Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Riau Law Journal: Vol. 5, No. 1, Mei (2021), 92-113 92

Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Ledy Dianaa, Adi Tiara Putri

b

a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: [email protected]

b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: [email protected]

Article Info Abstract

Article History:

Received : 17-05-2021

Revised : 30-05-2021

Accepted : 30-05-2021

Published : 31-05-2021

Keywords:

Cultural Herritage

Protection

Law

Every region in Indonesia has a cultural heritage which is the hallmark

of the area. Siak Regency also has a cultural heritage which is its own

characteristic, this is in accordance with the city branding of Siak

Regency, namely Siak The Truly Malay. Cultural heritage needs to be

protected. This research focuses on the protection of cultural heritage in

Siak Regency, Riau Province. The research method used is empirical

legal research method. Regulations related to cultural heritage are

contained in various laws and regulations in force in Indonesia. The

Regional Government of Siak Regency provides protection for the

cultural heritage in Siak Regency following the applicable regulations,

such as by recording, preserving and promoting cultural heritage in Siak

Regency.

Informasi Artikel Abstrak

Histori Artikel:

Diterima : 17-05-2021

Direvisi : 30-05-2021

Disetujui : 30-05-2021

Diterbitkan : 31-05-2021

Kata Kunci:

Warisan Budaya

Perlindungan

Hukum

Setiap daerah di Indonesia mempunyai warisan budaya yang merupakan

ciri khas dari daerah tersebut. Kabupaten Siak juga mempunyai warisan

budaya yang merupakan ciri khas tersendiri, hal ini sesuai dengan city

branding dari Kabupaten Siak yaitu Siak The Truly Malay. Warisan

budaya perlu untuk dilindungi. Penelitian ini fokus pada perlindungan

warisan budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau. Metode penelitian

yang digunakan metode penelitian hokum empiris. Pengaturan terkait

dengan warisan budaya sudah terdapat dalam berbagai peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Daerah

Kabupaten Siak memberikan perlindungan terhadap warisan budaya

yang ada di Kabupaten Siak mengikuti pada aturan yang berlaku, seperti

dengan kegiatan pencatatan, pelestarian dan promosi dari warisan

budaya yang ada di Kabupaten Siak.

PENDAHULUAN

Menurut United Nations Educational, Cultural, Scientific Organization (UNESCO),

dalam Draft Medium Term Plan 1990-1995, mengartikan warisan budaya sebagai penanda

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,

Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695

E-mail: [email protected] / [email protected]

Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id


budaya sebagai suatu keseluruhan, baik dalam bentuk karya seni maupun simbol-simbol, yang

merupakan materi yang terkandung di dalam kebudayaan yang dialihkan oleh generasi

manusia pada masa lalu kepada generasi berikutnya, merupakan unsur utama yang

memperkaya dan menunjukan ikatan identitas suatu generasi dengan generasi sebelumnya,

merupakan pusaka bagi seluruh umat manusia1. Secara sederhana berdasarkan Pasal 1

UNESCO World Cultural Protection Convention 1972 juga dapat diartikan yang dimaksud

dengan warisan budaya diantaranya peninggalan sejarah atau arkeologi dan kesenian

tradisional yang merupakan peninggalan masa lalu berupa benda yang tidak berwujud seperti

keahlian, keterampilan, tarian dan musik tradisional.2

Warisan budaya di Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini mengingat masyarakat

Indonesia yang majemuk. Contoh warisan budaya di Indonesia wayang kulit dari Jawa,

angklung dari Sunda3. Hal ini perlu dilindungi. Perlindungan Negara terhadap warisan budaya

sangat diperlukan untuk mengurangi pengakuan Negara lain terhadap budaya Indonesia.

Salah satunya kasus yang pernah terjadi yaitu munculnya tari pendet asal Bali dalam iklan

Enigmatic Malaysia di Discovery Channel4.

Dalam perspektif Hukum Internasional, pengaturan terkait warisan budaya telah coba

diakomodir oleh United Nations Educational, Cultural, Scientific Organization (UNESCO).

Dimana UNESCO mengeluarkan perjanjian internasional terkait dengan warisan budaya dan

telah diberlakukan juga di Indonesia yaitu 2003 UNESCO Convention for Safeguarding of

Intangible Cultural Heritage yang diberlakukan di Indonesia dengan Peraturan Presiden

Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible

Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) dan 2005

UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural

Expression yang diberlakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang

Pengesahan Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural

Expression (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya).

1 Ida Bagus Wyasa Putra, Landasan Teoritik Pengaturan Pelestarian Warisan Budaya : Bali Sebagai Suatu

Model, (Denpasar: Udayana University Press, 2017), 65. 2 Asril Sitompul, Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Budaya Warisan dan

Warisan Alam. (Bandung : Booksterrace & Library, 2014), 128. 3 Iswi Hariyani, dkk, Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,

2018), 379. 4 (https://www.viva.co.id/berita/nasional/85435-penari-pendet-dalam-iklan-malaysia-protes

https://www.viva.co.id/berita/nasional/85435-penari-pendet-dalam-iklan-malaysia-protes


Warisan budaya mencakup budaya berupa benda dan tak benda. Warisan budaya

benda misalnya seperti candi-candi, keris, gerabah, keramik, suatu kawasan dan lainnya5.

Sedangkan warisan budaya tak benda diwujudkan dalam bentuk tradisi dan ekspresi lisan,

termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda; seni pertunjukkan; adat istiadat

masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai

alam dan semesta; serta kemahiran kerajinan tradisional6.

Dalam tulisan ini, mencoba mengkaji perlindungan warisan budaya di Kabupaten Siak

Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan, Pemerintah Kabupaten Siak mengaungkan slogan Siak the

Truly Malay yang merupakan pusat kebudayaan Melayu. Di samping itu slogan dari Siak the

Truly Malay telah terdaftar sebagai hak cipta7 dengan nomor pencatatan 01906 dan merek

dengan nomor pendaftaran IDM00628457 di Dirjen Kekayaan Intelektual8. Jika dikaitkan

dengan Kabupaten Siak yang merupakan bahasan dalam tulisan ini, maka contoh warisan

budaya yang terdapat di Kabupaten Siak yaitu seperti Kesultanan Siak Sri Indrapura, syair

Siak Sri Indrapura, ghatib beghanyut, tari zapin Siak dan masih banyak lainnya9.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau

penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan

dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku

dalam masyarakat. Sedangkan sifat penelitiannya dapat digolongkan kepada penelitian yang

bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini peneliti mengadakan penelitian langsung pada

lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan

lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti10

.

5 http: //www2.pdsp.kemdikbud.go.id/Berita/2015/06/13/Warisan-BudayaBendaWarisan-Budaya-Tak-Benda

6 http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia

7https://pdki-

indonesia.dgip.go.id/index.php/hakcipta/bnZRSWtvZm9yVHovL2pYclNoZVFmQT09?q=siak+the+truly+mala

y&type=1 8 Ibid.

9 Dais Dharmawan Paluseri, dkk, Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun 2018, (Jakarta:

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementeriian Pendidikan dan

Kebudayaan, 2018), 59-75. 10

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

2006), 133-162.

http://www2.pdsp.kemdikbud.go.id/Berita/2015/06/13/Warisan-BudayaBendaWarisan-


WARISAN BUDAYA DALAM ATURAN HUKUM

Konsep warisan budaya terdiri atas warisan budaya berwujud (tangible heritages),

warisan budaya tidak berwujud (intangible heritages), benda budaya (cultural property),

warisan budaya yang masih berfungsi (living heritage) dan warisan budaya yang tidak

berfungsi (no-living heritage).11

Dalam tulisan ini membahas pengaturan warisan budaya

dalam hukum nasional Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

warisan budaya yaitu12

:

1. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengaturan terkait dengan warisan budaya dalam konstitusi Negara terdapat dalam

Pasal 32. Dalam Pasal 32 menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional

Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara

dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan Negara menghormati dan memelihara bahasa

daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Berpijak pada Pasal 32 ini, bisa dikatakan bahwa

Negara Republik Indonesia memberikan jaminan akan kebudayaan nasional yang merupakan

warisan budaya Indonesia.

2. Dalam Undang-Undang

Berdasarkan amanat dari Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,

maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pengaturan terkait dengan pemajuan kebudayaan masih ada kaitannya dengan warisan

budaya. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi

budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan,

Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berdasarkan

pada Pokok Pikiran Kebudayaan, Strategi Kebudayaan berupa adalah dokumen dengan arah

Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan

Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional, serta Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

yakni pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Kaitannya antara warisan budaya dan pemajuan kebudayaan dapat dilihat dari tujuan dari

pemajuan kebudayaan yaitu untuk: 13

a. Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;

11

Ida Bagus Wyasa Putra, Op. Cit, 65-73. 12

Ledy Diana dan Adi TiaraPutri, “Melestarikan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau”, Proceeding

2nd National Conference on Law Studies & Call for Paper, (2021): 1273-1278. 13

Pasal 4 Undang-Undang NegaraRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104.


b. Memperkaya keberagaman budaya;

c. Memperteguh jati diri bangsa;

d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;

e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;

f. Meningkatkan citra bangsa;

g. Mewujudkan masyarakat madani;

h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;

i. Melestarikan warisan budaya bangsa; dan

j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaaan

menjadi haluan pembangunan nasional.

Aturan hukum lain yang mengatur terkait dengan warisan budaya yaitu Undang –

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam aturan ini, mengatur terkait hak

yang terkandung dalam warisan budaya yaitu terkait dengan ekspresi budaya tradisional.

Ekspresi budaya tradisional diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pada bagian kesatu dipaparkan tentang ekspresi budaya tradisional dan Hak Cipta yang

penciptanya tidak diketahui. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh

Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya

tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional yang hak ciptanya dipegang oleh Negara,

harus memperhatikan niai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Warisan budaya dalam bentuk benda diatur salah satunya dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Menurut aturan hukum ini, cagar budaya

adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar

budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat

dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting sejarah,

ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dan

yang mempunyai kewenangan untuk penyelenggaraan pengaturan perbuatan hukum yang

berkenaan dengan cagar budaya.Dalam aturan hukum ini, juga menyebutkan yang dimaksud

dengan pelestarian, yaitu upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan

nilainya dengan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

3. Dalam Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan warisan budaya yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Peraturan ini ada berdasarkan


Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.Upaya pelestarian

benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan bukan cagar

budaya dilakukan oleh museum sebagai lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan

guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan dan kesenangan.

4. Dalam Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for The

Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan

Budaya Takbenda) merupakan aturan yang berkaitan dengan warisan budaya. Peraturan

Presiden ini merupakan aturan hukum untuk memberlakukan Perjanjian Internasional terkait

dengan perlindungan warisan budaya takbenda. Dalam Perjanjian Internasional ini

mendefinisikan warisan budaya tidak berwujud sebagai praktik-praktik, ekspresi-ekspresi

serta pengetahuan dan keahlian yang diakui oleh komunitas/masyarakat, kelompok dan dalam

beberapa kasus secara individu sebagai bagian dari warisan budaya. Tujuan utama yang ingin

dicapai oleh Konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama. Konvensi ini

tidak menggunakan istilah “protection” melainkan “safeguarding” sebagai istilah

perlindungan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), yang dimaksud “safeguarding” ialah upaya atau

tindakan yang bertujuan untuk menjamin kelestarian warisan budaya tak benda. Pasal 19 ayat

(2) juga mempertegas bahwa tujuan dibentuknya perjanjian ini ialah untuk kepentingan

kemanusiaan secara umum. Jadi, kebebasan versi perjanjian ini bukanlah untuk kepentingan

industrial, tetapi sebaliknya, untuk kepentingan pemanusiaan seluruh umat manusia14

.

Peraturan Presiden lain yang berkaitan dengan warisan budaya yaitu Peraturan

Presiden Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Protection and

Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi

Keanekaragaman Ekspresi Budaya. Peraturan Presiden ini merupakan aturan hukum untuk

memberlakukan Perjanjian Internasional terkait dengan proteksi dan promosi

keanekaragaman ekspresi budaya. Keanekaragaman budaya adalah kekuatan pendorong

pembangunan, tidak hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana

menjalani kehidupan intelektual, emosional, moral dan spiritual yang lebih memuaskan. Hal

ini terlihat dari tujuh konvensi budaya, yang memberikan dasar kokoh untuk promosi

keanekaragaman budaya. Dengan demikian keanekaragaman budaya merupakan aset yang

14

Miranda Risang Ayu, Rika Ratna Permata, Laina Rafianti, “Sistem Perlindungan Sumber Daya Tak Benda di

Palembang, Sumatera Selatan Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum 29 No.2 (2017).


diperlukan dalam rangka untuk pengurangan kemiskinan dan pencapaian pembangunan

berkelanjutan. Secara khusus, Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity

Of Cultural Expression 2005, berdasarkan pasal 1 memiliki tujuan sebagai berikut:

1) Untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya;

2) Untuk menciptakan kondisi budaya untuk berkembang dan berinteraksi secara

bebas dengan cara yang saling menguntungkan;

3) Mendorong dialog antar budaya dengan maksud untuk menjamin pertukaran

budaya yang lebih luas dan seimbang di dunia dalam mendukung

penghormatan antarbudaya dan budaya damai;

4) Untuk mendorong interculturality, untuk mengembangkan interaksi budaya

dalam semangat membangun jembatan antara masyarakat;

5) Untuk mempromosikan dan memberi penghormatan terhadap keanekaragaman

ekspresi budaya dan meningkatkan kesadaran nilainya pada tingkat lokal,

nasional dan internasional;

6) Untuk menegaskan kembali pentingnya hubungan antara budaya dan

pembangunan untuk semua negara, terutama bagi negara-negara berkembang,

dan untuk mendukung tindakan yang dilakukan secara nasional dan

internasional untuk menjamin pengakuan dari nilai sebenarnya dari link ini;

7) Untuk memberikan pengakuan kepada sifat khas kegiatan budaya, barang, dan

jasa sebagai kendaraan identitas, nilai dan makna;

8) Untuk menegaskan kembali hak-hak berdaulat Negara untuk mempertahankan,

mengadopsi, dan menerapkan kebijakan dan langkah-langkah yang mereka

anggap tepat untuk perlindungan dan promosi keanekaragaman ekspresi

budaya di wilayah mereka;

9) Untuk memperkuat kerjasama internasional dan solidaritas dalam semangat

kemitraan dengan pandangan, khususnya, untuk meningkatkan kapasitas

negara-negara berkembang untuk melindungi dan mempromosikan

keanekaragaman ekspresi budaya.

5. Dalam Peraturan Daerah

Ketentuan terkait pelestarian budaya bukan hanya diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang dikemukan sebelumnya, tapi juga ada diatur dalam Peraturan Daerah.

Pembentukan peraturan daerah tetap harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, hal ini


bertujuan untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan perundang-

undangan yang satu dengan yang lainnya. Dalam bahasan ini, fokus membahas Peraturan

Daerah yang ada di Provinsi Riau terutama di Kabupaten Siak yang berkaitan dengan warisan

budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar

Budaya. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi

pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dalam rangka

memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan

rakyat. Keberadaan cagar budaya di wilayah Provinsi Riau, merupakan kekayaan kultural

yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan

kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat daerah

Riau. Pengaturan terkait dengan cagar budaya untuk Kabupaten Siak juga diatur di dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemugaran

Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan

Melayu. Peraturan Daerah ini terdiri dari delapan puluh Pasal. Peraturan ini mengatur terkait

pelestarian kebudayaan Melayu. Pelestarian kebudayaan Melayu Riau adalah aktivitas

kebudayaan yang meliputi : perlindungan, pewarisan, dan pengembangan, pemanfaatan15

.

Perlindungan kebudayaan Melayu Riau diwujudkan dengan 16

:

1. Mencatat seluruh unsur-unsur kebudayaan;

2. Menghimpun seluruh unsur-unsur kebudayaan;

3. Mengolah seluruh unsur-unsur kebudayaan;

4. Menata informasi kebudayaan;

5. Membuat pemetaan kebudayaan;

6. Pendaftaran hak kekayaan intelektual;

7. Legalitas aspek kebudayaan.

15

Pasal 8 16

Pasal 9


Untuk pewarisan kebudayan Melayu Riau dilakukan melalui lingkungan keluarga,

masyarakat, sekolah, lembaga pemerintah, perkumpulan, institusi resmi dan media massa

yanga hal tersebut diwujudkan dengan 17

:

1. Pendidikan tentang kebudayaan Melayu Riau baik formal maupun non formal;

2. Pembudayaan kebudayaan Melayu Riau;

3. Sosialisasi kebudayaan Melayu Riau;

4. Pelatihan tentang kebudayan Melayu Riau.

Pengembangan kebudayaan Melayu Riau diwujudkan dengan18

:

1. Kajian dan penelitian kebudayaan Melayu Riau;

2. Diskusi, seminar, lokakarya, symposium, festival rakyat, pergelaran rakyat dan

pertemuan ilmiah;

3. Eksperimen dan penciptaan model baru;

4. Pembentukan asosiasi kebudayaan Melayu Riau.

Pemanfaatan kebudayaan Melayu Riau diwujudkan dengan19

:

