Perda RTRW.doc

8/14/2019 Perda RTRW.doc

1/108

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI

SUMATERA BARAT TAHUN 2012 - 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup

yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga

perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara

berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan

generasi yang akan datang;

b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya

pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sumatera arat

diselenggarakan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi

sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya

manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya

tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;

c. bahwa perubahan kebijakan pemerintah dalam skala

besar, serta terjadinya perubahan faktor!faktor eksternal

dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang

wilayah Provinsi Sumatera arat secara dinamis dalam

satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik,

kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui

penetapan "encana #ata "uang $ilayah ProvinsiSumatera arat sampai tahun %&'%;

d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ()

ayat *+ butir b -ndang!-ndang omor %/ #ahun %&&(


2/108

%

tentang Penataan "uang perlu dilakukan penyesuaian

terhadap Peraturan 0aerah #ingkat 1 Sumatera arat

omor 2' #ahun 233+ tentang "encana #ata "uang

$ilayah Provinsi Sumatera arat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,

maka perlu menetapkan Peraturan 0aerah tentang

"encana #ata "uang $ilayah Provinsi Sumatera arat

tahun %&2%!%&'%;

Mengingat : 2. -ndang!-ndang omor /2 #ahun 234) tentang

Penetapan -ndang!-ndang 0arurat omor 23 #ahun 234(

tentang Pembentukan 0aerah!daerah Swatantra #ingkat 1

Sumatera arat, 5ambi, dan "iau sebagai -ndang!-ndang

*6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun 234) omor

22%, #ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia

omor 2/+/;

%. -ndang!-ndang omor 4 #ahun 23/& tentang Peraturan

0asar Pokok!Pokok 7graria *6embaran egara "epublik

1ndonesia #ahun 23/& omor 2&+, #ambahan 6embaran

egara "epublik 1ndonesia omor %&+';

'. -ndang!-ndang omor 4 #ahun 23)' tentang 8ona

9konomi 9ksklusif 1ndonesia *6embaran egara "epublik

1ndonesia #ahun 23)' omor ++, #ambahan 6embaran

egara "epublik 1ndonesia omor '%/&;

+. -ndang!-ndang omor 4 #ahun 233& tentang onservasi

Sumber 0aya 7lam ayati dan 9kosistemnya *6embaran

egara "epublik 1ndonesia #ahun 233& omor +3,

#ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia omor

'+23;

4. -ndang!-ndang omor / #ahun 233/ tentang Perairan

1ndonesia *6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun233/ omor (', #ambahan 6embaran egara "epublik

1ndonesia omor '/+(;

/. -ndang!-ndang omor 4 #ahun 2333 tentang onservasi

Sumber 0aya 7lam ayati dan 9kosistemnya *6embaran


3/108

'

egara "epublik 1ndonesia #ahun 2333 omor +3,


'+23;

(. -ndang!-ndang omor +2 #ahun 2333 tentangehutanan *6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun

2333 omor 2/(, #ambahan 6embaran egara "epublik

1ndonesia omor '))) sebagaimana telah diubah dengan

-ndang!-ndang omor 23 #ahun %&&+ tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti -ndang!

-ndang omor 2 #ahun %&&+ tentang Perubahan 7tas

-ndang!-ndang omor +2 #ahun 2333 tentang

ehutanan *6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun

%&&+ omor )/, #ambahan 6embaran egara "epublik

1ndonesia omor ++2%;

). -ndang!-ndang omor %% #ahun %&&2 tentang Minyak

dan


4/108

+

22), #ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia

omor ++'' sebagaimana telah diubah dengan -ndang!

-ndang omor +4 #ahun %&&3 tentang Perubahan 7tas

-ndang!-ndang omor '2 tahun %&&+ tentang Perikanan

*6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&3 omor

24+, #ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia

omor 4&(+;

2+. -ndang!-ndang omor '% #ahun %&&+ tentang

Pemerintahan 0aerah *6embaran egara "epublik

1ndonesia #ahun %&&+ omor 2%4, #ambahan 6embaran

egara "epublik 1ndonesia omor ++'( , sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan -ndang!

-ndang omor 2% tahun %&&) *6embaran egara

"epublik 1ndonesia #ahun %&&) omor 43, #ambahan

6embaran egara omor +)++;

24. -ndang!-ndang omor ') #ahun %&&+ tentang 5alan

*6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&+ omor

2'%, #ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia

omor +++;

2/. -ndang!-ndang omor %' #ahun %&&( tentang

Perkeretaapian *6embaran egara "epublik 1ndonesia

#ahun %&&( omor /4, #ambahan 6embaran egara

"epublik 1ndonesia omor +(%%;

2(. -ndang!-ndang omor %+ #ahun %&&( tentang

Penanggulangan encana *6embaran egara "epublik1ndonesia #ahun %&&( omor //, #ambahan 6embaran

egara "epublik 1ndonesia omor +(%';

2).-ndang!-ndang omor %/ #ahun %&&( tentang Penataan

"uang *6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&(

omor /), #ambahan 6embaran egara "epublik

1ndonesia omor +(%4;

23. -ndang!-ndang omor %( #ahun %&&( tentang

Pengelolaan $ilayah Pesisir dan Pulau!Pulau ecil

*6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&( omor

)+, #ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia

omor +('3;


5/108

4

%&. -ndang!-ndang omor '& #ahun %&&( tentang 9nergi

*6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&( omor

3/, #ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia

omor +(+/ ;

%2. -ndang!-ndang omor 2( #ahun %&&) tentang Pelayaran

*6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&) omor

/+, #ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia

omor +)+3;

%%. -ndang!-ndang omor 2) #ahun %&&) tentang

Pengelolaan Sampah *6embaran egara "epublik

1ndonesia #ahun %&&) omor /3, #ambahan 6embaranegara "epublik 1ndonesia omor +)42;

%'. -ndang!-ndang omor 2 #ahun %&&3 tentang

Penerbangan *6embaran egara "epublik 1ndonesia

#ahun %&&3 omor 2, #ambahan 6embaran egara

"epublik 1ndonesia omor +34/;

%+. -ndang!-ndang omor + #ahun %&&3 tentang

Pertambangan Mineral dan atubara *6embaran egara

"epublik 1ndonesia #ahun %&&3 omor +, #ambahan

6embaran egara "epublik 1ndonesia omor +343;

%4. -ndang!-ndang omor 2& #ahun %&&3 tentang

epariwisataan *6embaran egara "epublik 1ndonesia

#ahun %&&3 omor 22, #ambahan 6embaran egara

"epublik 1ndonesia omor +3//;

%/. -ndang!-ndang omor %% #ahun %&&3 tentang 6alu

6intas dan 7ngkutan 5alan *6embaran egara "epublik

1ndonesia #ahun %&&3 omor 3/, #ambahan 6embaran

eagara "epublik 1ndonesia omor 4&%4

%(. -ndang!-ndang omor '% #ahun %&&3 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan 6ingkungan idup


2+&, #ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia

omor 4&43;

%). -ndang!-ndang omor +2 #ahun %&&3 tentang

Perlindungan 6ahan Pertanian Pangan erkelanjutan


6/108

/


2+3, #ambahan 6embar egara "epublik 1ndonesia omor

4&/);

%3.-ndang!-ndang omor % #ahun %&2% tentang Pengadaan#anah agi Pembangunan -ntuk epentingan -mum

*6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&2% omor

%%, #ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia

omor 4&%&;

'&. Peraturan Pemerintah omor 2& #ahun %&&& tentang

#ingkat etelitian Peta -ntuk Penataan "uang $ilayah

*6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&& omor%&, #ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia

'&'+;

'2. Peraturan Pemerintah omor 2/ #ahun %&&+ tentang

Penatagunaan #anah *6embaran egara "epublik

1ndonesia #ahun %&&+ omor +4 #ambahan 6embaran

egara "epublik 1ndonesia omor +')4;

'%. Peraturan Pemerintah omor ++ #ahun %&&+ tentang

Perencanaan ehutanan *6embaran egara "epublik

1ndonesia #ahun %&&+ omor 2+/; #ambahan 6embaran

egara "epublik 1ndonesia omor ++4%;

''. Peraturan Pemerintah omor 2/ #ahun %&&4 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan 7ir Minum *6embaran

egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&4 omor '',


++3&;

'+. Peraturan Pemerintah omor (3 #ahun %&&4 tentang

Pembinaan dan Pengawasan 7tas Penyelenggaraan

Pemerintahan 0aerah *6embaran egara "epublik

1ndonesia #ahun %&&4 omor 2/4; #ambahan 6embaran

egara "epublik 1ndonesia omor +43';

'4. Peraturan Pemerintah omor %& #ahun %&&/ tentang

1rigasi *6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&/

omor +/, #ambahan 6embaran egara "epublik

1ndonesia omor +/%+;


7/108

(

'/. Peraturan Pemerintah omor '+ #ahun %&&/ tentang

5alan *6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&/

omor )/, #ambahan 6embaran egara "epublik

1ndonesia omor +/44;

'(. Peraturan Pemerintah omor / #ahun %&&( tentang #ata

utan dan Penyusunan "encana Pengelolaan utan serta

Pemanfaatan utan *6embaran egara "epublik 1ndonesia

#ahun %&&( omor %%; #ambahan 6embaran egara

"epublik 1ndonesia omor +/3/;

'). Peraturan Pemerintah omor ') #ahun %&&( tentang

Pembagian -rusan Pemerintahan 7ntara Pemerintah,Pemerintahan 0aerah Provinsi dan Pemerintahan 0aerah

abupaten=ota *6embaran egara "epublik 1ndonesia

#ahun %&&( omor )%, #ambahan 6embaran egara

"epublik 1ndonesia omor +('(;

'3. Peraturan Pemerintah omor %2 #ahun %&&) tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan encana *6embaran

egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&) omor +%,#ambahan 6embaran egara "epublik 1ndonesia omor

+)%);

+&. Peraturan Pemerintah omor %/ #ahun %&&) tentang

"encana #ata "uang $ilayah asional *6embaran egara

"epublik 1ndonesia #ahun %&&) omor +), #ambahan

6embaran egara "epublik 1ndonesia omor +)'';

+2. Peraturan Pemerintah omor +% #ahun %&&) tentang

Pengelolaan Sumber 0aya 7ir *6embaran egara "epublik

1ndonesia #ahun %&&) omor )%, #ambahan 6embaran

egara "epublik 1ndonesia omor +)4);

+%.Peraturan Pemerintah omor +' #ahun %&&) tentang 7ir

#anah *6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&&)

omor )', #ambahan 6embaran egara "epublik

1ndonesia omor +)43;

+'. Peraturan Pemerintah omor %+ #ahun %&&3 tentang

awasan 1ndustri *6embaran egara "epublik 1ndonesia

#ahun %&&3 omor +(, #ambahan 6embaran egara

"epublik 1ndonesia omor +3)(;


8/108

)

++. Peraturan Pemerintah omor %' #ahun %&2& tentang

Pelaksanaan -saha Pertambangan Mineral dan atubara

*6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&2& omor

%3, #ambahan 6embaran egara "publik 1ndonesia oor

42%;

+4. Peraturan Pemerintah omor /+ #ahun %&2& tentang

Mitigasi encana 0i $ilayah Pesisir dan Pulau!Pulau ecil

*6embaran egara "epublik 1ndonesia #ahun %&2& omor

2&3, #ambahan 6embaran egara "publik 1ndonesia

omor 424+;

+/. Peraturan Pemerintah omor () #ahun %&2& tentang"eklamasi dan Pascatambang *6embaran egara "epublik

1ndonesia #ahun %&2& omor 2'), #ambahan 6embaran

egara "publik 1ndonesia oor 42(%;

+(. Peraturan Pemerintah omor %) #ahun %&22 tentang

Pengelolaan awasan Suaka 7lam dan awasan

Pelestarian 7lam *6embaran egara "epublik 1ndonesia

#ahun %&22 omor 4/, #ambahan 6embaran egara"publik 1ndonesia oor 4%2(;

+). Peraturan Presiden omor () #ahun %&&4 tentang

Pengelolaan Pulau!Pulau ecil #erluar;

+3. Peraturan Presiden omor 2' #ahun %&2% tentang

"encana #ata "uang Pulau Sumatera ;

4&. eputusan Presiden omor '% #ahun 233& tentang

Pengelolaan awasan 6indung;

42. eputusan Presiden omor %/ #ahun %&22 tentang

Penetapan >ekungan 7ir #anah;

4%. Peraturan Menteri elauatan 0an Perikanan omor 2%

#ahun %&2& tentang Minapolitan;

4'. Peraturan 0aerah Provinsi Sumatera arat omor ( #ahun

%&&) tentang "encana Pembangunan 5angka PanjangProvinsi sumatera arat #ahun %&&4 ? %&%4 *6embaran

0aerah Provinsi Sumatera arat #ahun %&&) omor (,

#amabahan 6embaran 0aerah Provinsi Sumatera arat

omor %(;


9/108

3

4+. Peraturan 0aerah Provinsi Sumatera arat omor 4 #ahun

%&22 tentang "encana Pembangunan 5angka Menengah

Provinsi Sumatera arat #ahun %&2&!%&24 *6embaran

0aerah Provinsi Sumatera arat #ahun %&22 omor 2/,

#amabahan 6embaran 0aerah Provinsi Sumatera arat

omor 4/;

0engan Persetujuan ersama

09$7 P9"$7167 "7@7# 079"7 P"AB1S1 S-M7#9"7 7"7#

dan

77 #7#7 "-7orocok

Painan, pelabuhan Sioban, pelabuhan Pokai, pelabuhan #ua Pejat,

pelabuhan Simailepet, pelabuhan Sikakap, Muara Sikabaluan dan

Pelabuhan ake;

c. pengembangan angkutan wisata ke epulauan Mentawai, dan

pengembangan angkutan pesisir Pasaman ! #iku ! ungus ! Painan,

peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelabuhan sesuaifungsi pelabuhan.

a. pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan untuk

menunjang perekonomian daerah antara lain:

2. abupaten Pasaman arat, meliputi Pelabuhan 7ir angis dan

Pelabuhan Sasak;

%. abupaten 7gam, meliputi Pelabuhan #iku dan Pelabuhan Muaru

Putus;

'. abupaten Padang Pariaman, meliputi Pelabuhan Pasir aru,

Pelabuhan atang


37/108

'(

+. abupaten Pesisir Selatan, meliputi Pelabuhan >aracok #arusan,

Pelabuhan >aracok Painan, Pelabuhan Muara atang apas,

Pelabuhan Surantih, Pelabuhan Pasar ambang, Pelabuhan Muara

5ambu, Pelabuhan Muara


38/108

')

b. memperkuat simpul bandar udara dengan mengkombinasikan

menuju terminal terpadu meliputi angkutan bus, kereta api dan

angkutan kota serta mendukung kegiatan komersial dan pariwisata;

c. mengembangkan fasilitas kargo serta fasilitas pemprosesan barang

guna meningkatkan nilai tambah komoditas;

d. mengembangkan penerbangan langsung dengan lebih banyak kota

potensi wisatawan, baik melalui penerbangan reguler maupun

charter;

e. pengembangan bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder

menjadi bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer.

*' Pengembangan jalur penerbangan baru sebagaimana dimaksud pada

ayat *2 dilakukan melalui pembukaan jalur penerbangan ke kota!kota

di Sumatera, andung, @ogyakarta, Surabaya, dan anjarmasin serta

jalur penerbangan internasional.

*+ Selain andar -dara 1nternasional Minangkabau, bandar udara lain yang

akan dikembangkan meliputi andar -dara "okot di abupaten

epulauan Mentawai, dan andar -dara di abupaten 6imapuluh ota,

serta pembangunan bandar udara baru di abupaten epulauan

Mentawai dan di abupaten Pasaman arat yang berfungsi IThree in

OneJ sebagai bandara darurat =evakuasi bencana =tsunami=perang,

penerbangan umum dan angkutan udara perintis.

*4 0alam pengembangan dan pembangunan bandar udara sebagaimana

dimaksud pada ayat *% sampai ayat *+, memperhatikan masalah

kawasan keselamatan operasi penerbangan *AP sesuai ketentuan

peraturan perundang!undangan tentang penerbangan.

Paragraf %

:riteria Sistem 5aringan #ransportasi

Pasal %&

*2 5alan arteri primer diarahkan untuk melayani pergerakan antar kota

antar provinsi, dengan kriteria sebagai berikut:

a. menghubungkan antar!P;

b. menghubungkan antara P dan P$;

c. menghubungkan P dan=atau P$ dengan bandar udara pusat

penyebaran skala pelayanan primer =sekunder =tersier dan

pelabuhan internasional =nasional;


39/108

'3

d. berupa jalan umum yang melayani angkutan utama;

e. melayani perjalanan jarak jauh;

f. memungkinkan untuk lalu!lintas dengan kecepatan rata!rata tinggi;

dan

g. jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

*% 5alan kolektor primer dikembangkan untuk menghubungkan antar kota

dalam provinsi, dengan kriteria sebagai berikut:

a. menghubungkan antar!P$= P$p;

b. menghubungkan antara P$= P$p dengan P6;

c. berupa jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau

pembagi;

d. melayani perjalanan jarak sedang;

e. memungkinkan untuk lalu!lintas dengan kecepatan rata!rata sedang;

dan

f. membatasi jumlah jalan masuk.

Pasal %2

*2 5alan strategis nasional dikembangkan berdasarkan kriteria

menghubungkan P dan =atau P$ dengan kawasan strategis

nasional.

*% 5alan tol dibangun untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang telah

berkembang dan meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan

distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan

ekonomi.

Pasal %%

Pengembangan jalan kereta api ditetapkan dengan kriteria menghubungkan

antar P, P$ =P$p dengan P, antar P$ dan =atau P$p, dan

menghubungkan pusat!pusat produksi.

Pasal %'

*2 Pengembangan terminal regional tipe 7, dengan kriteria sebagai berikut:

a. lokasi terletak di P dan =atau di P$ =P$p dalam jaringan trayek

antar kota, antar provinsi *77P;

b. terletak di jalan arteri primer dengan kelas jalan minimum 1117;


40/108

+&

c. jarak antara terminal regional tipe a sekurang!kurangnya %& *dua

puluh km;

d. luas minimum 4 *lima ha;

e. mempunyai akses masuk atau keluar jalan dari terminal minimum

2&& *seratus meter; dan

f. berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan 77P, 70P,

7ngkutan Perkotaan, serta 7ngkutan Pedesaan.

*% Pengembangan terminal regional tipe , dengan kriteria sebagai

berikut:

a. lokasi terletak di P$ =P$p dan =atau di P6 dalam jaringan trayek

antar kota, antar provinsi *77P;

b. terletak di jalan arteri atau kolektor primer dengan kelas jalan

minimum 111;

c. jarak antara terminal regional tipe dan =atau antara terminal

regional tipe dengan terminal regional tipe 7 sekurang!kurangnya

24 *lima belas km;

d. luas minimum ' *tiga hektar;

e. mempunyai akses masuk atau keluar jalan dari terminal minimum

4& *lima puluh meter; dan

f. berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan 70P,

angkutan perkotaan, serta angkutan pedesaan.

Pasal %+

*2 "encana pengembangan pelabuhan internasional dengan fungsi

pelabuhan utama ditetapkan dengan kriteria:

a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan

laut internasional dalam jumlah besar;

b. menjangkau wilayah pelayanan sangat luas;

c. menjadi simpul utama pendukung pengembangan produksi kawasan

andalan ke pasar internasional;

d. berhadapan lansung dengan alur laut kepulauan 1ndonesia dan=atau

jalur pelayaran internasional;

e. berjarak paling jauh 4&& *lima ratus mil dari alur laut kepulauan

1ndonesia atau jalur pelayaran internasional;

f. bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan P dalam

sistem transportasi antar negara;

g. berada di luar kawasan lindung; dan


41/108

+2

h. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 2%

*dua belas meter untuk pelabuhan internasional hub dan 3

*sembilan meter untuk pelabuhan internasional.

*% "encana pengembangan pelabuhan nasional dengan fungsi pelabuhanpengumpul ditetapkan dengan kriteria:

a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan

laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah;

b. menjangkau wilayah pelayanan menengah;

c. memiliki fungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk

kawasn andalan ke pasar nasional;

d. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan P

dalam sistem transportasi antar provinsi;

e. memberikan akses bagi pengembangan pulau!pulau kecil dan

kawasan andalan laut, termasuk pengembangan kawasan tertinggal;

f. berada di luar kawasan lindung; dan

g. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 3

*sembilan meter.

*' "encana pengembangan pelabuhan regional dengan fungsi pelabuhan

pengumpul ditetapkan dengan kriteria:

a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional

dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan

perintis dalam jumlah menengah;

b. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan P

dan P$ =P$p dalam sistem transportasi antar provinsi;

c. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan

andalan ke pasar regional;

d. memberi akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan

pedalaman sungai, dan pulau!pulau kecil, termasuk pengembangan

kawasan tertinggal;

e. berada di luar kawasan lindung; dan

f. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit +

*empat meter.

*+ "encana pengembangan pelabuhan lokal dengan fungsi pelabuhan

pengumpan ditetapkan dengan kriteria:

a. melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan

regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis

dalam jumlah kecil;


42/108

+%

b. merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan P$

=P$p atau P6 dalam sistem transportasi antar kabupaten =kota

dalam satu provinsi;

c. berfungsi sebagai simpul pendukung pemasaran produk kawasan

budi daya di sekitarnya ke pasar lokal;

d. berada di luar kawasan lindung;

e. berada pada perairan yang memiliki kedalaman paling sedikit 2,4

*satu koma lima meter; dan

f. dapat melayani pelayaran rakyat.

agian :eempat

"encana dan :riteria Sistem 5aringan 9nergi

Paragraf 2

"encana Sistem 5aringan 9nergi

Pasal %4

*2 Pengembangan sistim jaringan prasarana energi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ) ayat *2 huruf c ditujukan bagi pengembangan

jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkitdan jaringan listrik.

*% Pengembangan sistem prasarana pembangkit dan jaringan listrik

sebagaimana dimaksud pada ayat *2 adalah untuk meningkatkan

ketersediaan energi=listrik bagi kegiatan permukiman dan kegiatan non

permukiman dan mendukung kegiatan perekonomian, pengembangan

kawasan.

*' Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat *2 dilakukan dengan memanfaatkan potensi

sumber energi primer, terutama sumber energi terbarukan dan =atau

sumber energi baru yang banyak tersedia di kabupaten=kota

diantaranya panas bumi, tenaga air, gas, batubara, dan gelombang laut.

*+ Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan

jaringan interkoneksi 5awa ! Sumatera meliputi pengembangan jaringan

kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan =atau kabel bawah laut.

Paragraf %

:riteria Sistem 5aringan 9nergi


43/108

+'

Pasal %/

*2 Pengembangan prasarana energi ditujukan untuk peningkatan kapasitas

pembangkit listrik dengan kriteria:

a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingandi kawasan perkotaan, perdesaan, dan pulau!pulau kecil;

b. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu

menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber

energi tak terbarukan;

c. berada pada lokasi aman dari bahaya bencana alam dan aman

terhadap kegiatan lain;

d. diperbolehkan berada di kawasan lindung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang!undangan.

*% Pengembangan prasarana jaringan energi listrik ditetapkan dengan

kriteria:

a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan

di kawasan perkotaan, perdesaan, dan pulau!pulau kecil;

b. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan,

pertanian, dan jalur transportasi;

c. mendukung pemanfaatan teknologi tinggi yang mampu

menghasilkan energi untuk mengurangi ketergantungan sumber

energi tak terbarukan.

agian :elima

"encana dan :riteria Sistem 5aringan #elekomunikasi

Paragraf 2

"encana Sistem 5aringan #elekomunikasi

Pasal %(

*2 Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ) ayat *2 huruf d, meliputi sistem terestrial yang terdiri

dari sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit sebagai penghubung

antara pusat! pusat pertumbuhan.

*% Pengembangan prasarana telekomunikasi dilakukan hingga ke pelosok

wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.

Paragraf %

:riteria Sistem 5aringan #elekomunikasi


44/108

++

Pasal %)

*2 Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan sistem terestrial

ditetapkan dengan kriteria:

a. jaringan dikembangkan secara berkesinambungan dan terhubungdengan jaringan nasional;

b. menghubungkan antar pusat kegiatan; dan

c. mendukung kawasan pengembangan ekonomi.

*% Pengembangan jaringan sistem satelit ditetapkan dengan kriteria:

a. mendukung dan melengkapi pengembangan jaringan terestrial;

b. mendukung pengembangan telekomunikasi seluler; dan

c. pemanfaatan bersama menara untuk paling sedikit ' *tiga operatorsetiap menara.

agian :eenam

"encana dan :riteria Sistem 5aringan Sumber 0aya 7ir

Paragraf 2

"encana Sistem 5aringan Sumber 0aya 7ir

Pasal %3

*2 Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal )

ayat *2 huruf e meliputi :

a. sistem jaringan sungai;

b. sistem jaringan irigasi;

c. sistem jaringan air baku;

d. sistem pengendalian banjir; dan

e. sistem pengamanan pantai.

*% Sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud

pada ayat *2 direncanakan melalui pendekatan 07S dan cekungan air

tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan

neraca penatagunaan air.

*' 0alam rangka pengembangan penatagunaan air pada 07S dan

>ekungan 7ir #anah *>7# diselenggarakan kegiatan penyusunan dan

penetapan neraca penatagunaan sumberdaya air dengan mengacu

pada peraturan perundang!undangan.

Pasal '&


45/108

+4

(1) "encana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ) ayat *2 huruf e meliputi konservasi sumber

daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya

rusak air.

(2) onservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan

dan pelestarian sumber air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air,

pengendalian pengambilan air tanah,dan pencegahan pencemaran air.

(3) Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui pengembangan

jaringan irigasi pada seluruh wilayah kabupaten yang memiliki lahan

pertanian lahan basah.

(4) Pengendalian daya rusak air dilakukan melalui pembangunan dan=atau

pengembangan prasarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Pasal '2

"encana pengembangan wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten

=kota dilakukan secara terpadu dalam penataan ruang, upaya konservasi dan

pemanfaatan sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten=kota.

Paragraf %

:riteria Sistem 5aringan Sumber 0aya 7ir

Pasal '%

$ilayah sungai dan cekungan air tanah lintas provinsi dan lintas

kabupaten=kota ditetapkan dengan kriteria melintasi dua atau lebih provinsi

dan kabupaten=kota.

agian :etujuh

"encana dan :riteria Sistem Prasarana 6ingkungan

Paragraf 2

"encana Sistem Prasarana 6ingkungan

Pasal ''

*2 Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal )

ayat *2 huruf f meliputi:

a. tempat pemrosesan akhir *#P7 terpadu *regional;

b. tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri ' dan

non ';


46/108

+/

c. sistem drainase;

d. sistem pengelolaan air minum *SP7M;

e. sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang

kehidupan masyarakat.

*% "encana pengembangan sistem prasarana lingkungan sebagaimana

dimaksud pada ayat *2 adalah upaya bersama dalam menghadapi

dampak lingkungan, maka perlu dikembangkan lokasi yang digunakan

bersama antara kabupaten=kota dengan sistem pengelolaan yang

berwawasan lingkungan.

Paragraf %

:riteria Sistem Prasarana 6ingkungan

Pasal '+

Sistem prasarana lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ''

ayat *2 dan ayat *% ditetapkan dengan kriteria mengacu pada peraturan

perundang!undangan yang berlaku.

7 B1

"9>77 PA67 "-7agar 7lam "imbo

Panti dan >agar 7lam Malampah 7lahan Panjang di abupaten

Pasaman, >agar 7lam 6embah 7nai dan >agar 7lam aringin Sakti di

abupaten #anah 0atar, >agar 7lam atang Pangean 1 dan >agar

7lam atang Pangean 11 di abupaten Sijunjung, >agar 7lam 7rau


49/108

+3

ilir di ota Padang, >agar 7lam agar 7lam Maninjau

-tara dan Selatan di abupaten 7gam dan abupaten Padang

Pariaman, >agar 7lam agar 7lam agar 7lam 7ir Putih dan >agar 7lam 6embah arau di

abupaten 6imapuluh ota, >agar 7lam arisan 1 di ota Padang,

abupaten Padang Pariaman, abupaten #anah 0atar dan

abupaten Solok, >agar 7lam 7ir #arusan di abupaten Solok dan

abupaten Pesisir Selatan, >agar 7lam atang Palupuh di abupaten

7gam;

b. awasan Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa 6aut di Pulau

Pagai Selatan abupaten epulauan Mentawai, Pulau Penyu, Pulau

Marak, Pulau yamuk di abupaten Pesisir Selatan, dan Pulau

Panjang di abupaten Padang Pariaman;

c. awasan Suaka 7lam Selasih #alang di abupaten Solok;

d. awasan Suaka 7lam 6aut dan Perairan lainnya adalah kawasan

konservasi laut daerah Pulau Pasumpahan dan Pulau Pisang,kawasan pengawasan keanekaragaman hayati biota laut di Pulau

Sikuai, kawasan konservasi laut daerah Pulau -jung 7gam, daerah

perlindungan laut #iku 7gam, kawasan perlindungan laut daerah

berbatasan dengan Provinsi Sumatera -tara *Pulau atu akudung,

dan perbatasan dengan Provinsi engkulu *Pulau aringin;

e. awasan Pantai erhutan akau, berada di daerah atang #omak,

7ir angis, dan Simpang 9mpat di abupaten Pasaman arat;

6unang Silaut di abupaten Pesisir Selatan; sebagian besar kawasan

pantai epulauan Mentawai; abupaten 7gam, abupaten Padang

Pariaman, ota Pariaman, dan ungus #eluk abung di ota Padang;

f. awasan #aman asional, adalah #aman asional erinci Seblat

*#S yang berada di wilayah abupaten Pesisir Selatan,

abupaten Solok Selatan, dan #aman asional Siberut di abupaten

epulauan Mentawai;

g. awasan #aman utan "aya *#ahura, adalah #aman utan "aya

ung atta di ota Padang;

h. awasan #aman $isata 7lam, meliputi #aman $isata 7lam Mega

Mendung di abupaten #anah 0atar, #aman $isata 7lam 6embah

arau di abupaten 6imapuluh ota, #aman $isata 7lam "imbo


50/108

4&

Panti di abupaten Pasaman, #aman $isata 7lam ukit atu Patah

di abupaten #anah 0atar; serta taman wisata alam di abupaten

Padang Pariaman, abupaten 7gam, ota Padang Panjang, dan ota

ukittinggi;

i. awasan #aman $isata 7lam 6aut di Pulau Pieh abupaten Padang

Pariaman dan #eluk Saibi Sarabua abupaten epulauan Mentawai;

j. awasan >agar udaya diarahkan pengembangannya di seluruh

kabupaten=kota dalam wilayah Provinsi Sumatera arat.

k. onservasi terumbu karang dan kawasan wisata bahari Pulau -jung,

Pulau #angah dan Pulau 7ngso di abupaten Padang Pariaman;

l. onservasi penyu dan kawasan wisata bahari Pulau asiak di

abupaten Padang Pariaman;

m. awasan konservasi perairan payau 5orong Maligi di abupaten

Pasaman arat;

n. awasan konservasi laut daerah epulauan Mentawai *lokasi 0esa

Saibi, Samukop, Saliguma, dan 0esa aturai di abupaten

Mentawai;

o. awasan konservasi suaka alam perairan atang


51/108

42

ota Sawahlunto, abupaten Pesisir Selatan hingga ke perbatasan

Provinsi engkulu;

b. kawasan rawan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai di

abupaten Pesisir Selatan, ota Padang, ota Pariaman, abupaten

Padang Pariaman, abupaten 7gam, abupaten Pasaman arat, dan

abupaten epulauan Mentawai;

c. kawasan rawan banjir, tersebar di kawasan inali, 7ir angis, dan

Sasak di abupaten Pasaman arat, kawasan Painan, 7ir aji,

6unang Silaut, #arusan, dan ambang di abupaten Pesisir Selatan,

kawasan ota Solok, ota Padang, ota Pariaman, abupaten Solok,

abupaten Solok Selatan, abupaten Padang Pariaman, abupaten

6imapuluh ota, abupaten Sawahlunto, abupaten Sijunjung,

abupaten #anah 0atar, abupaten epulauan Mentawai, dan

abupaten 7gam.

*% etentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pengaturan, dan

pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud

pada ayat *2 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang!

undangan.

Pasal +2

*2 awasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal '/ huruf

e, meliputi:

a. kawasan cagar alam geologi, adalah kawasan keunikan bentang

alam berupa kawasan karst di daerah ubah atusangkar, dan bukit!

bukit karst di Sungaidareh abupaten 0harmasraya, abupatenSijunjung, garai Sianok di ota ukittinggi, 6embah arau, 0anau

Singkarak, 0anau Maninjau, 0anau 0iatas, dan 0anau 0ibawah;

b. kawasan rawan bencana alam geologi terdiri dari:

2. kawasan rawan letusan gunung berapi yang terdapat di kawasan

gunung api aktif yaitu kawasan sekitar


52/108

4%

7gam, abupaten Padang Pariaman, ota Padang Panjang, ota

Padang, ota Solok, ota Sawahlunto, abupaten Solok,

abupaten Solok Selatan, ota Sawahlunto, abupaten Sijunjung,

dan abupaten Pesisir Selatan;

+. kawasan yang terletak di Cona patahan aktif berada di sekitar

patahan Semangko yang mencakup wilayah abupaten

Pasaman, abupaten 6ima Puluh ota, abupaten 7gam, ota

ukittinggi, ota Padang Panjang, abupaten #anah 0atar,

abupaten Solok, ota Solok, dan abupaten Solok Selatan;

4. kawasan rawan bencana tsunami, menyebar diseluruh kawasan

pesisir pantai wilayah provinsi termasuk epulauan Mentawai

beserta pulau!pulau kecil lainnya;

/. kawasan rawan abrasi pantai menyebar mulai dari ota Padang

hingga ota Pariaman, abupaten 7gam, abupaten Pasaman

arat, dan abupaten Pesisir Selatan serta abupaten epulauan

Mentawai.

c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah,

meliputi:

2. kawasan imbuhan air tanah; dan%. sempadan mata air.

*% etentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, dan pengelolaan kawasan

lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat *2 diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang!undangan.

Pasal +%

*2 awasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal '/ huruf

f, meliputi :

a. cagar biosfer, di #aman asional Siberut;

b. taman buru di ukit Sidoali;

c. kawasan perlindungan Plasma utfah, adalah kawasan di #aman

asional erinci Seblat *#S, dan di awasan #aman asional

Siberut;

d. terumbu karang, ditetapkan di seluruh kawasan perairan laut yang

potensial dan sesuai untuk pengembangan terumbu karang; dan

e. alur migrasi hewan laut yang dilindungi.

f. lubuk larangan yang terdapat di ota Payakumbuh, abupaten 6ima

Puluh ota, ota Sawahlunto, abupaten 7gam, ota ukittinggi,


53/108

4'

ota Padang Panjang, ota Solok, abupaten #anah 0atar,

abupaten Padang Pariaman, abupaten Pesisir Selatan, dan ota

Padang.

*% etentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, dan pengelolaan kawasanlindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat *2 diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang!undangan.

agian etiga

"encana Pengembangan awasan udi 0aya

Pasal +'

"encana pengembangan kawasan budi daya terdiri atas:

a. kawasan peruntukkan hutan produksi;

b. kawasan peruntukkan hutan rakyat;

c. kawasan peruntukkan pertanian;

d. kawasan peruntukkan perikanan;

e. kawasan peruntukkan pertambangan;

f. kawasan peruntukkan industri;

g. kawasan peruntukkan pariwisata;

h. kawasan peruntukkan permukiman; dan

i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal ++

*2 "encana pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal +' huruf a, meliputi:

a. kawasan hutan produksi terbatas *P# dikembangkan diseluruh

wilayah provinsi kecuali abupaten epulauan Mentawai, abupaten

Padang Pariaman, abupaten #anah 0atar, ota Padang, ota

Padang Panjang, ota Pariaman, ota Payakumbuh, dan ota Solok;

b. kawasan hutan produksi tetap *P dikembangkan di seluruh wilayah

provinsi kecuali abupaten Padang Pariaman, ota ukittinggi, ota

Padang, ota Padang Panjang, ota Pariaman, ota Payakumbuh,

dan ota Solok;

c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi *P dikembangkan

di seluruh wilayah provinsi kecuali abupaten Padang Pariaman, ota


54/108

4+

ukittinggi, ota Padang, ota Padang Panjang, ota Pariaman, ota

Payakumbuh, dan ota Solok.

*% "encana pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal +' huruf b, dilakukan di seluruh wilayah provinsi yangmemiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan hutan rakyat.

*' "encana pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal +' huruf c, dilakukan di seluruh wilayah provinsi yang

memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perkebunan, meliputi

abupaten 6imapuluh ota, abupaten Pasaman, abupaten Pasaman

arat, abupaten Pesisir Selatan, abupaten #anah 0atar, abupaten

Sijunjung, abupaten 0harmasraya, abupaten 7gam, abupaten Solok,abupaten Solok Selatan, abupaten Padang Pariaman, dan abupaten

epulauan Mentawai.

*+ "encana pengembangan kawasan pertanian pangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal +' huruf d, dilakukan di seluruh wilayah provinsi

yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertanian

pangan, meliputi:

a. kawasan pertanian lahan sawah irigasi dikembangkan di abupaten

Pasaman, abupaten 0harmasraya, abupaten Pasaman arat,

abupaten Pesisir Selatan, abupaten Padang Pariaman, abupaten

#anah 0atar dan abupaten Sijunjung;

b. kawasan pertanian sawah tadah hujan dikembangkan di seluruh

wilayah provinsi yang memiliki kesesuaian lahan untuk kegiatan

pertanian tadah hujan;

c. kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura dikembangkan diwilayah abupaten Padang Pariaman, abupaten Pasaman,

abupaten 6imapuluh ota, abuputen 7gam, abupaten #anah

0atar, abupaten Solok, abupaten Solok Selatan, abupaten

Sijunjung, abupaten 0harmasraya, abupaten epulauan

Mentawai, ota Pariaman, ota ukittinggi, ota Padang Panjang,

ota Padang, dan ota Payakumbuh;

d. kawasan agropolitan dikembangkan di wilayah abupaten 7gam,

abupaten Solok, abupaten #anah 0atar, abupaten Pesisir

Selatan, abupaten Padang Pariaman, abupaten 6imapuluh ota,

dan abupaten Pasaman.


55/108

44

*4 "encana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal +' huruf e, dilakukan di seluruh wilayah provinsi yang

memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perikanan, meliputi:

a. perikanan tangkap dikembangkan di wilayah pesisir dan laut otaPadang, ota Pariaman, abupaten Pesisir Selatan, abupaten

Padang Pariaman, abupaten 7gam, abupaten Pasaman arat,

dan abupaten epulauan Mentawai;

b. perikanan budi daya yang terdiri dari budi daya laut, budi daya

tambak dan budi daya air tawar, dikembangkan di seluruh wilayah

kabupaten =kota;dan

c. kawasan pengelolaan hasil perikanan

*/ "encana pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal +' huruf f, dilakukan di $ilayah -saha

Pertambangan *$-P mineral dan batubara, $ilayah erja *$ minyak

dan gas bumi, serta $ilayah erja Pertambangan *$P panas bumi

yang menyebar di seluruh kabupaten=kota yang memiliki potensi bahan

tambang, baik sumber daya mineral, batu bara maupun energi.

*( "encana pengembangan kawasan industri sebagaimana dimaksuddalam Pasal +' huruf g, dilakukan pada kawasan yang sesuai untuk

pengembangan industri besar, sedang, dan industri kecil, baik yang

dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lingkungan industri,

maupun industri rumah tangga.

*) "encana pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud

dalam Pasal +' huruf h, memperhatikan 0estinasi Pengembangan

Pariwisata *0PP yang terdiri dari :

a. 0PP 1, meliputi karidor ota ukittinggi, abupaten 7gam, abupaten

Pasaman, abupaten 6imapuluh ota, dan ota Payakumbuh.

0ominasi atraksi adalah budaya, belanja, M1>9, kerajinan, kesenian,

peninggalan sejarah, danau, pegunungan, serta flora dan fauna

dengan pusat layanan di ota ukittinggi;

b. 0PP 11, meliputi karidor ota Padang, abupaten Padang Pariaman,

ota Pariaman, abupaten Pasaman arat. 0ominasi atraksi adalah

jenis wisata bahari seperti pantai, pulau!pulau, serta M1>9,

peninggalan sejarah, budaya, kesenian, pegunungan, sungai, dan

hutan dengan pusat layanan di ota Padang;


56/108

4/

c. 0PP 111, meliputi karidor abupaten #anah 0atar, ota Padang

Panjang dimana didominasi jenis wisata budaya, peninggalan

sejarah, kesenian, rekreasi, danau, agro, olah raga, pegunungan,

hutan, dan kerajinan dengan pusat layanan di atusangkar;

d. 0PP 1B, meliputi karidor abupaten Solok, abupaten Solok Selatan

dan ota Solok dengan pusat layanan di 7rosuka yang didominasi

jenis wisata rekreasi danau dan sungai, pegunungan, hutan, agro,

taman nasional budaya dan kesenian;

e. 0PP B, meliputi koridor ota Sawahlunto, abupaten Sijunjung dan

abupaten 0harmasraya yang didominasi oleh jenis wisata

peninggalan sejarah, tambang, rekreasi agro, olah raga, hutandengan pusat layanan di ota Sawahlunto;

f. 0PP B1, meliputi abupaten Pesisir Selatan dengan pusat layanan di

Painan, berupa objek wisata bahari, seperti awasan $isata

Mandeh, yang berfungsi sebagai Pusat Pengembangan $isata

ahari $ilayah arat;

g. 0PP B11, meliputi abupaten epulauan Mentawai dengan pusat

layanan #ua Pejat =Muara Siberut. Sesuai dengan kondisi geografis

berupa kepulauan dan berbatasan langsung dengan laut lepas

Samudera india, maka kawasan ini didominasi oleh wisata bahari

yang dilengkapi dengan wisata budaya, alam laut, dan rekreasi.

*3 "encana pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal +' huruf i, meliputi permukiman perkotaan dan

permukiman perdesaan dikembangkan diseluruh wilayah provinsi yang

memenuhi kriteria sebagai permukiman.

*2& "encana pengembangan kawasan budi daya peruntukan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal +' huruf j diatur dalam standar dan

kriteria teknis pemanfaatan ruang dan merupakan persyaratan minimal

untuk seluruh kabupaten =kota yang akan diatur lebih lanjut oleh

kabupaten=kota yang bersangkutan, meliputi:

a. kawasan tempat beribadah;

b. kawasan pendidikan;

c. kawasan pertahanan keamanan;

d. kawasan perternakan; dan

e. wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.


57/108

4(

Pasal +4

Pengembangan lebih lanjut kawasan budi daya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal ++ diatur melalui surat keputusan oleh pejabat berwenang

sesuai kewenangannya.

Pasal +/

"encana pengembangan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis

meliputi :

*2 awasan andalan yang ditetapkan secara nasional berdasarkan

Peraturan Pemerintah *PP omor %/ #ahun %&&) tentang "encana #ata

"uang $ilayah asional *"#"$ %&&)!%&%), terdiri dari:

a. awasan Padang Pariaman dan sekitarnya;

b. awasan 7gam ? ukittinggi *P6#7 oto Panjang;

c. awasan epulauan Mentawai dan sekitarnya;

d. awasan Solok dan sekitarnya *0anau embar 0iatas =0ibawah!P1P

0anau Singkarak! 6ubuk 7lung!etaping;

e. awasan 6aut epulauan Mentawai *Siberut dan sekitarnya.

*% awasan di wilayah pesisir dan pulau!pulau kecil yang dikembangkan

untuk kepentingan nasional dan provinsi, terdiri atas:

a. kawasan pertahanan keamanan yang digunakan untuk pangkalan,

daerah latihan dan kegiatan #1 lainnya; dan

b. pelabuhan kelas 7 yang diperuntukkan bagi pelabuhan samudera,

terminal peti kemas, dan pelabuhan skala nasional lainnya.

Pasal +(

*2 awasan pertahanan keamanan yang berada di wilayah Provinsi

Sumatera arat meliputi:

a. orem &'%=$ira raja di ota Padang;

b. odim &'&+=7gam di ota ukittinggi;

c. odim &'&4=Pasaman di 6ubuk Sikaping, abupaten Pasaman;

d. odim &'&/=Payakumbuh di ota Payakumbuh;e. odim &'&(=#anah 0atar di atusangkar, abupaten #anah 0atar;

f. odim &'&)=Pariaman di ota Pariaman;

g. odim &'&3=Solok di ota Solok;

h. odim &'2&=Sawahlunto Sijunjung di abupaten Sijunjung;


58/108

4)

i. odim &'22=Pesisir Selatan di Painan, abupaten Pesisir Selatan;

j. odim &'2%=Padang di ota Padang;

k. odim &'23=Mentawai di #ua Pejat, abupaten epulauan Mentawai;

l. @onif 2'2=raja Sakti di ota Payahkumbuh

m. @onif 2''=@udha Sakti di ota Padang;

n. 6antamal 11=Padang di ota Padang; dan

o. 6apangan -dara #abing Padang.

*% awasan instalasi militer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal +/

ayat *% huruf a kriteria untuk seleksi lokasi didasarkan pada

karakteristik pemanfaatan khusus yang ditetapkan dapat menyebar di

seluruh wilayah pesisir dan pulau!pulau kecil provinsi. Sedangkan tujuan

pengelolaannya adalah di samping penekanan pada penentuan lokasi

untuk instalasi militer diperbolehkan membangun konstruksi

infrastruktur di lahan pesisir dan pulau!pulau kecil terluar, juga untuk

melindungi segenap perairan egara esatuan "epublik 1ndonesia

*"1.

*' awasan pelabuhan kelas 7 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal

+/ ayat *% huruf b kriteria untuk seleksi lokasi didasarkan pada

karakteristik pelabuhan yang diperlukan dan dapat menyebar di seluruhwilayah pesisir dan pulau!pulau kecil provinsi. Sedangkan tujuan

pengelolaannya adalah penekanan pada semua kegiatan untuk

pembangunan pelabuhan dan fasilitas pendukungnya yang ditujukan

check point kegiatan perikanan tangkap di 899 *8ona 9konomi

9ksklusif, terminal peti kemas internasional, pelabuhan penampungan,

pengolahan dan =atau distribusi minyak dan gas serta areal untuk lego

jangkar pelayaran internasional, di samping itu juga memperbolehkan

akses publik secara bebas sepanjang memenuhi kondisi dan tidak

melanggar larangan!larangan yang ditetapkan guna melindungi

infrastruktur penting dan lalulintas yang aman bagi kapal menuju

pelabuhan.

*+ 0alam pengembangan dan pengelolaan kawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat *2 dan *% harus memperhatikan kawasan

konservasi laut disekitarnya dan mempertahankan sedapat mungkin

keaslian *keasrian pemandangan, faktor biologi, kualitas air dan nilai!

nilai penting lingkungan lainnya.

Pasal +)


59/108

43

Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan budi daya yang

memiliki nilai strategis di wilayah pesisir dan pulau!pulau kecil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal +( dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai

kewenangannya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang!

undangan .

7 B11

P99#7P77$7S7 S#"7#9


60/108

/&

c. awasan Poros arat!#imur, yaitu koridor jalan nasional dari ota

Padang sampai batas Provinsi "iau yang berada di wilayah ota

Padang, abupaten Padang Pariaman, abupaten #anah 0atar, ota

Padang Panjang, abupaten 7gam, ota ukittinggi, ota

Payakumbuh, dan abupaten 6imapuluh ota;

d. awasan minapolitan di abupaten 0harmasraya, kabupaten 7gam,

abupaten Pasaman arat, abupaten Pesisir Selatan, abupaten

6ima puluh ota dan ota Padang;

e. awasan #apus, "ao, dan Mapat #unggul yang berada di perbatasan

Provinsi Sumatera arat dengan Provinsi Sumatera -tara dan

Provinsi "iau di abupaten Pasaman;

f. awasan Sungai "umbai yang berada di perbatasan Provinsi

Sumatera arat dengan Provinsi 5ambi di abupaten 0harmasraya;

g. awasan 6unang Silaut yang berada di perbatasan Provinsi

Sumatera arat dengan Provinsi engkulu di abupaten Pesisir

Selatan;

h. awasan Pangkalan oto aru di perbatasan Provinsi Sumatera

arat dengan Provinsi "iau di abupaten 6imapuluh ota;

i. awasan amang aru yang berada di perbatasan ProvinsiSumatera arat dengan Provinsi "iau di abupaten Sijunjung;

j. awasan 7bai Sangir!#aluak 7ie Putiah di perbatasan Provinsi

Sumatera arat dengan Provinsi 5ambi di abupaten Solok Selatan;

k. awasan atu Sangkar dan sekitarnya di abupaten #anah 0atar;

l. awasan garai Sianok di ota ukittinggi;

m. awasan 0anau Singkarak di abupaten Solok dan abupaten #anah

0atar;

n. awasan 0anau Maninjau di abupaten 7gam;

o. awasan 0anau 0iatas, 0anau 0ibawah dan 0anau #alang di

abupaten Solok; dan

p. awasan Silaping di abupaten Pasaman arat.

*4 Pengembangan dan pengelolaan lebih lanjut kawasan strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat *2 dilakukan oleh pejabat

berwenang sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang!undangan.

*/ Pembiayaan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud

pada ayat *2 dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 0aerah abupaten=ota serta dari


61/108

/2

dana investasi perorangan dan masyarakat *swasta =investor)maupun

dana yang dibiayai bersama *sharring)baik antar Pemerintah Pusat dan

Provinsi, antar Pemerintah dan Pemerintah 0aerah *abupaten =ota

maupun antara swasta=investor dengan Pemerintah dan =atau

Pemerintah 0aerah, dan dana lain!lain dari penerimaan yang sah.

*( etentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, penggunaan, dan bentuk!

bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat

*4 diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang!undangan .

7 B111

7"77 P9M7F77#7 "-7< $167@7 P"AB1S1

Pasal 4&

*2 Pemanfaatan ruang wilayah mengacu pada rencana struktur ruang,

rencana pola ruang provinsi dan kawasan strategis.

*% Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat *2 dilakukan melalui penyusunan program

pemanfaatan ruang.

*' Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam

rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana

pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 0aerah *abupaten =ota serta

dari dana investasi perorangan dan masyarakat *swasta =investor)

maupun dana yang dibiayai bersama (sharing)baik antar Pemerintah

*Pusat dan Provinsi, antar Pemerintah dan Pemerintah 0aerah

*abupaten =ota maupun antara swasta =investor dengan Pemerintah

dan=atau Pemerintah 0aerah, dan dana lain!lain dari penerimaan yang

sah.

Pasal 42

*2 Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4&

ayat *% disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang

memiliki jangka waktu pelaksanaan selama %& tahun, pentahapan

kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 4 *lima tahun dengan

indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun


62/108

/%

kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, perwujudan

rencana pola ruang dan perwujudan kawasan strategis.

*% 1ndikasi program perwujudan rencana struktur ruang mencakup

program perwujudan pusat!pusat kegiatan yang akan dikembangkandan perwujudan sistem prasarana.

*' 1ndikasi program perwujudan rencana pola ruang mencakup progam

pembangunan kawasan lindung dan kawasan budi daya.

*+ 1ndikasi program perwujudan penetapan kawasan strategis mencakup

progam pembangunan kawasan strategis yang ditetapkan provinsi.

*4 1ndikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

*2 tercantum dalam 6ampiran B dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan 0aerah ini.

*/ etentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, penggunaan, dan bentuk!

bentuk kerjasama pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 4& ayat *' diatur berdasarkan peraturan perundang!undangan.

Pasal 4%

*2 7rahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan struktur ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat *% dilakukan melalui

perwujudan pusat kegiatan berupa sistem perkotaan yang meliputi P,

P$, P$p, P6, dan perwujudan pengembangan sistem prasarana

wilayah.

*% Perwujudan P dilakukan melalui:

a. peningkatan kapasitas pelayanan andara 1nternasional

Minangkabau sebagai pengumpul;

b. pengembangan pelabuhan laut #eluk ayur sebagai pelabuhan laut

internasional;

c. fungsionalisasi #erminal "egional 6ubuk uaya dan =atau 6ubuk

egalung tipe 7 di awasan 7ia Pacah;

d. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana #erminal

arang, serta prasarana dan sarana Sistem 7ngkutan -mum Massal;

e. pengembangan infrastruktur jalan kota;

f. peningkatan pelabuhan perikanan Samudera ungus;

g. pengembangan agro industri dan manufaktur di kawasan P1P,

industri Semen Padang di awasan 1ndarung;


63/108

/'

h. pengembangan sarana perdagangan Pasar "aya Padang sebagai

pasar induk antar wilayah;

i. pengembangan sarana pendidikan tinggi -niversitas 7ndalas

*-70 dan -niversitas egeri Padang *-P sebagai perguruan

tinggi terkemuka di tingkat nasional;

j. pengembangan sarana kesehatan "umah Sakit -mum *"S- dr. M.

0jamil sebagai salah satu rumah sakit tipe 7 di 1ndonesia;

k. peningkatan kapasitas pelayanan air minum sesuai kebutuhan

masyarakat;

l. peningkatan #P7 "egional di 7ie 0ingin serta prasarana dan sarana

persampahan;

m. peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu

melalui pipanisasi;

n. pembangunan prasarana dan sarana air limbah kawasan "S;

o. pembangunan $aste $ater, 9codrain dan 9cosan;

p. pembangunan sistem drainase primer; dan

G. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman

lainnya.

*' Perwujudan P$ dan P$p dilakukan melalui:

a. peningkatan pelayanan rumah sakit kelas 7 atau ;

b. pembangunan dan =atau peningkatan rumah sakit kelas menjadi

kelas 7;

c. peningkatan pasar regional;

d. pembangunan atau peningkatan terminal regional tipe menjadi

tipe 7;

e. peningkatan fasilitas terminal regional tipe 7 atau ;f. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana #erminal


g. pengembangan bandar udara pengumpan di Pasaman arat, Muara

Siberut di abupaten epulauan Mentawai;

h. pengembangan pelabuhan laut nasional ota Simpang 9mpat di 7ir

angis abupaten Pasaman arat, #apan di 7ir aji abupaten

Pesisir Selatan, dan Muara Siberut di abupaten epulauan

Mentawai;

i. peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan;

j. pembangunan sistem drainase primer di ota Solok, ota

Payakumbuh, dan ota ukittinggi;


64/108

/+

k. peningkatan #P7 "egional serta prasarana dan sarana

persampahan;

l. peningkatan dan pengembangan instalasi pengelolaan air limbah

*1P76;

m. pembangunan 1nstalasi Pengelolaan 6imbah #erpusat *1P6# di ota

ukittinggi;

n. pembangunan prasarana dan sarana air limbah kawasan "S di ota

Pariaman, ota Payakumbuh, dan ota Solok; dan

o. peningkatan kapasitas prasarana dan sarana permukiman lainnya.

*+ Perwujudan P6 dilakukan melalui :

a. peningkatan pelayanan rumah sakit kelas atau >;

b. peningkatan sarana pasar;

c. pembangunan atau peningkatan pelayanan terminal regional tipe >

menjadi tipe ;

d. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana #erminal


e. peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan;

f. pengembangan prasarana dan sarana permukiman; dan

g. pengembangan prasarana dan sarana agropolitan=minapolitan

Pasal 4'

*2 Perwujudan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4% ayat *2 meliputi:

a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi;

b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya

mineral;

c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;

d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air; dan

e. perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan

permukiman.

*% Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat *2 huruf a terdiri dari:

a. program transportasi darat;

b. program transportasi udara; dan

c. program transportasi laut.

*' Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat

sebagaimana dimaksud pada ayat *% huruf a dilakukan melalui:


65/108

/4

a. pembangunan jaringan jalan arteri primer;

b. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan arteri primer;

c. pembangunan jaringan jalan kolektor primer;

d. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor

primer;

e. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal

umum dan terminal barang, serta sistem angkutan umum masal;

f. rehabilitasi =fungsionalisasi, dan pengembangan angkutan kereta api;

g. pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan

penyeberangan.

*+ Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi udara

sebagaimana dimaksud pada ayat *% huruf b dilakukan melalui:

a. peningkatan kapasitas dan pelayanan andara 1nternasional

Minangkabau *1M;

b. perpanjangan landasan 1M;

c. operasional, pengembangan =perpanjangan landasan dan

pengamanan pantai andara "okot Sipora, Minas *MP6> Sikakap di

abupaten epulauan Mentawai, andara Piobang di abupaten

6imapuluh ota, dan andara #idar erinci 7gung *#7 di abupaten

Solok Selatan sebagai bandara pengumpan;

d. pembangunan bandara baru di Pulau Siberut Selatan dan Pulau Pagai

Selatan abupaten epulauan Mentawai, di abupaten Pasaman

arat, yang berfungsi I#hree in AneJ sebagai bandara

darurat=evakuasi bencana=tsunami=perang, dan penerbangan sipil;

e. penetapan andara #abing menjadi andara 6anud *kawasan militer.

*4 Perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi laut

sebagaimana dimaksud pada ayat *% huruf c dilakukan melalui:

a. peningkatan kapasitas Pelabuhan #eluk ayur sebagai pelabuhan laut

internasional=nasional dan diarahkan untuk eksport komoditi, juga

sebagai simpul transportasi laut di Provinsi Sumatera arat;

b. pengembangan pelabuhan laut regional =lokal di #iku *abupaten

7gam, aras *ota Pariaman, Muara Padang dan ungus *ota

Padang, #ua Pejat, Sioban, Sikakap, Muara Sikabaluan, MuaraSiberut, ake *abupaten epulauan Mentawai, Pelabuhan >arocok

Painan, 7ir aji #apan *abupaten Pesisir Selatan dan Pelabuhan 7ir

angis *abupaten Pasaman arat;


66/108

//

c. pengembangan pelabuhan untuk kegiatan wisata yang tersebar di

beberapa wilayah Provinsi Sumatera arat;

d. pengembangan pelabuhan khusus untuk menunjang pengembangan

kegiatan atau fungsi tertentu, misalnya untuk kepentingan militer

atau pertahanan =keamanan di #eluk ayur dan epulauan Mentawai.

*/ Perwujudan pengembangan sistem prasarana energi dan sumberdaya

mineral sebagaimana dimaksud pada ayat *2 huruf b dilakukan melalui:

a. pembangunan instalasi baru pembangkit listrik.

b. peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari energi

alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik perdesaan, diantaranya

mikrohidro, angin, dan surya di perdesaan;

c. pengoperasian instalasi penyaluran;

d. pengembangan energi biodiesel dari tanaman jarak dan kelapa sawit

untuk kebutuhan masyarakat;

e. pengembangan energi panas bumi *geothermal yang tersebar di

Provinsi Sumatera arat;

f. eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi lok ukit arisan

arat 0aya *lok Singkarak dan lok orth uantan.

*( Perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat *2 huruf c dilakukan melalui:

a. pembangunan sistem jaringan telekomunikasi di seluruh ibukota

kecamatan dan nagari;

b. menciptakan keanekaragaman model telekomunikasi sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan.

*) Perwujudan pengembangan sistem prasarana sumberdaya air

sebagaimana dimaksud pada ayat *2 huruf d dilakukan melalui:

a. peningkatan dan pemeliharaan sumberdaya air yang berskala nasional

guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada:

2. atang atal ! atang atahan *Sumatera arat ! Sumatera -tara;

%. "okan *Sumatera -tara ! Sumatera arat ! "iau;

'. ampar anan dan ampar iri *Sumatera arat ! "iau;

+. 1ndragiri *Sumatera arat ! "iau;

4. atanghari *Sumatera arat ! 5ambi;

/. eberapa aliran sungai yang termasuk sungai strategis nasional,

yaitu 7nai!uranji!7rau!Mangau!7ntokan *7-7M7.

b. peningkatan pengairan irigasi teknis yaitu di:


67/108

/(

2. abupaten Padang Pariaman melalui pengembangan 1rigasi atang

7nai 11;

%. abupaten Pesisir Selatan melalui pengembangan 1rigasi 1nderapura;

'. abupaten Pasaman arat melalui pengembangan 1rigasi atang

#ongar dan atang atahan;

+. abupaten Pasaman melalui pengembangan 1rigasi Panti "ao;

4. abupaten 0harmasraya melalui pengembangan 1rigasi atanghari;

/. abupaten #anah 0atar dan abupaten Sijunjung melalui

pengembangan 1rigasi atang Sinamar.

c. pengembangan dan rehabilitasi area rawa dilakukan di abupaten

Pesisir Selatan, abupaten Pasaman dan abupaten Padang Pariaman;

d. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau serta

sumber air lainnya, antara lain embung=bendungan, waduk, dan

bangunan penampung air lainnya untuk penyediaan air baku alternatif

sebanyak 24 lokasi dilakukan di ota Padang, ota ukittinggi, ota

Solok, ota Sawahlunto, ota Payakumbuh, ota Muara Siberut,

abupaten Pasaman, abupaten 7gam, abupaten Padang Pariaman,

abupaten 6imapuluh ota, abupaten #anah 0atar, abupaten Solok,

abupaten Sijunjung, abupaten 0harmasraya dan abupaten PesisirSelatan.

e. pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di seluruh

kabupaten =kota dalam Provinsi Sumatera arat.

f. pembangunan prasarana pengendalian banjir pada :

2. 7lur Sungai =atang andis!7nai *abupaten Padang Pariaman;

%. 7lur Sungai =atang ayang 6ubuk


68/108

/)

g. pengamanan abrasi pantai yaitu di : Pesisir Pantai Padang ! atas kota

*ota Padang, abupaten Padang Pariaman, 7ir aji dan 6uhung

*abupaten Pesisir Selatan, #iku *abupaten 7gam, Sasak dan 7ir

angis *abupaten Pasaman arat;

h. pengamanan abrasi danau, yaitu 0anau Singkarak, 0anau Maninjau,

0anau 0iatas dan 0anau 0ibawah.

*3 Perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan

permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat *2 huruf e dilakukan

melalui :

a. pembangunan perumahan untuk kebutuhan penduduk di Provinsi

Sumatera arat sampai dengan tahun %&%3 dengan program sejuta

rumah, pembangunan perumahan swadaya, dan pembangunan

"usunawa *rumah susun sederhana sewa;

b. pengembangan prasarana dan sarana perumahan, berupa jalan poros,

jalan lingkungan, jalan setapak, dan drainase yang tersebar di 23

*sembilan belas kabupaten=kota;

c. penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan

rawan air minum di perkotaan dan perdesaan;

d. pembangunan instalasi pengolahan air limbah *1P76 pada setiap

rumah sakit;

e. pembangunan tempat pemrosesan akhir *#P7 Sampah skala "egional

abupaten 7gam dan ota ukittinggi di Sitingkai ecamatan Palupuh,

abupaten Solok dan ota Solok *7mpang ualo ota Solok;

f. pembangunan #P7 pada setiap kota dan kabupaten, meliputi ota

Padang *7ia 0ingin ecamatan oto #angah, ota Pariaman *#iram

anagarian #apakis, ota Padang Panjang *Sungai 7ndok elurahanebun Sikolos ecamatan Padang Panjang arat, ota Sawahlunto

*ayu


69/108

/3

g. rehabilitasi dan peningkatan pelayanan instalasi pengolahan limbah

tinja *1P6# di 4 *lima kota di Provinsi Sumatera arat *ota Padang,

ota Padang Panjang, ota atusangkar, ota Payakumbuh, ota

Solok.

Pasal 4+

*2 7rahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat *' dilakukan melalui

perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya.

*% Perwujudan kawasan lindung terdiri atas:

a. pemantapan kawasan lindung;b. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;

c. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;

d. kawasan perlindungan setempat;

e. kawasan suaka alam;

f. kawasan pelestarian alam;

g. kawasan cagar budaya;

h. kawasan rawan bencana alam;

i. kawasan lindung lainnya; dan

j. kawasan lindung geologi.

*' Pemantapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat *%

huruf a dilakukan melalui:

a. evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung;

b. rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna

mengembalikan =meningkatkan fungsi lindung;

c. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan

lindung;

d. peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;

e. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan

lindung;

f. pengawasan kawasan lindung; dan

g. pengamanan kawasan lindung.

*+ 9valuasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung sebagaimana

dimaksud pada ayat *% huruf b dilakukan melalui:

a. evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung;


70/108

(&

b. penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan

lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.

*4 Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan

bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat *% huruf c dilakukanmelalui :

a. mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan

menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;

b. memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan

resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan

penanggulangan banjir.

*/ Pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksudpada ayat *% huruf d dilakukan melalui :

a. menjaga sempadan pantai untuk melindungi wilayah pantai dari

kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;

b. menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan

manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai,

kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran

sungai;

c. menjaga kawasan sekitar danau =waduk untuk melindungi danau

=waduk dari berbagai usaha dan =atau kegiatan yang dapat

mengganggu kelestarian fungsi waduk =danau;

d. menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari

dari berbagai usaha dan=atau kegiatan yang dapat merusak kualitas

air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;

e. menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan

kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia

yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta

mengendalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat

flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan

dan kenyamanan kehidupan di kota.

*( Pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat *%

huruf e bertujuan untuk perlindungan keanekaragaman biota, tipe

ekosistem, gejala keunikan alam di kawasan suaka alam dan kawasan

suaka alam laut dan perairan lainnya untuk kepentingan plasma nutfah,

keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada

umumnya.


71/108

(2

*) Pengelolaan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada

ayat *% huruf f bertujuan untuk pelestarian fungsi lindung dan tatanan

lingkungan kawasan *peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan

perlindungan dari pencemaran, pengembangan pendidikan, rekreasi

dan pariwisata.

*3 Pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat

*% huruf g ditetapkan di seluruh kabupaten=kota dalam wilayah Provinsi

Sumatera arat dalam rangka perlindungan kekayaan budaya bangsa

yang meliputi peninggalan!peninggalan sejarah, bangunan arkeologi

dan monumen nasional, serta keanekaragaman bentukan geologi untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan pencegahan dari ancaman

kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

*2& Pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud

pada ayat *% huruf h dilakukan melalui:

a. menginventarisasi kawasan rawan bencana alam di Provinsi

Sumatera arat secara lebih akurat;

b. pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk

melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam

maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia;

c. melakukan upaya untuk mengurangi =meniadakan resiko bencana

alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis;

d. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama

masyarakat yang berada pada =dekat dengan daerah rawan bencana

alam.

*22 Pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

*% huruf i dilakukan melalui:

a. melindungi #aman uru Siduali dan ekosistemnya seluas %.'4+ a

untuk kelangsungan perburuan satwa;

b. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan cagar

biosfer untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik, dan=atau

ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan

seluruh unsur!unsur alamnya untuk penelitian dan pendidikan;

c. cagar biosfer di Provinsi Sumatera arat terdapat # Siberut dengan

luas 23&.4&& a;

d. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan daerah

perlindungan plasma nutfah untuk melindungi daerah dan

ekosistemnya, serta menjaga kelestarian flora dan faunanya.


72/108

(%

awasan ini meliputi #S dan # Siberut dengan luas 4')./%4,2&

a;

e. melestarikan lingkungan dan tatanan lingkungan daerah

pengungsian satwa untuk melindungi daerah dan ekosistemnya bagi

kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.

Pasal 44

*2 Perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4+

ayat *2 terdiri atas:

a. pengembangan kawasan permukiman;

b. pengembangan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;c. pengembangan kawasan pertanian;

d. pengembangan kawasan perkebunan;

e. pengembangan kawasan peternakan;

f. pengembangan kawasan perikanan dan kelautan;

g. pengembangan kawasan pertambangan;

h. pengembangan kawasan industri;

i. pengembangan kawasan pariwisata;

j. pengembangan kawasan peruntukan lainnya; dan

k. pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis.

*% Pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam

ayat *2 huruf a meliputi:

a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui:

2. pengembangan kota kecil dan nagari kawasan pusat pertumbuhan;

%. pengembangan sarana prasarana nagari kawasan tertinggal;

'. pengembangan dan pengamanan pulau!pulau kecil dan kawasan

perbatasan laut di Pulau Sinyaunyau dan Pulau Sibarubaru yang

berbatasan dengan Samudera india;

+. revitalisasi kawasan tradisional =bersejarah, kawasan pariwisata

dan kawasan lain yang menurun kualitasnya yang tersebar di 23

*sembilan belas kabupaten =kota;

4. pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur

produksi!koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara

perkotaan dan perdesaan;

/. pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.

b. pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di

pusat kota, kota kabupaten dan kota kecamatan dilakukan melalui:


73/108

('

2. percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan : penyediaan

P" ? "S bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan

Pengembangan asiba =6isiba;

%. penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh

dan perkampungan nelayan. egiatan ini ditujukan untuk kawasan

yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta

kondisi perumahan yang kurang layak pada kota!kota yang menjadi

pusat pengembangan;

'. revitalisasi kawasan tradisional =etnis =bersejarah yaitu kawasan

yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau

bermakna penting

+. peningkatan penyehatan lingkungan permukiman;

4. pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh

perkotaan.

