POLITIK HUKUM.pptx

8/20/2019 POLITIK HUKUM.pptx

1/42

POLITIK HUKUM

Pendastaren Tarigan SILABUS POLITIK HUKUM

1. PENGERTIAN HUKUM DAN POLITIK HUKUM2. POLITIK HUKUM NASIONAL

3. RUANG LINGKUP DAN MAANFAAT POLITIK HUKUM4. TUJUAN POLITIK HUKUM5. HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK 6. SYSTEM POLITIK DAN MEKANISME POLITIK 7. TIPELOGI HUKUM DAN POLITIK 8. PERKEMBANGAN HUKUM NASIONAL

9. ANALISIS BIDANGBIDANG HUKUM1. LEGISLASI2. PELAKSANAAN HUKUM3. JUDI!IAL


2/42

BUKU BACAAN:POLITIK HUKUM : MACFUD MDKOFIGURASI POLITIK DAN HUKUM : MACHFUD. MD.POLITIK HUKUM: SUNARJATI HARTONOPENGANTAR POLITIK HUKUM : IMAM SYAUKANIKONFIGURASI POLITIK DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN :

OLEH BENNY K.HARTMANREFLEKSI TENTANG STRUKTUR ILMU HUKUM; BERNARDARIF SIDHARTALAW AND SOCIETY, PHILIPPE NONET AND PHOLIPPSELZNICK

DINAMIKA DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONALDINAMIKA SOSIAL-POLITIK DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DIINDONESIA. : OLEH SUTANDYO WIGNYOSUBROTO

POLITIK HUKUM.M.SOLLY LUBISDAN LAIN-LAIN.


3/42

RUANG LINGKUP DANTUJUANPOLITIK HUKUM

1. PROSES PENGGALIAN NILAI-NILAI

DAN ASPIRASI MASYARAKAT2. PROSES ARTIKULASI NILAI-NILAI

DAN ASPIRASI. PROSES PERUMUSAN DAN

PENGESAHAN!. PROSES SOSIALISASI". PROSES PELAKSANAAN#. PROSES E$ALUASI%. PROSES PERUBAHAN&PENYESUAIAN


4/42

A"# $#%& '()#*#"+#% '#*( P,-((+ H/+/0.

1. P'()*)+ + /0/(/ P'()*)+ 0/) H+, /)* 3/* K/4)/5+ /56 758'9/ 5*+ 797)+/5 6/9//5 /56

(79) (/3 7+3)3*753) 3)3*7 +.

2. M7(/() 7507+/*/5 '()*)+ + 0)//+/5 + B7563)

378// 77+*),0)/*) 0/5 0)*7/+/5 0/(/ *)50/+/5 /+*/(

37/)-/).

. P'()*)+ + 773'53 8)*/ + 0/5 756-//+/5

+ 0//* 0)A4//5 I7/*)=7 0/) M/?/9 H+ P'3)*)>

0//* 0) 8/)+/5 778//55/ (7


5/42

M/*/ +()/ '()*)+ + )5) 97*4/5 7566/9/+/5

+ 0/(/ +'5*7+3 /56 (79) (/3, 0)/5/ +

0)()/* 379/6/) 9/6)/5 0/) 39-3)3*7 3'3)/(.

H+ 379/6/) /(/* /56 756/* */*/5/5 3'3)/(

37)566/ */*/ *7*)9 0/5 +7*75*//5 0) 0/(/ 3/*

/3//+/* 0//* 0)7()//.

P'()*)+ + 7/+/5 3/* 7*'07 5*+

77(/4/) /37+-/37+ /56 97956/5 0756/5

3)3*7 +, '(7 +/75/ )* '()*)+ + /+/5

3/56/* *76/5*56 /0/ ()56+56/5 *7/* + )*3750)).


6/42

KEBIJAKAN HUKUM

LEGAL POLI!Y

1. UPAYA TERTENTU UNTUK MEREALISASIKAN TUJUAN HUKUM ATAU IUS CONSTITUENDUM

MENJADI IUS CONSTITUTUM.HUKUM CITA MENJADI HUKUM POSITIP

2. PROSES PEMBENTUKAN&E$ALUASI ,PENEMUAN,

MENJALANKAN DAN MENEGAKKAN HUKUM


7/42

APAKAH ARTI POLITIK HUKUM ?

