PEREMPUAN DALAM POLITIK Oleh RIRIS RESITA SIMAMORAdigilib.unila.ac.id/56156/3/SKRIPSI TANPA...
103
PEREMPUAN DALAM POLITIK (Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur) (Skripsi) Oleh RIRIS RESITA SIMAMORA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019
Transcript of PEREMPUAN DALAM POLITIK Oleh RIRIS RESITA SIMAMORAdigilib.unila.ac.id/56156/3/SKRIPSI TANPA...
PEREMPUAN DALAM POLITIK(Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Lampung Timur)
(Skripsi)
Oleh
RIRIS RESITA SIMAMORA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKUNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG2019
ABSTRACT
WOMEN IN POLITICS(Study of Women's Legislative Members in the House of People’s
Representatives in East Lampung Area)
BY
RIRIS RESITA SIMAMORA
A 30% quota of women's participation in the House People’s of Representativesprovides an opportunity for women to win legislative seats. In fact that thepresence of women in the House People’s of Representatives in East LampungArea has not met the 30% quota, the East House People’s of Representatives inEast Lampung Area has decreased from 6 people in the 2009-2014 period to 5people, in the 2014-2019 period. The purpose of this study was to learn anddescribe women's representation in politics, as well as strategies to resolvedebates in the House People’s of Representatives in East Lampung Area. Thisstudy uses the theory of differences between women & men in the familyenvironment, educational environment, work environment within the socialstructure. This study uses descriptive methods using qualitative as well as datacollection techniques with interviews. The results of the study show that the factin women's legislative research in East Lampung is still very far away to reach a30% quota due to the existence of various factors that there are still manywomen who think political policy is something cruel and interrelated with eachother that makes women choose to be in a comfort zone as a housewife, lowfinance for women also greatly affects low representation, many women are stillasked for in the lower serial number. Based on this, many people do not look atand elect women legislative candidates. The low level of education of women alsoincreases the low representation of women. The strategy needed by women asmembers of the House People’s of Representatives in East Lampung Area canbegin with the seriousness of political parties in facilitating and preparingwomen to appear in the political arena and improve women's political educationin the community.
Keywords: Politics, Women
ABSTRAK
PEREMPUAN DALAM POLITIK(Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lampung Timur)
OLEH
RIRIS RESITA SIMAMORA
Kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen memberikan kesempatan kepadaperempuan untuk menduduki kursi legislatif. Faktanya Keberadaan perempuan diparlemen khusunya di DPRD Lampung Timur belum memenuhi kuota 30%, DPRDLampung Timur mengalami penurunan dari 6 orang pada periode 2009-2014 menjadi5 orang, pada periode 2014-2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuidan mendeskripsikan keterwakilan perempuan dalam politik, serta strategi untukmenyelesaikan permasalahan di DPRD Lampung Timur. Penelitian ini menggunakanteori perbedaan perlakuan antara perempuan & laki-laki dalam Lingkungan keluarga,Lingkungan pendidikan, Lingkungan pekerjaan di dalam struktur sosial. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teknikpengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalamparlemen terutama anggota legislatif perempuan di lampung timur masih sangat jauhuntuk mencapai kuota 30% karena adanya berbagai faktor yaitu masih banyakperempuan yang beranggapan bahwa politik adalah sesuatu yang kejam dan salingmenyingkirkan satu dengan yang lain hal ini yang membuat perempuan memilihuntuk berada di zona nyaman sebagai ibu rumah tangga, Rendahnya finansial padaperempuan juga sangat mempengaruhi rendahnya keterwakilan, Perempuan masihbanyak yang ditempatkan pada nomor urut bawah. Berdasarkan hal ini banyakmasyarakat yang tidak melirik dan memilih calon legislatif perempuan. Rendahnyatingkat pendidikan perempuan juga mempengaruhi rendahnya keterwakilanperempuan. Strategi yang dibutuhkan perempuan sebagai anggota DPRD KabupatenLampung Timur dapat diawali dengan keseriusan parpol dalam memfasilitasi danmempersiapkan perempuan untuk tampil di arena politik dan peningkatan pendidikanpolitik perempuan pada masyarakat.
Kata Kunci : Perempuan, Politik
PEREMPUAN DALAM POLITIK
(Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Lampung Timur)
Oleh
RIRIS RESITA SIMAMORA
(Skripsi)
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Sukadana Baru Lampung Timur pada tanggal
04 Juli 1997 dan saat ini berusia 21 tahun. Terlahir dari keluarga
Bapak J. Simamora dan (alm) Ibu Masrina Sihite sebagai anak
pertama dari dua orang saudara.
Pendidikan yang ditempuh adalah pada tahun 2002, penulis mengawali
pendidikannya di TK 01 Pakuan Aji selama satu tahun. Pada tahun 2009 penulis
menyelesaikan studinya di SD N 06 Pakuan Aji, tahun 2011 penulis menyelesaikan
pendidikan di SMP N 01 Marga Tiga dan melanjutkan pendidikan Sekolah
Menengah Atas di SMA Kristen 01 Metro dengan tahun kelulusan pada tahun 2014.
Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui seleksi jalur UML Universitas
Lampung. Selama menjadi mahasiswi Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti
kegiatan internal kampus di PDO FISIP (persekutuan Doa Oikoumene).
MOTO
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam DIA
yang memberikan kekuatan kepadaku”
(filipi 4:13)
“Apapun itu, seberat apapun proses nya akan kujalani dan terus kuberikan yang
terbaik selebihnya BAPA ku yang akan menentukan bagiku”
(Sita Simamora)
PERSEMBAHAN
Kupersembahkan karyaku ini dengan penuh sukacita dan
ucapan syukur kepada Bapaku, Yesus Kristus atas segala
hikmat dan berkat-NYA serta dengan kerendahan hati
kupersembahkan karyaku ini kepada orang-orang terkasih.
KELUARGA
Kepada kedua orang tuaku, adikku dan keluarga besarku yang
sangat mendukung, membantu dan mengerti aku selama proses
pendidikanku hingga aku menyelesaikan karyaku ini.
Terimakasih atas segala doa, pengorbanan, motivasi dan
nasehat yang menguatkan aku untuk menyelesaikan proses
pendidikan di Universitas Lampung.
SAHABAT-SAHABAT TERKASIH
Terimakasih untuk sahabat dan teman-teman yang selalu
menghadirkan sukacita, tawa , kebersamaan dan berbagai
warna bagiku. Terimaksih karena kalian semua sudah menjadi
bagian dari proses kehidupanku.
…serta..
Almamater Tercinta
Universitas Lampung
SANWACANA
Puji syukur kepada Allah Bapaku yang luar biasa karena hikmat dan anugerah
yang ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Perempuan dalam politik (studi anggota legislatif perempuan di DPRD Lampung
Timur). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana
Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Lampung.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari
bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih
kepada :
1. Bapak Drs. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A., selaku pembimbing utama atas
kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses
penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D., selaku penguji utama pada ujian skripsi.
Terima kasih untuk masukan dan saran-saran kepada penulis.
5. Seluruh jajaran Dosen , Staff, dan Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik dan secara khsus di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Pengurus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur secara
khusus kepada anggota DPRD Lampung Timur Perempuan.
7. Kedua orangtua; Bapak J. Simamora dan Ibu M. Sihite (Alm), adik saya
terkasih Edo simamora dan kakek nenek yang telah menjadi orangtua terbaik
di Dunia ini yang tidak dapat tergantikan, selalu memberikan dukungan dan
kasih sayang sehingga dapat membangunkan semangat untuk mencapai gelar
S1.
8. Kepada keluarga besar yang telah mendukung, membantu, mengerti dan
memberikan kasih sayang sehingga penulis dapat melalui setiap proses
kehidupan hingga hari ini dan menjalani perkuliahan hingga mencapai gelar
Sarjana. Terimakasih kepada mereka yang terkasih yaitu nantulang dan
tulang.
9. Gita Pakpahan, Friska pasaribu, Kasro sidauruk, Intan sitorus, Malini ginting,
devi sinaga, Ria nababan, Jesika Simamora, Bobby barasa, Salmon
situmorang, fernandes tambunan yang telah menjadi sahabat, teman berbagi
dan selalu meluangkan waktu untuk bercerita dan melakukan banyak hal
bersama. Terimakasih gaes untuk kebersamaan, traktiran, bantuan, doa dan
segala sesuatu yang sudah diberikan, semoga Tuhan selalu memberikan yang
terbaik untuk kalian.
10. KOMSEL ROYAL GBI VILLA CITRA, tempat berorganisasi yang sangat
membantu dalam segala hal, terkhusus ko jourdan, ko dodi, ko erik, ko febby,
ko ricky, ko siro, Arnold, cik vania, ko, darma, bang nugroho, markus, hendri
matius, bang kasro, bang salmon, cik vania, ka gitut dan ria raya. Terima
kasih untuk cinta, kasih dan perhatian selama ini, kalian luarbiasa. . .
11. PDO FISIP UNILA, terima kasih untuk mirani simanungkalit, olaf
simanjuntak, sarah purba, kak angel, bang satria sitepu, Michael Jeremy dan
adik-adik pdo dari angkatan 2015-2018, Terimakasih atas cerita selama ada di
fisip.
12. ILMU PEMERINTAHAN 2014, terimakasih untuk teman-teman
seperjuangan selama ada dibangku perkuliahan. Terkhusus untuk ulfa putri
andini, kartika fitriana, mega putri, tiara. Terimakasih pernah menjadi teman
baik dan terimakasih juga untuk rahmita, ara, indra, komang, tika wuri, asti dll
yang sudah pernah menjadi tim hore di detik terakhir skripsi.
13. Tim Gondrong ku, Maria Ayu, Atin, Ham fifi, dan elmi ku, terimakasih
pernah menjadi penyemangat terbaik dan tempat curahan hati yang siaga, aku
mencintai kalian.
14. Dan terakhir untuk seluruh rekan yang telah berpartisipasi, baik langsung
maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,
akan tetapi sedikit harapan semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat
dan berguna bagi kita semua.
Bandar LampungPenulis,
Riris Resita simamora
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii
I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ......................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................... 13
C. Tujuan Penelitian ..................................................................................... 14
D. Kegunaan Penelitian ................................................................................ 14
II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 15
A. Konsep Gender ......................................................................................... 15
1. Pengertian Gender .............................................................................. 15
2. Ketimpangan Gender ......................................................................... 17
3. Masalah Gender di Indonesia ............................................................. 20
4. Kelainan Seksual ................................................................................ 22
B. Partisipasi Politik ..................................................................................... 27
C. Konsep Politik .......................................................................................... 34
D. Konsep Strategi ........................................................................................ 37
E. Lembaga Legislatif (DPRD) .................................................................... 41
1. Pengertian DPRD .............................................................................. 41
2. Kedudukan DPRD .............................................................................. 42
3. Fungsi Lembaga DPRD ..................................................................... 42
4. Tugas danWewenang DPRD.............................................................. 44
5. Kerangka Pikir ................................................................................... 45
III. METODE PENELITIAN .......................................................................... 48
A. Tipe Penelitian ....................................................................................... 48
B. Fokus Penelitian .................................................................................... 50
C. Lokasi Penelitian ................................................................................... 50
D. Jenis Data ............................................................................................... 51
E. Sumber Data .......................................................................................... 52
F. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 54
G. Penentuan Informan ............................................................................... 56
H. Teknik Pengolahan Data ........................................................................ 58
I. Teknik Analisis Data ............................................................................. 59
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .................................... 62
A. DPRD Lampung Timur .......................................................................... 62
1. Visi dan Misi DPRD Lampung Timur................................................... 62
2. Tugas dan Fungsi DPRD ....................................................................... 63
3. Susunan Kepengurusan DPRD Lampung Timur ................................... 64
4. Sejarah DPRD Lampung Timur ............................................................ 65
5. Kedudukan dan Susunan Organisasi DPRD Lampung Timur .............. 67
6. Data DPRD Lampung Timur ................................................................. 69
V. HASIL PEMBAHASAN ........................................................................... 79
A. Hasil Penelitian……………………………………………………........ 79
1. Lingkungan Keluarga......................................................................... 79
2. Lingkungan Pendidikan ..................................................................... 84
3. Lingkungan Pekerjaan ....................................................................... 89
4. Di Dalam Struktur Politik .................................................................. 94
B. Pembahasan.............................................................................................. 108
VI. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 123
A. Kesimpulan ............................................................................................ 123
B. Saran ...................................................................................................... 124
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman1. Presentase Perempuan di DPRD dari Masa ke Masa........................... 5
2. Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di DPRD LampungTimur Periode 2009-2014 .................................................................... 7
3. Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di DPRD KabupatenLampung Timur Periode 2014-2019.................................................... 7
4. Penelitian Terdahulu ............................................................................ 9
5. Bentuk Partisipasi Konvensionil dan Non Konvensionil ..................... 33
6. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan JenisKelamin di Kabupaten Lampung Timur .............................................. 69
7. Susunan dan Fraksi Keanggotaan DPRD KabupatenLampung Timur ................................................................................... 69
8. Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten LAMTIM 2016.................. 70
9. Daftar Anggota Legislatif DPRD LAMTIM 2014-2019 ..................... 71
10. Triangulasi Data Penelitian Keluarga .................................................. 79
11. Triangulasi Data Penelitian Pendidikan ............................................... 84
12. Triangulasi Data Penelitian Pekerjaan ................................................. 89
13. Triangulasi Data Penelitian Struktur Politik ........................................ 94
14. Visi Misi Anggota Legislatif Perempuan DPRD LAMTIM................ 101
15. Program-Program yang Sudah Dilakukan Anggota
Legislatif Perempuan di DPRD LAMTIM untukMeningkatkan Partisipasi Perempuan .................................................. 102
16. Harapan Anggota Legislatif Perempuan TerhadapKaum Perempuan di Daerah ................................................................ 106
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Kerangka Pikir ...........................................................................................47
2. Struktur Organisasi Sekertariat DPRD Kabupaten Lampung Timur.........67
3. Ikatan Keluarga Anggota Dewan 20114-2019...........................................68
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang dalam
situasi dilematis. Perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua
sektor dan muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat
sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan
dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarier. Perempuan karier merasa
terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahliannya bagi
perkembangan bangsa dan negara. Perempuan sering dihantui oleh opini yang
ada di dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdi pada keluarga.
Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut peran serta perempuan
dalam pembangunan. Adanya tuntutan peran perempuan dalam pembangunan
sehingga muncul pengertian peran ganda. Peran perempuan Indonesia dengan
peran ganda belum bisa berjalan dengan baik.
Munculnya kesenjangan-kesenjangan akses, hak, dan peran perempuan dalam
politik bila dibandingkan dengan kaum laki-laki denan masih minimnya
kuantitas serta kualitas perempuan dalam jabatan publik yang bisa
2
memperjuangkan baik kepentingan perempuan sendiri maupun kepentingan
rakyat banyak. Masih sedikit perempuan yang menduduki jabatan publik dan
mampu berperan aktif dalam kehidupan politik. Beberapa pihak menilai
bahwa naiknya perempuan dalam jabatan publik tersebut tak lepas dari
pengaruh laki-laki.
Keberhasilan politik di suatu negara bukan hanya diukur dengan adanya
pemilu, lembaga-lembaga pemerintahan seperti Presiden, MPR, DPR, dan
lain-lain. Keterwakilan perempuan yang tinggi dalam politik menjadi hal yang
sangat penting bagi sebuah bangsa.
Keterwakilan politikjuga tidak hanya dapat dilakukan oleh laki-laki namun,
pada kenyataannya di Indonesia perempuan berperan sangat buruk bila
melihat realitas politik yang ada, perempuan hanya menjadi objek politik
tetapi apatis juga terhadap perkembangan kaum nya. Sistem politik kita yang
berlaku saat ini, kebijakan yang berlaku menempatkan perempuan hanya
sebagai second person (orang kedua) setelah laki-laki sehingga nasib
perempuan tidak pernah mengalami perubahan yang signifikan dan banyak
mengalami diskriminasi.
Diskriminasi perempuan membuat sebagian perempuan trauma untuk
memberikan peluang bagi dirinya untuk menentukan arah kebijakan selalu
terbungkam dan kalah oleh dominasi kekuasaan dan kepentingan laki-
laki.Artinya sosial masyarakat perempuan dinilai tidak mampu memimpin.
3
Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan
dibandingkan dengan rasionalitas. Dominasi laki-laki masih terjadi di setiap
bidang, seperti keluarga masih dikuasai oleh laki-laki begitupun di tempat
kerja masih dipimpin oleh laki-laki. Perempuan yang turut berpartisipasi
dalam setiap pekerjaan masih saja dipandang sebelah mata. Perempuan
dianggap mahluk lemah yang tidak mampu memimpin dan ikut campur dalam
kebijakan, termasuk dalam berpolitik. Hal itu terjadi karena adanya
penyalahartian konsep gender.
Ketimpangan gender ini akhirnya menimbulkan berbagai bentuk
ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender.Menurut Akademisi Universitas
Lampung Dr. Robi Cahyadi Kuriawan (13/7/2018) mengatakan bahwa
pemilihan presiden tiga periode terakhir hanya menempatkan megawati
soekarnoputri sebagai satu-satunya calon presiden dari kaum hawa. Dalam
pilpres 2014, tidak ada satu pun calon perempuan yang muncul.
Kontestasi pilkada era tahun 2015 sampai 2018 menjadi titik balik
kebangkitan kaum perempuan dalam politik praktis. Keterwakilan perempuan
dalam perebutan jabatan eksekutif masih berbanding terbalik dengan peluang
jatah 30% bagi perempuan untuk duduk di legislatif. Menjadi pertanyaan
besar bagaimana kuantitas atau jumlah perempuan dalam kontestasi tahun
politik 2019 mendatang, baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu
presiden? Ia mencoba menganalisis masalah keterwakilan perempuan dan
4
ragam masalahnya menuju pemilu 2019. (http://www.lampost.co/berita-
perempuan-dalam-pemilu-2019.html,diakses pada 20 juli 2018 pukul 19.45)
Di dalam struktur lembaga perwakilan Negara kita. Peraturan UU Nomor 2
Tahun 2008 yang memuat kebijakan tentang tuntutan pemenuhan kuota 30 %
keterwakilan perempuan dalam partai politik, khususnya di lembaga legislatif
kini masih menjadi masalah yang krusial.
UU tersebut secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk akomodasi
politik atas tuntunan pentingnya kesetaraan gender bagi kalangan perempuan
dalam ranah politik, sekaligus memberikan ruang partisipasi politik yang lebih
besar bagi perempuan di partai politik untuk mencalonkan diri sebagai
keterwakilan perempuan di anggota legislatif (DPRD).
Hadirnya perempuan di legislatif akan memfasilitasi aspirasi perempuan
karena ketidakadaan perempuan dalam lembaga pengambilan keputusan
berkolerasi terhadap rumitnya menyalurkan aspirasi perempuan. Perempuan
dan laki-laki memiliki kepentingan yang berbeda, karenanya laki-laki tidak
bisa mewakili perempuan seolah-olah laki-laki tahu tentang kebutuhan dan
kepentingan perempuan.
Faktanya keterwakilan perempuan di indonesia untuk menduduki jabatan
politik masih sangat minim. Jumlah perempuan pemilih di Indonesia menurut
Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2001 adalah 101.628.816
atau sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah perempuan
5
pemilih dalam pemilihan umum 57%. Secara kuantitas jumlah penduduk
perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, namun jumlah yang
besar ini tidak dapat terwakili dan tercerminkan secara proporsional di dalam
beberapa bidang terutama bidang politik. (Ukhti Raqim, “implementasi
ketentuan kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga”,
Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2016. Di akses 6 maret 2018).
Hal ini dapat dibuktikan dari data yang ada dalam sejarah politik Indonesia
sejak pemilihan pertama tahun 1955.
Tabel 1. Presentase Perempuan di DPRD dari Masa ke Masa Jenis kelamin Perempuan Laki-Laki
Periode Jumlah % Jumlah %
1950-1955(DPR
Sementara)
9 3.8 236 96.2
1955-1960 17 6.3 272 93.7
Konstituante:
1956-1959
25 5.1 488 94.9
1971-1977 36 7.8 460 92.2
1977-1982 29 6.3 460 93.7
1982-1987 39 8.5 460 91.5
1987-1992 65 13.0 500 87.0
1992-1997 65 12.5 500 87.5
1997-1999 54 10.8 500 89.2
1999-2004 45 9.0 500 91.0
2004-2009 11 10.7 550 89.3
2009-2014 32 17.49 528 82.51
2014-2019 97 17,32 463 82.67
Sumber: diolah oleh peneliti dari jumlah anggota DPRD setiap periode
Menurut Gubernur Lampung dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi
Pemenuhan Hak Perempuan dalam Rangka Peningkatan Keterwakilan
Perempuan pada Lembaga Legislatif (15/05/2017) mengatakan bahwa data
presentase nasional tahun 2009, peran wanita pada lembaga legislatif sebesar
6
18% sedangkan di tahun 2014 menurun menjadi 17%, sama halnya di
Lampung, anggota Legislatif untuk perempuan hanya di wakilkan 12,7 %
saja, jadi keterwakilan perempuan masih rendah.
Pada Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dalam rangka peningkatan
keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif yang diselenggarakan
Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (19 Mei 2017), Deputi Bidang
Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sujatmiko mengatakan kepedulian
pemerintah dewasa ini terhadap peran perempuan sangatlah besar. Hal ini
terbukti dengan diberlakukannya berbagai program dan peraturan yang terkait
dengan pemberdayaan perempuan.
Salah satunya Kementerian PP dan PA sudah menetapkan Peraturan Menteri
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan
Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada pemilu 2019.Menurutnya peraturan
tersebut disusun untuk menjadi dasar pijakan dan untuk memberikan panduan
kinerja para pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah pusat dan
daerah, ataupun lembaga-lembaga masyarakat serta perguruan tinggi untuk
turut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan
di legislatif pusat dan daerah.
7
Tabel 2. Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten
Lampung Timur periode 2009-2014 No Nama Partai Politik Daerah Pemilihan Jenis
Kelamin
1 Arifah
Trisyanti
Golongan Karya Lampung Timur III
(Braja Selebah, Labuhan
Ratu, Way Jepara)
Perempuan
2 Chusnul
Mufachir
Partai Amanat
Nasional
Lampung Timur V
(Marga Tiga,
Sekampung Udik, Bumi
Agung)
Perempuan
3 Dewi Partai Demokrasi
Indonesia
Perjuangan
Lampung Timur III
(Braja Selebah, Labuhan
Ratu, Way Jepara)
Perempuan
4 Hj. Nanik
Hermin Astuti
Keadilan
Sejahtera
Lampung Timur V
(Marga Tiga,
Sekampung Udik, Bumi
Agung)
Perempuan
5 Sri Gumila Golongan Karya Lampung Timur V
(Marga Tiga,
Sekampung Udik, Bumi
Agung)
Perempuan
6 Sulistiawati Demokrat Lampung Timur VII
(Jabung, Gunung
Pelindung, Pasir Sakti)
Perempuan
Sumber: KPU Provinsi Lampung (2009)
Tabel 3. Jumlah Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten
Lampung Timur periode 2014-2019 No Nama PartaiPolitik No
Urut
Daerah Pemilihan Jenis
Kelamin
1 Arifah
Trisyanti
Golongan Karya 1 Lampung Timur III
(Braja Selebah,
Labuhan Ratu, Mataram
Baru, Way Jepara)
Perempuan
2 Merry
Hutasoit
Nasional
Demokrat
5 Lampung Timur V
(Marga Tiga,
Sekampung Udik,
Waway Karya)
Perempuan
3 Ela SitiNur
mayah
Partai Kebangkitan
Bangsa
1 Lampung Timur V
(Marga Tiga,
Sekampung Udik,
Waway Karya)
Perempuan
4 Hj. Nanik
Hermin
Astuti
Partai Keadilan
Sejahtera
1 Lampung Timur V
(Marga Tiga,
Sekampung Udik,
Waway Karya)
Perempuan
8
5 Sukartini Partai Kebangkitan
Bangsa
1 Lampung Timur VI
(Bandar Sribawono,
Labuhan Maringgai,
Melinting)
Perempuan
Sumber :KPU Provinsi Lampung(2014)
Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa Jumlah anggota legislatif perempuan
pada tahun 2009-2014 sebanyak 6 (13%) orang dari 45 keterwakilan dan 39
(87%) orang adalah laki-laki. Sedangkan pada tahun 2014-2019 jumlah
anggota legislatif perempuan nya berjumlah 5 (10%) orang dari 50 anggota
legislatif dan 45 (90%) orang diantaranya adalah laki-laki.
Tampak sedikit kader wanita yang terlibat di dalam aktivitas riil politik, yang
tepatnya pada proses pemilihan calon legislatif langsung tersebut, hal ini
dikarenakan 2 aspek yaitu aksesibilitas dari dalam atau dari luar, dari dalam
yaitu dikarenakan dari perempuan itu sendiri yang tidak berminat untuk terjun
langsung ke dalam aktivitas-aktivitas politik atau dari aspek internalnya yang
memang semakin dipersulit oleh aturan dan pola yang diberlakukan partai,
yang tentu tidak mudah bagi wanita untuk menembusnya.
Keterlibatan wanita juga sangat dipengaruhi dengan adanya pengetahuan
seperti pendidikan politik. Diperlukan adanya pendidikan politik untuk
memberikan kesadaran pentingnya terjun ke dunia politik untuk berpartisipasi
membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Bentuk pendidikan politik
terhadap perempuan di Indonesia, khususnya di Lampung Timur, dirasa
sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik bagi
9
kaum perempuan di Lampung Timur sehingga setiap tahunnya keterlibatan
perempuan dapat meningkat.
Berdasarkan penurunan jumlah keterwakilan perempuan anggota legislatif di
kabupaten lampung timur pada tahun 2009-2014 berjumlah 13% dan 2014-
2019 ada 10% di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
secara lebih mendalam terhadap keterwakilan perempuan dalam politik,
strategi dan permasalahannya di Kabupaten Lampung Timur. Penurunan
jumlah anggota legislatif setiap tahun nya di Lampung Timur mendorong
peneliti untuk melihat permasalahan maupun strategi anggota legislatif
perempuan tersebut untuk meningkatkan kuota 30 % keterwakilan perempuan
tersebut.
Dibawah ini beberapa penelitian terdahulu :
Tabel 4. Penelitian Terdahulu No Nama
Peneliti
Judul
Peenelitian Teori Metode Hasil
Penelitian 1 Mohamma
d Yusuf
Pambudi
(2012)
Perempuan dan
Politik
(Studi tentang
Aksesibilitas
Perempuan
Menjadi anggota
Legislatif di
Kabupaten
Sampang
Teori
Oligarki
Partai
Politik
Kualitatif Penelitian ini menghasilkan
gambaran betapa sulitnya
merebut akses politik untuk
kaum perempuan di
kabupaten Sampang.
Mengingat dominasi politisi
laki-laki yang begitu kuat.
Walaupun sudah ada peluang
bagi kaum perempuan melalui
UU nomor 2008 tentang
parpol, implementasinya di
kab. Sampang belum
menunjukan hasil yang
signifikan, peneliti
menemukan beberapa
kesimpulan yaitu:
1. Posisi perempuan
10
dalam struktur sosial
dikabupaten
sampang masih
menempatkan
perempuan sebagai
mahluk nomor dua.
2. Keikutsertaan
perempuan di dunia
politik dikabupaten
sampang masih
didasari oleh
latarbelakang
keluarga.
3. Motivasi dan tujuan
perempuan untuk
terjun kedunia
politik bukan untuk
memenuhi kuota
perempuan 30%
tetapi untuk
keperluan pribadi
seperti keuangan.
4. Hambatan
perempuan dalam
masa pencalonan
sebagai caleg dan
berkampanye adalah
elite politik yang
masih menempatkan
perempuan sebagai
posisi yang tidak
strategis pada
kepengurusan.
5. Strategi yang
digunakan
perempuan menjadi
caleg di kabupaten
sampang melalui
pendekatan
organisasi
perempuan seperti
Muslimat NU, AL-
Hidayah dll.
Merupakan
organisasi
perempuan yang
dijadikan lumbung
suara caleg laki-laki
juga.
2 Zaenal
Mukarom
Perempuan dan
Politik (Studi
Komunikasi
Politik tentang
Teori
Difusi
inovasi
Everet M.
kualitatif Hasil penelitian ini adalah
partisipasi perempuan di
wilayah politik perlu
diupayakan dengan maksimal
11
Keterwakilan
Perempuan di
Legislatif)
Rogers
(Effendy
1993:284)
dan memberdayakan
perempuan itu sendiri, selain
strategi komunikasi politik
yang jitu sehingga perempuan
dapat maksimal dalam
berpartisipasi, termaksud
mendapatkan perwakilan
dilegsilatif yang sesuai
dengan jumlah mereka di
masyarakat.
Keterbatasan partisipasi
perempuan akan sangat
memengaruhi, baik secara
langsung maupun tidak
langsung terhadap upaya
pengembangan masyarakat.
Pemberdayaan perempuan,
jika tingkat partisipasi politik
masyarakat termasuk
didalamnya rendah maka ada
indikasi bahwa pelaksanaan
demokrasi disuatu negara
tidak berjalan dengan baik
dan hal tersebut tentu sangat
merugikan bangsa dan
negara.
3 Hastanti
Widy
Nugroho
Peran Politik
Perempuan di
Lembaga
Legislatif ditinjau
dari Perspektif
Filsafat Politik
Hannah Arendt
Teori vita
activa,
membedak
an antara 3
aktivitas
fundament
al manusia,
yaitu kerja,
karya, dan
tindakan.
(Hannah
Arendt,
1958: 9-
18)
Kualitatif
deskriptif
Peran dan kedudukan
perempuan dalam lembaga
legislatif selama ini meskipun
secara kuantitatif bertambah
namun secara kualitatif tidak
banyak memberikan
kontribusi nyata terhadap
kondisi ketertindasan dan
posisi marginal perempuan
yang diwakilinya. Filsafat
Hannah arendt peran yang
dilakukan perempuan dalam
lembaga legislatif masih
sangat terbatas sebagai bentuk
kerja dan karya belum
beranjak ke arah tindakan.
Peran perempuan dalam
legislatif belum dapat
dikatakana tindakan politik,
karena perempuan belum
memiliki kebebasan dalam
berkomunikasi dengan orang
lain dan belum ada
kesetaraan.
Diperlukan sebuah kesadaran
dalam diri perempuan sebagai
individu berusaha
12
membebaskan dirinya untuk
melakukan komunikasi inter
subjektif rangka sebuah
consensus adanya perubahan. 4 Yusuf
Fadli
Islam, Perempuan
dan Politik
(Argumentasi
Keterlibatan
Perempuan dalam
Politik di
Indonesia Pasca
Reformasi)
Teori
Partisipasi
Politik dan
Konsep
feminisme
Kualitatif
deskriptif
AL-Quran memberikan
pandangan progresif dalam
melihat posisi dan eksitensi
perempuan dalam kehidupan.
Dijelaskan bahwa kedudukan
pria dan wanita dihadapan
Allah SWT adalah sama,
karena yang dinilai adalah
amal perbuatannya,
sebagaimana firman-NYA
“Barangsiapa mengerjakan
amal saleh baik pria dan
wanita dalam keadaan
beriman, maka sesungguhnya
akan kami berikan
kepadannya kehidupan yang
baik dan sesungguhnya akan
kami beri balasan kepada
mereka dengan pahala yang
lebih dari apa yang telah
mereka kerjakan” (QS. An
Nahl [16]: 97). Kandungan
dari ayat tersebut adalah
bahwa Allah SWT
memerintahkan umat manusia
(pria atau wanita) agar
senantiasa berbuat baik
kepada siapa saja, sehingga
dapat mencapai kedudukan
yang mulia dan terhormat
dihadapan Allah SWT.
Dalam ayat AL-Quran banyak
diterangkan bahwa ukuran
kemulian di sisi Tuhan adalah
prestasi dan kualitas tanpa
membedakan etnik dan jenis
kelamin.
5 Siti
Nimrah
dan
Sakaria
Perempuan dan
Budaya Patriarki
dalam Politik
(Studi Kasus
KegagalanCaleg
Perempuan dalam
Pemilu Legislatif
2014)
Faktor
yang
mempenga
ruhi pola
seleksi
antara
perempuan
dan laki-
laki dalam
legislatif.
Kualitatif Telah banyak perempuan
berpartisipasi dalam politik,
namun begitu banyak
rintangan dan tantangan yang
dihadapi salah satunya adalah
budaya patriarki. Rendahnya
keterwakilan perempuan
disebabkan masih kentalnya
budaya patriarki dalam
masyarakat. Sistem dan
struktur patriarki telah
menempatkan perempuan
13
pada posisi yang tidak sejajar
dengan laki-laki, dan
beranggapan panggung
politik adalah dunianya laki-
laki. Hal inilah yang membuat
kesempatan perempuat
terbatas untuk menjadi
anggota legislatif. Jumlah
anggota perempuan dalam
pembuatan kebijakan dan
hukum-hukum formal/publik
negara sangatlah minim.
Masalah seperti ini yang
membuat masyarakat
beranggapan bahwa
perempuan tidak pantas
berada dalam panggung
politik yang keras.
Perempuan pantasnya
melakukan pekerjaan rumah
tangga.
hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini
memfokuskan pada Bagaimana keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD
Lampung Timur serta strategi yang dilakukan DPRD Lampung Timur untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya apakah bisa melakukan transformasi
baru terhadap perempuan khususnya di daerah Lampung Timur dan membawa
perubahan pada peningkatan kuota 30% anggota legislatif. Berdasarkan fenomena
diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis berkaitan dengan
perempuandalam politik di kabupaten lampung timur dengan studi kasus DPRD
Lampung Timur.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan hasil uraian di atas maka masalah dari penelitian ini dirumuskan
sebagai berikut :
14
1. Mengapa anggota legislatif Peempuan di PRD Lampung Timur
mengalami penurunan pada periode 2014-2019 ?
2. Apa strategi yang dilakukan PARPOL Lampung Timur untuk
menyelesaikan masalah tersebut?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Mengapa anggota legislatif
Peempuan di DPRD Lampung Timur mengalami penurunan pada periode
2014-2019, serta strategi yang dilakukan PARPOL untuk menyelesaikan
permasalahandi DPRD Lampung Timur.
D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
1. Secara akademik, hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian ilmu
pemerintahan khususnya di bidang DPRD dan anggota legislatif
perempuan dalam aspek keterwakilan perempuan dalam politik, strategi
dan permasalahannya di Kabupaten Lampung Timur.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai evaluasi strategi yang dapat
dipilih dalam pemberdayaan perempuan dan memberikan masukan kepada
legislatif untuk meningkatkan kuota 30% keterwakilan perempuan.
15
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Gender
1. Pengertian Gender
Istilah gender pada mulanya dikembangkan sebagai alat analisis ilmu
sosial untuk memahamiberbagai permasalahan diskriminasi terhadap
perempuan secara umum. Gender dan jenis kelamin (seks) terdapat
perbedaan yang mendasar, jenis kelamin lebih mengarah pada pembagian
fisiologi atau anatomis manusia secara biologis.
Konsep jenis kelamin lebih membedakan manusia dimana manusia yang
berjenis kelamin laki-laki dapat diidentifikasi melalui kepemilikan alat
kelamin dan peran seksualnya. Peran biologis laki-laki adalah membuahi
sel telur wanita (ovum) sebagai naluri menurunkan generasi. Adapun
identitas perempuan dapat dilihat dari melaluiciri-ciri biologis yaitu
sebagai pihak yang dibuahi sebagai naluri melangsungkan keturunan.
16
Sedangkan menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2015: 874) gender
merupakan pembagian status dan peran yang secara kultural tidak adil
dimana status dan peran laki-laki dianggap superior sedangkan
perempuan di posisi inferior akan memunculkan gejala diskriminasi
gender.
Dengan demikian, gender merupakan semua atribut sosial mengenai
deskripsi laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki digambarkan
mempunyai sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, gagah, dan
perkasa. Sementara perempuan digambarkan memiliki sifat feminine
seperti halus, lemah, perasa, sopan dan penaklut. Gender juga dipahami
dan dianalisis dari perbedaan yang bukan alami dan bahkan sering
diterjemahkan dalam diskriminasi atau perbedaan yang dianggap
membawa kerugian dan penderitaan terhadap perempuan.
Artinya gender telah memosisikan perempuan secara nyata menjadi tidak
setara dengan pihak laki-laki. Munculnya permasalahan gender
dilatarbelakangi oleh situasi kultural di mana fungsi dan peran perempuan
yang dibatasi oleh sistem nilai-nilai dan norma tertentu sehingga
pembatasan ini dianggap sebagai bentuk pemasungan atas hak kaum
perempuan.
Bahkan jika dilihat dari aspek sosiokultural pekerjaan di kantor dalam
hubungan citra budaya, juga bukan tempat perempuan. Kalaupun mereka
bekerja, karena berbagai alasan yang mengharuskan mereka jarang
17
“menonjolkan diri” karena takut dijuluki berambisi atau agresif. Sebab
itu, banyak perempuan yang berpotensi dengan latar belakang pendidikan
yang tinggi tidak mengembangkan kemampuannya. Padahal perempuan
yang jumlahnya lebih dari separuh ini sehausnya merupakan sumber daya
manusia yang potensial dan berkualitas.
2. Ketimpangan Gender
Menurut Riant Nugroho (2008:39), ketimpangan gender tidak hanya
menjadi isu di negara-negara berkembang saja, namun di negara maju pun
menjadi isu yang sangat gencar dibicarakan, bahkan menjadi isu yang
mendunia.
Menurut veanello dalam Riant nugroho fenomena yang terjadi di
masyarakat Eropa bahwa ketimpangan dan kesenjangan terhadap kaum
perempuan (gender) terbentuk karena berbagai hal, diantaranya
pemahaman perbedaan seks dan nilai-nilai dalam masyarakat, faktor ini
yang menjadi sifat umum. Dalam penelitian Veanello perbedaan gender,
hal ini menunjukan bahwa perbedaan jenis kelamin akan melahirkan
perbedaan gender, hal ini menunjukan kaum perempuan tidak rasional,
emosional dan lemah lembut, sedangkan kaum laki-laki memiliki sifat
rasional, kuat atau prakarsa.
18
Gender different(perbedaan gender) tidak menjadi persoalan sejauh tidak
menimbulkan gender inequalities(ketidakadilan gender), namun yang
menjadi masalah adalah gender different telah menimbulkan masalah yang
sangat fatal yaitu ketidakadilan gender baik kepada kaum laki-laki
terutama bagi kaum perempuan. Disamping itu telah timbul diskriminasi
gender, marginalisasi gender, steriotip dan sub ordinasi.
Pengaruh gender different yang merupakan yang merupakan sistem dan
struktur dimana kaum laki-laki dan kaum perempuan menjadi korban
karena sistem tersebut. Oleh karena itu gender different ini harus dilawan
dengan berbagai usaha yaitu dengan pemberdayaan gender secara
signifikan.
Marginalisasi akan mengakibatkan terhambatnya mendapatkan atau
mengakses informasi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Padahal
manusia yang tertinggal informasi dalam waktu satu menit saja,
sesungguhnya mereka telah menjadi manusia masa lalu. Pengaruh
marginalisasi tersebut menimbulkan kemiskinan, kelatarbelakangan
eksploitasi dan kebodohan di dalam masyarakat.
Marginalisasi tejadi bukan hanya di tempat kerja atau di institusi
pemerintah, panggung politik, kebijakan publik, dan organisasi swasta
saja namun di dalam rumah tangga pun terjadi marginalisasi dalam
keluarga dikarenakan oleh faktor budaya (budaya patriakhi), adat istiadat,
sifat primordial, dan lingkungan sekitarnya.
19
Sub-ordinasi timbul sebagai akibat dari pandangan gender terhadap kaum
perempuan. Sikap ini menempatkan kaum perempuan pada posisi yang
tidak menguntungkan dan tidak penting.
Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa kaum perempuan yang
rasional, emosional dan lemah lembut, sehingga kaum perempuan yang
tidak rasional, emosional dan lemah lembut, sehingga kaum perempuan
dianggap kurang pantas untuk tampil sebagai pemimpin.
Proses sub-ordinasi ini terjadi dalam segala hal bentuk dan mekanisme
yang tidak pernah sama baik dari waktu ke waktu maupun dari tempat ke
tempat. Dalam konteks negara atau daerah terjadinya sub-ordinasi ini
terjadi karena kebijakan publik yang dibuat tidak berpihak kepada gender
atau disebut dengan tidak sensitif gender, bahkan peraturan daerah dan
undang-undang program maupun proyek dengan tidak memperhatikan
kepentingan gender.
Stereotip atau pelabelan (pandangan negatif) terhadap jenis kelamin
tertentu terutama kaum perempuan. Akibat stereotip ini munculnya
diskriminatif dan ketidakadilan, sangat banyak pelabelan yang terjadi di
dalam masyarakat yang diarahkan kepada kaum perempuan. Misalnya,
adanya keyakinan bagi masyarakat bahwa kaum perempuan tidak boleh
bekerja, tidak boleh mendapatkan pendidikan tinggi, tidak boleh
berkicimpung dalam bidang politik dan kebijakan publik .