1. Sebagai materi bahan ajar mulai dari usia dini sampai Perguruan Tinggi dari berbagai

aspek mata pelajaran dalam kurikulum;

2. Sebagaia bahan kajian ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan seni;

3. Sebagai bahan pengembangan pariwisata berbasis Melayu Riau;

4. Sebagai bahan pagelaran budaya dan permainan tradisional rakyat;

5. Sebagai bahan penyebarluasan komunikasi, informasi dan teknologi.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Siak yang mengatur terkait warisan budaya di

Siak terutama Budaya Melayu Kabupaten Siak yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian

Budaya Melayu Kabupaten Siak menyatakan juga bahwa yang dimaksud dengan pelestarian

yaitu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan Melayu Siak secara

dinamis. Adapun yang dimaksud dengan budaya Melayu Siak yaitu produk budaya yang

dilihat dari tiga dimensi kebudayaan baik sebagai ide, gagasan, nilai, norma, aturan maupun

sebagai suatu aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat serta sebagai

17

Pasal 10 18

Pasal 11 19

Pasal 12


benda hasil karya masyarakat Melayu Siak yang secara historis hidup dan berkembang di

wilayah Kabupaten Siak.

6. Dalam Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian

dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Masyarakat. Pelestarian dan pengembangan

adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang dimaksudkan untuk memperkokoh jati

diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam

mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dalam peraturan ini, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial

budaya masyarakat dilakukan dengan konsep, program dasar, dan strategi pelaksanaan20

.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.

Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pelestarian

kebudayaan daerah. Kegiatan pelestarian kebudayaan dilakukan melalui perlindungan,

pengembangan dan pemanfaatan. Pelestarian kebudayaan meliputi aspek-aspek kesenian,

kepurbakalaan, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan, dan perfilman.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang

Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Menurut peraturan menteri ini bahwa dalam rangka

pelestarian warisan budaya tak benda, Pemerintah berkewajiban melakukan pencatatan dan

penetapan warisan budaya tak benda yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Kategori warisan budaya tak benda di Indonesia yaitu tradisi dan ekspresi lisan;

seni pertunjukan; adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; pengetahuan dan

kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; keterampilan dan kemahiran tradisional.

Penetapan warisan budaya tak benda Indonesia bertujuan untuk melestarikan warisan budaya

tak benda Indonesia; meningkatkan harkat dan martabat bangsa; memperkuat karakter,

identitas, dan kepribadian bangsa; mempromosikan warisan budaya tak benda Indonesia

kepada masyarakat luas; meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah dan Pemerintah

Daerah berkewajiban menjamin pelestarian warisan budaya tak benda Indonesia melalui

20

Ledy Diana, Op.Cit.


program peningkatan kesadaran Pelestarian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai

rencana aksi dalam melestarikan warisan budaya tak benda Indonesia21

.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pelestarian Tradisi. Dalam aturan hukum ini, menyebutkan bahwa pelestarian tradisi

adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, suatu kebiasaan dari kelompok

masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara

turun temurun. Adapun objek pelestarian tradisi meliputi upacara tradisional yaitu peristiwa

sacral yang berkaitan dengan kekuatan di luar kemampuan manusia (gaib) dengan peristiwa

alam dan daur hidup; cerita rakyat yaitu cerita yang disebarluaskan dan diwariskan secara

lisan dan digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda dan dongeng;

permainan rakyat yaitu suatu kegiatan reaktif yang memiliki aturan khusus yang merupakan

cerminan karakter budaya serta berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial; ungkapan

tradisional yaitu kalimat-kalimat kiasan, simbol-simbol yang dipahami maknanya oleh para

pemakainya secara lisan dimana terkandung nilai-nilai kehidupan dan pandangan hidup

masyarakat; pengobatan tradisional yaitu tata cara penyembuhan penyakit yang dilakukan

secara tradisional dan diwariskan secara turun temurun dengan menggunakan peralatan

tradisional serta memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam dan penggunaan

mantra; makanan dan minuman tradisional yaitu jenis makan dan minuman yang berbahan

baku alami dan proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana serta

merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu; arsitektur tradisional yaitu

suatu bangunan yang bentuk, struktur, fungsi, ragam bias, dan cara membuatnya diwariskan

dari satu generasi ke generasi berikutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk

melaksanakan aktivitas kehidupan; pakaian tradisional yaitu busana yang berfungsi untuk

melindungi tubuh dari lingkungan alam, serta memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri

khas atau identitas bagi masyarakat pendukungnya; kain tradisional yaitu kain yang bahan

bakunya masih mengandalkan sumber alam dan proses pembuatannya masih menggunakan

alat-alat sederhana serta merupakan suatu hasil karya budaya masyarakat lokal tertentu;

peralatan hidup yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pemenuhan

kebutuhan hidup manusia; senjata tradisional yaitu alat yang digunakan untuk

mempertahankan diri dari serangan/ ancaman dari serangan/ ancaman dari segala sesuatu dan

kelengkapan identitas yang cara pembuatannya, bentuknya dan penggunaannya diwariskan

21

Ibid.


secara turun-temurun; dan atau/; organisasi sosial tradisional yaitu perkumpulan sosial yang

dibentuk oleh masyarakat tradisional, yang memiliki seperangkat sistem yang mengikat

keanggotaannya22

.

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA

DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam perlindungan warisan budaya di

Kabuapten Siak Provinsi Riau yaitu :

1. Pencatatan Warisan Budaya

Dari penjelasan dari aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan warisan budaya,

bahwa salah kewajiban yang melekat pada Negara yaitu dengan melakukan inventarisasi

terkait dengan warisan budaya. Setelah Indonesia mengesahkan Convention for the

Safeguarding of Intangible Cultural Herritage tahun 2003, maka Indonesia wajib untuk

melakukan pencatatan karya budaya dari seluruh Indonesia yang merupakan wujud dari

perlindungan hukum oleh Negara. Maka Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya

melakukan penetapan waisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia. Penetapan warisan

budaya tak benda Indonesia adalah pemberian status budaya tak benda menjadi warisan

budaya tak benda Indonesia oleh Menteri berdasarkan rekomendasi tim ahli warisan budaya

tak benda Indonesia23.

Kegiatan penetapan dilakukan sebagai upaya untuk perlindungan dan pelestarian

budaya tak benda yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, setiap orang dan masyarakat hukum adat24

. Kegiatan

penetapan warisan budaya tak benda bertujuan menjamin dan melindungi warisan budaya tak

benda yang merupakan milik berbagai komuniti, kelompok, dan perseorangan yang

bersangkutan; meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta memperkuat karakter, identitas

dan kepribadian bangsa; meningkatkan apresiasi dan kebanggaan masyarakat Indonesia

terhadap keunikan dan kekayaan ragam budaya Indonesia; meningkatkan kesadaran dan peran

aktif masyarakat dan pemangku kebijakan terhadap pentingnya warisan budaya tak benda;

22

Ibid. 23

Dais Dharmawan Paluseri, Op. Cit. 24

Ibid.


serta saling menghargai terhadap warisan budaya bangsa; mempromosikan warisan budaya

tak benda Indonesia kepada masyarakat luas dan meningkatkan kesejahteraan25

.

Tahapan pelaksanaan kegiatan penetapan warisan budaya tak benda yaitu26

:

1. Pertemuan Pemangku Kepentingan Warisan Budaya Tak Benda;

Kegiatan ini dilaksanakan pada awal seluruh kegiatan penetapan untuk

mensosialisasikan pentingnya pelestarian warisan budaya tak benda kepada semua

masyarakat, baik pemangku kepentingan (stakeholder), komunitas, swasta, maupun

masyarakat umum. Tujuan lain adalah agar terjalin komunikasi serta koordinasi yang

baik antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait.

2. Rapat Penilaian Warisan Budaya Tak Benda;

Rapat penilaian dilakukan sebanyak tiga kali. Rapat –rapat ini membahas dan

memeriksa usulan karya budaya yang telah masuk ke Sekretariat WBTB oleh tim ahli

dan narasumber warisan budaya tak benda. Tim ahli warisan budaya tak benda

Indonesia adalah ahli-ahli di bidang kebudayaan yang dibentuk dan ditetapkan oleh

Menteri melalui Surat Keputusan Menteri untuk melakukan penilaian dan memberikan

rekomendasi penetapan warisan budaya tak benda Indonesia.

3. Verifikasi Data Warisan Budaya Tak Benda;

Data kekayaan budaya yang telah didaftarkan akan diverifikasi dan dilakukan

penilaian oleh tim ahli. Dalam melakukan verifikasi, tim ahli membawa berkas-berkas

kelengkapan data yang dimiliki oleh tim kesektariatan pusat. Tim ahli kemudian turun

ke daerah masing-masing karya budaya itu berasal untuk memverifikasi data-data

usulan karya budaya yang ada. Bila ada data-data yang kurang atau tidak sesuai

dengan kenyataan yang ada, maka tim ahli berhak untuk melengkapi atau menunda

proses penetapan.

4. Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia;

Sidang penetapan adalah tahap akhir penilaian karya budaya yang telah melalui

serangkaian tahapan persyaratan penetapan warisan budaya tak benda. Melalui sidang

penetapan ini seluruh usulan karya budaya akan ditentukan statusnya apakah

ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau ditangguhkan. Sidang

25

Ibid. 26

Ibid.


dihadiri oleh Kepala Dinas atau para perwakilan dari seluruh Provinsi yang telah

mengajukan usulan warisan budaya tak benda Indonesia.

5. Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Tak Benda.

Karya budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia

kemudian disahkan oleh Menteri melalui SK Penetapan Warisan Budaya Tak Benda

Indonesia yang dicantumkan Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

Sertifikat penetapan kemudian diserahkan kepada Provinsi melalui Gubernur atau

yang mewakilinya dalam Kegiatan Apresiasi Penetapan Warisan Budaya Tak Benda

Indonesia.

. Provinsi Riau juga ikut serta kegiatan pencatatan dan penetapan warisan budaya tak

benda yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Permasalahan yang

dihadapi Provinsi Riau dalam rangkaian kegiatan penetapan warisan budaya tak benda adalah

kekurangan maestro atau pakar dalam menguasai hal-hal yang berkaitan dengan warisan

budaya serta masalah pendanaan. Maestro atau pakar yang menguasai permasalahan warisan

budaya diperlukan untuk tahapan rapat penilaian27

. Menurut data yang didapat dari Bapak

Yoserizal Zen selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bahwa warisan budaya tak

benda dari Provinsi Riau yang lolos pada sidang pertama pada tahun 2020 yaitu :

1. Gambus Selodang Siak;

2. Tari Inai;

3. Lampu Colok;

4. Togak Tonggol;

5. Tari Olang-Olang Siak;

6. Balam Ponganjuw;

7. Atau Kopa;

8. Atib Koambai;

9. Nolam;

10. Budaya Mandi Shafar Rupat Utara;

11. Rarak;

12. Dodi Anak Siak;

13. Gondang Borogong;

14. Tari Poang;

27

Wawancara dengan Bapak Yoserizal Zen, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.


15. Tanjak Siak;

16. Bubur Asyuro;

17. Gawai Gedang Talang Mamak;

18. Upah-Upah Rokan Hulu;

19. Asidah;

20. Nyanyi Panjang Tuanku Malin Dewa;

21. Nyanyo Panjang Bujang Tianang;

22. Nyanyi Panjang Lanang Bisai;

23. Zapin Pecah Duabelas;

24. Ma’awuo Danau.

Pencatatan selanjutnya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2017 tentang Pemajuan Kebudayaann. Dalam aturan ini, daerah diharuskan melakukan

kegiatan pendataan yang dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

(PPKD). Pendataaan ini bukan hanya berkaitan dengan warisan budaya tak benda saja tapi

juga warisan budaya benda. Pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan menerbitkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Siak yang berisi

terkait dengan data objek pemajuan kebudayaan, data sumber manusia kebudayaan, data

sarana dan prasarana kebudayaan28

.

2. Pelestarian Dan Mempromosikan Warisan Budaya

Upaya Pemerintah Daerah yang selanjutnya terkait dengan warisan budaya di

Kabupaten Siak Provinsi Riau yaitu pelestarian dan mempromosikan warisan budaya. Bentuk

pelestarian dan promosi dari warisan budaya di Kabupaten Siak yaitu dengan adanya city

branding Kabuapten Siak yaitu Siak The Truly Malay. City branding ini merupakan logo dan

tagline Kabupaten Siak dibidang kepariwisataan yang telah dicatatkan dengan pencatatan hak

cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor pencatatan 01906 dan

didaftarkan sebagai merek dengan dengan nomor pendaftaran IDM00062845729

. City

branding merupakan proses atau usaha untuk membentuk merek dari suatu kota untuk

mempermudah pemilik kota memperkenalkan dan mengkomunikasikan kotanya kepada target

28

Wawancara dengan Bapak Endi Mirzal, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Siak. 29

http://www.dgip.go.id/



pasar30

City branding ini merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Siak dalam peningkatan

daya tarik pariwisata31

Adapun ruang lingkup dari pelestarian budaya Melayu Siak meliputi32

:

a. Pelestarian sikap mental dan perilaku;

Untuk pelestarian nilai, sikap mental dan perilaku, sekolah wajib melaksanakan

kurikulum muatan lokal budaya Melayu Siak33

. Penerapan pengajaran budaya Melayu sudah

dimulai sejak tahun 2006, hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 63

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Siak34

.

Peraturan Bupati ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor

1 Tahun 2016 tentang Reancana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak.

b. Pelestarian sejarah Melayu Siak;

Upaya penyelamatan sejarah Melayu Siak dilakukan dengan pencatatan,

penyelamatan bukti, benda, fakta, naskah, sumber sejarah, penelitian, pendokumentasian,

penulisan buku sejarah, dan penguatan fungsi museum35.

Kegiatan pelestarian sejarah Melayu

Siak juga melibatkan peran serta masyarakat36

.

Sejarah mengenai Siak dapat ditemukan salah satunya pada Istana Asserayah Al

Hasyimiah (Istana Siak). Istana Siak merupakan bukti sejarah kebesaran kerajaan Melayu

Islam yang terbesar di Riau. Masa kejayaan Kerajaan Siak berawal dari abad ke-16 sampai

pada abad ke-20 dan silsilah Sultan-Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura dimulai pada tahun

1723 Masehi dengan 12 Sultan yang pernah bertahta.37

c. Pelestarian adat Melayu Siak;

Pemerintah Daerah wajib melestarikan adat Melayu Siak yang dilakukan melalui

kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Kegiatan perlindungan meliputi

penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan nilai-nilai adat dan sistem tata perilaku dan

kearifan yang dimiliki. Kegiatan pengembangan meliputi kegiatan penelitian, pendidikan,

30

Faisal Arif Rahman, dkk, “ Aspek Hukum Regional Branding dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek dan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Studi Kasus Jogja Istimewa

sebagai Brand Daerah Istimewa Yogjakarta”, Jurnal Penelitian Hukum 2 No. 3 (2015): 178-207. 31

Sylvina Rusadi dan Made Devi Wedayanti, “Strategi City Branding oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam

Peningkatan Daya Tarik Pariwisata,” Jurnal Wedana 5 No. 2 (2019) : 16-21. 32

Ledy Diana, Op.Cit: 1278-1281. 33

Ibid. 34

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/muatan-lokal-budaya-melayu-eksis-di-siak/ 35

Ledy Diana, Op.Cit: 1278-1281 dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana

Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak. 36

https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/05/04/komunitas-pecinta-sejarah-ini-selamatkan-

dokumen-peninggalan-kesultanan-siak. 37

Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pariwisata, Booklet Pariwisata Siak Edisi 2020, (Siak : Pemerintah

Kabupaten Siak Dinas Pariwisata, 2020), 1.

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/muatan-lokal-budaya-melayu-eksis-di-siak/

https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/05/04/komunitas-pecinta-sejarah-ini-selamatkan-dokumen-peninggalan-kesultanan-siak



pelatihan, kajian, penguatan kelembagaan adat, penguatan sumberdaya manusia dan adaptasi

adat Melayu Siak. Kegiatan pemanfaatan meliputi kegiatan untuk menumbuhkan sikap rasa

memiliki, identitas, simbol, magnet kepariwisataan, sumber pendapatan, sikap toleransi, dan

kepengetahuan38

.

Mengenai pelestarian sejarah Melayu Siak, salah satunya dilakukan dengan membuat

kegiatan tahunan yang sekaligus untuk merayakan ulang tahun Kabupaten Siak, yaitu Festival

Siak Bermadah. Festival ini diadakan di Taman Tengku Mahratu yang bersebelah dengan

Gedung Mahratu yang dekat dari Istana Siak. Festival ini biasanya dilaksanakan sekitar bulan

September setiap tahun. Jenis lomba yang biasa dipertandingkan yaitu zapin, istiadat

mengarak pengantin, berbalas pantun, senandung menidurkan anak, joget jambak, lawak,

nasyid, pemilihan bujang dan dara, langgam Melayu, tari kreasi39

. Ini merupakan kegiatan

pelestarian dan promosi warisan budaya di Siak. Kegiatanj festival ini juga untuk

mewujudkan dari city branding Kabupaten Siak yaitu Siak The Truly Malay40

.

Tokoh adat di Kabupaten Siak sangat mendukung sekali dalam pelestarian budaya

Melayu, hal ini dikemukakan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Siak

yaitu Bapak H. Wan Said. Hal-hal yang telah dilakukan dengan pembinaan generasi muda

Siak untuk mempelajari budaya Melayu Siak41

.

d. Pelestarian cagar budaya;

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Pemerintah Daerah berkewajiban membiayai pelaksanaan kajian, pemugaran,

pemetaan, pengamanan, revitalisasi dan pemeliharaan cagar budaya. Pemerintah Daerah atau

lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian

sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda cagar budaya, kawasan penting

dalam sejarah dan peradaban Melayu Siak. Pemerintah Daerah atau lembaga yang berwenang

berkewajiban mendorong dan menetapkan daerah kawasan cagar budaya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan

38


https://siakkab.go.id/festival-siak-bermadah/ 40

Adi TiaraPutri, dkk, “ Logo dan Tagline “Siak Thr Truly Malay” Kabupaten Siak Provinsi Riau dalam Hukum

Kepariwisataan”, Journal of Private and Economic Law 1, No. 1 (2021) : 47-62. 41

Wawancara dengan Ketua LAM Kabupaten Siak, Bapak H. Wan Said.

https://siakkab.go.id/festival-siak-bermadah/


pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan

teknologi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi dan pariwisata42

.

Pelestarian cagar budaya di Kabupaten Siak juga diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemugaran Kawasan dan Bangunan

Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Siak. Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan kawasan

cagar budaya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 164/M/2018 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya Pusat

Pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat

Nasional. Pada tahun 2017, Istana Siak masuk ke dalam salah satu Cagar Budaya Nasional

yang terpilih sebagai saah satu Situs Sejarah Terpopuler kedua dalam Anugerah Pesona

Indonesia (API) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.43

Dengan adanya istana Siak dan kawasan sekitarnya menjadi promosi Kabupaten Siak pada

wisata sejarah dan budaya44

yang juga salah satu bentuk pelestarian warisan budaya.

e. Pelestarian pakaian dan bahasa Melayu;

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk perlindungan,

pembinaan, dan pengembangan bahasa dan pakaian Melayu. Pelaksanaan wewenang dan

tanggung jawab dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pendidikan, dan

kebudayaan, serta SKPD yang membidangi urusan pariswisata. Bupati dapat membentuk dan

atau/ menetapkan lembaga yang berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam

pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan pakaian Melayu. Keanggotaan

lembaga tersebut dapat terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat

dan akademisi. Ketentuan mengenai berbahasa dan berpakaian Melayu juga diatur di dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2015 tentang Berbahasa dan Berpakaian

Melayu.

f. Pelestarian produk budaya;

Untuk melestarikan produk budaya Melayu perlu dilakukan inventarisasi,

dokumentasi, dan reproduksi. Pemerintah Daerah mendorong masyarakat untuk mengenal

kembali produk budaya Melayu Siak. Dalam melestarikan produk budaya Melayu perlu

dilakukan pembelajaran kepada peserta didik selaku generasi penerus. Salah satu cara yang

42


Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pariwisata, Op.Cit. 44

Abdul Harits Ritonga, dkk, “Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Siak Sri Indrapura sebagai

Objek Wisaat (2016-2019), Kronologi 2 No. 4 (2020) : 118- 129.


dilakukan Pemerintahan Daerah untuk pelestarian produk budaya dengan melaksanakan

festival Siak Bermadah45

. Hasil produk budaya lokal juga bisa dilidungi dalam rezim hak

kekayaan intelektual apalagi jika mempunyai nilai ekonomi di dalamnya46

.

g. Pelestarian kesenian;

Pelestarian kesenian Melayu Siak dilakukan melalui upaya perlindungan semua karya

seni Melayu Siak baik kesenian tradisi maupun modern. Pengembangan kesenian Melayu

Siak dilakukan melalui upaya peningkatan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk

berkarya, penelitian, dan apresiasi karya seni. Untuk apresiasi karya seni dilakukan melalui

kegiatan pergelaran, pameran, parade, festival, lomba, penciptaan pasar seni, dan pemberian

penghargaan pada seniman, budayawan, dan masyarakat yang berprestasi dan punya

kepedulian yang tinggi untuk mengembangkan kesenian Melayu Siak. Pemerintah Daerah

mengupayakan kesenian Melayu Siak sebagai bahan pembelajaran di sekolah melalui muatan

lokal. Pemerintah Daerah atau pihak yang berwenang wajib melindungi karya seni yang

dihasilkan oleh individu atau kelompok dengan memfasilitasi perolehan hak cipta47

.

h. Pelestarian sistem pengetahuan dan teknologi;

Pelestarian sistem pengetahun dan teknologi dilakukan melalui kegiatan

penyelamatan, pengamanan, penelitian, pemeliharaan, dan pemanfaatan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Untuk menyelamatkan produk pengetahuan dan teknologi

masyarakat Melayu Siak perlu dilaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan revitalisasi.

Pemerintah Daearah wajib memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak

kekayaan intelektualnya. Pemerintah Daerah dan lembaga berwenang memelihara, merawat,

dan membuat replika produk teknologi tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Masyarakat dapat membantu membuat miniatur produk teknologi tradisional. Pemerintah

Daerah dan masyarakat memanfaatkan hasil kajian, penelitian, dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang dapat berdaya guna dan berhasil guna48

.

i. Pelestarian makanan dan minuman tradisional.

Pemerintah Daerah megusahakan dan mendorong masyarakat untuk memiliki kebun

tanaman berkhasiat obat-obatan herbal sebagai tempat inventarisasi, budidaya dan penelitian

45

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/siak-the-truly-malay/ 46

Putri Kusuma Sanjiwani, “Hak Kekayaan Intelektual dalam Indistri Pariwisata : Studi Kasus Perlindungan

Hukum Pemanfaatan Local Genius dalam Produk Pengusaha Lokal”, Jurnal Ilmiah Hospitaly Management 7,

No. 1 (2016) : 13-18. 47


Ibid.

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/siak-the-truly-malay/


untuk ketersedian makanan dan minuman tradisional Siak. Pengelolaan kebun tanaman

berkhasiat dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat. Perlindungan

makanan dan minuman tradisional Siak dilakukan melalui kegiatan budidaya, penelitian,

inventarisasi, dan pendaftaran hak kekayaan intelektualnya. Makanan dan minuman

tradisional Siak yang memiliki khasiat sebagai obat-obat herbal diproduksi dan bersertifikat

halal serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesehatan masyarakat. Pemerintah Daerah

memfasilitasi pemanfaatan dan pemasaran makanan dan minuman tradisional melalui

kegiatan wisata, pameran, festival, lomba dan penyediaan, pasar. Pemerintah Daerah

memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berjasa

menemukan, melestarikan dan/ atau mengembangkan makanan dan minuman tradisional

Siak. Pemerintah Daerah Siak mengusahakan dan menetapkan makanan dan minuman

tradisional tertentu sebagai identitas Siak. Contoh makanan dan minuman dari Siak yaitu

Asam Pedas Ikan Tapah, Kue Kasidah, Pindang Ikan Juaro, Bolu Kemojo, Kerabu Tenggek

Burung, Roti Jalo, Sambal Bilis, Sambal Belacan49

KESIMPULAN

Pengaturan warisan budaya di Indonesia terdapat dalam berbagai peraturan

perundang-undangan. Untuk warisan budaya di Kabupaten Siak juga ada di atur dalam

Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Riau terutama dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Siak. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memberikan perlindungan terhadap warisan budaya

yang ada di Kabupaten Siak mengikuti pada aturan yang berlaku, seperti dengan kegiatan

pencatatan, pelestarian dan promosi dari warisan budaya yang ada di Kabupaten Siak.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, PT

RajaGrafindo Persada, 2006).

Arif, Faisal Rahman, dkk, “ Aspek Hukum Regional Branding dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta Studi Kasus Jogja Istimewa sebagai Brand Daerah Istimewa

Yogjakarta”, Jurnal Penelitian Hukum 2 No. 3 (2015): 178-207.

49

Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pariwisata, Op. Cit, 47-48.


Bagus, Ida Wyasa Putra, Landasan Teoritik Pengaturan Pelestarian Warisan Budaya : Bali

Sebagai Suatu Model, (Denpasar: Udayana University Press, 2017).

Dharmawan, Dais Paluseri, dkk, Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia Tahun

2018, (Jakarta: Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Direktorat Jenderal

Kebudayaan Kementeriian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018).

Diana, Ledy dan Tiara, Adi Putri, “Melestarikan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi

Riau”, Proceeding 2nd National Conference on Law Studies & Call for Paper, (2021):

1273-1278.

Hariyani, Iswi, dkk, Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya, (Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2018).



http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia

https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/hakcipta/bnZRSWtvZm9yVHovL2pYclNoZVFm

QT09?q=siak+the+truly+malay&type=1


http://www2.pdsp.kemdikbud.go.id/Berita/2015/06/13/Warisan-BudayaBendaWarisan-

Budaya-Tak-Benda

https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/05/04/komunitas-pecinta-

sejarah-ini-selamatkan-dokumen-peninggalan-kesultanan-siak.



Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pariwisata, Booklet Pariwisata Siak Edisi 2020, (Siak :

Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Pariwisata, 2020).

Risang, Miranda Ayu, Ratna, Rika Permata, Laina Rafianti, “Sistem Perlindungan Sumber

Daya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum

29 No.2 (2017).

Ritonga, Abdul Harits dkk, “Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Kesultanan Siak Sri

Indrapura sebagai Objek Wisaat (2016-2019), Kronologi 2 No. 4 (2020) : 118- 129.



http://kwriu.kemdikbud.go.id/info-budaya-indonesia/warisan-budaya-tak-benda-indonesia

https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/hakcipta/bnZRSWtvZm9yVHovL2pYclNoZVFmQT09?q=siak+the+truly+malay&type=1

https://pdkiindonesia.dgip.go.id/index.php/hakcipta/bnZRSWtvZm9yVHovL2pYclNoZVFmQT09?q=siak+the+truly+malay&type=1


http://www2.pdsp.kemdikbud.go.id/Berita/2015/06/13/Warisan-BudayaBendaWarisan-Budaya-Tak-Benda

http://www2.pdsp.kemdikbud.go.id/Berita/2015/06/13/Warisan-BudayaBendaWarisan-Budaya-Tak-Benda






Rusadi, Sylvina dan Devi, Made Wedayanti, “Strategi City Branding oleh Pemerintah

Kabupaten Siak dalam Peningkatan Daya Tarik Pariwisata,” Jurnal Wedana 5 No. 2

(2019) : 16-21.

Sanjiwani, Putri Kusuma “Hak Kekayaan Intelektual dalam Indistri Pariwisata : Studi Kasus

Perlindungan Hukum Pemanfaatan Local Genius dalam Produk Pengusaha Lokal”,

Jurnal Ilmiah Hospitaly Management 7, No. 1 (2016) : 13-18.

Sitompul, Asril, Perlindungan Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekayaan Budaya

Warisan dan Warisan Alam. (Bandung : Booksterrace & Library, 2014).

TiaraPutri, Adi dkk, “ Logo dan Tagline “Siak Thr Truly Malay” Kabupaten Siak Provinsi

Riau dalam Hukum Kepariwisataan”, Journal of Private and Economic Law 1, No. 1

(2021) : 47-62.

Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau

Documents

Transcript of Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Siak Provinsi Riau