POLITIK HUKUM LEGAL POLICY: KEBIJAKANNEGARA&PEMERINTAH DALAM BIDANG

HUKUM UNTUK MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN.

SALAH SATU ALAT PEMERINTAH UTK

MEMERINTAH ADALAH DGN MEMBUATHUKUM. DGN PEMBUATAN HUKUMPEMERINTAH BERUSAHA MELAKSANAKANSUATU KEBIJAKAN HUKUM DALAM SUATUMASYARAKAT POLITIK TERTENTU.

APAKAH SETIAP KEBIJAKAN HUKUM TERSEBUTSUDAH SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUMatau KEHENDAK UMUM.

MASIH DIPERLUKAN PENJELASAN LEBIH


8/42

PERKEMBANGAN PEMBUATAN HUKUMDI EROPAH

1. PADA AWALNYA PEMBENTUKAN HUKUM DIYAKINI PEMERINTAHHANYA MEREGISTRASI ATURAN-ATURAN YG ADA, RAJAMENETAPKAN HUKUM SECARA TERTULIS DAN DIA TAK DAPATMENGUBAHNYA.

2. PD ABAD PERTENGAHAN DIKENAL HUKUM RAJA. TITAH RAJABERLAKU SBG UU. RAJA BERBUAT DEMIKIAN KARENA IA

TELAH MEWAJIBKAN RAKYATNYA BERSUMPAH SETIA.KEADAAN INI SEMAKIN KUAT SETELAH ADA KEPERCAYAANBAHWA RAJA SBG PENJELMAAN TUHAN. MASYARAKATMENGHARAPKAN KESEJAHTERAAN DARI TUHAN. @REI DEIGRATIA>. AKHIRNYA HUKUM KEBIASAAN SEMAKINMENGERUCUT.

. PARA PENDUKUNG HKM ALAM MEMBUAT TEORI HKMMEBEDAKAN HUKUM YG DIPAKSAKAN IUSTUM DAN HUKUMSUKARELA HONESTUM.IUSTUM BERFUNGSI MELAYANIKETENANGAN LAHIR, KARENA ITU SANKSINYA DAPATDIPAKSAKAN. HONESTUM BERKAITAN DGN KESUSILAAN YGSEBAIKNYA DILAKSANAKAN TAPI BUKAN MERUPAKANKEWAJIBAN. DGN DEMIKIAN IUSTUM SEMAKIN DIPERLUKAN

SEHINGGA PEMBUATAN HUKUM MENEMPATI PERAN UTAMA.


9/42

!. DLM KENYATAANNYA PENGUASA NEGARA TRIASPOLITIKA TDK MENGGUNAKAN KEKUASAAN SECARAMONOPOLI MEMBUAT HUKUM. HAL INI DISEBABKANANTARA LAIN:

1.KEPERCAYAAN KPD HUKUM ALAM,2. FUNGSI NEGARA MEMELIHARA KETERTIBAN DAN

.SISTEM POLITIK DI PARLEMEN.

". MULAI ABAD KE PERAN PEMBUAT HUKUMLEGISLATOR BUKAN HANYA MENETAPKAN KEBIASAAN-KEBIASAAN SBG ALAT MENJAGA KETERTIBAN, TTP JUGAMELAKUKAN PERUBAHAN MASYARAKAT. RPSCO POUNDMENYATAKAN LA AS A TOOL SO!IAL ENGINEERING.MESKIPUN DEMIKIAN REGISTRASI MASIH DIPERLUKANDISAMPING UNTUK MELAKUKAN KEBIJAKANMENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DANMEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL.


10/42

KEUNTUNGAN HUKUM TERTULIS

1. EFEKTI$ITAS HUKUM

2. KEPASTIAN HUKUM LEBIH DAPAT

DIRAMALKAN: PERILAKU YANG AMANDAN PUTUSAN HAKIM YANG KONSISTEN.

. NILAINYA TETAP; BAIK DARI SEGI NILAI-NILAI MAUPUN SEGI PEMBUKTIAN


11/42

MENURUT MOCH.MAHFUD MD.DLM BUKUNYA MEMBANGUN POLITIK HUKUM

MENEGAKKAN KONSTITUSI

POLITIK HUKUM ADALAH ARAHAN ATAU GARIS-GARISRESMI YG DIJADIKAN DASAR PIJAK DAN CARA UNTUKMEMBUAT DAN MELAKSANAKAN HUKUM DALAM RANGKAMENCAPAI TUJUAN BANGSA DAN NEGARA.POLITIK HUKUM MERUPAKAN UPAYA MENJADIKAN HUKUM

SEBAGAI PROSES PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA.

