PERAN BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN …
Transcript of PERAN BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN …
PERAN BADAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN PEREMPUAN (BKBPMP) DALAM MENANGANIPERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN
SERANG
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan IlmuPolitik Pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh :
Nita Soraya Laelatuduja
NIM : 6661111641
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN 2015
ABSTRACT
Nita Soraya Laelatuduja. NIM. 6661111641. 2015. Script. The Role Of FamilyPlanning, Woman and Society Empowerment Board (BKBPMP) In AddressingEarly Marriage in the District of Serang District Padarincang. PublicAdministration Department, Faculty of Social and Politic. Sultan AgengTirtayasa University. Advisor I: Drs. Hasuri Waseh, SE, M.Si, Advisor II:Kandung Sapto Nugroho, S. Sos, M.Si.
Keywords: Role, BKBPMP, Early Marriage
The research is motivated by the role of Family Planning, Woman and SocietyEmpowerment Board (BKBPMP) Serang who has not optimal, the research usedgrounded theory of Biddle & Thomas in Sarwono (2008: 216). The research usedqualitative approach. The informants in this research are the Head of BKBPMPSerang regency, Division Head of IKAP , Division Head of KR, Head of KaduBeureum Village, Head of Social Welfare Kadu Bereum, Community Leaders, TheParents (Mothers), prince and Youth spouses of fertile age (EFA ) according wifeage <20 years. Analysis of the data in this study used a model from PrasetyaIrawan. The results showed that as well BKBPMP coordinating role within thestructure of the administration and coordination directly to the public. But in fact,the role of Family Planning, Woman and Society Empowerment Board(BKBPMP) Serang not running optimally. Recommendations can be given,BKBPMP can improve further dissemination and outreach to the community orvillage and gives understanding to the community, especially about thesocialization of the Marriage Law and reproductive health issues for earlychildhood. So the role of Family Planning, Woman and Society EmpowermentBoard (BKBPMP) may be optimized as expected by the BKBPMP and especiallyexpected by society.
ABSTRAK
Nita Soraya Laelatuduja. NIM. 6661111641. 2015. Skripsi. Peran BadanKeluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan(BKBPMP) Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan PadarincangKabupaten Serang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas IlmuSosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. DosenPembimbing I: Drs. Hasuri Waseh, SE, M.Si, Dosen Pembimbing II:Kandung Sapto Nugroho, S. Sos, M.Si.
Kata Kunci: Peran, BKBPMP, Pernikahan Dini
Penelitian dilatarbelakangi oleh Peran Badan Keluarga Berencana PemberdayaanMasyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang yang belum berjalansecara optimal, penelitian ini berpijak kepada teori Peran Biddle & Thomas dalamSarwono (2008:216). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala BKBPMPKabupaten Serang, Kepala Sub Bidang IKAP, Kepala Sub Bidang KR, KepalaDesa Kadu Beureum, Kasi Kesos Kadu Beureum, Tokoh Masyarakat, Para Orangtua (Ibu-ibu), Penghulu dan Remaja Pasangan Usia Subur (PUS) menurut umuristri <20 Tahun. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model PrasetyaIrawan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagaimana peran BKBPMP baikkoordinasi dalam lingkup tatanan pemerintahan maupun koordinasi langsung kemasyarakat. Namun dalam kenyataannya, peran Badan Keluarga BerencanaPemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang belumberjalan dengan optimal. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu, pihakBKBPMP dapat meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi dan atau penyuluhankepada masyarakat di Desa dan memberikan pemahaman kepada masyarakat,terutama mengenai sosialisasi Undang-undang Perkawinan dan masalahKesehatan Reproduksi untuk anak usia dini. Sehingga peran Badan KeluargaBerencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) dapat berjalansecara optimal sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak BKBPMP dan terutamayang diharapkan oleh masyarakat.
Jika tidur dapat memberi mimpi,
maka bangun adalah cara mewujudkannya ...
“Get Up In The Morning
With Enthuasiasm And
Sleep With Satisfaction”
Tidak ada jalan yang mudah menuju keberhasilan, tidakmungkin datang dengan begitu saja, tetapi mereka yangingin berjuang mendapatkannya, kemudian berikhtiar danbekerja keraslah kuncinya...
Langkah kaki ini lelah menelusuri setiap jalan, mata initerkantuk-kantuk menatap layar monitor tanpa mengenalwaktu, siang dijadikan malam dan malam dijadikansiang...
Pikiran bercabang dan hati ini terkadang kesal, resah,merasa putus asa dikala setiap revisi menghantui, namunkarena mereka lah “Kedua Orang tuaku” penyemangatdalam menyandang gelar S. Sos ku...
Terima Kasih Mah, Piw
KATA PENGANTAR
Dengan rasa haru peneliti panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
sumber suara-suara hati, sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran,
sumber segala kesuksesan, Sang Kekasih tercinta yang tak terbatas pencahayaan
cinta-Nya. Berkat hidayah, taufiq dan inayah-Nya, akhirnya skripsi ini dapat
penulis selesaikan dengan baik meskipun tidak sempurna, karena kesempurnaan
hanya milik sang Pencipta. Tak lupa shalawat dan salam semoga terlimpah kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga berserta sahabatnya.
Hasil penelitian yang dinamakan “SKRIPSI” ini diajukan untuk memenuhi
salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul “Peran Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP)
Dalam Menangani Proses Pernikahan Dini Di Kabupaten Serang Studi Kasus Di
Kecamatan Padarincang”
Pekerjaan akhir akademik yang relatif sulit dan melelahkan ini hampir
mustahil untuk dirampungkan tanpa ada dorongan dan bantuan dari berbagai
pihak. Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa selama penelitian
dan penulisan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan baik moril
maupun materiil dari berbagai pihak.
Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih
yang tak terhingga kepada:
1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
2. Yth. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan FISIP Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
3. Yth. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., Pembantu Dekan I
FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan sekaligus Pembimbing II
skripsi, terima kasih atas bimbingan, masukan kritik dan sarannya kepada
peneliti.
4. Yth. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Yth. Ibu Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., Sekretaris Jurusan Program Studi
Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Yth. Bapak Drs. Hasuri Waseh, SE., M.Si., Pembimbing I skripsi, terima
kasih untuk nasihat dan motivasinya kepada peneliti, semoga menjadi modal
awal menuju kesuksesan.
7. Yth. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing MPA peneliti,
mengucapkan terima kasih atas nasihat, pelajaran dan bimbingan dalam
menyusun sebuah penelitian.
8. Yth. Ibu Titi Stiawati, S.Sos., M.Si., Dosen yang selalu memberi support
serta masukan-masukannya kepada para mahasiswa dan tidak memandang
baik mahasiswa bimbingannya ataupun bukan beliau selalu memberi
bimbingan yang setara kepada mahasiswanya.
9. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang tidak
dapat peneliti sebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah disampaikan
dapat bermanfaat.
10. Para Staf Tata Usaha (TU) Program Studi Ilmu Administrasi Negara atas
segala sumbangsihnya.
11. Pengelola Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala
fasilitas yang telah diberikan kepada peneliti.
12. Dukungan dan motivasi terbesar tentulah dari keluarga tercinta peneliti,
Ayahandaku “pipiw” yang selalu memberi dorongan agar peneliti segera
menyelesaikan skripsi ini, yang senantiasa berdo’a untuk kesuksesan sang
peneliti, baik membantu dalam hal segala apapun, yang selalu mengingatkan
agar tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, mengaji, serta berusaha,
berdo’a dan ikhtiar kepada Allah SWT. Untuk Ibundaku “mamah” terima
kasih untuk segala nasihat-nasihat, arahan dan dorongan agar tetap fokus
dalam mengerjakan skripsi ini yang tak luput juga mamah selalu
mendo’akan yang terbaik untuk teteh agar segera menyelesaikan study S1
dengan tepat waktu. Kepada adik-adikku tersayang Nadila Amalia “teteh
dila”, Muhammad Haidar Muslim “aa hedar” dan Muhammad Risqy
Anugrah “dede iki” terima kasih untuk selalu memberi dukungan apapun
yang teteh lakukan asalkan yang terbaik untuk teteh dan keluarga. Karena
mereka lah penulis semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Yth. Bapak Drs. Oyon Suryono, MM., Kepala Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang.
14. Yth. Bapak Asep Rahmat, SE., M.Si., Alm., Kasubid Kesehatan Reproduksi
(KR) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang. Yang senantiasa membimbing,
memberi ilmu pengetahuan selama peneliti menyusun penelitian ini dengan
penuh rasa ketulusan hati beliau, peneliti ucapkan terima kasih banyak telah
membantu dalam pencarian data skripsi ini, namun seiring berjalannya
waktu beliau telah dipanggil terlebih dahulu oleh sang kuasa pada bulan
februari tahun 2015, belum sempat peneliti ucapkan terima kasih yang tak
terhingga ini sebab tanpa beliau mungkin akan sulit mendapatkan hasil
penelitian yang akan penulis susun. Semoga Allah memberi tempat yang
paling indah disisi-Nya. Ammiinn Yaa Rabbal’alamin.
15. Yth. Ibu Cicih Sugiharti, S.Sos., Kasubid Informasi Analisa Program
(IKAP) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang.
16. Yth. Ibu Kokom, Staf Umum Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang, yang senantiasa
mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di BKBPMP Kabupaten
Serang.
17. Yth. Bapak Drs. Ajat Sudrajat, M.Si., selaku Camat Kecamatan
Padarincang.
18. Yth. Bapak Taufik, S.Pd., M.Si., selaku Sekretaris Kecamatan Padarincang.
19. Yth. Ibu E. Junariyah, S.AP., selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan.
20. Yth. Bapak Entis Sutisna, S.AP,. selaku Staf / Operator Kasi Pemerintahan.
21. Yth. Bapak Asep Sopan Paridi, selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
22. Yth. Bapak Drs. H. A. Farid, M.Si., selaku Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padarincang sekaligus Penghulu.
23. Yth. Bapak Hidayat, S.Pdi., selaku Penghulu di Kecamatan Padaricang.
24. Yth. Bapak Umar Fauzi, S.Hi., selaku Penghulu di Kecamatan Padarincang.
25. Yth. Bapak Drs. Auful Mujtaba, M.Si., Ketua Badan Penasihatan,
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Padarincang.
26. Yth. Bapak H. Dudung Mudrik, Kepala Desa Kadu Bereum.
27. Yth. Bapak H. Rahmat, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa Kadu
Bereum.
28. Mahasiswa ANE Non Reguler dan ANE Reguler angkatan tahun 2011,
terima kasih untuk saling berbagi cerita mengenai perkuliahan, saling
mensupport untuk segera menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
29. Teman-teman tercinta kelas D, hasanahtun, cikita, wida, nisa, teh amel, indri
dp, jelita, amelia, mayang, jaka, ardi, ervin, oki, nendi yang sama-sama
sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir mata perkuliahan, saling
mensupport, memberi masukan-masukan dan nasihat serta saling berbagi
cerita selama kurang lebih beberapa tahun ini. Untuk Ida Komala terima
kasih atas bantuan sumbang pemikirannya dan selalu memberikan support
kepada penulis, dari awal semseter 1-8 Alhamdulillah selalu dikasih bareng-
bareng terus dalam perkuliahan. Dan untuk Reni Indriyani (neng) terima
kasih yang selalu menemani bolak-balik kampus, perpustakaan, penelitian,
dan bimbingan skripsi, saling memberi nasihat dan mensupport satu sama
lain. Dan untuk Randi Apriandi (om ran), terima kasih banyak yang selalu
mau direpotkan oleh penulis, menemani bolak-balik tempat penelitian, yang
saling memberi support satu sama lain dan memberi nasihat.
30. Sahabat-sahabatku tercinta, Maicy yang sedang melanjutkan study S1
Kebidanannya semoga segera menyelesaikan tugas akhirnya, Hadijah
lulusan D3 Kebidanan yang sedang bekerja merantau dikota orang semoga
sukses dengan pekerjaan Bidan yang tanpa pamrih, untuk mamihku Diny
Ayu Febiola yang sedang melanjutkan S1 Teknik Kimianya di Surabaya
lulusan D3 UNPAD semoga segera menyelesaikan study S1 nya dan segera
kembali pulang ke kota Serang-Banten. Terima kasih untuk support-support
kalian yang tiada hentinya agar peneliti segera menyelesaikan tugas
akhirnya ini dengan penuh semangat tanpa mengeluh dan putus asa, semoga
kita bersama-sama maju dengan kesuksesan yang kita tempuh selama ini. I
miss You untuk kalian.
31. Untuk yang berinisial “DR” terima kasih untuk beberapa tahun ini selalu
menemani dikala suka dan duka, mensupport peneliti agar tidak mudah
mengeluh, selalu memberi nasihat dan wejangan-wejangan yang sangat luar
biasa yang dapat menjadikan diri peneliti menjadi dewasa, tidak manja, dan
mampu mengontrol emosi. Terima kasih untuk selalu sabar menghadapi
sikap peneliti yang keras kepala dan manja semoga tidak akan pernah lelah
untuk selalu menasihati yang baik-baik, terima kasih selalu membagi ilmu
yang dimiliki kepada peneliti. Semoga segera menyandang gelar Sarjana
Teknik, sukses selalu dan diberi perlindungan oleh Allah SWT.
32. Untuk calon partner hidup di masa depan (Insyaa Allah), terima kasih telah
hadir di sela-sela waktu yang singkat ini. Selalu mensupport agar segera
menyelesaikan skripsi ini, mengerti akan kesibukan penulis serta selalu
memberikan canda dan tawanya kepada penulis, sehingga penulis tidak
merasa bosan dalam mengerjakan kewajiban untuk segera menyandang
gelar sarjananya. Meskipun perkenalan ini singkat, semoga Allah
memberikan suatu alasan yang bermakna untuk kita, dan semoga ini yang
terbaik Aamiin Yaa Rabbal’alamin. (Thanks to A. RJA).
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat
kekurang sempurnaan. Oleh karena itu peneliti sangat berharap adanya
saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini
lebih lanjut.
Serang, Juni 2015
Peneliti
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ................................. i
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR ........................................................................ ii
DAFTAR ISI ....................................................................................... ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .................................................. xii
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................... xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ............................................... 1
1.2 Identifikasi Masalah ..................................................... 17
1.3 Batasan Masalah .......................................................... 18
1.4 Rumusan Masalah ........................................................ 19
1.5 Tujuan Penelitian ......................................................... 19
1.6 Manfaat Penelitian ....................................................... 19
1.7 Sistematika Penulisan .................................................. 20
BAB II DESKRIPSI TEORI PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori ............................................................. 25
2.1.1 Definisi Peran ................................................... 25
2.1.2 Definisi Pernikahan ............................................ 31
2.1.3 Definisi Pernikahan Dini .................................... 34
2.1.3.1 Akibat Pernikahan Dini ..................................... 36
2.1.3.2 Resiko Kehamilan Usia Dini ............................. 38
2.1.4 Definisi Keluarga ............................................... 39
2.2 Penelitian Terdahulu ...................................................... 43
2.3 Kerangka Berfikir .......................................................... 46
2.4 Asumsi Dasar ................................................................. 48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian ......................................................... 50
3.2 Fokus Penelitian ............................................................ 51
3.3 Lokasi Penelitian ........................................................... 51
3.4 Instrument Penelitian ........................................................ 52
3.5 Informan Penelitian ....................................................... 53
3.6 Teknik Pengumpulan Data ............................................ 56
3.6.1 Metode Observasi .............................................. 58
3.6.2 Wawancara ......................................................... 60
3.6.2.1 Pedoman Wawancara ......................................... 62
3.6.3 Studi Kepustakaan .............................................. 66
3.6.4 Studi Dokumentasi ............................................. 67
3.7 Teknik Analisis Data ...................................................... 68
3.7.1 Pengumpulan Data Mentah ................................. 69
3.7.2 Transkip Data ...................................................... 69
3.7.3 Pembuatan Koding .............................................. 70
3.7.4 Kategorisasi Data ................................................ 70
3.7.5 Penyimpulan Sementara ...................................... 70
3.7.6 Triangulasi .......................................................... 70
3.7.7 Penyimpulan Akhir ............................................. 71
3.8 Uji Keabsahan Data ........................................................ 71
3.9 Jadwal Penelitian ............................................................ 72
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ............................................. 73
4.1.1 Gambaran Umum BKBPMP .............................. 73
4.1.1.1 Tupoksi BKBPMP .............................................. 76
4.1.1.2 Susunan Organisasi BKBPMP ............................ 77
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Padarincang ......... 79
4.1.3 Gambaran Umum KUA ....................................... 84
4.1.3.1 Data Pegawai KUA ............................................. 86
4.1.3.2 Tupoksi KUA ...................................................... 87
4.2 Deskripsi Data ................................................................. 88
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian .................................... 88
4.2.2 Informan Penelitian ............................................. 93
4.3 Hasil Penelitian ............................................................... 97
4.3.1 Peran BKBPMP .................................................. 97
4.4 Pembahasan ................................................................... 123
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ..................................................................... 132
5.2 Saran ............................................................................... 133
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Tabel 1.1 (Tingkat Pernikahan Di bawah Usia 20 Tahun di Kabupaten Serang) ....... 8
Tabel 1.2 Tingkat Pernikahan Dini di Kabupaten Serang Tahun. 2013 ...................... 10
Gambar 1.3 Perbedaan Fungsi Reproduksi Perempuan & Laki-laki .......................... 13
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .................................................................................... 47
Tabel 3.1 Koding Informan .......................................................................................... 56
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara ................................................................................... 62
Gambar 3.3 Proses Analisis Data ................................................................................. 69
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian ........................................................................................... 72
Tabel 4.1 Susunan Organisasi BKBPMP Kabupaten Serang ........................................ 77
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Pegawai BKBPMP ........................................................ 78
Tabel 4.3 Struktur Organisasi ....................................................................................... 81
Tabel 4.4 Data Pegawai KUA Kecamatan Padarincang ............................................... 86
Tabel 4.5 Transkip Matriks Triangulasi ........................................................................ 91
Tabel 4.6 Hasil Penelitian Indikator Harapan (Expectation) ........................................ 124
Tabel 4.7 Hasil Penelitian Indikator Norma (Norm) .................................................... 126
Tabel 4.8 Hasil Penelitian Indikator Wujud Perilaku (Performance) .......................... 128
Tabel 4.9 Hasil Penelitian Indikator Penilaian dan Sanksi .......................................... 130
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran Daftar Hadir Sidang Skripsi
Lampiran Surat Izin Penelitian
Lampiran Struktur Organisasi BKBPMP Kabupaten Serang
Lampiran Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten Tahun 2013
Lampiran TUPOKSI bidang IKAP dan KK, bidang KB dan KR
Lampiran Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975
Lampiran Data Pegawai KUA Kecamatan Padarincang
Lampiran BP.4 Kecamatan Padarincang Tahun 2013
Lampiran Gambaran Umum Kecamatan Padarincang
Lampiran Transkip Data dan Koding
Lampiran Pedoman Wawancara
Lampiran Catatan Lapangan
Lampiran Kategorisasi Data
Lampiran Member Check
Lampiran Surat Pernyataan
Lampiran Dokumentasi
Lampiran Riwayat Hidup
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan manusia menyangkut pembangunan karakter dan pola pikir
manusia, sejatinya merupakan sasaran dari pembangunan daerah yang merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional. Pada dasarnya adalah upaya
perubahan dalam berbagai bidang dan sektor kehidupan masyarakat menuju
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan
ekonomi, diversifikasi kegiatan sosial-ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, pola pikir kearah yang modernisasi akan tetapi untuk memenuhi hal ini,
diperlukan perencanaan yang matang, tepat, dan dapat dipercaya dengan
menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan,
baik dalam aspek legal-formal maupun menjawab tantangan dan permasalahan
pembangunan sekaligus akademik.
Pembangunan saat ini menjadi isu strategis yang sangat gencar
diperbincangkan oleh negara-negara di dunia terutama negara-negara
berkembang. Pembangunan menuntut suatu negara untuk bekerja keras agar dapat
mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga mendatangkan
kesejahteraan bagi warga negaranya. Agar pembangunan yang berkelanjutan
terwujud dibutuhkan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan. Salah
satunya melalui program pemberdayaan masyarakat.
2
Pemberdayaan masyarakat sebagai proses menyiapkan masyarakat dengan
berbagai sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk
meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka.
Program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh pemerintah maupun
LSM tidak selalu berjalan mulus, seringkali mengalami permasalahan terutama
dalam program pemberdayaan yang dilakukan di masyarakat, namun pemerintah
tetap menjalankan program tersebut guna untuk mensejahterakan masyarakat.
Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen
rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka
panjang. Implementasi desentralisasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
undang RI 32 Tahun 2004, dengan menuntut adanya proses perencanaan
pembangunan yang lebih bersifat partisipatif.
Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana dikehendaki
memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up
dan top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan
memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan
akuntabel. Konsisten dengan rencana lainnya yang relevan dan juga kepemilikan
rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan
keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang
disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Renstra SKPD
atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen
3
perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan
SKPD dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(Sumber: http://bkbpmp.serangkab.go.id).
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) Kabupaten Serang sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) Kabupaten Serang, tentunya berkewajiban menyusun Renstra
atau Rencana Strategis Perkembangan Kelembagaan BKBPMP Kabupaten Serang
pada tahun 1972 s/d tahun 2003. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) Kabupaten Serang yang terbentuk sejak tahun 1972, merupakan
lembaga vertikal Non Departemen yang menangani tentang Kependudukan dan
Keluarga Berencana diwilayah Kabupaten Serang, dan bertanggung jawab
langsung secara vertikal kepada Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) Pusat.
Pada tahun 2003 s/d tahun 2008 sesuai dengan perkembangan di
Pemerintahan Pusat maupun Daerah Kabupaten Serang, SDM/Personel serta aset-
aset Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten
Serang pada tahun 2003 diserahkan ke daerah berdasarkan Kepress Nomor 103
Tahun 2001. Dan pada periode 2001 s/d 2003 adalah merupakan periode
peralihan, belum ada nomenklatur yang jelas. Dan baru pada tahun 2003, keluar
Perda Kabupaten Serang Nomor 17 Tahun 2003, tanggal 05 Desember 2003
tentang pembentukkan Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera
(BKPKS) Kabupaten Serang.
4
Pada tahun 2008 dengan masuknya bidang Pemberdayaan Perempuan
nomenklatur, Badan Koordinasi Pembangunan Keluarga Sejahtera (BKPKS)
Kabupaten Serang berubah menjadi Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Serang. Berdasarkan pada Perda
Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukkan lembaga tekhnis
daerah tanggal 11 Desember 2008, dan Perbup Kabupaten Serang Nomor 37
Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi BKBPP Kabupaten Serang tanggal
18 Desember 2008. Dan pada tahun 2012 hingga sekarang, dengan masuknya
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten
Serang, berubah nomenklaturnya menjadi Badan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang.
Berdasarkan pada Perda Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011,
tentang pembentukkan lembaga tekhnis daerah, tanggal 07 Desember 2011 dan
Perbup Kabupaten Serang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok dan
Fungsi BKBPMP Kabupaten Serang, dan nomenklatur BKBPMP Kabupaten
Serang masih tetap hingga sekarang.
Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan sarana prasarana
pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen
dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang
berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Sesuai dengan Peraturan Bupati
Serang Nomor: 21 Tahun 2012, tentang tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga
5
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten
Serang mempunyai tugas pokok yaitu, merencanakan, mengatur, melaksanakan
dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
Publikasi “Profil BKBPMP Kabupaten Serang Tahun 2013-2014” berisi
tentang Data Kesekretariatan, diantaranya ialah Bidang Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi (KB dan KR), Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM),
Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM), Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) serta Bidang Informasi Analisa
Program dan Ketahanan Keluarga (IKAP dan KK). Data yang dikumpulkan
berasal dari semua bidang yang ada dilingkungan BKBPMP Kabupaten Serang.
(Sumber: Bab Pendahuluan Profil BKBPMP Kabupaten Serang).
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) yang sangat vital dan penting kepada masyarakat terkait
dengan salah satu tugas dan fungsinya, dalam pemberdayaan masyarakat dan
perempuan adalah memberi pengarahan atau mensosialisasikan bagaimana
mencegah pernikahan dini, yang pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari
fenomena sosial seperti melangsungkan pernikahan di usia dini semakin marak
dilakukan. Fenomena sosial ini berkembang sejatinya karena berbagai banyak
faktor, diantaranya adalah karena faktor lingkungan, tuntutan biologis, psikologis,
budaya yang dianut oleh sebagian masyarakat kita.
Permasalahan ini sudah tidak dipermasalahkan lagi di era globalisasi, saat
ini remaja sudah banyak yang melakukan pernikahan di usia dini. Akan tetapi,
6
bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan dini seharusnya berfikir
matang serta berfikir secara baik dan buruknya sebelum mengambil keputusan
untuk menikah di usia dini. Karena kehidupan setelah menikah akan banyak
tuntutan hidup dan tantangan hidup yang lebih berat lagi, hal ini sangat
dibutuhkan kedewasaan dan kematangan emosional yang sangat tinggi, serta
mampu hidup mandiri baik secara ekonomi. Membangun keluarga dalam
pernikahan akan ada tanggung jawab yang sangat besar dalam hal menafkahi istri,
anak dan serta membesarkan anak-anaknya serta memenuhi kebutuhan sehari-
hari.
Pada umumnya remaja yang menikah di usia dini, pasti tidak dapat
menikmati bangku pendidikan dan menikmati masa-masa remaja mereka.
Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja-remaja yang
masih duduk di bangku sekolah tetapi sudah mencoba hubungan seks di luar nikah
dan akhirnya hamil di luar nikah, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti
sekolah dan melanjutkan ke pernikahan. Istilah lainnya di Negara Indonesia
pernikahan ini disebut dengan, “Married by Accident” (MBA) yaitu secara
gamblang dapat diartikan secara “kasar” MBA adalah menikah karena
“kecelakaan” / tidak sengaja. Kasus MBA ini memang bisa terjadi pada siapa saja,
tetapi biasanya kasus ini banyak terjadi pada usia remaja. Banyak faktor yang
mendorong/mendukung sehingga dapat terjadinya “Married by Accident” ini.
Salah satu faktornya adalah pergaulan bebas, pergaulan bebas yang
merebak dikalangan remaja ini bisa dibilang sebagai faktor utama MBA. Sifat
khas pada usia remaja yaitu, ingin mencoba hal baru dengan rasa penasarannya
7
sehingga merebaknya pergaulan bebas. Sedangkan dari segi pendidikan agama
dan moralnya yang kurang dari orang tua. Dalam beberapa budaya, pernikahan
dini bukanlah masalah karena sudah menjadi kebiasaan. Namun, dalam konsep
kekinian, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar
dikemudian hari dan pernikahan dini bertentangan dalam Undang-undang
Perkawinan, yakni Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974.
Kehidupan mereka yang menikah di usia muda ini tidak jarang terjadi
ketegangan antara suami-istri, seperti tidak terkendalinya emosi yang di
latarbelakangi kekurangsiapan mental dari pasangan usia muda tersebut. Yang
pada akhirnya dapat menimbulkan tekanan sosial maupun ekonomi dalam rumah
tangga. Sebagai generasi muda dan penerus bangsa, tidaklah harus selalu
mengambil langkah yang dianggap mudah untuk menjalin kasih dengan pasangan
melalui pernikahan dalam usia yang dini, semua itu harus melewati proses yang
panjang dan harus ada kesiapan dari masing-masing pihak, karena jika tidak,
pernikahan yang akan dilakukan hanya akan menjadi pernikahan yang sia-sia.
Pernikahan yang dilaksanakan dalam usia yang belum matang atau lazim
disebut Pernikahan Dini, dan memiliki beberapa dampak yang kurang baik. Maka,
masyarakat perlu untuk disadarkan akan pentingnya menjaga anak-anak mereka
yang akan melangsungkan pernikahan pada usia yang sudah matang, dan
lazimnya pernikahan dini banyak terjadi di daerah terpencil atau kampung-
kampung karena ada beberapa faktor yang mendukung masyarakat kampung
untuk melakukan pernikahan dini, diantaranya kurang pengetahuan dan
8
pemahaman tentang pendidikan, rendahnya tingkat ekonomi, faktor sosial budaya,
dan pergaulan bebas.
Tabel 1.1Tingkat Pernikahan di Bawah Usia 20 Tahun di Kabupaten Serang
No. Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
1. JumlahPUS
Umur<20
tahun
JumlahPUS
Umur<20
tahun
JumlahPUS
Umur<20
tahun
JumlahPUS
Umur<20
tahun
2. 263.971 8.529 271.670 9.284 274.525 8.347 281.920 8.836
(Sumber: Sub Bidang IKAP BKBPMP Kabupaten Serang)
Dari Tabel 1.1 di atas, tercatat 8.529 dengan presentase 3,23% pada tahun
2010 pasangan di bawah usia 20 tahun yang terdata oleh BKBPMP Kabupaten
Serang, dan pada tahun 2011 meningkat dengan drastis yakni, 9.284 dengan
presentase 3,41% pasangan di bawah usia 20 tahun. Sedangkan, pada tahun 2012
menurun dengan angka 8.347 dengan presentase 3,04% pasangan di bawah usia
20 tahun. Dan pada akhir tahun 2013 tercatat 8.836 dengan presentase 3,134%
pasangan di bawah usia 20 tahun dengan selisih angka 489 dari tahun sebelumnya.
Hal ini menunjukkan angka yang sangat luar biasa dimana pernikahan di usia dini
naik turun disetiap tahunnya, dan ini terjadi dengan berbagai sebab atau faktor
yang mendorong pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun,
diantaranya adalah rendahnya faktor pendidikan, rendahnya tingkat ekonomi,
faktor sosial budaya, akibat pergaulan bebas, dan kurangnya pemahaman
masyarakat yang tinggal di kampung.
9
Dengan meningkatnya angka pernikahan di usia dini ini menjadi salah satu
tugas berat BKBPMP dalam menekan angka pernikahan dini, karena mempunyai
dampak yang kurang baik bagi pasangan pernikahan dini tersebut. Pada dasarnya
usia ideal untuk menikah bagi wanita ialah usia 20 tahun dan untuk pria berusia
25 tahun, agar keduanya dapat berfikiran matang dan saling mempertimbangkan
untuk membina kehidupan berumah tangga.
Secara umum, pernikahan dini yang dilakukan oleh sebagian masyarakat
utamanya yaitu di daerah Kabupaten Serang. Dan sesuai dengan tupoksi
BKBPMP Kabupaten Serang yaitu merencanakan, mengatur, melaksanakan dan
mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Program
kependudukan dan keluarga berencana merupakan upaya untuk mengendalikan
pertumbuhan penduduk. Keluarga merupakan bagian (komunitas) terkecil dari
masyarakat, dari keluarga yang baik akan muncul pula masyarakat yang baik.
Kualitas keluarga menunjukan dan menentukan kualitas manusia yang tentunya
akan menentukan kualitas bangsa Indonesia terutama kualitas generasi muda.
Adapun salah satu bidang yang menangani Pernikahan Dini tersebut
diantaranya ialah Bidang IKAP (Informasi Analisa Program) dan KK (Ketahanan
Keluarga). Bidang IKAP dan KK merupakan salah satu bidang yang menangani
pernikahan dini, terutama bidang IKAP yang menangani dalam pendataan remaja
menikah di bawah usia 20 tahun. Selain itu bidang KK (Ketahanan Keluarga)
adalah bidang yang tujuannya membentuk suatu program dalam mensejahterakan
dan membina keluarga untuk mempertahankan sebuah rumah tangga. Oleh sebab
10
itu, upaya-upaya yang dilaksanakan di Kabupaten Serang yakni untuk
meningkatkan kualitas keluarga melalui program-program penguatan ketahanan
keluarga diantaranya, peningkatan kemampuan melalui bimbingan teknis bagi
pengelola bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR) dan bina
keluarga lansia (BKL). BKB, BKR dan BKL merupakan kelompok-kelompok
kegiatan masyarakat yang menghimpun keluarga yang didalamnya mempunyai
balita, remaja atau lansia.
Dari hasil survey bidang IKAP (Informasi Analisa Program) menyatakan
dari 29 Kecamatan di Kabupaten Serang terdapat 1 (satu) Kecamatan, data yang
memiliki angka tertinggi yakni di Kecamatan Padarincang pada tahun 2013 yang
mencapai hingga 1.145 penduduk yang melakukan Pernikahan Dini dibawah usia
20 tahun, dan sudah dapat dikatakan PUS menurut umur istri yaitu Pasangan Usia
Subur. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan tingkat pernikahan dini
dari 29 Kecamatan di Kabupaten Serang pada tahun 2013 yaitu, sebagai berikut:
Tabel 1.2Tingkat Pernikahan Dini di Kabupaten Serang Tahun 2013
NO DESA JUMLAH PUS
JUMLAH PUS (MENURUT UMUR ISTRI)
< 20 TAHUN 20 - 29 TAHUN 30 -49 TAHUN
1 KRAMAT WATU 15.763 272 5.035 10.456
2 WARINGIN KURUNG 7.762 103 3.340 4.319
3 BOJONEGARA 8.648 362 3.017 5.269
4 PULO AMPEL 7.628 155 2.769 4.704
5 CIRUAS 13.277 190 3.987 9.100
6 KRAGILAN 15.071 220 9.427 5.424
7 CIKANDE 17.340 419 7.990 8.931
8 KIBIN 10.193 107 4.388 5.698
9 CARENANG 7.236 115 3.425 3.696
11
10 BINUANG 5.852 173 2.739 2.940
11 PONTANG 8.810 334 3.995 4.481
12 TIRTAYASA 8.043 69 3.917 4.057
13 TANARA 7.920 147 2.824 4.949
14 PAMARAYAN 10.108 262 4.489 5.357
15 KOPO 9.352 278 4.834 4.240
16 JAWILAN 11.250 97 5.513 5.640
17 CIKEUSAL 13.043 413 4.793 7.837
18 PETIR 10.989 334 3.929 6.726
19 TUNJUNG TEJA 8.613 447 3.645 4.521
20 BAROS 9.708 252 3.663 5.793
21 ANYAR 9.072 126 2.767 6.179
22 CINANGKA 10.359 60 3.974 6.325
23 MANCAK 8.856 865 3.481 4.510
24 CIOMAS 8.060 862 2.965 4.233
25 PABUARAN 6.267 115 1.949 4.203
26 PADARINCANG 14.617 1.145 6.323 7.149
27 GUNUNG SARI 4.367 309 1.599 2.459
28 BANDUNG 6.214 379 3.109 2.726
29 LEBAK WANGI 7.446 226 3.133 4.087
JUMLAH KABUPATEN 281.864 8.836 117.019 156.009
(Sumber: Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2013)
Tabel 1.2 di atas menunjukkan tingkat pernikahan dini dari 29 Kecamatan
yang ada di Kabupaten Serang, yang memiliki tingkat presentase tertinggi terdapat
di Kecamatan Padarincang yakni sebesar 1.145 jiwa yang telah melakukan
pernikahan di usia dini atau di bawah usia 20 tahun. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor umum yang sering ditemukan diantaranya, faktor ekonomi, faktor
pendidikan, faktor sosial budaya, faktor orang tua, serta faktor pergaulan bebas
masa kini. Sedangkan beberapa faktor yang ditemukan di Kecamatan Padarincang
mengenai banyak terjadinya pernikahan dini ini dikarenakan, faktor utama
ekonomi yang masih serba kekurangan, pemikiran orang tua (jaman dulu) yang
merasa khawatir anak perempuannya menjadi perawan tua, rendahnya tingkat
pendidikan yang masih berfikiran bahwa pendidikan itu tidak penting, adanya
12
perjodohan antar orang tua, kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya
dan akibat pergaulan remaja masa kini.
Pada kenyataan yang ada pernikahan dini banyak terjadi juga di kota-kota
besar salah satunya di Kabupaten Serang. Semakin maraknya pernikahan dini,
semakin banyak juga pertumbuhan generasi-generasi baru, sehingga peran
BKBPMP mengharuskan agar lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan arahan-
arahan tentang dampak yang akan terjadi jika menikah di usia dini terhadap
masyarakat, terutama di Kecamatan yang memiliki angka tertinggi.
Adapun beberapa dampak bagi masyarakat atau bagi pasangan serta
keluarga yang melangsungkan pernikahan dini, menurut BKBPMP di bidang
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB dan KR) yang berperan
dalam mencegah dan mengatasi pernikahan di usia dini, yakni: Pertama, Dampak
Psikis, dikarenakan pernikahan yang dilakukan dalam usia yang belum matang
maka cara pandang serta cara berfikir yang belum matang pula, sehingga terjadi
kekurang pahaman akan tugas dan fungsinya sebuah rumah tangga.
Kedua, Dampak biologis, mengingat belum matangnya usia pernikahan
juga berdampak pada belum matangnya kesehatan reproduksi pasangan yang
melangsungkan pernikahan, sehingga dimungkinkan belum matangnya organ
reproduksi baik sang suami atau istri yang melangsungkan pernikahan dini.
Mengapa Kesehatan Reproduksi sangat penting untuk diperhatikan, karena
persoalan kesehatan reproduksi sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup
manusia di masa mendatang. Jika kesehatan reproduksi perempuan terganggu
maka dalam jangka panjang akan mengganggu kualitas hidup manusia secara
13
keseluruhan. Keterkaitan antara kesehatan reproduksi dengan siklus hidup yakni,
kesehatan reproduksi sangat terkait dengan siklus hidup karena sesungguhnya
kesehatan reproduksi tercermin dari kondisi kesehatan selama siklus
kehidupannya, mulai dari saat konsepsi, masa anak, masa remaja, dewasa hingga
masa pasca usia reproduksi.
Fungsi reproduksi antara perempuan dan laki-laki sangat berbeda,
perempuan mempunyai lebih bermacam kejadian yang dialami. (seperti pada
gambar 1.3) di bawah ini:
Gambar 1.3Perbedaan Fungsi Reproduksi Perempuan dan Laki-laki
(Sumber: BKBPMP-Buku Panduan Pendidikan Kesehatan Reproduksibagi Calon Pengantin)
Dari gambar 1.3 di atas terlihat jelas perbedaan fungsi reproduksi
perempuan dan laki-laki yang akan mengakibatkan beberapa penyakit pada
perempuan seperti halnya HIV, kanker payudara, mandul, pendarahan, anemia,
kekerasan seksual, pengeroposan tulang, keguguran, keram, dan kanker rahim.
Perempuan
Laki-laki
Lahir Bersetubuh
Haid
Melahirkan
Hamil
Menopause Mati
Menyusui
Lahir Mimpi Basah Bersetubuh Mati
14
Sedangkan beberapa penyakit pada laki-laki seperti HIV, impoten dan prostat.
Maka dari itu sangat rentan sekali kesehatan reproduksi bagi perempuan dan laki-
laki yang belum memenuhi standar untuk menikah.
Ketiga, dampak sosial bagi keluarga. Perlu diingat bahwa dengan
kekurang matangan cara pandang, serta cara berfikir dari pasangan yang
melangsungkan pernikahan dini, maka secara otomatis kehidupan yang
seharusnya mereka jalani dalam ikatan suami istri dan terlepas dari keluarga pun
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, orang tua yang akan
menanggung beban kehidupan mereka kembali, utamanya adalah beban
kebutuhan ekonomi. Hal-hal semacam inilah yang umum terjadi jika pernikahan
dini terjadi di masyarakat. Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia
perkawinan, dalam Undang-undang Perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan
bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan
belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun)
tahun. (Sumber: Bapak. Asep Rahmat, SE.M.Si, 11 November 2014, Kantor
BKBPMP Kabupaten Serang).
Adapun peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) mengenai hal tersebut yang “seharusnya” dapat mencegah
dan mengatasi terjadinya Pernikahan Dini, namun sangat bertentangan dengan
Undang-undang negara yang telah dibuat dan bertentangan dengan hukum agama.
Agama dan Negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan dini,
pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang perkawinan,
secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara
15
dibatasi dengan umur, sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah
pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.
Dengan demikian permasalahan yang ditemukan dilapangan mengenai
peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) Kabupaten Serang dalam menangani pernikahan dini yakni, antara
lain: Pertama, kurangnya dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah
kepada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) Kabupaten Serang. Sehingga dalam pelaksanaan penyelengaraan
kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang seharusnya menjadi rutinitas pihak
BKBPMP menjadi terhambat, dan para pegawai BKBPMP tidak bisa menjalankan
tugasnya secara langsung kepada masyarakat karena kurangnya dana anggaran
untuk setiap kegiatan sosialisasi. (Sumber: Ibu Nina Martini, Kepala Bidang KB,
27 Juli 2015, Kantor BKBPMP Kabupaten Serang).
Kedua, peneliti menemukan kurangnya intensitas kegiatan sosialisasi
terus-menerus yang dilakukan oleh pegawai Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) terhadap masyarakat
mengenai Undang-undang Perkawinan, terutama di daerah yang banyak
melakukan pernikahan dini. Pada Undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat
1 telah disebutkan sebelumnya bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria
mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai
usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan usia ideal untuk menikah bagi wanita
berusia 20 tahun dan untuk pria berusia 25 tahun. Mengapa dikatakan ideal,
karena pada usia 20 tahun wanita untuk menikah sudah tidak rentan lagi untuk
16
bereproduksi atau terjadinya kehamilan, karena kehamilan pada usia di bawah 20
tahun, rahim dan panggul belum berkembang dengan baik sehingga dapat
menyebabkan kesulitan persalinan. (Sumber: Bapak Asep Rahmat, SE, M.Si,
Kasubid Kesehatan Reproduksi, 11 November 2014, Kantor BKBPMP Kabupaten
Serang).
Ketiga, kurangnya intensitas penyuluhan yang dilakukan oleh pegawai
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP), kepada kalangan Ibu-ibu di perkampungan mengenai pentingnya
pengawasan terhadap anak usia dini. Pengawasan orang tua atau peran seorang
Ibu sangat penting kepada anak-anaknya, baik kepada anak laki-laki maupun
kepada anak perempuan dalam pergaulan sehari-hari, terutama pada anak remaja
atau anak usia dini yang sangat rentan sekali karena pada usia tersebut mereka
akan selalu ada rasa ingin tahu yang tinggi dan mencoba hal baru. Adapun
dampak yang akan terjadi, baik berdampak positif maupun berdampak negatif.
Remaja yang terlalu bebas bergaul di bawah pengawasan orang tua akan
berdampak negatif sehingga remaja di bawah usia dini akan mengalami kebebasan
dalam bergaul dan mengharuskan menikah di bawah usia standar perkawinan.
(Sumber: Bapak Asep Rahmat, SE, M.Si, Kasubid Kesehatan Reproduksi, 11
November 2014, Kantor BKBPMP Kabupaten Serang).
Keempat, kurangnya penyuluhan kepada pasangan yang sudah terlanjur
menikah di usia dini mengenai penundaan kehamilan. Pernikahan dini ini terjadi
disebabkan oleh faktor ekonomi orang tua yang mengharuskan menikahkan anak
perempuannya, meski dalam keadaan masih sekolah bahkan berhenti sekolah di
17
usia dini. Karena tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan, sehingga orang tua
yang memiliki anak perempuan cenderung berfikir untuk mempercepat
pernikahan anaknya demi kepentingan atau alasan ekonomi yang masih serba
kekurangan. Kurangnya penyuluhan mengenai penundaan kehamilan di bawah
usia 20 tahun berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi pasangan yang akan
beresiko di masa mendatang. (Sumber: Ibu Cicih Sugiharti, S.Sos, Kasubid
Informasi Analisa Program, 11 November 2014, Kantor BKBPMP Kabupaten
Serang).
Dalam tugas dan fungsi internal Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) mengalami beberapa
hambatan diantaranya, tumpang tindih peraturan yang berkaitan dengan
permasalahan pernikahan dini, yang terlihat dari Peraturan Perundang-undangan
Nomor 10 Tahun 1992 dengan disempurnakannya melalui Undang-undang
Nomor 52 Tahun 2009 (Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga) yang secara substansi saling bertentangan, hal ini menyebabkan
kinerja Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) dalam menangani permasalahan pernikahan dini sering terhambat.
Bertitik tolak masalah tersebut di atas, maka peneliti mengambil judul:
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Padarincang,
Kabupaten Serang.
1.2 Identifikasi Masalah
18
Berdasarkan hasil pengamatan dan studi pendahuluan yang telah
dilaksanakan sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada peran Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP)
dalam menangani pernikahan dini dengan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Kurangnya dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah
kepada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang, sehingga kegiatan yang
akan dilaksanakan menjadi terhambat.
2. Kurangnya intensitas kegiatan sosialisasi terus-menerus yang
dilakukan oleh pegawai BKBPMP terhadap masyarakat mengenai
Undang-undang perkawinan.
3. Kurangnya intensitas penyuluhan yang dilakukan oleh pegawai
BKBPMP kepada kalangan Ibu-ibu di perkampungan mengenai
pentingnya pengawasan terhadap anak usia dini.
4. Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh pegawai BKBPMP
kepada pasangan yang sudah terlanjur menikah di usia dini mengenai
penundaan kehamilan.
1.3 Batasan Masalah
Banyak hal yang mempengaruhi dalam peran Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) dalam menangani proses
pernikahan dini di Kabupaten Serang, akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti
membatasi ruang lingkup permasalahan pada bagaimana peran Badan Keluarga
19
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) dalam
menangani pernikahan dini di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
1.4 Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, peneliti merumuskan
masalah sebagai berikut:
Bagaimana peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan (BKBPMP) dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang?
1.5 Tujuan Penelitian
Setiap bentuk tindakan atau langkah yang terencana mempunyai tujuan
tertentu, demikian pula halnya dengan penelitian yang penulis lakukan ini.
Adapun tujuan penelitian tentang peran Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) dalam menangani
pernikahan dini di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang adalah sebagai
berikut:
Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) dalam menangani
pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.
1.6 Manfaat Penelitian
20
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai
sumbangan pemikiran, dalam rangka pengembangan teori-teori yang berkaitan
dengan pernikahan dini terutama dalam hal peranan Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) itu sendiri. Secara praktis
penelitian ini diharapkan bermanfaat:
1. Untuk memenuhi syarat ujian strata-1 pada program studi ilmu
administrasi negara.
2. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam
peranan BKBPMP dalam menangani pernikahan dini.
3. Pada kantor BKBPMP Kabupaten Serang, dapat memberikan masukan
agar peran BKBPMP dalam menangani pernikahan dini dapat
ditingkatkan lagi.
4. Untuk pembaca, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar
membuat penelitian secara mendalam untuk melakukan penelitian ini
selanjutnya.
1.7 Sistematika Penulisan
Skripsi ini berjudul Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Dalam Menangani Pernikahan Dini Di
Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Dan sistematika penulisan skripsi
yang penulis buat yaitu, antara lain:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
21
Latar belakang ini menjelaskan tentang masalah yang terjadi untuk
dijadikan objek penelitian.
1.2. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah ini berdasarkan latar belakang masalah itu hendaknya
dituangkan dalam uraian yang diteliti mengenai variabel-variabel serta
menggunakan metode-metode yang paling serasi.
1.3. Pembatasan Masalah
Untuk menganalisis masalah juga membatasi ruang lingkup masalah.
Disamping itu masalah perlu dinyatakan secara khusus batas-batas
masalah agar peneliti lebih terarah. Lagi pula kita memperoleh gambaran
yang jelas, apabila penelitian itu dapat dianggap selesai dan berakhir.
1.4. Rumusan Masalah
Tiap penelitian harus mempunyai tujuan-tujuan yang harus dicapai dan
tujuan bertambah erat dengan masalah yang dipilih serta analisis masalah.
1.5. Tujuan Masalah
Tujuan masalah ini untuk mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai
dengan melaksanakan penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan.
1.6. Manfaat Penelitian
22
Manfaat penelitian ini bermanfaat bagi kita dan pihak-pihak yang
membutuhkan, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan khusus
dengan hasil penelitian.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
Mengkaji berbagai teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan
dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi
yang digunakan untuk merumuskan hipotesis. Dengan mengkaji berbagai
teori dan konsep maka peneliti memiliki konsep penelitian yang jelas,
sehingga dapat menyusun pertanyaan yang rinci untuk penyelidikan, serta
dapat menemukan hubungan antar variabel yang diteliti. Hasil penting
kajian teori lainnya, peneliti mendapatkan kerangka konseptual yang
didalamnya tergambar konstruk dari variabel yang akan diukur. Selain itu,
dari kajian teori akan diturunkan dalam bentuk kisi-kisi instrument.
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik
Skripsi, Tesis, Disertasi atau Jurnal Penelitian. Jumlah jurnal yang
digunakan minimal 2 jurnal.
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian
Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan
dari perbincangan kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada
pembaca mengenai hipotesisnya. Kerangka berpikir dapat dilengkapi
23
dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur peneliti serta kaitan antar
variabel yang diteliti. Bagan tersebut disebut paradigma atau model
penelitian. Kerangka pemikiran adalah penjelasan secara sistematis
tentang hubungan antar variabel penelitian yang dituangkan dalam bentuk
bagan atau tabel. Kerangka pemikiran adalah penjelasan secara sistematis
tentang hubungan antar fenomena penelitian.
2.4 Asumsi Dasar
Asumsi Dasar merupakan sebuah anggapan, dugaan, pikiran yang
dianggap benar untuk jawaban sementara sebelum ada kepastian terhadap
permasalahan yang diteliti dan akan diuji kebenarannya.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian
Bagian ini menguraikan tentang tipe/pendekatan penelitian, yaitu: survey
(deskriptif analistis, eksplanatory, eksperimental atau teknik kuantitatif
dan kualitatif lain).
3.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian
Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian
yang akan dilakukan.
3.3 Lokasi Penelitian
Menjelaskan tempat (locus) penelitian yang dilaksanakan. Menjelaskan
tempat penelitian, serta alasan memilihnya. Jika dipandang perlu dapat
diberi deskripsi tentang tempat penelitian dilaksanakan.
24
3.4 Instrumen Penelitian
Menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data
yang digunakan. Pada penelitian kualitatif, instrumennya adalah peneliti
itu sendiri. Sehingga perlu disampaikan pedoman wawancara yang akan
digunakan dalam pengumpulan data.
3.5 Informan Penelitian
Teknik apa yang digunakan dalam menentukan informan penelitian.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pengamatan berperanserta,
wawancara, dokumen dan bahan-bahan visual.
3.8 Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan melalui pengkodean dan pengkodingan data
(berdasarkan kategorisasi data), reduksi data, triangulasi, penulisan laporan
hasil dan keabsahan data.
3.9 Jadwal Penelitian
Menjelaskan jadwal penelitian secara rinci beserta tahapan penelitian yang
akan dilakukan. Jadwal penelitian ditulis dalam bentuk tabel.
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian
secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah
ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan dengan objek
penelitian.
25
4.2 Deskripsi Data
Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan
mempergunakan teknik analisis data yang relevan, baik data kualitatif
maupun dengan data kuantitatif.
4.3 Pembahasan
Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Terhadap
hipotesis yang diterima barangkali tidak ada persoalan, tetapi terhadap
hipotesis yang ditolak harus diberikan berbagai dugaan yang menjadi
penyebabnya. Pembahasan akan lebih mendalam jika dikonfrontir atau
didiskusikan dengan hasil penelitian orang lain yang relevan (sejenis).
Pada akhir pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai
keterbatasan yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan penelitiannya,
terutama sekali untuk penelitian eksperimen. Keterbatasan ini dapat
dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang
menjadi objek penelitiannya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan
Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan
mudah dipahami. Selain itu kesimpulan penelitian juga harus sejalan dan
sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.
5.2 Saran
Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang
diteliti baik secara teoritis maupun praktis.
26
BAB II
DESKRIPSI TEORI PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori
Teori merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, ada
beberapa pengertian teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut William
dalam Sugiyono (2008:53), menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti
penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan
gejala yang ada. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian
sistematis tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan
hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.
2.1.1 Definisi Peran
Peran atau peranan merupakan serangkaian perilaku yang
diharapkan dilakukan oleh seseorang. Pengharapan semacam itu
merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu
peranan. Menurut Thoha (2003:80), bagaimana seseorang berperilaku
dalam peranan organisasi sangat ditentukan oleh:
1. Karakteristik pribadinya.2. Pengertiannya tentang apa yang diharapkan orang lain
kepadanya.3. Kemauannya untuk mentaati norma yang telah menetapkan
pengharapan tadi.
27
Maka berbicara mengenai peran, Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP), sebagai salah satu
badan publik memiliki karakteristik peran yang tentu saja berbeda dengan
badan-badan atau lembaga lainnya. Dimana, badan publik ini memiliki
peran yang erat kaitannya dengan berjalannya kegiatan yang dilakukan
oleh masyarakat, maka peran yang dijalankan oleh badan publik ini
merupakan sangat penting karena besar harapan yang diharapkan dari
perannya.
Berkaitan dengan peran itu, maka akan muncul norma-norma yang
harus ditaati secara bersama-sama supaya harapan-harapan tersebut dapat
tercapai. Harapan terseebut dapat tercapai apabila setiap orang atau badan
publik tersebut menjalankan peranannya dengan baik. Menurut Soekanto
(2006:243), peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan dan
kedudukan tidak dapat dipisahkan, karena satu tergantung pada yang lain
dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa
peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal
dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa
peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta
kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.
Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang.
Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat
28
meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Peranan yang melekat pada
diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan
kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (social position)
merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada
organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi,
penyesuian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu
posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.
Menurut Levinson dalam Soekanto (2006:244), peranan mencakup
tiga hal:
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisiatau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti inimerupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorangdalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukanindividu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yangpenting bagi struktur sosial masyarakat.
Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu saja setiap orang memiliki
peranan yang berbeda-beda yang harus dijalankan sesuai dengan norma-
norma yang berlaku. Peranan merupakan perilaku setiap individu maupun
organisasi atau kelompok yang sangat penting dalam kehidupan
masyarakat, karena didalamnya dapat dicapai harapan-harapan yang
tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat guna saling memudahkan
satu sama lain dalam menjalankan peran masing-masing.
Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori,
orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal
dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Istilah
29
“peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, aktor harus bermain
sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu
diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teori itu
kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
Sebagaimana halnya dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan
daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan
dengan orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor
tersebut. Dari sudut pandangan inilah disusun teori-teori peran.
Dalam teorinya Biddle & Thomas dalam Sarwono (2008:215),
membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu
istilah-istilah yang menyangkut:
a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.d. Kaitan antara orang dan perilaku.
Pertama, orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:
a. Aktor (actor, pelaku) yaitu orang yang sedang berperilakumenuruti suatu peran.
b. Target (sasaran) atau orang lain (other) yaitu orang yangmempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.Aktor maupun target bisa berubah individu ataupun kumpulanindividu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengankelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor)dan pendengar (target).
Kedua, Menurut Biddle & Thomas dalam Sarwono (2008:216), ada
lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran:
a. Expectation (harapan)
30
Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain padaumumnya tentang perilaku yang pantas, yang ditujukan padaorang yang memiliki peran-peran tertentu dalam masyarakat.
b. Norm (norma)Menurut Secord dan Backman (1964) dalam Sarwono normahanya merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis-jenisharapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut:1. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu
harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.2. Harapan normatif adalah keharusan yang menyertai peran.
Biddle dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini kedalam dua jenis, yakni:
i. Harapan yang terselubung (covert): harapan itutetap ada walaupun tidak diucapkan.
ii. Harapan yang terbuka, yaitu harapan yangdiucapkan.
c. Performance (wujud perilaku)Wujud perilaku yaitu peran yang diwujudkan oleh aktor.Goffman dalam bSarwono (2008:220) meninjau perwujudanperan ini dengan memperkenalkan istilah permukaan (front),yaitu untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yangdiekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui denganjelas peran si pelaku (aktor).
d. Evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi)Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan jika dikaitkandengan peran. Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2008:220)menyatakan bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapanmasyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu,orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatuperilaku. Kesan negatif dan positif inilah yang dinamakanpenilaian peran. Sedangkan yang dimaksud dengan sanksiadalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positifatau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehinggahal yang tadinya dinilai negatif menjadi positif.
Ketiga, Secord & Backman dan Biddle & Thomas dalam Sarwono
(2008:222) memberikan definisi yang saling melengkapi tentang
kedudukan (posisi). Dari kedua definisi mereka dapat disimpulkan bahwa
kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif)
diakui perberdaannya dari kelompok-kelompok lain berdasarkan sifat-sifat
31
yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat,
dan reaksi orang terhadap mereka bersama.
Keempat, Biddle & Thomas dalam Sarwono (2008:226)
mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dibuktikan ada atau
tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara
orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kriteria untuk
menetapkan kaitan-kaitan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
a. Derajat kesamaan atau ketidaksamaan antara bagian-bagianyang saling berkait.
b. Derajat saling menentukan atau saling ketergantungan antarabagian-bagian tersebut.
c. Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan(a+b).
Thoha (2003:80) menyatakan, dalam bahasa organisasi, peranan
diperoleh dari uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan
dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan, dan tanggung
jawab atas sesuatu pekerjaan. Dalam bahasa psikologi sosial, uraian
jabatan itu memberikan serangkaian pengharapan yang menentukan
terjadinya peranan. Persoalan yang sering terjadi dalam suatu organisasi
acapkali ditimbulkan karena peranan tidak dibagi secara jelas diantara
orang-orang dalam organisasi tersebut, sehingga terjadi keraguan dan
konflik peranan. Orang tidak tahu pasti peranan apa dan bagaimana yang
harus dimainkan olehnya, karena deskripsi tentang peranan itu sendiri
tidak jelas. Kadang-kadang terjadi pula orangnya tidak mampu melakukan
suatu peranan yang diharapkan oleh organisasi. Persoalan tersebut sangat
ditentukan oleh kecakapan dan kemampuan, keterampilan dan keahlian
32
orangnya. Termasuk ke dalam hal ini adalah persepsi, kebutuhan, sikap
dan perilaku dari orang tersebut terhadap peranan yang diharapkan dari
padanya. Jika timbul masalah disebabkan karena deskripsi peranan tidak
jelas, maka dengan mudah dapat diketahui sumber masalahnya terletak
pada organisasi tersebut.
Organisasi tidak mampu memberikan informasi yang jelas kepada
pendukungnya, tentang apa dan bagaimana yang harus dimainkan.
Kejadian seperti ini barangkali karena tujuannya tidak jelas, misinya
kabur, dan norma aturannya tidak menentu. Mungkin juga karena caliber
dan kualitas kepemimpinan kurang mampu mendeskripsikan misi, tujuan
dan norma organisasi ke dalam peran-peran tertentu.
2.1.2 Definisi Pernikahan / Perkawinan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari
kata “Kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis,
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Pernikahan atau
perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami
oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa
diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput.
Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai
sesuatu yang sakral, harus dihormati dan harus dijaga kelanggengannya.
Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah
33
selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan dan tanggung
jawab diserahkan kepada pihak suami.
Konsep dan definisi Perkawinan menurut Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974:
1. Perkawinan adalah suatu ikatan bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun dan untuk
perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun.
3. Jika menikah usia dibawah 21 tahun harus disertai ijin kedua
atau salah satu orang tua atau yang ditunjuk sebagai wali.
Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan.
Dalam Undang-undang Perkawinan Bab II Pasal 7 Ayat 1 disebutkan
bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19
tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Adapun
anjuran melaksanakan nikah dalam sudut pandang agama mengandung
beberapa tujuan baik, tujuan yang bersifat fisik maupun yang bersifat
moral.
Tujuan yang bersifat fisik adalah untuk menyalurkan hasrat
biologis terhadap lawan jenis dan juga mengembangkan keturunan sebagai
pelanjut tugas kekhalifahan manusia dimuka bumi. Adapun tujuan moral
34
dari pernikahan adalah untuk melakukan pengabdian kepada Tuhan
dengan sebaik-baiknya dan dengan pengabdian ini akan diharapkan
adanya intervensi dalam kehidupan berkeluarga yang akhirnya akan
melahirkan generasi-generasi yang taat dan shalih.
Menurut Puspitasari dalam Jamali. A (2006), mengungkapkan
bahwa perkawinan adalah:
“Suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorangwanita, hidup bersama dalam rumah tangga, melanjutkan keturunanmenurut ketentuan hukum syariat islam”.
Sedangkan Bernard (1972), mengatakan pernikahan biasanya
digambarkan sebagai berikut:
“Bersatunya dua individu, tetapi pada kenyataannya adalahpersatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunansebuah sistem ketiga yang baru. Beberapa ahli pernikahan dan keluargapercaya bahwa pernikahan mencerminkan fenomena yang berbeda-bedabagi perempuan dan laki-laki yang membuat kita perlu memisahkanpembahasan saat mencerminkan pernikahan laki-laki dan pernikahan padaperempuan”.
Santrock (1995), mengemukakan pernikahan sebagai berikut:
“Dalam masyarakat Amerika Serikat, perempuan telahmengantisipasi pernikahan dengan antusianisme yang lebih besar danharapan yang lebih positif dibandingkan laki-laki”.
Di Indonesia peraturan mengenai pernikahan juga telah diatur
sedemikian rupa dalam satu wadah yaitu di dalam undang-undang
perkawinan, suami dan istri memiliki kewajiban dan hak yang sesuai
dengan kedudukannya masing-masing. Hal ini tertuang di dalam Undang-
undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI mengenai hak dan
35
kewajiban suami istri yang menyatakan bahwa di dalam rumah tangga
suami dan istri memiliki hak dan kedudukan yang sama, tetapi suami tetap
sebagai kepala rumah tangga dan istri tetap sebagai ibu rumah tangga.
Suami istri wajib untuk saling mencintai dan menghormati, suami
berkewajiban melindungi istri dan memenuhi semua kebutuhan di dalam
rumah tangganya dan istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah
tangga sebaik-baiknya.
2.1.3 Definisi Pernikahan Dini
Ada banyak pengertian pernikahan dini, disini penulis akan
menyebutkan dua diantaranya. Yang pertama yaitu menurut Prof. Dr.
Sarlito Wirawan. Beliau mengatakan pernikahan dini adalah sebuah nama
yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai
sebuah solusi alternative. Sedangkan Al-Qur’an mengistilahkan ikatan
pernikahan dengan “mistaqan ghalizhan”, artinya perjanjian kokoh atau
agung yang diikat dengan sumpah, (Luthfiyah, 2008).
Sedangkan menurut Muhammad M. Dlori (2005), mengemukakan
pernikahan dini adalah sebagai berikut:
“Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umuryang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik,persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah makapernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru,sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang”.
Menurut Sarwono (2008), pernikahan muda banyak terjadi pada
36
masa pubertas, hal ini terjadi karena remaja sangat rentan perilaku sexsual.
Pernikahan muda juga sering terjadi karena remaja berpikir secara
emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling
mencintai dan siap untuk menikah. Beberapa pendapat mengenai
pernikahan dini lainnya yakni:
1. Menurut UU Negara
Pengertian Pernikahan Dini menurut UU Negara / UU Perkawinan
Bab 11 Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa: Perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria dapat mencapai umur 19 tahun dan pihak
perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Jadi, jika masih
dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini.
2. Menurut Sudut Pandang Kedokteran
Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai
dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.
3. Menurut Pakar Sosiolog
Melihat dari sisi sosiolog/social, pernikahan dini dapat mengurangi
harmonisasi keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh emosi yang
masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.
4. Menurut Islam
Adapun pernikahan dini menurut agama Islam, yakni pernikahan
yang dilakukan oleh orang-orang yang belum baligh. Jadi, bagi
yang belum baligh yang kemudian melakukan pernikahan sebelum
itu, maka hal tersebut tentu dikatakan sebagai pernikahan dini.
37
Menurut Alfiyah (2010), ada beberapa faktor yang mendorong
terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai dilingkungan
masyarakat kita, yaitu:
a. EkonomiPernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua, maka anakperempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.
b. PendidikanRendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anakdan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk segeramenikahkan anaknya yang masih dibawah umur.
c. Faktor Orang TuaOrang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacarandengan laki-laki yang sudah terlalu dekat, sehingga segera inginmenikahkan anaknya.
d. Media MassaGencarnya expose seks di media massa menyebabkan remaja modernkian ingin mencoba terhadap seks.
e. Faktor AdatPernikahan usia muda terjadi karena orang tua khawatir jika anakperempuannya dikatakan perawan tua sehingga segera dinikahkan.
f. Keluarga Cerai (Broken Home)Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dinikarena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untukmeringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua,mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, dsb.
2.1.3.1 Akibat Pernikahan Dini
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Ahmad (1996) mengemukakan
akibat pernikahan dini sebagai berikut:
“Resiko diartikan sebagai bahaya/kerugian/kerusakan. Sedangkanpernikahan diartikan sebagai suatu perkawinan, sementara “dini” yaituawal / muda. Jadi perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukanpada usia yang masih muda yang dapat merugikan (Anonymous, 2013)”.
38
Nikah usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan
hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak
dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan yang bisa
menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui seumur hidup dan
timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada wanita serta resiko
tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang
dilahirkan.
Menurut Kawakib (2009), mengemukakan mengenai resiko
penyakit menikah di usia dini:
“Resiko penyakit akibat menikah di usia dini beresiko tinggiterjadinya panyakit kanker leher rahim, neoritis depesi, dan konflik yangberujung perceraian”.
Menurut Lenteraim (2010), pernikahan dini memiliki beberapa
dampak sebagai berikut:
1. Kesehatan Perempuana. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya
sendiri.b. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi.c. Beresiko pada kematian usia dini.d. Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI).e. Study epidemiologi kanker serviks: resiko meningkat lebih dari
10x bila jumlah mitra seks 6/lebih atau bila berhubungan sekspertama dibawah usia 15 tahun.
f. Semakin muda wanita memiliki anak pertama, semakin rentanterkena kanker serviks.
g. Resiko terkena penyakit menular seksual.2. Kualitas Anak
a. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanyakebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannyadan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.
b. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memilikikemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal.
39
3. Keharmonisan Keluarga dan Perceraiana. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan
tingginya angka perceraian.b. Ego remaja yang masih tinggi.c. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya
usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah.d. Perselingkuhan.e. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua.f. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan
emosional.g. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi
Oleh karena itu, pemerintah mendorong masa hamil sebaiknya
dilakukan pada usia 20-30 tahun. Dari segi mental pun, emosi remaja
belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun,
karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja,
boleh dibilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20-24
tahun dalam psikologis, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau lead
edolesen. Pada masa ini biasanya mulai timbul tradisi dari gejolak remaja
ke masa dewasa yang lebih stabil. Maka, kalau pernikahan dilakukan di
bawah umur 20 tahun secara emosi si remaja masih ingin berpetualang
menemukan jati dirinya
2.1.3.2 Resiko Kehamilan Usia Dini
Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) tahun 2005, usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20
sampai 30 tahun atau kurang dari usia tersebut adalah beresiko. Kesiapan
seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak
ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan
40
mental/emosi/psikologi dan kesiapan sosial/ekonomi. Secara umum,
seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan
pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuhnya berhenti tumbuh), yaitu sekitar
usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa di jadikan pedoman kesiapan
fisik.
Penyulit pada kehamilan pada remaja, lebih tinggi dibandingkan
“kurun waktu reproduksi sehat” antara umur 20 sampai 30 tahun.
Keadaan ini disebabkan belum matangnya alat reproduksi untuk hamil,
sehingga dapat merugikan kesehatan ibu dan belum mampu untuk
perkembangan dan pertumbuhan janin. Keadaan tersebut akan makin
menyulitkan bila ditambah dengan tekanan (stress) psikologi, sosial,
ekonomi, sehingga memudahkan terjadinya keguguran, persalinan
prematur, berat badan lahir rendah (BBLR) dan kelainan bawaan dan
mudah terjadi infeksi (Manuaba, 1998).
2.1.4 Definisi Keluarga
Keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit sosial ekonomi
terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua
institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua orang atau
lebih yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah,
hubungan perkawinan, dan adopsi (UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1
Ayat 10; Khairuddin 1985; Landis 1989; Day et al. 1995; Gelles 1995;
Ember dan Ember 1996; Vosler 1996).
41
Menurut U.S. Bureau of the Census Tahun 2000, keluarga terdiri
atas orang-orang yang hidup dalam satu rumah tangga (Newman dan
Grauerholz, 2002) Rosen (Skolnick dan Skolnick, 1997). Keluarga juga
seperti diamahkan oleh Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab II: Bagian
Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk
meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram,
dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan
lahir dan kebahagiaan batin.
Menurut Mattessich dan Hill (Zeitlin, 1995), keluarga merupakan
suatu kelompok yang berhubungan kekerabatan, tempat tinggal, atau
hubungan emosional yang sangat dekat yang memperlihatkan empat hal
yaitu, interdepensi intim, memelihara batas-batas yang terseleksi, mampu
untuk beradaptasi dengan perubahan dan memelihara identitas sepanjang
waktu dan melakukan tugas-tugas keluarga.
Definisi lain menurut Settels (Sussman dan Steinmetz, 1987),
keluarga juga diartikan sebagai suatu abstraksi dari ideologi yang memiliki
citra romantis, suatu proses, sebagai satuan perlakukan intervensi, sebagai
suatu jaringan dan tujuan atau peristirahatan akhir. Lebih jauh, Frederick
Engels dalam bukunya The Origin of the Family, Private Property, and
the State, yang mewakili pandangan radikal menjabarkan keluarga
mempunyai hubungan antara struktur sosial-ekonomi masyarakat dengan
42
bentuk dan isi dari keluarga yang didasarkan pada sistem patriarkhi
(Ihromi, 1999).
Ditambahkan oleh Pitts yang dikutip oleh Kingsbury dan Scanzoni
(Boss et al. 1993) bahwa tujuan dari terbentuknya keluarga adalah sebagai
suatu struktur yang dapat memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis
anggotanya dan untuk memelihara masyarakat yang lebih luas. Dalam
mencapai tujuan keluarga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun
1994 menyebutkan adanya delapan fungsi yang harus dijalankan oleh
keluarga meliputi fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik yang
terdiri atas fungsi keagamaan, sosial-budaya, cinta kasih, melindungi,
reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan
lingkungan (BKKBN, 1996). Menurut United Nation (1993) fungsi
keluarga meliputi fungsi pengukuhan ikatan suami istri, prokreasi dan
hubungan seksual, sosialisasi dan pendidikan anak, pemberian nama dan
status, perawatan dasar anak, perlindungan anggota keluarga, rekreasi dan
perawatan emosi, serta pertukaran barang dan jasa.
Menurut Mattensich dan Hill (Zeitlin et al., 1995) fungsi
pemeliharaan fisik sosialisasi dan pendidikan, akuisisi anggota keluarga
baru melalui prokreasi atau adopsi, kontrol perilaku sosial dan seksual,
pemeliharaan moral keluarga dan dewasa melalui pembentukan pasangan
seksual, dan melepaskan anggota keluarga dewasa.
Burgest dan Locke (1960) mengemukakan 4 (empat) ciri keluarga
yaitu:
43
a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan olehikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah(hubungan antara orangtua dan anak) atau adopsi.
b. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersamadibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumahtangga.Tempat kos dan rumah penginapan bisa saja menjadirumahtangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karenaanggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah,perkawinan atau adopsi.
c. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yangberinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan.Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dansebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman.
d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yangdiperoleh dari kebudayaan umum. Stephens mendefiniskankeluarga sebagai suatu susunan sosial yang didasarkan padakontrak perkawinan termasuk dengan pengenalan hak-hak dantugas orangtua; tempat tinggal suami, istri dan anak-anak, dankewajiban ekonomi yang bersifat reciprocal antara suami danistri (Eshelman 1991).
Menurut konsep sosiologi, tujuan keluarga adalah mewujudkan
kesejahteraan lahir (fisik, ekonomi) dan batin (sosial, psikologi, spiritual,
dan mental). Secara detail tujuan dan fungsi keluarga dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga memilikikewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotakeluarganya yang meliputi kebutuhan fisik (makan danminum), psikologi (disayangi/diperhatikan), spiritual/agama,dan sebagainya.Adapun tujuan membentuk keluarga adalah untuk mewujudkankebahagiaan dan kesejahteraan bagi anggota keluarganya, sertauntuk melestarikan keturunan dan budaya suatu bangsa.Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yangdibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampumemenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwakepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki hubungan yangserasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar
44
keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya (Landis 1989;BKKBN 1992).
2. Pitts yang dikutip oleh Kingsbury dan Scanzoni (Boss et al.1993) menjelaskan bahwa tujuan dari terbentuknya keluargaadalah untuk mewujudkan suatu struktur/ hierarkis yang dapatmemenuhi kebutuhan fisik dan psikologis para anggotanya danuntuk memelihara kebiasaan/budaya masyarakat yang lebihluas.
3. Dalam mencapai tujuan keluarga, Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 21 Tahun 1994 (BKKBN, 1996) menyebutkan adanyadelapan fungsi yang harus dijalankan oleh keluarga meliputifungsi-fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yangterdiri atas fungsi:a. Keagamaanb. Sosialc. Budayad. Cinta kasihe. Perlindunganf. Reproduksig. Sosialisasi dan pendidikanh. Ekonomii. Pembinaan lingkungan.
4. Menurut United Nations (1993) fungsi keluarga meliputi fungsipengukuhan ikatan suami istri, prokreasi dan hubunganseksual, sosialisasi dan pendidikan anak, pemberian nama danstatus, perawatan dasar anak, perlindungan anggota keluarga,rekreasi dan perawatan emosi, dan pertukaran barang dan jasa.
5. Menurut Mattensichdan Hill (Zeitlin et al. 1995) fungsikeluarga terdiri atas pemeliharaan fisik sosialisasi danpendidikan, akuisisi anggota keluarga baru melalui prokreasiatau adopsi, kontrol perilaku sosial dan seksual, pemeliharaanmoral keluarga dan pendewasaan anggota keluarga melaluipembentukan pasangan seksual, dan melepaskan anggotakeluarga dewasa.
6. Selanjutnya Rice dan Tucker (1986) menyatakan bahwa fungsikeluarga meliputi fungsi ekspresif, yaitu fungsi untukmemenuhi kebutuhan emosi dan perkembangan anak termasukmoral, loyalitas dan sosialisasi anak, dan fungsi instrumentalyaitu fungsi manajemen sumberdaya keluarga untuk mencapaiberbagai tujuan keluarga melalui prokreasi dan sosialisasi anakdan dukungan serta pengembangan anggota keluarga.
2.2 Penelitian Terdahulu
45
Penulis melakukan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan pedoman
bagi penulis sebagai langkah untuk penyusunan skripsi yang penulis teliti agar
terhindar dari kesamaan judul dan lain-lain dari skripsi yang sudah ada sebelum-
sebelumnya. Setelah mengadakan penelitian terdahulu, maka penulis menemukan
skripsi yang membahas tentang pernikahan usia dini, tetapi penulis akan
memaparkan dari sudut pandang yang berbeda yaitu, selanjutnya adalah
sebagaimana yang dilakukan oleh Zulkifli Ahmad (UIN-2011) dengan judul
skripsi: Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung
Sindur-Bogor.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masalah yang
ditemukan dilapangan bahwa sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang
pernikahan usia dini antara lain yang disebabkan karena tingkat pendidikan
masyarakat sangat rendah. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini
menurut Zulkifli yaitu faktor ekonomi, hamil diluar nikah, dan takut maksiat.
Namun secara lebih detail Zulkifli (2011) mengulas bahwa faktor ekonomi adalah
sebagai faktor pendorong yang paling dominan.
Dalam kaitannya dengan dampak terjadinya pernikahan dini serta peran
pemerintah yang berperan penting dalam menangani dan pencegahan terjadinya
pernikahan dini, maka solusi dan peran pemerintah harus diterapkan agar tidak
terjadi dampak hal yang negatif dan jumlah pernikahan dini yang semakin
meningkat. Yang menjadi pembeda dari skripsi ini dengan skripsi penulis adalah
sudut pandangnya, dimana penulis mencoba melihat pasangan pernikahan usia
dini tidak hanya dari dampak-dampak sosial yang akan terjadi dalam pernikahan
46
usia dini, melainkan lebih luas lagi seperti peran BKBPMP itu sendiri yang
menangani khusus di bidang pernikahan usia dini. Pada dasarnya peran BKBPMP
mengenai pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Serang sudah upaya
dilakukan oleh pihak BKBPMP terutama bidang yang menangani khusus tentang
pernikahan dini, namun kenyataannya peran tersebut tidak dapat berjalan secara
optimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat peran BKBPMP dan
salah satu faktor tersebut adalah kurangnya dana anggaran yang memadai dalam
pelaksanaanya.
Adapun penelitian terdahulu yang kedua, selanjutnya dilakukan oleh
Asmaul Husna (UUI-2013) dengan judul skripsi: Faktor-faktor Yang
Berhubungan Dengan Perkawinan Di Usia Dini Pada Wanita Di Desa Ceurih
Kupula Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. Hasil penelitian yang dilakukan
menunjukkan bahwa masalah yang ditemukan dilapangan antara lain faktor
pergaulan bebas remaja masa kini, gaya pandang remaja yang disebabkan oleh
faktor ekonomi.
Hampir dari setiap penelitian terdahulu mempunyai faktor penyebab yang
sama mengenai terjadinya pernikahan dini di bawah usia 20 tahun, yakni faktor
penyebab terjadinya pernikahan dini ialah faktor ekonomi, pergaulan bebas,
rendahnya faktor pendidikan, serta cara pandang orang tua terhadap pergaulan
remaja masa kini yang mengkhawatirkan. Yang menjadi pembeda pada skripsi ini
adalah dilihat dari segi hasil survey atau presentase dari tahun ke tahun di
Kabupaten Serang dan Kecamatan mana yang banyak melakukan pernikahan dini.
47
Dalam kaitannya upaya pencegahan pernikahan dini, pemerintah harus
berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan
dibawah umur. Selain itu pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan
Undang-undang terkait pernikahan dini di bawah usia 20 tahun beserta sanksi-
sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko buruk yang bisa
terjadi akibat pernikahan dini kepada masyarakat.
2.3 Kerangka Berfikir
Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang “Peran Badan Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Dalam
Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang”,
setelah peneliti melakukan observasi dilapangan dan melakukan wawancara, serta
mendapatkan informasi dari berbagai sumber, ditemukan beberapa masalah terkait
dengan penelitian yang akan diteliti. Yakni diantaranya ialah sebagai berikut yang
tertera dalam bagan di bawah ini:
48
Gambar 2.1Kerangka Berfikir
Permasalahan Research:
1. Kurangnya dana anggaran yangdiberikan oleh pemerintahdaerah kepada Badan KeluargaBerencana PemberdayaanMasyarakat dan Perempuan(BKBPMP) Kabupaten Serang.
2. Kurangnya intensitas kegiatansosialisasi terus menerus yangdilakukan oleh BKBPMPmengenai Undang-undangperkawinan.
3. Kurangnya intensitaspenyuluhan yang dilakukan olehpegawai BKBPMP kepadakalangan Ibu-ibu mengenaipengawasan terhadap anak usiadini.
4. Kurangnya penyuluhan yangdilakukan oleh pegawaiBKBPMP kepada pasanganyang sudah terlanjur menikah.
Teori Peran Biddle &Thomas dalamSarwono (2008:216):
a. Expectation(Harapan)
b. Norm (Norma)c. Performance
(Wujud Perilaku)d. Evaluation
(Penilaian) danSanction (Sanksi)
Hambatan KinerjaBKBPMP:
1. Pola PikirMasyarakat
2. Adat Istiadat3. Tumpang Tindih
PeraturanPerundang-undangan. Yaitu:a. UU Nomor 52
Tahun 2009b. UU
PerkawinanBab II Pasal 7Ayat 1
Peran BKBPMPDalam MenanganiPernikahan Dini
49
2.4 Asumsi Dasar
Berdasarkan pedoman wawancara, data dan fakta dilapangan menunjukkan
hasil sebagai berikut:
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang belum berjalan secara maksimal, dikarenakan ada
beberapa faktor yang menghambat dalam menangani pernikahan dini.
49
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Penelitian ini berupaya memahami tugas dan fungsi Badan Keluarga
Berencana Permberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten
Serang yang menangani “Pernikahan Dini” salah satunya banyak terjadi di
Kabupaten Serang, terutama di Kecamatan Padarincang yang memiliki nilai angka
tertinggi. Berkaitan dengan itu, peneliti akan meneliti tentang peran dari Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP)
dalam menangani pernikahan dini yang banyak dilakukan di daerah Kabupaten
Serang. Maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode
kualitatif mempelajari data di lapangan secara alamiah dan mengutamakan segi
kualitas data. Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2006:5) penelitian
kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan
berbagai metode yang ada.
Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip dalam Lexy J. Moleong
(2006:4), mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif sebagai
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada
latar dan individu secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh
50
mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu
memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.
Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller dalam Moleong (2006:4),
mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu
pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada
manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan
menurut Irawan (2006:4.31), metode penelitian dalam penelitian kualitatif
cenderung bersifat deskriptif, naturalistik, dan berhubungan dengan sifat data
yang murni kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif.
3.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian
yang dilakukan. Fokus penelitian harus dinyatakan secara eksplisit untuk
memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian merupakan
garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil
penelitian lebih terarah.
Disini peneliti memfokuskan masalah penelitian pada “Peran Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP)
Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Padarincang, Kabupaten
Serang”.
3.3 Lokasi Penelitian
51
Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang yang
beralamatkan di Jalan Raya Taktakan No. 10A Serang, Telp. (0254) 201152
(kantor sementara), merupakan salah satu kantor yang menangani tentang proses
pernikahan dini. Kantor Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang, selain menangani tentang
pernikahan dini, badan ini pun menangani tentang pemberdayaan masyarakat dan
perempuan yang ada di Kabupaten Serang.
Berawal dari latar belakang tersebut dan dengan maraknya remaja yang
melakukan pernikahan dini di bawah usia 20 tahun, oleh karena itu Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP), yang
menangani kasus tersebut berperan dalam pencegahan pernikahan dini dan
memberikan arahan-arahan atau sosialisasi terhadap masyarakat mengenai resiko
yang akan terjadi karena semakin meningkatnya kasus tersebut, maka peran
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) dalam pencegahan atau menangani kasus tersebut tidak selamanya
berjalan lancar, dikarenakan banyak faktor yang dapat menghambat kelancaran
dalam menangani hal tersebut, baik secara teknis maupun nonteknis. Dengan ini
peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang.
3.4 Instrumen Penelitian
52
Instrument adalah alat untuk mengumpulkan data. Pada penelitian
kualitatif yang menjadi alat atau instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu
sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa
jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya terjun ke lapangan.
Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap
pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang
yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara
akademik maupun logistiknya, yang melakukan validasi adalah peneliti itu
sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode
kualitatif, penguasa teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta
kesiapan dan bekal memasuki lapangan.
Sugiyono (2008:222) menyatakan bahwa, peneliti kualitatif sebagai human
instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih instrumen sebagai
sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,
menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas kemauannya. Dan menurut
Irawan (2006:4.32), pada penelitian kualitatif instrument pengumpulan datanya
tidak bersifat terstruktur, terfokus, dan spesifik seperti dalam penelitian
kuantitatif, tetapi bersifat lebih longgar, fleksibel, dan dapat berubah sewaktu-
waktu tergantung pada kebutuhan.
3.5 Informan Penelitian
Menurut Moleong (2006:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan
untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia
53
harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban
secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh
Spradley dinamakan ”Social Situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga
elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang
berinteraksi secara sinergis. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan
responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, dan informan.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Purposive
Sampling dan Snowball Sampling. Teknik Purposive Sampling ini adalah teknik
pengambilan sumber data langsung pada sasaran atau tujuan. Sedangkan teknik
Snowball Sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data, yang
pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan
karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu
memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat
digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data
akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi
besar.
Maka dalam penelitian ini, penentuan informan menggunakan teknik
purposive yaitu, wawancara mendalam kepada informan (Sugiyono:2011). Yang
saya ambil menjadi informan antara lain:
1. Kepala BKBPMP Kabupaten Serang2. Kepala Sub Bidang IKAP3. Kepala Sub Bidang KR4. Kepala Desa Kadu Beureum5. Kasi Kesos Kadu Beureum
54
6. Tokoh Masyarakat7. Para Orang tua (Ibu-ibu)8. Penghulu dan9. Remaja Pasangan Usia Subur (PUS) menurut umur istri <20 Tahun
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan
dengan peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan
Perempuan (BKBPMP) dalam menangani pernikahan dini, sebagai pihak yang
mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pernikahan dini serta
mensosialisasikan dampak yang akan terjadi jika menikah di usia dini atau
menikah <20 tahun. Maka dalam penelitian ini, peneliti menentukan bahwa salah
satu informan yang utama adalah Kepala Badan BKBPMP Kabupaten Serang
selaku yang bertanggung jawab terhadap semua bidang. Dan informan yang kedua
yakni, Kepala Sub Bidang IKAP serta Kepala Sub Bidang KR yang dimana sub
bidang tersebut berkaitan langsung dan berperan dalam pencegahan terjadinya
pernikahan dini.
Informan berikutnya yakni Kepala Desa Kadu Beureum dan Kasi Kesos
Kadu Beureum, yang memberi informasi sekitar pernikahan dini yang terjadi di
Desa Kadu Beureum. Adapun informan lainnya, yaitu tokoh masyarakat di
Kecamatan Padarincang serta para orang tua (Ibu-ibu) yang telah menikahkan
anaknya <20 tahun, hal ini dapat mempermudah peneliti dalam mengambil
informasi.
Penelitian ini terkait dengan pernikahan dini <20 tahun, berbicara
mengenai pernikahan dini tentu saja tidak terlepas dari penghulu dan para remaja
yang akan melangsungkan pernikahan. Penghulu dan remaja pasangan usia subur
55
(PUS) menurut umur istri <20 tahun merupakan sasaran peneliti, dan Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP)
dalam menjalankan tugas dan perannya yakni, mensosialisasikan dampak-dampak
pernikahan dini serta mencegah terjadinya pernikahan dini. Maka, peneliti
menentukan remaja pasangan usia subur (PUS) menurut umur istri <20 tahun
sebagai informan sasaran utama dalam penelitian ini, dan peneliti mengambil
sumber data informan sesuai tempat atau lokasi yang paling banyak melakukan
pernikahan dini di Kecamatan Padarincang, yakni di Desa Citasuk.
Berikut ini merupakan koding informan yang menjadi sumber data dalam
penelitian ini:
Tabel 3.1Koding Informan
Kode Informan Informan
I1 Kepala Badan BKBPMP Kabupaten Serang
I2 Kepala Sub Bidang IKAP
I3 Kepala Sub Bidang KR
I4 Kepala Desa Kadu Beureum
I5 Kasi Kesos Kadu Bereum
I6-9 Tokoh Masyarakat
I10-14 Para Orang Tua (Ibu-ibu)
I15-17 Penghulu
I18-22 Remaja Pasangan Usia Subur (PUS) menurut umur
istri <20 Tahun
(Sumber: Peneliti, 2015)
56
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,
dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan
masalah yang akan di bahas. Adapun sumber-sumber data tersebut adalah:
1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada peneliti. Data ini berupa jawaban dari hasil wawancara dengan
Kepala BKBPMP, Kepala Sub Bidang IKAP, Kepala Sub Bidang KR,
Kepala Desa Kadu Beureum, Kasi Kesos Kadu Bereum, tokoh
masyarakat, para orang tua (Ibu-ibu), penghulu, dan remaja pasangan
usia subur (PUS) menurut umur istri <20 tahun.
2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada peneliti. Seperti, Studi Kepustakaan yang berguna untuk
memperoleh data akurat dari literatur, jurnal ilmiah, dan artikel yang
ada sebelumnya serta ada hubungannya dengan yang di teliti.
Adapun terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data dan hasil
penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.
Maka teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam
penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari
segi cara atau tekniknya, Sugiyono (2012:16) menentukan beberapa teknik
pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan pengamatan (observasi),
wawancara (interview), studi kepustakaan, dokumentasi dan gabungan dari
keempat teknik pengumpulan data tersebut.
57
3.6.1 Metode Observasi (Pengamatan)
Nasution dalam Sugiyono (2008:226) menyatakan bahwa,
observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya
dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan
yang diperoleh melalui observasi. Berdasarkan keterlibatan pengamatan
dalam kegiatan-kegiatan orang yang diamati, observasi dapat dibedakan
menjadi observasi partisipan (participant observation) dan observasi
nonpartisipan (nonparticipant observation). Soehartono (2004:70)
menjelaskan dalam observasi partisipan, peneliti terlibat dengan kegiatan
sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai
sumber penelitian, atau pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh subjek yang diteliti atau diamati, seolah-seolah merupakan
bagian dari mereka. Dalam jenis prosedur ini, peneliti adalah bagian dari
keadaan alamiah, tempat dilakukannya observasi.
Dalam observasi nonpartisipan, pengamat berada diluar subjek
yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.
Dengan demikian pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan
tingkah laku yang diharapkan. Black & Champion menjelaskan dalam
jenis prosedur ini, peneliti adalah bagian dari keadaan alamiah, tempat
58
dilakukannya observasi. Prosedur ini dapat dikembangkan dengan
beberapa cara. Observasi partisipan dianggap memiliki daya tarik yang
tinggi sebagai suatu metode, namun tidak setiap orang ingin atau mampu
menyediakan waktu untuk masalah yang dianggap tidak sah atau bernilai
negatif, dan juga resiko dalam cara-cara mendapatkan data.
Black & Champion (2005:289) menyatakan, dalam observasi non
partisipan peranan tingkah laku peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang
berkenan dengan kelompok yang diamati kurang dituntut. Observasi
nonpartisipan adalah suatu prosedur yang dengan peneliti mengamati
tingkah laku orang lain dalam keadaan alamiah, tetapi peneliti tidak
melakukan partisipasi terhadap kegiatan dilingkungan yang diamati.
Tentunya diperlukan keahlian untuk dapat memadukan keadaan sekitar
dan mencatat hasil pengamatan yang kiranya terlewati.
Sugiyono (2008:228) menyatakan, berdasarkan cara pengamatan
yang dilakukan, observasi juga dibedakan menjadi dua bagian yaitu
observasi tak berstruktur dan observasi berstruktur. Observasi dalam
penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak berstuktur. Observasi tidak
terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis
tentang apa yang akan diobservasi.
Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa
yang diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan
instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu
pengamatan. Soehartono menjelaskan, observasi berstruktur digunakan
59
apabila peneliti memusatkan perhatian pada tingkah laku tertentu sehingga
dapat dibuat pedoman tentang tingkah laku tertentu sehingga dapat dibuat
pedoman tentang tingkah laku apa saja yang diamati.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan dan
observasi nonpartisipan. Dimana peneliti tidak terlihat langsung dalam
mengawasi pelaksanaan peran BKBPMP untuk menangani program
pernikahan dini yang ada di Kabupaten Serang dan peneliti hanya menjadi
pengamat yang independen.
3.6.2 Wawancara
Moleong (2006:186) menyatakan, metode wawancara merupakan
metode yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara
adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh
dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu. Sedangkan menurut Soehartono (2004:68), wawancara
(interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan
secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden,
dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam
(tape recorder). Metode wawancara dapat diperlukan hanya sebagai tool
pengumpul data bersama-sama dengan instrument lain. Sugiyono
(2008:138) menjelaskan bahwa:
“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabilapeneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
60
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennyasedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporantentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya padapengetahuan dan atau keyakinan pribadi”.
Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2008:138) menyatakan bahwa
anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode
interview dan kuesioner adalah:
1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentangdirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benardan dapat dipercaya.
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yangdiajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkanoleh peneliti.
Sugiyono (2008:140) mengemukakan bahwa, wawancara dapat
dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur dapat dilakukan melalui
tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur untuk
memperoleh data dalam penelitian ini.
Menurut Moleong (2006:190), wawancara tidak terstruktur adalah
wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa
garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Wawancara tidak
terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan yang tersrtuktur.
Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang
bukan baku atau tunggal. Responden biasanya terdiri atas mereka yang
61
terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas, biasanya mereka memiliki
pengetahuan dan mendalami situasi dan mereka lebih mengetahui
informasi yang diperlukan.
3.6.2.1 Pedoman Wawancara
Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan
pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa
pertanyaan informasi. Aturan pada wawancara penelitian lebih
ketat. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti berdasarkan tugas
pokok dan fungsi setiap informan dalam penelitian. Oleh karena itu
dalam pedoman wawancara mengajukan pertanyaan perlu dilandasi
oleh indikator teori. Adapun Pedoman wawancara dalam penelitian
ini yaitu:
Tabel 3.2Pedoman Wawancara
No. Indikator Sub Indikator Uraian Pertanyaan Informan
1. Harapan(Expectation)
Tujuan danSasaran
Apa tujuan BKBPMP terkait dalammenangani pernikahan dini ?
I1, I2, I3
Adakah tujuan lain dari dibentuknyakelembagaan BKBPMP kepadamasyarakat ?
I1
Apa tujuan dari KUA mengadakanpembinaan atau penasehatan kepadacalon pengantin sebelummelangsungkan pernikahan ?
I15-17
Apa tujuan dari BKBPMPmengadakan sosialisasi terhadapremaja yang masih duduk di bangkusekolah ?
I1, I2, I3
Siapa saja yang menjadi sasaranBKBPMP dalam mensosialisasikanpernikahan dini ?
62
I1,I2, I3
Siapa yang menjadi sasaranBKBPMP yang seharusnyadiberikan arahan-arahan dalammencegah terjadinya pernikahan dini?
I2, I3
Apakah sudah melakukan kegiatansosialisasi atau penyuluhan kepadamasyarakat di Kecamatan yangmemiliki angka tertinggi pernikahandini ?
I2, I3
Siapa saja yang menjadi sasaranpihak KUA untuk mengikutipembinaan atau penasehatansebelum melangsungkan pernikahan?
I15-17
2. Norma(Norm)
Peraturan danSosialisasi
Kebijakan apa yang telah dibuatoleh BKBPMP dalam menanganipernikahan dini ?
I1
Peraturan apa yang dibuat pihakKUA jika menikahkan anak dibawah usia 16 tahun ? I15-17
Apakah ada peraturan untukpenghulu jika menikahkan anak dibawah usia 20 tahun ? I15-17
Mengapa peraturan pemerintahmenerapkan usia ideal untukperempuan menikah minimal 20tahun ?
I1, I3
Apakah BKBPMP rutin dalammengadakan sosialisasi ataupembinaan terhadap masyarakat,terutama pada remaja mengenaipernikahan dini ?
I2, I3
Sosialisasi seperti apa yang sudahdilakukan BKBPMP kepadamasyarakat dalam menjalankanperannya ?
I1
Apakah BKBPMP sudah melakukanpenyuluhan atau pembinaanmengenai pencegahan pernikahandini di Kecamatan yang memilikijumlah angka tertinggi ?
I2, I3
63
Dalam 1 (satu) tahun berapa kaliBKBPMP mengadakan kegiatansosialisasi kepada masyarakat ? I2, I3
Apakah pihak BKBPMP bekerjasama dengan UPT setempat dalammengadakan kegiatan sosialisasi ? I2, I3
3. WujudPerilaku
(Performance)
Tupoksi, Perandan Strategi
Apa yang sudah dilakukanBKBPMP dalam peranannyamenangani pernikahan dini ? I1, I2, I3
Apakah peran BKBPMPsebelumnya sudah berjalan sesuaidengan target ?
I2, I3
Kendala apa yang ditemukandilapangan mengenai pencegahanpernikahan dini ? I2, I3
Bagaimana peran BKBPMP dalammenangani dan mencegah terjadinyapernikahan dini atau di bawah usia20 tahun ?
I2, I3
Dalam peranannya lembagaBKBPMP ada berapa bidang yangmenangani langsung dalampernikahan dini ?
I1
Apakah Bidang IKAP & KKberperan aktif dalam menanganipernikahan dini ? I2
Apakah Bidang KB & KR berperanaktif dalam menangani pernikahandini ? I3
Apakah peran pemerintah sangatpenting bagi masyarakat mengenaipencegahan pernikahan dini ?
I1, I4, I5,
I6-9, I10-14,
I15-17
Apa solusi dari BKBPMP dalammenangani kasus pernikahan diniyang sudah banyak terjadi, agarresiko yang dikhawatirkan bagiperempuan dapat berkurang ?
I1, I2, I3
64
Bagaimana strategi yang dilakukanBKBPMP dalam memberikanpenyuluhan atau sosialisasi kepadaorang tua yang memiliki anakremaja <20 tahun ?
I2, I3
Apa saja langkah dan strategi yangdilakukan oleh BKBPMP dalammenangani pernikahan dini diKabupaten Serang, terutama diKecamatan Padarincang ?
I1, I2, I3
Program apa saja yang diadakanoleh BKBPMP terkait dalammenangani pernikahan dini ? I1, I2, I3
Program apa yang paling efektifyang telah dijalankan oleh BKBPMPdalam menangani pernikahan dini ? I2, I3
4. Penilaian(Evaluation)
Hasil danDampak
Faktor-faktor apa saja yang menjadipenghambat program BKBPMPdalam mengurangi jumlah angkapernikahan dini ?
I2, I3
Faktor-faktor apa yangmenyebabkan tingginya angkapernikahan dini di KecamatanPadarincang ?
I2
Upaya apa yang sudah terealisasikanoleh BKBPMP terhadap masyarakatdi Kecamatan Padarincang dalammenangani pernikahan dini ?
I2, I3
Seberapa besar pengaruh BKBPMPdalam mengurangi jumlah angkapernikahan dini terhadap masyarakat?
I10-14, I18-22
Apakah ada hasil positif yangdirasakan masyarakat terhadapprogram yang dilakukan olehBKBPMP dalam menangani danmencegah pernikahan dini ?
I10-14, I18-22
Apakah selalu ada peningkatan daritahun ke tahun yang melakukanpernikahan dini di bawah usia 20tahun ?
I2, I15-17
Faktor apa saja yang mendorong I4, I5, I6-9,
65
masyarakat Kecamatan Padarincangbanyak melakukan pernikahan dini ?
I10-14, I15-17
Dari hasil survey data yangdilakukan pegawai KUA, Desamanakah yang banyak melakukanpernikahan dini ?
I15-17
Adakah hasil yang dirasakan olehpihak BKBPMP dalam tugas yangdijalankannya mengenai pencegahanpernikahan dini ?
I1, I2, I3
Apakah ada paksaan dari keduaorang tua untuk menikah di usia dini? I18-22
Apakah pernikahan dini ini banyakterjadi karena adanya perjodohanantar orang tua ? I6-9, I10-14
Apa dampak dari pernikahan diniatau pernikahan di bawah usia 20tahun ?
I1, I2, I3,
I4, I5, I15-17
Apakah ada resiko yangmengkhawatirkan bagi perempuanyang menikah di bawah usia 20tahun jika dilihat dari sudut pandangkesehatan reproduki ?
I3
5. Sanksi(Sanction)
Bentuk danMekanisme
Adakah bentuk sanksi jika peranBKBPMP tidak berjalan sesuaidengan Tupoksinya ? I1
Bagaimana mekanismepenyelenggara kegiatan yangdilaksanakan oleh BKBPMP dalamperananannya mengenai pernikahandini ?
I1
(Sumber: Peneliti 2015)
3.6.3 Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan
memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan
dengan penelitian yang dilakukan. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-
66
buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, dan tesis
lainnya. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat
dipisahkan dari suatu penelitian, teori-teori yang mendasari masalah dan
bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi
kepustakaan.
Selain itu, seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang
penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan
penelitiannya, dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua
informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.
3.6.4 Studi Dokumentasi
Soehartono (2004:70) mengemukakan bahwa, studi dokumentasi
merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan
kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai
macam, tidak hanya dokumen resmi, namun dokumen dapat berupa buku
harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan khusus (case records)
dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Akan tetapi perlu diingat
bahwa dokumen-dokumen ini ditulis tidak untuk tujuan penelitian
sehingga penggunaannya memerlukan kecermatan.
Sedangkan menurut Sugiyono (2008:240), dokumen merupakan
catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan
67
kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup,
sketsa dan lain-lain. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan studi
dokumentasi yang berupa gambar atau foto-foto agar hasil penelitian dari
observasi atau wawancara yang dilakukan peneliti lebih kredibel atau
dapat dipercaya.
3.7 Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan pekerjaan yang sangat sulit dalam penelitian,
mebutuhkan kerja keras, ketelitian dan memerlukan adanya kreatifitas yang tinggi.
Menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006:5.26), analisis data adalah
proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan
dilapangan dan bahan-bahan lain yang didapatkan, yang kesemuanya itu
dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena dan
membantu untuk mempresentasikan penemuan kepada orang lain. Tersirat dalam
penjelasan ini, bahwa analisis data terkait dengan pengumpulan dan interpretasi
data. Sedangkan analisis data kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen di dalam
Moleong (2006:248):
“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalanbekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnyamenjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari danmenemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, danmemutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain”.
Dalam proses analisis data, pada penelitian ini peneliti menggunakan
analisis data di lapangan model Irawan (2006:5.27) berikut ini:
1. Pengumpulan data mentah2. Transkip data3. Pembuatan koding4. Kategorisasi data
68
5. Penyimpulan sementara6. Triangulasi7. Penyimpulan akhir
Gambar 3.3Proses Analisis Data
(Sumber: Irawan, 2006:5.27)
3.7.1 Pengumpulan Data Mentah
Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah
misalnya, melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Pada
tahap ini pengumpulan data mentah ini, peneliti harus berhati-hati dalam
mencatat data, data yang dicatat adalah data yang apa adanya. Data
tersebut belum dicampurkan dengan pikiran, komentar, dan sikap peneliti.
3.7.2 Transkip Data
PengumpulanData Mentah
Transkip DataPembuatanKoding
KategorisasiData
Penyimpulan Sementara Triangulasi Penyimpulan Akhir
69
Pada tahap ini peneliti mengubah catatan data mentah ke bentuk
tertulis (apakah itu berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan).
Yang dituangkan dalam tulisan ini pun adalah persis seperti apa adanya.
3.7.3 Pembuatan Koding
Tahap ini peneliti melakukan dan memberikan kode pada hal-hal
penting yang merupakan kata kunci, dan kata kunci tersebut nanti akan
diberi kode supaya memudahkan peneliti dalam menganalisis data secara
detail.
3.7.4 Kategorisasi Data
Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara
mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang
dinamakan kategori. System koding dan kategorisasi data tergantung pada
kreativitas yang dimiliki oleh peneliti. Kodingnya seperti apa, judulnya
seperti apa, kata-kata kunci apa yang perlu dimasukkan.
3.7.5 Penyimpulan Sementara
Penyimpulan sementara merupakan penyimpulan yang dibuat oleh
peneliti sendiri dan bersifat sementara. Kesimpulan sementara ini disebut
Observe’s Comments (OC).
70
3.7.6 Triangulasi
Triangulasi adalah proses check and recheck antara satu sumber
data dengan sumber lainnya. Pada penelitian ini peneliti akan
menggunakan dua triangulasi data, yaitu:
1. Triangulasi SumberMenurut Sugiyono (2005:82), Triangulasi sumber berarti untukmendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknikyang sama.
2. Triangulasi TeknikTriangulasi Teknik berarti peneliti menggunakan teknikpengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data darisumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancaramendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secaraserempak.
Dalam hal triangulasi, Susan Stainback menyatakan bahwa tujuan
dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa
fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa
yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan
triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent
(meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan
menggunakan teknik triangulasi maka data yang diperoleh akan lebih
konsisten, tuntas, dan pasti.
3.7.7 Penyimpulan Akhir
Kesimpulan (conclusion) adalah suatu pernyataan umum dan logis
yang ditarik dari beberapa kasus, dan menunjukkan pola yang
71
menggambarkan ciri-ciri kasus tersebut. Kesimpulan akhir dalam
penelitian dilakukan adalah ketika peneliti merasa bahwa data sudah jenuh
(saturated) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang
tindihan.
3.8 Uji Keabsahan Data
Menurut Sugiyono (2012:267), keabsahan data atau validitas adalah
derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang
dapat dilaporkan oleh peneliti. Data dalam penelitian kualitatif, dapat dinyatakan
valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang
sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.
3.9 Jadwal Penelitian
Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan,
yang dimulai dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Juni 2015.
Tabel 3.4Jadwal Penelitian
No.
Kegiatan
Jadwal Penelitian
Okt
2014
Nov
2014
Des
2014
Jan
2015
Feb
2015
Maret
2015
April
2015
Mei
2015
Juni
2015
Juli
2015
Agst
2015
1. PengajuanJudul
2. PenetapanJudul
72
3. ObservasiAwal
4.Penyusunan
Proposal
Skripsi
5.
Bimbingan
dan Revisi
Proposal
Skripsi
6.Seminar
Proposal
Skripsi
7.Revisi
Proposal
Skripsi
8.Pencarian
Data di
Lapangan
9.Pengolahan
dan Analisi
Data
10.Penyusunan
Hasil
Penelitian
11.Bimbingan
dan Hasil
Revisi
Penelitian
12. SidangSkripsi
13. RevisiSkripsi
(Sumber: Peneliti 2015)
73
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum Kelembagaan BKBPMP Kabupaten Serang
Kondisi Kabupaten Serang pada umumnya tergolong pada lahan
dataran dan bergelombang, yang terbentang dari Kecamatan Tirtayasa
sampai Kecamatan Cinangka, dengan berbatasan:
Utara : Kota Serang dan Laut Jawa
Barat : Kota Cilegon dan Selat Sunda
Selatan : Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak
Timur : Kabupaten Tangerang
Secara Geografis Wilayah Kabupaten Serang terletak pada
kordinat 50* 50’ – 60* 21’ Lintang Selatan dan 105* 0’ – 106* 22’
Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke
selatan adalah sekitar 60 Km dan jarak terpanjang dari barat ke timur
90 Km, dengan luas wilayah 1.467,35 Km2. Secara administrative,
Kabupaten Serang terdiri dari 29 Kecamatan dan 326 Desa. Kantor
BKBPMP Kabupaten Serang terletatak di Jl. Empat Lima No. 28
Serang-Banten Telp. (0254) 201152. Kantor sementara Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) Kabupaten Serang terletak di Jalan Raya Taktakan No.
10A Serang, Telp. (0254) 201152 (kantor sementara).
74
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang sebagai salah satu Satuan
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Serang, tentunya
berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah
Kabupaten Serang Tahun 2011-2015, dan bersifat indikatif. Bersifat
indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan
maupun keluaran. Dan dampak yang tercantum dalam dokumen
Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan
bersifat tidak kaku.
Secara konseptual Visi dan Misi Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada ketercapaian
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga,
masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan Visi Pemerintah
Daerah Kabupaten Serang dalam rangka pemenuhan hak dasar
masyarakat, maka ditetapkan Visi Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) 2011-2015,
yakni:
“Terwujudnya Penduduk yang Berkualitas untuk Mendorong
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan
75
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, menuju
Masyarakat Agamis, Mandiri dan Sejahtera”.
Untuk mewujudkan Visi organisasi, upaya yang akan
dilaksanakan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah
memberikan kontribusi nyata yang strategis dan inovatif dalam
pengembangan peran perempuan dan keluarga berencana di
Kabupaten Serang, melalui:
1. Menyelenggarakan tatakelola penyelenggaraan Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) yang bersih, transparan dan
akuntabel.
2. Mewujudkan dan meningkatkan harmonisasi, koordinasi
dan fasilitasi dengan sektor terkait dalam perwujudan
masyarakat agamis, mandiri dan sejahtera.
3. Mewujudkan dan meningkatkan ketahanan, pemberdayaan
keluarga serta masyarakat dalam menciptakan keluarga
kecil bahagia dan sejahtera.
4. Mewujudkan dan meningkatkan pemberdayaan
perempuan, kesetaraan gender dan perlindungan anak
dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam
menciptakan kemandirian ekonomi, sosial dan budaya
yang berkualitas.
76
6. Meningkatkan penguatan kelembagaan masyarakat
pedesaan dalam pembangunan partisipatif.
4.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BKBPMP Kabupaten Serang
Sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor: 21 Tahun
2012, tentang tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten
Serang mempunyai tugas pokok yaitu, merencanakan, mengatur,
melaksanakan dan mengawasi penyelengaraan sebagian tugas
Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan. Sedangkan fungsi dari Badan Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan diantaranya
yaitu:
1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian
tugas Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di
bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan.
3. Pelaksanaan Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah
di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan.
77
4. Pengawasan Penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah
di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan.
5. Pelaksanaan Tugas Tambahan.
4.1.1.2 Susunan Organisasi BKBPMP Kabupaten Serang
Gambar 4.1Struktur Organisasi
KEPALA
JabatanFungsional
BidangPemberdayaanPerempuan dan
PerlindunganAnak
Sub BidangPemberdayaanPerempuan dan
PengarasutamaanGender
Sub BidangPerlindungan
Anak
UPT
SEKRETARIS
Sub BagianUmum dan
Kepegawaian
Sub BagianKeuangan
Sub BagianProgram dan
Evaluasi
BidangPemberdayaan
Masyarakat
Sub BidangKelembagaanMasyarakat
Sub BidangPartisipasi
Masyarakat
BidangPemberdayaan
EkonomiMasyarakat
Sub BidangPemberdayaanUsaha Ekonomi
Masyarakat
Sub BidangPengembangan
UsahaMasyarakat
BidangKB
Sub BidangKespro Remaja
SubBidang
PelayananKB
BidangIKAP
dan KK
SubBidang
IKAP
SubBidang
KK
78
(Sumber: BKBPMP Kabupaten Serang Tahun 2014)
Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 104 orang pegawai
yang bertugas di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang. Berikut
ini adalah tabel pegawai berdasarkan jenjang pendidikan:
Tabel 4.2Tingkat Pendidikan Pegawai BKBPMP
No. Tahun Pendidikan Jumlah
1. 2013
SD -
SLTP -
SLTA 42
DIPLOMA 5
S1 44
S2 13
S3 -
(Sumber: Profil BKBPMP Kabupaten Serang Tahun 2014)
79
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Padarincang
Kecamatan Padarincang mempunyai luas wilayah 11.082
Ha yang terdiri dari 14 Desa dengan batas wilayah:
Batas Sebelah Utara : Kecamatan Mancak
Batas sebelah Timur : Kecamatan Ciomas
Batas Sebelah Barat : Kecamatan Cinangka
Batas Sebelah Selatan : Kecamatan Mandalawangi
Jumlah Penduduk adalah 66.652 Jiwa. Selanjutnya melihat
dari karakteristik wilayah yaitu, untuk kecamatan Padarincang
dengan kondisi wilayah termasuk ke dalam keseluruhan pedesaan.
Adapun jarak Ibukota Kecamatan Padarincang ke Ibukota
Kabupaten Serang yaitu, dengan jarak 32 Km. Kemudian dalam
karakteristik wilayah terdapat pula letak wilayah kecamatan
Padarincang yang dilalui oleh jalan Provinsi dan Kabupaten.
Kemudian melihat dari jenis mata pencaharian untuk kecamatan
Padarincang memiliki masyarakat yang bermata pencaharian
sebagai petani sebanyak 3.799 jiwa, dan yang memiliki mata
pencaharian sebagai pedagang sebanyak 1.279 jiwa, dan yang
memiliki mata pencaharian sebagai buruh sebanyak 7.187 jiwa, dan
80
yang memiliki mata pencaharian sebagai Pegawai Negeri sebanyak
459 jiwa.
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di kecamatan
Padarincang yaitu lulusan SD sebanyak 33.423, SLTP sebanyak
10.288 orang lulusan SLTA sampai dengan Tahun 2013
sebanyak 4.845 orang lulusan Akademi/PT sampai dengan Tahun
2013 sebanyak 910 orang.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16
Tahun 2001 tentang pembentukan kecamatan, organisasi
kecamatan dan kelurahan, maka komposisi struktur organisasi
kecamatan Padarincang pada bulan desember tahun 2013, adalah
sebagai berikut:
1. Kepala Camat : Drs. Ajat Sudrajat, M.Si
2. Sekretaris Kecamatan : Taufik, S.Pd, M.Si
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan : E. Junariyah S.AP
4. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial : Asep Sopan Paridi
5. Kepala Seksi PMD : Hadi Suryanto
6. Kepala Seksi Ekonomi/Pembangunan : H. Juanda, S.Pd
7. Kepala Seksi Trantib : Tata Mudifarizal, SH
8. Kepala Sub Bagian Umum : Hilmi
9. Kepala Sub Bagian Keuangan : H. Ade Saepullah
10. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi : Nana Sukarna
81
11. Pelaksana : Andi Aziz dan Entis Sutisna, S.AP
Gambar 4.3Struktur Organisasi
(Sumber: Struktur Organisasi Tahun 2013)
KEPALA CAMAT
SEKRETARIS KECAMATAN
Kepala SeksiTata
Pemerintahan
Kepala SeksiKesejahteraan
Sosial
Kepala SeksiPMD
Kepala SeksiEkonomi/Pembangunan
Kepala SeksiTrantib
Kepala SubBagian Umum
Kepala Sub BagianKeuangan
KasubagPerencanaan dan
Evaluasi
PELAKSANA
82
Adapun Dinas/Instansi UPTD yang ada di Kecamatan
Padarincang, terdiri dari:
1. Kantor Urusan Agama (KUA)
2. UPT Dinas Pendidikan
3. UPT Puskesmas
4. UPT Dinas Pertanian
5. UPT Pengairan
6. UPT KB
Kecamatan Padarincang terdiri dari 14 Desa, yaitu:
1. Desa Barugbug
2. Desa Ciomas
3. Desa Cipayung
4. Desa Cisaat
5. Desa Curugoong
6. Desa Batukuwung
7. Desa Citasuk
8. Desa Padarincang
9. Desa Kalumpang
10. Desa Kadubeureum
11. Desa Cibojong
12. Desa Kramatlaban
83
13. Desa Bugel, dan
14. Desa Kadukempong
Kecamatan Padarincang juga terbagi atas 156 Kampung
(Dusun), 67 Rukun Warga (RW), dan 168 Rukun Tetangga (RT).
Bahasa daerah yang digunakan di Kecamatan terdapat dua jenis
yaitu, Bahasa Sunda dan Jawa Serang. Bahasa Sunda digunakan di
Desa Padarincang, Desa Bugel, Desa Cibojong, Desa Kramatlaban,
Desa Kadubeureum, Desa Cipayung, Desa Curuggoong, Desa
Batukuwung, dan Desa Kadukempong. Sedangkan Bahasa Jawa
Serang lebih banyak digunakan di Desa Kalumpang, Desa Citasuk,
Desa Barugbug, Desa Cisaat, dan Desa Ciomas.
Kondisi ekonomi di Kecamatan Padarincang, dengan
semakin berkembangnya potensi unggulan daerah membawa
perubahan terhadap kultur masyarakat, yaitu pekerjaan masyarakat
Kecamatan Padarincang yang pada umumnya petani dan home
industri. Seperti, pembuatan tikar, anyaman bambu, dan lain-lain.
Dengan demikian beberapa produk unggulan di Kecamatan
Padarincang sudah sangat sulit untuk dikembangkan. Beberapa
produk unggulan di Kecamatan Padarincang antara lain, pengrajin
emping di Desa Padarincang dan Pengrajin kompor di Desa
Curugoong.
Pekerjaan penduduk di Kecamatan Padarincang selain
petani dan pekerja home industri yakni mayoritas sebagai buruh
84
harian lepas dan pekerja wiraswasta. Sedangkan untuk potensi
pariwisata di Kecamatan Padarincang terdapat 3 (tiga) lokasi yang
sudah berjalan yaitu, pemandian air panas di Desa Batukuwung
Kecamatan Padarincang, pemandian cirahab di Desa Curugoong
Kecamatan Padarincang dan air terjun cigumawang di Desa
Padarincang Kecamatan Padarincang.
4.1.3 Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA)
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padarincang
menempati gedung sendiri yang berstatus tanah hak milik (AJB)
dan terletak ± 500 m sebelum arah menuju Pasar Padarincang,
dengan menempati gedung seluas 130 m2 dan luas tanah 250 m2.
Kini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padarincang sedang
berbenah dan memperlengkap diri dengan berbagai macam data
statistik dan visualisasi yang berkaitan dengan peristiwa Nikah dan
Rujuk serta data keagamaan lainnya.
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padarincang
adalah salah satu komponen penyelenggara tugas kenegaraan
(pemerintahan) dalam masalah keagamaan yang merupakan ujung
tombak dari Kementerian Agama. Sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1975 yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
85
“Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama
Kabupaten/Kota di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (BMI)
dalam wilayah kecamatan, dan mengkoordinasikan kegiatan-
kegiatan lintas sektoral di wilayahnya, dan selalu mengadakan
koordinasi jika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan
petunjuk teknis penyelenggaraan dengan Kepala Seksi Urusan
Agama Kementerian Agama Kabupaten Serang”. Kantor Urusan
Agama Kecamatan Padarincang beralamatkan di Jalan Raya Palka
Padarincang Km. 35 Kabupaten Serang Provinsi Banten.
Dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban instansional
sesuai dengan KMA Nomor 507 Tahun 2003, tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan
Organisasi/Kerja di Lingkungan Kementerian Agama dan KMA
Nomor 517 Tahun 2001, tentang Penataan Organisasi Kantor
Urusan Agama Kecamatan. Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Padarincang, yakni:
“Unggul dalam Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat, Tertib
Administrasi dan Pembinaan Umat”.
Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang:
a. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
secara cepat, tepat, cermat, professional, ramah dan simpatik.
b. Meningkatkan tertib administrasi ketatausahaan pernikahan,
pewakafan dan kemasjidan.
86
c. Meningkatkan peran BP4 dalam upaya meningkatkan kualitas
perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah.
d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan ibadah haji
menuju haji mabrur.
e. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi keluarga sakinah,
kemitraan umat islam, dan produk halal.
f. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi Jid Zawaibsos
(Masjid Zakat Wakaf Ibadah Sosial).
g. Meningkatkan pelayanan informasi dan pembinaan haji dan umroh.
h. Meningkatkan kerjasama/koordinasi lintas sektoral dengan instansi
pemerintah yang terkait dan lembaga-lembaga islam.
4.1.3.1 Data Pegawai KUA Kecamatan Padarincang
Tabel 4.4
No. Nama JK Pendidikan Jabatan
1. Drs. H. A. Farid, M.Si L S2 Kepala
2. Umar Fauzi, S.Hi L S1 Penghulu
3. Hidayat, S. Pdi L S1 Penghulu
4. Fathiah P SMA Pelaksana
5. Rosmawati, S. Sos P S1 Pelaksana
6. Rizki Amalia P SMA Pelaksana
7. Kusnun L SMA Pelaksana
8. Jajuli L SMA Pelaksana
87
(Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang)
Dari tabel 4.4 di atas, Kantor Urusan Agama (KUA) di
Kecamatan Padarincang memiliki jumlah pegawai sebanyak 8 orang.
Dari 8 orang tersebut sudah termasuk dengan Kepala KUA, dan
terdiri dari 3 penghulu, yakni diantaranya ialah Drs. H. A. Farid, M.
Si selaku Kepala KUA sekaligus sebagai Penghulu. Umar Fauzi, S.
Hi selaku pembantu penghulu (P2), dan Hidayat, S. Pdi selaku
pembantu penghulu (P2). Dan pelaksana program kerja di Kantor
Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Padarincang terdiri dari 5
orang pelaksana yang sudah terbagi di bidang masing-masing.
4.1.3.2 Tugas, Fungsi dan Tujuan Kantor Urusan Agama
a. Tugas
Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang bertugas
melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama
Kabupaten Serang di bidang Urusan Agama Islam di
wilayah Kecamatan Padrincang.
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Padarincang menyelenggarakan
fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi.
88
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan
surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga
Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk,
mengurus dan membina Jid Zawaibsos (Masjid
Zakat Wakaf Ibadah Sosial), baitul mal, pembinaan
keluarga sakinah, produk halal dan kemitraan umat
islam sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Tujuan
1. Terwujudnya pelayanan teknis dan administrasi
Nikah dan Rujuk.
2. Terwujudnya kualitas/kuantitas keluarga sakinah,
kemitraan umat islam, dan produk halal.
c. Terwujudnya kualitas pelayanan ibadah sosial.
d. Terwujudnya kualitas ibadah haji dan umroh.
e. Terwujudnya koordinasi lintas sektoral.
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Deskripsi Data Penelittian
Penelitian mengenai peran Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) dalam
89
menangani pernikahan dini di Kecamatan Padarincang Kabupaten
Serang ini, berdasarkan sesuai dengan Peraturan Bupati Serang Nomor:
21 Tahun 2012, tentang tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP)
Kabupaten Serang yang mempunyai tugas pokok yaitu, merencanakan,
mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian
tugas Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
Metode penelitian deksriptif atau deskripsi penelitian adalah
salah satu penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang
bermaksud menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan
oleh Sugiyono (2011), “Penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian
yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan
atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur
ilmiah untuk menjawab masalah secara “actual”. Sedangkan
Sukmadinata (2006), menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif
adalah sebuah metode yang berusaha mendeskripsikan,
menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang
ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung,
akibat atau efek yang terjadi atau tentang kecenderungan yang sedang
berlangsung.
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi,
tetapi oleh Spradley dinamakan “Social Situation” atau situasi sosial
90
yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan
aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Sampel dalam
penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai
narasumber, atau partisipan, dan informan.
Berdasarkan teknik data kualitatif peneliti menggunakan
analisis data dilapangan model Irawan (2006:5.27), maka proses
analisis data yang pertama kali digunakan oleh peneliti adalah
pengumpulan data mentah. Pada tahap ini peneliti melakukan
pengumpulan data mentah yaitu dengan cara, observasi, wawancara
dengan informan, dan kajian pustaka yaitu, dengan mengumpulkan
buku-buku yang menjadi referensi dalam penelitian ini.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori menurut
Biddle & Thomas dalam Sarwono (2008:216), ada lima istilah tentang
perilaku dalam kaitannya dengan peran, yakni: Expectation (harapan),
Norm (norma), Performance (wujud perilaku), Evaluation (penilaian)
dan Sanction (sanksi). Setelah data mentah terkumpul dengan baik
maka peneliti membuat transkip data yaitu, dengan merubah data-data
hasil wawancara, observasi maupun kajian pustaka kedalam bentuk
tulisan. Data yang peneliti dapatkan dilapangan lebih banyak didapat
melalui proses wawancara dan observasi. Kata-kata dan tindakan dari
orang-orang yang diwawancarai adalah sebagai sumber data utama.
Sumber data utama dicatat dalam buku catatan kecil atau melalui alat
perekam yang terdapat di dalam handphone yang digunakan selama
91
wawancara berlangsung. Selain observasi, wawancara, dan kajian
pustaka peneliti juga mengambil setiap langkah proses wawancara
dengan informan melalui sebuah foto dan hasil dokumentasinya yang
dimana foto tersebut cukup berharga dan juga dapat membantu
membuktikan bahwa peneliti turun langsung ke lapangan.
Tabel 4.5Transkip Matriks Triangulasi
(Sumber: Penelitian Tahun 2015)
Item Wawancara Obsevasi Dokumentasi
Tugas pokok dan fungsi
Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan (BKBPMP)
Kabupaten Serang berdasarkan
Peraturan Bupati
No. 21 Tahun 2012
mempunyai tugas pokok yaitu: √ √ √
merencanakan, mengatur,
melaksanakan dan mengawasi
penyelenggaraan sebagian tugas
Pemerintah Daerah di bidang
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan.
92
Kemudian setelah data mentah terkumpul dan peneliti membuat
transkip data melalui tulisan, dan memberikan koding pada aspek-aspek
tertentu, misalnya:
Kode Q : Menunjukan Pertanyaan
Kode A : Menunjukan Jawaban
I1 – I22 : Mendapatkan urutan informan 1-22
I1 : Kepala Badan BKBPMP Kabupaten Serang
I2 : KASUBID IKAP (Informasi Analisa Program)
I3 : KASUBID KR (Kesehatan Reproduksi)
I4 : Kepala Desa Kadu Bereum
I5 : Kasi Kesos Desa Kadu Bereum
I6-9 : Tokoh Masyarakat
I10-14 : Para Orang tua (Ibu-ibu)
I15-17 : Penghulu
I18-I22 : Remaja (PUS) menurut umur istri <20 tahun.
Setelah peneliti memberikan kode-kode pada setiap aspek tertentu
yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat ditemukan
tema dan polanya. Maka peneliti melakukan kategorisasi berdasarkan
jawaban-jawaban yang telah ditemukan peneliti dilapangan, dengan
membaca dan menelaah jawaban-jawaban yang telah ditemukan oleh
peneliti dilapangan. Kemudian menelaah jawaban-jawaban tersebut dan
mencari data penunjang lain yang akan memperkuat hasil penelitian
93
dilapangan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan
dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks, hubungan
antara kategori dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data
yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk teks narasi.
4.2.2 Informan Penelitian
Seperti yang sudah dikemukakan dalam BAB III
sebelumnya, bahwa penelitian ini mengenai peran Badan Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP)
dalam menangani pernikahan dini di Kecamatan Padarincang
Kabupaten Serang, penentuan informan menggunakan teknik
purposive yaitu wawancara mendalam kepada informan
(Sugiyono:2011).
Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala
BKBPMP Kabupaten Serang, Kepala Sub Bidang IKAP dan
Kepala Sub Bidang KR yang berperan dalam menangani
pernikahan dini ke lapangan. Informan lainnya, salah satu Kepala
Desa yang ada di Kecamatan Padarincang yakni, Kepala Desa
Kadu Beureum dan Kasi Kesos (Kesejahteraan Sosial) Desa Kadu
Beureum. 4 orang Tokoh Masyarakat di Kecamatan Padarincang,
sebanyak 5 orang Ibu-ibu (orang tua) yang sudah menikahkan anak
perempuannya <20 tahun, 3 orang penghulu Kecamatan
Padarincang dan 5 orang remaja pasangan usia subur (PUS)
94
menurut umur istri <20 tahun. Perlu diketahui data dari informan-
informan secara lebih jelasnya ialah sebagai berikut:
1. Drs. Oyon Suryono, MM, ia adalah Kepala Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang.
2. Cicih Sugiharti, S.Sos, ia adalah Kepala Sub
Bidang Informasi Analisa Program Keluarga (IKAP)
di BKBPMP Kabupaten Serang.
3. Asep Rahmat, SE, M.Si, ia adalah Kepala Sub
Bidang Kesehatan Reproduksi (KR) di BKBPMP
Kabupaten Serang.
4. H. Dudung Mudrik, ia adalah Kepala Ds. Kadu
Bereum, Kec. Padarincang.
5. H. Rahmat, ia adalah Kasi Kesos (Kesejahteraan
Sosial) di Kantor Kelurahan Ds. Kadu Beureum,
Kec. Padarincang.
6. H. Rahmat, ia adalah Kasi Kesos (Kesejahteraan
Sosial) di Kantor Kelurahan Ds. Kadu Bereum,
sekaligus salah satu tokoh masyarakat di Kp. Curug
Dahu, Kec. Padarincang.
7. Junaedi, ia adalah salah satu tokoh masyarakat di
Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Bulakan Kec. Padarincang.
95
8. Kartawi, ia adalah salah satu tokoh masyarakat di
Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Tengah Kec. Padarincang.
9. Ahmad Ita, adalah salah satu tokoh masyarakat di
Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid, Kec. Padarincang.
10. Ibu Sani, adalah orang tua dari Rina. Menikahkan
anaknya <20 tahun dan merupakan warga Ds.
Citasuk, Kp. Cipanas Masjid Kec. Padarincang.
11. Ibu Sarti, adalah orang tua dari Siti Sofiaranti.
Menikahkan anaknya <20 tahun dan merupakan
warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid Kec.
Padarincang.
12. Ibu Kalsum, adalah orang tua dari Mi’ah Supriatin.
Menikahkan anaknya <20 tahun dan merupakan
warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid Kec.
Padarincang.
13. Ibu Sarti, adalah orang tua dari Eliah. Menikahkan
anaknya <20 tahun dan merupakan warga Ds.
Citasuk, Kp. Cipanas Masjid Kec. Padarincang.
14. Ibu Yani, adalah orang tua dari Reni Suhaeni.
Menikahkan anaknya <20 tahun dan merupakan
warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid, Kec.
Padarincang.
96
15. Drs. H. A. Farid, M. Si, ia adalah Kepala KUA
sekaligus penghulu di KUA Kec. Padarincang.
16. Umar Fauzi, S.Hi, ia adalah salah satu dari 3 (tiga)
penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.
Padarincang.
17. Hidayat, S. Pdi, ia adalah salah satu dari 3 (tiga)
penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.
Padarincang.
18. Rina Mariana (18 tahun), remaja PUS yang
menikah <20 tahun (16 tahun) warga Ds. Citasuk,
Kp. Cipanas Masjid Kec. Padarincang.
19. Mi’ah Supriatin, (19 tahun), remaja PUS yang
menikah <20 tahun (17 tahun), warga Ds. Citasuk,
Kp. Cipanas Masjid Kec. Padarincang.
20. Siti Sofiaranti, (20 tahun), remaja PUS yang
menikah <20 tahun (18 tahun), warga Ds. Citasuk,
Kp. Cipanas Masjid Kec. Padarincang.
21. Eliah (19 tahun), remaja PUS yang menikah <20
tahun (17 tahun), warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas
Masjid Kec. Padarincang.
22. Reni Suhaeni (19 tahun), remaja PUS yang
menikah <20 tahun (17 tahun), warga Ds. Citasuk,
Kp. Cipanas Masjid, Kec. Padarincang.
97
4.3 Hasil Penelitian
4.3.1 Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Dalam
Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan
Padarincang Kabupaten Serang
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang sebagai salah satu
Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Serang, yang
mempunyai fungsi koordinasi dalam bidang KB, Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, baik itu
koordinasi dalam lingkup tatanan pemerintahan maupun koordinasi
langsung ke masyarakat, sehungga mempunyai peranan penting
dalam sebuah proses pencapaian tujuan yang tentunya
berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada
RPJMD Pemerintah Kabupaten Serang yang bersifat indikatif.
Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang
diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam
dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak
dicapai dan bersifat tidak kaku.
98
Sesuai dengan tugas pokok BKBPMP Kabupaten Serang
yakni, membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Penyusunan
dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana, maka pada proses
perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau stakeholders,
baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
Dalam program-program yang dirumuskan dan
pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan
pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif. Bersifat
partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh
kepentingan masyarakat (keterlibatan semua pihak) tanpa
membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik
dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun
pengawasan. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana dimaksudkan untuk mendorong partisipasi
perempuan dan masyarakat dalam pembangunan yang
mengisyaratkan kepada kaum perempuan dan masyarakat pada
umumnya untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam
pembangunan. Peningkatan kualitas dan peran perempuan pada
semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung
dilakukan melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai
99
motivator dan akselerasi proses pembangunan. Adapun tujuan
khusus penyusunan Renstra ini adalah:
1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial
dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan
akuntabel dalam lingkup BKBPMP Kabupaten Serang.
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang
lingkup BKBPMP dalam rangka fasilitasi pembangunan
bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga
berencana.
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait
melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan
strategis yang selalu berubah.
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara
stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan
bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga
berencana.
Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor: 21
Tahun 2012, yang sudah dibahas sebelumnya mengenai tugas
pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang
mempunyai tugas pokok yakni, merencanakan, mengatur,
melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas
100
Pemerintah Daerah di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan.
Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dan
sarana prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan
perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan
roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh
terhadap kemajuan suatu organisasi.
Peran atau peranan merupakan serangkaian perilaku yang
diharapkan dilakukan oleh seseorang, Thoha (2003:80). Maka
berbicara dengan peran, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP), sebagai salah satu badan
publik memiliki karakteristik peran yang tentu saja berbeda dengan
badan-badan atau lembaga lainnya. Dimana, badan publik ini
memiliki peran yang erat kaitannya dengan berjalannya kegiatan
yang dilakukan oleh masyarakat yakni, sebuah pernikahan dan
membentuk suatu keluarga baru sesuai dengan singkatan dari
BKBPMP itu sendiri, maka peran yang dijalankan oleh badan
publik ini merupakan sangat penting karena besar harapan yang
diharapkan dari perannya.
Berkaitan dengan peran itu, maka akan muncul norma-
norma yang harus ditaati secara bersama-sama supaya harapan-
harapan tersebut dapat tercapai. Harapan tersebut dapat tercapai
101
apabila setiap orang atau badan publik tersebut menjalankan
peranannya dengan baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu
saja setiap orang memiliki peranan yang berbeda-beda yang harus
dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Peranan
merupakan perilaku setiap individu maupun organisasi atau
kelompok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat,
karena di dalamnya dapat dicapai harapan-harapan yang tujuannya
adalah menyejahterakan masyarakat. Begitu pula dengan peran
BKBPMP itu sendiri dalam peranannya sebagai pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, salah satunya upaya dalam menangani
pernikahan dini.
Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1992 yang
disempurnakan melalui Undang-undang nomor 52 tahun 2009
mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan
keluarga, Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang, bekerjasama
dengan Kementrian Agama dan Dinas Sosial. Dan dalam
menangani pernikahan dini/pernikahan di bawah umur, Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) Kabupaten Serang bekerja sama dengan PPPA
(Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Anak).
Adapun tujuan pernikahan yakni, menciptakan ketengan
jiwa bagi suami dan istri, pendewasaan diri bagi pasangan suami
102
dan istri, serta melahirkan generasi yang jauh lebih berkualitas.
Namun dalam melangsungkan pernikahan ada beberapa persiapan
fisik/biologis bagi pasangan antara lain:
1. Usia ideal antara 20-25 tahun bagi perempuan dan
usia 25-30 tahun bagi laki-laki yang paling baik
untuk berumah tangga.
2. Mengetahui status kesehatan calon pasangan.
3. Hindari pernikahan antar keluarga yang terlalu
dekat, karena akan berakibat cacat pada anak.
4. Masalah kecantikan/ketampanan relatif sifatnya,
yang penting adalah bahwa tidak ada cacat yang
dapat menimbulkan distabilitas (ketidakmampuan
untuk berfungsi dalam kehidupan berkeluarga).
BKBPMP mempunyai peran, serta hak dan kewajibannya
untuk membimbing masyarakat dan memberikan pembinaan
sebelum melakukan pernikahan di bawah usia dini guna
menyejahterakan masyarakat, kelangsungan hidup masyarakat dan
membentuk suatu keluarga yang harmonis. Erat kaitannya dengan
pernikahan dini dan peran BKBPMP bertentangan dalam Undang-
undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974 yang isinya bahwa
perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19
tahun (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai
umur 16 tahun (enam belas) tahun, menurut Agama pernikahanan
103
pun dapat dibolehkan jika keduanya sudah baligh, semata-mata
agar terhindar dari zina. Sedangkan usia ideal yang ditentukan
BKBPMP untuk menikah bagi wanita berusia minimal 20 tahun
dan untuk pria berusia minimal 25 tahun jika dilihat dari Kesehatan
Reproduksi keduanya.
Dampak negatif yang ditakutkan dari badan publik ini,
yakni: terjadinya dampak psikis dikarenakan pernikahan yang
dilakukan dalam usia yang belum matang dan cara pandang serta
cara berfikir yang belum matang pula sehingga kekurang pahaman
akan tugas dan fungsinya dari sebuah rumah tangga. Kemudian
dampak biologis yang dikarenakan mengingat belum matangnya
usia pernikahan juga berdampak pada belum matangnya kesehatan
reproduksi. Sedangkan yang dimaksud dengan Kesehatan
Reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh
dan bukan hanya tidak ada penyakit atau kelemahan dalam segala
hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta
prosesnya.
Mengapa Kesehatan Reproduksi sangat penting untuk
diperhatikan? Karena persoalan kesehatan reproduksi sangat
berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia di masa mendatang.
Jika kesehatan reproduksi perempuan terganggu maka dalam
jangka panjang akan mengganggu kualitas hidup manusia secara
keseluruhan. Kesehatan reproduksi sangat terkait dengan siklus
104
hidup, karena sesungguhnya kesehatan reproduksi tercermin dari
kondisi kesehatan selama siklus kehidupannya. Mulai dari saat
konsepsi, masa anak, masa remaja, dewasa hingga masa pasca usia
reproduksi. Adapun akibat reproduksi pada perempuan dan laki-
laki akan mengalami hal seperti, PMS, HIV, kanker payudara,
mandul, pendarahan, anemia, kekerasan seksual, pengeroposan
tulang, keguguran, kram, dan kanker rahim. Sedangkan akibat
reproduksi yang dialami oleh laki-laki yakni, HIV, impoten, dan
prostat. Terlihat dari perbedaan keduanya masalah kesehatan
reproduksi lebih beresiko pada perempuan. Oleh karena itu pihak
BKBPMP menentukan dan menerapkan usia ideal minimal 20
tahun untuk perempuan dan minimal 25 tahun untuk laki-laki
menikah sesuai dengan kesehatan reproduksi.
Pembahasan hasil penelitian dengan didasari data yang
peneliti peroleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi,
serta studi kepustakaan mengenai peran Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) dalam
menangani pernikahan dini di Kecamatan Padarincang, Kabupaten
Serang memiliki beberapa indikator, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Harapan (Expectation)
Peran dapat diukur melalui harapan-harapan orang lain pada
umumnya tentang perilaku yang pantas, yang ditujukan pada orang
105
yang memiliki peran-peran tertentu dalam masyarakat. Badan
publik BKBPMP sangat besar harapannya bagi masyarakat, karena
peran BKBPMP dalam mensejahterakan masyarakat sangat
berpengaruh dan memiliki peluang besar bagi kaum perempuan.
Dari indikator harapan (expectation) ini, peneliti menilai
beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu: tujuan peran
BKBPMP mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan
perempuan dan anak serta sasaran utama BKBPMP dalam
mensosialisasikan program yang dijalankan oleh BKBPMP.
Mengenai aspek harapan (expectation) ini peneliti mengajukan
pertanyaan kepada I1 yakni Bapak Oyon Suryono, MM selaku
Kepala BKBPMP Kabupaten Serang, yang mengatakan bahwa
tujuan dari peran BKBPMP dalam pemberdayaan masyarakat
adalah:
“Peranan BKBPMP membidangi 3 bidang diantaranyaialah, pertama terkait dengan masalah bagaimana peningkatankeberhasilan KB Kabupaten Serang, yang kedua terkait denganpemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat. Dan yangketiga terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindunganperempuan dan anak. Dari ketiga bidang tersebut itu merupakan 3(tiga) besaran program yang diamanatkan oleh pemerintah daerahkepada BKBPMP Kabupaten Serang. Dari ketiga bidang tersebutjelas BKBPMP turun langsung ke lapangan, dikarenakan sasaranutamanya itu kan masyarakat, guna untuk mesejahterakanmasyarakat.” (Sumber: Bapak Drs. Oyon Suryono, MM, KepalaBKBPMP Kabupaten Serang, 05 Maret 2015, Kantor BKBPMPKabupaten Serang)
I3 Bapak Asep Rahmat, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bidang
KR (Kesehatan Reproduksi) BKBPMP Kabupaten Serang juga
106
mengemukakan hal yang serupa dengan Kepala BKBPMP
Kabupaten Serang, yakni:
“Peran BKBPMP itu sendiri jelas untuk mensejahterakanmasyarakat dan memberikan perlindungan bagi kaum perempuanserta perlindungan kepada anak usia dini. Apalagi sekarangdengan maraknya angka pernikahan dini yang di bawah umursekiranya kurang dari umur 20 tahun itu kan sangat beresiko bagikesehatan reproduksi si perempuan. Disini juga kita membangunkomitmen tingkat kabupaten dan membentuk P2TP2A (PusatPelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak) tingkatkabupaten, yang merupakan sebuah institusi untuk menanganipemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.”(Sumber: Bapak Asep Rahmat, SE, M.Si, Kepala Sub Bidang KR,03 November 2014, Kantor BKBPMP Kabupaten Serang)
Sama seperti kedua pernyataan tersebut yang melontarkan
peran BKBPMP dalam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Peneliti juga
memberikan pertanyaan kepada I2 Ibu Cicih Sugiharti, S. Sos
selaku Kepala Sub Bidang IKAP (Informasi Analisa Program) dan
beliau melontarkan pernyataan yang tidak berbeda dari kedua
pernyataan tersebut, yakni sebagai berikut:
“Jika ditanya apa sih peran BKBPMP itu? apakahBKBPMP itu di bawah naungan BKKBN ? dari keduanya memangsama-sama mengurusi program KB, namun BKBPMP itu perannyalebih cenderung terhadap masalah pemberdayaan masyarakat danperempuan. BKBPMP itu merupakan pemerintah daerah yangtermasuk otonom, artinya tidak dibawah naungan siapa-siapa.Dan jelas sasaran badan ini semata-mata untuk mensejahterakanmasyarakat terutama pada masyarakat di desa-desa atau daerahtertinggal.” (Sumber: Ibu Cicih Sugiharti, S. Sos, Kepala SubBidang IKAP, 03 November 2014, Kantor BKBPMP KabupatenSerang)
107
Berdasarkan dari ketiga pernyataan yang dilontarkan oleh
Kepala BKBPMP Kabupaten Serang, Kepala Sub Bidang KR dan
Kepala Sub Bidang IKAP yang bersedia diwawancarai oleh
peneliti, dapat peneliti simpulkan dari keseluruhan pernyataan
bahwa dibentuknya badan publik ini semata-mata untuk
mensejahterakan masyarkat, pemberdayaan perempuan serta
perlindungan perempuan dan anak. Terutama pada daerah-daerah
yang tertinggal, peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat
dengan mengadakan sosialisasi kepada mereka, memberikan
arahan-arahan serta memotivasi dan mendorong masyarakat desa
untuk megembangkan kreatifitas yang dimiliki dalam diri masing-
masing. Besar harapan masyarakat kepada pemerintah untuk
menunjang kehidupan yang lebih layak.
Badan publik ini bertujuan untuk memberikan perlindungan
pada anak di bawah umur atau anak usia dini, dengan dibentuknya
P2TP2A untuk menjaring jika ada permasalahan-permasalahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak, terjadinya human
trafficking atau penjualan anak dan penjualan perempuan, serta
permasalahan-permasalahan kekerasan seksual. Dan diharapkan
P2TP2A ini bisa meminimalisir masalah-masalah yang ada
dilapangan.
2. Norma (Norm)
108
Norma merupakan salah satu bentuk harapan, yakni
harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan
tentang suatu perilaku yang akan terjadi. Dan harapan normatif,
yaitu keharusan yang menyertai peran. Dengan demikian peran
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam menangani pernikahan dini di
Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang akan selalu berkaitan
dengan peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun
peraturan pemerintah daerah. Selain berkaitan dengan peraturan
dalam menjalankan perannya, BKBPMP akan berkaitan langsung
dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
Mengenai indikator norma (norm), peneliti mengajukan
pertanyaan kepada I1 Bapak Oyon Suryono, MM selaku Kepala
BKBPMP Kabupaten Serang yang melontarkan pernyataan sebagai
berikut:
“Kebijakan yang telah dibuat oleh BKBPMP dalammenangani pernikahan dini di Kabupaten Serang yaitu, peraturandaerah yang menentukan batas usia minimal menikah dan sesuaidengan program yang dijalankan oleh Bidang KB dan KR. Namunjika hanya pernikahan dini saja, itu termasuk ke dalampenanganan yang diurusi oleh Sub Bidang Kesehatan Reproduksi(KR) saja. Bidang ini kan menangani pernikahan dini yah karenamenyangkut kesehatan reproduksi remaja di bawah usia 20 tahun,BKBPMP membuat kebijakan mengenai perarturan menikah diusia ideal karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi yangberesiko. Badan publik ini terutama di Sub Bidang KR membuatbeberapa program, yang pertama bagaimana membangunkomitmen tingkat kabupaten pemerintah daerah sampai ke tingkatbawah untuk penanggulangan pernikahan dini. Terus yang keduajuga membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), jadiorang tua yang memiliki anak-anak remaja dikumpulkan dan kita
109
berikan arahan agar para orang tua bisa memberikanpemahaman-pemahaman terhadap anaknya yang masih remaja,dan supaya dia memahami tentang pola reproduksi, kesehatanreproduksi, tau kapan dia harus menikah dan kapan dia siap untukberumah tangga dan membangun sebuah keluarga dalam satuwahana. Kemudian yang ketiga, kita juga dibentuk di tiapkecamatan atau di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, sekolahkesehatan seperti di kebidanan Aisyiyah dan dibentuk pula PIKRMsingkatannya itu Pusat Informasi Konseling Remaja danMahasiswa. Dalam rangka bagaimana organisasi ini memberikansuatu pemahaman kepada teman sebaya lainnya untuk tidakmenikah secara cepat, tetapi menikah dengan usia yang ideal,karena usia dini itu kan tidak ideal dan usia ideal yang ditetapkanoleh peraturan pemerintah yang diterapkan oleh BKBPMPminimal usia 20 tahun untuk wanita dan minimal 25 tahun untukpria.” (Sumber: Bapak Drs. Oyon Suryono, MM, Kepala BKBPMPKabupaten Serang, 05 Maret 2015, Kantor BKBPMP KabupatenSerang)
I3 Bapak Asep Rahmat, SE, M.Si selaku Kepala Sub Bidang
KR (Kesehatan Reproduksi), yang menangani langsung mengenai
pernikahan dini melontarkan pernyataan sebagai berikut, yakni:
“Program BKBPMP itu selain PPPA (PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak), kami di sini memilikiprogram untuk menangani pernikahan di usia dini. Yaitu, PAP(Penundaan Anak Pertama) ini adalah sebagai salah satu strategiyang dijalankan oleh sub bidang kesehatan reproduksi guna untuksolusi para remaja yang sudah terlanjur menikah namun belummemiliki keturunan. Dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan)yaitu gunanya untuk membimbing pasangan muda atau yang barumenikah untuk diberi arahan-arahan dari kami mengenaipernikahan, semua program mengikuti prosedur.” (Sumber: BapakAsep Rahmat, SE, M.Si, Kepala Sub Bidang KR, 03 November2014, Kantor BKBPMP Kabupaten Serang)
Adapun I2 Ibu Cicih Sugiharti, S. Sos selaku Kepala Sub
Bidang IKAP (Informasi Analisa Program) melontarkan
110
pernyataan mengenai peraturan undang-undang, yakni sebagai
berikut:
“Maraknya pernikahan dini di tahun 2013 angka tertinggiterdapat di Kecamatan Padarincang, karena bidang ini bertugasdalam pendataan pernikahan di setiap tahunnya, termasukpernikahan dini, jadi kami tau kecamatan mana saja yang memilikiangka tertinggi dan di tahun berapa. Undang-undang pernikahantertera pada Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat 1 danUndang-undang nomor 10 tahun 1992 mengenai keluarga yangdisempurnakan pada Undang-undang nomor 52 tahun 2009tentang perkembangan kependudukan dan pembangunankeluarga.” (Sumber: Ibu Cicih Sugiharti, S. Sos, Kepala SubBidang IKAP, 03 November 2014, Kantor BKBPMP KabupatenSerang)
Dalam indikator norma terdapat sub indikator yang telah
dibahas di atas mengenai kebijakan dan peraturan, selain hal
tersebut adapun sub indikator lain mengenai sosialisasi BKBPMP
kepada masyarakat. Dengan ini peneliti melontarkan beberapa
pertanyaan kepada I1 selaku Kepala BKBPMP Kabupaten Serang
dan kepada I3 selaku Kepala Sub Bidang KR (Kesehatan
Reproduksi). Jawaban dari kedua narasumber adalah sebagai
berikut:
Jawaban dari I1 Bapak Oyon Suryono, MM:
“BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi langsung kepadamasyarakat itu tidak tentu berapa kalinya dalam jangka waktu satutahun, dikarenakan terhambatnya anggaran dana kepadaBKBPMP Kabupaten Serang. Namun BKBPMP disini selalumemberikan pengarahan kepada yang mewakili disetiapkecamatan. Sehingga pihak perwakilan perkecamatan itulah yangmenyampaikannya kepada masyarakat. Akan tetapi, berbeda jikadisetiap bidang yang selalu mengadakan penyuluhan atau kegiatanseminar tergantung pada program yang dijalankan oleh bidangmasing-masing. Disini bidang lain yang tidak terkait hanya
111
sekedar membantu saja dalam kegiatan yang diadakan oleh setiapbidang.” (Sumber: Bapak Drs. Oyon Suryono, MM, KepalaBKBPMP Kabupaten Serang, 05 Maret 2015, Kantor BKBPMPKabupaten Serang)
Sedangkan jawaban dari I3 Bapak Asep Rahmat, SE, M.Si
melontarkan jawaban sebagai berikut:
“Kalau pengadaan sosialisasi disini kita hampir dalam satutahun itu selalu ada kegiatan mengenai kesehatan, apalagi bidangini kan mengenai kesehatan reproduksi, dan yang menjadi sasaranutamanya yaitu para remaja atau yang masih duduk dibangkusekolah. Nanti juga bulan november sekiranya pertengahan akanada seminar nasional tentang Kesehatan Reproduksi di Hotel RatuBidakara. Dan para undangannya kami mengundang anak-anakSMA se-Kabupaten Serang, maksimal kurang lebih 15 orang yangsudah ditunjuk oleh guru sekolahnya masing-masing dan beberapaAKBID yang ada di Kabupaten Serang.” (Sumber: Bapak AsepRahmat, SE, M.Si, Kepala Sub Bidang KR, 03 November 2014,Kantor BKBPMP Kabupaten Serang)
Adapun peneliti mewawancarai kepada I15 Bapak Umar
Fauzi, S.Hi selaku penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Padarincang, mengenai peraturan pernikahan dini dan
beliau melontarkan pernyataan sebagai berikut:
“Para penghulu disini jika menikahkan warga di kampungjelas sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang perkawinanyang diterapkan, dan tentu saja jika ada warga yang inginmelakukan pernikahan harus terdaftar dan wajib lapor data padaKUA. Tetapi para penghulu disini tidak akan menikahkan anakyang masih berusia 15 tahun ke bawah itu untuk menikah, yahnamanya juga masyarakat di kampung neng, anaknya gede sedikitorang tua yang sibuk nikah-nikahin anaknya. Kalopun ada yangingin segera menikah di umur yang belum pas, kita harus bahkandiwajibkan meminta surat pada orang tua si calon yang inginmenikahkan anaknya untuk meminta surat ke pengadilan, setelahorang tua mendapati surat keputusan yang diizinkan olehpengadilan untuk bisa menikahkan anaknya baru lah si orang tuamenyerahkannya kepada penghulu atau pada KUA”. (Sumber:
112
Bapak Umar Fauzi, S.Hi, Penghulu Kecamatan Padarincang, 22Desember 2014, KUA Kecamatan Padarincang)
Selain kebijakan dan peraturan pada kedua Badan Publik
tersebut, kegiatan sosialisasi yang BKBPMP lakukan kepada
masyarakat pun tak lupa peneliti wawancarai kepada yang
bersangkutan, yakni I1 Bapak Oyon Suryono, MM selaku Kepala
BKBPMP Kabupaten Serang, kepada I2 Ibu Cicih Sugiharti, S. Sos
selaku Kepala Sub Bidang IKAP (Informasi Analisa Program) dan
kepada I3 Bapak Asep Rahmat, SE, M.Si selaku Kepala Sub
Bidang KR (Kesehatan Reproduksi). Berikut adalah pernyataan
yang dilontarkan dari ketiga narasumber tersebut:
Pernyataan yang dilontarkan dari I3 Bapak Asep Rahmat,
SE, M.Si:
“Bidang KR itu kan sebetulnya salah satu bidang dari KBdan KR, yang tugasnya khusus mengadakan penyuluhan tentangKB dan memberikan sosialisasi mengenai Kesehatan Reproduksiatau singkatannya yang biasa disebut KR atau Kespro. Disini sayaselaku Kepala Sub Bidang KR yang khususnya menanganiKesehatan Reproduksi organ intim yang erat kaitannya denganpernikahan dini, kami selalu mengadakan kegiatan sosialisasi atausemacam seminar yang sasaran utamanya itu jelas para remajayang masih duduk di bangku sekolah. Selain kegiatan seminarseperti itu, kita juga melakukan pembinaan terhadap para remajadan Ibu-ibu agar mengetahui dampak atau resiko apa yang akanterjadi jika pernikahn dini tidak sesuai dengan usia yang ideal.”(Sumber: Bapak Asep Rahmat, SE, M.Si, Kepala Sub Bidang KR,03 November 2014, Kantor BKBPMP Kabupaten Serang)
I1 Bapak Drs. Oyon Suryono, MM melontarkan
pernyataannya sebagai berikut:
113
“Terkait dengan masalah bagaimana peningkatankeberhasilan KB di Kabupaten Serang, terkait denganpemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat, kemudianterkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindunganperempuan dan anak, dari ketiga bidang tesebut merupakan 3besaran program yang diamanatkan oleh pemerintah daerahkepada BKBPMP Kabupaten Serang, dimana dari ketiga bidangtersebut BKBPMP harus turun langsung ke lapangan dikarenakansasarannya ialah masyarakat.” (Sumber: Bapak Drs. OyonSuryono, MM, Kepala BKBPMP Kabupaten Serang, 05 Maret2015, Kantor BKBPMP Kabupaten Serang)
Jawaban yang dilontarkan oleh I2 Ibu Cicih Sugiharti, S. Sos
adalah sebagai berikut:
“Jadi begini ya, kami selaku bidang yang mengurusi dalampendataan pernikahan maupun pernikahan dini, selalumengadakan sosialisasi itu pasti, apalagi ke daerah-daerahpedesaan yang sangat membutuhkan peran kami disana. Namundari pihak BKBPMP disini pun sudah memberi mandat kepadaUPT di Kecamatan masing-masing yang berperan untukmemberikan arahan-arahan dan pembinaan kepada masyarakat,apalagi pembinaan atau sosialisasi mengenai pernikahan dini.”(Sumber: Ibu Cicih Sugiharti, S. Sos, Kepala Sub Bidang IKAP, 03November 2015, Kantor BKBPMP Kabupaten Serang)
Dari keempat pernyataan yang dilontarkan oleh I1 Bapak
Oyon Suryono, MM, kemudian oleh I2 Ibu Cicih Sugiharti, S. Sos
dan I3 Bapak Asep Rahmat, SE, M.Si serta I15 Bapak Umar Fauzi,
S. Hi selaku penghulu KUA Kecamatan Padarincang, dapat
peneliti simpulkan dari keseluruhan pernyataan bahwa badan
publik ini dibentuk sesuai dengan norma dan peraturan dari
pemerintah daerah yang sudah diamanatkan kepada BKBPMP agar
114
tujuan dan maksud pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat
dapat terealisasikan dengan baik. Norma disini yang berperan
sebagai pembuatan kebijakan serta peraturan yang mengatur
mengenai seluruh bidang yang ada di BKBPMP untuk turun
langsung mensosialisaikannya kepada masyarakat.
3. Wujud Perilaku (Performance)
Peran yang diwujudkan oleh aktor, meninjau perwujudan
peran ini dengan memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu
untuk menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan
secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si
pelaku (aktor). Dengan demikian Badan publik Badan Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP)
dalam menangani pernikahan dini ini, merupakan badan yang
berperan dan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat
terutama pemberdayaan terhadap perempuan. Upaya dalam
mengurangi terjadinya pernikahan dini dan memberikan
pembinaan atau arahan-arahan kepada anak usia dini dan remaja
yang masih duduk dibangku sekolah. sehingga peran dan wujud
perilaku yang ditunjukkan pemerintah disini sangat penting.
115
Dalam wujud perilaku terdapat dua sub indikator yang
terdiri dari peran dan strategi pemerintah, dimana peran pemerintah
tersebut sangat berpengaruh kepada masyarakat dan strategi
pemerintah upaya mengurangi terjadinya pernikahan dini.
Sehingga resiko dan dampak yang dikhawatirkan pun dapat
dicegah (preventive) sebelum terjadinya pernikahan dini.
Mengenai indikator wujud perilaku (performance), peneliti
mengajukan beberapa pertanyaan kepada I2 selaku Kepala Sub
Bidang IKAP dan I3 selaku Kepala Sub Bidang KR, yang
melontarkan pernyataan sebagai berikut:
Jawaban yang dilontarkan oleh I3 Bapak Asep Rahmat, SE,
M.Si:
“Peran BKBPMP disini upaya dalam pencegahanpernikahan dini kepada para remaja yang masih duduk dibangkusekolah, dengan cara memberikan pembinaan atau sosialisasi.Semisalkan kami mengadakan seminar mengenai kesehatan namunyang masih erat kaitannya dengan dampak pernikahan dini dibawah usia 20 tahun, biasanya kami diundang ke sekolah-sekolahatau kami yang mengundang mereka untuk hadir dalam acaraseminar yang kami adakan. Dengan diadakannya acara seminarseperti itu, sudah jelas akan memberikan contoh dan dampakpositif bagi para remaja sehingga mudah dipahami apa yang kitabahas dalam acara seminar tersebut.” (Sumber: Bapak AsepRahmat, SE, M.Si, 03 November 2014, Kantor BKBPMPKabupaten Serang)
Adapun pernyataan yang dilontarkan oleh I2 Ibu Cicih
Sugiharti, S. Sos sebagai berikut:
“Bidang IKAP ikut berperan serta juga ko dalam hal ini,meskipun bidang kami hanya berperan sebagai pendataannya saja.Beberapa bidang yang ada disini jika diperlukan bantuan, jelas
116
kami pun ikut turun ke lapangan entah dalam hal apapun, baikdalam masalah pernikahan dini ataupun penyuluhan KB, sertapemberdayaan masyarakat dan ekonomi, disini kami semua turunke lapangan jika kekurangan personil karena kan tujuan daribadan ini untuk mensejahterakan masyarakat, jadi kami salingbahu-membahu dan membantu satu sama lain.” (Sumber: IbuCicih Sugiharti, S. Sos, Kepala Sub Bidang IKAP, 05 Maret 2015,Kantor BKBPMP Kabupaten Serang)
Selain itu, pernyataan lain yang dilontarkan oleh I3 Bapak
Asep Rahmat, SE, M.Si ialah:
“Solusi BKBPMP terhadap kasus pernikahan dini yangsudah terlanjur terjadi, kami mengadakan program PAP yaituPenunda Anak Pertama dengan memberikan pengarahanmengenai PUP yang singkatannya adalah Pendewasaan UsiaPerkawinan. Progrm PAP disini kita mengikuti prosedur yangberlaku untuk disosialisaikan kepada masyarakat. Bidang KB danKR bekerja sama dengan bidang IKAP dan KK, jadi kami bisa taumana pasangan usia subur yang harus melakukan program PAPini guna untuk menghindari resiko atau dampak yang tidakdiinginkan. Jelas sangat dianjurkan sekali untuk menundakehamilan di bawah usia dini, karena melihat kasus yang terjadibanyak angka kematian Ibu dan anak yang bereproduksi di bawahusia 20 tahun. Bukan berarti pasangan yang menikah dini itu tidakbisa selamat ya saat bereproduksi, hanya saja akan mengganggukesehatannya yang akan berdampak seperti pendarahan, kurangdarah, kanker rahim bagi perempuan sedangkan bagi laki-lakitidak ada masalah untuk kesehatan rahim.” (Sumber: Bapak AsepRahmat, SE, M.Si, Kepala Sub Bidang KR, 03 November 2015,Kantor BKBPMP Kabupaten Serang)
Dari tiga pernyataan yang dilontarkan oleh I2 dan I3 dapat
peneliti simpulkan, bahwa wujud perilaku atau peran pemerintah
sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain wujud perilaku yang
masyarakat butuhkan, masyarakat pun butuh solusi yang harus
diterapkan kepada masyarakat. Peran yang ditunjukkan oleh
pemerintah harus memiliki strategi yang dijadikan sebagai solusi
117
dalam menangani pernikahan dini di Kabupaten Serang terutama di
Kecamatan Padarincang. Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten
Serang, berusaha semaksimal mungkin dalam mensejahterakan
masyarakat melalui beberapa bidang yang sudah diamanatkan
untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan
perempuan.
4. Penilaian (Evaluation) dan Sanksi (Sanction)
Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan jika dikaitkan
dengan peran. Karena bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada
harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan
norma itu, orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap
suatu perilaku. Kesan negatif dan positif inilah yang dinamakan
dengan peran, begitu pula dengan peran yang ditunjukkan oleh
badan publik BKBPMP Kabupaten Serang kepada masyarakat.
Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi adalah usaha orang untuk
mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran
diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif
menjadi positif. Seperti halnya peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai sanksi menikahi anak di bawah umur,
118
sesuai dengan undang-undang dan bentuk sanksi yang seperti apa
yang harus diterima.
Dalam penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction) terdapat
sub indikator dari masing-masing indikator tersebut, yakni hasil
dan dampak serta bentuk dan mekanisme. Hasil dan dampak
tersebut adalah sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat dan
ditemui oleh pemerintah ketika turun langsung ke lapangan.
Sedangkan bentuk dan mekanisme merupakan sanksi bagi
seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan
menikahi anak usia dini atau anak di bawah umur.
Adapun peneliti mewawancarai beberapa informan terkait
dengan kedua indikator tersebut, dan pernyataan yang dilontarkan
dari I2 Ibu Cicih Sugiharti, S. Sos adalah sebagai berikut:
“Ketika kami turun langsung ke lapangan itu, hal tersulityang kami temui disana mengenai banyaknya angka pernikahandini yang terjadi di Kabupaten Serang ialah adanya beberapafaktor yang tidak bisa pihak BKBPMP cegah, diantaranya yaitufaktor ekonomi, faktor keluarga, faktor kebudayaan sosial danrendahnya tingkat pendidikan. Selain dari keempat faktor tersebut,disini kami bertentangan dengan peraturan undang-undangperkawinan bab II pasal 7 ayat 1 yang mengizinkan batasan usiamenikah jika pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enambelas) tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilanbelas) tahun. Jadi kami selaku badan publik tidak bisa dengansecara maksimal untuk mencegah orang tua yang inginmenikahkan anaknya segera, meskipun masih duduk di bangkusekolah atau kurang dari usia 20 tahun. Yang jelas kami berusahamemberikan arahan-arahan dan pembinaan kepada masyarakatterutama kepada orang tua (perempuan) agar memahami resikoatau dampak yang akan terjadi di kemudian hari.” (Sumber: IbuCicih Sugiharti, S. Sos, 03 November 2014, Kepala Sub BidangIKAP, Kantor BKBPMP Kabupaten Serang)
119
Jawaban pernyataan yang dilontarkan oleh I3 Bapak Asep
Rahmat, SE, M. Si ialah sebagai berikut:
“Upaya dalam pencegahan pernikahan di usia dini, atausetidaknya mengurangi angka pernikahan dini di KabupatenSerang ini, BKBPMP menjalankan program PAP (PenundaanAnak Pertama) sementara hanya itu dan program PUP(Pendewasaan Usia Perkawinan yang sudah terealisasikan kepadamasyarakat. Mengenai hasil positif yang dirasakan masyarakatdari kegiatan sosialisasi yang BKBPMP lakukan, pasti akanberdampak baik, karena selain sudah mengetahui resikopernikahan dini, paham juga akan menunda kehamilan jika usiabelum matang.” (Sumber: Bapak Asep Rahmat, SE, M.Si, KepalaSub Bidang KR, 03 November 2015, Kantor BKBPMP KabupatenSerang)
Pernyataan yang dilontarkan I2 Cicih Sugiharti, S. Sos
mengenai angka pernikahan dini di Kabupaten Serang, yakni
sebagai berikut:
“Dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang,sesuai dengan pendataan yang dilakukan berdasarkan bidangnyamasing-masing, terdata angka tertinggi yang didapat yaitu diKecamatan Padarincang. Angka yang dimiliki oleh KecamatanPadarincang itu kurang lebih sekitar 1.145 jiwa yang menikahdini. Angka pernikahan dini disetiap tahunnya naik turun, jaditidak tentu dari tahun ke tahun selalu melonjak angka yang lebihtinggi. Tetapi dari hasil pendataan disini, didapati pada tahun2010 itu sebesar 8.529 jiwa, pada tahun 2011 sebesar 9.284 jiwaangka yang melonjak lebih tinggi dari tahun sebelumnya.Kemudian pada tahun 2012 menurun lagi sampai dengan 8.347jiwa, akan tetapi pada tahun 2013 menaik lagi angkanya menjadi8.836 jiwa dengan selisih sebesar 489 dari tahun 2012.” (Sumber:Ibu Cicih Sugiharti, S. Sos, Kepala Sub Bidang IKAP, 03November 2015, Kantor BKBPMP Kabupaten Serang)
Sedangkan hasil yang didapatkan oleh peneliti setelah
wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA)
120
Kecamatan padarincang kepada salah satu penghulu di KUA, yakni
I16 Bapak Umar Fauzi, S.Hi adalah sebagai berikut:
“Faktor-faktor yang mendorong warga disini banyakmelakukan pernikahan dini itu yang pertama, karena faktorkebudayaan sosial, jadi orang tua yang memiliki anak gadissebelum umur 17 tahun sudah langsung dinikahkan dengan alasantakut menjadi perawan tua. Karena para orang tua disinipikirannya masih kolot, tidak begitu mengerti arti pentingnyapendidikan. Lalu yang kedua karena faktor ekonomi yang rendah,sehingga mengakibatkan orang tua yang punya anak gadis inginrasanya langsung dinikahkan agar pengeluaran atau biaya hidupanaknya sudah tidak ditanggung lagi oleh orang tua.” (Sumber:Bapak Umar Fauzi, S. Hi, Penghulu KUA KecamatanPadarincang, 22 Desember 2015, KUA Kecamatan Padarincang)
Kemudian peneliti mewawancarai kepada I17 Bapak
Hidayat, S. Pdi yang merupakan salah satu penghulu lainnya lagi di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padarincang, dan beliau
melontarkan pernyataan sebagai berikut:
“Jika dilihat dari pendataan dan yang terdaftar di KUApadarincang, sejauh ini desa terbanyak yang melakukanpernikahan dini itu di Desa Citasuk dan di Desa Batukuwung,tetapi lebih banyak di Desa Citasuk dengan berbagai faktor danalasan-alasan untuk menikahkan anak perempuannya saat usiamasih terlalu muda. Rata-rata orang tua disini masih kurangpaham apa itu resikonya nanti bagi si anak dikemudian hari.”(Sumber: Bapak Hidayat, S. Pdi, Penghulu KUA KecamatanPadarincang, 13 Februari 2015, KUA Kecamatan Padarincang)
Tidak lupa peneliti mewawancarai kepada I15 Bapak H. A.
Farid, M.Si selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan
peneliti meminta pernyataan mengenai pernikahan dini yang marak
terjadi di Kecamatan Padarincang:
121
“Ya pernikahan dini disini ada sih, tapi kalo dikatakanbanyak juga ngga ya, mungkin kalo diprakteksasikan banyak jugakali ya 30 % persenan mah ada itu pada tahun 2014. Tapiketimbang 2013 lebih banyak dari pada tahun 2014, sekitar 843orang yang melakukan pernikahan dini di tahun 2014, dan ditahun 2013 itu sekitar 900-an orang. Mungkin ada juga yangbelum terdata atau terdaftar di buku nikah disini kalo memangbenar pada data BKBPMP itu sekitar 1000-an.” (Sumber: BapakH. A. Farid, M.Si, Kepala dan Penghulu KUA KecamatanPadarincang, 13 Februari 2015, KUA Kecamatan Padarincang)
Adapun pernyataan yang dilontarkan dari masyarakat
Kecamatan Padarincang, yakni I10 Ibu Sani selaku orang tua dari
Rina Mariana dan beliau melontarkan pernyataan sebagai berikut:
“Alasan pertamanya ya neng saya nikahkan anak saya itukarena dia disekolahinnya bolos terus, bikin pegel hati neng, nggapernah masuk, main aja kata gurunya yang melapor ke saya. Yasaya sebagai orang tua gimana ya, khawatir aja gitu kalo anaksaya bergaulnya ngga bener main terus jadi ya saya nikahkanketimbang sekolah juga ngga pernah masuk. Dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, melihat dari pergaulan jaman anaksekarang.” (Sumber: Ibu Sani, Ibu Rumah Tangga, 01 Mei 2015,Rumah Ibu Sani)
Setelah dibahas mengenai indikator penilaian atau
evaluation, peneliti membahas sanksi atau bentuk dan mekanisme
yang diberikan kepada para pelaku yang menikahi anak di bawah
umur. Sebab dari kedua indikator tersebut erat kaitannya dengan
peran atau perilaku yang terjadi dilapangan, oleh karena itu auatu
penilaian dan sanksi tidak dapat dipisahkan, karena dimana
seseorang melakukan peran akan terdapat penilaian baik yang
berdampak positif maupun yang berdampak negatif. Dan sesuatu
122
yang berdampak negatif akan ada sanksi atau hukuman apa yang
akan diterima dari peran atau perilaku yang berdampak negatif.
Maka dengan itu, peneliti mewawancarai kepada I15 Bapak
H. A. Farid, M.Si selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Padarincang, dan beliau melontarkan pernyataan
mengenai sanksi yang akan diberikan kepada seseorang yang
melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur, adalah sebagai
berikut:
“Undang-undang pernikahan itu kan terdapat padaUndang-undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 dimana pihakperempuan diizinkan pada usia 16 tahun dan pihak laki-laki padausia 19 tahun. Tetapi kan pada kenyataannya bertolak belakangsekali dengan yang tadi dikatakan dan diterapakan oleh pihakBKBPMP, terkait dengan kesehatan reproduksi untuk si calonpengantin. Sebenarnya menikahkan anak di bawah umur 15 tahunitu bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak,terdapat di dalam pasal 1 undang-undang nomor 23 tahun 2002tentang perlindungan anak. Tetapi beda halnya jika menikahi anakdi bawah umur dengan laki-laki yang berumur atau lebih tua ituakan terjerat pasal 288 KUHP, dan hukumannya dipidana palinglama 5 tahun dan di denda kurang lebih Rp. 100.000.000-an.”(Sumber: Bapak H. A. Farid, M.Si, Kepala dan Penghulu KUAKecamatan Padarincang, 13 Februari 2015, KUA KecamatanPadarincang)
Berangkat dari hasil wawancara di atas, peneliti
menganalisis bahwa peran Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) dalam
menangani pernikahan dini di Kabupaten Serang sudah cukup
sesuai dan realistis dengan kondisi masyarakat namun kurang
berjalan secara optimal di Kecamatan Padarincang, terutama di
123
Desa yang banyak melakukan pernikahan dini. Meskipun dalam
menangani pernikahan dini masih banyak masyarakat yang kurang
paham akan dampak dan resiko yang akan terjadi dikemudian hari.
Penyebabnya karena kurangnya tingkat pemahaman
sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) terhadap
masyarakat yang tinggal dikampung mengenai dampak pernikahan
dini, selain tingkat pemahaman masyarakat adapun kurangnya
intensitas kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai
Undang-undang perkawinan. Kurangnya intensitas penyuluhan
kepada kalangan Ibu-ibu diperkampungan mengenai pentingnya
pengawasan terhadap anak usia dini dan kurangnya intensitas
penyuluhan kepada pasangan yang sudah terlanjur menikah
mengenai penundaan kehamilan anak pertama.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) Kabupaten Serang sudah senantiasa mengadakan
kegiatan sosialisasi mengenai resiko atau dampak pernikahan dini.
Namun, kegiatan yang dilakukan oleh BKBPMP Kabupaten
Serang bukan di Kecamatan yang memiliki angka tertinggi yang
banyak melakukan pernikahan dini.
4.4 Pembahasan
124
Pembahasan penelitian merupakan isi dari hasil analisis data dan
fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori
yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori peran
menurut Biddle & Thomas dalam Sarwono (2008:216) mengenai teori-
teori psikologi sosial. Teori tersebut digunakan untuk mengukur sejauh
mana tingkat keberhasilan peran Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) melalui beberapa
indikator penilaian, diantaranya harapan (expectation), norma (norm),
wujud perilaku (performance), penilaian (evaluation) dan sanksi
(sanction).
Adapun pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai peran
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) dalam menangani pernikahan dini, yakni sebagai berikut:
1. Harapan (Expectation)
Dalam indikator harapan diketahui bahwa harapan dari peran
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP), dari hasil penelitian yakni adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.6Hasil Penelitian Atas Indikator Harapan (Expectation)
Kriteria Penilaian Hasil Penilaian Kategori
125
Tujuan
1. Tujuan dibentuknyaBKBPMP ini sudah jelasdipahami oleh badanpublik BKBPMP itusendiri.
2. Masyarakat belumsepenuhnya mengetahuitujuan peran badanpublik BKBPMP ini.
Baik
Belum Baik
Sasaran
1. Pelaksanaan kegiatansosialisasi ataupenyuluhan diKecamatan Padarincangbelum sesuai dengantarget sasaran.
2. Pelaksanaan kegiatanseminar antar sekolah se-Kabupaten Serang sudahberjalan.
Belum Baik
Baik
(Sumber: Peneliti 2015)
Mengacu pada beberapa penjelasan dari tabel di atas, maka dapat
disimpulkan sementara bahwa indikator harapan (expectation) dalam peran
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
(BKBPMP) sudah jelas dipahami oleh badan publik BKBPMP serta tujuan
dari dibentuknya badan publik tersebut. Namun masyarakat belum
sepenuhnya mengetahui tujuan dari dibentuknya badan publik BKBPMP
serta sasarannya kepada siapa aja.
2. Norma (Norm)
Norma merupakan salah satu bentuk harapan, yakni harapan
yang bersifat meramalkan (anticipatory) yaitu harapan tentang suatu
perilaku yang akan terjadi dan harapan normatif yang artinya adalah
126
keharusan menyertai peran. Kemudian Biddle & Thomas membagi
lagi harapan normatif ini ke dalam dua jenis, yakni:
a. Harapan yang terselubung (covert)
b. Harapan yang terbuka
Dengan demikian peran Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) dalam
menangani pernikahan dini di Kecamatan Padarincang, Kabupaten
Serang akan selalu berkaitan dengan peraturan, baik peraturan
perundang-undangan maupun peraturan pemerintah daerah. Selain
berkaitan dengan peraturan dalam menjalankan perannya, BKBPMP
akan berkaitan langsung dengan kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat. Berikut ini adalah hasil penelitian indikator mengenai
norma (norm):
Tabel 4.7Hasil Penelitian Atas Indikator Norma (Norm)
Kriteria Penilaian Hasil Penilaian Kategori
Peraturan
1. Kebijakan danProgram yang dibuatoleh BKBPMPsudah sesuai dengantarget.
2. Peraturan undang-undang mengenaibatasan usiaperkawinan belumdipahami olehmasyarakatsepenuhnya.
3. Menerapkanperaturanpemerintah
Baik
Kurang Baik
127
mengenai usia idealuntuk menikahkepada masyarakat.
Baik
Sosialisasi
1. Kurangnya kegiatansosialisasi ataupenyuluhan kepadamasyarakat diKecamatanPadarincang.
2. Dimata masyarakatmasih belummengetahuimengenai sosialisasiyang dilakukan olehBKBPMP.
3. Bentuk sosialisasiyang dilakukanBKBPMP, sepertikegiatan seminarkesehatan sudahberjalan denganbaik.
Kurang Baik
Kurang Baik
Baik
(Sumber: Peneliti 2015)
Mengacu pada beberapa penjelasan dari tabel di atas mengenai
indikator norma (norm), maka dapat disimpulkan sementara bahwa
hasil penelitian dari kriteria penilaian yakni, peraturan kebijakan
serta program yang diterapkan oleh badan publik BKBPMP sudah
sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Namun dalam
kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BKBPMP belum berjalan
sesuai dengan tujuan yang diterapkan.
3. Wujud Perilaku (Performance)
128
Peran yang diwujudkan oleh aktor, meninjau perwujudan peran
ini dengan memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu
menunjukkan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara
khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku
(aktor). Dengan demikian badan publik BKBPMP ini dalam
menangani pernikahan dini, merupakan badan yang berperan dan
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat terutama
pemberdayaan terhadap perlindungan perempuan dan anak.
Sebagaimana dengan perannya sesuai dengan indikator wujud
perilaku BKBPMP hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:
Tabel 4.8Hasil Penelitian Atas Indikator Wujud Perilaku (Performance)
Kriteria Penilaian Hasil Penilaian Kategori
Tupoksi
1. Badan publikBKBPMP sudahmemahami jelas apasaja tugas pokok danfungsi dari setiapbidang.
2. Bidang IKAP dan KKsudah menjalanitupoksi dalammenanganipernikahan dini.
129
(Sumber:
Peneliti 2015)
Mengacu pada beberapa penjelasan dari tabel di atas mengenai
indikator wujud perilaku (performance), maka dapat disimpulkan
sementara bahwa hasil penelitian dari kriteria wujud perilaku yakni,
badan publik BKBPMP sudah memahami jelas tugas pokok dan
fungsi dari setiap bidang. Namun dalam perananannya kepada
masyarakat, pihak BKBPMP masih kurang baik terhadap masyarakat
di Desa-desa. Dan strategi dalam upaya penanganan pencegahan
pernikahan dini yang dimiliki oleh BKBPMP sudah cukup baik.
Peran
1. Bidang IKAP dan KKberperan aktif dalammenanganipernikahan dini dansaling membantu satusama lain.
2. Peran pemerintahmasih terlihat belumcukup baik terhadapmasyarakat diKecamatanPadarincang.
3. Peran BKBPMPmasih kurang dalammenanganipernikahan dini diDesa-desa.
Baik
Kurang Baik
Kurang Baik
Strategi
1. BKBPMP sudahmemiliki strategidalam upayapencegahanpernikahan dini.
Baik
130
4. Penilaian (Evaluation) dan Sanksi (Sanction)
Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan jika dikaitkan dengan
peran. Karena bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapan
Masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu, orang
dapat memberikan penilaian seperti kesan negatif atau kesan yang
positif. Kesan negatif dan positif inilah yang dinamakan dengan peran,
begitu pula dengan peran yang ditunjukkan oleh badan publik
BKBPMP kepada masyarakat.
Berikut ini adalah hasil penilaian dengan indikator mengenai
penilaian dan sanksi:
Tabel 4.9Hasil Penilaian Atas Indikator Penilaian dan Sanksi
Kriteria Penilaian Hasil Penilaian Kategori
Penilaian(Hasil dan Dampak)
1. BKBPMP sudahmengetahui faktor-faktor penghambatprogram BKBPMPdalam mengurangijumlah angkapernikahan dini.
2. Penilaianmasyarakatmengenai peranBKBPMP kurangbaik dimatamasyarakat.
3. Dalam pelaksanaankegiatan seminarantar sekolahberjalan denganoptimal.
Baik
Kurang Baik
Baik
131
Sanksi(Bentuk danMekanisme)
1. BKBPMP sudahmemahami jelasmengenaiperaturan undang-undang perkawinanbeserta sanksi yangdiberikan jikamenikahi anak dibawah umur.
Baik
(Sumber: Peneliti 2015)
Mengacu pada beberapa penjelasan dari tabel di atas mengenai
indikator penilaian (evaluation) sanksi (sanction), maka dapat disimpulkan
sementara bahwa hasil penelitian dari indikator penilaian dan sanksi yakni,
badan publik BKBPM sudah mengetahui faktor-faktor penghambat
program BKBPMP dalam mengurangi jumlah angka pernikahan dini.
Namun, Penilaian masyarakat mengenai peran BKBPMP kurang baik
dimata masyarakat. Dalam indikator sanksi, BKBPMP sudah memahami
jelas mengenai peraturan undang-undang, baik undang-undang perkawinan
ataupun sanksi yang akan diberikan mengenai undang-undang yang
menikahi anak di bawah umur.
132
BAB IV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka
dapat diambil kesimpulan yaitu, sebagai berikut:
Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang sebagai salah satu Satuan
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Serang, yang mempunyai
fungsi koordinasi dalam bidang KB, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, baik itu koordinasi dalam lingkup
tatanan pemerintahan maupun koordinasi langsung ke masyarakat. Namun
dalam kenyataannya, peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang belum berjalan
dengan optimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak BKBPMP
itu sendiri.
133
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas yang peneliti paparkan, maka saran
yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu:
1. Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang, diharapkan dapat
meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi atau penyuluhan di
Desa-desa terpencil dan Kecamatan yang banyak melakukan
pernikahan dini.
2. Harus adanya komunikasi terhadap masyarakat di Desa
mengenai peran badan publik BKBPMP khususnya dalam
permberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
agar masyarakat di Desa paham akan adanya badan publik
BKBPMP ini, serta mensosialisasikan undang-undang
perkawinan secara terus menerus.
3. Pemerintah Daerah seharusnya bisa lebih memberikan
pemasukan dana anggaran kepada pihak BKBPMP guna
mensejahterakan masyarakat dengan kegiatan sosialisasi yang
akan dilaksanakan.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku :
A.Black, J. Champion. 2005. Metode dan Masalah Penelitian Sosial. Bandung:PT. Refika Aditama.
Ahmad dan Santoso. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.
Bernard, Barber. 1972. Social Marriage and Familli. New York : McGraw-HillBook Company, Inc.
Burgess, Ernest W & Locke, Harvey J. 1960. The Family From Institution toCompanionship. American Book Company. New York.
Ihromi, T.O. 1999. Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Yayasan Obor Indonesia,Jakarta.
Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-IlmuSosial. Depok: FISIP UI
Jamali A. 2008. Undang-undang Pernikahan, Jakarta.
Kawakib. 2009. Kesehatan Reproduksi Remaja, Jogjakarta, EGC.
Kingsbury, Nancy and John Scanzony. 1993. Structural Functionalism inSourcebook of Family Theories and Methode a Contextual Approach. NewYork : Plenum Press.
Thoha. 2003. Perilaku Organisasi, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
M. Dlori, Mohamamad. 2005. Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan, Yogyakarta,Media Abadi.
Moleong, Lexy. J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Edisi revisi).Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Newman, D.M dan L. Grauerholz. 2002. Sosiology of Families (2nd End).California: Fine Forge Press.
Puspitasari. 2006. Reproduksi Sehat, Jakarta, EGC.
Santrock, J. W. 1995. Life Span Development. Edisi ke-5 (ahli bahasa : AchmadChusairi, S.Psi). Jakarta : Penerbit Erlangga.
Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008. Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta : RajawaliPress.
Skolniek AS, Skolniek JH. 1997. Family in Transition (9th
Ed). USA: Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada.
Soehartono, Irawan. 2004. “Metode Penelitian Sosial”. PT. Remaja Rosdakarya.Bandung.
_________. 2006. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang IlmuKesejahteraan. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. CV.Alfabeta. Bandung.
________. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.CV.Alfabeta. Bandung.
________. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.CV.Alfabeta. Bandung.
Susan Stainback, William Stainback. 1998. Understanding & ConductingQualitative Research. Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque,Issssowa.
Zeitlin, Ratna Megawangi E.M.Kramer, N.D.Colletta, E.D.Babatunde, & DavidGarman. 1995. Strengthening The Family. Implications For InternationalDevelopment. United Nations University Press. Tokyo-New York-Paris.
Sumber Lain :
Alfiyah. 2010. dr-suparyanto.blogspot.com/2011/02/konsep-pernikahan-dini.html
Asmaul Husna. 2013. Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan DiUsia Dini Pada Wanita Di Desa Ceurih Kupula Kecamatan Delima KabupatenPidie.
www.academia.edu/10374959/ASMAUL_HUSNA-Skripsi.
Australian Bureau of Statistics. 2000. 1996. Census of Population and Housing:Northern (Statistical Division) Queensland.
http://www.abs.gov.au.
BKBPMPhttp://bkbpmp.serangkab.go.id.http://bkbpmp.serangkab.go.id/bkbpmp-mencari-strategi-baru/.
BKKBN, Kesiapan Kehamilan,(http://www.BKKBN.co.id), Hindari Kawin Muda Agar Hidup Bahagia,2005.
Burhani, R. 2010. BKKBN: Nikah Usia Muda Penyebab Kanker Serviks.(http://www.antaranews.com).
Lenteraim. 2010. Pernikahan Usia Muda.(http://lenteraim.com).
Luthfiyah, D. 2008. Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun).(http://nyna0626.com).
Puspitasari. 2006. Perkawinan Usia Muda: Faktor Pendorong dan DampaknyaTerhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus Di Desa Mandalagiri KecamatanLeuwisari Kabupaten Tasikmalaya). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Hukumdan Kewarganegaraan : Universitas Negeri Semarang.
http://www.scribd.com/franky/d/51109799/8-Tabel-2-Perbandingan-Dampak-Perkawinan-Usia-Muda.
Zulkifli Ahmad. 2011. Dampak Sosial Perkawinan Usia Dini Studi Kasus Di DesaGunung Sindur-Bogor. Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu KomunikasiUniversitas UIN Syarif Hidayatullah.
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/21872.
http://masriyanikhram.blogspot.com
http://muhammadsarito.blogspot.com/2014/11/praktek-pernikahan-dini-di-pedesaan.html?m=1
http://alimuisrintan.blogspot.com/2014/04/pengertian-pernikahan-dini-dan.html
http://www.kti-skripsi.com/2010/04/kti-kebidanan-resiko-pernikahan-dini.html
ikk.fema.ipb.ac.id (Akses, 13 Agustus 2015)
Sumber Dokumen :
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (Tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional).
Undang-undan Republik Indonesia (RI) (Tentang menuntut adanya prosesPerencanaan Pembangunan yang lebih bersifat partisipatif).
Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Tahun 1974.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10 (Undang-undangmengenai Keluarga).
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Bab II Pasal 4 Ayat 2 (PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga).
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 (Fungsi Keluarga).
TRANSKIP DATA DAN KODING
Keterangan
Q: Pertanyaan
A: Jawaban
I: Informan
Q1/I A KODING
Q1 Apa Tugas Pokok dan Fungsi BKBPMP?
I1 Tupoksi BKBPMP itu sesuai dengan Perbup nomor21 tahun 2012. Yaitu, dimana tugas pokoknyamerencanakan, mengatur, melaksanakan danmengawasi penyelenggaraan sebagian tugasPemerintah Daerah dibidang BKBPMP. Sedangkanfungsinya yaitu, perumusan kebijakan, pengaturanpenyelenggaraan, pelaksanaan penyelenggaraan,pengawasan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugastambahan Pemerintah Daerah.
(1)
Q2 Apa dan Bagaimana Peran BKBPMP?
I1 Pertama, yaa itu tadi bagaimana membangunkomitmen tingkat kabupaten pemerintah daerahsampai ke tingkat bawah untuk penanggulanganpernikahan dini. Terus yang kedua juga membentukkelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), jadikelompok orang tua yang memiliki anak-anakremaja agar keluarga-keluarga itu bisa memberikanpemahaman-pemahaman terhadap anaknya yangmasih remaja supaya dia memahami tentang polareproduksi, kesehatan reproduksi, dan tentang kapandia harus menikah dan membangun sebuah keluargadalam satu wahana. Kemudian yang ketiga, kita jugadibentuk di tiap kecamatan atau di sekolah-sekolah,perguruan tinggi, sekolah kesehatan seperti dikebidanan Aisyiyah dan dibentuk pula PIKRMsingkatannya itu Pusat Informasi Konseling Remajadan Mahasiswa.
(2)
I3 Disini juga kita membangun komitmen tingkatkabupaten dan membentuk P2TP2A (Pusat
(3)
Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan danAnak) tingkat kabupaten, yang merupakan sebuahinstitusi untuk menangani pemberdayaanperempuan, perlindungan perempuan dan anak.Kemudian kami selaku sub bidang di bagiankesehatan reproduksi, kami pun memberikanpembinaan dan sosialisasi terhadap para remajamengenai dampak dan resiko menikah di usia dini.Selain itu kami pun mengadakan penyuluhan danseminar mengenai Kesehatan Reproduksi untukremaja.
Q3 Apa saja Standar Program BKBPMP secaraumum?
I1 Pertama, terkait dengan masalah peningkatankeberhasilan KB Kabupaten Serang. Yang kedua,terkait dengan pemberdayaan masyarakat danekonomi masyarakat. Kemudian, yang ketiga terkaitdengan pemberdayaan perempuan, perlindunganperempuan dan anak. Itu adalah 3 besaran programyang diamanatkan oleh pemerintah daerah kepadaBKBPMP Kabupaten Serang.
(4)
I3 Program BKBPMP itu selain PPPA (PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak), kami di sinimemiliki program untuk menangani pernikahan diusia dini. Yaitu, PAP (Penundaan Anak Pertama) iniadalah sebagai salah satu strategi yang dijalankanoleh sub bidang kesehatan reproduksi guna untuksolusi para remaja yang sudah terlanjur menikahnamun belum memiliki keturunan. Dan PUP(Pendewasaan Usia Perkawinan) yaitu gunanyauntuk membimbing pasangan muda atau yang barumenikah untuk diberi arahan-arahan dari kamimengenai pernikahan, semua program mengikutiprosedur.
(5)
Q4 Siapa saja Sasaran Utama BKBPMP?
I2 Sudah jelas sasaran badan publik ini semata-matauntuk mensejahterakan masyarakat, terutama padamasyarakat di desa-desa atau daerah tertinggal.Selain masyarakat, khususnya kaum perempuan danIbu-ibu yang mempunyai anak gadis untuk diberikanarahan-arahan oleh kami, di berikan masukan-masukan mengenai arti pentingnya suatu pendidikanuntuk mengejar cita-cita di masa depan, agar merekapara remaja tidak terjerumus dalam pergaulan bebasjaman sekarang yang akan merusak citra merekasendiri.
(6)
I3 Jika dalam kaitannya dengan pernikahan dini, sudahpasti yaa sasaran kami selain masyarakat tentunya
(7)
para remaja yang masih duduk di bangku sekolah.Atau kami langsung mengadakan sosialisasi kesekolah-sekolah atau mengadakan seminarmengenai kesehatan reproduksi gitu.
Q5 Bagaimana Kesesuaian Program KerjaBKBPMP dengan Kondisi Masyarakat diKecamatan Padarincang?
I1 Sebenarnya yaa program kerja kami sudah berusahamemberikan program sebaik mungkin untukmensejahterakan masyarakat, terutama padamasyarakat yang tinggal di desa-desa. Namun yaaitu tadi kurang pemahamannya masyarakat terhadapkegiatan yang kami sosialisasikan, atauketidaktahuannya masyarakat terhadap program-program yang kami jalankan. Biasanya kanmasyarakat di kampung itu masih berpikirannyakolot, apalagi jika membahas perkawinan itu yangada mereka justru masih suka mengikuti adatistiadatnya tanpa memperhatikan dampaknya sepertiapa untuk anak-anak mereka. Kadang pihakBKBPMP juga masih merasa kesulitan jikakaitannya dengan adat istiadat mah kan yaa bingungmau bagaimana.
(8)
I5 Menurut pribadi saya sendiri yaa neng, pihakBKBPMP kurang adanya sosialisasi di sinimengenai undang-undang perkawinan sehingga,masyarakat di sini kalo punya anak udah gedesedikit aja langsung pengennya nikahin aja, apalagikan anak perempuan mah gede sedikit wis lahkawinakeun bae hehehe......
(9)
Q6 Apa Dampak dan Resiko Pernikahan Dini?I3 Ada beberapa dampak sih mengenai pernikahan di
usia dini, ya yang pertama pasti dampak psikiskarena melihat belum matangnya usia mereka, carapandang yang berbeda serta cara berfikir yangbelum matang pula. Terus yang kedua itu, dampakbiologis karena mengingat belum matangnya sistemreproduksi si perempuan yang masih rentan untukbereproduksi di usia dini. Kemudian yang ketiga inidampak sosial yang pengaruhnya kepada keluarga sipasangan, karena kekurang matangan cara pandangserta cara berfikir dari pasangan yang menikah dini,otomatis akan membangun kehidupan yangseharusnya mereka jalani dalam ikatan suami istri
(10)
dan terlepas dari keluarga masing-masing ini tidakberjalan sebagaimana mestinya. Selain dampak pastiakan ada resikonya yang menikah di usia dini, yangpertama dari sistem kesehatan reproduksinya pastiakan terganggu, yang kedua itu saat melahirkanakan merasa kesulitan karena rahim dan tulangpanggul si perempuan belum siap untuk berkembangdengan baik.
Q7 Apa saja Hambatan BKBPMP KabupatenSerang?
I2 Hambatan pihak BKBPMP itu jika melakukansosialisasi kepada masyarakat apalagi yaa mengenaipernikahan itu, pasti kaitannya sama tentangannyadengan faktor adat istiadat disetiap desa masing-masing. Selain itu juga kan penghambatnya faktorekonomi, nah kalo faktor ekonomi disini kami bisamelakukan apa? Membantu membiayai merekakarena yang tidak melanjutkan sekolah? Kan tidakmungkin juga yaa, paling kita sebagai pemerintahhanya membantu dalam pemverdayaanmasyarakatnya, seperti membuka lapanganpekerjaan, memberikan masukan dan motivasi atasketerampilan yang mereka miliki agar dapatdisalurkan guna mencukupi kebutuhan merekasendiri.
(11)
I1 Hambatan utama pihak BKBPMP itu, jelas terterapada undang-undang perkawinan yang mengizinkanmenikah di usia minimal 16 tahun untuk perempuandan usia minimal untuk laki-laki 19 tahun. Disitupihak kami merasa kesulitan karena selainbertentangan dengan undang-undang, disini kamimerasa kesulitan akan pola pikir masyarakat itusendiri. Jika kami menjelaskan tidak diizinkannyamenikahi putra-putrinya di bawah usia 20 tahun,pasti masyarakat akan melontarkan mengenaiundang-undang perkawinan, karena disini pola pikirmasyarakat yang masih minim akan pengetahuandan resiko-resiko yang akan terjadi di kemudianhari.
(12)
PEDOMAN WAWANCARA
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang
Kepada Drs. Oyon Suryono, MM (I1) Selaku Kepala BKBPMP Kabupaten
Serang (Pembina Utama Muda).
1. Apa tujuan dari dibentuknya peran BKBPMP mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak, terkait dalam menangani
pernikahan dini ?
2. Adakah tujuan lain dari dibentuknya kelembagaan BKBPMP kepada
masyarakat ?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran BKBPMP dalam mensosialisasikan
pernikahan dini ?
4. Kebijakan apa yang telah dibuat oleh BKBPMP dalam menangani
pernikahan dini ?
5. Adakah undang-undang yang mengatur batasan menikah dibawah usia 20 tahun ?
6. Mengapa peraturan pemerintah menerapkan usia ideal untuk perempuan menikah
minimal 20 tahun ?
7. Adakah undang-undang yang mengatur mengenai pembangunan keluarga ?
8. Adakah undang-undang mengenai laki-laki yang menikahi anak dibawah umur ?
9. Apakah semua bidang di BKBPMP turun langsung untuk mengadakan
sosialisasi guna mensejahterakan masyarakat ?
10. Dalam bentuk sosialisasi seperti apa yang BKBPMP lakukan kepada
masyarakat ?
11. Apa tupoksi dari lembaga BKBPMP yang kaitannya dalam mencegah dan
menangani pernikahan dini ?
12. Dalam Perannya lembaga BKBPMP ada berapa bidang upaya untuk
mensejahterakan masyarakat ?
13. Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ?
14. Apa solusi dari BKBPMP dalam menangani kasus pernikahan dini yang
sudah banyak terjadi, agar resiko yang dikhawatirkan bagi perempuan
dapat berkurang ?
15. Apa saja langkah dan strategi yang dilakukan oleh BKBPMP dalam
menangani pernikahan dini di kabupaten Serang, terutama di kecamatan
Padarincang ?
16. Program apa saja yang diadakan oleh BKBPMP dalam pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak ?
17. Apa dampak dari pernikahan dini atau pernikahan dibawah usia 20 tahun ?
18. Bagaimana jika terjadi dampak psikologi pada anak yang menikah dibawah usia
20 tahun ?
19. Seperti apa sanksi yang diberikan kepada laki-laki yang menikahi anak dibawah
umur 20 tahun ?
20. Adakah sanksi bagi pasangan usia subur (PUS) menurut umur istri dan suami
yang melakukan pernikahan dini ?
21. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi terhadap laki-laki yang menikahi anak
di bawah umur 20 tahun ?
PEDOMAN WAWANCARA
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang
Kepada Cicih Sugiharti, S.Sos (I2) Selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid)
Informasi Analisa Program (IKAP) BKBPMP Kabupaten Serang.
1. Apa tujuan dari dibentuknya peran BKBPMP mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak, terkait dalam menangani
pernikahan dini ?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran BKBPMP dalam mensosialisasikan
pernikahan dini ?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran BKBPMP yang seharusnya diberikan
arahan-arahan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini ?
4. Lokasi mana saja yang menjadi sasaran BKBPMP dalam
mensosialisasikan secara langsung ke lapangan dalam mencegah
terjadinya pernikahan dini ?
5. Adakah undang-undang yang mengatur batasan menikah dibawah usia 20 tahun ?
6. Apakah BKBPMP rutin dalam mengadakan sosialisasi atau pembinaan
terhadap masyarakat, terutama pada remaja mengenai pernikahan dini ?
7. Dalam bentuk sosialisasi seperti apa yang BKBPMP lakukan kepada
masyarakat ?
8. Apakah BKBPMP sudah melakukan penyuluhan atau pembinaan
mengenai pencegahan pernikahan dini di Kecamatan yang memiliki
jumlah angka tertinggi ?
9. Apa tupoksi dari lembaga BKBPMP yang kaitannya dalam mencegah dan
menangani pernikahan dini ?
10. Apa tupoksi dari bidang IKAP dan KK ?
11. Bagaimana peran BKBPMP dalam menangani dan mencegah terjadinya
pernikahan dini atau di bawah usia 20 tahun ?
12. Apakah bidang IKAP dan KK berperan aktif dalam menangani pernikahan
dini ?
13. Apa solusi dari BKBPMP dalam menangani kasus pernikahan dini yang
sudah banyak terjadi, agar resiko yang dikhawatirkan bagi perempan dapat
berkurang ?
14. Apa saja langkah dan strategi yang dilakukan oleh BKBPMP dalam
menangani pernikahan dini di Kabupaten Serang, terutama di Kecamatan
Padarincang ?
15. Program apa saja yang paling efektif yang diadakan oleh BKBPMP dalam
menangani pernikahan dini ?
16. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat program BKBPMP
dalam mengurangi jumlah angka pernikahan dini ?
17. Dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang, kecamatan manakah
yang memiliki jumlah angka tertinggi pernikahan di bawah usia 20 tahun ?
18. Upaya apa yang sudah terealisasikan oleh BKBPMP terhadap masyarakat
di Kecamatan Padarincang dalam menangani pernikahan dini ?
19. Apakah selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun yang melakukan
pernikahan dini di bawah usia 20 tahun ?
20. Apa dampak dari pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun ?
21. Adakah sanksi bagi pasangan usia subur (PUS) menurut umur istri dan suami
yang melakukan pernikahan dini ?
PEDOMAN WAWANCARA
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang
Kepada Asep Rahmat, SE, M.Si (I3) Selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid)
Kesehatan Reproduksi.
1. Apa tujuan dari dibentuknya peran BKBPMP mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak, terkait dalam menangani
pernikahan dini ?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran BKBPMP dalam mensosialisasikan
pernikahan dini ?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran BKBPMP yang seharusnya diberikan
arahan-arahan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini ?
4. Lokasi mana saja yang menjadi sasaran BKBPMP dalam
mensosialisasikan secara langsung ke lapangan dalam mencegah
terjadinya pernikahan dini ?
5. Adakah undang-undang yang mengatur batasan menikah di bawah usia 20 tahun
?
6. Mengapa peraturan pemerintah menerapkan usia ideal untuk perempuan
menikah minimal 20 tahun ?
7. Apakah BKBPMP rutin dalam mengadakan sosialisasi atau pembinaan
terhadap masyarakat, terutama pada remaja mengenai pernikahan dini ?
8. Dalam bentuk sosialisasi seperti apa yang BKBPMP lakukan kepada
masyarakat ?
9. Apakah BKBPMP sudah melakukan penyuluhan atau pembinaan
mengenai pencegahan pernikahan dini di Kecamatan yang memiliki
jumlah angka tertinggi ?
10. Apa tupoksi dari lembaga BKBPMP yang kaitannya dalam mencegah dan
menangani pernikahan dini ?
11. Apa tupoksi dari bidang KB dan KR ?
12. Bagaimana peran BKBPMP dalam menangani dan mencegah terjadinya
pernikahan dini atau di bawah usia 20 tahun ?
13. Apakah bidang KB dan KR berperan aktif dalam menangani pernikahan
dini ?
14. Apa solusi dari BKBPMP dalam menangani kasus pernikahan dini yang
sudah banyak terjadi, agar resiko yang dikhawatirkan bagi perempan dapat
berkurang ?
15. Apa saja langkah dan strategi yang dilakukan oleh BKBPMP dalam
menangani pernikahan dini di Kabupaten Serang, terutama di Kecamatan
Padarincang ?
16. Program apa saja yang paling efektif yang diadakan oleh BKBPMP dalam
menangani pernikahan dini ?
17. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat program BKBPMP
dalam mengurangi jumlah angka pernikahan dini ?
18. Upaya apa yang sudah terealisasikan oleh BKBPMP terhadap masyarakat
di Kecamatan Padarincang dalam menangani pernikahan dini ?
19. Apa dampak dari pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun ?
20. Apakah ada resiko yang mengkhawatirkan bagi perempuan yang menikah
di bawah usia 20 tahun, jika dilihat dari sudut pandang kesehatan
reproduksi?
21. Adakah sanksi bagi pasangan usia subur (PUS) menurut umur istri dan suami
yang melakukan pernikahan dini ?
PEDOMAN WAWANCARA
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang
Kepada H. Dudung Mudrik (I4) Selaku Kepala Desa Kadu Bereum, Kecamatan
Padarincang.
1. Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ?
2. Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orang tua dalam menjaga anak-
anaknya terhadap pergaulan remaja jaman sekarang ?
3. Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang
banyak melakukan pernikahan dini ?
4. Tingkat pendidikan SD, SMP, atau SMA kah yang paling banyak
melakukan pernikahan dini di Kecamatan Padarincang ?
5. Apakah sejauh ini pernikahan dini banyak diminati oleh masyarakat di
Kecamatan Padarincang ?
6. Apa dampak pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun ?
7. Apakah di Desa Kadu Bereum ini termasuk desa yang banyak melakukan
pernikahan dini ?
8. Apakah Bapak selaku Kepala Desa Kadu Bereum di Kecamatan
Padarincang ini sudah merasakan perannya pemerintah terhadap
kesejahteraan masyarakat ?
9. Seberapa penting pendidikan dan karir di mata masyarakat Kecamatan
Padarincang ?
10. Solusi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi pergaulan remaja
jaman sekarang dan mengurangi tingkat pernikahan di bawah usia 20
tahun ?
PEDOMAN WAWANCARA
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang
Kepada H. Rahmat (I5) Selaku KASI KESOS (Kesejahteraan Sosial) Kelurahan
Desa Kadu Bereum.
1. Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ?
2. Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orang tua dalam menjaga anak-
anaknya terhadap pergaulan remaja jaman sekarang ?
3. Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang
banyak melakukan pernikahan dini ?
4. Tingkat pendidikan SD, SMP, atau SMA kah yang paling banyak
melakukan pernikahan dini di Kecamatan Padarincang ?
5. Apakah sejauh ini pernikahan dini banyak diminati oleh masyarakat di
Kecamatan Padarincang ?
6. Apa dampak pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun ?
7. Seberapa penting pendidikan dan karir di mata masyarakat Kecamatan
Padarincang ?
8. Apakah di Desa Kadu Bereum pernah terjadinya pernikahan dini yang
disebabkan karena kecelakaan dari pergaulan remaja jaman sekarang ?
PEDOMAN WAWANCARA
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang
Kepada Tokoh Masyarakat (I6-I9) Selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan
Padarincang.
1. Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ?
2. Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orang tua dalam menjaga anak-
anaknya terhadap pergaulan remaja jaman sekarang ?
3. Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang
banyak melakukan pernikahan dini ?
4. Tingkat pendidikan SD, SMP, atau SMA kah yang paling banyak
melakukan pernikahan dini di Kecamatan Padarincang ?
5. Apakah sejauh ini pernikahan dini banyak diminati oleh masyarakat di
Kecamatan Padarincang ?
6. Apakah pernikahan dini ini banyak terjadi karena adanya perjodohan
antar orang tua ?
7. Sebagai tokoh masyarakat, peran bapak yang disegani oleh masyarakat di
Kecamatan Padarincang, solusi apa yang akan bapak terapkan kepada
anak-anak yang masih duduk dibangku sekolah ?
8. Apakah di Desa ini pernah terjadinya pernikahan dini yang disebabkan
karena kecelakaan dari pergaulan remaja jaman sekarang ?
PEDOMAN WAWANCARA
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang
Kepada Para Orang Tua (I10-I14) Selaku Orang tua dan Masyarakat di Kecamatan
Padarincang.
1. Apa tujuan Bapak/Ibu menikahkan anak perempuannya di bawah usia 20
tahun ?
2. Apakah Bapak/Ibu tidak khawatir akan dampak atau resiko yang terjadi
di kemudian hari dalam hal kesehatan ?
3. Tahukah Bapak/Ibu mengenai badan publik yang menangani dalam
pemberdayaan masyarakat dan perempuan termasuk pernikahan dini ?
4. Pernahkah Bapak/Ibu mendengar Badan Publik BKBPMP ?
5. Apakah di mata masyarakat, pemerintah sering mengadakan sosialisasi di
Kecamatan Padarincang ?
6. Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan
sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan
perempuan dan anak ?
7. Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ?
8. Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orang tua dalam menjaga anaknya
terhadap pergaulan remaja jaman sekarang ?
9. Seberapa penting pendidikan dan karir di mata masyarakat Kecamatan
Padarincang ?
10. Seberapa besar pengaruh BKBPMP dalam mengurangi jumlah angka
pernikahan dini terhadap masyarakat ?
11. Apakah ada hasil positif yang dirasakan masyarakat terhadap program
yang dilakukan oleh BKBPMP dalam menangani dan mencegah
pernikahan dini ?
12. Adakah manfaat dari sosialisasi yang dilakukan oleh BKBPMP dalam
pencegahan pernikahan dini ?
13. Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang
banyak melakukan pernikahan dini ?
14. Tingkat pendidikan SD, SMP, atau SMA kah yang banyak melakukan
pernikahan dini di Kecamatan Padarincang ?
15. Apakah pernikahan dini ini banyak terjadi karena adanya perjodohan
antar orang tua ?
PEDOMAN WAWANCARA
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang
Kepada Drs. H. A. Farid, M.Si (I15) Selaku Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padarincang.
1. Apa tujuan dari KUA mengadakan pembinaan atau penasehatan kepada
calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan ?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran pihak KUA untuk mengikuti
pembinaan atau penasehatan sebelum melangsungkan pernikahan ?
3. Apakah setiap warga yang akan melangsungkan pernikahan dini wajib
lapor dan terdaftar dalam data KUA Kecamatan Padarincang ?
4. Persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar ke
Kantor Urusan Agama (KUA) ?
5. Apakah ada peraturan untuk penghulu jika menikahkan anak di bawah
usia 20 tahun ?
6. Adakah undang-undang yang mengatur batasan menikah di bawah usia
20 tahun ?
7. Adakah undang-undang yang mengenai laki-laki yang menikahi anak di
bawah umur ?
8. Apa tupoksi dari beberapa bidang yang ada di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Padarincang selaim untuk menikahkan calon
pengantin yang sudah terdaftar ?
9. Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ?
10. Apakah selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun yang melakukan
pernikahan dini di bawah usia 20 tahun ?
11. Berapakah jumlah yang terdaftar pernikahan dini di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Padarincang di setiap tahunnya ?
12. Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang
banyak melakukan pernikahan dini ?
13. Dari hasil survey data yang dilakukan pegawai KUA, desa manakah
yang banyak melakukan pernikahan dini di Kecamatan Padarincang ?
14. Tingkat pendidikan SD, SMP atau SMA kah yang paling banyak
melakukan pernikahan dini di Kecamatan Padarincang ?
15. Apa dampak dari pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20
tahun ?
16. Seperti apa sanksi yang diberikan kepada laki-laki yang menikahi anak
di bawah umur ?
17. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi terhadap laki-laki yang
menikahi anak di bawah umur ?
PEDOMAN WAWANCARA
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang
Kepada Umar Fauzi, S.Hi (I16) Selaku Penghulu Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padarincang.
1. Apa tujuan dari KUA mengadakan pembinaan atau penasehatan kepada
calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan ?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran pihak KUA untuk mengikuti
pembinaan atau penasehatan sebelum melangsungkan pernikahan ?
3. Apakah setiap warga yang akan melangsungkan pernikahan dini wajib
lapor dan terdaftar dalam data KUA Kecamatan Padarincang ?
4. Persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar ke
Kantor Urusan Agama (KUA) ?
5. Apakah ada peraturan untuk penghulu jika menikahkan anak di bawah
usia 20 tahun ?
6. Adakah undang-undang yang mengatur batasan menikah di bawah usia
20 tahun ?
7. Adakah undang-undang yang mengenai laki-laki yang menikahi anak di
bawah umur ?
8. Apa tupoksi dari beberapa bidang yang ada di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Padarincang selaim untuk menikahkan calon
pengantin yang sudah terdaftar ?
9. Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ?
10. Apakah selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun yang melakukan
pernikahan dini di bawah usia 20 tahun ?
11. Berapakah jumlah yang terdaftar pernikahan dini di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Padarincang di setiap tahunnya ?
12. Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang
banyak melakukan pernikahan dini ?
13. Dari hasil survey data yang dilakukan pegawai KUA, desa manakah
yang banyak melakukan pernikahan dini di Kecamatan Padarincang ?
14. Tingkat pendidikan SD, SMP atau SMA kah yang paling banyak
melakukan pernikahan dini di Kecamatan Padarincang ?
15. Apa dampak dari pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20
tahun ?
16. Seperti apa sanksi yang diberikan kepada laki-laki yang menikahi anak
di bawah umur ?
17. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi terhadap laki-laki yang
menikahi anak di bawah umur ?
PEDOMAN WAWANCARA
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang
Kepada Hidayat, S.Pdi (I17) Selaku Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan
Padarincang.
1. Apa tujuan dari KUA mengadakan pembinaan atau penasehatan kepada
calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan ?
2. Siapa saja yang menjadi sasaran pihak KUA untuk mengikuti
pembinaan atau penasehatan sebelum melangsungkan pernikahan ?
3. Apakah setiap warga yang akan melangsungkan pernikahan dini wajib
lapor dan terdaftar dalam data KUA Kecamatan Padarincang ?
4. Persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar ke
Kantor Urusan Agama (KUA) ?
5. Apakah ada peraturan untuk penghulu jika menikahkan anak di bawah
usia 20 tahun ?
6. Adakah undang-undang yang mengatur batasan menikah di bawah usia
20 tahun ?
7. Adakah undang-undang yang mengenai laki-laki yang menikahi anak di
bawah umur ?
8. Apa tupoksi dari beberapa bidang yang ada di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Padarincang selaim untuk menikahkan calon
pengantin yang sudah terdaftar ?
9. Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ?
10. Apakah selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun yang melakukan
pernikahan dini di bawah usia 20 tahun ?
11. Berapakah jumlah yang terdaftar pernikahan dini di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Padarincang di setiap tahunnya ?
12. Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang
banyak melakukan pernikahan dini ?
13. Dari hasil survey data yang dilakukan pegawai KUA, desa manakah
yang banyak melakukan pernikahan dini di Kecamatan Padarincang ?
14. Tingkat pendidikan SD, SMP atau SMA kah yang paling banyak
melakukan pernikahan dini di Kecamatan Padarincang ?
15. Apa dampak dari pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20
tahun ?
16. Seperti apa sanksi yang diberikan kepada laki-laki yang menikahi anak
di bawah umur ?
17. Bagaimana mekanisme pemberian sanksi terhadap laki-laki yang
menikahi anak di bawah umur ?
PEDOMAN WAWANCARA
Peran Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan (BKBPMP) dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan
Padarincang, Kabupaten Serang
Kepada Remaja di bawah usia 20 tahun (I18-I25) Selaku Masyarakat Kecamatan
Padarincang.
1. Apakah remaja disini banyak yang menikah muda atau sengaja berhenti
sekolah karena untuk menikah ?
2. Apakah di mata masyarakat, pemerintah atau lembaga BKBPMP sering
mengadakan sosialisasi di Kecamatan Padarincang ?
3. Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi
secara langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan,
perlindungan perempuan dan anak ?
4. Sebagai remaja yang masih duduk di bangku sekolah, bagaimana peran
kalian sebagai pelajar ?
5. Apa alasan saudari menikah di usia dini atau di bawah usia 20 tahun ?
6. Seberapa penting pendidikan dan karir di mata masyarakat Kecamatan
Padarincang ?
7. Seberapa besar pengaruh BKBPMP dalam mengurangi jumlah angka
pernikahan dini terhadap masyarakat ?
8. Adakah manfaat dari sosialisasi yang dilakukan oleh BKBPMP dalam
pencegahan pernikahan dini ?
9. Apakah ada hasil positif yang dirasakan masyarakat terhadap program yang
dilakukan oleh BKBPMP dalam menangani dan mencegah pernikahan dini ?
10. Apakah ada paksaan dari kedua orang tua untuk menikah di usia dini ?
11. Adakah dampak sosial atau psikologi yang anda rasakan setelah menikah di
usia dini ?
12. Adakah rasa sesal karena telah menikah di usia dini ?
13. Apakah menurut saudari pendidikan itu tidak penting dan langsung
mengambil keputusan untuk menikah muda ?
CATATAN LAPANGAN
Rabu, 29 Oktober 2015
Peneliti mengajukan surat izin penelitian di tempat peneliti menentukkan lokus
untuk penelitian, yakni di Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat
dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang, yang terletak di Jalan Raya
Taktakan untuk kantor sementara badan publik tersebut. Setelah peneliti
menyerahkan surat izin penelitian ke bagian umum bertemu dengan Ibu Kokom
Komariah dan sedikit melakukan wawancara mengenai tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) BKBPMP. Kemudian peneliti mengunggu surat untuk di disposisi
kepada bidang yang bersangkutan, dalam beberapa hari surat sudah di disposisi
dan peneliti datang kembali ke kantor tersebut.
Senin, 03 November 2014
Surat izin penelitian sudah di disposisi dan peneliti langsung diantar oleh bagian
umum ke bidang yang bersangkutan, untuk yang kedua kalinya ke kantor
BKBPMP peneliti pertama kali mewawancari Ibu Cicih Sugiharti, S. Sos selaku
Kepala Sub Bidang IKAP (Informasi Analisa Program). Bidang tersebut yaitu
khusus dalam pendataan pernikahan, termasuk pendataan pernikahan dini. Beliau
membantu memudahkan peneliti dalam mengambil jumlah angka tertinggi yang
banyak melakukan pernikahan dini di Kabupaten Serang, dan peneliti
mendapatkan informasi mengenai kecamatan manakah yang memiliki angka
tertinggi di Kabupaten Serang pada tahun 2013. Setelah peneliti mendapatkan
data angka pernikahan dini pada tahun 2013, dan mendapatkan data angka
pernikahan dini dari tahun 2010-2013 peneliti memiliki perbandingan dari tahun
ke tahun peningkatan pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Serang.
Selasa, 11 November 2014
Setelah surat izin penelitian di disposisi, peneliti datang kembali untuk yang
ketiga kalinya ke kantor BKBPMP untuk langsung melakukan penelitian dan
proses wawancara mengenai peran BKBPMP terhadap masyarakat kepada bidang
yang bersangkutan dan sesuai dengan judul penelitian. Peneliti langsung bertemu
dengan Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi (KR) yakni, Bapak Asep
Rahmat, SE, M.Si. Beliau sangat antusias sekali saat diwawancarai oleh peneliti,
keterbukaan informasi dari beliau sangat membantu peneliti. Beliau pun tidak
segan mengajak peneliti ikut bergabung dalam acara kegiatan seminar nasional
mengenai kesehatan reproduksi yang diselenggarakan pada tanggal 19 November
2014 bertempat di Hotel Ratu Bidakara dari pukul 08.00-16.00 wib. Pada kegiatan
tersebut sasaran BKBPMP yaitu, seluruh perwakilan siswa-siswi dan sekolah
kesehatan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Karena seminar
nasional ini mengenai kesehatan reproduksi pada remaja, dan ini merupakan
sasaran utama pihak BKBPMP Kabupaten Serang dalam melaksanakan tugasnya.
Kembali lagi pada saat wawancara berlangsung, beliau menjawab sangat tegas
ketika peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa peran BKBPMP dalam
menangani pernikahan dini ? faktor-faktor apa saja yang mendorong mereka ingin
menikah di usia dini ? dan berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan oleh
peneliti kepada Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi (KR).
Rabu, 19 November 2014
Peneliti mengahadiri undangan dari Bapak Asep Rahmat, SE, M.Si dalam acara
“Seminar Nasional Kesehatan Reproduksi Remaja). Disana peneliti mendapatkan
informasi dan sama-sama belajar mengenai apa itu kesehatan reproduksi, resiko
apa yang akan terjadi jika di usia dini sudah bereproduksi, penyakit apa saja yang
akan di derita oleh para pelaku yang berhubungan seks di luar nikah, dan berbagai
informasi mengenai pernikahan dini peneliti dapati dalam acara seminar nasional
tersebut. Selain mewawancarai bidang yang bersangkutan, disini pun peneliti ikut
hadir dalam kegiatan yang diadakan oleh BKBPMP terutama sub bidang KR yang
menyelenggarakan.
Senin, 22 Desember 2014
Setelah mendapati informasi, kecamatan manakah yang memiliki jumlah angka
tertinggi pernikahan dini dan peneliti pada hari itu juga turun langsung ke
Kecamatan Padarincang. Dan yang pertama kali peneliti lakukan disana, peneliti
mendatangi Kantor Kecamatan Padarincang dan bertemu dengan Ibu E. Junariyah,
S. AP selaku Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Bapak Entis Sutisna, S. AP
selaku Staf/operator Kasi Pemerintahan yang turut membantu dalam memberikan
informasi mengenai profil umum kecamatan padarincang, letak geografis
kecamatan padarincang, jumlah penduduk kecamatan padarincang, ada berapa
desa di kecamatan padarincang. Kemudian setelah mendapatkan data penduduk
dari Kantor Kecamatan Padarincang, peneliti mendatangi Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Padarincang untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam
mengenai jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Padarincang. Saat
pertama kali peneliti datang ke Kantor Urusan Agama (KUA), peneliti langsung
bertemu dengan salah satu penghulu disana, yakni Bapak Umar Fauzi, S. Hi
karena pada saat itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yakni Bapak Drs. H. A.
Farid, M. Si sedang tidak bisa ditemui dikarenakan sakit. Dan Bapak Hidayat, S.
Pdi selaku penghulu ketiga sedang tidak ada ditempat. Setelah itu peneliti tidak
sengaja bertemu dengan Kepala Desa Kadu Bereum
Jum’at, 13 Februari 2015
Peneliti kembali lagi untuk melakukan proses wawancara ke Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Padarincang dan bermaksud untuk menemui Kepala
KUA dan penghulu yang belum sempat peneliti temui untuk melakukan
wawancara. Setelah bertemu dan melakukan wawancara dengan Kepala KUA
yakni Bapak Drs. H. A Farid, M. Si, beliau sangat antusias menjawab pertanyaan-
pertanyaan peneliti dan kemudian peneliti mewawancarai salah satu penghulu
yang belum peneliti wawancarai, yakni Bapak Hidayat, S. Pdi dan beliau
melontarkan pernyataan yang ada. Selain itu peneliti juga mendapatkan data
pernikahan dini di bawah usia 20 tahun yang dibantu oleh salah satu staf di KUA
yakni, Ibu Rosmawati, S. Sos.
Kamis, 05 Maret 2015
Pada hari kamis, 05 maret 2015 peneliti mendatangi kantor BKBPMP Kabupaten
Serang lagi untuk kesekian kalinya untuk mewawancarai Bapak Kepala BKBPMP
Kabupaten Serang yakni, Bapak Drs. Oyon Suryono, MM. Beliau sangat amat
baik dan menyambut kedatangan peneliti, saat diwawancarai beliau tidak segan
memberikan informasi dan melontarkan pernyataan yang diberikan oleh peneliti.
Beliau mengungkapkan mengenai didirikannya badan publik BKBPMP
Kabupaten Serang, semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat dan sasaran
utama badan publik BKBPMP yakni masyarakat Kabupaten Serang.
Senin, 13 April 2015
Setelah peneliti melakukan Seminar Proposal Skripsi pada hari rabu tanggal 01
april 2015, dosen penguji meminta data jumlah angka kematian Ibu dan Anak
yang menikah di usia dini. Kemudian peneliti meminta data tersebut ke Kantor
BKBPMP, namun BKBPMP tidak mempunyai data tersebut dan pihak BKBPMP
merekomendasikan untuk meminta data yang peneliti butuhkan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten Serang. Peneliti pada hari senin tanggal 13 april
mengajukan surat izin permohonan data yang dibutuhkan, kemudian surat di
disposisi dalam waktu beberapa hari namun setelah surat sudah di disposisi, pihak
Dinas Kesehatan tidak langsung memberikan data yang peneliti butuhkan. Para
pegawai disana tidak melayani dengan baik, itu terlihat sejak peneliti mengajukan
surat izin permohonan data dan ketika peneliti diantar ke bidang yang
bersangkutan mengenai data jumlah angka kematian Ibu dan Anak, staf di bidang
tersebut enggan memberikan data yang peneliti butuhkan. Setelah peneliti
menjelaskan panjang lebar mengenai data yang peneliti minta, akhirnya bidang
tersebut memberikan datanya namun bukan data yang seseuai dengan peneliti
butuhkan. Yang peneliti butuhkan yakni, data jumlah angka kematian Ibu dan
Anak yang menikah di usia dini di Kecamatan Padarincang, akan tetapi bidang
tersebut memberikan data keseluruhan jumlah angka kematian Ibu dan Anak yang
menikah di usia dini se Kabupaten Serang.
KATEGORISASI DATA
No. Kategori Rincian Isi Kategori1 Tugas Pokok dan Fungsi
BKBPMP Kabupaten Serang Tugas : Merencanakan, mengatur,
melaksanakan dan mengawasipenyelengaraan sebagian tugasPemerintah Daerah.
Fungsi : Perumusan kebijakanteknis, Pengaturan penyelenggaraan,Pelaksanaan penyelenggaraan,Pengawasan penyelenggaraan,Pelaksanaan tugas tambahan.
2 Peran BKBPMP Membangun komitmen dalampenanggulangan pernikahan dini ditingkat Kabupaten PemerintahDaerah.
Membentuk kelompok bina keluargaremaja (BKR).
Membentuk Pusat InformasiKonseling Remaja dan Mahasiswa(PIKRM).
Membentuk P2TP2A (PusatPelayanan Terpadu, PemberdayaanPerempuan dan Anak) tingkatkabupaten.
Memberikan pembinaan dansosialisasi mengenai pernikahan diniterhadap remaja.
Mengadakan penyuluhan danseminar mengenai KesehatanReproduksi (KESPRO).
3 Standar Program BKBPMPsecara umum
Peningkatan keberhasilan programKeluarga Berencana (KB).
Pemberdayaan dan ekonomimasyarakat.
Pemberdayaan perempuan,perlindungan perempuan dan anak.
Program Penunda Anak Pertama(PAP)
Program Pendewasaan UsiaPerkawinan (PUP)
Program Mengikuti Prosedur4 Sasaran Utama BKBPMP Masyarakat
Kalangan Ibu-ibu Para Remaja
Sekolah Kesehatan dan SekolahUmum
Perguruan Tinggi kesehatan
5 Kesesuaian Program KerjaBKBPMP dengan KondisiMasyarakat di KecamatanPadarincang
Kurangnya tingkat pemahamanmasyarakat.
Kurangnya sosialisasi mengenaiundang-undang perkawinan.
Kurangnya intensitas penyuluhankepada kalangan Ibu-ibu.
Kurangnya penyuluhan kepadapasangan usia dini.
6 Ketersediaan Sumber dayaManusia di BKBPMPKabupaten Serang
Pegawai BKBPMP yang mencukupidan saling membantu satu sama lainjika mengadakan suatu kegiatanguna mensejahterakan masyarakat.
7 Dampak dan ResikoPernikahan Dini
Dampak psikis karena usia yangbelum matang.
Dampak psikis karena cara pandangdan cara berfikir yang belummatang.
Dampak biologis belum matangnyakesehatan reproduksi padaperempuan.
Resiko penyakit yang akan di deritaoleh sang perempuan.
Resiko dalam kesejahteraan fisik danmental.
8 Hambatan BKBPMPKabupaten Serang
Adanya faktor sosial budaya atauadat istiadat.
Rendahnya tingkat pendidikanmasyarakat.
Rendahnya tingkat perekonomianmasyarakat.
Bertentangan dengan undang-undang Perkawinan.
Pola pikir masyarakat. Faktor pergaulan bebas yang
merebak luas.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Kamis, 05 Maret 2015
Waktu : 14.40 Wib
Tempat : Kantor BKBPMP Kabupaten Serang
Nama Informan : Drs. Oyon Suryono, MM (I1)
Usia : 56 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kepala BKBPMP Kabupaten Serang (Pembina Utama Muda)
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
Apa tujuan dari dibentuknya peran BKBPMP terkait dalam menangani pernikahan
dini?
Tujuannya yaitu terkait dengan pernikahan dini adanya program pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan tujuan dari
dibentuknya BKBPMP itu sendiri membantu peraturan bupati dalam
mensejahterakan masyarakat.
Adakah tujuan lain dari dibentuknya kelembagaan BKBPMP kepada masyarakat?
Jelas ada tujuan lainnya, seperti terkait dengan masalah peningkatan keberhasilan
KB di Kabupaten Serang. Selain itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan
ekonomi masyarakat.
Siapa saja yang menjadi sasaran BKBPMP dalam mensosialisasikan pernikahan
dini?
Sasarannya yaa sudah tentu masyarakat.
Kebijakan apa yang telah dibuat oleh BKBPMP dalam menangani pernikahan dini?
Kebijakan peraturan pemerintah penetapan usia ideal untuk menikah sesuai
dengan kesehatan reproduksi.
Adakah Undang-undang yang mengatur batasan menikah di bawah usia 20 tahun?
A5
Q6
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Q10
A10
Q11
A11
Ada, yaitu didasari pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang mengizinkan
menikah pada pihak perempuan minimal 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.
Mengapa peraturan pemerintah menerapkan usia ideal untuk perempuan menikah
minimal 20 tahun?
Karena sesuai dengan kesehatan reproduksi remaja tersebut, sudah mampu untuk
bereproduksi apa belum.
Adakah Undang-undang yang mengatur mengenai pembangunan keluarga?
Ada, Undang-undang nomor 10 tahun 1992 yang disempurnakan dengan Undang-
undang nomor 52 tahun 2009.
Adakah Undang-undang mengenai laki-laki yang menikahi anak di bawah umur?
Tentu ada, oleh karenanya juga terdapat sanksi jika ada seorang pria yang sudah
berumur tetapi menikahi anak di bawah umur.
Apakah semua bidang di BKBPMP turun langsung untuk mengadakan sosialisasi?
Dari ketiga bidang yang sudah disebutkan, BKBPMP turun langsung ke lapangan,
dikarenakan sasarannya ialah masyarakat.
Dalam bentuk sosialisasi seperti apa yang BKBPMP lakukan kepada masyarakat?
Sosialisasi seperti diadakannya penyuluhan, atau kegiatan-kegiatan langsung ke
Desa-desa.
Apa tupoksi dari lembaga BKBPMP yang kaitannya dalam mencegah dan
menangani pernikahan dini?
Yaitu membantu pemerintah dalam pembentukan P2TP2A serta membimbing
masyarakat, memberikan arahan-arahan kepada para remaja di usia dini.
Q12
A12
Q13
A13
Q14
A14
Q15
A15
Q16
A16
Dalam peranannya lembaga BKBPMP, ada berapa bidang upaya untuk
mensejahterakan masyarakat?
Terdapat 5 (lima) bidang dalam BKBPMP yang dapat mensejahterakan
masyarakat.
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Sangat penting dan membantu sekali, karena kan masyarakat butuh masukan-
masukan dari kami dan membutuhkan perlindungan terhadap anak.
Apa solusi dari BKBPMP dalam menangani kasus pernikahan dini yang sudah
banyak terjadi, agar resiko yang dikhawatirkan dapat berkurang?
Membuat program seperti PAP yaitu Penundaan Anak Pertama dan PUP yaitu
Pendewasaan Usia Perkawinan.
Apa saja langkah dan strategi yang dilakukan oleh BKBPMP dalam menangani
pernikahan dini di Kabupaten Serang?
Langkah dan strategi yang dilakukan yaitu, banyak program yang kami jalankan
dalam menangani pernikahan dini. Pertama membangun komitmen tingkat
Kabupaten pemerintah daerah sampai dengan ke tingkat bawah, kemudian ada
juga BKR (Bina Keluarga Remaja), yang ketiga itu dibentuknya PIKRM (Pusat
Informasi Konseling Remaja dan Mahasiswa).
Apa dampak dari pernikahan dini atau di bawah usia 20 tahun?
Dampak yang ditakutkan yaitu, dampak psikis dikarenakan pernikahan yang
dilakukan dalam usia yang belum matang dan cara pandang serta cara berfikir
yang belum matang pula sehingga kekurang pahaman akan tugas dan fungsinya
dari sebuah rumah tangga.
Bagaimana jika terjadi dampak psikologi pada anak yang menikah di bawah usia 20
Q17
A17
tahun?
Akan berdampak pada belum matangnya kesehatan reproduksi, sedangkan yang
dimaksud dengan Kesehatan Reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental dan
sosial yang utuh.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Senin, 03 November 2014
Waktu : 14.16 Wib
Tempat : Kantor BKBPMP Kabupaten Serang
Nama Informan : Cicih Sugiharti, S. Sos (I2)
Usia : ± 46 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bidang (KASUBID) Informasi Analisa Program (IKAP)
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Q6
Apa tujuan dari dibentuknya peran BKBPMP terkait dalam menangani pernikahan
dini?
Tujuannya jelas untuk mensejahterakan masyarakat dalam pemberdayaan
perempuan tentunya.
Siapa saja yang menjadi sasaran BKBPMP dalam mensosialisasikan pernikahan
dini?
Mayarakat, terutama perempuan dan remaja usia dini.
Siapa saja yang menjadi sasaran BKBPMP yang seharusnya diberikan arahan-
arahan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini?
Remaja usia dini atau di bawah 20 tahun.
Adakah Undang-undang yang mengatur batasan menikah di bawah usia 20 tahun?
Tentu ada, tertera pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974.
Apakah BKBPMP rutin dalam mengadakan sosialisasi atau pembinaan terhadap
masyarakat, terutama pada remaja mengenai pernikahan dini?
Hanya beberapa kali dalam 1 (satu) tahun, untuk remaja mengadakan seminar.
Dalam bentuk sosialisasi seperti apa yang BKBPMP lakukan kepada masyarakat?
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Q10
A10
Q11
A11
Q12
A12
Q13
Seperti penyuluhan, pembinaan yang memberikan arahan-arahan, dan seminar
nasional.
Apakah BKBPMP sudah melakukan penyuluhan atau pembinaan mengenai
pencegahan pernikahan dini di Kecamatan yang memiliki jumlah angka tertinggi?
Kita sudah menyerahkan ke setiap UPT-UPT Kecamatan masing-masing.
Apa tupoksi dari lembaga BKBPMP yang kaitannya dalam mencegah dan
menangani pernikahan dini?
Yaitu memberikan pembinaan terhadap masyarakat dan membentuk beberapa
program upaya pencegahan pernikahan dini.
Apa tupoksi dari IKAP dan KK?
Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi
penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Informasi Analisa
Program Keluarga dan Ketahanan Keluarga.
Bagaimana peran BKBPMP dalam menangani dan mencegah terjadinya pernikahan
dini atau di bawah usia 20 tahun?
Kami mengadakan sosialisasi mengenai Undang-undang perkawinan secara terus
menerus, mengadakan penyuluhan serta pembinaan untuk remaja.
Apakah bidang IKAP dan KK berperan aktif dalam menangani pernikahan dini?
Bidang kami hanya aktif dalam pendataannya saja, tetapi saling membantu jika
bidang lain membutuhkan kinerja bidang IKAP dan KK.
Apa solusi dari BKBPMP dalam menangani pernikahan dini?
Banyak program yang kami sediakan sesuai dengan SOP nya dalam menangani
pernikahan dini.
Apa saja langkah dan strategi yang dilakukan oleh BKBPMP dalam menangani
pernikahan dini di Kabupaten Serang?
A13
Q14
A14
Q15
A15
Q16
A16
Q17
A17
Q18
A18
Langkah dan strateginya yaa itu tadi hanya melakukan pembinaan, sosialisasi terus
menerus, mengadakan seminar tingkat sekolah.
Program apa yang paling efektif yang diadakan oleh BKBPMP dalam menangani
pernikahan dini?
Program PAP (Penundaan Anak Pertama).
Dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang, Kecamatan manakah yang
memiliki jumlah angka tertinggi pernikahan di bawah usia 20 tahun?
Kecamatan Padarincang.
Apakah selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun yang melakukan pernikahan
dini di bawah usia 20 tahun?
Selalu ada peningkatan naik di tahun 2011 dan menurun di tahun 2012, dan naik
lagi di tahun 2013.
Apa dampak dari pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun?
Dampak psikis dan dampak biologis pada remaja.
Adakah sanksi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) menurut umur istri dan suami yang
melakukan pernikahan dini?
Sanksi tidak ada bagi pelaku PUS, karena Undang-undang perkawinan pun
mengizinkan batasan menikah di bawah usia 20 tahun.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Selasa, 11 November 2014
Waktu : 11.20 Wib
Tempat : Kantor BKBPMP Kabupaten Serang
Nama Informan : Asep Rahmat, SE, M. Si (I3)
Usia : 52 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi/Pembina IVa
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Q6
Apa tujuan dari dibentuknya peran BKBPMP terkait dalam menangani pernikahan
dini?
Siapa saja yang menjadi sasaran BKBPMP dalam mensosialisasikan pernikahan
dini?
Masyarakat atau Ibu-ibu yang memiliki anak perempuan dan remaja di usia dini.
Siapa saja yang menjadi sasaran BKBPMP yang seharusnya diberikan arahan-
arahan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini?
Para remaja yang masih duduk di bangku sekolah.
Lokasi mana sajakah yang menjadi sasaran BKBPMP dalam mensosialisasikan
secara langsung ke lapangan dalam mencegah terjadinya pernikahan dini?
Tentu lokasi di Kabupaten Serang, seperti ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi.
Adakah Undang-undang yang mengatur batasan menikah di bawah usia 20 tahun?
Ada, pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dan di sini sangat bertentangan
dengan usia ideal yang pemerintah terapkan.
Mengapa peraturan pemerintah menerapkan usia ideal untuk perempuan menikah
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Q10
A10
Q11
A11
Q12
A12
minimal 20 tahun?
Karena melihat dari sistem reproduksi remaja itu sendiri sudah mampu
bereproduksi ataukah belum.
Apakah BKBPMP rutin dalam mengadakan sosialisasi atau pembinaan terhadap
masyarakat, terutama pada remaja mengenai pernikahan dini?
Dalam 1 (tahun) BKBPMP rutin dalam mengadakan sosialisasi di 20 Kecamatan.
Dalam bentuk sosialisasi seperti apa yang BKBPMP lakukan kepada masyarakat?
Dalam bentuk penyuluhan KB misalnya, kemudian memberikan arahan-arahan dan
pembinaan.
Apakah BKBPMP sudah melakukan penyuluhan atau pembinaan mengenai
pencegahan pernikahan dini di Kecamatan yang memiliki jumlah angka tertinggi?
Sudah, namun kegiatan sosialisasi tersebut kami bekerjasama dengan UPT disetiap
Kecamatan.
Apa tupoksi dari lembaga BKBPMP yang kaitannya dalam mencegah dan
menangani pernikahan dini?
Membentuk beberapa program yang kaitannya dalam menangani pernikahan dini.
Apa tupoksi dari bidang KB dan KR?
Tugas pokoknya yakni, memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan
mengawasi penyelenggaraan urusan Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan
Keluarga Berencana. Sedangkan fungsinya yaitu, perumusan rencana kebijakan,
pengaturan penyelenggaraan, pelaksanaan penyelenggaraan, pengawasan
penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas tambahan.
Bagaimana peran BKBPMP dalam menangani dan mencegah terjadinya pernikahan
dini atau di bawah usia 20 tahun?
Peran kami selaku BKBPMP itu bekerjasama dengan PPPA (Pemberdayaan
Q13
A13
Q14
A14
Q15
A15
Q16
A16
Q17
A17
Q18
A18
Q19
Perempuan dan Perlindungan Anak) jika ada pernikahan dini/di bawah umur.
Selain itu kami bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Dinas Sosial.
Apakah bidang KB dan KR berperan aktif dalam menangani pernikahan dini?
Jelas kami aktif dalam menangani pernikahan dini, karena ini di bidang kami.
Apa solusi dari BKBPMP dalam menangani kasus pernikahan dini yang sudah
banyak terjadi, agar resiko yang dikhawatirkan bagi perempuan dapat berkurang?
Solusinya yaa kami memberikan beberapa program, seperti program PUP
(Pendewasaan Usia Dini) dan PAP (Penundaan Anak Pertama).
Apa saja langkah dan strategi yang dilakukan oleh BKBPMP dalam menangani
pernikahan dini di Kabupaten Serang?
Kami berupaya mengadakan penyuluhan/pembinaan dan mengadakan seminar
kesehatan bagi para remaja yang masih duduk di bangku sekolah.
Program apa yang paling efektif yang diadakan oleh BKBPMP dalam menangani
pernikahan dini?
Program PAP (Penundaan Anak Pertama).
Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat program BKBPMP dalam
mengurangi jumlah angka pernikahan dini?
Faktornya itu yaa salah satunya bertentangan dengan Undang-undang
perkawinan, kemudian dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan serta
faktor sosial budaya disetiap tempat.
Upaya apa yang sudah terealisasikan oleh BKBPMP terhadap masyarakat di
Kecamatan Padarincang dalam menangani pernikahan dini?
Belum dapat terealisasikan sepenuhnya hanya saja upaya dalam mengadakan
sosialisasi belum secara rutin.
Apa dampak dari pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun?
A19
Q20
A20
Jelas akan terjadinya dampak psikis pada anak, dampak biologis, dan dampak
sosial bagi keluarga.
Apakah ada resiko yang mengkhawatirkan bagi perempuan yang menikah di bawah
usia 20 tahun, jika dilihat dari sudut pandang kesehatan reproduksi?
Tentu ada, selain resiko yang mengkhawtirkan bagi Ibunya, kehamilan beresiko
adalah kehamilan yang akan menyebabkan resiko pada bayi yang dilahirkan.
Seperti, rahim dan panggul belum berkembang dengan baik sehingga kesulitan
dalam persalinan, Ibu melahirkan bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Senin, 22 Desember 2014
Waktu : 16.10 Wib
Tempat : Rumah Kepala Desa Kadu Bereum
Nama Informan : H. Dudung Mudrik (I4)
Usia : ± 54 tahun.
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Kadu Bereum
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat?
Sangat penting untuk memberikan masukan pada masyarakat.
Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orang tua dalam menjaga anak-anaknya
terhadap pergaulan remaja jaman sekarang?
Diberikan nasihat yang terus menerus, memantau perkembangan anak dan
pergaulan anak.
Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang banyak
melakukan pernikahan dini?
Banyak faktornya, kurangnya ekonomi, pendidikan yang rendah, akibat pergaulan
remaja dan cara pandang orang tua jaman dulu.
Tingkat pendidikan SD, SMP atau SMA kah yang paling banyak melakukan
pernikahan dini di Kecamatan Padarincang?
Ada yang masih duduk dibangku SMP kelas 3 dan di bangku SMA kelas 1-2.
Apakah sejauh ini pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun banyak
diminati oleh masyarakat di Kecamatan Padarincang?
Masih banyak diminati jika melihat dari keadaan secara langsung.
Q6
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Apakah di Desa Kadu Bereum ini termasuk desa yang banyak melakukan
pernikahan dini?
Tidak begitu banyak, namun ada yang menikah di usia dini.
Apakah Bapak selaku Kepala Desa Kadu Bereum di Kecamatan Padarincang ini
sudah merasakan perannya pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat?
Saya pribadi, belum merasakan.
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
Penting tidak penting sepertinya, karena melihat dari kondisi ekonomi masyarakat
disini.
Solusi apa yang harus dilakukan untuk menghadapi pergaulan remaja jaman
sekarang dan mengurangi tingkat pernikahan di bawah usia 20 tahun?
Solusinya yang harus lebih meningkatkan lagi beribadah kepada Allah, serta
mengajak para remaja disini melakukan kegiatan yang positif.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Senin, 22 Desember 2014
Waktu : 17.20 Wib
Tempat : Rumah Kepala Desa Kadu Bereum
Nama Informan : H. Rahmat (I5)
Usia : ± 54 tahun.
Pekerjaan/Jabatan : KASI KESOS (Kesejahteraan Sosial) Kelurahan Desa Kadu Bereum
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Q6
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat?
Sangat penting.
Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orang tua dalam menjaga anak-anaknya
terhadap pergaulan remaja jaman sekarang?
Memberikan pendidikan yang tinggi serta memantau pergaulan anak dari kejauhan
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
Mugkin penting, hanya saja kondisi faktor ekonomi yang tidak memadai.
Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang banyak
melakukan pernikahan dini?
Faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan dan perjodohan atau permintaan orang
tua.
Tingkat pendidikan SD, SMP atau SMA kah yang paling banyak melakukan
pernikahan dini di Kecamatan Padarincang?
SMP dan SMA.
Apakah sejauh ini pernikahan dini banyak diminati oleh masyarakat di Kecamatan
Padarincang?
A6
Q7
A7
Q8
A8
Lumayan banyak yang menikah di usia dini.
Apa dampak dari pernikahan dini atau di bawah usia 20 tahun?
Dampak yang terjadi pada anak karena usianya yang belum matang dan pola pikir
yang belum matang.
Apakah di Desa Kadu Bereum pernah terjadinya pernikahan dini yang disebabkan
karena kecelakaan dari pergaulan remaja jaman sekarang?
Mungkin ada, melihat dari pergaulan di jaman sekarang yang semakin
mengkhawatirkan.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Februari 2015
Waktu : 15.25 Wib
Tempat : Rumah Bapak Junaedi, Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Bulakan
Nama Informan : Junaedi
Usia : 58 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai, pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Penting sekali.
Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orang tua dalam menjaga anak-anaknya
terhadap pergaulan remaja jaman sekarang?
Perannya yaa, mendidik sampai dengan tuntas dan memberikan pendidikan.
Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang banyak
melakukan pernikahan dini?
Banyak faktor, seperti ekonomi, pendidikan, pergaulan jaman sekarang dan
paksaan dari orang tua.
Tingkat pendidikan SD, SMP atau SMA kah yang paling banyak diminati oleh
masyarakat di Kecamatan Padarincang?
Lulusan SMP atau tidak tamat SMA.
Apakah sejauh ini pernikahan dini banyak diminati oleh masyarakat di Kecamatan
Padarincang?
Banyak diminati karena kekhawatiran orang tua kepada anaknya.
Q6
A6
Q7
A7
Apakah pernikahan dini ini banyak terjadi karena adanya perjodohan antar orang
tua?
Ada yang dijodohkan ada juga yang tidak.
Sebagai tokoh masyarakat, peran Bapak yang disegani oleh masyarakat di
Kecamatan Padarincang, solusi apa yang akan Bapak terapkan kepada anak-anak
yang masih duduk dibangku sekolah?
Mengadakan kegiatan positif di lingkungan masyarakat yang pelakunya adalah
para remaja.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Mei 2015
Waktu : 13.20 Wib
Tempat : Rumah Bapak Kartawi, Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Tengah
Nama Informan : Kartawi
Usia : ± 56 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Q6
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai, pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Penting.
Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orang tua dalam menjaga anak-anaknya
terhadap pergaulan remaja jaman sekarang?
Menasihati, memberikan masukan yang positif.
Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang banyak
melakukan pernikahan dini?
Ekonomi, pendidikan dan pergaulan jaman sekarang.
Tingkat pendidikan SD, SMP atau SMA kah yang paling banyak diminati oleh
masyarakat di Kecamatan Padarincang?
SMP dan SMA kelas 2.
Apakah sejauh ini pernikahan dini banyak diminati oleh masyarakat di Kecamatan
Padarincang?
Banyak bagi orang tua yang memiliki anak perempuan.
Apakah pernikahan dini ini banyak terjadi karena adanya perjodohan antar orang
A6
Q7
A7
tua?
Ada sebagian yang dijodohkan dan ada yang tidak.
Sebagai tokoh masyarakat, peran Bapak yang disegani oleh masyarakat di
Kecamatan Padarincang, solusi apa yang akan Bapak terapkan kepada anak-anak
yang masih duduk dibangku sekolah?
Mengajak para remaja disini mengadakan kegiatan pengajian di pondok-pondok
pesantren untuk meningkatkan kualitas keimanan mereka.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Februari 2015
Waktu : 16.05 Wib
Tempat : Rumah Bapak Ahmad Ita, Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid
Nama Informan : Ahmad Ita
Usia : ± 69 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat
Q1
A1
Q2
A2
Q3
Q4
A4
Q5
A5
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai, pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Pasti penting.
Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orang tua dalam menjaga anak-anaknya
terhadap pergaulan remaja jaman sekarang?
Memberikan kegiatan yang positif kepada anak-anak dan saling bertukar pikiran.
Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang banyak
melakukan pernikahan dini?
Faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan, orang tua yang khawatir terhadap
anaknya.
Tingkat pendidikan SD, SMP atau SMA kah yang paling banyak diminati oleh
masyarakat di Kecamatan Padarincang?
Kebanyakan masih duduk di bangku SMA dan tamatan SMP.
Apakah sejauh ini pernikahan dini banyak diminati oleh masyarakat di Kecamatan
Padarincang?
Kemungkinan besar para orang tua yang memiliki anak perempuan ingin cepat
Q6
A6
Q7
A7
menikahkan anaknya.
Apakah pernikahan dini ini banyak terjadi karena adanya perjodohan antar orang
tua?
Banyak terjadi karena faktor lingkungan anak jaman sekarang.
Sebagai tokoh masyarakat, peran Bapak yang disegani oleh masyarakat di
Kecamatan Padarincang, solusi apa yang akan Bapak terapkan kepada anak-anak
yang masih duduk dibangku sekolah?
Mengajak para pemuda-pemudi yang masih duduk di bangku sekolah untuk
melakukan kegiatan positif dan bermanfaat, sepeti mengadakan kegiatan sosialisasi
di masyarakat dalam rangka apapun diwajibkan ikut serta.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Jum’at, 01 Mei 2015
Waktu : 11.27 Wib
Tempat : Rumah Ibu Sani, Desa Citasuk, Kp. Cipanas Masjid
Nama Informan : Ibu Sani (I10) / orang tua dari Rina Mariana
Usia : ± 50 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Apa tujuan Bapak/Ibu menikahkan anak perempuannya di bawah usia 20 tahun?
Dengan tujuan semata-mata hanya khawatir dengan pergaulan jaman sekarang. Di
sekolahan anak saya sering bolos, dari pada terjadi hal yang tidak diiginkan, yaa
saya putuskan menikahkan anak saya dan berhenti sekolah saat masih duduk di
kelas 2 SMA.
Apakah Bapak/Ibu tidak khawatir akan dampak atau resiko yang terjadi di
kemudian hari?
Tidak, karena kan jaman dulu juga banyak menikah setelah lulus SD dan
alhamdulillah tidak terjadi apa-apa.
Tahukah Bapak/Ibu mengenai badan publik yang menangani dalam pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, termasuk pernikahan dini?
Tidak tau sama sekali saya tentang badan publik itu, palingan disini suka diadakan
arahan-arahan tentang KB saja di puskesmas.
Pernahkah Bapak/Ibu mendengar badan publik BKBPMP?
Tidak pernah, saya baru tahu kalau ada pemerintah yang menangani pernikahan di
bawah usia 20 tahun.
Q5
A5
Q6
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Apakah dimata masyarakat, pemerintah sering mengadakan sosialisasi di
Kecamatan Padarincang?
Yang saya tau tidak sering, saya belum pernah sama sekali mendengar dan datang
dalam kegiatan tersebut. Kerjaan saya cuma di dapur aja neng jadi ngga tau
masalah itu ada apa ngga.
Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan dan anak?
Kalau ditanya penting apa ngga, mungkin bagi masyarakat di kampung butuh akan
Peran pemerintah, ya setidaknya memberi pengetahuan kepada masyarakat di
kampung yang ketinggalan informasi.
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Penting kalau menurut saya, disini masyarakat kampung butuh akan adanya peran
pemerintah untuk membantu memberikan arahan-arahan pada warga disini.
Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orangtua dalam menjaga anaknya terhadap
pergaulan remaja jaman sekarang?
Saya selaku orang tua sih menjaga terus anak perempuan dengan lebih hati-hati,
tapi gimana ya neng anak saya itu nakal jadi rada susah kalau dinasehatin, jadi ya
saya suruh berhenti sekolah aja.
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
Kalau dibilang penting yaa, pendidikan itu penting biar cari kerjanya juga
gampang, tapi yaa kalau anaknya nakal dan susah diatur yaa lebih baik
dinikahkan.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Jum’at, 01 Mei 2015
Waktu : 11.50 Wib
Tempat : Rumah Ibu Sarti, Desa Citasuk, Kp. Cipanas Masjid
Nama Informan : Ibu Sani (I11) / orang tua dari Siti Sofiaranti
Usia : ± 40 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Q1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Q6
A6
Apa tujuan Bapak/Ibu menikahkan anak perempuannya di bawah usia 20 tahun?
Kurangnya perekonomian keluarga.
Apakah Bapak/Ibu tidak khawatir akan dampak atau resiko yang terjadi di
kemudian hari?
Tidak terlalu khawatir neng, kan banyak yang menikah di usia muda.
Tahukah Bapak/Ibu mengenai badan publik yang menangani dalam pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, termasuk pernikahan dini?
Tidak tau neng.
Pernahkah Bapak/Ibu mendengar badan publik BKBPMP?
Saya cuma tau badan yang mengurusi KB.
Apakah dimata masyarakat, pemerintah sering mengadakan sosialisasi di
Kecamatan Padarincang?
Tidak tau neng, saya kerjaannya di rumah aja.
Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan dan anak?
Kalau dibilang penting, iya pasti penting yaa neng untuk masukan-masukan kepada
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
warga disini.
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Penting kalau menurut saya karena bisa memberikan perlindungan pada anak.
Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orangtua dalam menjaga anaknya terhadap
pergaulan remaja jaman sekarang?
Mengontrol pergaulan anak, memberikan pendidikan.
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
Penting, tapi kalau tidak ada biaya harus bagaimana lagi terpaksa harus putus
sekolah.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Mei 2015
Waktu : 14.31 Wib
Tempat : Rumah Ibu Kalsum, Desa Citasuk, Kp. Cipanas Masjid
Nama Informan : Ibu Kalsum (I12) / orang tua dari Mi’ah Supriatin
Usia : ± 49 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Q6
A6
Apa tujuan Bapak/Ibu menikahkan anak perempuannya di bawah usia 20 tahun?
Menghindari anak dari perbuatan zina.
Apakah Bapak/Ibu tidak khawatir akan dampak atau resiko yang terjadi di
kemudian hari?
Tidak neng, kan banyak yang menikah muda.
Tahukah Bapak/Ibu mengenai badan publik yang menangani dalam pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, termasuk pernikahan dini?
Tidak tahu.
Pernahkah Bapak/Ibu mendengar badan publik BKBPMP?
Tidak Pernah, kalau BKKBN pernah.
Apakah dimata masyarakat, pemerintah sering mengadakan sosialisasi di
Kecamatan Padarincang?
Pernah ada, tapi tidak sering.
Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan dan anak?
Penting neng, agar masyarakat merasa diperhatikan.
Q7
A7
Q8
A8
Q9
109
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Penting.
Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orangtua dalam menjaga anaknya terhadap
pergaulan remaja jaman sekarang?
Sangat mengkhawatirkan yaa, jadi perlu dibina lagi diberikan nasehat.
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
Penting, tapi kalau tidak ada biaya mau bagaimana lagi, lebih baik dinikahkan.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Jum’at, 01 Mei 2015
Waktu : 12.35 Wib
Tempat : Rumah Ibu Sarti, Desa Citasuk, Kp. Cipanas Masjid
Nama Informan : Ibu Sarti (I13) / orang tua dari Eliah
Usia : ± 51 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Pedagang sembako dan Ibu Rumah Tangga
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
Q6
A6
Apa tujuan Bapak/Ibu menikahkan anak perempuannya di bawah usia 20 tahun?
Anak sayanya sudah ingin menikah.
Apakah Bapak/Ibu tidak khawatir akan dampak atau resiko yang terjadi di
kemudian hari?
Tidak.
Tahukah Bapak/Ibu mengenai badan publik yang menangani dalam pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, termasuk pernikahan dini?
Tidak tahu.
Pernahkah Bapak/Ibu mendengar badan publik BKBPMP?
Tidak Pernah.
Apakah dimata masyarakat, pemerintah sering mengadakan sosialisasi di
Kecamatan Padarincang?
Saya kurang tahu.
Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan dan anak?
Penting, karena agar masyarakat tau tentang pemberdayaan perempuan dan anak.
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Penting.
Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orangtua dalam menjaga anaknya terhadap
pergaulan remaja jaman sekarang?
Risih neng, jadi ya ketika anak saya sudah ingin menikah, yaa saya nikahkan.
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
Ada yang bilang penting, ada juga yang tidak.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Mei 2015
Waktu : 14.50 Wib
Tempat : Rumah Ibu Yani, Desa Citasuk, Kp. Cipanas Masjid
Nama Informan : Ibu Yani (I14) / orang tua dari Reni Suhaeni
Usia : ± 51 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Q6
A6
Apa tujuan Bapak/Ibu menikahkan anak perempuannya di bawah usia 20 tahun?
Agar tidak terjerumus dalam pergaulan jaman sekarang.
Apakah Bapak/Ibu tidak khawatir akan dampak atau resiko yang terjadi di
kemudian hari?
Tidak.
Tahukah Bapak/Ibu mengenai badan publik yang menangani dalam pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, termasuk pernikahan dini?
Tidak tahu.
Pernahkah Bapak/Ibu mendengar badan publik BKBPMP?
Tidak Pernah.
Apakah dimata masyarakat, pemerintah sering mengadakan sosialisasi di
Kecamatan Padarincang?
Kurang tahu.
Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan dan anak?
Penting.
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Sangat penting.
Bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai orangtua dalam menjaga anaknya terhadap
pergaulan remaja jaman sekarang?
Diberikan masukan-masukan yang positif dan dipantau terus menerus.
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
Sebenarnya penting.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Februari 2015
Waktu : 14.08 Wib
Tempat : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padarincang
Nama Informan : Drs. H. A. Farid, M. Si (I15)
Usia : ± 49 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang (Penghulu)
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
Apa tujuan dari KUA mengadakan pembinaan atau penasehatan kepada calon
pengantin sebelum melangsungkan pernikahan?
Agar calon pasutri lebih siap bagaimana berumah tangga, yaa dengan diberikan
pembinaan atau penasehatan kepada setiap calon pengantin.
Siapa saja yang menjadi sasaran pihak KUA untuk mengikuti pembinaan atau
penasehatan sebelum melangsungkan pernikahan?
Jelas, calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
Apakah setiap warga yang akan melangsungkan pernikahan dini wajib lapor dan
terdaftar dalam data di KUA?
Wajib, agar terdata dalam KUA dan di buku nikah yang diarsipkan.
Persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar ke KUA?
Persyaratan yang umum, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Serta
membawa uang administrasi yang pembayarannya langsung di transfer melalui
Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Apakah ada peraturan untuk penghulu jika menikahkan anak di bawah usia 20
tahun?
A5
Q6
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Q10
A10
Q11
A11
Jelas ada, tetapi menikahkan anak di usia 15 tahun harus ada surat izin dari orang
tua dan pengadilan agama sebelumnya.
Adakah Undang-undang yang mengatur batasan menikah di bawah usia 20 tahun?
Ada, Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.
Adakah Undang-undang mengenai laki-laki yang menikahi anak di bawah umur?
Ada, yang bertentangan dengan Undang-undang perlindungan anak di dalam pasal
1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002.
Apa tupoksi dari beberapa bidang yang ada di KUA Kecamatan Padarincang selain
untuk menikahkan calon pengantin yang sudah terdaftar?
Selain menikahkan calon pengantin, KUA juga mengadakan BP4 (Badan
Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dan diadakannya
penataran singkat selama 3 hari atau 1 hari/3 jam (SUSCATIN) Kursus Calon
Pengantin.
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Penting sekali.
Apakah selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun yang melakukan pernikahan
dini di bawah usia 20 tahun?
Pernikahan tertinggi memang banyak di tahun 2013, pada tahun 2014 pernikahan
menurun.
Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang banyak
melakukan pernikahan dini?
Terutama dari segi faktor ekonomi keluarga, kemudian rendahnya tingkat
pendidikan, dan pola pikir masyarakat yang sempit.
Dari hasil survey yang dilakukan pegawai KUA, desa manakah yang paling banyak
Q12
A12
Q13
A13
Q14
A14
melakukan pernikahan dini?
Desa Citasuk rekor dalam setiap tahunnya.
Tingkat pendidikan SD, SMP, atau SMA kah yang paling banyak melakukan
pernikahan dini di Kecamatan Padarincang?
Tingkat SMA.
Apa dampak dari pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun?
Dampaknya jelas terlihat pada psikis si anak tersebut yang pola pikirnya masih
belum matang.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Senin, 22 Desember 2014
Waktu : 13.57 Wib
Tempat : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padarincang
Nama Informan : Umar Fauzi, S.Hi (I16)
Usia : ± 45 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Penghulu
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Apa tujuan dari KUA mengadakan pembinaan atau penasehatan kepada calon
pengantin sebelum melangsungkan pernikahan?
Agar calon pengantin lebih siap dalam melangsungkan pernikahan.
Siapa saja yang menjadi sasaran pihak KUA untuk mengikuti pembinaan atau
penasehatan sebelum melangsungkan pernikahan?
Calon Pengantin, baik pria maupun wanita.
Apakah setiap warga yang akan melangsungkan pernikahan dini wajib lapor dan
terdaftar dalam data di KUA?
Wajib, agar terdata di KUA.
Persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar ke KUA?
Persyaratan akta kelahiran, kartu keluarga, KTP (bagi yang sudah), pas foto dan
biaya administrasi yang langsung di transfer ke Bank BRI.
Apakah ada peraturan untuk penghulu jika menikahkan anak di bawah usia 20
tahun?
Ada, jika anaknya berusia 15 tahun ke bawah harus mendapatkan surat izin
dahulu.
Q6
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Q10
A10
Q11
A11
Q12
A12
Adakah Undang-undang yang mengatur batasan menikah di bawah usia 20 tahun?
Ada, di dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.
Apa tupoksi dari beberapa bidang yang ada di KUA Kecamatan Padarincang selain
untuk menikahkan calon pengantin yang sudah terdaftar?
Bimbingan haji disini juga termasuk ke dalam tupoksi KUA, kemudian mengadakan
pembinaan atau penasehatan kepada calon pengantin dan membuka kursus untuk
para calon pengantin.
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Sangat penting.
Apakah selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun yang melakukan pernikahan
dini di bawah usia 20 tahun?
Naik turun data dari tahun ke tahun, tetapi memang angka yang paling melonjak
ada di tahun 2013 yang terdaftar kurang lebih 900-an ke atas.
Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang banyak
melakukan pernikahan dini?
Banyak beberapa faktor, yang utama ekonomi yang rendah, sosial budaya
masyarakat disini dan rendahnya tingkat pendidikan, ada juga akibat dari
pergaulan jaman sekarang.
Dari hasil survey yang dilakukan pegawai KUA, desa manakah yang paling banyak
melakukan pernikahan dini?
Desa Citasuk.
Tingkat pendidikan SD, SMP, atau SMA kah yang paling banyak melakukan
pernikahan dini di Kecamatan Padarincang?
Tingkat SMA
Q13
A13
Apa dampak dari pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun?
Dampak psikis pada anak, dan kurang matangnya alat reproduksi.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Jum’at, 13 Februari 2015
Waktu : 14.21 Wib
Tempat : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padarincang
Nama Informan : Hidayat, S. Pdi (I17)
Usia : ± 54 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Penghulu
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Q6
Apa tujuan dari KUA mengadakan pembinaan atau penasehatan kepada calon
pengantin sebelum melangsungkan pernikahan?
Tujuannya yaa supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah.
Siapa saja yang menjadi sasaran pihak KUA untuk mengikuti pembinaan atau
penasehatan sebelum melangsungkan pernikahan?
Calon pengantin atau calon pasutri (pasangan suami istri).
Apakah setiap warga yang akan melangsungkan pernikahan dini wajib lapor dan
terdaftar dalam data di KUA?
Jelas harus wajib lapor, agar terdata juga dalam Kantor Urusan Agama.
Persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar ke KUA?
Biaya administrasi, akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KTP dan pas foto.
Apakah ada peraturan untuk penghulu jika menikahkan anak di bawah usia 20
tahun?
Ada, penghulu disini menikahkan sesuai peraturan yaa kalau usia dini, semsestinya
harus ada dispensasi dari pihak pengadilan agama.
Adakah Undang-undang yang mengatur batasan menikah di bawah usia 20 tahun?
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Q10
A10
Q11
A11
Q12
A12
Q13
A13
Ada dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974.
Adakah Undang-undang mengenai laki-laki yang menikahi anak di bawah umur?
Ada, di dalam Undang-undang yang bertentangan dengan perlindungan anak.
Apakah peran pemerintah sangat penting bagi masyarakat mengenai pemberdayaan
perempuan, perlindungan perempuan dan anak?
Sangat penting, agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah.
Apakah selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun yang melakukan pernikahan
dini di bawah usia 20 tahun?
Naik turun angka pernikahan dini di setiap tahunnya.
Faktor apa saja yang mendorong masyarakat Kecamatan Padarincang banyak
melakukan pernikahan dini?
Faktor ekonomi, pendidikan, akibat pergaulan bebas.
Dari hasil survey yang dilakukan pegawai KUA, desa manakah yang paling banyak
melakukan pernikahan dini?
Desa Citasuk.
Tingkat pendidikan SD, SMP, atau SMA kah yang paling banyak melakukan
pernikahan dini di Kecamatan Padarincang?
Tingkat SMA dan lulusan SMP.
Apa dampak dari pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun?
Dampak mental pada anak yang belum matang pemikirannya.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Jum’at, 01 Mei 2015
Waktu : 11.50 Wib.
Tempat : Rumah Ibu Sani, Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid
Nama Informan : Rina Mariana (I18)
Usia : 18 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
Apakah remaja disini banyak yang menikah muda atau sengaja berhenti sekolah
karena untuk menikah?
Banyak yang menikah muda dan berhenti sekolah.
Apakah dimata masyarakat, pemerintah atau lembaga BKBPMP sering
mengadakan sosialisasi di Kecamatan Padarincang?
Tidak sering, saya tidak tahu.
Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan
perempuan dan anak?
Penting teh, biar remaja disini bisa mendapatkan pengetahuan yang dianggap
penting.
Sebagai remaja yang masih duduk dibangku sekolah, bagaimana peran kalian
sebagai pelajar?
Perannya yaa seharusnya tamat sekolah dan rajin belajar.
Apa alasan saudari menikah di usia dini atau di bawah usia 20 tahun?
Alasannya yaa ingin menikah aja, sekolah juga saya suka bolos jadi ya saya
A5
Q6
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Q10
A10
putuskan untuk menikah aja.
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
Penting pendidikan kalau ada biayanya.
Apakah ada paksaan dari kedua orang tua untuk menikah di usia dini?
Tidak ada, orang tua setuju aja saat saya memutuskan untuk menikah.
Adakah dampak sosial atau psikologi yang anda rasakan setelah menikah di usia
dini?
Hanya perbedaan pendapat saja, karena suami saya lebih dewasa jadi kebanyakan
ngalahnya.
Adakah rasa sesal karena telah menikah di usia dini?
Sesal sih tidak ada, hanya saya menyesal tidak bisa merasakan banyak pengalaman
ketika belum menikah.
Apakah menurut saudari pendidikan itu tidak penting dan langsung mengambil
keputusan untuk menikah muda?
Penting teh, cuma sayanya aja yang bandel suka bolos sekolah jadi ibu saya juga
kesal.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Jum’at, 01 Mei 2015
Waktu : 12.20 Wib
Tempat : Rumah Ibu Kalsum, Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid
Nama Informan : Mi’ah Supriatin (I19)
Usia : 19 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Q6
Apakah remaja disini banyak yang menikah muda atau sengaja berhenti sekolah
karena untuk menikah?
Banyak teh, rata-rata kan pas sekolah berhenti dan langsung nikah.
Apakah dimata masyarakat, pemerintah atau lembaga BKBPMP sering
mengadakan sosialisasi di Kecamatan Padarincang?
Kurang tau teh.
Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan
perempuan dan anak?
Sangat Penting.
Sebagai remaja yang masih duduk dibangku sekolah, bagaimana peran kalian
sebagai pelajar?
Wajib Sekolah minimal pendidikan 9 tahun.
Apa alasan saudari menikah di usia dini atau di bawah usia 20 tahun?
Karena ingin segera menikah aja.
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Q10
A10
Ada yang bilang penting ada juga yang anggap tidak penting.
Apakah ada paksaan dari kedua orang tua untuk menikah di usia dini?
Tidak ada sama sekali, saya menginginkan menikah muda.
Adakah dampak sosial atau psikologi yang anda rasakan setelah menikah di usia
dini?
Tidak ada, cuma kesulitan dalam persalinan aja mungkin karena anak pertama.
Adakah rasa sesal karena telah menikah di usia dini?
Tidak ada.
Apakah menurut saudari pendidikan itu tidak penting dan langsung mengambil
keputusan untuk menikah muda?
Penting, tapi karena tidak ada biayanya jadi saya putuskan untuk menikah saja.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Jum’at, 01 Mei 2015
Waktu : 13.32 Wib
Tempat : Rumah Ibu Sarti, Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid
Nama Informan : Siti Sofiaranti (I20)
Usia : 20 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Q6
Apakah remaja disini banyak yang menikah muda atau sengaja berhenti sekolah
karena untuk menikah?
Banyak, terutama di Desa Citasuk.
Apakah dimata masyarakat, pemerintah atau lembaga BKBPMP sering
mengadakan sosialisasi di Kecamatan Padarincang?
Tidak tahu.
Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan
perempuan dan anak?
Kalau dibilang penting yaa penting.
Sebagai remaja yang masih duduk dibangku sekolah, bagaimana peran kalian
sebagai pelajar?
Melaksanakan tugas sekolah, rajin dan pintar dalam berpendidikan.
Apa alasan saudari menikah di usia dini atau di bawah usia 20 tahun?
Alasannya karena ingin menikah saja, tidak ingin bekerja.
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Q10
A10
Penting.
Apakah ada paksaan dari kedua orang tua untuk menikah di usia dini?
Tidak ada, tapi orang tua sangat mendukung untuk menikah.
Adakah dampak sosial atau psikologi yang anda rasakan setelah menikah di usia
dini?
Alhamdulillah tidak ada, tetapi sering kali perbedaan pendapat aja.
Adakah rasa sesal karena telah menikah di usia dini?
Tidak ada.
Apakah menurut saudari pendidikan itu tidak penting dan langsung mengambil
keputusan untuk menikah muda?
Sebenarnya pendidikan itu penting, namun saya tidak ingin melanjutkan pendidikan
karena keterbatasan perekonomian keluarga.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Jum’at, 01 Mei 2015
Waktu : 13.40 Wib
Tempat : Rumah Ibu Sarti, Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid
Nama Informan : Eliah (I21)
Usia : 19 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Apakah remaja disini banyak yang menikah muda atau sengaja berhenti sekolah
karena untuk menikah?
Banyak teh, rata-rata masih sekolah terus berhenti. Kerja sebentar langsung nikah.
Apakah dimata masyarakat, pemerintah atau lembaga BKBPMP sering
mengadakan sosialisasi di Kecamatan Padarincang?
Kurang tau teh.
Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan
perempuan dan anak?
Penting kayanya teh buat masukan masyarakat disini.
Sebagai remaja yang masih duduk dibangku sekolah, bagaimana peran kalian
sebagai pelajar?
Saya cuma lulusan SD teh terus langsung kerja di perumahan dan mutusin buat
menikah.
Apa alasan saudari menikah di usia dini atau di bawah usia 20 tahun?
Karena saya merasa sudah siap aja.
Q6
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Q10
Q10
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
Sebagian orang ada yang menganggap penting dan ada yang tidak.
Apakah ada paksaan dari kedua orang tua untuk menikah di usia dini?
Tidak ada, orang tua bagaimana keputusan saya.
Adakah dampak sosial atau psikologi yang anda rasakan setelah menikah di usia
dini?
Tidak ada, susah saat melahirkan aja sama ribet urus anak.
Adakah rasa sesal karena telah menikah di usia dini?
Sesal tidak ada, karena sudah pernah merasakan pengalaman bekerja.
Apakah menurut saudari pendidikan itu tidak penting dan langsung mengambil
keputusan untuk menikah muda?
Penting, tapi saya langsung memutuskan untuk bekerja dulu sambil membantu
perekonomian keluarga setelah itu saya baru menikah.
MEMBER CHECK
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Mei 2015
Waktu : 14.51 Wib
Tempat : Rumah Ibu Yani, Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid
Nama Informan : Reni Suhaeni (I22)
Usia : 19 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Q1
A1
Q2
A2
Q3
A3
Q4
A4
Q5
A5
Apakah remaja disini banyak yang menikah muda atau sengaja berhenti sekolah
karena untuk menikah?
Banyak sekali, hampir rata-rata putus sekolah.
Apakah dimata masyarakat, pemerintah atau lembaga BKBPMP sering
mengadakan sosialisasi di Kecamatan Padarincang?
Kurang tau.
Seberapa penting pemerintah atau BKBPMP dalam mengadakan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat mengenai pemberdayaan perempuan, perlindungan
perempuan dan anak?
Penting.
Sebagai remaja yang masih duduk dibangku sekolah, bagaimana peran kalian
sebagai pelajar?
Seharusnya bisa melanjutkan sekolah dengan setinggi-tingginya, tapi kendalanya
di perekonomian keluarga.
Apa alasan saudari menikah di usia dini atau di bawah usia 20 tahun?
Karena sudah merasa siap.
Q6
A6
Q7
A7
Q8
A8
Q9
A9
Q10
A10
Seberapa penting pendidikan dan karir dimata masyarakat Kecamatan Padarincang?
Dua-duanya juga sama-sama penting, tapi lebih memilih untuk menikah kalau
sudah ada calonnya.
Apakah ada paksaan dari kedua orang tua untuk menikah di usia dini?
Tidak ada, tapi orang tua juga setuju untuk segera menikah.
Adakah dampak sosial atau psikologi yang anda rasakan setelah menikah di usia
dini?
Sejauh ini belum terasa apa-apa.
Adakah rasa sesal karena telah menikah di usia dini?
Alhamdulillah tidak ada, karena mungkin ini kemauan dari diri sendiri.
Apakah menurut saudari pendidikan itu tidak penting dan langsung mengambil
keputusan untuk menikah muda?
Pendidikan peting, tapi saya lebih memilih untuk menikah dan mengurangi beban
orang tua saya.
LAMPIRAN
Wawancara dengan Ibu Kokom, Staf bagian Umum BKBPMP Kabupaten Serang
Wawancara dengan Ibu Cicih Sugiharti, S.Sos., Kepala Sub Bidang IKAP
Foto bersama Bapak Taufik, S.Pd, M.Si., Sekretaris Camat, Kecamatan Padarincang
Wawancara dengan Bapak Asep Sopan Paridi, Kasi Kesos Kecamatan Padarincang
Foto Ibu E. Junariyah, S.AP., Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Padarincang
(sedang menyiapkan profil seputar Kecamatan Padarincang)
MOTO Kecamatan Padarincang
Foto didepan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang
Wawancara dengan Bapak Umar Fauzi, selaku Penghulu di KUA Kecamatan Padarincang
Wawancara dengan Bapak Umar Fauzi, selaku Penghulu di KUA Kecamatan Padarincang
Sedang diberi arahan mengenai BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan) di Kecamatan Padarincang, sebelum berlangsungnya sebuah Perkawinan
Foto Bapak Umar Fauzi, salah satu Penghulu di KUA Kecamatan Padarincang
Sertifikat bagi calon mempelai yang akan mengikuti BP4 sebelum dilaksanakannya sebuah
Perkawinan
Wawancara dengan Bapak H. Rahmat, Kasi Kesos Desa Kadu Bereum, sekaligus tokoh
masyarakat di Desa Kadu Bereum
Foto Bersama Bapak H. Rahmat, selaku tokoh masyarakat Desa Kadu Bereum
Wawancara dengan Bapak Drs. Oyon Suryono, MM., Kepala Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang
Wawancara dengan Bapak Drs. H. A Farid, M.Si selaku Kepala KUA Kecamatan
Padarincang sekaligus Penghulu
Wawancara dengan Bapak Hidayat, S.Pdi selaku penghulu di KUA Kecamatan Padarincang
B
adan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padarincang Kabupaten
Serang
Kantor sementara BKBPMP Kabupaten Serang yang terletak di Jl. Raya Taktakan No.
10 A Serang
Dinas Kesehatan Kabupaten Serang (ketika peneliti meminta data angka kelahiran dan
kematian Ibu dan Anak)
W
a
w
a
n
c
a
r
a dengan Ibu Sani, selaku orang tua dari Rina Mariana warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas
Masjid, Kec. Padarincang
Wawancara dengan Mi’ah Supriatin, warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid, Kec.
Padarincang yang menikah di usia dini (17 tahun)
Wawancara dengan Ibu Sarti, selaku orang tua dari Siti Sofiaranti, Ds. Citasuk,
Kp. Cipanas Masjid, Kec. Padarincang.
Wawancara dengan Rina Mariana, warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid, Kec.
Padarincang yang menikah di usia dini (16 tahun)
Wawanacara dengan Eliah, warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid, Kec. Padarincang
yang menikah di usia dini (17 tahun)
LAMPIRAN
Wawancara dengan Ibu Kokom, Staf bagian Umum BKBPMP Kabupaten Serang
Wawancara dengan Ibu Cicih Sugiharti, S.Sos., Kepala Sub Bidang IKAP
Foto bersama Bapak Taufik, S.Pd, M.Si., Sekretaris Camat, Kecamatan Padarincang
Wawancara dengan Bapak Asep Sopan Paridi, Kasi Kesos Kecamatan Padarincang
Foto Ibu E. Junariyah, S.AP., Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Padarincang
(sedang menyiapkan profil seputar Kecamatan Padarincang)
MOTO Kecamatan Padarincang
Foto didepan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padarincang
Wawancara dengan Bapak Umar Fauzi, selaku Penghulu di KUA Kecamatan Padarincang
Wawancara dengan Bapak Umar Fauzi, selaku Penghulu di KUA Kecamatan Padarincang
Sedang diberi arahan mengenai BP4 (Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian
Perkawinan) di Kecamatan Padarincang, sebelum berlangsungnya sebuah Perkawinan
Foto Bapak Umar Fauzi, salah satu Penghulu di KUA Kecamatan Padarincang
Sertifikat bagi calon mempelai yang akan mengikuti BP4 sebelum dilaksanakannya sebuah
Perkawinan
Wawancara dengan Bapak H. Rahmat, Kasi Kesos Desa Kadu Bereum, sekaligus tokoh
masyarakat di Desa Kadu Bereum
Foto Bersama Bapak H. Rahmat, selaku tokoh masyarakat Desa Kadu Bereum
Wawancara dengan Bapak Drs. Oyon Suryono, MM., Kepala Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Serang
Wawancara dengan Bapak Drs. H. A Farid, M.Si selaku Kepala KUA Kecamatan
Padarincang sekaligus Penghulu
Wawancara dengan Bapak Hidayat, S.Pdi selaku penghulu di KUA Kecamatan Padarincang
B
adan Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padarincang Kabupaten
Serang
Kantor sementara BKBPMP Kabupaten Serang yang terletak di Jl. Raya Taktakan No.
10 A Serang
Dinas Kesehatan Kabupaten Serang (ketika peneliti meminta data angka kelahiran dan
kematian Ibu dan Anak)
W
a
w
a
n
c
a
r
a dengan Ibu Sani, selaku orang tua dari Rina Mariana warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas
Masjid, Kec. Padarincang
Wawancara dengan Mi’ah Supriatin, warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid, Kec.
Padarincang yang menikah di usia dini (17 tahun)
Wawancara dengan Ibu Sarti, selaku orang tua dari Siti Sofiaranti, Ds. Citasuk,
Kp. Cipanas Masjid, Kec. Padarincang.
Wawancara dengan Rina Mariana, warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid, Kec.
Padarincang yang menikah di usia dini (16 tahun)
Wawanacara dengan Eliah, warga Ds. Citasuk, Kp. Cipanas Masjid, Kec. Padarincang
yang menikah di usia dini (17 tahun)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PROFIL
Nama : Nita Soraya Laelatuduja
NIM : 6661111641
Fak / Jur : FISIP / Ilmu Administrasi Negara
TTL : Serang, 20 Juni 1994
Alamat : Jalan Raya Serang-Pandeglang
Km. 12 RT 006/001 Baros-Serang (42173)
Kec. Baros, Kab. Serang, Prov. Banten
Agama : ISLAM
DATA ORANG TUA
Nama Ayah : H. Tartusi Nurdin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Hj. Nurhayati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Baros - Serang
PENDIDIKAN
Tahun 1997 - 1999 : TK Bhakti 5 Baros
Tahun 1999 - 2005 : SD Negeri 1 Baros
Tahun 2005 - 2008 : SMP Negeri 1 Kota Serang
Tahun 2008 - 2011 : SMA Negeri 2 Kota Serang
Tahun 2011 - 2015 : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)
PENGALAMAN ORGANISASI
1. Anggota PMR SMP Negeri 1 Kota Serang
2. Anggota OSIS SMA Negeri 2 Kota Serang
3. Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMANE)