Permen ESDM 33 Th 2015(1)

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

1/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

2/68

- 2 -

2.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5214);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara



6.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentangWilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik



7.


Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77

Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5597);

8.


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5142);

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

3/68

- 3 -

9.


Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara



10.


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik



11.

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal

27 Oktober 2014;

12.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan


30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1725);

13.


12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah

Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah

Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);

14. Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15

Tahun 2013 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia

2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL TENTANG TATA CARA PEMASANGAN TANDA BATAS

WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN

USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS MINERAL DAN BATUBARA

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

4/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

5/68

- 5 -

9.

Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang selanjutnya

disingkat dengan SRGI, adalah suatu sistem koordinat

nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem

koordinat global, yang secara spesifik menentukan lintang,

bujur, tinggi, skala, gaya berat, dan orientasinya mencakup

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

termasuk bagaimana nilai-nilai koordinat tersebut berubah

terhadap waktu.

10. Jaring Kontrol Horizontal Nasional yang selanjutnya

disingkat JKHN, adalah sebaran titik kontrol geodesi

horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu

kerangka referensi.

11.

Global Positioning System yang selanjutnya disingkat GPS

adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang

dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat, untuk

memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi serta

informasi mengenai waktu, secara terus menerus di

seluruh dunia tanpa tergantung waktu dan cuaca, kepada

banyak orang secara simultan.

12.

Receiver Global Positioning System tipe Navigasi, yang

selanjutnya disebut GPS Navigasi, adalah alat yang hanya

menerima data jenis pseudo range (code ) dari sinyal satelit

GPS .

13.

Receiver Global Positioning System tipe Geodetik, yang

selanjutnya disebut GPS Geodetik, adalah alat yang dapat

menerima data jenis pseudo range (code ) dan fase paling

sedikit pada gelombang L1 (satu frekuensi) atau pada

gelombang L1 dan L2 (dua frekuensi) dari sinyal satelit

GPS .

14.

Global Navigation Satellite System yang selanjutnya

disingkat GNSS adalah sistem satelit yang berfungsi

sebagai navigasi dan penentuan posisi secara global, yang

terdiri dari GPS (Amerika Serikat), GLONASS (Rusia), Galileo

(Uni-Eropa), BDS (Tiongkok), dan QZSS (Jepang).

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

6/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

7/68

- 7 -

23.

Electronic Total Station yang selanjutnya disingkat ETS

adalah alat ukur sudut horizontal dan sudut vertikal serta

jarak secara elektronik, yang terintegrasi dalam satu unit

alat dan dilengkapi dengan prosesor sehingga bisa

menghitung jarak datar, koordinat, dan tinggi secara

langsung.

24.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan

batubara.

25.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang

mempunyai tugas dan bertanggung jawab merumuskan

serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di

bidang mineral dan batubara.

26.

Kepala Inspektur Tambang adalah pejabat yang secara ex

officio menduduki jabatan Direktur yang mempunyai tugas

pokok dan fungsi di bidang keteknikan pertambangan

mineral dan batubara.

27. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk

melakukan pelaksanaan inspeksi tambang.

28.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral dan

batubara.

29.

Dinas Teknis Provinsi adalah dinas teknis di tingkat

Provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan

batubara.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)

Tata cara pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi

dan WIUPK Operasi Produksi dilaksanakan berdasarkan

prinsip:

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

8/68

- 8 -

a.

kaidah teknis pengukuran yang baik dan benar;

b.

partisipatif, transparan, dan akuntabilitas; serta

c.

manfaat dan keadilan.

(2)

Kaidah teknis pengukuran yang baik dan benar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

peralatan yang tepat;

b.

tenaga pelaksana yang kompeten;

c.

tata cara pengukuran yang benar; dan

d. pengolahan data yang memadai.

Pasal 3

Pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi Produksi dan WIUPK

Operasi Produksi bertujuan untuk:

a.

merealisasikan Titik Batas WIUP Operasi Produksi atau

WIUPK Operasi Produksi di lapangan;

b.

mensosialisasikan batas WIUP Operasi Produksi atau

WIUPK Operasi Produksi;

c.

memberikan kepastian kegiatan pertambangan yang

dilakukan dan berada dalam WIUP Operasi Produksi atau

WIUPK Operasi Produksi;

d.

memberikan ketegasan batas WIUP Operasi Produksi atau

WIUPK Operasi Produksi pada wilayah yang dimanfaatkan

secara bersama dengan pemegang IUP Operasi Produksi

dan IUPK Operasi Produksi yang berbeda komoditas

tambang serta sektor lain di luar kegiatan usahapertambangan; dan

e.

menetapkan kembali Titik Batas WIUP Operasi Produksi

atau WIUPK Operasi Produksi berdasarkan hasil

pengukuran Titik Batas di lapangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMASANGAN TANDA BATAS

Bagian Kesatu

Umum

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

9/68

- 9 -

Pasal 4

(1)

Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi

wajib melakukan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi

Produksi atau WIUPK Operasi Produksi dalam jangka

waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP

Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

(2)


dilarang melakukan kegiatan penambangan sebelum Tanda

Batas WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi

Produksi selesai dipasang.

Pasal 5

Tahapan Kegiatan pemasangan Tanda Batas WIUP Operasi

Produksi dan WIUPK Operasi Produksi meliputi:

a. pengumuman dan sosialisasi;

b.

koordinasi;

c.

kompilasi data wilayah dan persiapan teknis;

d.

pengukuran Titik Batas;

e.

pemasangan Tanda Batas;

f.

pembuatan berita acara;

g.

pelaporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas; dan

h.

penetapan Tanda Batas.

Bagian Kedua

Pengumuman dan Sosialisasi

Pasal 6

(1)

Direktorat Jenderal dan/atau Dinas Teknis Provinsi dalam

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender

setelah terbitnya IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi

Produksi wajib mengumumkan secara terbuka kepada

masyarakat tentang rencana pemasangan Tanda Batas

WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi.

(2)

Pengumuman secara terbuka sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan secara serentak selama 7 (tujuh) hari

kalender di:

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

10/68

- 10 -

a.

kantor Bupati/Walikota setempat;

b.

kantor Kecamatan setempat; dan

c.

kantor Desa/Kelurahan/Nagari/Distrik setempat.

