Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi

PERANGKAP DINASTI POLITIK DALAMKONSOLIDASI DEMOKRASI

Alim Bathoro1

Absract

Democracy is necessity in the political system in Indonesia. But a system issometimes no always linear, but can also be conjuncture or even a trap. Itis phenomenon of political dynasties. The phenomenon appeard in bothnational and local politics. May be, the phenomenon is beyond calculationso tends to cause conflict and interfere with consolidation of democracy.Threfore, in order not to disrupt the political system that is being built byexisting legislation, it should be able to regulate this issue. Nevertheless,the possibility of politicians using th rules of the cracks weakness will alwaysbe there because it is typical of democracies that promote free competition.Thus, the emergence of an independent middle clas is needed in thetransition of democracy so that democratic consolidationprocess can berun as the right direction. For exemple, the emergences of this group mayfacilitate the recruitment of members of political parties. If the process isgoing well and then simmering in party cadres are good then emergenceof candidates qualified leaders will be a reality. This allows future leadersrely not only one source of the political dynasty, but also other sources.

Key words : political dynasty, political party, middle class, consolidation ofdemocracy

A. PENDAHULUANSetelah melewati sepuluh tahun demo-

krasi Indonesia berjalan , ternyata demokrasidi Indonesia mengalami ujian dengan muncul-nya fenomena political dinasty. Hal itu dimulaidengan munculnya clientilsm dalam pencal-onan anggota legislatif dan pencalonan kepaladaerah, dan isu yang belakangan munculadalah clientislm dalam suksesi kepemim-pinan nasional.

Sementara itu di tingkat politik lokal, diProvinsi Kepulauan Riau misalnya, kemun-culan Maya Suryanti anak Walikota Suryatati AManan dalam bursa Calon Walikota Tanjung-pinang dan Aida Ismeth dalam pemilukadaKepulauan Riau Tahun 2010 yang lalu adalahbukti fenomena political dinasti. Di daerah lainseperti Provinsi Banten misalnya, jejak-jejaknyalebih kentara. Ratu Atut Choisyah GubernurBanten 2007-2012 misalnya, keluarga

1 Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji Ketua Program Studi Ilmu PemerintahanUniversitas Maritim Raja Ali Haji

besarnya memiliki setidaknya 9 orang yangmemimpin di masing masing kerajaannya.Seperti dirinya sendiri yang memimpin Banten,suami menjadi anggota DPR, anak menjadianggota DPD, menantu menjadi anggotaDPRD Kota Serang, adik menjadi anggotaDPRD Banten, Adik tiri mejadi wakil wali kotaSerang, ibu tiri menjadi anggota DPRDKabupaten Pandeglang, Ibu tirinya yang satu lagimenjadi anggota DPRD kota Serang, dan adikiparnya Airin menjadi WalikotaTangerang Selatan.

Di tingkat pusat, muncul isu bahwa AniYudhoyono, istri presiden Susilo BambangYudoyono kemungkinan akan menjadi calonpresiden dari Partai Demokrat, pada tahun2014. Meskipun SBY sejak jauh hari meng-atakan tidak akan mengembangkan demokrasiclientilsm. Namun beberapa orang tidakpercaya akan hal ini, karena sebagian orangjustru percaya adanya skenario pencalonankerabat dekat SBY adalah realitas PartaiDemokrat yang tidak terbantahkan. Danbelakangan santer muncul nama adik ipar SBYyang kini menjadi KASAD Jend. TNI PramonoEdhi Wibowo dalam bursa Calon Presiden RI2014. Dan bagaimanapun juga, hal inimengemuka lantaran hingga saat ini, PartaiDemokrat belum memiliki calon presiden yangsekelas SBY.

Di dunia internasional, hal serupa jugaterjadi. Mendiang mantan Perdana MenteriPakistan Benazir Bhutto adalah politikus yangmewarisi bakat ayahnya, Ali Bhutto. Selanjutnya,Bilawal pun terjun ke dunia politik. Bahkan,suami Benazir, Asif Ali Zardari, kini menjadiPresiden Pakistan. Demikian juga di Philipina,Presiden Benigno Aquino jr adalah anak darimendiang Corazon Aquino, Presiden Philipinaselepas genggaman rezim Marcos.

Kenyataan di atas adalah sebuah trend yangmenarik untuk dikaji. Boleh jadi sebagianorang menganggap wajar hal tersebut muncul,namun sebagaian lagi menganggap hal itudistorsi atau tekanan terhadap demokrasi.Demokrasi yang pada dasarnya, menuntut

transparansi dari semua proses politik tertekanoleh dinasti politik. Oleh karena itu wajarbilamana munculnya dinasti politik dianggapmembahayakan kelangsungan demokrasi diIndonesia.

B. PERMASALAHANKonsolidasi demokrasi membutuhkan

lingkungan demokrasi yang mendukung.Munculnya fenomena dinasti politik akanmengancam fase transisi demokrasi menujukonsolidasi demokrasi

C. METODE PENELITIANPenulisan artikel ini menggunakan metode

penelitian kualitatif untuk menganalisisfenomena perangkap dinasti politik dalamkonsolidasi demokrasi di Indonesia.

D. KERANGKA TEORIDalam kajian akademik, demokrasi

menurut Schumpeter (dalam Huntington 1991: 5) adalah sebuah metode yang memilikiprosedur kelembagaan untuk mencapaikeputusan politik dimana individu memperolehkekuasaan untuk membuat keputusan politikmelalui kompetisi merebut suara rakyat dalampemilu.

Sementara itu, konsolidasi demokrasimenurut Diamond (2000) adalah pembiasaannorma-norma , prosedur-prosedur danharapan-harapan tentang demokrasi kedalamperilaku aktor-aktor politik. Proses tersebutdilalui dengan fase transisi demokrasi terlebihdahulu yang menandai beralihnya sistem politikdi sebuah negara dari otoriter ke demokrasi.Namun, dalam kasus di Indonesia transisidemokrasi yang ada hingga saat ini relatifbelum berhasil membawa masyarakat sepertiyang dikategorikan oleh diamond. Pendek katakekuataan konsolidasi demokrasi sangatditentukan bagaimana seluruh elemenmasyarakat dapat memilih wakil rakyat dankepala negara atau daerah terbebas daritekanan. Berbeda dengan masa orde baru

Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Politik116

yang tekanan itu berupa ancaman fisik danmental. Saat ini tekanan pada masyarakat bisaberupa sebuah pencitraan yang penuh dengankepura-puraan. Hal ini tampak dari munculnyapara artis yang tiba-tiba menjadi tokoh politiktidak melalui rekrutmen yang sewajarnya, yakniberjenjang, bertahap dan melalui mekanismepenilaian, mereka tiba-tiba saja melampuiproses tersebut dan langsung menjadi tokohpolitik. Dengan demikian sejatinya popularitas diluar prestasi politik (keartisan) mendongkrak suarasehingga mereka melenggang dengan cepat keparlemen atau jabatan politik yang lain.

Fenomena yang sama terjadi dalam padalingkungan keluarga besar seorang tokohpolitik. Popularitas sang tokoh telah membawasanak familinya menjadi orang yang dikenalditengah masyarakat. Sepak terjangnya diikutimasyarakat, sehingga manakala sang tokohtidak bisa lagi menjadi pejabat karena usia,masa jabatan, ataupun tutup usia. Maka sosokdi lingkaran tokoh tersebut dianggap mumpunimenggantikannya.

Studi yang dilakukan Agustino(2010)diProvinsi Banten, menurut Agustino prosestransisi menuju demokrasi di Indonesia denganstudi Provinsi Banten ditemukan dinamikapolitik yang fluktuatif. Bahkan, atas kedina-mikaan politik Banten tersebut tidak mengarahpada tumbuhnya sistem demokrasi yangmodern, sebab logika politik kekeluargaantelah menjadi rasionalitas elit politik Bantenyang pada akhirnya membawa pada tumbuhdan berkembannya dinasti politik di Banten.

Menurut Marcus Mietzner (2009), dalampaper yang berjudul Indonesias 2009Elections: Populisme, Dynasties and theConsolidation of the Party System, menilaibahwa kecenderungan politik dinasti cukupmenguat dalam politik kontemporer Indonesia.Praktik politik dinasti menurutnya tidak sehatbagi demokrasi. Antara lain karena kontrolterhadap pemerintah yang diperlukan dalamdemokrasi, misalnya checks and balances,menjadi lemah.