TUJUAN NEGARA RI DI DLM UUD NEG.RI THN 1!"PASCA AMANDEMEN :

1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA;2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM DAN

. MENCERDASAN KEHIDUPAN BANGSA!. MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR". MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN

KEMERDEKAAN.


12/42

POLITIK HUKUM MENCAKUP

1. TUJUAN NEGARA ATAU MASYARAKAT INDONESIA

2. SISTEM HUKUM YG DIPERLUKAN UTK MENCAPAI TUJUAN ITU

.PERENCANAAN DAN KERANGKA PIKIR DLMPERUMUSAN KEBIJAKAN HUKUM

!. ISI HUKUM NASIONAL DAN FAKTOR YGMEMPENGARUHINYA.

". PEMAGARAN HUKUM DGN PROLEGNAS, JUDICIALRE$IEW, LEGISLATIF RE$IEW DLL.


13/42

PEMIKIRAN POLITIK MENJADI DASAR NEGARAHUKUM

NEGARA

SUMBER HUKUM

• KEDAULATAN NEGARA, NEGARA MEMILIKI

KEKUASAAN DIATAS SEMUA GOLONGAN. HUKUM NEGARA BERLAKU SECARA JURIDIS.

• EFEKTIVITAS HUKUM, PERILAKU NYATA ,MEMAKSAKAN HUKUM KEPADA LENGGAR

HUKUM DANKEKUASAAN

HUKUM MODERN AD. HUKUM YG DICIPTAKAN NEGARA. HKMMELINDUNGI HAM DAN MENEGAKKAN KEADILAN.

1. HUKUM TDK SAMA DG KEKUASAAN. PEMERINTAH

TUNDUK PADA HUKUM. ABDI HKM

2. HUKUM TDK BERTENTANGAN DG KEKUASAAN.

KEAMANAN HANYA TERJAMIN APABILA ADA

KEKUASAAN. HANYA PEMERINTAH BERKUASA

MENERTIBKAN ORG YG TDK TAAT PD HUKUM.


14/42

HUKUM DANMASYARAKAT

POLITIK HKM PEMERINTAH BERDASARKANKEPENTINGAN MASYARAKATSOSIO EKONOMI,BUDAYA MASYARAKT.

VON SAVIGNY : HUKUM SESUAI DG VOLKGEISTSUATU BANGSA.

PEMBUATAN HUKUM LEBIH RASIONAL DANOBJEKTIF.

TUJUAN POLITIKHUKUM

MENJAMIN KEADILAN

PEMERINTAH MENGIMBANGI KEPENTINGAN UMUMDG KEPENTINGAN LAINNYA.

KEADILAN SOSIAL TERWUJUD APABILA HAMDIHORMATI, KEWAJIBAN DAN BEBAN DIBAGI SECARAPANTAS TERUTAMA BERKAITAN DG ASSET NASIONAL.

POLITIK HUKUM YG NYATA DLM SUATU NEGARA.

POLITIK HUKUM LIBERALIS

POLITIK HUKUM KOMUNALISMEPOLITIK HUKUM CAMPURAN. PERIMBANGANINDIVIDUALISME DAN KOMUNALISME.


15/42

HUKUM DANKONFIGURASIPOLITIK

HUKUM SYARAT MUATAN POLITIK BAIK DALAM

TAHAP PROSES PEMBENTUKAN DI PARLEMEN

MAUPUN PENERAPAN HUKUM DLM

MEMBUAT KEPUTUSAN KONKRIT.

PROSES PEMBUATANUU DI PARLEMEN SANGAT

TERGANTUNG PD KONFIGURASI POLITIK.

SANGAT TERGANTUNG PD POLITICAL WILL DARIREGIM PEMERINTAH YG BERKUASA.

PERTENTANGAN KEPENTINGAN YG DIUTAMAKANAKAN SEMAKIN JELAS DARI HASIL PENELITIAN:

• SIAPA YG DILINDUNGI DAN DILAYANI OLEHHUKUM

• BERAPA BESAR CAMPUR TANGAN PEMERINTAHUNTUK MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT

• DAPATKAH HUKUM DIGUNAKAN ALAT KONTROLPD TINDAKAN PENGUASA.


16/42

ASPIRASI &

KEBUTUHAN RIILKENYATAAN ALAMIAH

DAN KEMASYARAKATAN

MOMEN POLITICAL

KEPENTINGAN &

TUJUAN POLITIK

MOMEN IDIIL

PANDANGAN HIDUP

CITA HUKUM, NILAI-NILAI

ASAS HUKUM

ATURAN UMUM

PERUNDANG-UNDANGAN

MODEL PERILAKU

TIPE KONPLIK

KONPLIK

MASALAH HUKUM

PERISTIWA SOSIAL

MASALAH HUKUM

PENYELESAIAN/

KEPUTUSAN HAKIM

SISTEM TATA HUKUM,

MENCERMINKAN

TATANAN POLITIK,SOSIAL,

EKONOMI

BUDAYA, HUKUM

PENERAPAN &

PENEMUAN HUKUM

LIMITASI/FASILITASI

PROSES POLITIK DAN PEMBUATAN

DAN PENERAPAN HUKUM

UMPAN BALIK/JURISPRUDENSI

PROSES

INTERAKSI

PERISTIWA SOSIAL


17/42

ORGANISASI POLITIK MASYARAKAT DANKEKUASAAN PEMBENTUKAN HUKUM

KEKUASAANKHARISMATIS

PENGADAAN HUKUM MELALUIPEWAHYUAN OLEH

“LAW PROPHETS”

KEKUASAAN TRADISIONAL

PENGADAAN HUKUM SECARA

EMPIRIS OLEH “LEGAL HONORATIORES>

KEKUASAANRATIONAL

P7975*+/5 + 7(/()7979/5/5 0/) /*/3 '(7

@kekuatan sekuler atau

teokrasi”

DEMOKRASI

PENGADAAN HUKUM MELALUI

PENGGARAPAN HUKUM SECARASISTEMATIS DIJALANKANSECARA PROFESSIONAL


18/42

PERKEMBANGAN RATIONALISASI HUKUMMERNURUT PANDANGAN MA WEBER

CARA PEMBINAAN KWALITAS FORMAL

KHARISMATIS FORMALISME MAGIS IRRASIONAL

EMPIRISMENYADANDARKAN KEPADAHONORATIONERES

TEOKRATIS RASIONAL SUBSTANTIF TEOKRATIS

PROFESSIONAL

SUBLIMASI LOGIS : BAIK BAHAN-BAHAN HUKUM SUBSTANTIFMAUPUN PROSEDUR ENGADAANNYAFORMAL


19/42

SISTEM POLITIK DAN PEMBUATANKEIJAKAN HUKUM

S7*)/ /3//+/* /56 *7/*, /56 9)3/ 7575*+/5'(/-'(/ 956/5 /56 973)/* *7*/ /5*// ///566'*/5/ /0/(/ /3//+/* /56 75/) *4/5/56 370)+)* 9/5/+ 8+ 47(/3. P'()*)+ /0/(/ 9)0/560/(/ +7)0/5 /3//+/* /56 97956/5 0756/5*4/5 /3//+/* *7379*.

S*+* '()*)+ 75/ 7/*)/5 /0/ 756'6/5)3/3)/5+76)/*/5 +'(7+*) 5*+ 758//) *4/5 - *4/5 /56378// +'(7+*) 3/56/* 75'54'(. S/* /3//+/* /5675/) *4/5 *7*75* , 0)/


20/42

1. H+ 9+/5(/ 3/* (79/6/ /56 3// 37+/() '*'5',7(/)5+/5 97/0/ /0/ +700+/5 /56 +/)* 756+/)* 0756/5/37+-/37+ +7)0/5 (/)5 0/(/ /3//+/* ,(#- -(

#".2. H+ )* 3/56/* +75*/( 0756/5 /*/5 '()*)+ 9/)+ 0/(/ *//

'373 79/*/5 757*//5 )3) + 0) P/(775 3/56/**76/5*56 /0/ +'56/3) '()*)+, /5757//5&7576/++/5 + 756/0/) 3/* +/33 0756/57


21/42

P%+#% H/+/0

H+ +/)0/ '(/ 7)(/+, 4+/5 '(7/566'*/ /3//+/*.

S/* SUBSTANSI 7/*/5 750/56-50/56/50//* 97(/+ 0/5 3/ /3 0)*7*/+/5 '(7)53*)*3) '()*)+.

