUD 1945.

*

*

Faktor utama ketatanegaraan (Solly Lubis)faktor filsapat (landasan philosofik/idiil) dasar filsapat negarafaktor konstitusi (Landasan yuridis) frame of government negara ketentuan hukum mengenai struktur negara dan pemerintahannya termasuk BN, AAPN, dan hubungan antar AAPN.faktor garis politik (landasan politis) garis kebijakan atau pengarahan jalannya pemerintahan negara untuk mencapai tujuannya bersifat implementatif

*

*

SH Formal (Kenbron)

Apa itu Sumber Hk. Formal (kenbron)?

Yaitu sumber hukum yang dilihat dari bentuknya.

Apa saja Sumber Hukum Formal di Indonesia?

1. Perundang-undangan ( UU dalam arti material =kep.penguasa yang isinya mempunyai kekuatan mengikat umum).

Tap III/2000 tata urutan peraturan Per-UU-an RI yaitu:

UUD 1945 Ketetapan MPRUndang-undangPerpu (peraturan perundang undangan)Peraturan PemerintahKeputusan presidenPeraturan Daerah

2. Traktat; 3. kebiasaan (konvensi); 4. yurisprudensi

*

*

TAP MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan

Hasil kajian

UUD 1945

TAP MPR

UU

PERPU

PP

KEPRES

PERDA

UUD 1945

PP

PERPRES

PERDA

UU/PERPU

TAP MPR RI No. III/MPR/2000

UU No. 10 Tahun 2004

Substansi:

Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:

*

*

Lanjutan tata urutan

1. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara RI, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

2. UU dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945

Pasal 8 UU No.10/2004

Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi hal-hal yang:

a. mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI th 1945 yang meliputi:

hak-hak asasi manusia;

hak dan kewajiban warga negara;

pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;

wilayah negara dan pembagian daerah;

kewarganegaraan dan kependudukan;

keuangan negara.

b.diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

*

*

Lanjutan.

3. PERPU dibuat oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan: a) harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikutnya. b) DPR dapat menerima atau menolak dan tidak mengadakan perubahan; c) jika ditolak DPR harus dicabut.

Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan UU (psl 9)

4. PP dibuat oleh pemerintah yang berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (psl 10)

5. Perpres Materi muatannya berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (psl 11)

6. Perda Materi muatannya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda: provinsi, Kota/Kabupaten, desa (perdes).

*

*

lanjutan Teori berjenjang..

b. Staatsgrundgesetze (IND: pasal-pasal UUD 1945)

merupakan aturan-aturan dasar negara atau aturan-aturan pokok negara yang masih bersifat pokokmerupakan landasan bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam negara itumasih bersifat umum dan belum mengandung suatu sanksi

*

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang meliputi :

Kejelasan tujuanKelembagaan atau organ pembentuk yang tepatKesesuaian antara jenis dan materi muatanDapat dilaksanakanKedayaguanaan dan kehasilgunanKejelasan rumusan, danKeterbukaan

*

*

Asas Peraturan Perundangan

Undang-Undang tidak berlaku surut.Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang berlaku bersifat umum.Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang yang terdahulu (yang mengatur hal tertentu yang sama).Undang-Undang tak dapat diganggu gugat.

*

*