Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8031 (online); 2721-8333 (print) Vol. 1 No. 2 (2020): 169-192

Peran Perempuan dalam Misi Pemeliharaan

Perdamaian dan Keamanan Internasional

Nurul Istiana Hasan*; Akbar Kurnia Putra

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

*Coresponding author: nurulistiana@unja.ac.id

Submission : 30 Juli 2020

Revision : 31 Oktober 2020

Publication : 20 November 2020

DOI : doi.org/10.36565/up.v1i2.10179

Abstract In many countries where peacekeeping missions are carried out, gender-based violence and conflict-related sexual violence occur in alarming numbers. Both civilians and fighters, women and children are the most victims in a conflict. Armed conflict becomes a traumatic experience for each individual who experiences it. Women peacekeepers representing the United Nations are in a State to help restore the trust of people experiencing post-conflict trauma. However, to date the number of women is still very low compared to men in the United Nations Peacekeeping Mission. The UN Charter mandates the Security Council to maintain international peace and security. The study discusses how women play a role in international peacekeeping and security missions as well as actions. This type of research is a normative juridical sourced in secondary data. The results of this study show that in all areas of peacekeeping, female peacekeepers have proven that they can perform the same role, by standards and in the same difficult conditions. Therefore, it is an operational imperative of the United Nations to recruit and maintain female peacekeeping forces.

Keywords: Security Council; Peacekeeping; Women Peacekeepers

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 170

Abstrak Di banyak negara di mana misi penjaga perdamaian dilakukan, kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual terkait konflik terjadi dalam angka yang mengkhawatirkan. Baik warga sipil maupun pejuang, perempuan dan anak-anak adalah korban terbanyak dalam suatu konflik. Konflik bersenjata menjadi pengalaman traumatis tersendiri bagi tiap individu yang mengalaminya. Perempuan pemelihara perdamaian mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa berada pada suatu Negara untuk membantu memulihkan kepercayaan orang-orang yang mengalami trauma pasca-konflik. Namun, hingga saat ini presentase jumlah perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. UN Charter memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini membahas bagaimana perempuan berperan dalam misi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional serta tindakan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative yang bersumber pada data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di semua bidang pemeliharaan perdamaian, perempuan penjaga perdamaian telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan peran yang sama, dengan standar dan dalam kondisi sulit yang sama. Untuk itu, adalah keharusan operasional PBB untuk merekrut dan mempertahankan pasukan perempuan penjaga perdamaian.

Kata Kunci: Dewan Keamanan; Penjagaan Perdamaian; Perempuan Pemelihara Perdamaian

A. Pendahuluan

Perang Dunia Kedua merupakan sebuah perang global yang

berlangsung dari 1 September 1939 hingga 2 September 1945.

Perang ini melibatkan banyak negara yang membagi menjadi

dua blok yang saling bertentangan, sekutu dan poros, dengan

memakan korban jiwa sebanyak 70-85 juta,1 yang merupakan

sekitar 3% populasi dunia tahun 1940 (perkiraan 2,3

1 International Programs-Historical Estimates of World Populations-

U.S. Cencus Bureau.

Peran Perempuan Dalam Misi…

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 171

miliar).2Jumlah kematian ini menjadikan Perang Dunia Kedua

sebagai konflik paling mematikan sepanjang sejarah.

Kehancuran Perang Dunia Kedua menjadi latar belakang

terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti yang

dikutip pada laman United Nations dinyatakan:

“The United Nations came into being in 1945, following the devastation of the Second World War, with one central mission: the maintenance of international peace and security. The UN does this by working to prevent conflict; helping parties in conflict make peace; peacekeeping; and creating the conditions to allow peace to hold and flourish ….. “3

Dapat dipahami bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa

muncul pada tahun 1945, setelah kehancuran Perang Dunia

Kedua, dengan satu misi utama: pemeliharaan perdamaian dan

keamanan internasional. PBB melakukan ini dengan bekerja

untuk mencegah konflik; membantu pihak-pihak yang

berkonflik membuat perdamaian; penjaga perdamaian; dan

menciptakan kondisi untuk memungkinkan perdamaian untuk

bertahan dan berkembang.

Merujuk pada Article 1 UN Charter, yang menjadi tujuan

utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diantaranya:

1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or

2 Research Starters: Worldwide Death in World War II.

https://www.nationalww2museum.org/students-teachers/student-resources/research-starters/research-starters-worldwide-deaths-world-war. Diakses pada 7 Juli 2020

3 https://www.un.org/en/sections/what-we-do/. Diakses pada 8 Juli 2020.