S/* 7/*/5 750/56/5 /0/ 5/

0)7*/5/+/5 *75*/56 (/50/3/5 79/*/55/ "#$iti%a$ ge$ding &an 'et re%'t .

L/50/3/5 (3//*5/ 0/5 (/50/3/5 4)0)35/ 0/5(/)5-(/)5.

T75* '373 7975*+/5 + )* /+/50)


22/42

P7


23/42

P7


24/42

S)3*7 '()*)+ )/(/ 7+/5)37 377/56+/*563) /*/ 7/5/5 0/(/ /3)56-/3)56+''575 0/) 3*+* '()*)+ 0/(/ 956/5/

97)5*7/+3) 0)/5*// 3/* 3// (/)5 /567554++/5 3/* '373 /56 (/566756. P'3730)/+30 756/5056 0)753)


25/42

De,nisi 'u(u- -enurut e+er suatu tatanan +isa dise+ut'u(u- a"a+i$a se%ara e(sterna$ ia di/a-in #$e' (e-ung(inan0+a'*a "a(saan 1,si( atau "si(#$#gis2 +agai-ana 3ang ditu/u(anuntu( -e-atu'i tatanan atau -eninda( "e$anggaran0 a(an

ditera"(an #$e' suatu "erang(at terdiri dari #rang4#rang 3ang('usus -en3ia"(an diri untu( -e$a(u(an tugas4tugas terse+ut.P77)5*/ 379/6/) 73'5)+/3) 576// 0/(/ +'537 )5) /5/7+/5)37 '/( /*/ 73)5 73) 576//, 0)3/)56 /5/*/3'3)/( '()*)+ (/)5 /56 +/56 /*/ *)0/+ 73). D/(/ 3)3*7'()*)+ '075 /5/*/ 3'3)/( 0756/5 376/(/ 75'75/ 3'3)/(5/7/+/5 3/(/ 3/* 9/6)/5 0/) 3)3*7 '()*)+ /56 **

7575*+/5 0')5/5.

K78750756/5 756)5*'0+3) 7507+/*/5 9/ 0) 0/(/ *7')'()*)+ '075, /0/(/ 7/+/5 3// 65/ 0//* 7//)+'(7+3)*/3 3)3*7 '()*)+ 0756/5 (79) 87/*. G/9)7( A A('50756+/*/6')3/3)+/5 3)3*7 '()*)+ 379/6/) 3// 5*+756/0/+/5 758/)/5 +7//:

()56+ /56 (79) (/3, 7/()37, 73)3) +7*7/*/5, +7*7*)9/5 0/(/ *7') '()*)+ /6/ 956/5 /56 *7*3

/5*// %#-"arati&e g#&ern-ent 0756/5 "#$iti%a$ t'e#r3 0)*/*/+79/().


26/42

SISTEM POLITIK MENURUT GABRIEL ALMOND

S7*)/ 3)3*7 '()*)+ 75* A('50 /3 754/(/5+/5 563)-563)

*7*75*. P/0/ +75/*//55/, /*/3 0/3/ 73)753)(/ 3/* 3)3*7 '()*)+0//* 0)*75*+/5 /*/3 0/3/ 563)-563) /56 0)97)+/5.A('50 750//*+/5 0775)3) 3)3*7 '()*)+ 0/) D/=)0 E/3*'5 0756/5+7*)6/ +''5755/ , /)* :

1. A('+/3) 5)(/)-5)(/) /(/*-/(/* +79)4/+3/5//5,2. A('+/3) +7


27/42

TABEL MASUKAN DAN KELUARAN

T4 =/)/97( +/*76') 563)'5/(>.

E/* =/)/97( 7/+/5 563) /3+/5 in "ut2

/. S'3)/()3/3) '()*)+ 0/5 7+*75 '()*)+;

9. A*)+(/3) +775*)56/5 '()*)+;

8. /676/3) +775*)56/5 P/*/) P'()*)+ /*//3'3)/3) (/)5

379/6/) 79/


28/42

S*+* P'()*)+ F'/( 0/5 N'5 F'/(

F563)-563) /3+/5 0)4/(/5+/5 '(7 39-393)3*7 5'5-77)5*/, /3//+/* 0/5()56+56/5 , 3775*// 563) +7(//57/+/5 563) /56 0)4/(/5+/5 77)5*/.

F563) /56 *7/+) )* 7/+/5 563) /560)4/(/5+/5 '(7 )53*)*3) 77)5*/ 0/(/ 975*+*/0)3)'5/( /)* (76)3(/*) (7 /+)56; 7+37+*)(7 /()8/*)'5 0/5 0)+/*) (7

/040)8/*)'5.

A('50 78// 9/


29/42

S/* 3)3*7 '()*)+ /0/(/ 3/* 3)3*7 *79+/, 0/5 378// *7*/0)756/) '(7

()56+56/5-()56+56/5 3'3)/(, 90// 0/5 7+'5'), 0)/5/ 3)3*7 '()*)+97+74/ 0)

9/


30/42

UNSUR STRUKTUR NON FORMAL

P/0/ *// /*)+(/3) +775*)56/5 563)-563) *7379* 9)/3/5/ 7/+/)975*+ +7(''+-+7(''+ +775*)56/5.K7(''+ +775*)56/5 )* 0//* 97/ :). K7(79/6//5 A3'3)/3),)). N'5-/3'3)/3)'5/( 7*5)+, /5 7(76)3,))). A5')3 3'5*/5,

)=. A33'3)/3)'5/( +7(''+ 9)35)3.

B7563)5/ +7(''+-+7(''+ +775*)56/5 46/ 0//* 97975*+ +33/5 (/3, /*/5 379/6)/5 , )53*75*/( /*/5 77+*) 373/)

0756/57+79/56/55/.

A676/3) +775*)56/5 0)8//) 0756/5 :1. P73/5 +79)4/+3/5//5 /56 7566/956+/5 +775*)56/5-

+775*)56/5 ,2. R7+*75 73'5/( /56 756/5* '(/ 3/* /3//+/* *7*75*.

P/*/) '()*)+ 754/(/5+/5 )53*75 *// 0/) /676/3) +775*)56/5.


31/42

ADAPTASI DAN PERUBAHAN

D/(/ +//5/ /56 *7/+) 9)0/56 /5/()3/ 3)3*7 , A('50756/+''0/3)+/5 '373 /0/*/3) 0/5 79//5.D)3)5) 0)/ 7/3++/5 73'/(/5 +7//5 8//9)()* /56754/9/+/5 /(-/( 0)/5/ 3/* 3)3*7 0//* 756/*/3) /3+/5-/3+/5 0756/5 67)(/56.S76/(/ 373/* /56 /3+ +7 0/(/ 3)3*7 *)0/+ 37(/(

750+56. T5**/5 377*) )* 0//* 754/0) */5*/56/5 9/6)3)3*7. S/* 3)3*7 /3 7)()+) 7(775 0/5 7+/5)37 5*+756/0/)5/ /6/ 0//* sur&i&e .K7//5 3)3*7 0)6/9/+/5 5*+

).. M757/ 397-397, )). M756/* )50)=)0 0/5 +7(''+, 0/5

))). M79/6) 9//56-9//56 9()+ 0/5 7(//5/5.D)3/)56 /( )5) 3)3*7 )* 46/ /3 7)()+) +7//5 3)9'()30/5 73'53), 9/)+ 0/(/ ()56+ 0'73*)+ /5 )5*75/3)'5/(/56 97/*) 9/


32/42

SISTEM POLITIK ALMOND

IN-PUT OUT-PUT

ETERNALINTERNASIONAL

INTERNALDOMESTIC&NASINAL

LEGISLATIFEKSEKUTIF JUDIKATIF

S'3)/()3/3, 7+*75,

/*)+(/3) , +'5)+/3)

PER-UU ANPENERAPAN

PENGAWASAN


33/42

PHILIP SCHELZNIK PHILIP NONETE$OLUSI TIPE HUKUM

D) 0/(/ 3/* /3//+/* /56 *7'6/5)3/3) 378// '()*)+756/(/) 7='(3) 7(/() *//, /)* + 7733),

+'*'5' 0/5 + 73'53). L/< /50 S'8)7* :1%.

1. T/*/5/5 + /56 7733) 0)7(+/5 5*+778/+/5 979/6/) /3/(/ 50/75*/( 0/(/750)0)+/5 */*/5/5 '()*)+ /56 7/+/5 /3//*9/6) 3)3*7 + 0/5 3)3*7 '()*)+ 5*+ 758//)3/3//5 /56 (79) 973/.

2. T/*/5/5 + /56 '*'5' 0)9/565 0) /*/3 /3)(-/3)(

*/*/5/5 + 7733).. S70/56+/5 */*/5/5 + 73'53) /0/(/ 7+79/56/5

*7/+) /56 97* /0/ %#nstituti#na$ %#rnerst#neru$e #) $a*0 *// 73///5 0)/0//5 + /3)( 0/)*/*/5/5 + '*'5'.


34/42

T7 + 7733) 7/50/56 + 379/6/) /90) +7+/3//57733) 0/5 7)5*/ 0/) /56 (79/6/-(79/6/ /56 970/(/*0/5 7)()+) +7+/3//5 0)3+733) */5/ 9/*/3. D/(/ *7 +7733) /+/ + 0/5 576// 37*/ + 0/5 '()*)+ *)0/+

*7)3/ 37)566/ /37+ )53*75*/( + 3/56/* 0')5/50/)/0/ 3)/* 7+3733)5/.

T7 + '*'5''3, + 0)/50/56 379/6/) )53*)*3)/50)) /56 / 756750/()+/5 7733) 0/5 7()5056))5*76)*/35/ 3750)). T/*/5/5 + '*'5' /0/ )5*)5/77)5*//5 >(7 ' (/ 39 '0)5/3) *)50/+/5 74/9/*

375/5*)/3/ 970/3/+/5 +, 9+/5 379/()+5/ @(7 9 75.>I5*76)*/3 +, )53*)*3) + 37*/ 8// 97)+) 979/37)()+) 9/*/3-9/*/3 /56 47(/3. K7/0)(/5 '370/( 3/56/*0)*'54'(+/5.

T7 + 73'53), 7/50/56 + 0)4/0)+/5 379/6/)/3)()*/*' 5*+ 773'5 /*/ 3//5/ 75/566/) +79*/50/5 /3)/3) /3//+/*.

H+ 73'53) /3 756/()+/3)+/5 0/ /( :1. + )* /3 563)'5/(, /6/*)3, 7)()+) *4/5 *7*75*

0/5 /3)'5/(.2. + 757*/+/5 +/5-+/5 /*/ 3*/50/0 /56 97*4/5

5*+ 7(/++/5 +)*)+ *7/0/ 7(/+3/5//5 +


35/42

J/0) 79//5 79)5//5 + 0/) 3/*576// 3/56/* 7/* 97+/)*/5 0756/5 )+() '()*)+.S)3*7 '()*)+ 07'+/3) 7(/)+/5 + /5673'53) 0)/5/ /*)3)/3) +7(''+-+7(''+

0/5 )50)=)0 75/) 7/5 973/ 0) 0/(/7575*+/5 393*/53) + 0/5 756/0)(/57)()+) +7979/3/5 757/+/5 '370 +/56 97(/+.

S70/56+/5 /0/ )+() 3)*7 '()*)+ /56 '*')*7

/+/5 756//+/5 79)5//5 /56 973)/*+ 7733), 0)/5/ + 0)4/0)+/577)5*/ 379/6/) 3//5/ )53*75*/(756750/()+/5 '*753) /3//+/* 5*+750+56 '6/-'6/ 77)5*/.


36/42

!(*((*( H/+/0 R"*( O,%,0 '#%R",%(

!IRI!IRI REPRESSIF OTONOM RESPONSIF

T//#% H/+/0 K7*7*)9/5 K7/93//5

K765//5

L&((0#(K7*//5/5 3'3)/(0/5 R/3)'5/()*/3N76//

M7576/++/5'370 S93*/5*),

+7/0)(/5

S(#

P*#/*#%

U 0/5

7(/3 *7*/)/5/ 756)+/*77)5*/378// (7/

S/56/* *7)58),

756)+/*77)5*/ /56756/* 0/5/3//+/* /560)/*

S9'0)5/3)

