Perang Melawan Resistensi Antibiotik

3
’’If you try to eradicate nature, she will in time rise up silently and confound your foolish arrogance.’’ Quintus Horatius Flaccus PENEMUAN penisilin oleh Alexander Flemming pada 1929 merupakan keaja- iban dunia kedokteran yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Pe- nyakit infeksi, yang dulunya merupakan permasalahan kesehatan yang sering berakibat fatal, berangsur-angsur mulai bisa diatasi. Bahkan ketika kemudian terjadi Perang Dunia II pada 1940-an, penisilin menjadi obat dewa bagi prajurit yang terluka dan mengalami infeksi dalam medan peperangan. Dalam empat dasawarsa kemudian, be- ragam obat antibiotik telah dikembangkan berbagai produsen obat yang membawa harapan besar bahwa perang terhadap penyakit infeksi segera usai. Optimisme itu membawa pada penggunaan antibio- tik yang berlebihan dan tidak tepat yang kelak harus dibayar mahal. Pada 2000-an, diperkirakan tidak kurang dari 50.000 ton antibiotik digunakan di dunia per tahun dan akan terus bertambah pada tahun- tahun berikutnya. Resistensi terhadap Antibiotik Bakteri pertama yang mampu menak- lukkan penisilin adalah Staphylococcus Aureus yang sebenarnya merupakan bak- teri yang tidak berbahaya yang umumnya mangkal di dalam tubuh kita. Namun, bila jumlahnya menjadi berlipat-lipat dan memproduksi toksin, bakteri itu akan mengakibatkan penyakit. Saat ini bakteri yang dikenal dengan Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) tersebut menjadi masalah kesehatan karena di- perkirakan 53 juta orang di dunia menjadi carrier bakteri itu. Satu-satunya antibiotik yang bisa mem- bunuhnya adalah Vancomycin. Celakanya, pada 1987, ditemukan bakteri Enterococ- cus yang kebal terhadap Vancomycin (VRE), yang kemudian bakteri Staphylo- coccus Aureus juga menjadi kebal. Saat ini MRSA dan VRE menjadi masalah pelik di banyak rumah sakit di dunia. Bakteri lain kemudian mulai menam- pakkan kebandelannya juga terhadap penisilin. Misalnya, Streptococcus Pneu- moniae. Bakteri yang juga disebut Pneu- mococcus itu ditemukan pada 1967 di pedesaan Papua Nugini. Pada saat bersa- maan, ditemukan bakteri Gonorrhoe yang tahan penisilin pada prajurit Amerika di Asia Tenggara, yang kemudian dijuluki ’’Vietnam Rose’’ ketika penyakit itu dibawa pulang ke Amerika. Pada 1980, sebanyak 15 persen pen- duduk Brazil yang dirawat di rumah sakit (1,7 juta pasien) menderita penyakit infeksi bakteri yang kebal terhadap an- tibiotik. Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah tidak kurang dari USD 1,2 miliar dan mengakibatkan kematian pada 30.000 pasien karena penyakit infeksi tersebut. Satu dasawarsa kemudian, e Centres for Disease Control and Preven- tion melaporkan bahwa 3.300 pasien di Amerika meninggal karena infeksi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Bahkan pada 1994 angka itu melonjak menjadi sekitar 65.000. Bagaimana resistensi terjadi? Pertama, seleksi alam. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, ada bakteri yang sejak dilahirkan sudah memiliki kekebalan terhadap antibiotik. Ketika seseorang minum suatu jenis antibiotik, bakteri yang lemah akan mati, sedangkan bakteri yang kebal akan bertahan dan berangsur-ang- sur berkembang biak menciptakan lebih banyak bakteri kebal terhadap antibiotik tersebut. Dengan demikian, pasien dapat menderita penyakit infeksi karena sejak awal terpapar bakteri yang kebal terhadap antibiotik atau setelah minum antibiotik baru di tubuhnya terbentuk bakteri yang kebal terhadap antibiotik yang diminum tersebut. Kedua, pertahanan bakteri. Penisilin biasanya akan menempel pada dinding bakteri dan kemudian menghancurkan bagian dinding tersebut sehingga bakteri mati. Akhirnya, bakteri mampu memper- senjatai diri melalui perkembangbiakan dengan mengurangi bagian dinding yang bisa ditempel penisilin. Atau, bakteri akan membuat semacam enzyme yang mampu merusak penisilin yang menempel di dindingnya. Pertahanan lain ditunjukkan bakteri yang diserang ribosome-nya oleh antibiotik. Bakteri akan mengembangkan diri dengan cara mengurangi jumlah ribosome-nya sehingga tahan terhadap serangan antibiotik. Penggunaan Antibiotik yang Berlebih WHO telah mengadakan survei terhadap penggunaan dan penyalahgunaan anti- biotik di New Delhi. Hasilnya, 68 persen penduduk yang disurvei menyatakan minum antibiotik sampai habis sesuai petunjuk dokter, 47 persen pasien akan pindah dokter bila tidak diberi antibiotik, dan 53 persen menyatakan akan membeli sendiri antibiotik bila sakit. Sementara itu, di ailand, 53 persen penduduk yang disurvei menyatakan menghentikan an- tibiotik sebelum waktunya. WHO prihatin atas semakin berkurang- nya antibiotik yang bisa melawan penyakit infeksi yang semakin resistan terhadap antibiotik. Untuk itu, dalam kesempatan Hari Kesehatan Sedunia 2011 yang diper- ingati pada 7 April ini, tema yang diambil adalah ’’Gunakan Antibiotik secara Tepat untuk Mencegah Kekebalan Kuman’’ . Bagaimana dengan masyarakat kita? Ketika ditanya dokter sudah minum obat apa, pada umumnya pasien menjawab an- tibiotik. Sakit tenggorokan, panas, pusing, keseleo, gatal, cukup beli sebiji antibiotik, sembuh! Bahkan luka apa pun, taburi dengan antibiotik, juga sembuh! Anti- biotik menjadi obat yang manjur untuk semua penyakit dan diminum tidak sesuai dosis yang benar. Tingkat ketergantungan masyarakat kita terhadap antibiotik juga sudah sangat mendalam. Karena itu, beberapa hal yang patut diberi perhatian pemerintah dalam kesempatan Hari Kesehatan Sedunia ini adalah, pertama (untuk masyara- kat), antibiotik seyogianya tidak dijual bebas dan bukan untuk pengobatan diri sendiri. Antibiotik harus diresepkan oleh dokter. Antibiotik harus diresepkan dan diminum pasien sejumlah satu seri kecuali timbul efek samping. Broad- spectrum antibiotik tidak digunakan di luar rumah sakit. Penggunaan antibiotik untuk hewan harus dikontrol agar tidak membawa resistansi bakteri yang mem- bahayakan manusia. Kedua (di rumah sakit), penggunaan antibiotik harus didahului tes kepekaan atau resistensi kuman. Prosedur higienis rumah sakit harus bisa bebas dari bakteri resistan antibiotik. Rata-rata lama pe- rawatan pasien harus dibatasi seminimal mungkin agar bakteri tidak mempunyai waktu untuk membentuk koloni. Peng- gunaan antibiotik profilaksis prabedah harus diminimalkan. Selain itu, pemerintah harus menentu- kan jenis-jenis antibiotik yang terdapat di puskesmas, rumah sakit semua tipe, dan harus ditentukan cadangan-antibiotik yang hanya boleh diresepkan spesialis tertentu untuk kondisi tertentu saja. Kita harus mendidik masyarakat agar tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan dan sekaligus menertibkan peresepan antibiotik agar tidak terjebak kembali pada era sebelum ditemukannya penisilin oleh Flemming. Yakni, saat pe- nyakit infeksi merajalela, mengakibatkan kematian, penderitaan, kecacatan, dan menghabiskan anggaran yang akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan. *) Stefanus Lawuyan, dokter peraih Endeavour Executive Award 2009. 6 RADAR JOGJA Kamis Kliwon 7 April 2011 Anda juga bisa mengirim komentar di Suara Rakyat lewat SMS ke 0818461545 (tarif normal) NGEJAMAN SUDUT PANDANG RUANG PUBLIK Direktur: Ariyono Lestari. General Manager/Pemimpin Umum: Agung C Nugroho; Pemimpin Redaksi: Amin Surachmad; Redaktur Pelaksana: Abdi D Noor; Koordinator Liputan: Iwa Ikhwanudin; Redak- tur: Erwan Widyarto, Berchman Heroe, Joko Suhendro, Adib Lazwar Irkhami, Kalis Da’in N, Syukron AM; Sekretaris Redaksi: Venny Maya D; Staf Redaksi: Kusno S Utomo, Heru Setiyaka, Heri Susanto (Kota), Ahmad Riyadi (Bantul), Yogi Isti P (Sleman), Miftahudin, Reren Indranila (Kulonprogo), Frietqi Suryawan (Magelang), Hendri Utomo (Purworejo), Annisa An- driani; Fotografer: M. Syukron, Guntur Aga T Manager Iklan: Azam Sauki A; Asisten Manager Iklan: Sri Joko Supraptomo; Manager Pemasaran: Agung C Nugroho; Keuangan/Iklan/ Umum: Usman A, Dian S, Luluk, Joko Wibowo, Ari Rheno, Bambang Sugiarto, Endik Widodo ; Gras: Jihad Rokhadi-Ji Ong Boy; Desain Iklan: Endah Iswanti Layout: Abdullah Fuadi, Wahyu Heri Widodo, Muhammad Suprobo, Budhi Setiawan, Nanang Febriyanto, Tri Yulianto, Alaik Azizi; Kartunis: Herpri Yanto; Pemasaran: Nurkhamsiyah, Suprihatin, Setyabudi, Warso, Nursalim, Angga Widiastama; Divisi Off Print: Indriyo Adi Prasetyo; IT: Irsan Muhammad Syari; Penerbit: PT Yo- gyakarta Intermedia Pers NPWP: 02.205.725.1-542.000, Per- cetakan: PT Nyata Graka Surakarta, Alamat: Jl. Ring-Road Utara No. 88 (Barat Mapolda DIJ), Depok, Sleman, Jogja, Telp/ Faks Redaksi: (0274) 4477785, Iklan: (0274) 4477780, Pema- saran: (0274) 4477783, Indikasi: (0274) 4477782, Fax/Iklan: Pemasaran: (0274) 4477781. Perwakilan Jakarta: Jl. Palm- erah Barat No. 353 Komp. Widuri Blok A3 Jakarta 12210. Telp (021) 5333321, 5330976, 5327294, Fax. (021) 5322629, Iklan: Imam Taufan Nugroho (0817722387) e-mail redaksi: [email protected], dan [email protected] e-mail iklan: [email protected], dan iklan@ radarjogja.co.id website: www.radarjogja.co.id TARIF IKLAN: Display BW: Rp.18.000,-; Display FC: Rp. 30.000,-; Hal 1: Rp. 55.000,-; Hal 1. BW: Rp.35.000,-; adv BW: Rp.11.000,-; Adv FC: Rp.13.500,-; Kolom: Rp.12.500,-; Dukacita Rp. 7.000,-; Baris: Rp.10.000,- Wartawan Radar Jogja dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. Wartawan Radar Jogja dibekali kartu pers selama bertugas. O l e h STEFANUS LAWUYAN* Peringatan Hari Kesehatan Sedunia Perang Melawan Resistensi Antibiotik Tolong Pertigaan Boplaz Dikasih Pos Polisi PAK polisi tlng d pertigaan banjo borobudur plasa ksh pos polisi,sy dah brulang kali liat pngendr mtr nro- bos trus pdhl msh merah.DeMI kenyamanan semua. trim+6281904121327 Atasi Ulat dengan Semburan Api Info: serangan ulat bulu di jawa timur bisa diatasi dengan semburan api, menggunakan flame gun dan tdk perlu dg obat: dari pak Wè. +628122969595 Batalkan Rencana PLTN Rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) perlu ditinjau ulang. Sebab, banyak warga yang kurang setuju dengan rencana tersebut. Mereka khawatir dengan dampak PLTN seperti yang terjadi di beberapa negara. Pemerintah seharusnya mengoreksi diri, mampu mengelola pembangunan PLTN dengan baik atau tidak. Jepang dengan berbagai teknologi yang canggih dan SDM yang bagus saja kewalahan mengatasi krisis nuk- lir di negaranya. Nah, Indonesia yang baru mengatasi kebakaran di kilang minyak Cilacap milik Pertamina saja kedodoran. Itu belum termasuk kasus kesalahan pengeboran minyak yang berakibat pada bencana lum- pur Sidoarjo. Sebaiknya, pembangunan PLTN diurungkan. Sebab, Indonesia belum siap untuk mengelola dan memper- tanggungjawabkannya. Arif Priyo Hidaya, alumnus PLS Universitas Negeri Malang Instansi Tak Respons Masukan Kami sbg Masyarakat yg sll memberi infrmasi, masukan via Media yg terbit di Jogja, knp Instansi yg terkait tdk ada respons atau tdk ada tindak lanjutnya. Jng2 para Anggota DPR dan Pejabat Instasi gak pernah baca koran. Baca koran tp tutup mata, mendengar tp tutup kuping. Katanya ABDI MASYARAKAT? MANA TUNJUKKAN KINERJANYA. Pud’tri Nusupan.