Dinasti politik dalam dunia politik moderndikenal sebagai elit politik yang berbasiskanpertalian darah atau perkawinan sehinggasebagian pengamat politik menyebutnyasebagai oligarkhi politik. Dalam konteksIndonesia, kelompok elit adalah kelompok yangmemiliki kemampuan untuk yang mem-pengaruhi proses pembuatan keputusanpolitik. Sehingga mereka kadang relatif mudahmenjangkau kekuasaan atau berta-rungmerperebutkan kekuasaan. Sebelummunculnya gejala dinasti politik, kelompok elittersebut diasosiasikan elit partai politik, elitmiliter dan polisi, elit pengusaha atau pemodal,elit agama, elit preman atau mafia, elit artis,serta elit Aktifis.

Menurut Pareto dalam Varma (2007 : 206)yang disebut dengan kelompok elit adalahsekelompok kecil individu yang memilikikualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjang-kau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupa-kan orang-orang yang berhasil, yang mampumenduduki jabatan tinggi dalam lapisanmasyarakat. Pareto meyakini bahwa elit yangtersebar pada sektor pekerjaan yang berbedaitu umumnya berasal dari kelas yang sama.Yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Iamenggolongkan masyarakat kedalam duakelas, lapisan atas (elite) dan lapisan bawah(non-elite). Lapisan atas atau kelas elit terbagidalam dua kelompok, yakni elit yang meme-rintah (governing elite) dan elit yang tidakmemerintah (non-governing elite). SementaraGaetano Mosca menyebutkan bahwa di setiapmasyarakat yang berbentuk apapun senantiasamuncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintahdan kelas yang diperintah. Kelas yang meme-rintah memiliki jumlah yang sedikit, memegangsemua fungsi politik, monopoli kekuasaan danmenikmati keuntungan- keuntungan yangdidapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer, dan menggu-nakan kekerasan.

Mosca dalam Varma (2007: 204) menelitikomposisi elit lebih dekat lagi dengan

Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2, 2011 : 115 - 125 117

mengenali peran kekuatan sosial tertentu.Mosca mengenalkan konsep sub elite yangmerupakan kelas menengah dari para pega-wai negeri sipil, para manajer industri, ilmuwandan mahasiswa. Kelas menengah ini diang-gapnya sebagai elemen vital dalam mengaturmasyarakat. Menurutnya stabilitas politikditentukan oleh lapisan kelompok menengahini. Menurut Pareto, antara governing elitedannon-governing elite senantiasa berebutkesempatan untuk mendapatkan porsi ke-kuasaan sehingga terjadilah sirkulasi elite.Setiap elite yang memerintah, hanya dapatbertahan apabila secara kontinuitas mem-peroleh dukungan dari masyarakat bawah.Akan tetapi sirkulasi elite akan tetap berjalankarena secara individual baik elite keturunanmaupun elite yang diangkat atau ditunjuk akanmengalami kemunduran sesuai dengan waktudan sebab-sebab biologis.

Kekuasaan elite menurut Mosca adalahsebagai akibat sifat-sifat yang tak terbantahkandari watak sosial manusia. Selanjutnyadikatakan, bahwa kelas politik yang tidakadaptatif dengan zaman tidak akan bisamempertahankan diri. Sementara elite lainakan terbentuk dari kalangan yang diperintah,dan dengan perjalanan waktu akan meng-ambil alih kekuasaan meskipun dengankekerasan. Sistem demokrasi, menurut Moscatidak memiliki dasar substantif sebagaikekuasaan mayoritas, bahkan dianggapsebagai penyebab kemerosotan elite. Olehkarenanya semua kelompok penguasa harusmempertahankan sistem pewarisan secaraturun temurun agar tetap dapat memanipulasikekuasaannya. Akan tetapi Mosca jugamenyadari, bahwa rekruitmen dari kelasmayoritas sangat dibutuhkan demi stabilitasorganisasi politik.

Setelah berlangsung tiga kali pemilu dalammasa reformasi, ada fenomena yang menarikkalau di dalam teori politik kontemporer elitbiasanya berdasar golongan, misalnya militer,partai, birokrasi dan sebagainya. Maka

belakangan muncul varian lain dari elit politik,dimana elit politik ini berbasis kekeluargaan.Kenyataan tersebut cenderung akanmemupuk munculnya dinasti-dinasti politik ditingkat pusat atau lokal.

Oleh karenanya, kedekatan politik keluargainilah yang kemudian menguatkan jaringanpolitik. Menurut Turner ( dalam Fadhillah :2007) suatu jaringan mempunyai pengaruhpenting terhadap dinamika jaringan tersebut.Dan, hal tersebut berdampak terhadap tertutup-nya rekrutmen politik.