)53)-)53)+7/0)(/5 0/5+79)4/+/5

P%#-#*#%

R#,%(%&

A0 '8 , 373/)0756/5 +77(/50/5 97(/+ /0//(-/( 373)+

M756)+/*+/5 0))378// +7*/*

+7/0/ '*')*/3+, 7+/*7/0/'/()37 0/5(76)37

B7*4/5 *+

+775*)56/5/3//+/*,7/0/5+7//5 '()*)30/5 '*')*/3


37/42

Diskressi/Penyimpangan Merata,

opportunistik

Dibatasi olehperaturan-peraturan delegasisangat terbatas

Diperluas

namun tetap dapatdipertanggung jawabkan untukkepentianganumum

PemaksaanLuas sekalipengendalianlemah

Dikontrol melaluikendali hukum

Temuan positipsebagai alternatif,misalnya insentifatau pemenuhankepentingan

MoralitasMoralitas:komunal, hukumdan pengendalian

Moralitaskelembagaan,memperhatikanintegrasi proseshukum

Moralitas siil,moralitaskerjasama

!aitan politik danhukum

"ukum beradadibawah politikkekuasaan

"ukum bebas daripengaruh politik,terdapatpemisahankekuasaan#

$ntegrasi politikdan hukum


38/42

"arapan terhadap!epatuhan

.

Tanpa syarat, setiappelanggaran harusdi- hukum sbgpembangkang

Bertitik tolak dariperaturan yang sah,menguji keabsahanUU atau peraturan

Kebutuhanmasyarakat

Partisipasimasyarakat

Sebagai penurutdan harus patuh,kritik dianggap tidakloyal

Dibatasi proseduryang ada,penyimpangan jikaterjadi krisis hukum

Partisipasi lebihluas, integrasibantuan hukummasyarakat politisdan otoritas.


39/42

PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM MACHFUD MD.

P*(,'

R:(0"0*(%#)#

%

S(0P,-((+

Pemilu Pemda Agraria

1945-1959

DemokrasiLiberal Demokratis Responsif Responsif Responsif

1959 -1966

DemokrasiTerpimpin

Orde LamaOtoriter

--

Ortodoks!onser"atif#litis

Responsif$Denganalasantertentu%

1966 -199&

Demokrasi

Pan'asilaOrde (aru

OtoriterOrtodoks

!onser"atif#litis

Ortodoks

!onser"atif

#litis

Ortodoks!onser"at

if#litis$parsial%

1998

+#*#%&

Demokrasikonstitusional Reformasi

Demokratis R",%( Responsif Responsif


40/42

K'56/3) P'()*)+ 0/5 K//+*7 P'0+ H+5/75* M/80 M0 :K//+*7 + 375/5*)/3/ 979/ 374/(/5 0756/5

7+79/56/5 +'56/3) '()*)+ 73+)5 +(/3)+/3)5/*)0/+ 7+3/+.A0/ +'53)3*753) +78750756/5 79//5 +//+*7 )* :+//+*7 73'53) 375/5*)/3/ 58( 973///5 0756/5+'56/3) '()*)+ /56 07'+/*)3,370/56+/5 +//+*7 +'537=/*) &'*'0'+&7()*)3 58(

0/(/ +'56/3) '()*)+ /56 '*')*7&9)'+/*)3.

P75678/(/5 *7/0/ +73)(/5 )5) /5/ *74/0)0/(/ + /6/)/.H+ /6/)/ (/) /0/ /3/ 07'+/3) *7))5 /56'*')*7 97+//+*7 73'53). T7*/) /( )5) 0)379/9+/5

UUPA:1. 0)3/+/5 970/3/+/5 /58/56/5 3797(5/,2. 79'56+/ 0/3/-0/3/ +'('5)/()37 /56 *)0/+ 373/)

0756/5 /(/ +7707+//5, 0/5. *)0/+ 75/56+* *75*/56 956/5 +7+/3//5 .


41/42

PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH

PERIODE KONFIGURASIPOLITIK

POLA HUBUNGANKEKUASAAN PRODUK HUKUM

1945 ; 1959DEMOKRATIS

OTONOMI LUAS

DESENTRALISASI

UU N,.11945UUN,.221948UUN,.11957

1959 ; 1966OTORITER

SENTRALISTIKDEKONSENTRATIF

PENPRESN,.61959UUN,.181965

1966 ; 1971DEMOKRATIS

OTONOMI LUASDESENTRALISASI

TAP MPRSN,.


42/42

PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH LANJUTAN

PERIODE

KONFIGURASIPOLITIK

POLA HUBUNGANKEKUASAAN

PRODUK HUKUM

1998 ;SEKARANG DEMOKRATIS

OTONOMI LUAS DANADA PEMBAGIANTUGAS PEM.PUSATDAN DAERAH.

KE>AJIBAN DANPILIHAN PEMDA

UU N,. 22 1999

DAN

UU 322??4

UU NO.12 THN2??8

POLITIK HUKUM.pptx

Documents

Transcript of POLITIK HUKUM.pptx