(3) Format lembar pengumuman sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)

Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi

Produksi dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh

satu) hari kalender setelah terbitnya IUP Operasi Produksi

atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan sosialisasi

rencana kerja kegiatan pemasangan Tanda Batas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada

masyarakat dan pemegang hak atas tanah dalam WIUP

Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi.

(2)


Produksi dalam melakukan sosialisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan petugas

Dinas Teknis Provinsi dan perwakilan dari aparat

Kabupaten/Kota, aparat Kecamatan, dan/atau aparat

Desa/Kelurahan/Nagari/Distrik setempat.

(3)

Biaya pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi

Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

Pasal 8

(1)


Produksi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat

belas) hari kalender setelah melakukan sosialisasi wajib

menyampaikan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal

dan Kepala Dinas Teknis Provinsi.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

11/68

- 11 -

(2)


Produksi yang akan melakukan kegiatan pemasangan

Tanda Batas harus menyelesaikan hak atas tanah pada

lokasi yang akan dilakukan pemasangan Tanda Batas.

Pasal 9

(1)


dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kalender setelah terbitnya IUP Operasi Produksi atau IUPK

Operasi Produksi wajib menyampaikan rencana kerja

kegiatan pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) kepada:

a.

Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan

kepada Kepala Dinas Teknis Provinsi untuk IUP

Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang

diterbitkan oleh Menteri;

b.

Kepala Dinas Teknis Provinsi dengan tembusan

kepada Menteri untuk IUP Operasi Produksi dan IUPKOperasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memuat:

a.

letak dan jumlah Tanda Batas yang akan dipasang;

b.

kesampaian lokasi Tanda Batas;

c.

pihak lain yang memanfaatkan wilayah secara

bersama serta yang berbatasan langsung dengan WIUP

Operasi Produksi dan WIUPK Operasi Produksi;

d.

peta tematik yang memuat informasi hak

pengusahaan lahan;

e.

peralatan yang akan digunakan;

f.

pelaksana kegiatan;

g.

rencana biaya; dan

h.

jadwal pelaksanaan.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

12/68

- 12 -

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 10

(1)


wajib melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b antara lain:

a.

pemegang IUP atau IUPK yang WIUP atau WIUPK-nya

berbatasan langsung dengan WIUP Operasi Produksi

atau WIUPK Operasi Produksi yang akan dipasang

Tanda Batas;

b.

pemegang IUP atau IUPK beda komoditas yang

memanfaatkan WIUP atau WIUPK secara bersama;

c. pemegang izin sektor lain di luar kegiatan usaha

pertambangan yang berbatasan langsung dengan

WIUP atau WIUPK atau memanfaatkan lahan secara

bersama dalam WIUP atau WIUPK;

d.

pemegang hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK;e.

petugas Direktorat Jenderal dan/atau Dinas Teknis

Provinsi;

f.

petugas instansi sektor lain di luar kegiatan usaha



bersama dalam WIUP atau WIUPK sesuai

kewenangannya;

g.

petugas kantor Kecamatan dan/atau

Desa/Kelurahan/ Nagari/Distrik setempat.

(2)

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait

dengan:

a.


b.

penyaksian pemasangan Tanda Batas; dan

c.

pembuatan dan penandatanganan berita acara

pemasangan Tanda Batas.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

13/68

- 13 -

Bagian Keempat

Kompilasi Data Wilayah dan Persiapan Teknis

Paragraf 1

Kompilasi Data Wilayah

Pasal 11

Kompilasi data wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf c berupa inventarisasi:

a.

salinan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi

termasuk peta batas wilayah dan titik koordinat;

b.

salinan IUP atau IUPK yang WIUP atau WIUPK-nya

berbatasan langsung dengan WIUP Operasi Produksi atau

WIUPK Operasi Produksi yang akan dipasang Tanda Batas

termasuk peta batas wilayah dan titik koordinat;

c.

salinan IUP atau IUPK beda komoditas yang memanfaatkan

WIUP atau WIUPK secara bersama termasuk peta batas

wilayah dan titik koordinat;d.

peta dasar yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei

dan pemetaan;

e.

peta informasi wilayah pertambangan yang dikeluarkan

oleh Direktorat Jenderal yang memuat semua WIUP atau

WIUPK yang berbatasan langsung; dan

f. titik JKHN yang dibangun oleh instansi pemerintah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang survei

dan pemetaan.

Paragraf 2

Persiapan Teknis

Pasal 12

Persiapan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c

meliputi:

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

14/68

- 14 -

a.

evaluasi hasil kompilasi data sebagaimana dimaksud pada

Pasal 11;

b.

penyiapan peralatan pengukuran Titik Batas dan

pemasangan Tanda Batas dan sarana pendukung; dan

c.

penyiapan tenaga pelaksana.

Bagian Kelima

Pengukuran Titik Batas

Pasal 13

(1)

Pelaksanaan pengukuran Titik Batas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.

pengukuran pengikatan BM ke JKHN;

b. pengukuran pengikatan Titik Bantu ke BM;

c.

pengolahan data hasil pengukuran; dan

d.

Stake Out Titik Batas.

(2)

Tata cara pengukuran Titik Batas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 14

Peralatan pengukuran Titik Batas paling sedikit meliputi:

a.

3 (tiga) unit GPS atau GNSS Geodetik;

b.

GPS Navigasi;

c. Theodolite dan alat ukur jarak atau ETS ; dan

d.

perangkat lunak pengolah data.

Pasal 15

Pengukuran Titik Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

wajib dilaksanakan oleh tenaga pelaksana pengukuran dengan

klasifikasi keahlian bidang survei dan pemetaan.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

15/68

- 15 -

Bagian Keenam

Pemasangan Tanda Batas

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

(1)

Pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf e meliputi:

a.

pembuatan dan pemberian nama;

b.

penyaksian pemasangan; dan

c.

dokumentasi dan deskripsi pemasangan.

(2)

Tata cara pembuatan dan pemberian nama Tanda Batas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pemasangan Tanda Batas oleh pemegang IUP Operasi Produksi

atau IUPK Operasi Produksi dilakukan paling sedikit pada lokasi

yang sesuai Titik Batas.

Pasal 18

(1)

Dalam hal lokasi Titik Batas tidak memungkinkan untuk

dipasang Tanda Batas, pemegang IUP Operasi Produksi dan

IUPK Operasi Produksi wajib membuat Tanda Batas

Referensi yang dilengkapi dengan deskripsi posisi Tanda

Batas sebenarnya yang ditunjukkan dengan arah (azimut)

dan jarak.

(2)

Lokasi Titik Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain danau, sungai, rawa, jurang, situs budaya,

makam, bangunan militer, dan tempat ibadah.

(3)

Tanda Batas Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus dipasang pada garis batas atau di dalam WIUP

Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

16/68

- 16 -

(4)

Apabila IUP atau IUPK berada di wilayah perairan maka

pemasangan Tanda Batas dilakukan sesuai dengan

teknologi yang memungkinkan.

Pasal 19

(1)

Dalam hal antar Wilayah IUP atau Wilayah IUPK Operasi

Produksi saling berbatasan langsung, maka pada garis

batas paling jauh setiap 500 meter pemegang IUP Operasi

Produksi atau IUPK Operasi Produksi dapat melakukan

pengukuran dan pemasangan Tanda Batas Perapatan.

(2)

Tanda Batas Perapatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan Tanda Batas yang dipasang diantara Titik

Batas WIUP dan WIUPK di lapangan dan mempunyai

ukuran, konstruksi, warna serta penamaan tertentu.

Pasal 20

(1)


dapat menggunakan jasa pelaksana pengukuran Titik

Batas dan pemasangan Tanda Batas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan e.

(2)

Jasa pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan sub bidang jasa

survei dan pemetaan dari Direktur Jenderal atas nama

Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Penyaksian Pemasangan Tanda Batas

Pasal 21

(1)

Penyaksian pemasangan Tanda Batas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan oleh

petugas kantor Kecamatan dan/atau

desa/Kelurahan/Distrik/Nagari setempat dan perwakilan

dari masing-masing:

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

17/68

- 17 -

a.

pemegang IUP atau IUPK yang WIUP atau WIUPK-nya

berbatasan langsung dengan WIUP atau WIUPK yang

akan dipasang Tanda Batas;

b.

pemegang IUP atau IUPK beda komoditas yang

memanfaatkan WIUP atau WIUPK secara bersama;

c.

pemegang izin sektor lain di luar kegiatan usaha



bersama dalam WIUP atau WIUPK yang akan dipasang

tanda batas; dan/atau

d.

pemegang hak atas tanah yang akan dipasang Tanda

Batas.

(2)

Penyaksian pemasangan Tanda Batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sejak dimulai

hingga berakhirnya pemasangan Tanda Batas.

(3)

Dalam hal wilayah yang akan dipasang Tanda Batas berada

di kawasan hutan maka harus disaksikan petugas instansi

yang membidangi kehutanan.

Paragraf 3

Dokumentasi dan Deskripsi Pemasangan Tanda Batas

Pasal 22

(1)


wajib melakukan dokumentasi dan deskripsi pemasangan

Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf c terhadap setiap Tanda Batas yang telah

dipasang.

(2) Tata cara dokumentasi dan deskripsi pemasangan Tanda

Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak


8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

18/68

- 18 -

Bagian Ketujuh

Pembuatan Berita Acara

Pasal 23

(1)


wajib membuat berita acara pengukuran Titik Batas dan

pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf f setelah seluruh Tanda Batas selesai

dipasang.

(2)

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ditandantangani oleh pelaksana pengukuran Titik Batas

dan pemasangan Tanda Batas, pemegang IUP Operasi

Produksi atau IUPK Operasi Produksi serta saksi-saksi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(3)

Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak


Bagian Kedelapan

Pelaporan Pelaksanaan

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 24

(1)


wajib menyusun laporan pelaksanaan pemasangan Tanda

Batas setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan.

(2) Format laporan pelaksanaan pemasangan Tanda Batas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

19/68

- 19 -

Bagian Kesembilan

Penetapan Tanda Batas

Pasal 25

(1)


wajib mengajukan permohonan penetapan Tanda Batas

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur

sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga

puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya berita acara

untuk mendapatkan penetapan Tanda Batas.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

melampirkan laporan pelaksanaan pemasangan Tanda

Batas.

Pasal 26

(1)

Direktur Jenderal atau Kepala Dinas Teknis Provinsi,

melakukan evaluasi atas permohonan penetapan Tanda

Batas termasuk lampirannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25.

(2)

Format evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

(1)

Direktur Jenderal atas nama Menteri atau Gubernur sesuai

dengan kewenangannya berdasarkan permohonan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dan evaluasi

sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 memberikan

penetapan Tanda Batas dalam jangka waktu paling lambat

30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya

permohonan.

(2)

format penetapan Tanda Batas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

20/68

- 20 -

Pasal 28

(1)

Dalam hal terjadi perubahan Titik Batas WIUP atau WIUPK

yang telah ditetapkan Tanda Batasnya, pemegang IUP

Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib

melakukan pemasangan Tanda Batas yang baru sesuai

dengan Titik Batas.

(2)

Pemasangan Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

sejak perubahan Titik Batas WIUP Operasi Produksi atau

WIUPK Operasi Produksi.

Pasal 29

(1)


wajib:

a. menjaga dan memelihara setiap Tanda Batas yang

telah dipasang termasuk akses menuju lokasi Tanda

Batas sampai jangka waktu berlakunya IUP Operasi

Produksi atau IUPK Operasi Produksi berakhir;

b.

menyimpan dan memelihara data hasil pengukuran,

berita acara, laporan hasil pelaksanaan pemasangan

Tanda Batas, serta peta pengukuran dan pemasangan

Tanda Batas;

(2)


wajib memastikan Tanda Batas yang telah dipasang bebas

dari tumbuh-tumbuhan yang dapat menutupi dalam radius

1 (satu) meter.

(3)

Data hasil pengukuran, berita acara, laporan hasil

pelaksanaan pemasangan Tanda Batas, serta peta

pengukuran dan pemasangan Tanda Batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b disimpan di tempat yang

aman dan mudah diperoleh oleh petugas dari Direktorat

Jenderal dan/atau Dinas Teknis Provinsi.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

21/68

- 21 -

(4)

Dalam hal Tanda Batas yang telah dipasang

rusak/tercabut/hilang, maka Pemegang IUP Operasi

Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan

pemasangan kembali Tanda Batas yang

rusak/tercabut/hilang tersebut.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PEMASANGAN TANDA BATAS

Pasal 30

(1)

Dalam hal terjadi perselisihan dalam kegiatan pemasangan

Tanda Batas, Direktur Jenderal atas nama Menteri atau

Kepala Dinas Teknis Provinsi atas nama Gubernur sesuai

dengan kewenangannya dapat membentuk Tim sebagai

fasilitator dalam rangka penyelesaian perselisihan

pemasangan Tanda Batas.