Akhirnya manakala hal itu terjadi, makadikhawatirkan menjadi budaya politik diIndonesia sehingga dikhawatirkan akanmenganggu demokratisasi secara keselu-ruhan. Karena menurut Chilcote (2003) budayapolitik merupakan serangkaian keyakinan,simbol-simbol. Yang melatarbelakangi situasidi mana suatu peristiwa politik terjadi. Bila sudahbegitu, persoalan konsolidasi demo-krasi diIndonesia boleh jadi hanya sekedar mimpi.

E. HASIL DAN PEMBAHASANPertanyaan mendasar adalah mengapa

political dinasti tersebut muncul ditengahtransisi demokrasi yang sedang berlangsung.Dan, seberapa besar dinasti politik menganggukonslidasi demokrasi. Dan bagaimanasolusinya agar demokratisasi di Indonesiaberlangsung wajar.

Proses demokrasi yang wajar menurutRobert A Dahl (dalam Gaffar : 2000) dalamkaryanya Dilemma of Pluralist Democracymengemukakan beberapa kriteria yang mestiterwujud dalam suatu sistem demokratis yangterkonsolidasi. Pertama, pengontrolan terha-dap keputusan pemerintah mengenai kebi-jakan secara konstitusional diberikan kepadapara pejabat yang terpilih. Kedua, melaluipemilihan yang teliti dan jujur para pejabatdipilih tanpa paksaan. Ketiga, semua orangdewasa secara praktis mempunyai hak untukmemilih dalam pemilihan pejabat pemerin-tahan.


Keempat, semua orang dewasa secarapraktis juga mempunyai juga hak untukmencalonkan diri pada jabatan-jabatan dalampemerintahan, meskipun pembatasan usiauntuk menduduki jabatan politik mungkin lebihketat ketimbang hak pilihnya. Kelima, rakyatmempunyai hak untuk menyuarakan pendapattanpa ancaman hukum yang berat mengenaiberbagai persoalan politik pada tataran yanglebih luas, termasuk mengkritisi para pejabat,system pemerintahan, ideology yang berlakudan tatanan sosio-ekonomi. Keenam, rakyatmempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternative yang ada dandilindungi oleh hukum. Ketujuh, dalammeningkatkan hak-hak rakyat, warga Negaramempunayi hak dan kebebasan untuk mem-bentuk suatu lembaga atau organisasi-organisasi yang relatif independen, termasukmembentuk berbagai partai politik danperkumpulan yang independen. PemikranRobert A dahl ini menunjukkan tentang indikatorsebuah democratic political order sebagaikerangka acuan dan tidaknya perwujudandemokrasi dalam suatu pemerintahan negara.

Seluruh proses demokrasi, yang dimaknaidengan demokrasi prosedural berupa pemilu, pemilu presiden, dan pemilukada. Awalnyadiniatkan agar masyarakat dapat memilihsendiri pemimpin yang dia inginkan tanpa adatekanan. Dengan demikian, seorang politisiyang duduk di parlemen, presiden, Gubernur,bupati dan walikota memiliki legitimasi yangkuat karena ia dipilih langsung. Dan, tentunyalegitimasi ini adalah modal politik yang sangatbesar yang diperlukan dalam menjalankanpemerintahan. Selain dari itu, terpilihnyaseseorang melalui pemilu akan melahirkanpemerintah yang akuntabel karena ia dipiliholeh masyarakat. Dengan demikian, peme-rintahan itu, mudah mewujudkan mekanismechecks and balances karena memiliki modalpolitik yang kuat sehingga kestabilan sebuahpemerintahan dengan sendirinya terjaga. Danyang jelas ketika pemilihan langsung dilakukan

maka setiap masyarakat yang memilih telahmemperoleh haknya berpartisipasi dalamdemokrasi, yang pada akhirnya nanti partisipasipolitik tersebut akan meningkatkan kesadaranpolitik.

Studi yang dilakukan Nankyung Choi dariS. Rajaratnam Scholl of International StudiesNanyang Technological University, mengung-kapkan ditengah liberalisasi politik, justrufenomena politik uang yang lebih menonjolketimbang penguatan system politik. Lebihjauh Choi mengatakan :

More specially, both within and outside theshell of formally democratic political instutions,we have observed the emergence of decen-tralized money politics. Money politics hasemerged as a key issue in local politics in post-soeharto.

Sekalipun, Choi hanya berkomentar ihwalpolitik lokal, namun sebagian pihak melihatpolitik uang adalah kecenderungan yang terjadidi level nasional. Politik uang adalah salahsatu dampak dari eksisnya elit politik yang adadisebabkan mereka memiliki sumber dayaekonomi yang lebih. Dengan demikian sebuahdinasti politik akan menguatkan perannyadengan sumber daya ekonomi yang dimilikinyaagar kepentingan-kepentingan keluarga yangtelah dimiliki tidak beralih ke orang lain.

Menurut Puskapol UI dalam penelitiannyaTahun 2010 menyimpulkan kinerja parpolterutama dalam rekrutmen politik masih diwarnai oleh pola instan dan kedekatan politik.Selain itu menurut Direktur Eksekutif PuskapolUI, Sri Budi Eko Wardhani memaparkan kajiantentang caleg perempuan yang juga menun-jukkan kecenderungan yang sama, yakni 82persen anggota keluarga terlibat di partai yangsama dengan calon perempuan terpilihtersebut. Secara umum anggota perempuanterpilih di DPRD provinsi tersebut memilikisuami yang terlibat di parpol yang sama [94persen]. Sementara caleg perempuan tepilihlainnya memiliki orang tua [69 persen], saudarakandung [89 persen], dan anak [87 persen] yang


terlibat di partai yang sama.Menurut Ikrar Nusa Bakti dalam Kolom

Seputar Indonesia 1 juni 2010, ada beberapafaktor penyebab munculnya fenomena adanyaistri-istri bupati yang maju untuk mem-perebutkan jabatan publik di daerah. Pertama,para bupati yang masih menjabat dianggapberhasil oleh masyarakat setempat, sepertidalam kasus di Kabupaten Bantul atau di Kediri,namun kedua bupati tersebut tidak dapat ikutpilkada karena masa jabatannya sudah duakali. Karena itu, masyarakat menginginkan agaristri bupati maju dalam pilkada dengan asumsibila istri mantan bupati menang, berarti mantanbupati akan berada di belakang istrinya sebagaisang penuntun. Jika masa bakti lima tahunistrinya selesai, mantan bupati pun akan majulagi karena tidak dilarang oleh undang-undang.Kedua, istri pertama dan istri kedua bupatisama-sama maju untuk membuktikan siapadari keduanya yang memiliki legitimasi di matarakyat di daerahnya.Motif politiknya bisa adupopularitas atau jago siapa yang dapatmemenangi pertarungan tersebut. Ketiga,pembentukan dinasti politik baru di dae-rah.Pada tahap awal suami yang maju, tahapkedua istrinya,dan tahap ketiga adalah salahseorang anak dari pasangan tersebut.Bangunan dinasti politik ini akan kokoh jikamasyarakat setempat menilai secara jujur

bahwa keluarga tersebut adalah keluarga kayadan berpendidikan yang memang inginmembangun daerahnya. Persoalan akanmuncul jika ternyata bangunan dinasti politikitu amat dipaksakan karena kepala daerahbiasanya juga pimpinan daerah dari partaipolitik yang kuat di daerah tersebut.

Dalam perpektif sosiologi, suatu hubungankarena kedekatan ini sering disamakan denganpatron-klien, yang biasanya akan diperkuatmenjadi sebuah jaringan politik. MenurutUsman (dalam Fadhillah, 2007), suatu jaringanlazim dikonsepsikan sebagai suatu tipehubungan antar aktor yang terjalin dalammasyarakat merupakan suatu bentuk jaringanatau the building block of network.

Motivasi jaringan keluarga dalam politikmenurut Hajrianto Yassin Thohari dalam KolomGatra 19 Januari 2011 karena secara psiko-politik, keluarga penguasa selalu memiliki self-confident yang tinggi. Pasalnya, merekaterlahir dari keluarga kerajaan atau penguasa.Sehingga pastilah merasa menjadi putra danputri yang sebenar-benarnya. Istri dan anak-anak raja hidup di istana . Mereka merasadilahirkan sebagai orang istimewa dandiistimewakan kerana kedudukan ayahnya.Maka, mereka kemudian ingin mengulang danmelangenggkan keistimewaan itu untukselama-lamanya

Tabel 1 : Caleg dalam Pemilu 2009 dan Hubugan dengan Tokoh Politik Nasional

Sumber : Tanuwidjaja (diolah)


Dengan demikian, dapat dipastikan dinastipolitik akan berpeluang menutup sirkulasikekuasaan, dan justru menjadikan kekuasaanhanya bergilir dalam satu lingkungan keluargabesar. Yang jelas akan menekan proses transisimenuju demokrasi yang terkonsolidasi,lantaran mendorong munculnya (1) localstrongmen, roving bandit dan pemerintahbayangan, (2) melemahnya kinerja parlemen,(3) menurunnya partispasi politik masyarakat.

E.1. LAHIRNYA LOCAL STRONGMEN,ROVING BANDITS, DANPEMERINTAH BAYANGAN

Menurut Agustino (2010), di tingkat politiklokal di Indonesia masih ditawan oleh pengaruhlocal strongmen dan roving bandits sehinggawalaupun telah berlaku transformasi politiklebih satu dekade, namun demokrasi di tingkatlokal masih terpenjara oleh kepentingan elitpolitik lokal.Selanjutnya, Agustino menambah-kan, bahwa kehidupan warga menjadi sangatsuram. Dalam lima tahun menjabat, kepaladaerah mesti mengembalikan dana pinjaman-nya beserta bunga (yang telah ditetapkansebelumnya). Tidak hanya itu, keinginankepala daerah untuk memperkaya diri (sendiri)pun menjadi motivasi lain yang dapat dipasti-kan akan semakin menyengsarakan rakyat.Langkah yang kerap kali dilakukan, antaranyaadalah: (i) intensifikasi dan ekstensifikasi pajakserta retribusi, (ii) manipulasi anggaran proyek,(iii) penjualan asset(milik) daerah, sampaidengan (iv) penjualan sumber daya alam milikdaerah dan negara.

Dengan demikian, perilaku semacam itutidak ubahnya seperti pelaku politik masa OrdeBaru, yang dalam kategori Agustino dianggapsebagai bandit baru di daerah, karena merekaberperan secara langsung malakukan peram-pokan dan perampasan kebebasan dan hakpolitik masyarakat umum. Pertanyaan meng-apa mereka dianggap sebagai bandit?

Pada umumnya, ketika seorang terpilihmenjadi ia harus mengembalikan seluruh

modal yang dikeluarkan dalam kampanye.Oleh karenanya, para pemberi pinjaman diatursedemikian rupa mendapat konsesi berupaproyek, sementara penguasaha lain, meskipunsecara kualitas dan kemampuan mampumengerjakan proyek, tapi karena ia tidakmendukung kepala daerah terpilih ketikakampanye, maka jangan berharap mendapatproyek. Inilah yang dikatakan oleh Hidayat(dalam Agustino : 2010) sebagai tindakancurang dan parahnya lagi masyarakat tidakdapat mengkritik perilaku ini, karena kepaladaerah tidak akan mendengar kritikan masya-rakat tersebut. Yang terpenting bagi kepaladaerah selekas mungkin melunasi hutangyang dipinjam dengan pelbagai proyek yangdijalankan pemerintah daerah. Dan jikakemudian hari, hutangnya sudah lunas, makasisa proyek yang ada dipersiapkan sebagaimodal mengikuti pemilukada berikutnya.

Selain itu, Agustino dalam studinya jugamenemukan pemerintah bayangan. Pemerin-tah bayangan di Indonesia setelah pilkadaberbeda dengan kategori Reno yang meng-ungkapkan bahwa pemerintah bayangan lahirkarena lapuknya pemerintah formal. Peme-rintah bayangan menurut Agustino lahir ketikamuncul kerjasama antara calon kepaladaerah, local strongmen, dan pengusaha.Aliansi ini semakin kuat bila sang calon kepaladaerah menang. Akibatnya proyek dijalankanoleh pemerintah bukan ditetapkan oleh dinasterkait, tetapi oleh aliansi tersebut. Oleh karenaitu, aliansi tersebut disebut dengan pemerintahbayangan. Merekalah yang menetapkanproyek dan besaran biaya sebagai bentukkerjasama yang telah ditentukan sebelumnya.

E.2. LEMAHNYA KINERJA LEMBAGALEGISLATIF

Munculnya pemerintah bayangan jelasakan melemahkan kinerja pemerintah, karenamekanisme anggaran sejatinya hanya untukkepentingan penguasa. Padahal seharusnyahal tersebut, juga menjadi wilayah kerja


parlemen. Manakala parleman diwarnai olehdinasti politik maka keadaan akan semakin suram.

Pengaruh dinasti politik sangat relevandalam rekrutmen anggota legislatif, sebagian

tokoh politik nasional dan daerah memilikikeinginan untuk menguatkan pengaruhnya diparlemen. Tabel 2 berikut akan menjelaskanhubungan tersebut.

Tabel 2. Prediksi Kerabat Birokrat sebagai Anggota DPR & DPD RI per 2009-2014

Sumber : Soebagio (2009)

Data tersebut adalah data menjelangpemilu 2009, dari data tersebut maka kita bisamelihat bagaimana upaya dinasti politikberupaya mempengaruhi parlemen. Dalam

periode yang telah lalu saja produktivitas DPRRI dalam membuat Undang Undang tidakterlalu mengembirakan, dalam tabel berikutakan menjelaskan.

Tabel 3: Realisasi UU Produksi DPR RI

Sumber : Soebagio (2009)


Bila dalam periode sebelumnya kinerjanyaseperti diatas, maka bisa jadi pada periodesekarang akan menurun. Lantaran dimung-kinkan munculnya kerabat para birokrat diparlemen seperti yang digambarkan pada tabel2. Dampak lain, dari dinasti politik di parlemen,boleh jadi terlihat dari hasil survei GlobalCorruption Barometer yang diterbitkan olehTransparency Indonesia yang menjelaskanbahwa dari 2005 sd 2007, secara berturut-turutparlemen di Indonesia dan partai politik secaravariatif masuk dalam lembaga terkorup.

Sedangkan menurut Indonesian CorruptionWatch (ICW), dari 1421 terdakwa kasus korupsi,700 orang diantaranya adalah kader parpolyang duduk di parlemen pusat, daerah danpemerintah daerah.

E.3. TURUNNYA PARTISIPASI POLITIKDampak dari hal-hal tersebut diatas,

tampaknya telah berkontribusi terhadapmenurunnya partisipasi politik masyarakat.Tabel berikut akan mengilustrasikan.

Tabel 4: Partisipasi Politik Masyarakat

Dari tabel 3 diatas jelas terlihat menurunnyapartisipasi masyarakat ketika pemilu di masareformasi. Menurut Soebagio (2009), penu-runan partisipasi politik dari tahun ke tahun dimasa reformasi, salah satunya disebabkankuatnya pengaruh elit politik di parlemen.Sehingga kebijakan yang dilahirkan, lebihmengedepankan kepentingan elit politikdaripada kepentingan masyarakat.

Yang pasti, jika dengan elit politik sajapengaruhnya demikian kuat terhadap menu-runnya partisipasi politik. Apalagi, bila elit politik

tersebut dikuasai oleh dinasti-dinasti politik,maka boleh jadi penurunanya lebih dahsyat.Dengan demikian, fenomena dinasti politikharus segera mungkin dicegah, baik denganpendidikan politik kepada masyarakat ataupunmelalui perundang-undangan

F. KESIMPULANSekalipun demokrasi mengedepankan

kesamaan hak, sejatinya demokrasi memangdirancang oleh para pengagasnya simultandengan ekonomi liberal. Artinya, di negara-

Sumber : KPU, BPS, Kompas 10 Mei 2009 (diolah)


negara perintis demokrasi di barat, kesejah-teraan sudah terasa, sehingga muncullah klasmenengah yang independen, yang padagilirannya mendukung demokrasi dengansendirinya. Dan, resikonya apabila kesiapanklas menengah belum merata, maka terjadideviasi, seperti munculnya fenomena dinastipolitik. Dinasti Politik muncul lantaran belumadanya klas menengah yang mumpuni.

Oleh karenanya, memunculkan klasmenengah yang independen adalah tugasyang segera dituntaskan oleh sistem politikIndonesia. Baik, itu dari segi rekrutmen partaipolitik, pendidikan politik masyarakat, danperundang-undangan. Agar dimasa datang,keberadaan dinasti politik dapat dikritisi olehkelompok yang secara politik memiliki kesa-daran yang tinggi, sekaligus dari segi ekonomimereka tidak mudah dipengaruhi.

Apapun, demokrasi adalah pilihan yangmungkin, agar masyarakat mendapat hak-hakkemanusiaannya. Akan tetapi kita perlu menataulang konsolidasi demokrasi yang sedangberlangsung, dan itu mau tak mau kita harusberupaya menumbuhkan klas menengah yangcukup banyak, baik dari segi kuantitas maupunkualitas. Selanjutnya, perlu dicermati jugaperaturan yang ada sehingga mampu meng-urangi kemunculan politik dinasti, berikutnyaperlunya rekrutmen kepemimpinan nasionaldan yang kokoh, dan hal itu dapat terjadimanakala ada kaderisasi yang kuat di dalampartai-partai sehingga muncul calon-calonpemimpin untuk sanggup berkompetisi dalam

segala pertarungan politik. Untuk mendapat-kankader yang baik mutlak adanya rekrutmen partaiyang terbuka dan plural, oleh karena itu disinilahdibutuhkan pendidikan politik dan sosialisasi politikyang mumpuni sehingga anggota masyarakattertarik menjadi anggota partai politik.