+6287738032456 Snapshot One Heart Selalu Cewek kalau disimak dari hari kehari yg dapet lingkaran di “snapshot one heart” DBL 2011 selalu cewek, paling yang motret gnit kali ya... ato gak suka ama laki... ato hadiahnya kosmetik.... biarlah suka2 yg motret+6287738260255 Catatan: Yang cowok ada ruang sendiri Men’s Biore. Terima kasih perhatiannya. WAKIL kepala daerah (wakada) tidak lagi dipilih secara langsung? Itulah salah satu klausul dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) besutan pemerintah (cq Kemendagri) yang segera diajukan kepada DPR. Wakada merupak- an pejabat karir yang akan ditunjuk ber- dasar peraturan kepegawaian. Maknanya, pemilukada yang dihelat dengan biaya sangat mahal itu hanya diperuntukkan posisi kepala daerah. Bahkan, gubernur cukup dipilih oleh DPRD provinsi. Perubahan tersebut dimaksudkan agar Wakada ditunjuk dari pejabat karir dalam rangka pembenahan birokrasi dan pen- ingkatan sumber daya manusia (SDM). Tujuannya, pejabat Wakada tetap objektif dalam arti profesional di bidang pemer- intahan. Dia adalah pejabat karir daerah yang harus bersifat netral dan tidak boleh terintrusi kepentingan politik. Beberapa Pertimbangan Ide agar Wakada tidak dipilih secara lang- sung dan ditunjuk dari pejabat karir sangat strategis dalam kerangka administrasi pemerintahan daerah. Ide tersebut mem- buat semacam jarak baru atas tiga tingkat birokrasi pemerintahan daerah. Pertama adalah level kepala daerah, kedua meru- pakan level Wakada, dan ketiga ialah level sekretaris daerah (Sekda). Selama ini, pejabat karir profesional adalah Sekda, yang menjadi pemimpin operasional kesekretariatan daerah. Se- mentara itu, sistem UU No 32 Tahun 2004 meletakkan kepala daerah dan Wakada pada posisi puncak (top person) di daerah. Karena itu, sebelum penetapan dalam UU tentang kedudukan Wakada tersebut, ada beberapa hal yang kiranya menjadi dasar pertimbangan. Akibat penunjukan Wakada adalah in- efektivitas pemerintahan. Selama ini, level pemerintahan daerah adalah kepala dae- rah beserta Wakada dan Sekda. Dengan itu saja, birokrasi sudah dirasakan terlalu panjang dan kadang berbelit. Jika hal terse- but ditambah dengan satu level lagi (yaitu Wakada ditunjuk), birokrasi pemerintahan yang selama ini sudah panjang menjadi se- makin panjang. Juga akan terjadi dualisme kewenangan, khususnya antara pejabat Sekda dan pejabat Wakada. Pada tataran filosofis, administrasi pemerintahan yang terdesentralisasi mengacu pada akomodasi kepentingan daerah. Maknanya, pemimpin daerah, khususnya pada top person, harus benar- benar paham tentang daerah yang dipim- pinnya. Pemahaman atas daerah tersebut direfleksikan pada duet yang menjadi pasangan ketika pemilihan. Adalah hal yang janggal andai dalam perkembangan perjalanannya nanti seorang Wakada asing di masyarakat. Apalagi, dia tidak menguasai medan beserta permasalahan masyarakat daerahnya. Secara praktis, kepala daerah dan Wakada harus satu samenhang. Berbagai permasalahan yang niscaya bersifat kompleks di daerah hendaknya dapat diklarifikasi berdasar satu kerja sama yang saling membantu antar pemimpin daerah. Sangat mungkin yang terjadi adalah ketidakcocokan atas orientasi politis antara kepala daerah dan Wakada. Jika hal itu terjadi, yang rugi adalah rakyat di daerah. Pada sisi lain, secara nasional pemili- han presiden dan wakil presiden masih ditetapkan satu paket. Dalam tataran awam, gubernur serta bupati dan wali kota adalah ”presiden” daerah. Artinya, kalau di pusat presiden dan Wapres dipilih satu paket, demikian pula di daerah. Kalaupun akan dimulai seorang wakil tidak dipilih dalam satu paket, mestinya hal tersebut dimulai dari level pusat dulu. Bukankah pemilihan presiden dan Wapres secara langsung dulu juga dimulai dari pusat, baru kemudian daerah? Pada perspektif lain, akan sangat menyulit- kan jika kemudian kepala daerah berha- langan. Keguncangan politis akan terjadi kala Wakada harus menggantikan kepala daerah, sementara orientasi politis sang wakil yang kemudian menjabat sebagai kepala daerah ternyata tidak cocok dengan para wakil rakyat daerah yang duduk di DPRD. Padahal, kepala daerah harus bisa bekerja sama dan diterima DPRD sebagai unsur pemerintah daerah. Ketidaksamaan jalur akan menimbulkan keguncangan politik daerah. Dampak berikutnya, hal tersebut bisa menghambat laju pembangunan daerah, sesuatu yang semestinya tidak perlu terjadi jika kepala daerah dan Wakada bersinergi dengan baik. Dalam arti, sejak awal, baik dalam pemili- han maupun kinerja, mereka menjadi satu paket yang saling membantu dan bekerja sama erat dalam membangun daerah. Orientasi Perubahan Dalam kerangka perubahan itu, akan lebih baik jika ada kejelasan pada tugas (job description) untuk posisi Wakada. Selama ini, wakil dipelesetkan dengan awak dan sikil. Seorang wakil diposisikan sebagai ban serep. Pekerjaannya tidak jelas dan bergantung sepenuhnya pada ”belas kasih” kepala derah untuk mene- tapkan apa yang harus dikerjakan. Hal itu memang menimbulkan kerancuan status yang berakibat tidak produktifnya seorang Wakada. Pencantuman klausul pasal yang bersifat ”ekstrem”, seperti penunjukan Wakada, mempersulit atau tepatnya memusingkan para anggota DPR. Kinerja prolegnas (pro- gram legislasi nasional) yang sudah berat akan semakin berat untuk menyelaraskan ketentuan dalam suatu UU dengan UU lain agar tidak bertabrakan atau berten- tangan. Ketentuan tentang Wakada yang tunduk terhadap UU Kepegawaian juga mesti berdampak pada perevisian UU itu. Juga, perevisian UU Penyelenggara Pemilu dan sebagainya. Berdasar hal tersebut, kepala daerah dan Wakada hendaknya tetap dipilih bersa- maan secara langsung dalam satu paket, seperti diamanatkan oleh UU No 12 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan UU No 32 Tahun 2004. Dalam tataran sosiologis, akomodasi atas suatu ide baru hendaknya tetap mengacu pada upaya untuk melan- jutkan –dalam arti memantapkan institusi yang ada. Bukan secara ekstrem menga- dakan perubahan –yang secara praktis tidak signifikan dalam mengubah kinerja. Yang dibutuhkan adalah implementasi pembagian kinerja secara konkret dalam UU tanpa interpretasi lain. Mindset yang seharusnya dibangun ke depan adalah memahami potensi daerah. Kekhasan daerah hendaknya dikonstruksikan menjadi ”jualan” saat kampanye pemilukada. Bagaimana keta- jaman merumuskan kekhasan tersebut serta mengukur kepiawaian para calon untuk mengelaborasi dan mengembang- kan potensi daerah adalah nilai tertinggi bagi seorang calon kepala daerah dan Wakada. *) Samsul Wahidin, pemerhati Hukum, pernah menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Gubernur. Wakada, Pejabat Politis atau Karir? O l e h SAMSUL WAHIDIN* Insert Investigasi Tidak Mendidik Tyngan Insert Investigasi sring kali tdk mndidik. Pris- tiwa bencana, fenomena alam, mistik sring kali terlalu dibesar2kan. Mnjdi hal yg mnkutkan bgi orang2tua. +628564356247 Program yang Terlupakan TIDAK semua yang terjadi di era Orde Baru jelek. Salah satu program yang kita anggap baik di masa itu dan layak untuk tetap dilanjutkan adalah program Keluarga Berencana (KB). Sebab, harus diakui, sehebat apa pun negara ini mengelola pertumbuhan ekonomi dan pro- gram kesejahteraan bagi warganya, jika per- tumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan, akan buruk dampaknya bagi kita semua. Seperti diungkapkan Kepala Badan Kepen- dudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief beberapa waktu lalu, ledakan jumlah penduduk Indonesia sudah pada level yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, jika tetap tidak bisa dikendalikan, tren tersebut bisa menjadi ancaman serius. Menunjuk data hasil sensus penduduk pada 2010, jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta jiwa. Artinya, dalam 10 tahun terakhir (jika dibandingkan dengan sensus penduduk sebe- lumnya), penduduk kita bertambah 32,7 juta jiwa atau laju rata-rata pertumbuhannya 1,49 persen. Angka 1,49 persen ini tergolong tinggi. Sebab, di era Orde Baru dulu, angkanya bisa ditekan di bawah itu. Dengan angka tambahan 32,7 juta jiwa itu, Indonesia hanya butuh waktu satu dasa warsa untuk menciptakan populasi yang melebihi seluruh penduduk Malaysia. Jadi, memang agak mustahil kita bisa mengejar keterting- galan dengan negeri jiran itu jika problem le- dakan penduduk ini tidak bisa kita selesaikan. Sebab, program KB terkait erat dengan kualitas manusia Indonesia. Kalau laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen ini tetap berlangsung, pada 2045 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 450 juta jiwa. Seperti yang terjadi sekarang, sebagian besar berada di Pulau Jawa. Jumlah penduduk yang tidak terkendali tidak hanya menurunkan kualitas SDM, tetapi juga ling- kungan hidup dan stabilitas ekonomi-politik. Tidak terbayang jika kelak kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar bagi hampir setengah miliar orang. Terjadinya ledakan populasi diduga karena kelengahan pemerintah pasca era reformasi. Di era Soeharto dulu, program KB menjadi program dan gerakan yang terpadu dari pusat sampai ke daerah. Bahkan, sampai ke desa-desa. Beda dengan era otonomi dae- rah seperti yang terjadi sekarang, ketika itu jaringan BKKBN mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa-desa terja- lin dalam garis koordinasi yang sangat kuat. Sukses program KB juga menyangkut prestasi kepala daerah. Begitu kuatnya gerakan itu, sampai muncul figur yang sangat dikenal publik seperti Haryo- no Suyono. Meski pernah menjadi Menko Kes- ra, laki-laki asal Pacitan, Jawa Timur, itu lebih dikenang sebagai mantan kepala BKKBN. Warning kepala BKKBN harus menyadarkan pemerintah pusat dan daerah agar komitmen terhadap program KB tidak luntur. Mereka harus bahu-membahu untuk menyukseskan program yang antara lain untuk mencip- takan SDM yang berkualitas ini. Apalagi jika mengingat kegagalan program ini juga akan berakibat membengkaknya anggaran subsidi serta jaminan sosial seperti Jamkesmas dan Jamkesda. Kembali serius menggarap program KB juga harus fokus kepada program-program riil yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Bukan sekadar simbol- simbol. Tidak perlu setiap rumah, sekolah, gapura desa digambar dua jari mengacung dengan kalimat ”Dua Anak Cukup” seperti era Orde Baru dulu. Bahasa simbol ini bisa di- ganti pemerintah dengan menciptakan setiap puskesmas di tanah air mampu memberi in- formasi dan pelayanan KB yang benar-benar optimal kepada masyarakat. (*) Nugraha Besoes klaim dirinya masih Sekjen PSSI. - Persatuan sepakbola seluruh India, barangkali... Eko Patrio tak terima disebut politikus pasif. - Padahal aktif banget, saat kampanye... /

description

Article on Radar Jogja 7 April 2011 page 6 Ruang Publik: Note on World Health Day 2011

Transcript of Perang Melawan Resistensi Antibiotik

Page 1: Perang Melawan Resistensi Antibiotik

’’If you try to eradicate nature, she will in time rise up silently and confound your foolish arrogance.’’

Quintus Horatius Flaccus

PENEMUAN penisilin oleh Alexander Flemming pada 1929 merupakan keaja-iban dunia kedokteran yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Pe-nyakit infeksi, yang dulunya merupakan permasalahan kesehatan yang sering berakibat fatal, berangsur-angsur mulai bisa diatasi. Bahkan ketika kemudian terjadi Perang Dunia II pada 1940-an, penisilin menjadi obat dewa bagi prajurit yang terluka dan mengalami infeksi dalam medan peperangan.

Dalam empat dasawarsa kemudian, be-ragam obat antibiotik telah dikembangkan berbagai produsen obat yang membawa harapan besar bahwa perang terhadap penyakit infeksi segera usai. Optimisme itu membawa pada penggunaan antibio-tik yang berlebihan dan tidak tepat yang kelak harus dibayar mahal. Pada 2000-an, diperkirakan tidak kurang dari 50.000 ton antibiotik digunakan di dunia per tahun dan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

Resistensi terhadap AntibiotikBakteri pertama yang mampu menak-

lukkan penisilin adalah Staphylococcus Aureus yang sebenarnya merupakan bak-teri yang tidak berbahaya yang umumnya mangkal di dalam tubuh kita. Namun, bila jumlahnya menjadi berlipat-lipat dan memproduksi toksin, bakteri itu akan mengakibatkan penyakit. Saat ini bakteri yang dikenal dengan Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) tersebut menjadi masalah kesehatan karena di-perkirakan 53 juta orang di dunia menjadi carrier bakteri itu.

Satu-satunya antibiotik yang bisa mem-bunuhnya adalah Vancomycin. Celakanya, pada 1987, ditemukan bakteri Enterococ-cus yang kebal terhadap Vancomycin

(VRE), yang kemudian bakteri Staphylo-coccus Aureus juga menjadi kebal. Saat ini MRSA dan VRE menjadi masalah pelik di banyak rumah sakit di dunia.

Bakteri lain kemudian mulai menam-pakkan kebandelannya juga terhadap penisilin. Misalnya, Streptococcus Pneu-moniae. Bakteri yang juga disebut Pneu-mococcus itu ditemukan pada 1967 di pedesaan Papua Nugini. Pada saat bersa-maan, ditemukan bakteri Gonorrhoe yang tahan penisilin pada prajurit Amerika di Asia Tenggara, yang kemudian dijuluki ’’Vietnam Rose’’ ketika penyakit itu dibawa pulang ke Amerika.

Pada 1980, sebanyak 15 persen pen-duduk Brazil yang dirawat di rumah sakit (1,7 juta pasien) menderita penyakit infeksi bakteri yang kebal terhadap an-tibiotik. Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah tidak kurang dari USD 1,2 miliar dan mengakibatkan kematian pada 30.000 pasien karena penyakit infeksi tersebut. Satu dasawarsa kemudian, Th e Centres for Disease Control and Preven-tion melaporkan bahwa 3.300 pasien di Amerika meninggal karena infeksi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Bahkan pada 1994 angka itu melonjak menjadi sekitar 65.000.

Bagaimana resistensi terjadi? Pertama, seleksi alam. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, ada bakteri yang sejak dilahirkan sudah memiliki kekebalan terhadap antibiotik. Ketika seseorang minum suatu jenis antibiotik, bakteri yang lemah akan mati, sedangkan bakteri yang kebal akan bertahan dan berangsur-ang-sur berkembang biak menciptakan lebih banyak bakteri kebal terhadap antibiotik tersebut. Dengan demikian, pasien dapat menderita penyakit infeksi karena sejak awal terpapar bakteri yang kebal terhadap antibiotik atau setelah minum antibiotik

baru di tubuhnya terbentuk bakteri yang kebal terhadap antibiotik yang diminum tersebut.

Kedua, pertahanan bakteri. Penisilin biasanya akan menempel pada dinding bakteri dan kemudian menghancurkan bagian dinding tersebut sehingga bakteri mati. Akhirnya, bakteri mampu memper-senjatai diri melalui perkembangbiakan dengan mengurangi bagian dinding yang bisa ditempel penisilin. Atau, bakteri akan membuat semacam enzyme yang mampu merusak penisilin yang menempel di dindingnya. Pertahanan lain ditunjukkan bakteri yang diserang ribosome-nya oleh antibiotik. Bakteri akan mengembangkan diri dengan cara mengurangi jumlah ribosome-nya sehingga tahan terhadap serangan antibiotik.

Penggunaan Antibiotik yang BerlebihWHO telah mengadakan survei terhadap

penggunaan dan penyalahgunaan anti-biotik di New Delhi. Hasilnya, 68 persen penduduk yang disurvei menyatakan minum antibiotik sampai habis sesuai petunjuk dokter, 47 persen pasien akan pindah dokter bila tidak diberi antibiotik, dan 53 persen menyatakan akan membeli sendiri antibiotik bila sakit. Sementara itu, di Th ailand, 53 persen penduduk yang disurvei menyatakan menghentikan an-tibiotik sebelum waktunya.

WHO prihatin atas semakin berkurang-nya antibiotik yang bisa melawan penyakit infeksi yang semakin resistan terhadap antibiotik. Untuk itu, dalam kesempatan Hari Kesehatan Sedunia 2011 yang diper-ingati pada 7 April ini, tema yang diambil adalah ’’Gunakan Antibiotik secara Tepat untuk Mencegah Kekebalan Kuman’’.

Bagaimana dengan masyarakat kita? Ketika ditanya dokter sudah minum obat apa, pada umumnya pasien menjawab an-tibiotik. Sakit tenggorokan, panas, pusing, keseleo, gatal, cukup beli sebiji antibiotik, sembuh! Bahkan luka apa pun, taburi dengan antibiotik, juga sembuh! Anti-biotik menjadi obat yang manjur untuk

semua penyakit dan diminum tidak sesuai dosis yang benar. Tingkat ketergantungan masyarakat kita terhadap antibiotik juga sudah sangat mendalam.