(2)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

beranggotakan wakil-wakil dari:

a.

Direktorat Jenderal;

b.

Dinas Teknis Provinsi setempat;

c.

instansi pemerintah yang membidangi survei dan

pemetaan nasional;

d.

pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi

Produksi; dan/ataue.

pemegang IUP, IUPK, atau izin lain yang berselisih

dalam pelaksanaan pemasangan Tanda Batas.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1)

Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas

pelaksanaan kegiatan pemasangan Tanda Batas WIUP dan

WIUPK yang dilaksanakan oleh pemegang IUP Operasi

Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

22/68

- 22 -

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

antara lain terhadap:

a.

pengadministrasian pemasangan Tanda Batas;

b.

teknis operasional pemasangan Tanda Batas; dan

c.

penerapan standar kompetensi tenaga pelaksana

pengukuran dengan klasifikasi keahlian bidang survei

dan pemetaan.

(3)

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan antara lain terhadap:

a.

kompilasi data wilayah dan persiapan teknis;

b.


c.

pemasangan Tanda Batas;

d.

pemeliharaan Tanda Batas; dan

e.

kompetensi tenaga pelaksana pengukuran.

(4)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 32

Inspektur Tambang harus menyampaikan laporan hasil

pembinaan dan pengawasan kepada Menteri melalui Direktur

Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur setempat.

Pasal 33

(1)


melalui Kepala Teknik Tambang wajib menyampaikan

laporan hasil pemeliharaan dan perawatan Tanda Batas

yang telah dipasang kepada Kepala Inspektur Tambang

secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2)

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

23/68

- 23 -

Pasal 34

(1)


yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22,

Pasal 23, Pasal 24 , Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal

33 dikenai sanksi administratif.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

a.

peringatan tertulis;

b.

penghentian sementara sebagian atau seluruh

kegiatan pertambangan; dan/atau

c.

pencabutan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi

Produksi.

(3)


diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau

Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(4)

Gubernur dalam memberikan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan laporan hasil

pengawasan yang dilakukan Inspektur Tambang.

Pasal 35

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka

waktu peringatan masing-masing 20 (dua puluh) hari kalender.

Pasal 36

(1)

Dalam hal Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK

Operasi Produksi sampai berakhirnya jangka waktu

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

belum melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal atas

nama Menteri atau Gubernur sesuai dengan

kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa

penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan

pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(2) huruf b dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari kalender.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

24/68

- 24 -

(2)


dapat dicabut apabila pemegang IUP Operasi Produksi atau

IUPK Operasi Produksi dalam masa pengenaan sanksi telah

memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.

Pasal 37

Sanksi administratif berupa pencabutan IUP Operasi Produksi

atau IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pemegang IUP

Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang tidak

melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka

waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian

sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1)

Pemegang IUP Operasi Produksi, Kontrak Karya, dan

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

yang telah melakukan pemasangan Tanda Batas dan belum

mendapatkan penetapan Tanda Batas sebelum Peraturan

Menteri ini berlaku, wajib mengajukan permohonan

penetapan Tanda Batas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya

paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan

Menteri ini.

(2)


Produksi yang terbit sebelum Peraturan Menteri ini berlaku

dan belum melakukan pemasangan Tanda Batas, wajib

melakukan pemasangan Tanda Batas sesuai denganketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam)

bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

25/68

- 25 -

(3)

Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah

memasuki tahap operasi produksi dan belum melakukan

pemasangan Tanda Batas, wajib melakukan pemasangan

Tanda Batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri

ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya

Peraturan Menteri ini.

(4)

Pemegang Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara, IUP Operasi Produksi yang telah

melakukan pemasangan Tanda Batas sesuai Keputusan

Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor

697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 tentang

Penataan Batas Wilayah Pertambangan Antara

KP/KK/PKP2B Bidang Pertambangan Umum, diberikan

pengecualian terhadap ketentuan Pasal 16 Peraturan

Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

Menteri Pertambangan dan Energi Nomor

134.K/201/M.PE/1996 tanggal 20 Maret 1996 tentang

Penggunaan Peta, Penjelasan Batas dan Luas Wilayah Kuasa

Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara di

Bidang Pertambangan Umum dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

26/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

27/68

" #$ "

%&'()*&+ )

(,*&-.*&+ ',+-,*) ,+,*/) 0&+ 1.'2,* 0&3& ')+,*&%

*,(.2%)4 )+05+,1)&

+5'5* !! -&6.+ "#$%

-,+-&+/

-&-& 7&*& (,'&1&+/&+ -&+0& 2&-&1 8)%&3&6 )9)+

.1&6& (,*-&'2&+/&+ 0&+ 8)%&3&6 )9)+ .1&6&

(,*-&'2&+/&+ 46.1.1 ')+,*&% 0&+ 2&-.2&*&

:5*'&- (,+/.'.'&+ *,+7&+& (,'&1&+/&+ -&+0& 2&-&1

45( 4,',+-,*)&+ ,10';(*5

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

28/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

29/68

" #$ "

%&'()*&+ ))

(,*&-.*&+ ',+-,*) ,+,*/) 0&+ 1.'2,* 0&3& ')+,*&%

*,(.2%)4 )+05+,1)&

+5'5* !! -&6.+ "#$%

-,+-&+/

-&-& 7&*& (,'&1&+/&+ -&+0& 2&-&1 8)%&3&6 )9)+ .1&6&

(,*-&'2&+/&+ 0&+ 8)%&3&6 )9)+ .1&6& (,*-&'2&+/&+

46.1.1 ')+,*&% 0&+ 2&-.2&*&

-&-& 7&*& (,+/.4.*&+ -)-)4 2&-&1

&:

(;?>@A< B; 8).(4N

Q:

LJ?AGC 2' O;@AKA BAKA DA@ KA< ?J

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

30/68

" #$ "

%&

'()*+, -,.,) /*0.1 %23*4* 5*4* .*0*6 7*08 +.31).13 4*0

)(04,+,07* +.*%,'9

:&

;*3*)

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

31/68

" #$ "

%&

!"#$% '(" '()(* +,),-

$& ./(0-(12

,&

*33/4(0,) '()(* +,0)5 4,0 '()(* +,),- )6/768(9 4,9575 4(*30:6/-(

*6 -(-)6; *33/4(0,) )*+,%-.#/ 0-#*.,%-.% 1%-2#"'- 3)014 50)5*

dihitung nilai azimut (α< 4,0 =,/,* >4< ,0),/, '()(* +,0)5 460?,0

'()(* +,),-0@,A

8&

160?5*5/,0 !"#$% 5(" 4(7,*5*,0 ;60??50,*,0 06%'7'/+"% B80!

;6)346 3/(60),-( ,/,9 >,C(;5)< 4,0 =,/,*A

D&

4,7,; 9,7 160?5*5/,0 !"#$% 5(" '()(* +,),- 4,/( '()(* +,0)5

)(4,* 4,1,) 4(7,*5*,0 4,7,; -,)5 *,7( 86/4(/( ,7,)E ;,*, 9,/5-

4(7,*5*,0 160?5*5/,0 '()(* +,0)5 ),;8,9,0 460?,0 ;6)346

137(?30 )6/85*, )6/(*,) -6;15/0, ,),5 ;6)346 137(?30 )6/)5)51A

4,0

4&

4,7,; 9,7 160?5*5/,0 !"#$% 5(" '()(* +,),- 86/,4, 4( ,/6,

)6/85*,E ;,*, 160?5*5/,0 4,1,) 4(7,*5*,0 460?,0

;60??50,*,0 9:!;9% ?+*%>#"+2 >=0?

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

32/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

33/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

34/68

" #$ "

%& '()*( +('(, -./(-('()

,0123435623 7869:6; #&%?6 +6@62 -1;606@6> ?3:B6@ ?6;3 0306 -KL ?1>D6> ?3691@1;

M 3>C3J

C& ;6>D56 :123 91>DDB>656> :123 @B>DD6E :1;?3691@1; %N 99 6@6B

;6>D56 :123 ?1>D6> @BE6>D6> B@696 $ O PN 99 ?6> !"#"$ Q 99

?1>D6> R6;65 PSN 99J

?&

01>6>?6 %&'(#"() ?6;3 21@360 '6>?6 +6@62 -1;606@6> A6;B2

?3:B6@ ?6;3 EGD69 T6>D @6A6> 56;6@J ?6>

1&

:6D36> '6>?6 +6@62 -1;606@6> T6>D 9B>CBE ?3 01;9B566>F

A6;B2 ?3690E62 @1;E1:3A ?6ABEB 21:1EB9 ?3C6@ ?1>D6> C6@ :1@G>

:1;U6;>6 91;6A&

869:6; #&%*391>23 '6>?6 +6@62 -1;606@6>

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

35/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

36/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

37/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

38/68

" #$ "

%&

'()*+,-),

.(/(0120 34.534.6 7-(+1), .+89:*),;< 39(2=,=1)

>1291 %1=1)

"#$%&'($' )*+"* ,*)*$

?8/8+ >1291 %1=1) @ A8*1), @

'()156(B:+1C125?101+,5',)=+,* @ 6(D1/1=12 @

61E:-1=(2568=1 @ .+8F,2), @

6(=(+12012 >1291 %1=1) @ >1291 %1=1) G:9:=5.(+1-1=125H(I(+(2),;<

688+9,21= J(80+1I,)

A,2=120 @

%:K:+ @

L8=8 >1291 %1=1)

688+9,21= !"#

$%&'()*+ @ /

,-.')*+ @ /

M821 @

N1B12 *( A8*1), @

4+1,12 A8*1), @

6(21/-1*12

O(282K8B @

G*(=)1 4/:/;; G*(=)1 6C:):);;;

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

39/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

40/68

" #$ "

%&'()*&+ ,

(-*&./*&+ '-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%

*-(/3%)5 )+16+-2)&

+6'6* !! .&7/+ "#$%

.-+.&+0

.&.& 8&*& (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2 9)%&4&7 ):)+ /2&7&

(-*.&'3&+0&+ 1&+ 9)%&4&7 ):)+ /2&7& (-*.&'3&+0&+

57/2/2 ')+-*&% 1&+ 3&./3&*&

;6*'&. 3-*).& &8&*&

(-+0/5/*&+ .).)5 3&.&2 1&+ (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2

&=?@A? )/(B)/(5B

55B(5(C3DE F

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

41/68

" #$ "

%&'&()*( +,%-+,%.-..-%.%/012 %&3)45)*) %&*(6467)* 89:94 0):)5

;)* %&')5)*()* 8)*;) 0):)5

+,%-+,%.-..-%.%/012

(…………………………….) ( …………………..…………………..)

?)459 @

$ ……………………………

AB&:6()5 C&5)-.&367)>)*-D)()79-C95:794

5&:&'B):12

1. ………………………

/ ……………………………

AB&:6()5 4)*:E7 .&F)'):)* 5&:&'B):12

2. ………………………

G ……………………………

AB&'&()*( +,%-+,%. =)*( H&7H):)5)*

3)*(56*(12

3. ………………………

# ……………………………

AB&'&()*( +,%-+,%. H&;) 4E'E;9:)5 =)*(

'&')*I)):4)* ) B&7:)'H)*()* =)*( H&7H):)5)*

3)*(56*( ;&*()* )4 ):)5 :)*)>12

6. ………………………

M ……………………………

AB&:6()5 9*5:)*59 4&>6:)*)* )B)H93) H&7);) ;9

4)N)5)* >6:)*12

M. ………………………

.&:&7)*()*@

12 @ %939> =)*( 5&56)9

112 @ C9959 =)*( 5&56)9

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

42/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

43/68

" #$ "

%&'()*&+ ,)

(-*&./*&+ '-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%

*-(/3%)5 )+16+-2)&

+6'6* !! .&7/+ "#$%

.-+.&+0

.&.& 8&*& (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2 9)%&4&7 ):)+ /2&7&

(-*.&'3&+0&+ 1&+ 9)%&4&7 ):)+ /2&7& (-*.&'3&+0&+

57/2/2 ')+-*&% 1&+ 3&./3&*&

;6*'&. %&(6*&+ (-%&52&+&&+ (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2

9)/( 6(-*&2) (*61/52)

%?@AB?C @DE?FG?C??C @DH?G?CI?C .?CJ? 3?K?G 9)/( 6@DB?GL (BAJMFGL<

9)/(5 6@DB?GL (BAJMFGL=> N?CI JLG?OLF?C J?E?H KMELG?C N?CI PDBGLQ?KR GLCIF?KS

@?J?KS LCQABH?KLQS KB?CG@?B?CS J?C KDBMFMB N?CI JLKM?CIF?C J?E?H GM?KM PMFM

E?@AB?CT

3MFM E?@AB?C U?BMG HDCII?HP?BF?CR

VT WMJME E?@AB?CS HDHM?KR

VT C?H? @DHDI?CI )/( 6@DB?GL (BAJMFGL ?K?M )/(5 6@DB?GL (BAJMFGLX

YT EAF?GL )/( 6@DB?GL (BAJMFGL ?K?M )/(5 6@DB?GL (BAJMFGLX

$T @DE?FG?C? @DCIMFMB?C J?C @DH?G?CI?CX J?C

#T Z?FKM @DE?FG?C??CT

YT 5?K? (DCI?CK?B

$T 1?QK?B )GL

#T 1?QK?B %?H@LB?C

[T

)GL E?@AB?C

3?P ) (DCJ?UMEM?C

)TV %?K?B PDE?F?CIX

)TY '?FGMJ J?C KMOM?CT

3?P )) (DE?FG?C??C (DH?G?CI?C .?CJ? 3?K?G

))TV (DCIMHMH?C J?C GAGL?ELG?GL

1LODE?GF?C HDCIDC?LR

?T Z?FKM J?C KDH@?K @DE?FG?C??C @DCIMHMH?C J?C

GAGL?ELG?GLX

PT @DGDBK? GAGL?ELG?GLT

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

44/68

" ## "

$$%& '(()*+,-.+

/+012-.3-, 41,51,-+6

-% 7+8-3"7+8-3 9-,5 *+2+:-;3-, *-2-4 3(()*+,-.+<

:%

8-2"8-2=.>:.;-,.+ 9-,5 *+3(()*+,-.+3-,%

$$%? @1,5>3>)-, A+;+3 B-;-.<

/+012-.3-, 41,51,-+6

-% 315+-;-, 71,5>3>)-, 9-,5 *+2-3>3-,6

" 71,5>3>)-, 71,5+3-;-, BC 31 D'EF G31;1)-,5-, ;+;+3

D'EF 9-,5 *+5>,-3-,H 71;- *1.-+, 0-)+,5H A-:12 $I<

" 71,5>3>)-, 71,5+3-;-, A+;+3 B-,;> 31 BC G71;-

*1.-+, 71,5>3>)-, !"#$%&'$ )-*+-2H A-:12 $$I<

" 71,5(2-8-, *-;- 8-.+2 71,5>3>)-, G71)-,53-; 2>,-3

9-,5 *+5>,-3-,H *-, ;-8-7-, 71,5(2-8-, *-;-I< *-,

" )*"+$ ,-* A+;+3 B-;-. G41;(*1 71,5>3>)-,I%

:% 71)-2-;-, 71,5>3>)-, 9-,5 *+5>,-3-,<

J% ;1,-5- 712-3.-,- 71,5>3>)-, G0>42-8H 32-.+K+3-.+H

31;1)-47+2-,H *-, 2-+, 2-+,I%

B-: $$$ E-.+2 @1,5>3>)-, *-, @14-.-,5-, A-,*- B-;-.

$$$%L E-.+2 @1,5>3>)-,

/+012-.3-, 41,51,-+6

-% 8-.+2 71,5>3>)-, ./)0.1)) GA-:12 $$$H >0+ .;-;+.;+3

71)-;--, 0-)+,5H 3(()*+,-; BC *-, 3(()*+,-; A+;+3 B-,;>

:1.1);- 31;12+;+-,,9-I<

:% 8-.+2 71,5>3>)-, )*"+$ ,-* G*1M+-.+ -,;-)- A+;+3 B-;-.

8-.+2 )*"+$ ,-* *1,5-, A+;+3 B-;-.I%

$$$%& E-.+2 @14-.-,5-, A-,*- B-;-.

/+012-.3-, 41,51,-+6

-% 0>42-8 A-,*- B-;-. N>*>; *+7-.-,5<

:% A-,*- B-;-. @1)-7-;-, G0+3- -*-I 412+7>;+ 0>42-8 *-,

+,;1)M-2<

J% A-,*- B-;-. O1K1)1,.+ G0+3- -*-I 412+7>;+ 0>42-8H 2(3-.+

*-, -2-.-, 71)51.1)-,%

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

45/68

" #$ "

%&' () *+,-.-/

012+3&45&, 6+,7+,&18

&9 /+6+,-:&, 5;1.+;1& .+5,14 .+,.&,7 /+,7-5-;&, &;1 /+6+7&,7 :&5 &.&4 .&,&:

>&, /+6+7&,7 1H1, 4+5.E; 3&1, 4+;.& /+,=+3+4&1&, 5+,>&3&

.+;4+'-.A >12+3&45&, >&3&6 4&.- /&;&7;&B9

?&6/1;&,A '+;141 !"#$ 8

I9 4&31,&, (J* K/+;&41 *;E>-541 &.&- (J*F K/+;&41 *;E>-541C

L9

4&31,&, (J* &.&- (J*F =&,7 M(J* &.&- M(J*F",=& '+;'&.&4&,3&,74-,7 >+,7&, M(J* K/+;&41 *;E>-541 &.&- M(J*F K/+;&41

*;E>-541 =&,7 &5&, >1/&4&,7 & %&.&4C

N9 4&31,&, (J* &.&- (J*F '+>& 5E6E>1.&4 =&,7 6+6&,B&&.5&, M(J*

&.&- M(J*F 4+D&;& '+;4&6&C

#9 /+.& >&4&; =&,7 >1.+;'1.5&, E3+: 1,4.&,41 /+6+;1,.&: =&,7

6+,=+3+,77&;&5&, -;-4&, /+6+;1,.&:&, >1 '1>&,7 4-;O+1 >&,

/+6+.&&,C

$9 /+.& 1,BE;6&41 P13&=&: /+;.&6'&,7&, =&,7 >15+3-&;5&, E3+:

01;+5.E;&. Q+,>+;&3 =&,7 6+6-&. 4+6-& M(J* &.&- M(J*F =&,7

'+;'&.&4&, 3&,74-,7C

R9 .1.15 QFST =&,7 >1'&,7-, E3+: 1,4.&,41 /+6+;1,.&: =&,7

6+,=+3+,77&;&5&, -;-4&, /+6+;1,.&:&, >1 '1>&,7 4-;O+1 >&,

/+6+.&&,C

U9 >&.& /+,7-5-;&, %&'(%)'' VW >&3&6 BE;6&. *+),- A >&, ."/0 /234

.56678$ :&413 /+,7E3&:&, %&'(%)'' VW X>&3&6 '+,.-5 9"6#7!0

:2.! WC

Y9 :&413 .;&,4BE;6&41 5EE;>1,&. &;1 414.+6

5EE;>1,&. 7+E7;&B14 5+ 414.+6 5EE;>1,&. ;