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 172

settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;

2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;

3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and

4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.4

Di banyak negara di mana misi penjaga perdamaian

dilakukan, kekerasan berbasis gender (Gender Based Violence)

dan kekerasan seksual terkait konflik (Conflict Related Sexual

Violence) terjadi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Baik

sebagai warga sipil atau pejuang, perempuan dan anak-anak

adalah korban terbanyak.5 Pandangan mengenai kehormatan

serta perlindungan harkat dan martabat manusia

menunjukkan bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin,

kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk

dipersoalkan. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut

dapat diterapkan di seluruhdunia.6 Pengalaman konflik yang mengerikan merupakan

pengalaman yang menyakitkan bagi semua orang. Akibat

konflik bersenjata berkepanjangan di kelompok sosial atau

4 https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html

. Diakses pada 8 Juli 2020. 5 https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_lain

nya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb. Diakses pada 8 Juli 2020.

6Retno Kusniati. Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Media.Neliti.com. April 2010. hal. 80.

Peran Perempuan Dalam Misi…

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 173

negara, banyak orang mengalami trauma psikologis, terutama

anak-anak dan remaja yang pernah mengalami peristiwa

traumatik.7

HelpGuideOrg International menyatakan bahwa, trauma

emosional dan psikologis adalah hasil dari peristiwa luar biasa

menegangkan yang menghancurkan rasa aman seseorang,

membuat seseorang merasa tidak berdaya di Dunia yang

berbahaya. Trauma psikologis dapat membuat seseorang

berjuang dengan emosi, ingatan dan kecemasan yang

mengecewakan dan tidak akan hilang, serta dapat membuat

seseorang merasa mati rasa, terputus dan tidak bisa

memercayai orang lain.8 Hal ini tentu memengaruhi

kemampuan mereka untuk bergerak bebas dan memenuhi

kebutuhan keluarga mereka.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P

Marsudi pada seminar virtual dengan Tema “The Role of

Women Negotiators and Mediators in the Maintenance of

Regional Peace and Security” yang Indonesia terus berupaya

mewujudkan peran dan kontribusi perempuan sebagai agen

perdamaian dalam tataran global melalui tiga poin utama.

Pertama, persepsi masyarakat perlu diubah tentang partisipasi

perempuan. Kedua, penting untuk memperkuat kapasitas

untuk mempromosikan peran perempuan dalam membangun

dan memelihara perdamaian. Ketiga, perlu membangun

jaringan di mana ide dan pengalaman dapat menjadi tempat

bertukar pikiran dan pengalaman.9

7 Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd. Trauma dan Pemulihannya: suatu kajian

berdasarkan kasus pasca konflik. Dakwah Ar-Rariny Press. Banda Aceh. 2016. ISBN : 978-602-60756-3-5. hal. 1.

8 https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/coping-with-emotional-and-psychological-trauma.htm. Diakses pada 8 Juli 2020.

9 https://kemlu.go.id/portal/id/read/1439/berita/indonesia-sua rakan-peran-dan-kontribusi-perempuan-sebagai-agen-perdamaian. Diakses pada 4 Juli 2020.

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 174

Indonesia terus berkomitmen untuk melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosialsesuai amanat dari alinea ke-IV

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945.10

Indonesia percaya bahwa kehadiran perempuan sebagai

penjaga perdamaian akan berkontribusi besar bagi

keberhasilan misi karena peran perempuan dalam konstruksi

sosial di masyarakat serta aspek-aspek psiko-sosial yang

membuat perempuan memiliki 'hak istimewa' dalam misi

kemanusiaan.11

Meskipun peran perempuan dalam menjaga perdamaian

sangat krusial, keterlibatan perempuan dalam proses

perdamaian masih sangat rendah. Untuk itu, tulisan ini akan

membahas lebih lanjut bagaimana perempuan berperan dalam

Misi Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis

normatif (normative legal research). Menurut Soerjono

Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian

hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder sebagai

bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,12

dengan menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan

10 UUD 1945, Alineake-IV. 11 https://kemlu.go.id/portal/id/read/343/berita/peran-kr usial-

penjaga-perdamaian-perempuan-sebagai-agen-perda maian-toleransi-dan-kemakmuran

12 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

Peran Perempuan Dalam Misi…

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 175

sejarah (Historical Approach) dan perundang-undangan

(Statute Approach).13

C. Pembahasan dan analisis

Pembahasan dan analisis bertujuan untuk menjawab rumusan

masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan

bagaimana temuan-temuan diperoleh, menerangkan arti hasil

penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan

masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan

dan analisis harus menjawab permasalahan dan tujuan

penelitian.

1. Penjaga Perdamaian

Penjagaan Perdamaian PBB membantu negara-negara

menapaki jalan yang sulit dari konflik ke perdamaian. Dengan

memiliki kekuatan unik yang mencakup legitimasi, pembagian

tanggung jawab, dan kemampuan mengerahkan pasukan dan

polisi dari seluruh dunia dan digabungkan dengan pasukan

penjaga perdamaian sipil untuk menyelesaikan tugas yang

ditetapkan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa.14

Menurut United Nations Peacekeeping Operations:

Principle and Guidelines, Part I Chapter 2:

“peacekeeping is a technique designed to preserve the

peace, however fragile, where fighting has been halted,

and to assist in implementing agreements achieved by the

peacemakers … “15

13 Tentang pendekatan ini, lihat Peter Mahmud Marzuki. Penelitian

Hukum. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2005. hal. 133. 14 United Nations Peacekeeping. https://peacekeeping.un.org /en.

Diakses pada 9 Juli 2020. 15 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.

pdf. Diakses pada 9 Juli 2020.

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 176

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dipahami

bahwa penjaga perdamaian merupakan sebuah teknik yang

dirancang untuk menjaga perdamaian, betapa rapuhnya, di

mana pertempuran telah dihentikan, dan untuk membantu

dalam mengimplementasikan kesepakatan yang dicapai oleh

para penjaga perdamaian.

Penjagaan Perdamaian PBB hadir membantu negara-

negara yang dilanda konflik menciptakan kondisi untuk

perdamaian abadi. Penjaga perdamaian telah terbukti menjadi

salah satu alat paling efektif yang dapat digunakan

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu negara tuan

rumah menempuh jalan yang sulit dari konflik menuju

perdamaian. Penjaga perdamaian memiliki keuntungan unik,

termasuk legitimasi, pembagian beban, dan kemampuan untuk

mengerahkan dan mempertahankan pasukan dan polisi dari

seluruh dunia, dan menggabungkan mereka dengan penjaga

perdamaian sipil untuk memajukan misi multidimensi.

Pasukan penjaga perdamaian PBB memberikan

keamanan, dukungan politik dan pembangunan perdamaian

untuk membantu negara-negara mencapai transisi awal yang

sulit dari konflik ke perdamaian. Penjagaan Perdamaian PBB

dipandu oleh tiga prinsip dasar:

1. Persetujuan dari para pihak;

2. Ketidakberpihakan;

3. Tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela

diri dan membela mandat.16

Penjaga perdamaian bersifat fleksibel, dan telah

digunakan dalam banyak konfigurasi selama dua dekade

terakhir. Saat ini ada 13 operasi penjaga perdamaian PBB, di

antaranya:

16 United Nations/Principles of Peacekeeping.

https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeep ing. Diakses pada 8 Juli 2020.

Peran Perempuan Dalam Misi…

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 177

1. United Nations Mission for the Referendum in the

Western Sahara (MINURSO), Sahara Barat

2. United Nations Multidimensional Integrated

Stabilization Mission In the Central African Republic

(MINUSCA), Republik Afrika Tengah

3. United Nations Multidimensional Integrated

Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), Mali

4. United Nations Stabilization Mission in the Democratic

Republic of Congo (MONUSCO), Republik Demokratik

Kongo

5. United Nations-African Union Hybrid Mission in Darfur

(UNAMID), Darfur

6. United Nations Disengagement Observer Force

(UNDOF), Golan

7. United Nations Peacekeeping Force in

Cyprus(UNFICYP), Siprus

8. United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL),

Lebanon

9. United Nations Interim Security Force for

Abyei(UNISFA), Abyei

10. United Nations Mission in Kosovo(UNMIK), Kosovo

11. United Nations Mission in the Republic of South Sudan

(UNMISS), Sudan Selatan

12. United Nations Military Observer Group in India and

Pakistan(UNMOGIP), India dan Pakistan

13. United Nations Truce Supervision

Organization(UNTSO), Timur Tengah

Operasi pemeliharaan perdamaian saat ini tidak hanya

perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan, tetapi

juga untuk mempromosikan proses politik, melindungi warga

sipil, membantu dalam perlucutan senjata, demobilisasi, dan

reintegrasi mantan gerilyawan; mendukung organisasi

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 178

pemilihan, melindungi dan mempromosikan hak asasi

manusia, serta membantu memulihkan supremasi hukum.

Dalam laman resminya, Perserikatan Bangsa-Bangsa

menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah menjamin

keberhasilan, karena secara definisi Penjagaan Perdamaian

PBB hampir memasuki ke lingkungan yang paling sulit secara

fisik dan politis.17 Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah

membangun catatan keberhasilan yang terbukti selama 60

tahun keberadaannya, termasuk memenangkan Hadiah Nobel

Perdamaian pada tahun 1988.18

Berdasarkan data UN DPKO per 31 Maret 2020, tercatat

81.370 personel dari 121 negara yang diterjunkan di 13 MP

PBB. Terdapat 71 operasi penjaga perdamaian sejak 1948. 13

operasi penjaga perdamaian saat ini terdiri dari 69.230

pasukan kontingen, 1.143 pakar misi, 8.942 polisi, 2.055 staf

petugas. Total kematian dalam operasi saat ini berjumlah

1.582, total fasilitas dalam semua operasi perdamaian sejak

1948 berjumlah 3.928. Aspek keuangan sumber daya yang

disetujui untuk periode dari 1 Juli 2018 hingga 30 Juni 2019

sekitar $6.69 miliar *jumlah ini membiayai 12 dari 14 misi

penjaga perdamaian PBB, mendukung logistik untuk Misi Uni

Afrika di Somalia (AMISOM) melalui Kantor Dukungan PBB di

Somalia (UNSOS), dan menyediakan dukungan, teknologi, dan

logistik untuk semua operasi perdamaian melalui pusat

layanan global di Brindisi (Italia), Valencia (Spanyol) dan

layanan regional di Entebbe (Uganda).19

17 https://peacekeeping.un.org/en. Diakses pada 8 Juli 2020. 18 The Nobel Peace Prize 1988. https://www.nobelprize.org

/prizes/peace/1988/summary/. Diakses pada 8 Juli 2020. 19 https://peacekeeping.un.org/en/data . Diakses pada 8 Juli 2020.

Peran Perempuan Dalam Misi…

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 179

Source: https://peacekeeping.un.org/en/data

Pada awalnya peran MPP PBB hanya sebatas menjaga

gencatan senjata dan menstabilkan situasi lokal. Ini memberi

ruang bagi upaya politik untuk meredamkan konflik. Namun,

tugas MPP PBB saat ini semakin luas. Sebagian besar MPP PBB

pernah menghadapi konflik antar negara sebelumnya, tetapi

sekarang mereka juga diharuskan untuk berpartisipasi dalam

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 180

berbagai konflik internal dan perang saudara. MPP PBB juga

menghadapi konflik asimetris, ancaman kelompok bersenjata,

terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular.20

2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

DK PBB merupakan salah satu dari enam organ utama

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB memberi wewenang

kepada DK guna memelihara perdamaian dan keamanan

internasional. Piagam juga memberi wewenang kepada Dewan

Keamanan untuk:

1. Menginvestigasi situasi apapun yang mengancam

perdamaian dunia;

2. mengusulkan prosedur penyelesaian sengketa secara

bersahabat dan damai;

3. meminta negara anggota PBB untuk memutuskan

hubungan ekonomi, maritim, udara, pos, komunikasi

radio, atau hubungan diplomatik; dan

4. menerapkan keputusan Dewan Keamanan secara

militer, atau dengan cara lain.

Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama

untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

DK memiliki 15 anggota, yang masing-masing mempunyai satu

suara. Seluruh negara anggota memiliki kewajiban untuk

mematuhi keputusan Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan memimpin dalam menentukan

apakah ada ancaman terhadap perdamaian atau tindakan

agresi. DKmeminta para pihak bersengketa menyelesaikan

secara damai dan mengusulkan metode penyesuaian atau

ketentuan penyelesaian. Dalam beberapa kasus, Dewan

Keamanan dapat menggunakan sanksi atau bahkan

20 Kementerian Luar Negeri/Isu Khusus/Indonesia dalam Misi

Pemeliharaan Perdamaian PBB. https://kemlu.go.id /portal/id/read/91/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb. Diakses pada 9 Juli 2020.

Peran Perempuan Dalam Misi…

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 181

mengizinkan penggunaan kekuatan untuk memelihara atau

memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.21

3. Kebijakan Isu Gender dalam Politik Luar Negeri

Dalam Women Studies Ensiklopedia, gender adalah suatu

konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction)

antara laki-laki dan perempuan yang sedang berkembang

dalam masyarakat dari segi peran, tingkah laku, ciri psikologis

dan emosional. Secara umum, Gender dapat diartikan sebagai

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan

perilaku yang dibentuk oleh konstruksi sosial. Tidak standar,

bisa berubah sewaktu-waktu.

Peran perempuan dalam resolusi konflik dan

pembangunan perdamaian semakin meningkat, terutama

dalam diskusi kebijakan multilateral. Merujuk pada Beijing

Platform for Action 1995 yang bertujuan untuk meningkatkan

kehadiran perempuan dalam resolusi konflik dan pada tingkat

pengambilan keputusan, Dewan Keamanan PBB mengadopsi

Resolusi 1325 berdasarkan kesepakatan bersama pada 31

Oktober 2000, yang berpusat pada peran perempuan dalam

menjaga perdamaian internasional dan keamanan

internasional.22

DK PBB menyambut baik penekanan pada kesetaraan

gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan

dalam pengesahan agenda bagi Pembangunan Berkelanjutan

2030 (Sustainable Development Goals/SDGs 2030).

DK PBB mengakui pentingnya Resolusi 1325, yang

mengakui peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan

sesuai dengan mandat Resolusi 1325 di antaranya:

1. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam

21 https://www.un.org/securitycouncil/ . Diaksespada 9 Juli 2020. 22 Mumtazinur. Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan

Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB. Vol 3. No 1.2017. hal. 89.

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 182

pengambilan keputusan di tingkat nasional, regional,

dan mekanisme serta institusi internasional untuk

pencegahan, mengelola, dan menyelesaikan konflik.

2. Menunjuk lebih banyak perempuan sebagai

perwakilan khususPBB.

3. Memperluas peran dan kontribusi perempuan,

terutama pemerhati militer, polisi sipil, serta personil

HAM dan kemanusiaan dalam operasi lapangan PBB.

4. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam operasi

penjagaperdamaian.

5. Memberikan pedoman dan materi pelatihan tentang

perlindungan perempuan, hak dan kebutuhan khusus,

termasuk semua tolok ukur partisipasi perempuan

dalam penjaga perdamaian (peacekeeping) dan

pembangunan perdamaian (peacebuilding)

6. Meningkatkan dukungan finansial, teknis, dan logistik

untuk pelatihan sensitif-gender.23

Sama hal nya pengaturan lain, Convention on the

Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)

merupakan konvensi internasional yang diadopsi oleh Majelis

Umum Perserikatan Bangsa–Bangsa pada tahun 1979 dan

menjadi titik untuk melawan diskriminasi gender. Konvensi ini

dianggap sebagai piagam hak internasional untuk

perempuan.24 Konvensi ini mengartikan prinsip-prinsip

tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi

Manusia, norma dan standar kewajiban, dan tanggung jawab

negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

CEDAW memiliki tiga prinsip utama, di antaranya:

23 Women, Peace and Security: Gender Equality in Peacekeeping

Operations. 24 Marsha A. Freeman, Christine Chinkin, Beate Rudolf: The UN

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

Peran Perempuan Dalam Misi…

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 183

1. to incorporate the principle of equality of men and

women in their legal system, abolish all discriminatory

laws and adopt appropriate ones prohibiting

discrimination against women;

2. to establish tribunals and other public institutions to

ensure the effective protection of women against

discrimination; and

3. to ensure elimination of all acts of discrimination against

women by persons, organizations or enterprises.25

Konvensi ini memberi dasar guna mencapai kesetaraan

antara laki-laki dan perempuan dengan memastikan bahwa

perempuan menikmati dan memiliki kesempatan sama dalam

politik dan publik (termasuk hak untuk memilih dan

mendukung untuk memilih), pendidikan, perawatan

kesehatan, dan kesempatan kerja. Negara Pihak

menyetujuimengambil seluruh tindakan yang sesuai, termasuk

hukum dan tindakan tertentu sementara, untuk

memungkinkan perempuan mendapatkan semua hak asasi

manusia dan kebebasan dasar. Negara yang telah meratifikasi

Konvensi secara hukum wajib melaksanakan ketentuan yang

berlaku. Negara yang terlibat juga berkomitmen menyerahkan

laporan nasionalminimal setiap empat tahun, tentang langkah-

langkah yang telah di ambil untuk mematuhi kewajiban

perjanjian mereka.

Di sisi lain, TheBeijing Declaration and Platform for

Action atau Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing juga

mempunyai arti penting karena memuat dokumen strategis

dan kerangka aksi pemberdayaan dan pemajuan perempuan,

penegakan hak asasi manusia dan partisipasi dalam

pembangunan. Ada 12 bidang yang menjadi panduan terhadap

25 https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/. Diakses pada

10 Juli 2020.

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 184

dokumen kebijakan global untuk mencapai kesetaraan

gender,26 di antaranya:

1. Perempuan dan kemiskinan;

2. Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan;

3. Perempuan dan kesehatan;

4. Kekerasan dalam perempuan;

5. Perempuan dalam konflik bersenjata;

6. Perempuan dalam ekonomi;

7. Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan

keputusan;

8. Perempuan dalam mekanisme institusional

untuk pemajuan perempuan;

9. Hak asasi perempuan;

10. Perempuan dan media;

11. Perempuan dan lingkungan hidup; serta

12. Anak perempuan.

Pada hukum nasional, isu gender diatur pada

Pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa setiap orang atau

warga negara adalah orang yang merdeka dan tidak boleh ada

diskriminasi dalam hal apapun termasuk perbedaan gender.

Dengan disahkannya Perubahan Kedua Tahun 2000, UUD

1945 memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang hak asasi

manusia dalam Bab XA, Pasal 28A hingga Pasal 28J (2). Selain

ketentuan di atas, Pasal 29 (2) dan Pasal 28 I (2) juga memuat

ketentuan tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945. Laki-

laki dan perempuan memiliki hak untuk hidup, terlepas dan

dilindungi dari diskriminasi.

Isu gender dalam hukum nasional lainnya yang dimuat

pada Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, yang

menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah

daerah untuk mengaplikasikan Pengarusutamaan Gender,

26 UN Women. https://unwomen.org.Diakses pada 10 Juli 2020.

Peran Perempuan Dalam Misi…

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 185

serta menginstregrasikan perspektif gender ke dalam rencana

pembangunan.

4. Peran Perempuan di Penjaga Perdamaian

Pada tahun 1993, perempuan membentuk 1% dari

personil berseragam yang dikerahkan. Statistik di bawah ini

menunjukkan bahwa pada tahun 2019, dari sekitar 95.000

penjaga perdamaian, perempuan merupakan 4,7% dari

kontingen militer dan 10,8% dari unit polisi yang dibentuk

dalam misi penjaga perdamaian PBB. Sementara PBB

mendorong dan mengadvokasi penempatan perempuan dalam

fungsi terpadu, negara-negara anggota harus memikul

tanggung jawab untuk menempatkan perempuan di polisi dan

militer.

Divisi Kepolisian PBB meluncurkan 'Upaya Global' untuk

merekrut lebih banyak petugas polisi wanita ke dalam layanan

kepolisian nasional dan ke dalam operasi kepolisian PBB di

seluruh dunia. Target 2028 untuk perempuan yang bertugas di

kontingen militer adalah 15%, dan 25% untuk pengamat

militer dan staf perwira serta target untuk perempuan yang

bertugas di unit polisi yang dibentuk adalah 20%, dan 30%

untuk perwira polisi individu.27

27 https://peacekeeping.un.org/en/our-peacekeepers. Diakses pada

10 Juli 2020.

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 186

Source: https://peacekeeping.un.org/en/our-peacekeepers

Salah satu prinsip utama hukum perang adalah

pembagian penduduk (warga negara) negara dalam

keadaanperang atau yang sedang terlibat dalam konflik

senjata (armed conflict) dalam dua kategori, yaitu kombatan

(combatant) dan penduduk sipil (civiliants). Prinsip membagi

penduduk dalam dua golongan ini disebut prinsip pembeda

(distinction principle).28

Pembagian ini perlu diadakan karena Hukum Perang

menentukan bahwa masing-masing golongan mempunyai hak

dan kewajiban yang berbeda-beda.29 Di daerah-daerah di mana

warga sipil terkena dampak konflik ketika menerima bantuan

28 Prof. KGPH. Haryomataram, S. H., Pengantar Hukum Humaniter,

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.73. 29 Ibid. hal. 162.

Peran Perempuan Dalam Misi…

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 187

kemanusiaan, perempuan dan anak perempuan dipaksa untuk

memberikan imbalan seksual dan siap untuk menerima bagian

dari bantuan kemanusiaan. Untuk alasan ini, peran penjaga

perdamaian wanita sangat penting untuk mengatasi masalah

yang terkait dengan kekerasan berbasis gender (Gender Based

Violence) dan kekerasan seksual terkait konflik (Conflict

Related Sexual Violence).

Perempuan pemelihara perdamaian adalah anggota misi

penjaga pemeliharaan perdamaian PBB yang memiliki

berbagai peran dan tugas yang sangat penting. Sebagai penjaga

perdamaian, perempuan pemelihara perdamaian yang

mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa di suatu negara untuk

membantu memulihkan kepercayaan orang-orang yang

trauma konflik.

Perempuan ditempatkan di semua bidang - polisi, militer

dan sipil - dan telah membuat dampak positif pada lingkungan

penjaga perdamaian, termasuk dalam mendukung peran

perempuan dalam membangun perdamaian dan melindungi

hak-hak perempuan.

Di semua bidang pemeliharaan perdamaian, perempuan

penjaga perdamaian sudah membuktikan bahwa mereka

mampu memainkan peran yang sama di bawah standar dan

kondisi sulit yang sama, seperti rekan-rekan pria mereka.

Suatu keharusan operasional bahwa PBB merekrut dan

mempertahankan pasukan penjaga perdamaian wanita.30

Saat ini hanya 6% dari semua personel militer, polisi dan

peradilan yang berseragam dan koreksi dalam misi lapangan

adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun peran

perempuan dalam menjaga perdamaian sangat krusial,

30Paramasatya, S. Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses

Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco. Global South Review. Vol 2 No 1. 2017. hal 53.

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 188

keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian masih

sangat terbatas.

Berdasarkan analisa dari UN Women, sebanyak 1.187

perjanjian perdamaian tahun 1990-2018, wanita hanya

mencakup 3% dari mediator; 13 % dari negosiator dan 5%

saksi dan penandatangan dalam semua proses perdamaian

yang tercatat. Jumlah ini tentunya harus dapat ditambah

karena perempuan dapat memainkan peran kunci dalam

menjaga perdamaian melalui perannya di bidang ekonomi,

sosial dan budaya.

Menurut UN Women Statistics, keterwakilan perempuan

dapat menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas

perjanjian damai menjadi 35% lebih baik, hasil perjanjian

damai cenderung bertahan 15 tahun lebih lama dibandingkan

sebelum adanya perempuan dalam proses perdamaian, serta

ketentuan perjanjian yang mencakup reformasi politik dan

pembangunan 40% lebih banyak.31Peran khusus yang

dimainkan perempuan penjaga perdamaian dinilai berpotensi

melengkapi peran kemanusiaan, terutama dalam

berkomunikasi dengan perempuan dan anak-anak.32

Indonesia menggarisbawahi tiga hal guna memastikan

keterlibatan perempuan dalam keamanan dan perdamaian.

Pertama, menekankan pentingnya partisipasi perempuan

sebagai agen perdamaian dan toleransi. Kedua, menggandakan

upaya pengarusutamaan peran perempuan dalam agenda

perdamaian di Kawasan. Ketiga, membangun dan

31 UN WomenStatisctic. 32 Firohmatillah, Zulvyanie Pilgrimmy, and Arfin Sudirman. Peran

Korps Wanita TNI Sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Dalam Humanitarian Assistance Di Lebanon. Vol 4 No 2. 2019. hal. 139.

Peran Perempuan Dalam Misi…

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 189

mengembangkan jaringan negosiator dan mediator

perempuan di Kawasan.

Untuk meningkatkan presentase perempuan dalam misi

pemeliharaan perdamaian, kita perlu mempunyai komitmen

politik yang kuat untuk berinvestasi dalam hal-hal yang dapat

meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan

keputusan nasional dan setiap proses perdamaian yang dapat

diterapkan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan

yang sesuai dengan hak-hak perempuan (kesetaraan dan non-

diskriminasi), reformasi budaya dan sumber daya yang

memadai.

D. Simpulan

Penjagaan Perdamaian PBB membantu negara-negara

yang dilanda konflik menciptakan kondisi untuk perdamaian

abadi. Penjagaan perdamaian telah terbukti menjadi salah satu

alat PBB yang paling efektif untuk membantu negara-negara

tuan rumah menavigasi jalan yang sulit dari konflik ke

perdamaian. Sebagai penjaga perdamaian, perempuan

pemelihara mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa di sebuah

negara untuk membantu memulihkan kepercayaan orang-

orang yang dilanda konflik. Perempuan ditempatkan di semua

bidang - polisi, militer dan sipil - dan telah membuat dampak

positif pada lingkungan penjaga perdamaian, termasuk dalam

mendukung peran perempuan dalam membangun perdamaian

dan melindungi hak-hak perempuan. Partisipasi perempuan

dapat menjamin keberlanjutan dan peningkatan kualitas

perjanjian damain menjadi 35% lebih baik, hasil perjanjian

damai cenderung bertahan 15 tahun lebih lama dibandingkan

sebelum adanya perempuan dalam proses perdamaian, serta

ketentuan perjanjian yang mencakup reformasi politik dan

pembangunan 40% lebih banyak. Indonesia menggarisbawahi

tiga hal guna memastikan partisipasi perempuan dalam

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 190

keamanan dan perdamaian. Namun, jumlah personel

perempuan dalam MPP PBB saat ini terbilang sangat rendah

dan PBB sebaiknya merekrut lebih banyak dan

mempertahankan personel perempuan dalam misinya. Untuk

meningkatkan jumlah perempuan dalam misi penjaga

perdamaian, kita membutuhkan komitmen politik yang kuat

untuk berinvestasi dalam hal-hal yang dapat meningkatkan

peran perempuan dalam pengambilan keputusan nasional dan

proses perdamaian yang dapat diterapkan melalui pembuatan

dan pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan hak-hak

perempuan (kesetaraan dan non-diskriminasi), reformasi

budaya dan sumber daya yang memadai.

Referensi

Instrumen Hukum

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Resolusi DK PBB 1325 The Beijing Declaration and Platform for Action 1995

Buku

Kusmawati Hatta. Trauma dan Pemulihannya: suatu kajian

berdasarkan kasus pasca konflik. Dakwah Ar-Rariny

Press. Banda Aceh. 2016. ISBN : 978-602-60756-3-5.

Marsha A. Freeman. Christine Chinkin, Beate Rudolf: The UN

Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination Against Women.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta.

Prenadamedia Grup. 2005

Prof. KGPH. Haryomataram, S.H. Pengantar Hukum Humaniter,

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peran Perempuan Dalam Misi…

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 191

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif

(Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Artikel/Jurnal

Firohmatillah, Zulvyanie Pilgrimmy, and Arfin Sudirman. Peran

Korps Wanita TNI Sebagai Pasukan Pemeliharaan

Perdamaian PBB Dalam Humanitarian Assistance Di

Lebanon. Vol 4 No 2. 2019. hal. 139.

International Programs-Historical Estimates of World

Populations-U.S. Cencus Bureau. 2018.

Kusniati, Retno. Integrasi Standar Perlindungan,

Penghormatan, dan Pemenuhan HAM Dalam Tugas dan

Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Media.Neliti.com. April 2010. hal. 80.

Mumtazinur.Peran Perempuan dalam Proses Pemulihan

Perdamaian di Burundi melalui Penerapan Resolusi

1325 Dewan Keamanan PBB. Vol.3. No.1, 2017. hal. 89

Paramasatya, S. Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco. Global South Review. Vol 2 No 1. 2017. hal. 53.

Laman

https://kemlu.go.id/. Diakses pada 9 Juli 2020

https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping.

Diakses pada 8 Juli 2020.

https://unwomen.org. Diakses pada 11 Juli 2020

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-

i/index.html. Diakses pada 8 Juli 2020.

https://www.helpguide.org/articles/ptsd-trauma/coping-

with-emotional-and-psychological-trauma.htm.

Diakses pada 4 Juli 2020.

https://peacekeeping.un.org/en. Diakses pada 9 Juli 2020.

Nurul Istiana Hasan & Akbar Kurnia Putra

Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1, No. 2 (2020) 192

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng

_0.pdf. Diakses pada 9 Juli 2020.

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1988/summary/.

Diakses pada 8 Juli 2020.

https://www.nationalww2museum.org/students-

teachers/student-resources/research-

starters/research-starters-worldwide-deaths-world-

war . Diakses pada 7 Juli 2020.

https://www.un.org/securitycouncil/. Diakses pada 9 Juli

2020.

https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/. Diakses

pada 10 Juli 2020