20
3. Masalah Gender di Indonesia
Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2015:876-877), persoalaan
gender di Indonesia dapat dilihat dari aspek ruang dan waktu luas dasar
kultur yang berlaku di berbagai lokasi dan waktu tertentu. Pada masa lalu,
kultur budaya jawa menempatkan kaum perempuan sebagai kaum yang
memiliki hak-hak sosial yang lebih sempit dibandingkan dengan kaum
laki-laki.
Kaum perempuan sebagai sosok yang ditempatkan sebagai kelompok
yang “dipingit” di dalam rumah, tidak boleh bekerja di luar rumah, dan
tidak boleh mengenyam pendidikan. Demikian juga kultur jawa
menempatkan kaum perempuan terhadap pembagian hak waris keluarga
dengan rumus “segendongan sepikul” atau banding setengah. Bahkan tata
nilai ini seolah-olah dijustifikasi dalam ajaran agama seperti Islam yang
menempatkan bahwa kaum perempuan tidak dapat menempati kedudukan
sebagai pemimpin, kendati tata aturan ini masih bersifat multitafsir.
Hak-hak kaum laki-laki yang boleh melakukan poligami sedangkan kaum
perempuan menjadi “larangan keras” melakukan poliandri. Kenyataan ini
menimbulkan sikap pro dan kontra di mana, satu pihak menggangap
gejala ini sebagai bentuk ketidakadilan sementara di pihak lain justru
menganggap gejala ini sebagai langkah untuk memuliakan kaum
perempuan.
21
Astrid Anugrah (2009:5) masalah gender lebih ditekankan ke permukaan
sebagai bagian tidak terpisahkan dari persoalaan kependudukan dan
kemiskinan. Kaum perempuan berada dalam posisi yang lemah dan
dilemahkan. Kaum perempuan tidak diizinkan berperan aktif dalam
masyarakat karena keputusan hokum. Di Amerika Serikat misalnya, dalam
sistem “perseorangan”, tidak melibatkan kaum perempuan. Dalam banyak
keadaan, posisi penting dan profesi-profesi, menjadi tidak terbuka bagi
kaum perempuan.
Ketimpangan gender demikian di atas menjadi faktor lahirnya
“pemberontakan” kaum perempuan dari “penajajahan” kaum pria. Di
Amerika lahir berbagai gerakan feminis, feminism liberal, dan dibentuk
women’s liberation. Kaum perempuan melalui gerakan feminisme
berkampanye supaya keluar dari lingkungan sistem yang men-
subordinasikan mereka dari berbagai bidang kehidupan sosial ekonomi
dan politik.
Meskipun telah bermunculan gerakan feminis, namun dalam waktu yang
berkepanjangan penderitaan perempuan masih saja terjadi dimana-mana
dibelahan dunia ini, terutama di negara-negara berkembang (Asia dan
Afrika).
22
4. Kelainan Seksual
Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2015:878), kelainan lebih
dipahami sebagai kelompok orang-orang yang memiliki orientasi seksual
kepada semua jenis. Hingga saat ini berbagai ajaran agama tidak
menjustifikasi perilaku perilaku kelainan seksual, sehingga keberadaannya
dianggap sebagai bentuk penyimpangan sosial. Selain ajaran agama yang
tidak pernah membenarkan perilaku kelainan seksual, nilai dan norma
masyarakat yang terbentuk melalui interaksi sosial juga tidak
membenarkan perilaku ini.
Walaupun demikian ada sebagian kecil masyarakat yang tidak
mempermasalahkan perilaku kelainan seksual. Titik dari permasalahan
dari kelainanan sosial adalah perasaan ketidaknyamanan orang-orang yang
memiliki naluri seksual menyimpang ini ketika mereka berinteraksi di
masyarakat karena selalu dikelompokan sebagai orang yang menyimpang
dan dimarginalkan.
Pengecualian inilah yang memicu tuntutan kelompok ini untuk diakui
sebagai kelompok yang setara dengan orang-orang yang dianggap
“normal” , artinya jika mengacu pada konstitusi di mana semua warga
negara memiliki persamaan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih,
23
maka tataran hak kaum ini hanya sebatas memilih, sedangkan untuk ikut
serta menjadi kandidat kepemimpinan seing kali ditolak oleh masyarakat.
Selain dianggap tidak normal, sebagian besar kelompok masyarakat
menganggap kelainan seksual adalah penyakit sosial. Jika gejala ini
dianggap sebagai penyakit, maka kenyataan ini memicu kaum
homoseksual untuk melakukan aksi protes menuntut persamaan dan
kesetaraan dengan orang-orang yang memiliki orientasi seks normal.
Berdasarkan pemaparan diatas Elly M. Setiadi dan Usman Kolip
(2015:880-882) memaparkan bahwa perbedaan perlakuan perempuan dan
laki-laki , baik secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat. Hal
ini dapat kita lihat dari beberapa indikator, yaitu :
1. Lingkungan Keluarga
Keluarga adalah tempat terpenting bagi seseorang karena merupakan
tempat pendidikan yang pertama kali, dan di dalam keluarga pula
seseorang paling banyak bergaul serta mengenal kehidupan. Menurut
teori gender , kedudukan yang terpenting bagi perempuan dalam
keluarga adalah sebagai istri atau ibu yang mengatur jalannya rumah
tangga serta memelihara anak.
Sehubungan dengan tugas ini idealnya tempat seorang perempuan
adalah di rumah. Sebaliknya menurut ideologi ini kedudukan laki-laki
yang terpenting dalam suatu keluarga adalah sebagai suami yang
24
bertanggung jawab mencari nafkah utama. Bila melihat kondisi
masyarakat pada saat ini , tampaknya konsep di atas sudah agak
bergeser.
Banyak istri yang bekerja mencari nafkah di luar rumah. Meskipun
perempuan sudah dapat bekerja sendiri di luar rumah, pada saat ini
masih tetap tampak berlakunya konsep gender, sebagai contoh istri
yang bekerja masih harus memperhitungkan perasaan suami dengan
tidak mau meraih posisi yang lebih tinggi dari suami sehingga sering
mereka bekerja tanpa ambisi. Walaupun karena ini sering timbul
dilema bagi dirinya untuk memilih antara karier dan keluarga.
2. Lingkungan Pendidikan
Di bidang pendidikan tampak bahwa konsep gender juga dominan.
Sejak masa kanak-kanak ada orang tua yan memberlakukan
pendidikan yang berbeda berdasarkan konsep gender , sebagai contoh
kepada anak perempuan diberi permainan boneka sedangkan anak
laki-laki memperoleh mobil-mobilan dan senjata sebagai permainan
nya. Masyarakat masih beranggapan bahwa anak perempuan lebih
suka memilih jurusan bahasa, atau pendidikan rumah tangga, tata
boga, tat arias sebaliknya laki-laki lebih sesuai untuk jurusan teknik.
Pada keluarga yang kondisi ekonominya terbatas banyak dijumpai
pendidikan lebih diutamakan bagi anak laki-laki meskipun anak
25
perempuannya jauh lebih pandai, keadaan ini menyebabkan lebih
sedikitnya jumlah perempuan yang berpendidikan.
3. Lingkungan Pekerjaan
Sejak kaum perempuan dapat memperoleh pendidikan dengan baik
jumlah perempuan yang mempunyai karier atau bekerja di luar rumah
menjadi lebih banyak. Mednick berpendapat meskipun jumlah kaum
perempuan yang bekerja meningkat tetapi jenis pekerjaan yang
diperoleh masih tetap berdasarkan konsep gender. Kaum perempuan
lebih banyak bekerja di bidang pelayanan jasa atau pekerjaan yang
membutuhkan sedikit keterampilan seperti bidang administrasi,
perawat, atau pelayan took dan hanya sedikit yang menduduki jabatan
manajer (pemimpin) atau dalam pengambilan keputusan.
Dari segi upah masih banyak dijumpai bahwa kaum perempuan
menerima upah lebih rendah daipada laki-laki untuk jenis pekerjaan
yang sama, juga perbedaan kesempatan yang diberikan antara
karyawan perempuan dan laki-laki dimana laki-laki lebih
diprioritaskan.
Perbedaan perlakuan ini banyak yang menyimpulkan perempuan
sebagai orang yang lemah, pasif serta dependen dan laki-laki lebih
berharga. Merasa bahwa perempuan diperlakukan tidak adil di
masyarakat karena adanya konsep gender membuat sebagian feminis
26
ahli psikologi sadar akan kesalahan menganalisis kesalahan teori
gender.
4. Di dalam Stuktur Politik
Dewasa ini memang kita akui bahwa ransformasi yang menempatkan
perempuan sebagai pemimpin negara pernah terjadi di negeri ini. Akan
tetapi, realitas perjalanan sejarah bangsa ini bukan beararti perjuangan
kesetaraan gender dianggap selesai, sebab perjalanan politisi
perempuan yang hendak menempatkan diri sebagai kepala negara ini
masih mendapatkan berbagai ganajalan dari pihak-pihak tertentu
terlepas dari alasan normatif yang dijadikan sebagai landasan
penolakan, baik alasan kultural maupun ajaran agama tertentu.
Indonesia dibidang pemerintah maupun swasta, perempuan yang telah
berhasil menduduki jabatan tinggi, akan tetapi secara proporsional
kuantitas dari kaum perempuan yang menduduki jabatan-jabatan
strategis masih dapat dikatakan sedikit atau tak sebanding dengan
kaum laki-lakinya.
Ironisnya walaupun bangsa ini pernah memiliki presiden wanita akan
tetapi, kaum wanita yang merupakan penduduk terbesar negeri ini
masih saja “tidak terlihat”. Masih banyak wanita yang buta huruf dan
menjadi buruh. Kesempatan yang diberikan di bidang pendidikan dan
peluang untuk menduduki jabatan eksekutif pada umumnya baru
dinikmati segelintir perempuan saja. Bahkan di dalam budaya jawa
27
perempuan dianggap sebagai “konco wingking”(teman belakang),
maksudnya sebagai teman dalam mengelola rumah tangga khusunya
urusan anak, memasak, mencuci. Citra peran dan status sebagai
perempuan , telah diciptakan oleh budaya.
(Elly M setiadi dan Usman kolip 2011: 878-879)
B. Partisipasi Politik
Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dimaknai sebagai bentuk
partisipasi berpendapat serta mengawal proses sehingga kebijakan yang
dihasilkan akhirnya berpihak kepada kepentingan secara eksplisit dan implicit
baik di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. Dalam keterwakilan
ini, kaum perempuan diberi keleluasaan untuk bergabung ke dalam berbagai
partai politik dan organisasi perempuan lain sehingga memiliki ruang
memadai untuk menyalurkan aspirasinya. Namun demikian seringkali
keterlibatan perempuan sangat terbatas pada area yang sangat sempit, tidak
ada kemandirian serta tidak memiliki dampak langsung dalam menghasilkan
kebijakan publik.
Partisipasi dimaknai sebagai pengambilan keputusan. Menurut Adams
(Yulvema Miaz 2012: 20) partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri
dan kemandirian warga negara. Melalui partisipasi, individu menjadi warga
publik, dan mampu membedakan persoalan pribadi dengan persoalan
28
masyarakat. Tanpa partisipasi, nyaris semua orang akan ditelan oleh
kepentingan pribadi dan pemuasaan kebutuhan orang yang berkuasa.
Menurut Mirriam Budiardjo (1998:3), partisipasi politik merupakan
pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang abash dari
masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik
melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu
kepentingan mereka akan tersalurkan. Mereka mempercayai bahwa kegiatan
itu memiliki efek.
Pada terminologi sosiologi politik, dianggap bahwa lebih banyak masyarakat
turut berpartisipasi dalam politik menunjukan bahwa pendidikan politik
masyarakat telah berhasil. Karena itu, makin banyak partisipasi masyarakat
maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat
partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukan oleh banyaknya masyarakat
mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam
berbagai kegiatan politik.
Demikian juga sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah,
maka pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara member
tanda yang tidak baik. Masyarakat kurang atau bahkan tidak sama sekali
berminat untuk masalah-masalah pemilu dan ketatanegaraan lainnya.
Tetapi di dalam kenyataan nya tidak semua orang mau berpartisipasi dalam
politik, hanya sedikit orang yang mau berpartisipasi aktif dalam kehidupan
29
politik. dan lebih besar jumlah orang yang tidak mau berpartisipasi dalam
kehidupan politik. Bahkan terdapat pula orang-orang yang menghindari diri
dari semua bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkatan
yang paling rendah. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff, (2008)
Sehubungan dengan ini berhubungan dengan istilah-istilah seperti :
a. Apatisme politik, adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat
atau tidak punya perhatian terhadap orang lain. situasi atau gejala-gejala
umum atau khusus yang ada dalam masyarakatnya, orang yang apatis
adalah orang yang pasif, yang mengandalkan perasaan dalam menghadapi
permasalahan. Ia tak mampu melakukan tanggung jawabnya baik sebagai
pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan selalu merasa terancam.
b. Sinisme politik, adalah sikap yang dimiliki orang yang menghayati
tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Bagi orang-orang
sinis bersikap pesimis lebih realistis ketimbang optimis. Orang-orang yang
sinis beranggapan bahwa politik merupakan urusan yang kotor, bahwa
para politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi korban dari
kelompok yang melakukan mnipulasi, bahwa kekuasaan dijalankan oleh
orang-orang yang tak tahu malu.
c. Menurut Robert Lane (Michael Rush dan Philip Althoff, 2008), alienasi
adalah perasaan ketersaingan seseorang dari kehidupan politik dan
pemerintahan masyarakat. Orang-orang tipe ini cenderung melihat
30
peraturan-peraturan yang ada sebagai tidak adil dan hanya
menguntungkan para penguasa.
d. Anomi, adalah perasaan kehilangan nilai dan arah kehidupan sehingga tak
bermotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti di dalam
kehidupan ini. Orang yang berperasaan demikian menganggap penguasa
bersikap “tidak peduli” terhadap tujuan-tujuan hidupnya. Seperti halnya
alienasi dan anomi adalah persaan keterpisahan dari masyarakat. Alienasi
dan anomi politik pada gilirannya bisa mencetuskan kekerasaan politik.
Menurut Mirriam Budiardjo (2008: 147) ada beberapa cara dalam membuat
kategori atau tipologi partisipasi politik yaitu :
a. Penggolongan berdasarkan partisipasi aktif dan partisipasi pasif
Partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan
outputpolitik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang
berorientasi proses output.
b. Penggolongan partisipasi politik dilihat dari dimensi stratifikasi sosial
Menurut Olsen, partisipasi politik dilihat dari dimensi stratifikasi sosial,
meliputi enam lapisan yaitu, pemimpin politik, aktivis politik,
komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide , sikap,
dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara, marginal
(orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan
31
orang yang terisolasikan (orang yang jarang melakukan partisipasi
politik).
c. Penggolongan partisipasi politik berdasarkan jumlah pelaku
Penggolongan partisipasi politik berdasarkan jumlah pelaku, yakni
individual dan kolektif. Maksudnya seseorang yang menulis surat berisi
tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud
partisipasi kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak untuk
mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum.
Partisipasi kolektif dibedakan menjadi 2 yaitu , partisipasi kolektif yang
konvensional seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum
dan partisipasi kolektif non konvensional (agresif) seperti melakukan
hura-hura, menguasai bangunan umum.
d. Penggolongan partisipasi politik berdasarkan tinggi rendahnya kesadaran
politik
Sistem politik membagi partisipasi politik ini menjadi empat tipe yaitu,
partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militant
radikal, partisipasi pasif. Apabila seseorang memilki kesadaran politik dan
kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasinya
cenderung aktif. Sebaliknya jika kesadaran politiknya rendah dan
kepercayaan terhadap pemerintahan rendah maka sikap politiknya
cenderung pasif terkesan (apatis).
32
Partisipasi radikal militant terjadi apabila kesadaran politik tinggi tapi
kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah dan jika kesadaran
politiknya sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat
tinggi maka partisipasi ini disebut tidak akti (pasif).
e. Penggolongan partisipasi politik berdasarkan frekuensi dan intensitas
Berdasarkan penggolongan ini, maka partisipasi politik dibedakan menjadi
aktivis, partisipan dan pengamat. Menurut pengamatan, jumlah orang
yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yakni kegiatan yang tidak
banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa, seperti
memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali. Sebaliknya, kecil
sekali jumlah orang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam
politik.
f. Penggolongan partisipasi politik dalam konvensionil dan non konvensionil
Kegiatan politik yang konvensionil adalah partisipasi politik yang normal
dalam demokrasi modern. Bentuk non konvensionil termasuk bebeapa
yang mampu legal seperti petisi dan yang illegal seperti tindakan politik
penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk dan stabilitas politik, integritas
kehidupan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.
Menurut Mirriam Budiardjo (2008: 151), bentuk partisipasi dibagi
menjadi dua yaitu:
33
Tabel 5. Bentuk Partisipasi Konvensionil dan Non Konvensionil No Konvensionil Non konvensionil
1 Pemberian suara (voting) Pengajuan petisi
2 Diskusi politik Berdemonstrasi
3 Kegiatan kampanye Konfrontasi
4 Membentuk dan bergabung dalam
kelompok kepentingan
Tindak kekerasan politik terhadap harta-
benda (perusakan, pemboman,
pembakaran)
5 Komunikasi individual dengan
pejabat politik dan administrative
Tindakan kekerasan politik terhadap
manusia (penculikan, pembunuhan)
Perang gerilya dan revolusi
g. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik
Bentuk partisipasi politik seorang tampak dalam aktivitas-aktivitas
politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah
pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau
untuk memilih kepala negara.
Menurut Michael Rush dan Philip Althoff (2011: 148) mengidentifikasi
bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :
a. Menduduki jabatan politik atau administratif
b. Mencari jabatan politik atau administratif
c. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik
d. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
e. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik
f. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi-poltik
g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
h. Partisipasi dalam diskusi politik informal
i. Partisipasi dalam pemungutan suara (voting)
34
C. Konsep Politik
Politik secara etimologis, politik berasal dari kata polis (bahasa yunani), yang
artinya negara kota. Kemudian diturunkan kata lain seperti polities (warga
negara) politicos (kewarganegaraan atau civics) dan politike tehne (kemahiran
politik) dan politike epkisteme (ilmu politik).
Ramlan Surbakti (1992: 10-11) mengatakan bahwa politik adalah interaksi
antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat
yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.
1. Makna Politik
Ramlan Surbakti (Cholisin dan Nasiwan, 2012: 1-5) mengajukan 6
pendekatan (perspektif) untuk memahami arti politik.
a. Pendekatan kekuasaan
Menurut pendekatan kekuasaan, yang dimaksud politik adalah cara-
cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dalam
pendekatan ini politik biasanya dipersepsikan sebagai sesuatu yang
kotor. Dikatakan sesuatu yang kotor , karena usaha untuk memperoleh
kekuasaan dan mempertahankan nya sering dilaksanakan dengan cara-
35
cara yang illegal dan amoral. Misalnya dengan cara memanipulasi atau
menendang lawan dan menghilangkan nyawa lawan politik. Para
politisi, dalam pendekatan ini sering digambarkan sebagai politisi
kodok (katak) atau bunglon.
b. Pendekatan institusional
Menurut pendekatan ini, politik adalah negara dengan instansi-
instansinya. Jadi yang dipelajari adalah mengenai tugas dan
kewenangan atau apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga
negara.
c. Pendekatan moral
Pendekatan ini, memandang politik bukanlah sesuatu yang kotor, tetapi
mulia. Dikatakan politik sebagai sesuatu yang mulia, karena politik
merupakan kegiatan untuk mendiskusikan dan merumuskan “good
society) atau “the best regime”.Misalnya dengan kegiatan ini muncul
pemikiran tentang pemerintahan yang bersih dan melayani publik. The
best regime merupakan tentang negara, masyarakat dan warga
(individu) yang baik dan dicita-citakan. Visi dan misi politik tidak
lepas dari moral.
36
d. Pendekatan konflik
Pendekatan ini, adalah kegiatan untuk memperoleh dan
mempertahankan kepentingan. Kepentingan yang dimaksud mencakup
kepentingan material maupun non material.
e. Pendekatan fungsional
Pendekatan ini adalah kegiatan yang menyangkut alokasi nilai-nilai
kepentingan yang dirumuskan dalam kebijaksanaan publik. Oleh
karena itu politik dapat dinyatakan menyangkut pembahasan mengenai
siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana, sebagaimana hal ini
dirumuskan dalam kebijakan politik. Misalnya kebijakan itu dapat
berupa proyek, jaminan dan pembatasan ruang gerak. Oleh karena itu
senang tidak senang setiap orang akan terkena kebijakan public.
f. Pendekatan analisis wacana politik
Pendekatan ini, bahwa politik adalah kegiatan mendiskusikan atau
mendefinisikan situasi dari suatu fenomena politik. Misalnya,
pemberhentian menteri negara BUMN dan Menperindag oleh presiden
Gus Dur, ada yang mendefinisikan sebagai upaya pemerintahannya
terutama untuk meningkatkan kinerja tim ekonomi, ada pula yang
mendefinisikan sebagai hak prerogatif, juga muncul juga definisi
sebagai upaya konsolidasi kekuatan dengan mengangkat orang-
orangnya sendiri yang pada dasarnya melakukan KKN.
37
D. Konsep Strategi
1. Pengertian Strategi
Secara etimologi adalah turunan dari kata dalam bahasa Yunani, strategos.
Adapun strategos dapat diterjemahkan sebagai “komandan militer” pada
zaman demokrasi Athena. Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam
dunia militer yang diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan
militer untuk memenangkan suatu peperangan.
Sedangkan secara terminologi banyak ahli telah mengemukakan definisi
strategi dengan sudut pandang yang berbeda-beda namun pada dasarnya
kesemuanya itu mempunyai arti atau makna yang sama yakni pencapaian
tujuan secara efektif dan efisien, diantara para ahli yang merumuskan
tentang definisi strategi tersebut salah satu proses dimana untuk mencapai
suatu tujuan dan berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada
suatu persaingan guna mencapai sasaran.
Clausewitz (Arifin, 2003-161) berpendapat bahwa pengertian strategi
adalah “pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk
memenangkan peperangan”. Menurut Morrisey (Nimmo,2005:121),
strategi adalah “proses untuk menentukan produk, jasa, dan pasarnya di
masa depan”.
38
Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Hamel dan Prahalad
(Nimmo,2005:121), pengertian strategi adalah “tindakan yang bersifat
incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan
berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para
pelanggan di masa depan”. Strategi lebih mengarah pada tindakan yang
akan dilakukan dalam mencapai tujuan.
Menurut Mintzberg (2007) yang dikutip dalam Morisanny (2001), konsep
strategi mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah
suatu:
1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh
organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka
panjangnya.
2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun
inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan
aktivitasnya.
4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara
organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi
aktivitasnya.
5. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk
mengelabui para pesaing.
39
Sedangkan menurut Peter Schroder (2010) , strategi politik adalah strategi
yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah
pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam
administrasi pemerintahan, atau dijalankannya program deregulasi, privatisasi
atau desentralisasi. Pengalaman membuktikan bahwa langkah semacam itu
biasanya tidak direncanakan secara cukup matang, baik oleh partai politik
maupun oleh pemerintah.
Jika tidak mungkin banyak proyek yang gagal. Dalam praktiknya, seringkali
hasil proyek dan perencanaan yang demikian mengakibatkan masyarakat
pertama-pertama berusaha memberikan perlawanan, kemudian tidak menaati
peraturan , dan bahkan sama sekali tidak mengakui keberadaan peraturan
tersebut. Karena mereka berpendapat bahwa pemerintah terlalu lemah untuk
menerapkan peraturan itu.
Sebuah petunjuk akan adanya kekurangan dalam perencanaan strategis di
dalam pemerintahan dan administrasi adalah absennya instansi pengawas
strategis. Meskipun lembaga pegawas keuangan eksis di banyak negara dan
juga berfungsi dengan baik di beberapa negara , namun control strategis tidak
ada. Hal tersebut biasanya dikarenakan karena para politikus merasa malu
untuk mendefinisikan tujuan-tujuan strategis dan taktis mereka, karena
mereka takut bahwa nantinya mereka pun akan diukur.
40
Strategi-strategi politik penting bukan hanya untuk partai politik dan
pemerintah juga tetapi juga untuk organisasi non-pemerintahan (Non-
Govemmental Organization/NGO) yang juga aktif dalam politik semua NGO,
baik serikat buruh , kelompok pejuang lingkungan hidup, organisasi HAM,
dsb. Membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka.
Tanpa strategi politik perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar
sama sekali tidak dapat diwujudkan. Sebagai contoh dalam program
desentralisasi, yakni dalam pemberlakuan tingkatan pemerintahan atau
otonomi daerah, harus ada perencanaan yang jelas. Beberapa aspek sekaligus
perlu dipertimbangkan dalam perencanaan ini. Kewenangan pemerintah
daerah, bentuk organisasinya, pendanaannya, pemilihan medatarisnya atau
wakil-wakil rakyatnya.
Pemilihan pejabat pemerintahan dan sebagainya. Hanya dengan sebuah
perencanaan yang menyeluruh dan dengan strategi jangka panjang saja,
kesalahan-kesalahan yang terjadi berulang kali di
berbagai negara dapat dihindari.
41
E. Lembaga Legislatif (DPRD)
1. Pengertian DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga tinggi
negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga
perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. DPRD terdiri
atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan
hasil Pemilihan Umum.
Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada
saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Sedangkan
menurut Mirriam Budiardjo (2008:315) badan legislatif, atau legislature
mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate, atau yang membuat
undang-undang. Namun , nama lain yang sering dipergunakan adalah
assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” untuk membicarakan
masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang
menekankan unsur bicara dan merundingkan.
Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
DPRD Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
42
2. Kedudukan DPRD
Kedudukan DPRD Berdasarkan Pasal 40 UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “DPRD merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsure penyelenggaraan
pemerintah daerah.
3. Fungsi Lembaga DPRD
Menurut Calvin Mackenzie (Paimin 2005: 39-40), menyatakan bahwa
lebaga perwakilan rakyat mempunyai tiga fungsi utama yaitu:
1. Legislation, adalah fungsi legislasi. Peran pembuatan undang-undang ini
dilakukan melalui dileberasi, yaitu sebuah proses yang mencakup
pengumpulan informasi yang komprehensif. Diskusi panjang negoisasi,
kompleks, dan berbelit-belit. Tawar-menawar politik diantara lawan-
lawan sangat kuat. Kebanyakan undang-undang merupakan produk
kompromi. Kompromi biasanya memperlemah dampak penuh dari
undang-undang tersebut untuk memenangkan cukup dukungan guna
menjamin pengesahannya. Karakter dari proses pembuatan undang-
undang juga mempunyai keuntungan dalam melegitimasi keputusan-
keputusan pemerintah.
43
2. Representation, adalah fungsi representative. Fungsi semacam ini,
perwakilan dipakai sebagai dasar dari konsep teori demokrasi.
Masyarakat yang demokratis menyerahkan kebebasan pribadi mereka
kepada pemerintah. Dalam suatu pemerintahan yang demokratis,
partisipasi terjadi melalui proses perwakilan. Kebanyakan orang diwakili
oleh anggota lembaga Perwakilan Rakyat yang pekerjaannya adalah
mengartikulasikan keprihatinan mereka dan melindungi kepentingan
mereka ketika kebijakan publik dibuat.
3. Administrative oversight, adalah fungsi administrartif. Mengawasi atau
mengontrol adalah hal yang sangat penting dalam Lembaga Perwakilan
Rakyat. Kita menganggapnya sebagai fungsi pengawasan administrative.
Ini adalah proses lembaga legislatif meninjau ulang maupun mengubah
tindakan-tindaka dari badan eksekutif.
Menurut Armen Yasir (2010:17) Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:
a. Regulator
Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan- urusan
rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat
yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan)
b. Policy Making
44
Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program
pembangunan di daerahnya
c. Budgeting
Perencanaan angaran daerah (APBD) Dalam perannya sebagai badan
perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang
(balanced power) yang mengimbangi dan melakukan kontrol efektif
terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.
4. Tugas dan wewenang DPRD
Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai
berikut:
1. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk
mendapat persetujuan bersama.
2. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD
bersama dengan kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan
peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan
program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di
daerah.
45
4. Mengusulkan peningkatan dan pemberhentian kepala
daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden Melalui menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan
jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daearah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah
dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
5. Kerangka Pikir
Kerangka pikir adalah konsep yang terjadi dari hubungan antara sebab akibat
atau kausal hipotesa antar variabel bebas dan variabel terikat atau tidak bebas
dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang
diselidiki (Sukardi, 2005:92).
46
Perempuan diranah politik partisipasi politiknya sangat lah rendah adanya
ketidaksetaraan gender ini akhirnya menimbulkan berbagai ketidakadilan pada
kaum perempuan, membuat sebagian perempuan merasa dirinya tidak pantas
memimpin. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah yang tidak
mampu memimpin dan ikut campur dalam kebijakan, termasuk dalam
berpolitik. Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan UU Nomor 2
Tahun 2008 yang memuat kebijakan tentang tuntutan pemenuhan kuota 30 %
keterwakilan perempuan dalam partai politik, khsusnya dilembaga legislatif .
Faktanya keterwakilan perempuan di Indonesia dalam ranah politik tetap
sangat minim, kuota 30% pun belum terpenuhi .
Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat
diilustrasikan dengan gambar berikut ini :
47
Sumber: diolah oleh Peneliti Tahun 2018
Bagan 1. Bagan Kerangka Pikir
Masalah yang terjadi
legislatif perempuan periode 2009-2014 : 6 orang (13%)
legislatif perempuan periode 2014-2019 : 5 orang (10%)
Ketimpangan Gender
Perbedaan perlakuan antara perempuan & laki-
laki menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip
(2015:880-882) :
1. Lingkungan Keluarga
2. Lingkungan Pendidikan
3. Lingkungan Pekerjaan
4. Di Dalam Struktur Sosial
DPRD
48
III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi anggota
legislatif perempuan dalam pemberdayaan pendidikan politik pada kaum
perempuan di Kabupaten Lampung Timur. Menurut David Williams
(Moleong, 2011:5) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu
latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh
orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.
Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang disebut juga sebagai penelitian
naturalistic (alamiah) karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang
alamiah (natural setting), disebut juga metode ethnographykarena pada
awalnya metode ini lebih banyak digunakan pada bidang atropologi budaya.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interaktif dengan sumber
data yang valid agar data yang dianalisis memperoleh makna.
Penulis memilih jenis penelitian ini agar data dan hasil penelitian yang
diperoleh sesuai dengan kondisi dilapangan. Menurut pendapat Moleong
49
(2011 : 3), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang maupun perilaku
yang diteliti.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,
yaitu pendekatan yang dilakukan secara mendalam kepada para informan
yang terlibat dalam penelitian ini. Diaman peneliti akan terjun langsung ke
lingkungan tempat dimana informan berada sehingga peneliti benar-benar
mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Peneliti menggunakan
pendekatan ini karena data yang diperoleh diharapkan akan sangat alami dan
tidak berbeda dari kondisi lapangan.
Sementara menurut M. Nazir (1998:63) mengenai penelitian deskriptif
dikatakan :“Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status
sekelompok manusia, objek serta kondisi, suatu system pemikiran ataupun
suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
membuat deskripsi, gambaran secarasistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”
Pada penelitian ini, peneliti akan terjun langsung untuk mengamati keadaan
yang terjadi dan melakukan wawancara kepada narasumber yang menjadi
fokus penelitian yang berkaitan dengan strategi pemberdayaa perempuan
dalam kampanye pemilu oleh DPD Partai Demokrat sehingga peneliti mampu
50
menggambarkan dan mendeskripsikan apa yang dapat dipaparkan dari
penelitian yang dilakukan.
B. Fokus Penelitian
Hasil kegiatan pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif naturalistik
adalah fokus penelitian. Pertimbangan mengapa perlu ada fokus masalah
penelitian setidaknya ada dua hal yang dapat disebutkan, yaitu pembatasan
kajian dan pemenuhan kriteria inklusif. Fokus penelitian dalam penelitian ini
adalah untuk melihat bagaimana strategi calon legislatif perempuan dalam
pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan pada kaum perempuan.
Melalui pemberdayaan pendidikan politik yang dilakukan oleh anggota
legislatif perempuan bergunauntuk menghasilkan perempuan-perempuan yang
mampu meningkatkan kuota 30% di ranah legislatif.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana objek penelitian dapat
ditemukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur yang berada di Sukadana Ilir,
Sukadana Lampung Timur. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena
DPRD merupakan kantor pusat yang ada di Provinsi Lampung Timur dan
51
membawahi beberapa Tokoh Masyarakat yang ada di kabupaten Lampung
Timur.
Sehingga informasi yang didapat, mewakili keseluruhan informasi yang
dibutuhkan khususnya mengenai pemberdayaan pendidikan politik perempuan
oleh anggota legislatif perempuan.. Tempat lain yang digunakan dalam
penelitian ini adalah beberapa tempat yang disarankan oleh para narasumber
untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan peneliti, misalnya di rumah
ataupun kantor.
D. Jenis Data
Penelitian ini perlu didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data Primer Menurut
Bungin (2004:122), data primer adalah data yang langsung diperoleh dari data
pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Wawancara dan
pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti kepada beberapa
narasumber di lokasi penelitian dengan menggunakan wawancara terbuka.
Data Sekunder Yang dimaksud dengan data sekunder menurut Bungin
(2004:122) adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber
sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini dapat
berupa data-data yang berasal dari artikel dan karya ilmiah yang
dipublikasikan di internet maupun di perpustakaan Unila serta literature
52
lainnya yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan perempuan dalam
kampanye pemilu.
E. Sumber Data
Menurut Imam Suprayogo (2001), jenis sumber data dalam penelitian
kualitatif terbagi atas narasumber (informan), peristiwa atau aktifitas, tempat
atau lokasi, dan dokumen. Sumber data yang dimaksudkan dalam penelitian
kualitatif adalah sebagai berikut :
1. Narasumber (informan) Narasumber dalam hal ini yaitu orang yang bisa
memberikan informasi lisan tentang sesuatu yang ingin diketahui oleh
peneliti. Informan dalam penelitian ini yaitu Lima Anggota Legislatif
Perempuan Kabupaten Lampung Timur dan beberapa Kaum Perempuan di
Kabupaten Lampung Timur.
2. Peristiwa atau aktifitas
Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap
peristiwa atau aktifitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Peristiwa yang menjadi sumber data yaitu kegiatan pemberdayaan
pendidikan politik perempuan dan kegitan lain yang berhubungan dengan
strategi pemberdayaan pendidikan politik perempuan oleh anggota
Legislatif Perempuan Lampung Timur. Dari peristiwa atau aktifitas ini
53
peneliti bisa mengetahui proses mengenai bagaimana sesuatu dapat terjadi
secara lebih pasti.
3. Tempat atau lokasi
Informasi kondisi dari lokasi peristiwa atau aktifitas yang dilakukan dapat
digali melalui sumber lokasinya. Dengan melihat kondisi lingkungan
sekitar, peneliti bisa secara cermat mengkaji dan menarik kemungkinan
kesimpulan. Lokasi penelitian terletak di Kantor DPRD Kabupaten
Lampung Timur, yang beralamat di Sukadana Ilir, Sukadana, Lampung
Timur.
4. Dokumen
Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan
suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumen bisa berupa rekaman atau
bahan tertulis seperti arsip, database, suratsurat, rekaman, gambar, atau
benda- benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Karena
banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas
dasar dokumen atau arsip.
Dalam penelitian ini peneliti berusaha memperoleh informasi melalui
dokumen-dokumen milik Kantor DPRD Lampung Timur yang berkaitan
dengan aksesibilitas anggota legislatif perempuan dalam pemberdayaan
pendidikan politik oleh kaum perempuan tersebut. baik dokumen
mengenai struktur kepengurusan DPRD, divisi dan program-program dan
hasil yang telah dicapai oleh DPRD Lampung Timur.
54
F. Teknik Pengumpulan Data
Pada penelitian kualitatif terdapat banyak metode dalam mengumpulkan data
penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga tenik pengumpulan
data yaitu :
1. Teknik Wawancara
Definisi wawancara menurut Masri Singarimbun (1989 : 192),
“wawancara adalah suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih
secara langsung, baik secara berhadapan maupun melalui media, keduanya
berkomunikasi langsung baik terstruktur maupun tidak terstruktur.”
Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan akan memperoleh
data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian langsung dari
narasumber yang bersangkutan dan mengetahui tentang peristiwa tersebut,
sehingga antara pertanyaan dan jawaban dapat diperoleh secara langsung
dalam suatu konteks kejadian secara timbale balik.
Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dimana
peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyan kepada narasumber.
Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai dengan jawaban yang diberikan
dari hasil wawancara tersebut.
55
2. Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan adalah dengan maksud untuk melengkapi
hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan yang
telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi dilakukan dengan cara
menyimpan berbagai kegiatan dalam penelitian yang bersisi proses dan
hasil penelitiannya melalui berbagai media, misalnya dokumentasi melalui
alat perekam suara atau video serta dokumentasi melalui pengambilan
gambar dengan kamera.
3. Pengamatan partisipatif (observasi)
Menurut Darmayanti Zuchdi (1997 : 7), pengamatan mempunyai maksud
bahwa pengumpulan data yang melibatkan interaksi sosial antara peneliti
dengan subjek penelitian maupun informan dalam suatu proses
pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis tanpa menampakkan
diri sebagai peneliti. Dalam hal ini peneliti tidak memandang informan
sebagai subjek penelitian melainkan sebagai teman, antara peneliti dan
informan kedudukannya menyatu (Noeng Muhadjir, 1996: 125). Melalui
teknik pengamatan ini, peneliti berusaha memperoleh informasi yang
sebenarnya tanpa menampakkan diri sebagai peneliti.
Hal ini bertujuan agar para informan memberikan informasi yang jujur
dan tidak menutupi kebenaran yang ada. Peneliti berusaha mendapatkan
informasi dengan mengamati langsung peristiwa yang terjadi, lokasi
56
penelitian maupun kondisi yang terjadi dilapangan. Dengan menggunakan
tiga metode ini, diharapkan data yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai
dengan kondisi di lapangan, data hasil wawancara dan pengamatan akan
dibandingkan atau dilengkapi dengan hasil dari dokumentasi sehingga
data yang diperoleh dalam penelitian ini benar- benar valid.
G. Penentuan Informan
Informan dalam peelitian ini ditentukan berdasarkan keperluan dalam
peneitian ini. Informan yang diperlukan untuk memperoleh data primer yaitu
antara lain :
Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terpilih oleh peneliti
untuk memaparkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian
mengenai perempuan dalam politik studi anggota legislatif perempuan di
DPRD Lampung Timur.
Dalam penelitian ini, informan yang terpilih sebanyak 5 orang anggota
legislatif perempuan di DPRD Lampung Timur yang berasal dari partai yang
berbeda-beda.
Berikut ini adalah identitas informan yang terlibat dalam penelitian ini :
1. Nama : Hj. Nanik Hermin Astuti, A.Md
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Anggota DPRD Lampung Timur 2014-2019
57
Alamat : Gunung Pasir Jaya, RT/RW 005/008 Sekampung
Udik
2. Nama : Sukartini
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Anggota DPRD Lampung Timur 2014-2019
Alamat : Dusun V, RT/RW 023/010 Kec. Bandar Sribawono
3. Nama :Arifah Trisyanti
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Anggota DPRD Lampung Timur 2014-2019
Alamat : Dusun Dwi Sakti RT/RW 017/006 Kec. Way Jepara
4. Nama : Merry Hutasoit
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Anggota DPRD Lampung Timur 2014-2019
Alamat : Desa Negeri Tua RT/RW 005/002 Kec. Marga Tiga
5. Nama : Ela Siti Nuryamah
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Anggota DPRD Lampung Timur 2014-2019
Alamat : Karang Anom RT/RW 001/004 Kec. Wawai Karya
6. Nama : Dr. Bartoven Vivit Nurdin, S.Sos., M.Si
Jenis Kelamin : Perempuan
58
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Dosen Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik di Universitas Negeri Lampung
Jabatan : Asisten Ahli
Pendidikan : S-3
Alamat : Bandar Lampung
H. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data merupakan suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang
dilakukan setelah data lapangan terkumpul. Setelah data yang diperoleh dari
lapangan dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah dengan mengolah data.
Teknik yang digunakan dalam pengolahan data pada pelaksanaan penelitian
ini adalah :
1. Editing Editing digunakan untuk meneliti kembali data yang telah
diperoleh di lapangan. Wawancara serta dokumentasi yang telah peniliti
dapatkan di lapangan, akan dilakukan pengolahan editing sehingga
mendapatkan bahasabahasa yang lebih verbal. Penggunaan bahasa yang
baik akan menjadikan penelitian ini menjadi mudah dimengerti oleh
pembaca.
59
2. Interpretasi
Intepretasi akan memberikan penjabaran atas hasil penelitian sehingga
menghasilkan makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban
yang diperoleh dengan data lain. Dalam pengolahan interpretasi, peneliti
memberikan penjabaran - penjabaran melalui apa yang didapatkan oleh
dalam penelitian dalam tahap pengumpulan data. Tahap selanjutnya,
peneliti menuangkan semua informasi yang peneliti dapatkan dan lalu
menuangkannya dalam bentuk laporan guna memberikan informasi
kepada pembaca.
I. Teknik Analisis Data
Proses analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982)
merupakan ”upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah–milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain”.
Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka tahap selanjutnya adalah
analisis data. Menurut Mile dan Huberman (Salim,2006:20-24) menyebutkan
ada tiga langkah dalam teknik analisis data kualitatif, yakni reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah teknik
pengolahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif :
60
1. Reduksi Data Kegiatan reduksi data dimulai dengan menelaah seluruh
data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dikaji, peneliti membuat
rangkuman untuk setiap pertemuan dengan responden. Dari rangkuman
yang dibuat ini, kemudian peneliti melakukan reduksi data yang
mencakup proses memilih data, menyusun data dan membuat koding.
Kegiatan lain yang dilakukan adalah memfokuskan, menyederhanakan
dan mentransfer data dari data kasar ke catatan lapangan.
2. Menampilkan Data Tahap selanjutnya dalam proses pengoahan data
kualitatif adalah tahap dimana peneliti berusaha menyusun data yang
relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki
makna tertentu dengan cara menampilkan dan membuat hubungan
antarvariabel atau fenomena yang terjadi agar peneliti lain atau pembaca
laporan penelitian mengverti dengan apa yang telah terjadi dan apa yang
perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.
3. Verifikasi Data Pada tahap veriFikasi, peneliti berusaha menggambarkan
atau menjelaskan kesimpulan yang memiliki makna. Ada dua teknik
dalam verifikasi data, yakni teknik memaknai dan teknik mengkonfirmasi
makna.
a. Teknik Memaknai Mengelompokkan data sesuai dengan bagian -
bagiannya, melihat keterkaitan antar data, membangun rantai logika
dan akhirnya membangun konsep-konsep dari teori yang bervariasi.
61
b. Teknik Mengkonfirmasi Data Memahami makna dengan mengetahui
kualitas datanya. Setiap data yang tidak memenuhi persyaratan
dipisahkan. Dalam tahap ini peneliti juga meyakinkan kualitas
kesimpulan yang ada. Diharapkan peneliti akan memperoleh informasi
yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.
62
BAB IV. GAMBARAN UMUM
A. DPRD Lampung Timur
1. Visi dan Misi DPRD Lampung Timur
a. Visi DPRD Lampung Timur
Terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Timur yang aspiratif, demokratis, profesional, dan
proporsional dalam rangka memperkuat Tata Pemerintahan Daerah
Otonomi yang harmonis, dinamis, adil, dan sejahtera.
b. Misi DPRD Lampung Timur
1) Mewujudkan DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagai soko
guru kehidupan demokrasi bagi penyelenggaraan tata
pemerintahan daerah yang kokoh.
2) Mewujudkan DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagai
lembaga yang profesional, proporsional dan berkualitas;
3). Mewujudkan DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagai lembaga
yang aspiratif untuk menunjang tata kehidupan berkeadilan dan
sejahtera bagi masyarakat Lampung Timur.
63
4). Menjadikan DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagai lembaga
perjuangan untuk optimalisasi pelayanan publik.
5). Menjadikan DPRD Kabupaten Lampung Timur sebagai lembaga
pengambil kebijakan publik dan keputusan politik yang
berkualitas
2. Tugas dan Fungsi DPRD
a. Tugas DPRD
1) Membentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota.
2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai rancangan APBD.
3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
dan APBD.
4) Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian bupati/ wakil bupati.
5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
6) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional
yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
7) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah kabupaten.
8) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah
lain/ dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.
9) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
64
10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Fungsi DPRD
1) Legislasi, Membentuk peraturan daerah bersama bupati.
2) Anggaran, Menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah
daerah.
3) Pengawasan, Mengawasi terhadap UU peraturan daerah, keputusan
bupati dan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah.
3. Susunan Kepengurusan DPRD Lampung Timur 2014-2019
Ketua Umum : Hi. Ali Johan Arif, SE.,M.Si
Wakil Ketua : Ela Siti Nuryamah, S.,Sos
Wakil Ketua : Hendri Nur Hadi, SP
Wakil Ketua : Hi. Yusran Amirullah. SS,SE
Sekertaris : Azwar Hadi
Wakil Sekertaris : Paryoto
Bendahara : Nawawi Iskandar
Wakil Bendahara : Andri
Didirikan : 16 Agustus 1999
Alamat kantor : Jln. Buay Nunyai Sukadana-Lampung Timur
Ideology : Pancasila
Situs web : sekretariatdprd.lampungtimurkab.go.id
65
4. Sejarah DPRD Lampung Timur
Terbentuknya Kabupaten Lampung Timur berdasarkan UU NO. 12 Tahun
1999 tentang Pembentukan kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati
II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaga Negara RI
Tahun 1999 No: 46, Tambahan Lembaga Negara RI NO.3825).
a. Berdasarkan UU NO. 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum dan
keputusan Gubernur Lampung No:6/274/B/II/HK/1999/Tanggal 16
Agustus 1999 Tentang Peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten
Lampung Timur. Anggota-anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur
Periode 1999-2004 berjumlah 45 orang, dengan unsur pimpinan :
Ketua : Hi. ISMAIL SANJAYA
Wakil Ketua I : Hi. SONY SOEMARSONOFOTO
Wakil Ketua II : ALI AMAN SAID BA
Wakil Ketua III : Hi. ABDUL KARIM ISMAIL, SH.
b. Berdasarkan UU NO. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota
DPR, DPD, DPRD, dan hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten
Lampung Timur Periode 2004-2009 berjumlah 45 orang, dengan unsur
pimpinan:
Ketua : KETUT ERWAN, SH.
Wakil Ketua I : Hi. AMINTOHARI, S. Pd. I
Wakil Ketua II: Hi. Drs. MAESUS FATHONI
66
c. Berdasarkan UU NO. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota
DPR, DPD, DPRD, dan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten Lampung
Timur Periode 2009-2014 berjumlah 45 orang, dengan unsure pimpinan :
Ketua : ALI JOHAN ARIF, SE. M. Si.
Wakil Ketua I : Hi. AZWAR HADI, SE, M.Si
Wakil Ketua II : Hi. ZAIFUL BUKHORI, ST, MM.
Wakil Ketua III : Hi. PRIO BUDI UTOMO, S.Hut.
67
5. Kedudukan dan Susunan Organisasi DPRD Lampung Timur
Gambar. 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten
Lampung Timur
Bagian legislasi
SEKERTARIS DEWAN
Bagian Umum
Ss sub bagian tata usaha
sub bagian humas
Sub bagian RT
Bagian Persidangan &
Risalah
Sub bagian Persidangan
Sub bagian alat
kelengkapan
dewan
Sub bagian perundangan
Sub bagian kajian
hukum
Sub bagian dokumentasi
& Perpustakaan
Bagian keuangan
Sub bagian anggaran &
Perjalanan dinas
Sub bagian perbendaharaan
Sub bagian pembukuan
& verifikasi
68
6. Susunan Pengurus anggota dewan perwakilan rakyat (DPRD) di
Lampung Timur periode 2014-2019
Gambar. 2 Ikatan Keluarga Anggota Dewan (IKAD) 2014-2019)
Ketua IKAD
Ny. Ali Johan Arif
Wakil Ketua IKAD
Ny. Ela siti Nurmayah
Ny. Hendri Nur Hadi
Ny. Yusran Amirullah
P E L I N D U N G
Hi. Ali Johan Arif, SE.,M.Si
Ela Siti Nuryamah
Hendri Nur Hadi
Hi. Yusran Amirullah. SS, SE
P E N A S E H A T
Ny. Ela siti Nurmayah, S.Sos.I
Ny. Sukartini
Ny. Hj. Nanik Hermin Astuti, A.md
Ny. Merry Hutasoit
Ny. Arifah Trisyanti, SE, M.Si
B E N D A H A R A
Ny. Nawawi Iskandar
WAKIL BENDAHARA
Ny. Andri
S E K E R T A R I S
Ny. Azwar Hadi
WAKIL SEKERTARIS
Ny. Paryoto
SEKSI ORGANISASI
Ketua : Ny. Jamsari
Anggota :
1. Ny. Jamanudin
2. Ny. Antonius
3. Ny.Akmal Fatoni
4. Ny. Ahmad Basuki
5. Ny. Muslih
6. Ny. Ismail Jafar
SEKSI SOSIAL
Ketua : Ny. Adi Safri
Anggota :
1. Ny. Marhasan
2. Ny. Purwianto
3. Ny.Yudistira
4. Ny. Mujoko
5. Ny. Miswanto
6. Ny. Nasrudin
SEKSI SENI BUDAYA
Ketua :Ny.Sucipto
Anggota :
1. Ny. Rohmad
2. Ny. Taufik Gani
3. Ny. Marwazi
4. Ny. Nur fauzan
5. Ny. Erwanda
6. Ny. Asnawi
7. Ny. Agus
SEKSI HUMAS
Ketua :Ny. Zaiful
Anggota :
1. Ny. Gunawan
2. Ny. Made
3. Ny. Djoko
4. Ny. Teguh
5. Ny. Azhohiri
6. Ny. Abdul
7. Ny. Sudibyo
SEKSI EKONOMI
Ketua :Ny. Hasanudin
Anggota :1. Ny. Gede 2. Ny. Wayan 3. Ny. Maryono
4. Ny. Rustam 5. Ny. Sujoto 6..Ny. Ali HS. 7. Ny. Hendrik
69
7. Data Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur.
Tabel 3.1. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung
Timur 2016
NO PARTAI
POLITIK
JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 GOLKAR 5 1 6
2 PDIP 9 - 9
3 PKS 6 1 7
4 PKB 7 2 9
5 PAN 3 - 3
6 GERINDRA 6 - 6
7 NASDEM 5 1 6
8 DEMOKRAT 5 - 5
Tabel 3.2. Susunan dan Fraksi Keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur 2016
NO URAIAN JUMLAH
(ORANG)
KETERANGAN
A SUSUNAN
1 Ketua 1 Ketua
2 Wakil Ketua 3 Wakil Ketua
3 Komisi
I 11 Komisi I
II 11 Komisi II
III 15 Komisi III
IV 13 Komisi IV
B FRAKSI-
FRAKSI
Anggota
1 GOLKAR 6 Anggota
2 PDIP 9 Anggota
3 PKB 9 Anggota
4 PKS 7 Anggota
5 PAN 3 Anggota
6 GERINDRA 6 Anggota
7 NASDEM 6 Anggota
8 DEMOKRAT 5 Anggota
70
Tabel 3.3. Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2016 NO URAIAN
NAMA JABATAN
1 UNSUR PIMPINAN 1. Hi. Ali Johan Arif, S.E,M.Si
2. Ela Siti Nur Yamah, S.Sos
3. Hendri Nurhadi, S.P
4. Hi. Nawawi Iskandar, S.E
Ketua
Wakil Ketua
Wakil Ketua
2 KOMISI 1 1. Ermada Gunawan
2. Hi. Najamudin
3. Edi Prabowo
4. Wayan Surya Utama
5. H.M. Paryoto, S.Pd
6. Hj. Sukartini
7. Hi. Adi Safri Marta, S.Ag
8. Merry Hutasoit
9. Rustam Efendi
10. Sudibyo. S.IP
Ketua
Wakil Ketua
Sekertaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
3 KOMISI II 1. Gede Suartiyase
2. Asnawi
3. Agus, S.Kom
4. Hi. Gunawan, S.E
5. Drs. Jamsari
6. Ismail Ja‟far , Lc
7. A. Azzohiri. ZA, S.Pd. I
8. Hasanudin
9. Ali HS
10. Hi. Rohmad Masryuri, S.Sos
Ketua
Wakil Ketua
Sekertaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
4 KOMISI III 1. Hi. Andri, S.E, M.Si
2. Hi. Teguh Suyatman
3. Mujoko, S.E, M.Si
4. Hi. Djoko Pramono, B.Sc
5. Antonius Gatot Suyatman
6. Ahmad Basuki, S.Pd
7. Maryono HS, S.Pd
8. Nur Fauzan, S.P
9. Marwazi
10. Hi. Azwar Hadi, S.E, M.Si
11. Hi. Suciptanto Yudha, S.H
12. Taufik Gani, S.E
13. Hi. Abdul Wahid S.T
Ketua
Wakil ketua
Sekertaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
5 KOMISI IV 1. Hi. Nanik Hermin, Amd
2. Miswanto, S.E
3. Arifah Trisyanti
Ketua
Wakil Ketua
Sekertaris
71
4. Made Tangkas, B.Sc
5. M. Akmal Fatoni
6. Nasrudin
7. Muslih Haryono, S.P
8. Faizal Riza
9. Marhasan
10. Purwianto, S.Pd
11. Yudistira Harry WA, S.T
12. Hendrik Kurniawan, S.T
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Tabel 3.4. Daftar Anggota Legislatif DPRD Lampung Timur 2014-2019
NO Nama Partai Politik No.
Urut
Daerah
Pemilihan
1 Hi. Yusran Amirullah, SE Nasdem 1 1
2 Faizal Risa Nasdem 2 1
3 Maryono HS PKS 4 1
4 Nur Fauzan, S.Pt PKS 1 1
5 H. Ali Johan Arif, SE. M.Si PDIP 1 1
6 Purwianto, S.Pd Golkar 1 1
7 Yudistira Harry. W.A Gerindra 3 1
8 Mujoko, SE Demokrat 2 1
9 Nawawi Iskandar, SE PAN 1 2
10 Drs. H. Jamsari Nasdem 1 2
11 Ismail Ja‟far, Lc PKS 1 2
12 HM. Paryoto, S.Pd PKS 2 2
13 Abdul Wahid, ST PDIP 1 2
14 H. Zaiful Bokhari, ST., MM Demokrat 3 2
15 M.Akmal Fatoni PKB 1 3
16 Muslih Haryono, S.P PKS 1 3
17 Antonius Gatot Suyarso PDIP 3 3
18 Miswanto PDIP 4 3
19 Arifah Trisyanti, SE Golkar 1 3
20 Rustam Efenndi Gerindra 8 3
21 Taufik Gani, SE Demokrat 1 3
22 Hendrik Kurniawan, ST PAN 1 3
23 Ermada Gunawan Nasdem 2 4
24 Ahmad Basuki PKB 3 4
25 Adi Safri Marta, S.Ag PKS 1 4
26 Gunawan, SE PDIP 2 4
27 Sudibyo, S.I.P Golkar 1 4
28 Suciptanto Yudha , SH Gerindra 7 4
29 Sujoto, B.A Demokrat 1 4
30 Merry Hutasoit Nasdem 5 5
72
31 Ela Siti Nurmayah PKB 1 5
32 Hj. Nanik Hermin Astuti, A.md PKS 1 5
33 Made Tangkas B, ST PDIP 1 5
34 H. Djoko Pramono, BSc PDIP 2 5
35 A.Azzohirri ZA Golkar 3 5
36 Hasanudin Gerindra 7 5
37 Asnawi Nasdem 1 6
38 Sukartini PKB 1 6
39 Hendri Nurhadi, S.P PKS 1 6
40 Gede Suartiyase, ST PDIP 3 6
41 Andri, SE Golkar 1 6
42 Ali HS Demokrat 4 6
43 Rohmad Masyruri, S.Sos. I PAN 1 6
44 Marwazi Nasdem 1 7
45 Nasruddin PKB 1 7
46 Teguh Suyatman, S.Pd PKS 1 7
47 Wayan Surya Utama PDIP 2 7
48 Marhasan Golkar 5 7
59 Agus Gerindra 2 7
50 H. Najamudin PAN 3 7
Daftar Riwayat Hidup Anggota Legislatif Perempuan DPRD Lampung Timur Tahun 2014-
2019.
1. Nama : Hj. Nanik Hermin Astuti, A.Md
Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 4 Mei 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
a. Nama Suami : Hi. Putut Djiwantoro
b. Jumlah Anak: 2 (dua)
No. Urut Parpol : 3 (Tiga)
Daerah Pemilihan : Lampung Timur 5
73
No.Urut Bakal Calon : 1 (Satu)
NIK : 1807124405700001
Alamat Tempat Tinggal :
RT : 005
RW : 008
Desa : Gunung Pasir Jaya
Kecamatan : Sekampung Udik
Kabupaten : Lampung Timur
Provinsi : Lampung
Riwayat Pendidikan : a. SDN Sidodadi/ 1982
b. SMP PGRI Sidodadi/ 1985
c. SMAN Way Jepara/1988
d. D3 Penyuluhan Pertanian UNILA/ 1991
Riwayat Organisasi : a. Sekertaris Muslimat NU Sekampung Udik
b. DPD PKS Kabupaten Lampung Timur
Riwayat Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur 2009-
2014.
2. Nama : Merry Hutasoit
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 21-08-1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
74
a. Nama Suami : Wahyudin, S.H
b. Jumlah Anak: 4 (empat)
No. Urut Parpol : 1 (Satu)
Daerah Pemilihan : Lampung Timur 5
No.Urut Bakal Calon : 5 (Lima)
NIK : 1807116108820002
Alamat Tempat Tinggal :
RT : 005
RW : 002
Desa : Negeri Tua
Kecamatan : Margatiga
Kabupaten : Lampung Timur
Provinsi : Lampung
Riwayat Pendidikan : a. SD N Kayuringin 1995
b. SMP N 4 Bekasi 1998
c. SMK Pami Jaya 2011
Riwayat Organisasi : a. PKK Kec. Margatiga
Riwayat Pekerjaan : -
75
3. Nama : Arifah Trisyanti
Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 20-06-1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
a. Nama Suami : -
b. Jumlah Anak: 2 (dua)
No. Urut Parpol : 5 (Lima)
Daerah Pemilihan : Lampung Timur 3
No.Urut Bakal Calon : 1 (Satu)
NIK : 1807076006720001
Alamat Tempat Tinggal :
RT : 017
RW : 006
Desa : Braja Sakti
Kecamatan : Way Jepara
Kabupaten : Lampung Timur
Provinsi : Lampung
Riwayat Pendidikan : a. SD N Keji 2 Muntilan 1985
b. SMP N 3 Muntilan 1988
c. SMA N Babak Muntilan Magelang 1991
d. STIE LAMPUNG TIMUR 2006
76
Riwayat Organisasi : a. PKK Kec. Way Jepara
b. Ketua Fraksi
Riwayat Pekerjaan : a. Kepala Desa
b. Wiraswasta Bidang Travel Umroh
c. Agen Asuransi
4. Nama : Ela Siti Nuryamah
Tempat/Tgl Lahir : Tasikmalaya, 03-01-1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
a. Nama Suami : Hairul Mu‟min
b. Jumlah Anak: 4 (empat)
No. Urut Parpol : 2 (Dua)
Daerah Pemilihan : Lampung Timur 5
No.Urut Bakal Calon : 1 (Satu)
NIK : 18071204301830001
Alamat Tempat Tinggal :
RT : 001
RW : 004
Desa : Karang Anom
Kecamatan : Wawai Karya
Kabupaten : Lampung Timur
77
Provinsi : Lampung
Riwayat Pendidikan : a. SD N 1 Karikil 1993
b. SMP 1996
c. MAN Tasikmalaya 1999
d. UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2008
e. TOT Pendidikan Pemilih 2010
Riwayat Organisasi : a. PB PMII 2008-2010
b. Koalisi Perempuan Indonesia 2008-2010
c. Garda BMI 2011-2013
Riwayat Pekerjaan : a. Wartawati Duta Masyarakat 2007-2008
b. Tim Asistensi BAWASLU RI 2009-2011
5. Nama : Sukartini
Tempat/Tgl Lahir : Sadar Sriwijaya, 10-04-1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
a. Nama Suami : Sumeh Prasetyo
b. Jumlah Anak: 2 (dua)
No. Urut Parpol : 2 (Dua)
Daerah Pemilihan : Lampung Timur 6
78
No.Urut Bakal Calon : 1 (Satu)
NIK : 1807156004720001
Alamat Tempat Tinggal :
RT : 023
RW : 010
Desa : Sadar Sriwijaya
Kecamatan : Bandar Sribawono
Kabupaten : Lampung Timur
Provinsi : Lampung
Riwayat Pendidikan : a. SD N Bandar Agung 1985
b. MTS Sadar Sriwijaya 1988
c. SMEA Budi Utomo 1991
Riwayat Organisasi : a. Ketua PAC FATAYAT Bandar Sribawono
b. Bendahara Fatayat NU Lampung Timur
Riwayat Pekerjaan : Anggota DPRD Lampung Timur 2004-2009
123
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berkut:
1. faktor yang mempengaruhi rendahnya eksistensi perempuan dalam politik di
DPRD Lampung Timur adalah persoalan dari dalam diri perempuan itu sendiri.
Artinya, tidak banyak perempuan yang mengetahui seluk tentang dunia politik.
Selain itu, faktor lain juga disebabkan perempuan tidak mandiri secara finansial
dan perempuan masih merasa terikat dengan kewajiban mengurus keluarga.
Untuk itu, perempuan harus bisa mengubah hambatan menjadi peluang.
Perempuan harus membangun kapasitas dirinya supaya pantas menempati posisi
sebagai pemimpin.
2. Nomor urut sangat menentukan keterpilihan seorang caleg. Perempuan selalu
ditempatkan pada nomor urut bawah, sehingga kuota keterpilihannya pun
semakin kecil.
3. Dibutuhkan keseriusan parpol untuk menpersiapkan perempuan sebagai anggota
DPRD di Kabupaten Lampung Timur. Dapat diawali dengan keseriusan parpol
dalam memfasilitasi dan mempersiapkan perempuan untuk tampil di arena politik
124
dan peningkatan pendidikan politik perempuan pada masyarakat. Parpol harus
menyempurnakan skema atau pola rekrutmen kader perempuan secara
berkelanjutan.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu:
1. Mengingat tidak lama lagi pemilu untuk memilih anggota legislatif akan kembali
dilangsungkan. Tuntutan untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan
harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan
menjadi wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, memahami kepentingan
perempuan dan mampu memperjuangkannya.
2. Bagi pelaksana kebijakan harus lebih mengupayakan pendidikan jender ataupun
pendidikan politik melalui program pemberdayaan perempuan untuk mengubah
persepsi dan mindset masyarakat terutama bagi kaum perempuan itu sendiri yang
menganggap politik adalah sesuatu yang kejam dan dirinya tidak mampu bersaing
dengan laki-laki.
3. Strategi yang bisa dilakukan juga untuk meningkatkan kuota 30% di DPRD
Lampung Timur yaitu, dengan memberikan dana tambahan untuk caleg
perempuan dalam kampanye supaya caleg perempuan dapat menampilkankan
eksistensi nya dalam masyarakat dengan baik dan parpol juga mampu
menempatkan perempuan pada nomor urut yang strategis sehingga dalam pemilu
masyarakat tidak sulit dalam mencari nama caleg perempuan tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Agus, Salim. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial. TiaraWacana.Yogyakarta.
Anugrah, Astrid. 2009.Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Pancuran Alam.Jakarta.
Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik. PT Balai Pustaka. Jakarta
Bogdan, Robert C. dan Biklen Koop Sari. 1982. Qualitative Research for educationAn Introduction to Theory and Methods. Allyn and Bacon.Boston London.
Budiarjo, Mirriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
Budiarjo, Mirriam. 1998. Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
Bungin, Burhan. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.
Cholisin, Nasiwan. 2012. Dasar-dasar Ilmu Politik. Ombak.Yogyakarta.
Darmayanti, Zuchdi. 1997. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di KelasRendah.Depdikbud. Jakarta.
Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2015. Pengantar Sosiologi. Prenadamedia.Jakarta.
Hafied,Cangara. 2016. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT Raja grafindi Persada.Jakarta.
Imam Suprayogo. 2001. Metodelogi Penelitian Sosial-Agama. Remaja RosdakaryaOffset. Bandung.
Kurniawati Hastuti Dewi. 2014. Perempuan Kepala Daerah. LIPI.
Miaz, Yalvema. 2012. Partisipasi Politik. UNP Press. Padang.
Moh.Nazir. 1998. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. PT. Grasindo. Jakarta.
Moleong, Lexy. J. 2011. Metodelogi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdikarya.Bandung.
Muttalib, Khan. 1982. Theory of Local Goverment. MIPI. Jakarta.
Nimmo. 2005. Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media. PT RemajaRosdakarya. Bandung.
Noeng,Muhadjir. 1996. Metode Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin. Yogyakarta.
Nugroho, Riant D. 2008. Gender dan Pengaruh Utamanya di Indonesia. PustakaPelajar. Yogyakarta.
Paimin. 2005. Peran dan Tanggung Jawab DPR. PT Alumni. Bandung.
Rush Michael dan Philip Althoff. 2008. Pengantar Sosiologi Politik. PT RajaGrafindoPersada. Jakarta.
Schrooder, Peter. 2010. Strategi Politik. Bentang. Jakarta.
Singarimbun, Masri dan sofian effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta.
Siti Musdah Mulia. 2010.Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender. Kibra Prees.Yogyakarta.
Soekanto,Soerjono. 2009:212-213.Peranan Sosiologi Suatu Pengantar. RajawaliPers. Jakarta.
Sukardi. 2005. Metodelogi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Prakteknya. BumiAksara. Jakarta.
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widya Sarana. Jakarta.
Yasir, Armen. 2010. Hukum Perundang-Undangan. Lembaga Penerbitan Universitas
Lampung. Bandar Lampung.
Skripsi dan jurnal penelitian :
Ukhti Raqim, “implementasi ketentuan Kuota 30% Keterwakitan Perempuan diDPRD Kota Salatiga”, Skripsi, UUNES Universitas Negeri Semarang, Tahun2016. Di akses 6 maret 2018.
Muhammad Yusuf Pambudi. 2012. “ Perempuan Politik (studi tentang aksesibilitasperempuan menjadi anggota legislatif di kabupaten Sampang)”. JurnalUniversitas Airlangga. Surabaya.
Zaenal Mukarom. 2008. “Perempuan dan Politik (studi Komunikasi Politik tentangKeterwakilan Perempuan di Legislatif”. Jurnal Komunikasi. Mediator.
Hastanti Widy Nugroho.2017. “ Peran Politik Perempuan di Lembaga Legislatifditinjau dari Perspektif Filsafat Politik Hannah Arendt”. Jurnal PerempuanVol. 9 No. 2 Desember 2008. Yayasan Jurnal Perempuan.
Yusuf Fadli.2018.” Islam, Perempuan dan Politik (Argumentasi KeterlibatanPerempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi”. Jurnal IlmuPemerintahan Vol.1 No.1 April 2017. Universitas Muhammadiyah Tanggerang.
Siti Nimrah dan Sakaria. 2015. “Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik(Studi Kasus Kegagalan)”. Jurnal Magister Ilmu Politik Vol 1 No 2 Juli 2015.Universitas Hasanudin.
Undang-Undang:
Undang-undang No 32 Tahun 2004 dalam pasal 40, 42 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat.
Website:
http://www.id.undp.org/diakses pada tanggal 7 Maret2018 Pukul 14.00 WIB.https://www.kompasiana.com/diakses pada tanggal 7Maret 2018 Pukul19.08WIB.
http://kpu.go.id/ diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 20.00 WIB.
https://lampungtimurkab.bps.go.id/ di akses pada 6 Maret 2018 Pukul 00.03 WIB.
http://ilmu27.co.id/2012/09/makalah-kesenjangan-dan-ketidakadilan.htmldi akses
pada 8 Maret Pukul 09.44 WIB.
http://lampost.co/berita-perempuan-dalam-pemilu-2019.html diakses pada 16 juli
2018 pukul 22.19 WIB.