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

46/68

" #$ "

%& '()*+ '*,-./(. 0(1(2 3(. (4*5-, 3(1* 6*,*2 7(.,- 28 6*,*2 7(,()

9*+(:(' ;?81()* =1@3-2)* (,(- 9*+(:(' ;?81()* =1@3-2)*

B(?(C*+( ?8./-2-1(. 58.//-.(2(. !"# D

EF&

?8,( $%&''()* '()*+ ?8./-2-1(.G ,815()-2 9*+(:(' ;

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

47/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

48/68

" #$ "

%&'()*&+ ,))

(-*&./*&+ '-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%

*-(/3%)5 )+16+-2)&

+6'6* .&7/+

.-+.&+0

.&.& 8&*& (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2 9)%&4&7 ):)+

/2&7& (-*.&'3&+0&+ 1&+ 9)%&4&7 ):)+ /2&7&

(-*.&'3&+0&+ 57/2/2 ')+-*&% 1&+ 3&./3&*&

;6*'&. -,&%/&2)

(-*'676+&+ (-+-.&(&+ .&+1& 3&.&2

+?@A

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

49/68

" #$ "

#% !"#$% '(" &'(')

*+(+,-

*- ./0+1+(+2

./234)40+2

0'25'+2

6/0+1+(+2

7+23

8'342+)+2

42(4)

)/3'+(+2

6/234)40+2

9% : ;4+<

)*!+),!! =%

>/?8/(')@

A% 9 ;4+< )*!

B+C'3+,'@

:% 9 ;4+< -.%/0/12"%

+(+4 3-! 8/23+2

)/(/1'('+2 4

5%6/708

#%

9 ,/( 6/0+23)+(

142+) 6/23?1+

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

50/68

" #$ "

%% &'()*+,-,(

.,/,

01 .232

"#$%"&$$'(

24253642781 9:;29 )*+,-.

/0- ?@;2A2> 4232

"#$%"&$$ 81

B1 .232 $-123

40-

24253642781 9:;29

?2> 4232

$-123 40-

%%% &'/, &+*//%()

A2D6;

?C7C=2>E

3:=92DC7

F6;2G2A

%H&5%H&I G2>?

J:=J232D2>

24253642781 - D72;2

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

51/68

" #$ "

%& '&()(

*+,(-.(/((/

0123456789 418:8 :89; 01;598789 59657 73;18689

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

52/68

" #$ "

%& '()*+,

-+./+ 0+1+2

345464.27

897:+ +/+&

- 24;(1:+.

9()*+,

-+./+

0+1+2

345464.27

+2+.=

897:+ +/+&

2>42757:+27 -+./+

0+1+2 345464.27

242(+7 /4.=+.

?+)>76+. @@@

A& 04671+ BC+6+ +/+D-7/+:E& 242(+7 /4.=+. 5F6)+1

;4671+ +C+6+ >+/+

*+)>76+. G

@H IJK@LMN?BO

P& M4.=(:(6+.

$& M4.=F*+,+.

/+1+

%& ?+)>76+.

>41+

A& M4*+:2+.+

#& -4.+=+ :469+

Q& 07+4*+:2+.++.

R& S+27*

>4.=(:(6+.

T& S+27*

>4)+2+.=+.

-+./+ 0+1+2

! SBK@?

JGB?NBK@

8LJLBUB@D-@UBI LJLBUB@E&

V+1+1+.

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

53/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

54/68

" #$ "

%&'()*&+ ,)))

(-*&./*&+ '-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%

*-(/3%)5 )+16+-2)&

+6'6* "" .&7/+ #$%&

.-+.&+0

.&.& 8&*& (-'&2&+0&+ .&+1& 3&.&2 9)%&4&7 ):)+

/2&7& (-*.&'3&+0&+ 1&+ 9)%&4&7 ):)+ /2&7&

(-*.&'3&+0&+ 57/2/2 ')+-*&% 1&+ 3&./3&*&

%&'()*&+ ,))) &

;6*'&. (-+-.&(&+ .&+1& 3&.&2 4&+0 1).-*3).5&+ '-+.-*)

)?@A 2B>@A 5CDBABE@F 'CFAC>G

5-'-+.-*)&+ -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%

*-(/3%)5 )+16+-2)&

5-(/./2&+ '-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%

NOMOR: … … …

.-+.&+0

(-+-.&(&+ .&+1& 3&.&2 9)%&4&7 ):)+ /2&7& (-*.&'3&+0&+

6(-*&2) (*61/52)H9)%&4&7 ):)+ /2&7& (-*.&'3&+0&+ 57/2/2

6(-*&2) (*61/52)IJ

PT ... … …IIJ

'-+.-*) -+-*0) 1&+ 2/'3-* 1&4& ')+-*&%

'CFG?K@FL M @< K@NO@ KC>P@E@>Q@F (C>@AB>@F 'CFAC>G -FC>LG P@F 2B?KC>

1@R@ 'GFC>@S +=?=>

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

55/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

56/68

" #$ "

$% &'()*+(), &'-'(.,*)/ 01-1( 2$ 3)/+, 2445 *',*),6

7',8),) 3)*) 7+),6 9.:);)/ 0)'-?)(), 0'6)()

7'@+?:.A B,C1,''-?)(), 0'6)() 7'@+?:.A B,C1,''-?)(), 0'6)() 7'@+?:.A

B,C1,''-?)(),

0'6)() 7'@+?:.A B,C1,'

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

57/68

" #$ "

%&%'(')*+, -

%&,&(+.*+, - *&.'(')+, %&,(&/0 &,&/10 2+, )'%3&/ 2+4+

%0,&/+5 (&,(+,1 .&,&(+.+, (+,2+ 3+(+) 60'.

7.&/+)0 ./72'*)0860'.* 7.&/+)0 ./72'*)09:

.(99: ;;;;

*&)+(' - %?C 60'.860'.*9: 7@

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

58/68

" #$ "

%%& '()*+,(- ./,(0 12*/0/3(- 42-02,+

12*/0/3(- 42-02,+ 5-2,6+ 7(- ./)82, 9(:( 4+-2,(;

?(-66(; >

'()*+,(- % > 9(@0(, 1==,7+-(0 A%BCDA%BC1E 7(- ?(-7( F(0(3

9GH?GI 1JJI9%

9GH?GI 1JJI9% 9++3+ 72-6(- -()( *2)26(-6 %BCD%BC1

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

59/68

! #$ !

%&'()*&+ ,, - ./0& 1)02&3) 4&+5& 6&0&3 7,8.97,8.:;

.?= 6=4=1

:/0/*&+@&+-

;A - .)B)C D&+@ 3/32&)

;;A - ?))3) 5/+@&+ +&'& (/'/@&+@ ,8.9,8.:

Peta Tanda Batas WIUP

Diperuntukan bagi :Tanggal Proses :Operator/ Editor :

Kode Wilayah :

Luas Wilayah :Komoditas :

Lokasi Kegiatan

- Provinsi :

- Kabupaten ;

Skala :

1:10.000

Legenda:

Datum: SRGI 2013

Sistem Koordinat:

GeodetikSumber Peta Dasar:

Instansi penerbit

Peta Indeks

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

60/68

" #$ "

%&'()*&+ ,))) -

./*'&0 (1+10&(&+ 0&+2& -&0&3 4&+5 2)01*-)06&+ 57-1*+7*

)8

.9:;:=>AC?:B>:

(1'1*)+0&D (*/,)+3) 888888888888888888

61(7073&+ 57-1*+7* 88888888888888888888

NOMOR: … … …

01+0&+5

(1+10&(&+ 0&+2& -&0&3 E)%&4&D )F)+ 73&D& (1*0&'-&+5&+

/(1*&3) (*/2763)GE)%&4&D )F)+ 73&D& (1*0&'-&+5&+ 6D7373

/(1*&3) (*/2763)HI

PT ... … …HHI

57-1*+7* 88888888888888888888

'?BJ;C

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

61/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

62/68

" #$ "

%&

'()*+,)*- '(.()/-+*0 12.2) $3 4*0,- $565 +(-+*-7

'(8*9:*-**- ;(7/*+*- /-()*8 ?*- @*+,=*)* AB(.=*)*-

1(7*)* C(D,=8/9 E-?2-(:/* 4*0,- $565 12.2) NGF

4*.=*0*- B(.=*)*- 1(7*)* C(D,=8/9 E-?2-(:/* 12.2)

G6J$HK

66&

'()*+,)*- >(-+()/ O-()7/ ?*- P,.=() Q*M* >/-()*8

12.2) 6$ 4*0,- $566 +(-+*-7 4*+* R*)* '(-(+*D*-

S/8*M*0 /-()*8 ?*- @*+,=*)* A@()/+*

1(7*)* C(D,=8/9 E-?2-(:/* 4*0,- $566 12.2) JNIHK

6$&

;(D,+,:*- ;(D*8* @*?*- E-T2).*:/ U(2:D*:/*8 12.2) 6G

4*0,- $563 +(-+*-7 P/:+(. C(T()(-:/ U(2:D*:/*8

E-?2-(:/* $563K

63&

'()*+,)*- Q*()*0&&&&&&&&&&&&

>O>(-+()/ /-/&

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

63/68

" #$ "

%&'() * '+,-., /+,+0.1., 2.,3. 4.0.5 67(/ 81+9.5: /9;3>? @@@@ 5+A.-.:B.,. 3:B.=5

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

64/68

" #$ "

%%&

'()*+,(- ./,(0 12*/0/3(- 4/52,-/,

12*/0/3(- 4/52,-/, 6,78+-3+&&&97)7, : ;(-

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

65/68

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

66/68

" ## "

$%&'()%* (+

',)%-.)%* &,*-,)( ,*,)/( 0%* 1.&2,) 0%3% &(*,)%$

),'.2$(4 (*05*,1(%

*5&5) !! -%6.* "#$%

-,*-%*/

-%-% 7%)% ',&%1%*/%* -%*0% 2%-%1 8($%3%6 (9(* .1%6%

',)-%&2%*/%* 0%* 8($%3%6 (9(* .1%6% ',)-%&2%*/%*

46.1.1 &(*,)%$ 0%* 2%-.2%)%

:5)&%- $%'5)%*

6%1($ ',&,$(6%)%%* 0%* ',)%8%-%* -%*0% 2%-%1

*;;?S

).1%4 S -;?L; 2;D;N DKL;F N=NE;K L=?>;? F=D=?DE;? L;T;<

$;

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

67/68

" #$ "

%&'()* +&,-(./*)01

2.(.314)'))/ +)/ 2.')5)*)/ *)/+) 6)*)0

/787 2989:7;: 1-2 ?????????????????????????????

69;@AB 11?@

/C? D9;EF /C8CG,CCGHE;7@

I9C:G7JEF+CBA89;@7FE *7;::7K %C@C

L?L 0AHA@==> MN"L

L?O MN"P

?

?

?

???

O?L 29G7Q7@7;===> MN"L7

O?O MN"LR

??

?

???

,9@9G7;:7;S

=> S +EEFE H9;:7; ;787 Q989:7;: 1-2 S *7;H7 67@7F 0AHA@ H7; *7;H7 67@7F '9J9G9;FE T7;: U7VER

HEHCBA89;@7FEB7; 8E;E87K OPW H7GE VA8K7X *7;H7 67@7F?

===> S *7;H7 67@7F 29G7Q7@7; T7;: U7VER HEHCBA89;@7FEB7; 8E;E87K L YF7@A>

RA7X H7K78 F9@E7Q FEFE T7;: HEQ7F7;: *7;H7 67@7F 29G7Q7@7;?

====> S %C@C !"#$%&"'( T7;: 89;A;VABB7; H9;:7; V9K7F EH9;@E@7F *7;H7 67@7FZ

ABAG7; 8E;E87K Q7;V7;: # [8 \ K9R7G ] [8Z H9;:7; G9FCKAFE 8E;E87K

^ YH9K7Q7;> 89:7QEBF9K?

FOTO***

*

FOTO***

*

FOTO***

*

FOTO****

8/19/2019 Permen ESDM 33 Th 2015(1)

68/68

Permen ESDM 33 Th 2015(1)

Documents

Transcript of Permen ESDM 33 Th 2015(1)