*' Pengembangan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana

dimaksud pada ayat *2 huruf b dilakukan melalui:

a. pengembangan hasil hutan bukan kayu *seperti komoditi rotan,

tanaman obat, atau sutera alam;

b. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat!obatan pada

lahan hutan rakyat.

*+ Pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat

*2 huruf c dilakukan melalui:

a. perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis *01 atang 7nai 11,

01 1nderapura, 01 atang #ongar, 01 atang atahan, 01 Panti "ao, 01

atanghari, 01 atang Sinamar;

b. peningkatan produktifitas lahan padi sawah yang ada di Provinsi

Sumatera arat.

*4 Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat

*2 huruf d dilakukan melalui :

a. pengembangan kawasan tanaman tahunan =perkebunan yaitu

pengembangan komoditi perkebunan antara lain kelapa sawit, karet,

kelapa dalam, kakao, kopi, gambir, kasiavera, nilam, dan jarak;

b. peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada

masing!masing kabupaten =kota yang diprogramkan.

*/ Pengembangan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat

*2 huruf e dilakukan melalui:

a. pengembangan kawasan agribisnis peternakan;


74/108

(+

b. pengembangan kawasan integrasi di Provinsi Sumatera arat;

2. kawasan integrasi perternakan ? tanaman pangan dan hortikultura

*organic farm;

%. kawasan integrasi perternakan ! perkebunan *sawit, karet, coklat;

'. kawasan integrasi perternakan ? perikanan.

c. prioritas pengembangan kawasan terintegrasi untuk jangka

menengah *4 #ahun yaitu:

2. kawasan integrasi Sapi dengan Sawit *abupaten 7gam,

abupaten 6ima Puluh ota, abupaten Sawahlunto Sijunjung,

abupaten Solok Selatan, abupaten Pasaman, abupaten

Pasaman arat, abupaten Pesisir Selatan, abupaten

0harmasraya;

%. ternak sapi dengan tanaman pangan *abupaten 7gam,

abupaten Solok dan abupaten #anah 0atar;

'. ternak sapi dengan hortikultura *abupaten 7gam, abupaten

Solok dan abupaten #anah 0atar;

+. ayam ras petelur dan pedaging, serta ayam buras dengan 5agung

*abupaten 6ima Puluh ota, abupaten Pesisir Selatan;

4. sapi dengan padi *abupaten Solok, ota Sawahlunto;/. kambing dengan >oklat *seluruh kabupaten, dan seluruh kota

kecuali ota Padang Panjang dan ota ukittinggi;

(. ternak sapi dengan jagung *abupaten Padang Pariaman.

*( Pengembangan kawasan perikanan dan kelautan sebagaimana

dimaksud pada ayat *2 huruf f dilakukan melalui:

a. pengembangan perikanan tangkap laut dalam;

b. pengembangan sentra budi daya perikanan laut *udang, kerapu, danrumput laut;

c. pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar;

d. rehabilitasi dan konservasi sumber daya pesisir dan laut:

2. konservasi biota laut langka di Pulau Penyu dan Pulau

Pasumpahan;

%. rehabilitasi terumbu karang;

'. rehabilitasi hutan bakau atang #omak, 7ir angis, dan Simpang

9mpat di abupaten Pasaman arat, 6unang Silaut di abupaten

Pesisir Selatan, sebagian besar kawasan pantai epulauan

Mentawai, abupaten 7gam, Pariaman, dan ungus #eluk abung

di ota Padang.


75/108

(4

e. pengembangan industri pengolahan perikanan di ota Padang;

f. pengembangan industri maritim di #eluk ayur *ota Padang;

g. pengembangan pulau!pulau kecil dalam wilayah Provinsi Sumatera

arat;

h. peningkatan sarana prasana pelabuhan perikanan:

2. abupaten Pasaman arat *7ir angis, Sasak;

%. abupaten 7gam *#iku;

'. ota Pariaman *Pariaman;

+. ota Padang *ungus, arocok #arusan;

/. abupaten Mentawai *Sikakap.

i. pembangunan pelabuhan perikanan:

2. abupaten Pesisir Selatan *Muara


76/108

(/

3. pengembangan industri minyak jarak *bio diesel;

2&. pengembangan industri semen.

b. pengembangan industri untuk kabupaten dan kota, menetapkan

kompetensi inti di setiap kabupaten =kota, yang diprioritaskan untuk

dikembangkan yaitu:

2. industri pengolahan hasil laut;

%. industri pengolahan hasil ternak *industri pengolahan daging, susu

dan kulit;

'. industri pengolahan hasil perkebunan;

+. industri kerajinan *industri bordir =konveksi =pertenunan =garmen,

mebel kayu dan rotan, kerajinan tanah liat;

4. industri pakan ternak.

*2& Pengembangan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat

*2 huruf i ditujukan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan

potensial wisata, yaitu:

a. awasan $isata Pesisir ota Padang;

b. awasan $isata Mandeh Pesisir Selatan;

c. awasan $isata oridor 7nai "esort ! Minangkabau Billage ?

7mur Sekitarnya;

d. awasan $isata #eluk aturai Siberut;

e. awasan $isata #aman asional Siberut;

f. awasan $isata ota #ambang Sawahlunto;

g. awasan $isata 0anau embar Sekitarnya;

h. awasan $isata #aman asional erinci Seblat;

i. awasan $isata ukittinggi sekitarnya;

j. awasan $isata 6embah arau;k. awasan $isata Maninjau Sekitarnya;

l. awasan $isata 0anau Singkarak;

m. awasan $isata 1stana Pagaruyung Sekitarnya;

n. awasan $isata Perkampungan 6ama di abupaten #anah 0atar

*alimbing dan Pariangan;

o. awasan $isata >agar 7lam "imbo Panti;

p. Pengembangan paket kereta api wisata Padang ? Sawahlunto.

*22 Pengembangan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat *2 huruf j mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan

pendidikan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan perairan

wilayah pesisir dan pulau!pulau kecil ditujukan dalam rangka


77/108

((

peningkatan dan pembangunan prasarana dan infrastruktur kawasan

tersebut untuk pemanfaatan umum. Selanjutnya pengembangan

kawasan peruntukan lainnya mengacu pada standar dan kriteria teknis

pemanfaatan ruang dan merupakan persyaratan minimal untuk seluruh

kabupaten=kota yang akan diatur lebih lanjut oleh kabupaten=kota yang

bersangkutan dan mengacu pada peraturan perundang!undangan .

*2% Pengembangan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis

sebagaimana dimaksud pada ayat *2 huruf k mencakup kawasan

andalan yang ditetapkan secara nasional, instalasi militer, dan kawasan

strategis yang diperuntukan bagi pelabuhan elas 7 *pelabuhan

samudera, terminal peti kemas, dan pelabuhan skala nasional lainnya

yang ditetapkan provinsi. Selanjutnya program pengembangan kawasan

budi daya yang memiliki nilai strategis mengacu pada pedoman dan

peraturan perudang!undangan.

Pasal 4/

7rahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan kawasan strategis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat *+ dilakukan melalui program

penataan kawasan strategis berupa penyusunan rencana tata ruang

kawasan strategis dan penyusunan Coning regulation terhadap masing!

masing kawasan strategis.

7 1K

7"77 P9


78/108

()

agian edua

1ndikasi 7rahan Peraturan 8onasi

Pasal 4)

*2 1ndikasi arahan peraturan Conasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4( ayat *% huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan

Conasi oleh pemerintah kabupaten=kota.

*% 1ndikasi arahan peraturan Conasi sebagaimana dimaksud pada ayat *2

meliputi:

a. indikasi arahan peraturan

Conasi untuk kawasan lindung;

b. indikasi arahan peraturan

Conasi untuk kawasan budi daya; dan

c. indikasi arahan peraturan

Conasi sistem nasional dan sistem provinsi.

Pasal 43

*2 1ndikasi arahan peraturan Conasi untuk kawasan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4) ayat *% huruf *a meliputi:

a. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan hutan lindung;

b. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan bergambut;

c. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan resapan air;

d. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan sempadan pantai;

e. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan sempadan sungai;

f. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan sekitar danau atau waduk;g. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan sempadan mata air;

h. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan ruang terbuka hijau;

i. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan suaka alam;

j. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan suaka alam laut dan

perairan lainnya;

k. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan suaka margasatwa dan

suaka margasatwa laut;

l. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan pantai berhutan bakau;

m.indikasi arahan peraturan Conasi kawasan taman nasional dan taman

nasional laut;

n. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan taman hutan raya;


79/108

(3

o. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan taman wisata dan taman

wisata laut;

p. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan cagar budaya dan ilmu

pengetahuan;

G. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan rawan bencana alam;

r. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan lindung geologi;

s. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan lindung lainnya.

*% 1ndikasi arahan peraturan Conasi untuk kawasan budi daya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4) ayat *% huruf *b meliputi:

a. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan hutan produksi;

b. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan hutan rakyat;

c. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan perkebunan;

d. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan pertanian;

e. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan perikanan;

f. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan pertambangan;

g. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan industri;

h. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan pariwisata;

i. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan permukiman; dan

j. indikasi arahan peraturan Conasi kawasan peruntukan lainnya.

*' 1ndikasi arahan peraturan Conasi sistem nasional dan provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4) ayat *% huruf *c meliputi:

a. indikasi arahan peraturan Conasi sistem perkotaan;

b. indikasi arahan peraturan Conasi sistem jaringan transportasi;

c. indikasi arahan peraturan Conasi sistem jaringan prasarana energi;

d. indikasi arahan peraturan Conasi sistem prasarana telekomunikasi;

e. indikasi arahan peraturan Conasi sitem jaringan sumberdaya air;

dan

f. indikasi arahan peraturan Conasi sistem prasarana lingkungan *#P7

regional;

Paragraf 2

1ndikasi 7rahan Peraturan 8onasi awasan 6indung

Pasal /&

1ndikasi arahan peraturan Conasi kawasan hutan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat *2 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. dalam kawasan hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan

lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung


80/108

)&

sebagaimana ditetapkan dalam eputusan Menteri ehutanan omor 4&

tahun %&&/;

b. kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung masih diperkenankan

sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan

reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai

k

Perda RTRW.doc

Documents

Transcript of Perda RTRW.doc