PERAN HUMAS DALAM MENGELOLA KONFLIK

79Vol. 08/No.01/April 2015

This research was conducted to describe the role of Kulon Progo Public Relations in managing conflicts,related to the International Airport development plan in Temon. Because Goverment of Kulon Progo regencywas responsible for the conflict about International Airport development plan. Based on the issuing of presidencialinstruction No. 2, 2013 about home security handling, the government of Kulon Progo plays a role to handlethe social conflicts in Temon.

This research is a descriptive study in a government agency by using qualitative research methods withthe primary and secondary data sources. Data collection techniques used in this study were interviews, observa-tion, and documentation. PR does socialization, negotiation, and approaching informally towards people whowill be affected by this airport mega project. Pr also forms of deliberation with police, legislative, sub districthead, and village heads of the five regions who affected by the airport mega project. Pr gives information inaccordance with actual situation to the public and media about Airport Development plan in Temon andapplying additional punishment for residents who commit vandalism.

PERAN HUMAS DALAM MENGELOLAKONFLIK

Keywords : The Role of Public Relations, Social Conflict, International Airport Development Plan.

ABSTRACT

(Studi Deskriptif Kualitatif Rencana Pembangunan BandaraInternasional di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo

Periode April - Oktober 2014)

Ujang Rusli SuherliAlumni Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

PENDAHULUANKebutuhan sarana transportasi disebuah

negara sangat penting untuk berlangsungnyakehidupan bermasyarakat. Era globalisasimenjadi sebuah tantangan bagi suatu negarakarena batas-batas antar negara dan provinsiyang terpisah-pisah. Mengetahui atau mengikutiperkembangan zaman menjadi suatu kewajibanbagi sebuah negara karena persaingan yang

semakin ketat baik dalam bidang teknologi,perekonomian, maupun pembangunan,termasuk sarana transportasi. Sarana trans-portasi yang erat kaitannya dengan perkem-bangan dan kemajuan suatu negara, menjadikanIndonesia sebagai salah satu negara ber-kembang dan sebagai salah satu negara kepu-lauan yang besar tentunya membutuhkan saranatransportasi yang memadai khususnya sarana

80Jurnal Komunikasi PROFETIK

transportasi udara untuk menjangkau satuwilayah dengan wilayah lainnya.

Yogyakarta sebagai kota pendidikan,budaya, dan pariwisata, setiap tahunnya terusmengalami peningkatan jumlah kunjungandari segi moda transportasi udara. Namun, haltersebut kurang didukung dengan infrastrukturBandara yang bertaraf internasional yangmemadai. Semakin tingginya tingkat kunjung-an dan pariwisata ke Yogyakarta dengan meng-gunakan jasa penerbangan membuat BandaraAdisutjipto sebagai salah satu Bandara Inter-nasional terpadat di Indonesia sudah tidak bisalagi mampu menampung penerbangan baikDomestik maupun Internasional yang setiaptahunnya terus meningkat.

Grafik 1. Data Penumpang Domestik

Sumber data: General Affair and CommunicationPT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta

Grafik 2. Data Penumpang Internasional


Dari data tersebut, dapat dilihat adanyapeningkatan jumlah pergerakan pesawat di Ban-dara Adisutjipto setiap tahunnya. Persoalan yangdialami Bandara Adisutjipto saat ini yaitu hanyadapat menampung 1,2 juta penumpang pertahun. Berdasarkan data trafik tahun 2013,Bandara Adisutjipto telah melayani 64,9 jutapergerakan pesawat, 5,7 juta penumpang, serta14,5 juta kilogram kargo.

Tabel 1. Data Pergerakan Penumpang,Pesawat dan Kargo 2009-2013


Kapasitas sisi darat (land side) dan sisiudara (air side) Bandara Adisutjipto pun sudahtidak dapat menampung trafik yang ada. Haltersebut menunjukkan bahwa Bandara Adisu-tjipto telah mengalami over capacity. Selain itu,penggunaan Bandara Adisutjipto saat ini ber-sama dengan TNI AU sehingga terjadi pem-batasan akses (limitasi) dalam penerbangan ko-mersial. Landasan pacu (run way) sepanjang2.200 meter pun sudah tidak bisa diperpanjanglagi karena terdapat jembatan layang Janti dansungai di sisi barat serta Gunung Boko di sisitimur (Sumber data: angkasapura1.co.id 9/4/14pukul 19.48 WIB).

Over capacity nya Bandara InternasionalAdisutjipto membuat Pemerintah dan PT.Angkasa Pura I (Persero) berencana memba-ngun sebuah Bandara Internasional baru diKecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progosebagai pengganti Bandara Adisutjipto.

Namun, rupanya rencana pembangu-nan Bandara Internasional tersebut menimbul-kan pertentangan dari warga yang akan terkenadampak mega proyek Bandara. Masyarakatpesisir selatan Kecamatan Temon yang akan

81Vol. 08/No.01/April 2015

terkena dampak mega proyek Bandara menolakkeras rencana pembangunan Bandara In-ternasional tersebut, seperti yang dilansir Tri-bunnews.com pada Hari Kamis, 10 April 2014pukul 12.24 WIB:

- Ratusan warga menda-tangi kantor Kecamatan Temon untuk melaku-kan aksi unjuk rasa, Kamis (10/4/2014). Me-reka membawa sejumlah spanduk dan poster ber-tuliskan sikap penolakan warga terhadap rencanapembangunan bandara tersebut. Di antaranya‘Kaum petani, menolak perampasan tanah’,‘Pejabat ra mikirke rakyat’, ‘bandara bikinsengsara’, ‘Kami menolak data fiktif 550 kk’,‘MP3EI adalah proyek kapitalis’. Warga jelas-jelas sudah menolak itu karena sampai sekarangbelum ada penjelasan dari pemerintah.” (dikutipdari tribunnews.com 6/5/14 pukul 7.12 WIB).

Warga yang tergabung dalam kelom-pok Wahana Tri Tunggal (WTT) sebagai kelom-pok masyarakat yang kontra terhadap rencanapembangunan Bandara melakukan aksi de-

montrasi menuntut pemerintah untuk memba-talkan rencana pembangunan Bandara yangakan dibangun di wilayah Kecamatan Temontersebut.

Gambar 1Lokasi Mega Proyek Bandara Baru

Sumber data: General Affair and Communication PT. Angkasa Pura I (Persero) Yogyakarta

Gambar 2. Bentuk Penolakan WargaSumber data: Hasil Observasi Peneliti di

Lapangan


Warga memasang spanduk, papan, dantampah yang berluliskan ancaman dan kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Pemkab KulonProgo dan PT. Angkasa Pura I (Persero) disepanjang Jalan Glagah Kecamatan Temon.

Adanya penolakan tersebut sampai saatini pembangunan Bandara Internasionalbelum bisa dimulai dan terancam molor darijadwal yang telah ditargetkan yaitu pada awaltahun 2015. Pendirian Bandara Internasionaldi Kabupaten Kulon Progo ini penting gunamemenuhi kapasitas penumpang yang terusmeningkat di Bandara Adisutjipto. Selain itu,pembangunan Bandara baru di Kecamatan Te-mon, Kabupaten Kulon Progo merupakan ba-gian dari program pemerintah untuk mening-katkan Pendapatan Asli Daerah serta mening-katkan kesejahteraan rakyat.

Penolakan pendirian Bandara Interna-sional di Kabupaten Kulon Progo disebabkankarena warga resah dan takut rumah serta sum-ber penghidupannya hilang akibat pembang-unan Bandara. Pasalnya, sebagian besar lokasipembangunan Bandara adalah tanah pertanianyang subur dan produktif, sehingga warga me-nolak rencana pembangunan Bandara Inter-nasional di Kabupaten Kulon Progo. Wargayang kontra melakukan aksi-aksi penolakan,

diantaranya: menolak pembebasan lahan, me-nolak sosialisasi, memblokade jalan raya, men-cabut patok-patok batas Bandara, serta mela-kukan penyegelan Balai Desa Glagah. Akibat-nya sampai saat ini PT. Angkasa Pura I (Per-sero) belum bisa memulai pembangunan Ban-dara Internasional tersebut.

Konflik muncul setelah rencana pemba-ngunan Bandara Internasional di KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo menyeruakdikalangan masyarakat. Konflik semakin me-manas ketika pejabat Desa dan pejabat Keca-matan Temon tidak bisa memenuhi keinginanwarganya ketika diminta untuk menandatanganipernyataan menolak Bandara. Warga yang akanterkena dampak mega proyek Bandara punricuh dan mengamuk di Kecamatan Temonketika berunjukrasa menolak pendataan terkaitpembebasan lahan yang akan dijadikan megaproyek Bandara. Warga menganggapdianaktirikan oleh Pemerintah KabupatenKulon Progo maupun Pemerintah DaerahIstimewa Yogyakarta. Karena, suara penolakanwarga yang akan terkena dampak mega proyekBandara tidak didengar dan cenderungdiabaikan (Sumber data: liputan6 petang diakses11/5/2014 pukul 8.56 WIB).

Konflik terkait rencana pembangunan

Gambar 3. Warga Sedang Melakukan Aksi DemontrasiSumber Data: PPID Kulon Progo

83Vol. 08/No.01/April 2015

Bandara Internasional di Kabupaten KulonProgo sekarang ini sedang menjadi bahandiskusi khususnya di pemerintahan Daerah Is-timewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Bu-wono X, selaku Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta mengatakan di salah satu media on-line yaitu koransindonews.com pada 14/01/2014:

“Pihak yang berwenang untuk menyelesaikanmasalah ini adalah Pemkab Kulon Progo”. Pe-merintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakartatidak akan ikut campur dengan penolakan wargatersebut. Sultan meyakini Pemkab Kulon Progomasih mampu menyelesaikan pertentangan wargatersebut. Pemerintah Provinsi akan mengambilalih penanganan masalah ini jika Pemerintah Ka-bupaten Kulon Progo sudah tidak sanggup lagimenangani penolakan warganya.

Dhika, seorang Humas PT. AngkasaPura I (Persero) Cabang Yogyakarta pada saatdiwawancarai peneliti 12/06/2014 14.39 me-ngatakan:

“pihak yang bertanggungjawab menangani kon-flik terkait rencana pembangunan Bandara Inter-nasional di Kecamatan Temon adalah PemkabKulon Progo.” PT. Angkasa Pura I (Persero)hanya bertanggungjawab mengganti kerugianwarga yang akan terkena dampak mega proyekBandara.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progoselaku pihak yang berwenang dan bertanggung-jawab untuk segera bertindak menangani kon-flik yang terjadi agar konflik tidak berkepan-jangan dan berlarut-larut. Masyarakat akansangat sensitive jika permasalahan ini menyang-kut dengan lahan atau tanah pertanian yang bisamenimbulkan hilangnya sumber penghidupanmereka akibat pembangunan Bandara. Karenabagi mereka tanah merupakan sebuah hartayang tak ternilai harganya.

Perlu ada pihak yang berkompetenuntuk menangani konflik yang sedang terjadi dimasyarakat terkait rencana pembangunan Ban-dara Internasional tersebut. Pihak yang dimak-sud adalah Hubungan Masyarakat Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnyadisebut Humas. Humas dalam instansi pe-merintahan harus mampu menjadi pemecahmasalah atau konflik di wilayahnya, serta mem-berikan penerangan dan informasi tentang apayang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabu-paten Kulon Progo terkait rencana pembangu-nan Bandara Internasional di KecamatanTemon.

Alloh SWT berfirman dalam Surat Al-Hujurât ayat 9:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yangberiman itu berperang hendaklah kamu damai-kan antara keduanya! Tapi kalau yang satu me-langgar perjanjian terhadap yang lain, hendaklahyang melanggar perjanjian itu kamu perangisampai surut kembali pada perintah Allah. Ka-lau dia telah surut, damaikanlah antara kedua-nya menurut keadilan, dan hendaklah kamuberlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai or-ang-orang yang berlaku adil”.

Dari ayat tersebut, dapat diambil pe-ngertian bahwa dalam konflik perlu ada pihakyang menjadi penengah dan juga mediatoruntuk mendamaikan keduanya dengan cara ber-sikap netral dan adil sehingga bisa mencapaikesepakatan dan saling menguntungkan keduabelah pihak. Jika dikaitkan dengan konflik sosialyang terjadi terkait rencana pembangunanBandara Internasional di Kecamatan Temon,pihak yang dimaksud menjadi penengah adalahHumas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Humas Pemerintah Kabupaten KulonProgo merupakan pihak yang berwenang danbertanggungjawab untuk menangani perma-salahan yang terjadi di Kecamatan Temon.Karena, Humas Pemerintah Kabupaten KulonProgo merupakan suatu alat atau saluran untukmemperlancar jalanya interaksi dan penyebar-an informasi mengenai publikasi pembangun-an nasional di Kabupaten Kulon Progo.

Tulisan ini bermaksud hendak mema-parkan peran yang dilakukan oleh HumasPemkab Kulon Progo dalam mengelola kon-flik terkait rencana pembangunan bandara in-


ternasional di Kecamatan Temon periode April– Oktober 2014. Dalam penelitian ini datadikumpulkan dengan menggunakan hasil ob-servasi, wawancara, dan dokumentasi di-lapangan.

TUJUAN PENELITIANTujuan penelitian ini adalah untuk me-

ngetahui Peran Humas Pemkab Kulon ProgoDalam Mengelola Konflik Terkait RencanaPembangunan Bandara Internasional di Keca-matan Temon periode April – Oktober 2014.

LANDASAN TEORI1. Peran Hubungan Masyarakat

Rosady Ruslan dalam bukunya yangberjudul “Manajemen Public Relations dan MediaKomunikasi” (2007: 20-21), menjelaskan bahwadalam menjalankan kegiatanya Hubungan Ma-syarakat berperan sebagai berikut:

a. Penasihat AhliSeorang praktisi pakar Public Relationsyang berpengalaman dan memiliki ke-mampuan tinggi dapat membantu men-carikan solusi dalam penyelesaian ma-salah hubungan dengan publiknya (pu-blic relationship).

b. Fasilitator KomunikasiPraktisi Public Relations bertindak seba-gai komunikator atau mediator untukmembantu pihak manajemen dalam haluntuk mendengar apa yang diinginkandan diharapkan oleh publiknya.

c. Fasilitator Proses PemecahanMasalahPeranan praktisi Public Relations dalamproses pemecahan persoalan Public Re-lations ini merupakan bagian dari timmanajemen. Hal ini dimaksudkan untukmembantu pimpinan organisasi baiksebagai penasihat (adviser) hingga meng-ambil tindakan eksekusi (keputusan)dalam mengatasi persoalan atau krisisyang tengah dihadapi secara rasionaldan professional.

d. Teknisi KomunikasiBerbeda dengan tiga peranan praktisiPublic Relations Profesional sebelumnyayang terkait erat dengan fungsi dan pe-ranan manajemen organisasi. PerananCommunication Technican ini menjadikanpraktisi Public Relations sebagai journal-ist in resident yang hanya menyediakanlayanan teknis komunikasi atau dikenaldengan method of communication.

2. Tahapan KonflikMenurut Fisher, dkk (2001: 19), ada

lima tahap konflik, diantaranya:a. Prakonflik

Ini merupakan periode di mana terda-pat suatu ketidaksesuaian sasaran dian-tara dua pihak atau lebih, sehingga tim-bul konflik. Konflik tersembunyi daripandangan umum, meskipun satu pihakatau lebih mungkin mengetahui potensiterjadinya konfrontasi. Mungkin terda-pat ketegangan hubungan diantara bebe-rapa pihak atau keinginan untukmenghindari kontak satu sama lain.

b. KonfrontasiPada tahap ini semakin terbuka. Jika sa-tu pihak yang ada merasa masalah, mu-ngkin para pendukungnya mulai me-lakukan aksi demontrasi atau perilakukonfrontatif lainnya. Kadang pertikaianatau kekerasan pada tingkat rendahlainnya terjadi di antara dua belah pi-hak. Masing-masing pihak mungkin me-ngumpulkan sumber daya dan kekuat-an.

c. KrisisIni merupakan puncak konflik, ketika ke-tegangan dan kekerasan terjadi hebat.Komunikasi normal di antara keduapihak kemungkinan putus. Pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduhdan menentang pihak lainnya.

d. AkibatSuatu krisis pasti akan menimbulkan sua-tu akibat. Suatu pihak mungkin menye-

85Vol. 08/No.01/April 2015

rah atau menyerah atas desakan pihaklain. Kedua pihak mungkin setuju ber-negosiasi, dengan atau tanpa bantuanperantara. Suatu pihak yang mempunyaiotoritas atau pihak ketiga lainnya yanglebih berkuasa mungkin memaksa keduabelah pihak menghentikan pertikaian.Apa pun keadaanya, tingkat ketegangan,konfrontasi dan kekerasan pada tahap iniagak menurun, dengan kemungkinanadanya penyelesaian.

e. PascakonflikAkhirnya, situasi diselesaikan dengancara mengakhiri berbagai konfrontasikekerasan, ketegangan berkurang danhubungan mengarah ke lebih normal diantara dua belah pihak. Namun, jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbulkarena sasaran mereka yang saling ber-tentangan tidak diatasi dengan baik, ta-hap ini sering kembali lagi menjadi si-tuasi prakonflik.

3. Pengelolaan KonflikMenurut Moore dalam Susan Novri

(2003: 6-12), ada beberapa bentuk pengelolaankonflik, diantaranya :

a. AvoidancePihak-pihak berkonflik saling menghin-dari dan mengharapkan konflik bisa ter-selesaikan dengan sendirinya.

b. Informal Problem SolvingPihak-pihak yang berkonflik setuju de-ngan pemecahan masalah yang diper-oleh secara informal.

c. NegotiationKetika konflik masih terus berlanjut,maka para pihak berkonflik perlu me-lakukan negosiasi. Artinya, mencari ja-lan keluar dan pemecahan masalah se-cara formal. Hasil negosiasi bersifat pro-cedural yang mengikat semua pihak yangterlibat dalam negosiasi.

d. MediationMunculnya pihak ketiga yang diterimaoleh kedua pihak karena bisa dipandang

membantu para pihak yang berkonflikdalam penyelesaian konflik secara damai.

e. Executive Dispute Resolutions Ap-proachKemunculan pihak lain yang memberisuatu bentuk penyelesaian konflik.

f. ArbitrationSuatu proses tanpa paksaan dari pihakberkonflik untuk mencari pihak ketigayang dipandang netral atau imparsial.

g. Judical ApproachTerjadinya intervensi yang dilakukanoleh lembaga-lembaga berwenang da-lam memberi kepastian hukum.

h. Legislative ApproachIntervensi melalui musyawarah politikdari lembaga perwakilan rakyat, kasus-kasus konflik kebijakan sering menggu-nakan pendekatan ini.

i. Extra Legal ApproachPenanganan yang dilakukan oleh pihakyang memiliki kekuatan legal dan mung-kin tidak dimiliki oleh pihak lawan. Salahsatu pihak bisa memanfaatkan kekuatanuntuk menciptakan nonviolent action danviolence.

PEMBAHASANDalam penelitian ini peneliti menggu-

nakan metode Deskriptif Kualitatif, denganmenganalisa hasil dari observasi, wawancara,dan dokumentasi dari penelitian yang sudahpeneliti lakukan di Pemkab Kulon Progo. Didalam bab ini peneliti akan memaparkan lan-dasan-landasan teori yang akan menjadi acuanpenelitian, diantaranya adalah:

1. Peran Humas PemerintahKabupaten Kulon Progo

a. Penasihat AhliDalam mengelola konflik yang terjadidi Kecamatan Temon terkait rencanapembangunan Bandara InternasionalHumas Pemkab Kulon Progo berperansebagai Penasihat Ahli yaitu denganmembantu memberikan solusi dalam


pemecahan masalah serta memberikanpernyataan kepada Bupati mengenai tin-dakan yang seharusnya dilakukan.

Hal senanda diungkapankanoleh Rosady Ruslan (2007: 341) Humaspemerintah bertugas memberi nasihatatau sumbang saran untuk menggapaiapa yang sebaiknya dilakukan oleh ins-tansi/lembaga pemerintah seperti yangdikehendaki publiknya.

Humas Pemkab Kulon Progobertindak cepat ketika terjadi konflik.Hal ini juga dikuatkan dengan pernya-taan informan sebagai kroscek pembe-naran. Informan tersebut menyatakansebagai berikut:

Selama ini sebetulnya Pemkab jugasudah mengadakan pendekatan-pendekatan baik melalui masyarakatbawah, kelompok-kelompok tertentu,organisasi-organisasi tertentu, baiklangsung melalui Bupati maupun lewatSKPD Kulon Progo. (Bapak Agus,Kepala Desa Glagah, wawancara11 November 2014).

Humas sebagai Penasihat Ahlisangat berperan penting dalam prosespemecahan masalah yang dihadapi olehPemkab Kulon Progo. Bupati langsungmelakukan pendekatan-pendekatandengan warga yang menolak rencanapembangunan Bandara Internasional diKecamatan Temon sesuai dengan yangdisarankan oleh Humas.

b. Fasilitator KomunikasiDalam Peran Humas sebagai FasilitatorKomunikasi, Peran Humas PemkabKulon Progo dalam mengelola konflikterkait rencana pembangunan BandaraInternasional di Kecamatan Temonyaitu berkoordinasi dan bernegosiasidengan para awak media sertamemberikan informasi yang benar ten-tang proses pembangunan Bandara, de-ngan tujuan agar media tidak terlalumembesar-besarkan pemberitaan me-

ngenai pembangunan Bandara di wila-yah Temon agar konflik tidak semakinmemanas dikalangan masyarakat. Hu-mas berperan sebagai Komunikator da-lam kegiatan sosialisasi terkait rencanapembangunan Bandara Internasional diKecamatan Temon.

Humas membantu pihak Pem-kab untuk mendengarkan apa yang di-inginkan dan diharapkan oleh warganya,serta memberikan penerangan-pene-rangan menganai dampak-dampak po-sitif jika ada Bandara di Kabupaten Ku-lon Progo. Dengan adanya sosialisasidiharapankan warga bisa memahami,mendukung, serta menciptakan toleransiyang baik.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan Dimcok dan Koening dalamRuslan (2007: 341), Humas memberikanpenerangan atau informasi tentang apayang telah diupayakan oleh suatulembaga atau instansi pemerintahanyang bersangkutan.

c. Fasilitator Proses PemecahanMasalahSebagai Fasilitator Proses PemecahanMasalah Humas Pemkab Kulon Progoberperan membantu Bupati dalampemecahan masalah yaitu dengan caramembuat tim, mengadakan rapat de-ngan kepala Desa, memberikan bantu-an kepada warga, mengadakan perte-muan antara Pemkab dengan masyara-kat guna membahas tuntutan-tuntutanwarga, mencarikan lahan pengganti un-tuk warga yang terkena dampak megaproyek Bandara dan berupaya membe-rikan pelatihan-pelatihan pendidikanyang tepat kepada warga sesuai dengankemampuanya. Tujuanya adalah ketikaada Bandara mereka bisa terserap men-jadi tenaga kerja lokal di Bandara.

d. Teknisi KomunikasiPeran Humas yang terakhir sebagai tek-nisi komunikasi atau method of commu-

87Vol. 08/No.01/April 2015

nication in organization. Dalam hal iniHumas Pemkab Kulon Progo berperanmempublikasikan kegiatan yang dila-kukan Pemkab dan PT. Angkasa Pura I(Persero) terkait rencana pembangun-an Bandara Internasional di Kecamat-an Temon seperti mempublikasikan ke-giatan sosialisasi pembangunan Banda-ra melalui media internet dengan mem-buat press release, dan newsleatter.

2. Tahapan Konflika. Pra Konflik

Prakonflik yang terjadi terkait rencanapembangunan Bandara Internasional diKecamatan Temon, Kabupaten KulonProgo, yaitu disebabkan oleh faktorkomunikasi, terdapat ketidaksesuaianinformasi yang didapat oleh wargamasyarakat serta adanya unsur profokasidari pihak-pihak yang tidak berke-pentingan. Warga tidak memahamidampak positif dari pembangunanBandara tersebut. Hal ini dikarenakanwarga tidak mendapatkan informasisecara utuh dari pemerintah mengenairencana pembangunan Bandara. Komu-nikasi yang tidak efektif menimbulkanpersepsi negatif dimata warga.

Hal senada juga diungkapkanoleh Agus M. Hardjana (1994: 24)apapun alasannya, komunikasi yanggagal membuat isi berita atas pesantidak lengkap dan tidak jelas, lengkapdan jelas tetapi tidak sampai pada sipenerima tidak baik dan tepat padawaktuya, sampai dengan baik dan tepatpada waktunya tetapi tidak diterima danditangkap utuh. Karena itu hasilnya ada-lah salah pengertian dan salah paham,dan itu menyebabkan konflik. SumberDaya Manusia yang rendah membuatwarga masyarakat lebih mudah untukdipengaruhi dan diprofokasi oleh pihakluar untuk menolak rencana pemba-ngunan Bandara di Kecamatan Temontersebut.

b. KonfrontasiPada tahap Konfrontasi, konflik terkaitrencana pembangunan Bandara Inter-nasional di Kecamatan Temon, Ka-bupaten Kulon Progo, semakin menye-ruak dikalangan masyarakat. Konflikpun semakin memanas ketika PejabatDesa Glagah tidak bisa memenuhikeinginan warganya untuk mendukungmenolak pembangunan Bandara. Wargayang tergabung dalam kelompok WTTpun ricuh dan mengamuk sertamelakukan aksi penyegelan Balai DesaGlagah.

Aksi penyegelan dan perusakanBalai Desa Glagah yang dilakukan olehkelompok WTT sebagai kelompokyang kontra terhadap rencana pemba-ngunan Bandara Internasional di Keca-matan Temon, mengakibatkan pelaya-nan publik terganggu. Aksi demontrasidan ketegangan-ketegangan antara war-ga masyarakat dengan pemerintah ter-jadi saat berlangsungnya sosialisasi ren-cana pembangunan Bandara Interna-sional baru di Kecamatan Temon. Ma-sa memblokir akses jalan raya di sepan-jang jalan Glagah. Aksi penolakan war-ga merupakan bentuk luapan emosiwarga, warga merasa di anak tirikanoleh Pemerintah Kabupaten Kulon Pro-go, maupun Pemerintah Daerah Isti-mewa Yogyakarta. Suara penolakanwarga yang tidak ditanggapi oleh peme-rintah baik oleh Pemkab Kulon Progomaupun Pemda DIY membuat wargakesal dan emosi, sehingga warga turunke jalan untuk melakukan aksi de-montrasi dan memblokir akses jalan disepanjang jalan Glagah untuk menolakrencana pembangunan Bandara Inter-nasional di Kecamatan Temon.

c. KrisisKonflik terkait rencana pembangunanBandara Internasional di KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo, juga


mengakibatkan krisis, yaitu krisis ke-percayaan masyarakat terhadap peme-rintah. Komunikasi antara kedua belahpihak pun terputus dan cenderung me-nuduh serta menentang pemerintah.Masyarakat yang menolak rencanapembangunan Bandara Internasional diKecamatan Temon tidak mempercayaihal-hal yang disampaikan oleh PemkabKulon Progo maupun PT. AngkasaPura I (Persero).

d. AkibatAkibat yang ditimbulkan dari konflikterkait rencana pembangunan BandaraInternasional di Kecamatan Temon,Kabupaten Kulon Progo, yaitu krisissosial. Masyarakat yang pro dan kontrasaling bermusuhan, keresahan warga,penyegelan Balai Desa, pemblokadeanjalan raya, dan lain-lain.

Tidak hanya itu, akibat yang di-timbulkan dari konflik yaitu adanya aksipenyegelan Balai Desa Glagah. Akibatdari penyegelan Balai Desa yang dila-kukan oleh warga penolak Bandara inimengakibatkan anggota WTT dipang-gil oleh pihak kepolisian terkait dugaanpenyegelan dan perusakaan fasilitas De-sa Glagah. Pemkab Kulon Progo mau-pun Pemerintah Desa Glagah menye-rahkan semuanya kepada pihak yangberwajib, yaitu pihak kepolisisan untukmenangani kasus tersebut. Akibat yangditimbulkan dari konflik terkait rencanapembangunan Bandara Internasional diKecamatan Temon, Kabupaten KulonProgo, yaitu krisis sosial dan aksi penye-gelan serta pengrusakan fasilitas BalaiDesa Glagah yang mengakibatkanpelayanan publik terganggu yangdilakukan oleh kelompok WTT yangberunjung dengan pemanggilan 7terduga untuk diproses lebih lanjut.

e. PascakonflikKonflik terkait rencana pembangunanBandara Internasional di Kecamatan

Temon, Kabupaten Kulon Progosampai saat ini masih terus berlangsung.Aksi-aksi penolakan pun masih sajadilakukan oleh kelompok WTT. Na-mun, pihak Pemkab Kulon Progo ber-upaya melakukan pendekatan-pende-katan dengan warga baik yang pro mau-pun yang kontra terkait rencana pem-bangunan Bandara Internasional ter-sebut harapan konflik ini bisa terse-lesaikan dengan baik.

Humas Pemkab Kulon Progotelah berusaha melakukan pendekatan-pendekatan melalui hati ke hati kepadawarganya yang akan terdampak Banda-ra dengan cara memberikan informasi-informasi, penerangan dan pemahamanyang sebenar-benarnya serta apa adanyamengenai proyek pembangunanBandara Internasional di KecamatanTemon, dengan harapan masyarakatbisa mendukung dan menyetujui proyekpembangunan Bandara tersebut.

3. Pengelolaan Konflika. Avoidance

Humas tidak melakukan penghindaranatau menghindari konflik yang terjadi diKecamatan Temon terkait rencanapembangunan Bandara Internasional.Humas berperan melakukan pen-dekatan-pendekatan kepada warga ma-syarakat dengan tujuan untuk bisa me-ngetahui tuntutan dan keinginan-ke-inginan warganya yang akan terkenadampak mega proyek Bandara.

b. Informal Problem SolvingHumas berperan memberikan sumbangsaran kepada Bupati untuk melakukanpendekatan secara informal di wilayahyang akan terkena dampak mega proyekBandara, yaitu dengan cara ber-silaturahmi dengan warga melalui ke-giatan safari ramadhan, syawalan, mem-berikan bantuan, dan takziah ketika adawarganya yang meninggal dunia baik itu

89Vol. 08/No.01/April 2015

warga yang netral, pro, maupun yangkontra.

c. NegotiationHumas berperan melakukan negosiasikepada warganya yang menolak dengancara mendatangi langsung kelompokWTT sebagai kelompok yang kontraterhadap rencana pembangunan Ban-dara dengan didampingi Kepala Desasetempat. Humas melakukan pen-dekatan-pendekatan dengan perwakilanwarga, dan organisasi-organisasikemasyarakatan.

d. MediationHumas dalam hal ini tidak berperan se-bagai mediator terkait rencana pem-bangunan Bandara Internasional di Ke-camatan Temon. Hal ini dikarenakanwarga yang menolak rencana pembang-unan Bandara sudah menutup diri dantidak mau berkomunikasi dengan pe-merintah. Warga penolak Bandara ber-prinsip pokoknya tidak! Terkait pem-bangunan Bandara di wilayah Temon,ini lah yang membuat Humas kesulitanuntuk memediasi warganya.

e. Executive Dispute Resolutions Ap-proachHumas belum bisa menghadirkan pihakketiga untuk memberi suatu bentukpenyelesaian konflik yang terjadi diKecamatan Temon terkait rencana pem-bangunan Bandara Internasional. Wargayang kontra tidak mau diajak ber-komunikasi dengan siapapun baik itupemerintah maupun PT. Angkasa Pura I(Persero). Unsur profokasi yang mem-buat warga tidak mau berkomunikasi lagidengan aparat pemerintah, baik ituPemerintah Provinsi, Kabupaten,maupun Pemerintah Desa setempat.

f. ArbitrationHumas belum bisa menghadirkan pihakketiga yang dianggap netral atau im-prasial, ini disebabkan warga yang kon-tra terhadap rencana pembangunan

Bandara sudah menutup diri, tidak maubertemu dan dipertemukan denganpihak manapun, baik pihak aparat pe-merintahan maupun pihak PT. Angka-sa Pura I (Persero). Warga yang kontraberprinsip pokoke Bandara harus diba-talkan. Warga takut Bandara hanya akanmembuat masyarakat sengsara, karenaBandara akan dibangun diatas lahanpertanian warga yang subur dan pro-duktif.

g. Judical ApproachHumas berperan melakukan pendeka-tan dengan pihak kepolisian untuk mem-beri kepastian hukum terkait penyegelandan pengrusakan Balai Desa Glagahyang dilakukan oleh kelompok WTTsebagai kelompok yang kontra terhadaprencana pembangunan BandaraInternasional yang mengakibatkan pe-layanan publik terganggu.

h. Legislative ApproachHumas berperan melakukan pendeka-tan legislatif melalui musyawarah de-ngan lembaga perwakilan rakyat yaituDPRD, Camat, dan Kepala Desa setem-pat yang wilayahnya akan terkena dam-pak mega proyek Bandara guna me-mecahkan permasalahan yang terjadi diKecamatan Temon terkait rencanapembangunan Bandara Internasional.

i. Extra Legal ApproachPemkab Kulon Progo telah menerap-kan tindakan tegas kepada siapapun baikitu warga yang pro maupun kontra, yangberbuat vandalisme. Tindakan inidilakukan untuk mengantisipasi hal-halyang tidak di inginkan saat berlangsung-nya konslutasi publik. Pemkab KulonProgo menginginkan konsultasi publikberjalan lancar dan kondusif sehinggasemua masyarakat baik pro maupunkontra bisa memahami maksud, tujuan,serta manfaat dibangunya BandaraInternasional di Kecamatan Temon.Dalam hal ini Humas berperan sebagai


penasihat ahli dengan memberikansumbang saran dan pernyataan kepadaBupati tentang apa yang seharusnyadilakukan ketika terjadi konflik secaralangsung.

KESIMPULANPeran Humas Pemkab Kulon Progo

bertanggung jawab dalam mengelola konflik diKecamatan Temon terkait rencana pembangu-nan Bandara Internasional. Humas melakukansosialisasi dan pemecahan masalah secara infor-mal dengan melakukan pendekatan-pendekatanterhadap warga yang akan terkena dampakmega proyek Bandara yang dikemas dalambentuk kegiatan safari ramadhan, syawalan,takziah, memberi bantuan sarana dan prasaranakepada masyarakat, melakukan negosiasiterhadap warga dan media, melakukan pen-dekatan judical dan legislative dengan pihakkepolisian, DPRD, Camat, dan Kepala Desadari lima wilayah terdampak Bandara dalambentuk musyawarah guna merumuskan solusipemecahan masalah yang sedang terjadi. Sertamemberikan informasi yang aktual sesuai de-ngan keadaan yang sebenarnya kepada masya-rakat dan media terkait pembangunan Bandaradi Kecamatan Temon dan menerapkan hukumtambahan bagi warga yang berbuat vandalisme.

SARANAda beberapa saran yang peneliti ha-

rapkan bisa menjadi masukan, meskipun sa-ran ini jauh dari sempurna. Adapun saran yangdimaksud sebagai berikut:

1. Bagi PT. Angkasa Pura I (Persero)a. Alangkah baiknya jika PT. Angkasa Pura

I (Persero) selaku pembangun dan pe-ngelola Bandara turun tangan langsungmenangani konflik yang terjadi. Sehing-ga masyarakat akan mendapatkaninformasi yang detail langsung darisumbernya mengenai konsep Bandarayang akan dibangun di wilayah Temon.

b. Diharapkan PT. Angkasa Pura I (Perse-

ro) membuat program-program CSRyang berkelanjutan di wilayah yang akanterkena dampak mega proyek Bandara.Tujuanya untuk mendekatkan diridengan masyarakat sehingga diharap-kan bisa menciptakan hubungan yangsaling pengertian, menghargai, dan men-dukung.

2. Bagi Pemerintah Provinsi DIY danPemkab Kulon Progo

a. Peneliti berharap alangkah baiknya SriSultan Hamengku Buwono X dan SriPaduka Paku Alam IX selaku Raja se-kaligus Gubernur dan Wakil GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta berkenanturun ke masyarakat, berbicara lang-sung kepada warga dengan memberi-kan pemahaman dan penerangan ten-tang dampak positif pembangunanBandara Internasional di KecamatanTemon. Sebab, penolakan yang terjadisemakin memanas.

b. Dalam proses menyakinkan masyara-kat yang akan terkena dampak megaproyek Bandara, Pemkab harus mem-punyai metode komunikasi khusus se-hingga tidak hanya terpaku pada Un-dang – Undang No. 2 Tahun 2010 me-ngenai pengadaan lahan bagi kepenti-ngan publik saja. Dengan begitu diha-rapkan warga yang akan terkena dam-pak mega proyek Bandara memahamiserta mendukung program pemerintahini.

DAFTAR PUSTAKAAl-Qur’an dan Terjemahannya. 2009.

Diterjemahkan oleh Lajnah PentashihMushaf Al-Qur’an DepartemenAgama Republik Indonesia. Bandung:Syaamil Al-Qur’an.

Agus M. Hardjana. 1994. Konflik Di TempatKerja. Yogyakarta: Kanisius

91Vol. 08/No.01/April 2015

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif(Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publikdan Ilmu Sosial Lainnya). Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Bungin, Burhan. 2004. Metodologi PenelitianKualitatif. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada

Fisher, Simon, dkk. 2001: Mengelola KonflikKeterampilan Dan Strategi UntukBertindak. Jakarta: The British Council,Zed Books.

Ismail Nawawi. 2009. Manajemen KonflikIndustrial. Surabaya: ITSPress

Kriyantono, Rakhmat. 2006. Teknis PraktisRiset Komunikasi. Jakarta: Kencana

Moleong. 2005. Metode Penelitian Kualitatif.Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Novri, Susan. 2010. Pengantar Sosiologi Konflikdan Isu-isu Konflik Kontemporer. Jakarta:Kencana Prenada Media Group

Pawito, Ph. D. 2007. Penelitian KomunikasiKualitatif. Yogyakarta: LkiS

Roy J. Lewicki, dkk. 2012. Negosiasi Negotia-tion. Jakarta: Salemba Humanika,

Ruslan, Rosadi. 2007. Manajemen PublicRelations dan Media Komunikasi. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada.

Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik:Teori, Aplikasi dan Penelitian. Jakarta:Salemba Humanika.

Sumber Internet:

http://www.angkasapura1.co.id/ Diaksespada 9 April 2014 pukul 19.48 WIB.

http://www.koran-sindo.com/node/358469Diakses pada 7 September 2014 pukul13.24 WIB.

http://www.tribunnews.com/regional/2014/04/10/warga-demo-tolak-pembangunan-bandara-temonDiakses pada 6 Mei 2014 pukul 07.12WIB.

http://video.liputan6.com/read/2035482/ricuh-penolakan-pembangunan-bandara-kulon-progo diakses 11/5/2014 pukul 8.56 WIB.

PERAN HUMAS DALAM MENGELOLA KONFLIK

Documents

Transcript of PERAN HUMAS DALAM MENGELOLA KONFLIK