Karena itu, beberapa hal yang patut diberi perhatian pemerintah dalam kesempatan Hari Kesehatan Sedunia ini adalah, pertama (untuk masyara-kat), antibiotik seyogianya tidak dijual bebas dan bukan untuk pengobatan diri sendiri. Antibiotik harus diresepkan oleh dokter. Antibiotik harus diresepkan dan diminum pasien sejumlah satu seri kecuali timbul efek samping. Broad-spectrum antibiotik tidak digunakan di luar rumah sakit. Penggunaan antibiotik untuk hewan harus dikontrol agar tidak membawa resistansi bakteri yang mem-bahayakan manusia.

Kedua (di rumah sakit), penggunaan antibiotik harus didahului tes kepekaan atau resistensi kuman. Prosedur higienis rumah sakit harus bisa bebas dari bakteri resistan antibiotik. Rata-rata lama pe-rawatan pasien harus dibatasi seminimal mungkin agar bakteri tidak mempunyai waktu untuk membentuk koloni. Peng-gunaan antibiotik profi laksis prabedah harus diminimalkan.

Selain itu, pemerintah harus menentu-kan jenis-jenis antibiotik yang terdapat di puskesmas, rumah sakit semua tipe, dan harus ditentukan cadangan-antibiotik yang hanya boleh diresepkan spesialis tertentu untuk kondisi tertentu saja.

Kita harus mendidik masyarakat agar tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan dan sekaligus menertibkan peresepan antibiotik agar tidak terjebak kembali pada era sebelum ditemukannya penisilin oleh Flemming. Yakni, saat pe-nyakit infeksi merajalela, mengakibatkan kematian, penderitaan, kecacatan, dan menghabiskan anggaran yang akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan.

*) Stefanus Lawuyan, dokter peraih Endeavour Executive

Award 2009.

6 RADAR JOGJA Kamis Kliwon 7 April 2011

Anda juga bisa mengirim komentar di Suara Rakyat lewat SMS ke 0818461545 (tarif normal)

NGEJAMAN

SUDUT PANDANG

RUANG PUBLIK

Direktur: Ariyono Lestari.General Manager/Pemimpin Umum: Agung C Nugroho; Pemimpin Redaksi: Amin Surachmad; Redaktur Pelaksana: Abdi D Noor; Koordinator Liputan: Iwa Ikhwanudin; Redak-tur: Erwan Widyarto, Berchman Heroe, Joko Suhendro, Adib Lazwar Irkhami, Kalis Da’in N, Syukron AM; Sekretaris Redaksi: Venny Maya D; Staf Redaksi: Kusno S Utomo, Heru Setiyaka, Heri Susanto (Kota), Ahmad Riyadi (Bantul), Yogi Isti P (Sleman), Miftahudin, Reren Indranila (Kulonprogo), Frietqi Suryawan (Magelang), Hendri Utomo (Purworejo), Annisa An-driani; Fotografer: M. Syukron, Guntur Aga T Manager Iklan: Azam Sauki A; Asisten Manager Iklan: Sri Joko Supraptomo; Manager Pemasaran: Agung C Nugroho; Keuangan/Iklan/Umum: Usman A, Dian S, Luluk, Joko Wibowo, Ari Rheno, Bambang Sugiarto, Endik Widodo ; Grafi s: Jihad Rokhadi-Ji Ong Boy; Desain Iklan: Endah Iswanti Layout: Abdullah Fuadi, Wahyu Heri Widodo, Muhammad Suprobo, Budhi Se tiawan, Nanang Febriyanto, Tri Yulianto, Alaik Azizi; Kartunis: Herpri Yanto; Pemasaran: Nurkhamsiyah, Suprihatin, Setyabudi, Warso, Nursalim, Angga Widiastama; Divisi Off Print: Indriyo Adi Prasetyo; IT: Irsan Muhammad Syafi ri; Penerbit: PT Yo-gyakarta Intermedia Pers NPWP: 02.205.725.1-542.000, Per-cetakan: PT Nyata Grafi ka Surakarta, Alamat: Jl. Ring-Road Utara No. 88 (Barat Mapolda DIJ), Depok, Sleman, Jogja, Telp/Faks Redaksi: (0274) 4477785, Iklan: (0274) 4477780, Pema-saran: (0274) 4477783, Indikasi: (0274) 4477782, Fax/Iklan:Pemasaran: (0274) 4477781. Perwakilan Jakarta: Jl. Palm-erah Barat No. 353 Komp. Widuri Blok A3 Jakarta 12210. Telp (021) 5333321, 5330976, 5327294, Fax. (021) 5322629, Iklan: Imam Taufan Nugroho (0817722387) e-mail redaksi: [email protected], dan [email protected] e-mail iklan: [email protected], dan [email protected] website: www.radarjogja.co.id

TARIF IKLAN: Display BW: Rp.18.000,-; Display FC: Rp. 30.000,-; Hal 1: Rp. 55.000,-; Hal 1. BW: Rp.35.000,-; adv BW: Rp.11.000,-; Adv FC: Rp.13.500,-; Kolom: Rp.12.500,-; Dukacita Rp. 7.000,-; Baris: Rp.10.000,-

Wartawan Radar Jogja dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita.Wartawan Radar Jogja dibekali kartu pers selama bertugas.

O l e h

STEFANUS LAWUYAN*

Peringatan Hari Kesehatan Sedunia

Perang Melawan Resistensi Antibiotik

Tolong Pertigaan Boplaz Dikasih Pos PolisiPAK polisi tlng d pertigaan banjo borobudur plasa

ksh pos polisi,sy dah brulang kali liat pngendr mtr nro-bos trus pdhl msh merah.DeMI kenyamanan semua.trim+6281904121327

Atasi Ulat dengan Semburan ApiInfo: serangan ulat bulu di jawa timur bisa diatasi

dengan semburan api, menggunakan fl ame gun dan tdk perlu dg obat: dari pak Wè. +628122969595

Batalkan Rencana PLTNRencana pemerintah untuk membangun pembangkit

listrik tenaga nuklir (PLTN) perlu ditinjau ulang. Sebab, banyak warga yang kurang setuju dengan rencana tersebut. Mereka khawatir dengan dampak PLTN seperti yang terjadi di beberapa negara. Pemerintah seharusnya mengoreksi diri, mampu mengelola pembangunan PLTN dengan baik atau tidak.

Jepang dengan berbagai teknologi yang canggih dan SDM yang bagus saja kewalahan mengatasi krisis nuk-lir di negaranya. Nah, Indonesia yang baru mengatasi kebakaran di kilang minyak Cilacap milik Pertamina saja kedodoran. Itu belum termasuk kasus kesalahan pengeboran minyak yang berakibat pada bencana lum-

pur Sidoarjo. Sebaiknya, pembangunan PLTN diurungkan. Sebab,

Indonesia belum siap untuk mengelola dan memper-tanggungjawabkannya.

Arif Priyo Hidaya, alumnus PLS Universitas Negeri Malang

Instansi Tak Respons MasukanKami sbg Masyarakat yg sll memberi infrmasi, masukan

via Media yg terbit di Jogja, knp Instansi yg terkait tdk ada respons atau tdk ada tindak lanjutnya. Jng2 para Anggota DPR dan Pejabat Instasi gak pernah baca koran. Baca koran tp tutup mata, mendengar tp tutup kuping. Katanya ABDI MASYARAKAT? MANA TUNJUKKAN KINERJANYA. Pud’tri Nusupan.+6287738032456

Snapshot One Heart Selalu Cewekkalau disimak dari hari kehari yg dapet lingkaran di

“snapshot one heart” DBL 2011 selalu cewek, paling yang motret gnit kali ya... ato gak suka ama laki... ato hadiahnya kosmetik.... biarlah suka2 yg motret+6287738260255

Catatan: Yang cowok ada ruang sendiri Men’s Biore. Terima kasih perhatiannya.

WAKIL kepala daerah (wakada) tidak lagi dipilih secara langsung? Itulah salah satu klausul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) besutan pemerintah (cq Kemendagri) yang segera diajukan kepada DPR. Wakada merupak-an pejabat karir yang akan ditunjuk ber-dasar peraturan kepegawaian. Maknanya, pemilukada yang dihelat dengan biaya sangat mahal itu hanya diperuntukkan posisi kepala daerah. Bahkan, gubernur cukup dipilih oleh DPRD provinsi.

Perubahan tersebut dimaksudkan agar Wakada ditunjuk dari pejabat karir dalam rangka pembenahan birokrasi dan pen-ingkatan sumber daya manusia (SDM). Tujuannya, pejabat Wakada tetap objektif dalam arti profesional di bidang pemer-intahan. Dia adalah pejabat karir daerah yang harus bersifat netral dan tidak boleh terintrusi kepentingan politik.

Beberapa PertimbanganIde agar Wakada tidak dipilih secara lang-

sung dan ditunjuk dari pejabat karir sangat strategis dalam kerangka admi nistrasi pemerintahan daerah. Ide tersebut mem-buat semacam jarak baru atas tiga tingkat birokrasi pemerintahan daerah. Pertama adalah level kepala daerah, kedua meru-pakan level Wakada, dan ketiga ialah level sekretaris daerah (Sekda).

Selama ini, pejabat karir profesional adalah Sekda, yang menjadi pemimpin operasional kesekretariatan daerah. Se-mentara itu, sistem UU No 32 Tahun 2004 meletakkan kepala daerah dan Wakada pada posisi puncak (top person) di daerah. Karena itu, sebelum penetapan dalam UU tentang kedudukan Wakada tersebut, ada beberapa hal yang kiranya menjadi dasar pertimbangan.

Akibat penunjukan Wakada adalah in-

efektivitas pemerintahan. Selama ini, level pemerintahan daerah adalah kepala dae-rah beserta Wakada dan Sekda. Dengan itu saja, birokrasi sudah dirasakan terlalu panjang dan kadang berbelit. Jika hal terse-but di tambah dengan satu level lagi (yaitu Wakada ditunjuk), birokrasi pemerintahan yang selama ini sudah panjang menjadi se-makin panjang. Juga akan terjadi dualisme kewenangan, khususnya antara pejabat Sekda dan pejabat Wakada.

Pada tataran filosofis, administrasi pemerintahan yang terdesentralisasi mengacu pada akomodasi kepentingan daerah. Maknanya, pemimpin daerah, khususnya pada top person, harus benar-benar paham tentang daerah yang dipim-pinnya. Pemahaman atas daerah tersebut direfleksikan pada duet yang menjadi pasangan ketika pemilihan. Adalah hal yang janggal andai dalam perkembangan perjalanannya nanti seorang Wakada asing di masyarakat. Apalagi, dia tidak menguasai medan beserta permasalahan masyarakat daerahnya.

Secara praktis, kepala daerah dan Wakada harus satu samenhang. Ber bagai permasalahan yang niscaya bersifat kompleks di daerah hendaknya dapat diklarifikasi berdasar satu kerja sama yang saling membantu antar pemimpin daerah. Sangat mungkin yang terjadi adalah ketidakcocokan atas orientasi politis antara kepala daerah dan Wakada. Jika hal itu terjadi, yang rugi adalah rakyat di daerah.

Pada sisi lain, secara nasional pemili-han presiden dan wakil presiden masih ditetapkan satu paket. Dalam tataran awam, gubernur serta bupati dan wali kota

adalah ”presiden” daerah. Artinya, kalau di pusat presiden dan Wapres dipilih satu paket, demikian pula di daerah. Kalaupun akan dimulai seorang wakil tidak dipilih dalam satu paket, mestinya hal tersebut dimulai dari level pusat dulu. Bukankah pemilihan presiden dan Wapres secara langsung dulu juga dimulai dari pusat, baru kemudian daerah?

Pada perspektif lain, akan sangat menyulit-kan jika kemudian kepala daerah berha-langan. Keguncangan politis akan terjadi kala Wakada harus menggantikan kepala daerah, sementara orientasi politis sang wakil yang kemudian menjabat sebagai kepala daerah ternyata tidak cocok dengan para wakil rakyat daerah yang duduk di DPRD. Padahal, kepala daerah harus bisa bekerja sama dan diterima DPRD sebagai unsur pemerintah daerah.

Ketidaksamaan jalur akan menimbulkan keguncangan politik daerah. Dampak berikutnya, hal tersebut bisa menghambat laju pembangunan daerah, sesuatu yang semestinya tidak perlu terjadi jika kepala daerah dan Wakada bersinergi dengan baik. Dalam arti, sejak awal, baik dalam pemili-han maupun kinerja, mereka menjadi satu paket yang saling membantu dan bekerja sama erat dalam membangun daerah.

Orientasi PerubahanDalam kerangka perubahan itu, akan

lebih baik jika ada kejelasan pada tugas (job description) untuk posisi Wakada. Selama ini, wakil dipelesetkan dengan awak dan sikil. Seorang wakil diposisikan sebagai ban serep. Pekerjaannya tidak jelas dan bergantung sepenuhnya pada ”belas kasih” kepala derah untuk mene-tapkan apa yang harus dikerjakan. Hal itu memang menimbulkan kerancuan status yang berakibat tidak produktifnya seorang Wakada.

Pencantuman klausul pasal yang bersifat ”ekstrem”, seperti penunjukan Wakada, mempersulit atau tepatnya memusingkan para anggota DPR. Kinerja prolegnas (pro-gram legislasi nasional) yang sudah berat akan semakin berat untuk menyelaraskan ketentuan dalam suatu UU dengan UU lain agar tidak bertabrakan atau berten-tangan. Ketentuan tentang Wakada yang tunduk terhadap UU Kepegawaian juga mesti berdampak pada perevisian UU itu. Juga, perevisian UU Penyelenggara Pemilu dan sebagainya.

Berdasar hal tersebut, kepala daerah dan Wakada hendaknya tetap dipilih bersa-maan secara langsung dalam satu paket, seperti diamanatkan oleh UU No 12 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan UU No 32 Tahun 2004. Dalam tataran sosiologis, akomodasi atas suatu ide baru hendaknya tetap mengacu pada upaya untuk melan-jutkan –dalam arti memantapkan institusi yang ada. Bukan secara ekstrem menga-dakan perubahan –yang secara praktis tidak signifi kan dalam mengubah kinerja. Yang dibutuhkan adalah implementasi pembagian kinerja secara konkret dalam UU tanpa interpretasi lain.

Mindset yang seharusnya dibangun ke depan adalah memahami potensi daerah. Kekhasan daerah hendaknya dikonstruksikan menjadi ”jualan” saat kampanye pemilukada. Bagaimana keta-jaman merumuskan kekhasan tersebut serta mengukur kepiawaian para calon untuk mengelaborasi dan mengembang-kan potensi daerah adalah nilai tertinggi bagi seorang calon kepala daerah dan Wakada.

*) Samsul Wahidin, pemerhati Hukum, pernah menjadi

anggota Panitia Pengawas Pemilu Gubernur.

Wakada, Pejabat Politis atau Karir?O l e h

SAMSUL WAHIDIN*

Insert Investigasi Tidak MendidikTyngan Insert Investigasi sring kali tdk mndidik. Pris-tiwa bencana, fenomena alam, mistik sring kali terlalu dibesar2kan. Mnjdi hal yg mnkutkan bgi orang2tua. +628564356247

Program yang TerlupakanTIDAK semua yang terjadi di era Orde Baru

jelek. Salah satu program yang kita anggap baik di masa itu dan layak untuk tetap dilanjutkan adalah program Keluarga Berencana (KB). Sebab, harus diakui, sehebat apa pun negara ini mengelola pertumbuhan ekonomi dan pro-gram kesejahteraan bagi warganya, jika per-tumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan, akan buruk dampaknya bagi kita semua.

Seperti diungkapkan Kepala Badan Kepen-dudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief beberapa waktu lalu, ledakan jumlah penduduk Indonesia sudah pada level yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, jika tetap tidak bisa dikendalikan, tren tersebut bisa menjadi ancaman serius.

Menunjuk data hasil sensus penduduk pada 2010, jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta jiwa. Artinya, dalam 10 tahun terakhir (jika dibandingkan dengan sensus penduduk sebe-lumnya), penduduk kita bertambah 32,7 juta jiwa atau laju rata-rata pertumbuhannya 1,49 persen. Angka 1,49 persen ini tergolong tinggi. Sebab, di era Orde Baru dulu, angkanya bisa ditekan di bawah itu.

Dengan angka tambahan 32,7 juta jiwa itu, Indonesia hanya butuh waktu satu dasa warsa untuk menciptakan populasi yang melebihi seluruh penduduk Malaysia. Jadi, memang agak mustahil kita bisa mengejar keterting-galan dengan negeri jiran itu jika problem le-dakan penduduk ini tidak bisa kita selesaikan. Sebab, program KB terkait erat dengan kualitas manusia Indonesia.

Kalau laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen ini tetap berlangsung, pada 2045 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 450 juta jiwa. Seperti yang terjadi sekarang, sebagian besar berada di Pulau Jawa. Jumlah penduduk yang tidak terkendali tidak hanya menurunkan kualitas SDM, tetapi juga ling-kungan hidup dan stabilitas ekonomi-politik. Tidak terbayang jika kelak kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar bagi hampir setengah miliar orang.

Terjadinya ledakan populasi diduga karena kelengahan pemerintah pasca era reformasi. Di era Soeharto dulu, program KB menjadi program dan gerakan yang terpadu dari pusat sampai ke daerah. Bahkan, sampai ke desa-desa. Beda dengan era otonomi dae-rah seperti yang terjadi sekarang, ketika itu jaringan BKKBN mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa-desa terja-lin dalam garis koordinasi yang sangat kuat. Sukses program KB juga menyangkut prestasi kepala daerah.

Begitu kuatnya gerakan itu, sampai muncul fi gur yang sangat dikenal publik seperti Haryo-no Suyono. Meski pernah menjadi Menko Kes-ra, laki-laki asal Pacitan, Jawa Timur, itu lebih dikenang sebagai mantan kepala BKKBN.

Warning kepala BKKBN harus menyadarkan pemerintah pusat dan daerah agar komitmen terhadap program KB tidak luntur. Mereka harus bahu-membahu untuk menyukseskan program yang antara lain untuk mencip-takan SDM yang berkualitas ini. Apalagi jika mengingat kegagalan program ini juga akan berakibat membengkaknya anggaran subsidi serta jaminan sosial seperti Jamkesmas dan Jamkesda.

Kembali serius menggarap program KB juga harus fokus kepada program-program riil yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Bukan sekadar simbol-simbol. Tidak perlu setiap rumah, sekolah, gapura desa digambar dua jari mengacung dengan kalimat ”Dua Anak Cukup” seperti era Orde Baru dulu. Bahasa simbol ini bisa di-ganti pemerintah dengan menciptakan setiap puskesmas di tanah air mampu memberi in-formasi dan pelayanan KB yang benar-benar optimal kepada masyarakat. (*)

Nugraha Besoes klaim dirinya masih Sekjen PSSI.- Persatuan sepakbola seluruh India, barangkali... ☺

Eko Patrio tak terima disebut politikus pasif.- Padahal aktif banget, saat kampanye...

Page 2: Perang Melawan Resistensi Antibiotik

TAK lama lagi, presenter Laura Basuki akan me-lepas masa lajang de-ngan pengusaha Leo Sanjaya

Citibank Sebut Malinda Disayang Nasabah

JAKARTA - Mabes Polri terus menyelidiki aliran dana nasabah yang digelapkan Malinda Dee alias Inong Malinda. Dari analisis tran-saksi, ada duit yang mengalir ke PT Sarwahita Group –Malinda adalah salah seorang direksinya. Penyidik akan memanggil jajaran komisaris perusahaan yang bergerak di bi-dang energi alternatif itu.

’’Semua pihak yang terkait akan diperiksa, bisa saja dalam kapasitas sebagai saksi,’’ ujar Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi kemarin (06/04). Penyidik sudah meme-riksa Rita Amalia, salah seorang komisaris perusahaan itu. Sebab, ada dana nasabah yang masuk ke rekening Sarwahita melalui Ma-linda Dee.

Sarwahita Group berkantor di lan-tai 16 Gedung Menara Anugerah, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Gara-gara aksi jogetnya meniru-kan lagu India berjudul Chai-yya-Chaiyya di situs YouTube,

Briptu Norman Kamaru menda-dak populer. Tetapi, tidak hanya populer, dia juga terkena sanksi dari atasannya di Brimob Polda Gorontalo karena dianggap me-

langgar disiplin. Benarkah, gara-gara banyak yang membela, dia

akhirnya disanksi ringan?

ROY TILAMEO, Gorontalo

JIKA belum pernah menyaksikan aksi Norman yang sedang berjoget sambil duduk saat jaga, tidak ada salahnya Anda membuka YouTube. Lalu, ketik judul Polisi Gorontalo Menggila. Maka, Anda

akan terhibur aksi polisi yang bertugas di kesatuan Brimob Polda Gorontalo itu.

Cara dia berjoget, meski dilakukan sambil duduk, persis dengan gaya Shah-rukh Khan, sang penyanyi lagu berjudul

Chaiyya-Chaiyya itu. Melihat gaya lipsync-nya juga menunjukkan bahwa Norman hafal dengan lagu tersebut

email: [email protected], [email protected]/Faks Redaksi: 0274-4477785 www.radarjogja.co.id

KAMIS 7 APRIL 2011 ECERAN Rp 3.000

Suara Rakyat Hal. 6

04:25 11:43 15:01 17:44 18:53

JADWAL SALAT

SMS WAE

Terganggu PengamenTerminal Magelang banyak pengamennya.

Bisa dibilang sudah cukup mengganggu. Penumpang enggan naik bus sebelum benar2 akan jalan. Bagaimana tidak, bergantian pengamen keluar masuk di bus mengamen. Mereka mengamen sedikitnya 3 orang. Pen-umpang enggan tidak memberi uang receh, takut. Ini menjadi kebiasaan penumpang untuk membawa uang receh saat beper-gian naik bus. Semoga terminal Jogja tidak demikian. +622747124315

Briptu Norman Kamaru, Polisi yang Mendadak Populer Gara-gara Berjoget India

Idolakan Shahrukh Khan, Koleksi CD sejak SD

Baca Idolakan... Hal 11 Laura Basuki

Baca BI Kaji... Hal 11

Baca Ogah... Hal 11

Ogah Ribet Urus Nikah

Baca Polisi... Hal 11

Honda DBL 2011 Hari Ini Masuki Babak Fantastic Four

JOGJA - Gelaran Honda DBL 2011 DI Jogjakarta Series di GOR UNY hari ini memasuki babak Fantastic Four. Empat partai akan tersaji hari ini, masing-masing dua partai di kelompok putra dan dua partai di kelompok putri. Siapa

yang memenangkan laga hari ini, berhak mengantongi tiket masuk ke partai puncak.

SMAN 4 Jogja (Patbhe) ber-temu SMAN 1 Sewon Bantul (Smase) di kelompok putra. Laga dua tim yang membuat kejutan di Honda DBL 2011 DI Jogja-karta Series ini digelar pukul 14.00-15.30. Untuk partai kedua, jawara musim lalu di kelompok putri SMA Stella Duce 1 Jogja (Stece) ditantang SMAN 6 Jogja

Menang, Pembuktian ke Partai Puncak

Setelah Kematian Nasabah Kartu Kredit Citibank

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memas-tikan akan meninjau lagi aturan mengenai penggunaan jasa penagihan (debt collec-tor) oleh perbankan dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan pasca terungkapnya kasus meninggalnya nasabah kartu kredit Citibank Irzen Okta saat mengurus tagihan di Kantor Citibank Jakarta

Agum Lobi FIFA LagiPastikan Kongres Pemilihan 20 Mei

JAKARTA – Ketua Komite Nor-malisasi (KN) PSSI Agum Gumelar dihadapkan pada masalah serius saat mengawali hari pertama bekerja di Kantor PSSI, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, kemarin (6/4).

Sebab, pada saat yang sama, di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo beserta wakil dari 78 pemilik suara versi kongres di Pekanbaru (26/3) mengumumkan

bahwa Kongres PSSI akan dilak-sanakan pada 2 Mei mendatang di Kota Pahlawan.

’’Insya Allah pasti di Surabaya. Pelaksanaannya sekitar 2 Mei,’’ kata Soekarwo setelah melakukan pertemuan dengan Deputi Ke-menpora di ruang kerjanya, Jalan Pahlawan, Surabaya, kemarin.

Pakde Karwo, sapaan gubernur, menerangkan bahwa kedatangan deputi Kemenpora itu bertujuan untuk memastikan kesediaan pemerintah daerah menjadi tuan rumah kongres

SURABAYA – Saat evakuasi KM Maharani yang terbakar di Dermaga Nilam Barat, Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (5/4), belum selesai, giliran kapal milik PT Pelni, KM Fudi, terguling di area docking PT PAL kemarin (6/4)

Diperbaiki, Kapal Fudi Karam

Baca Diperbaiki... Hal 11

BI Kaji Stop Debt Collector

TERGULING: KM Fudi, kapal milik PT Pelni kemarin (6/4) karam di area dock-ing PT PAL Surabaya. Dugaan sementara, kapal tergul-ing karena ada kesala-han teknis saat proses fl oating dock.

Polisi Incar Jenderal AU Bintang Tiga

JPNN

LIBATKAN BINTANG TIGA: Malinda Dee.

JPNN

LOBI FIFA: Agum Gumelar.GRAFIS: OWEL/JPNN

DITE SURENDRA/JPNN

(Namche) yang dihelat pukul 15.30-17.00.

Di partai ketiga mempertemu-kan SMA Santa Maria (Stama) v SMAN 1 Kalasan Sleman (Saka) pada pukul 17.00-18.30. Dan, partai terakhir akan memperte-mukan SMA Bopkri 1 (Bosa) v SMA Pangudi Luhur (PL) pukul 18.30-20.00.

Pemenang Patbhe versus Smase akan bertemu dengan pemenang antara BOSA v PL di partai puncak

Honda DBL 2011 DI Jogjakarta Series di GOR UNY, 10 April men-datang. Demikian juga pemenang antara Stece melawan Namche, bakal ditantang pemenang antara Stama dan Saka

Baca Menang... Hal 11

FOTO-FOTO: PIUS ERLANGGA/GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Baca Agum... Hal 11

SIAPA KE FINAL: SMAN 4 Jogja hari ini di GOR UNY akan berhadapan dengan SMAN 1 Sewon Bantul untuk menentukan tiket ke Final Party.

JPNN

POPULER: Briptu Norman Kamaru saat ”diberi sanksi” nyanyi Chaiyya-Chaiyya di hadapan komandan dan teman-temannya di Brimobda Gorontalo.

Page 3: Perang Melawan Resistensi Antibiotik

’’If you try to eradicate nature, she will in time rise up silently and confound your foolish arrogance.’’

Quintus Horatius Flaccus

PENEMUAN penisilin oleh Alexander Flemming pada 1929 merupakan keaja-iban dunia kedokteran yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Pe-nyakit infeksi, yang dulunya merupakan permasalahan kesehatan yang sering berakibat fatal, berangsur-angsur mulai bisa diatasi. Bahkan ketika kemudian terjadi Perang Dunia II pada 1940-an, penisilin menjadi obat dewa bagi prajurit yang terluka dan mengalami infeksi dalam medan peperangan.

Dalam empat dasawarsa kemudian, be-ragam obat antibiotik telah dikembangkan berbagai produsen obat yang membawa harapan besar bahwa perang terhadap penyakit infeksi segera usai. Optimisme itu membawa pada penggunaan antibio-tik yang berlebihan dan tidak tepat yang kelak harus dibayar mahal. Pada 2000-an, diperkirakan tidak kurang dari 50.000 ton antibiotik digunakan di dunia per tahun dan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

Resistensi terhadap AntibiotikBakteri pertama yang mampu menak-

lukkan penisilin adalah Staphylococcus Aureus yang sebenarnya merupakan bak-teri yang tidak berbahaya yang umumnya mangkal di dalam tubuh kita. Namun, bila jumlahnya menjadi berlipat-lipat dan memproduksi toksin, bakteri itu akan mengakibatkan penyakit. Saat ini bakteri yang dikenal dengan Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) tersebut menjadi masalah kesehatan karena di-perkirakan 53 juta orang di dunia menjadi carrier bakteri itu.

Satu-satunya antibiotik yang bisa mem-bunuhnya adalah Vancomycin. Celakanya, pada 1987, ditemukan bakteri Enterococ-cus yang kebal terhadap Vancomycin

(VRE), yang kemudian bakteri Staphylo-coccus Aureus juga menjadi kebal. Saat ini MRSA dan VRE menjadi masalah pelik di banyak rumah sakit di dunia.

Bakteri lain kemudian mulai menam-pakkan kebandelannya juga terhadap penisilin. Misalnya, Streptococcus Pneu-moniae. Bakteri yang juga disebut Pneu-mococcus itu ditemukan pada 1967 di pedesaan Papua Nugini. Pada saat bersa-maan, ditemukan bakteri Gonorrhoe yang tahan penisilin pada prajurit Amerika di Asia Tenggara, yang kemudian dijuluki ’’Vietnam Rose’’ ketika penyakit itu dibawa pulang ke Amerika.

Pada 1980, sebanyak 15 persen pen-duduk Brazil yang dirawat di rumah sakit (1,7 juta pasien) menderita penyakit infeksi bakteri yang kebal terhadap an-tibiotik. Biaya yang harus dikeluarkan pemerintah tidak kurang dari USD 1,2 miliar dan mengakibatkan kematian pada 30.000 pasien karena penyakit infeksi tersebut. Satu dasawarsa kemudian, Th e Centres for Disease Control and Preven-tion melaporkan bahwa 3.300 pasien di Amerika meninggal karena infeksi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Bahkan pada 1994 angka itu melonjak menjadi sekitar 65.000.

Bagaimana resistensi terjadi? Pertama, seleksi alam. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, ada bakteri yang sejak dilahirkan sudah memiliki kekebalan terhadap antibiotik. Ketika seseorang minum suatu jenis antibiotik, bakteri yang lemah akan mati, sedangkan bakteri yang kebal akan bertahan dan berangsur-ang-sur berkembang biak menciptakan lebih banyak bakteri kebal terhadap antibiotik tersebut. Dengan demikian, pasien dapat menderita penyakit infeksi karena sejak awal terpapar bakteri yang kebal terhadap antibiotik atau setelah minum antibiotik

baru di tubuhnya terbentuk bakteri yang kebal terhadap antibiotik yang diminum tersebut.

Kedua, pertahanan bakteri. Penisilin biasanya akan menempel pada dinding bakteri dan kemudian menghancurkan bagian dinding tersebut sehingga bakteri mati. Akhirnya, bakteri mampu memper-senjatai diri melalui perkembangbiakan dengan mengurangi bagian dinding yang bisa ditempel penisilin. Atau, bakteri akan membuat semacam enzyme yang mampu merusak penisilin yang menempel di dindingnya. Pertahanan lain ditunjukkan bakteri yang diserang ribosome-nya oleh antibiotik. Bakteri akan mengembangkan diri dengan cara mengurangi jumlah ribosome-nya sehingga tahan terhadap serangan antibiotik.

Penggunaan Antibiotik yang BerlebihWHO telah mengadakan survei terhadap

penggunaan dan penyalahgunaan anti-biotik di New Delhi. Hasilnya, 68 persen penduduk yang disurvei menyatakan minum antibiotik sampai habis sesuai petunjuk dokter, 47 persen pasien akan pindah dokter bila tidak diberi antibiotik, dan 53 persen menyatakan akan membeli sendiri antibiotik bila sakit. Sementara itu, di Th ailand, 53 persen penduduk yang disurvei menyatakan menghentikan an-tibiotik sebelum waktunya.

WHO prihatin atas semakin berkurang-nya antibiotik yang bisa melawan penyakit infeksi yang semakin resistan terhadap antibiotik. Untuk itu, dalam kesempatan Hari Kesehatan Sedunia 2011 yang diper-ingati pada 7 April ini, tema yang diambil adalah ’’Gunakan Antibiotik secara Tepat untuk Mencegah Kekebalan Kuman’’.

Bagaimana dengan masyarakat kita? Ketika ditanya dokter sudah minum obat apa, pada umumnya pasien menjawab an-tibiotik. Sakit tenggorokan, panas, pusing, keseleo, gatal, cukup beli sebiji antibiotik, sembuh! Bahkan luka apa pun, taburi dengan antibiotik, juga sembuh! Anti-biotik menjadi obat yang manjur untuk

semua penyakit dan diminum tidak sesuai dosis yang benar. Tingkat ketergantungan masyarakat kita terhadap antibiotik juga sudah sangat mendalam.

Karena itu, beberapa hal yang patut diberi perhatian pemerintah dalam kesempatan Hari Kesehatan Sedunia ini adalah, pertama (untuk masyara-kat), antibiotik seyogianya tidak dijual bebas dan bukan untuk pengobatan diri sendiri. Antibiotik harus diresepkan oleh dokter. Antibiotik harus diresepkan dan diminum pasien sejumlah satu seri kecuali timbul efek samping. Broad-spectrum antibiotik tidak digunakan di luar rumah sakit. Penggunaan antibiotik untuk hewan harus dikontrol agar tidak membawa resistansi bakteri yang mem-bahayakan manusia.

Kedua (di rumah sakit), penggunaan antibiotik harus didahului tes kepekaan atau resistensi kuman. Prosedur higienis rumah sakit harus bisa bebas dari bakteri resistan antibiotik. Rata-rata lama pe-rawatan pasien harus dibatasi seminimal mungkin agar bakteri tidak mempunyai waktu untuk membentuk koloni. Peng-gunaan antibiotik profi laksis prabedah harus diminimalkan.

Selain itu, pemerintah harus menentu-kan jenis-jenis antibiotik yang terdapat di puskesmas, rumah sakit semua tipe, dan harus ditentukan cadangan-antibiotik yang hanya boleh diresepkan spesialis tertentu untuk kondisi tertentu saja.

Kita harus mendidik masyarakat agar tidak menggunakan antibiotik secara sembarangan dan sekaligus menertibkan peresepan antibiotik agar tidak terjebak kembali pada era sebelum ditemukannya penisilin oleh Flemming. Yakni, saat pe-nyakit infeksi merajalela, mengakibatkan kematian, penderitaan, kecacatan, dan menghabiskan anggaran yang akhirnya akan meningkatkan angka kemiskinan.

*) Stefanus Lawuyan, dokter peraih Endeavour Executive

Award 2009.

6 RADAR JOGJA Kamis Kliwon 7 April 2011

Anda juga bisa mengirim komentar di Suara Rakyat lewat SMS ke 0818461545 (tarif normal)

NGEJAMAN

SUDUT PANDANG

RUANG PUBLIK

Direktur: Ariyono Lestari.General Manager/Pemimpin Umum: Agung C Nugroho; Pemimpin Redaksi: Amin Surachmad; Redaktur Pelaksana: Abdi D Noor; Koordinator Liputan: Iwa Ikhwanudin; Redak-tur: Erwan Widyarto, Berchman Heroe, Joko Suhendro, Adib Lazwar Irkhami, Kalis Da’in N, Syukron AM; Sekretaris Redaksi: Venny Maya D; Staf Redaksi: Kusno S Utomo, Heru Setiyaka, Heri Susanto (Kota), Ahmad Riyadi (Bantul), Yogi Isti P (Sleman), Miftahudin, Reren Indranila (Kulonprogo), Frietqi Suryawan (Magelang), Hendri Utomo (Purworejo), Annisa An-driani; Fotografer: M. Syukron, Guntur Aga T Manager Iklan: Azam Sauki A; Asisten Manager Iklan: Sri Joko Supraptomo; Manager Pemasaran: Agung C Nugroho; Keuangan/Iklan/Umum: Usman A, Dian S, Luluk, Joko Wibowo, Ari Rheno, Bambang Sugiarto, Endik Widodo ; Grafi s: Jihad Rokhadi-Ji Ong Boy; Desain Iklan: Endah Iswanti Layout: Abdullah Fuadi, Wahyu Heri Widodo, Muhammad Suprobo, Budhi Se tiawan, Nanang Febriyanto, Tri Yulianto, Alaik Azizi; Kartunis: Herpri Yanto; Pemasaran: Nurkhamsiyah, Suprihatin, Setyabudi, Warso, Nursalim, Angga Widiastama; Divisi Off Print: Indriyo Adi Prasetyo; IT: Irsan Muhammad Syafi ri; Penerbit: PT Yo-gyakarta Intermedia Pers NPWP: 02.205.725.1-542.000, Per-cetakan: PT Nyata Grafi ka Surakarta, Alamat: Jl. Ring-Road Utara No. 88 (Barat Mapolda DIJ), Depok, Sleman, Jogja, Telp/Faks Redaksi: (0274) 4477785, Iklan: (0274) 4477780, Pema-saran: (0274) 4477783, Indikasi: (0274) 4477782, Fax/Iklan:Pemasaran: (0274) 4477781. Perwakilan Jakarta: Jl. Palm-erah Barat No. 353 Komp. Widuri Blok A3 Jakarta 12210. Telp (021) 5333321, 5330976, 5327294, Fax. (021) 5322629, Iklan: Imam Taufan Nugroho (0817722387) e-mail redaksi: [email protected], dan [email protected] e-mail iklan: [email protected], dan [email protected] website: www.radarjogja.co.id

TARIF IKLAN: Display BW: Rp.18.000,-; Display FC: Rp. 30.000,-; Hal 1: Rp. 55.000,-; Hal 1. BW: Rp.35.000,-; adv BW: Rp.11.000,-; Adv FC: Rp.13.500,-; Kolom: Rp.12.500,-; Dukacita Rp. 7.000,-; Baris: Rp.10.000,-

Wartawan Radar Jogja dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita.Wartawan Radar Jogja dibekali kartu pers selama bertugas.

O l e h

STEFANUS LAWUYAN*

Peringatan Hari Kesehatan Sedunia

Perang Melawan Resistensi Antibiotik

Tolong Pertigaan Boplaz Dikasih Pos PolisiPAK polisi tlng d pertigaan banjo borobudur plasa

ksh pos polisi,sy dah brulang kali liat pngendr mtr nro-bos trus pdhl msh merah.DeMI kenyamanan semua.trim+6281904121327

Atasi Ulat dengan Semburan ApiInfo: serangan ulat bulu di jawa timur bisa diatasi

dengan semburan api, menggunakan fl ame gun dan tdk perlu dg obat: dari pak Wè. +628122969595

Batalkan Rencana PLTNRencana pemerintah untuk membangun pembangkit

listrik tenaga nuklir (PLTN) perlu ditinjau ulang. Sebab, banyak warga yang kurang setuju dengan rencana tersebut. Mereka khawatir dengan dampak PLTN seperti yang terjadi di beberapa negara. Pemerintah seharusnya mengoreksi diri, mampu mengelola pembangunan PLTN dengan baik atau tidak.

Jepang dengan berbagai teknologi yang canggih dan SDM yang bagus saja kewalahan mengatasi krisis nuk-lir di negaranya. Nah, Indonesia yang baru mengatasi kebakaran di kilang minyak Cilacap milik Pertamina saja kedodoran. Itu belum termasuk kasus kesalahan pengeboran minyak yang berakibat pada bencana lum-

pur Sidoarjo. Sebaiknya, pembangunan PLTN diurungkan. Sebab,

Indonesia belum siap untuk mengelola dan memper-tanggungjawabkannya.

Arif Priyo Hidaya, alumnus PLS Universitas Negeri Malang

Instansi Tak Respons MasukanKami sbg Masyarakat yg sll memberi infrmasi, masukan

via Media yg terbit di Jogja, knp Instansi yg terkait tdk ada respons atau tdk ada tindak lanjutnya. Jng2 para Anggota DPR dan Pejabat Instasi gak pernah baca koran. Baca koran tp tutup mata, mendengar tp tutup kuping. Katanya ABDI MASYARAKAT? MANA TUNJUKKAN KINERJANYA. Pud’tri Nusupan.+6287738032456

Snapshot One Heart Selalu Cewekkalau disimak dari hari kehari yg dapet lingkaran di

“snapshot one heart” DBL 2011 selalu cewek, paling yang motret gnit kali ya... ato gak suka ama laki... ato hadiahnya kosmetik.... biarlah suka2 yg motret+6287738260255

Catatan: Yang cowok ada ruang sendiri Men’s Biore. Terima kasih perhatiannya.

WAKIL kepala daerah (wakada) tidak lagi dipilih secara langsung? Itulah salah satu klausul dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) besutan pemerintah (cq Kemendagri) yang segera diajukan kepada DPR. Wakada merupak-an pejabat karir yang akan ditunjuk ber-dasar peraturan kepegawaian. Maknanya, pemilukada yang dihelat dengan biaya sangat mahal itu hanya diperuntukkan posisi kepala daerah. Bahkan, gubernur cukup dipilih oleh DPRD provinsi.

Perubahan tersebut dimaksudkan agar Wakada ditunjuk dari pejabat karir dalam rangka pembenahan birokrasi dan pen-ingkatan sumber daya manusia (SDM). Tujuannya, pejabat Wakada tetap objektif dalam arti profesional di bidang pemer-intahan. Dia adalah pejabat karir daerah yang harus bersifat netral dan tidak boleh terintrusi kepentingan politik.

Beberapa PertimbanganIde agar Wakada tidak dipilih secara lang-

sung dan ditunjuk dari pejabat karir sangat strategis dalam kerangka admi nistrasi pemerintahan daerah. Ide tersebut mem-buat semacam jarak baru atas tiga tingkat birokrasi pemerintahan daerah. Pertama adalah level kepala daerah, kedua meru-pakan level Wakada, dan ketiga ialah level sekretaris daerah (Sekda).

Selama ini, pejabat karir profesional adalah Sekda, yang menjadi pemimpin operasional kesekretariatan daerah. Se-mentara itu, sistem UU No 32 Tahun 2004 meletakkan kepala daerah dan Wakada pada posisi puncak (top person) di daerah. Karena itu, sebelum penetapan dalam UU tentang kedudukan Wakada tersebut, ada beberapa hal yang kiranya menjadi dasar pertimbangan.

Akibat penunjukan Wakada adalah in-

efektivitas pemerintahan. Selama ini, level pemerintahan daerah adalah kepala dae-rah beserta Wakada dan Sekda. Dengan itu saja, birokrasi sudah dirasakan terlalu panjang dan kadang berbelit. Jika hal terse-but di tambah dengan satu level lagi (yaitu Wakada ditunjuk), birokrasi pemerintahan yang selama ini sudah panjang menjadi se-makin panjang. Juga akan terjadi dualisme kewenangan, khususnya antara pejabat Sekda dan pejabat Wakada.

Pada tataran filosofis, administrasi pemerintahan yang terdesentralisasi mengacu pada akomodasi kepentingan daerah. Maknanya, pemimpin daerah, khususnya pada top person, harus benar-benar paham tentang daerah yang dipim-pinnya. Pemahaman atas daerah tersebut direfleksikan pada duet yang menjadi pasangan ketika pemilihan. Adalah hal yang janggal andai dalam perkembangan perjalanannya nanti seorang Wakada asing di masyarakat. Apalagi, dia tidak menguasai medan beserta permasalahan masyarakat daerahnya.

Secara praktis, kepala daerah dan Wakada harus satu samenhang. Ber bagai permasalahan yang niscaya bersifat kompleks di daerah hendaknya dapat diklarifikasi berdasar satu kerja sama yang saling membantu antar pemimpin daerah. Sangat mungkin yang terjadi adalah ketidakcocokan atas orientasi politis antara kepala daerah dan Wakada. Jika hal itu terjadi, yang rugi adalah rakyat di daerah.

Pada sisi lain, secara nasional pemili-han presiden dan wakil presiden masih ditetapkan satu paket. Dalam tataran awam, gubernur serta bupati dan wali kota

adalah ”presiden” daerah. Artinya, kalau di pusat presiden dan Wapres dipilih satu paket, demikian pula di daerah. Kalaupun akan dimulai seorang wakil tidak dipilih dalam satu paket, mestinya hal tersebut dimulai dari level pusat dulu. Bukankah pemilihan presiden dan Wapres secara langsung dulu juga dimulai dari pusat, baru kemudian daerah?

Pada perspektif lain, akan sangat menyulit-kan jika kemudian kepala daerah berha-langan. Keguncangan politis akan terjadi kala Wakada harus menggantikan kepala daerah, sementara orientasi politis sang wakil yang kemudian menjabat sebagai kepala daerah ternyata tidak cocok dengan para wakil rakyat daerah yang duduk di DPRD. Padahal, kepala daerah harus bisa bekerja sama dan diterima DPRD sebagai unsur pemerintah daerah.

Ketidaksamaan jalur akan menimbulkan keguncangan politik daerah. Dampak berikutnya, hal tersebut bisa menghambat laju pembangunan daerah, sesuatu yang semestinya tidak perlu terjadi jika kepala daerah dan Wakada bersinergi dengan baik. Dalam arti, sejak awal, baik dalam pemili-han maupun kinerja, mereka menjadi satu paket yang saling membantu dan bekerja sama erat dalam membangun daerah.

Orientasi PerubahanDalam kerangka perubahan itu, akan

lebih baik jika ada kejelasan pada tugas (job description) untuk posisi Wakada. Selama ini, wakil dipelesetkan dengan awak dan sikil. Seorang wakil diposisikan sebagai ban serep. Pekerjaannya tidak jelas dan bergantung sepenuhnya pada ”belas kasih” kepala derah untuk mene-tapkan apa yang harus dikerjakan. Hal itu memang menimbulkan kerancuan status yang berakibat tidak produktifnya seorang Wakada.

Pencantuman klausul pasal yang bersifat ”ekstrem”, seperti penunjukan Wakada, mempersulit atau tepatnya memusingkan para anggota DPR. Kinerja prolegnas (pro-gram legislasi nasional) yang sudah berat akan semakin berat untuk menyelaraskan ketentuan dalam suatu UU dengan UU lain agar tidak bertabrakan atau berten-tangan. Ketentuan tentang Wakada yang tunduk terhadap UU Kepegawaian juga mesti berdampak pada perevisian UU itu. Juga, perevisian UU Penyelenggara Pemilu dan sebagainya.

Berdasar hal tersebut, kepala daerah dan Wakada hendaknya tetap dipilih bersa-maan secara langsung dalam satu paket, seperti diamanatkan oleh UU No 12 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan UU No 32 Tahun 2004. Dalam tataran sosiologis, akomodasi atas suatu ide baru hendaknya tetap mengacu pada upaya untuk melan-jutkan –dalam arti memantapkan institusi yang ada. Bukan secara ekstrem menga-dakan perubahan –yang secara praktis tidak signifi kan dalam mengubah kinerja. Yang dibutuhkan adalah implementasi pembagian kinerja secara konkret dalam UU tanpa interpretasi lain.

Mindset yang seharusnya dibangun ke depan adalah memahami potensi daerah. Kekhasan daerah hendaknya dikonstruksikan menjadi ”jualan” saat kampanye pemilukada. Bagaimana keta-jaman merumuskan kekhasan tersebut serta mengukur kepiawaian para calon untuk mengelaborasi dan mengembang-kan potensi daerah adalah nilai tertinggi bagi seorang calon kepala daerah dan Wakada.

*) Samsul Wahidin, pemerhati Hukum, pernah menjadi

anggota Panitia Pengawas Pemilu Gubernur.

Wakada, Pejabat Politis atau Karir?O l e h

SAMSUL WAHIDIN*

Insert Investigasi Tidak MendidikTyngan Insert Investigasi sring kali tdk mndidik. Pris-tiwa bencana, fenomena alam, mistik sring kali terlalu dibesar2kan. Mnjdi hal yg mnkutkan bgi orang2tua. +628564356247

Program yang TerlupakanTIDAK semua yang terjadi di era Orde Baru

jelek. Salah satu program yang kita anggap baik di masa itu dan layak untuk tetap dilanjutkan adalah program Keluarga Berencana (KB). Sebab, harus diakui, sehebat apa pun negara ini mengelola pertumbuhan ekonomi dan pro-gram kesejahteraan bagi warganya, jika per-tumbuhan penduduk tidak bisa dikendalikan, akan buruk dampaknya bagi kita semua.

Seperti diungkapkan Kepala Badan Kepen-dudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief beberapa waktu lalu, ledakan jumlah penduduk Indonesia sudah pada level yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan, jika tetap tidak bisa dikendalikan, tren tersebut bisa menjadi ancaman serius.

Menunjuk data hasil sensus penduduk pada 2010, jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta jiwa. Artinya, dalam 10 tahun terakhir (jika dibandingkan dengan sensus penduduk sebe-lumnya), penduduk kita bertambah 32,7 juta jiwa atau laju rata-rata pertumbuhannya 1,49 persen. Angka 1,49 persen ini tergolong tinggi. Sebab, di era Orde Baru dulu, angkanya bisa ditekan di bawah itu.

Dengan angka tambahan 32,7 juta jiwa itu, Indonesia hanya butuh waktu satu dasa warsa untuk menciptakan populasi yang melebihi seluruh penduduk Malaysia. Jadi, memang agak mustahil kita bisa mengejar keterting-galan dengan negeri jiran itu jika problem le-dakan penduduk ini tidak bisa kita selesaikan. Sebab, program KB terkait erat dengan kualitas manusia Indonesia.

Kalau laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen ini tetap berlangsung, pada 2045 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan 450 juta jiwa. Seperti yang terjadi sekarang, sebagian besar berada di Pulau Jawa. Jumlah penduduk yang tidak terkendali tidak hanya menurunkan kualitas SDM, tetapi juga ling-kungan hidup dan stabilitas ekonomi-politik. Tidak terbayang jika kelak kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar bagi hampir setengah miliar orang.

Terjadinya ledakan populasi diduga karena kelengahan pemerintah pasca era reformasi. Di era Soeharto dulu, program KB menjadi program dan gerakan yang terpadu dari pusat sampai ke daerah. Bahkan, sampai ke desa-desa. Beda dengan era otonomi dae-rah seperti yang terjadi sekarang, ketika itu jaringan BKKBN mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa-desa terja-lin dalam garis koordinasi yang sangat kuat. Sukses program KB juga menyangkut prestasi kepala daerah.

Begitu kuatnya gerakan itu, sampai muncul fi gur yang sangat dikenal publik seperti Haryo-no Suyono. Meski pernah menjadi Menko Kes-ra, laki-laki asal Pacitan, Jawa Timur, itu lebih dikenang sebagai mantan kepala BKKBN.

Warning kepala BKKBN harus menyadarkan pemerintah pusat dan daerah agar komitmen terhadap program KB tidak luntur. Mereka harus bahu-membahu untuk menyukseskan program yang antara lain untuk mencip-takan SDM yang berkualitas ini. Apalagi jika mengingat kegagalan program ini juga akan berakibat membengkaknya anggaran subsidi serta jaminan sosial seperti Jamkesmas dan Jamkesda.

Kembali serius menggarap program KB juga harus fokus kepada program-program riil yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Bukan sekadar simbol-simbol. Tidak perlu setiap rumah, sekolah, gapura desa digambar dua jari mengacung dengan kalimat ”Dua Anak Cukup” seperti era Orde Baru dulu. Bahasa simbol ini bisa di-ganti pemerintah dengan menciptakan setiap puskesmas di tanah air mampu memberi in-formasi dan pelayanan KB yang benar-benar optimal kepada masyarakat. (*)

Nugraha Besoes klaim dirinya masih Sekjen PSSI.- Persatuan sepakbola seluruh India, barangkali... ☺

Eko Patrio tak terima disebut politikus pasif.- Padahal aktif banget, saat kampanye...