Apabila, dinasti politik tidak mampudicegah, maka kejadian di Philipina bisa jadimuncul di Indonesia, yakni munculnya dinastipolitik yang berasal dari tuan-tuan tanah atauorang-orang kaya lama. Di Philipina sepertiyang dituturkan Ikrar (2010) demokrasi justrumenguatkan orang-orang kaya lama. Danapabila bangsa ini tidak waspada, maka bisajadi hal tersebut terjadi di negeri kita. Olehkarena itu, kemunculan klas menengah yangkritis adalah sarana ampuh menguatkandemokratisasi. Hanya saja, klas menengahhanya dapat muncul manakala pendidikan danlapangan kerja relative tersedia. Dan, iniadalah pekerjaan rumah semua elemenmasyarakat yang menginginkan klas men-engah kritis menjadi the ruling class di negeriini. Tapi, apabila hal ini tidak dipedulikan maka,boleh jadi the ruling class adalah golonganstatus quo yang dapat memunculkan konfliksosial setiap saat.

Yang pasti, jauh lebih berbahaya lagimanakala dinasti politik menjadi budaya politik.Yang mana justru akan menguatkan sebagiankecil warga masyarakat dan menjadikansebagian besar yang lain menjadi kaummarjinal dikarenakan tidak memiliki bargainingposition dalam pengambilan keputusan politik.

DAFTAR PUSTAKA


Agustino, Leo & Mohammad Agus Yusoff, 2010,Pilkada dan Pemekaran Daerah dalamDemokrasi Lokal di Indonesia : LocalStrongmen dan Roving Bandits, JurnalJebat: Malaysian Journal of History,politics & Strategic Studies Volume 37th 2010, p 86-104

Chilcote, Ronald H, 2003. Teori PerbandinganPolitik : Penelusuran Paradigma,terjemahan dari buku Theories ofComperatives Politics The Search for aFreedom oleh Haris Munandar, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Choi, Nankyung, 2007. Local Elections and

Democracy in Indonesia : The RiauArchipelago, dalam Journal of Contem-porary Asia Volume 37 No 3 August 2007, p 326-345

Diamond, L & Plattner MF, 2000, HubunganSipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi,Jakarta, Raja Grafindo Persada

Fadhilah, Amir, 2007. Budaya Politik: StudiKasus Kyai Pesantran di KabupatenPekalongan, Jurnal Al Qalam, Vol. 24.No 1 Januari-April 2007, hal 38-54.

Gaffar, Afan, 2000. Politik Indonesia MenujuTransisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta,Pustaka Pelajar.

Huntington, SP, 1991, GelombangDemokratisasi ketiga, Jakarta, PTIntermasa

Soebagio, 2009, Distorsi dalam TransisiDemokrasi di Indonesia, JurnalMakara, Sosial Humaniora Vol 13 No 2Desember 2009 p 111-116

Sundhaussen, Ulf, 1986, Politik MiliterIndonesia 1945-1967, Jakarta, LP3ES

Surbakti, Ramlan,2010. Memahami IlmuPolitik, Jakarta, Gramedia.

Varma, SP, 2007, Teori Politik Modern, Jakarta,Rajawali Press

Majalah, surat kabar, dan berita onlinePuskapol UI, Kantor Berita Antara, 16

Desember 2010Ikrar Nusa Bhakti, Polemik Istri Pejabat Maju

Pilkada, Seputar Indonesia, 1 juni 2010Thohari, Hajrianto Yassin, Politik Dinasti atau

Dinasti politik, Gatra, 19 Januari 2011.Tanuwidjaja, Sunny, Politik dan Keluarga,

www.csis.or.id, 28 Sep 2011, 20: 22 wibSupriyanto, Bagus, www.beritasatu.com,

Kamis, 16 Desember 2010 | 17:06 WIBTaufik,Politik Dinasti, Pojok Jurnalisme, 25/07/

2010 at 7:14 pm


Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi

Documents

Transcript of Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi