Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
-
Upload
dadang-solihin -
Category
News & Politics
-
view
31.923 -
download
1
description
Transcript of Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
Penguatan Otonomi Daerah dalam rangka Memperkokoh NKRI
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Rapat Kelompok Kerja KhususSekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Sahid Hotel-Jakarta, 6-7 Maret 2007
dadang-solihin.blogspot.com 2
dadang-solihin.blogspot.com 3
Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202
Dadang Solihin’s Profile
dadang-solihin.blogspot.com 4
Bahan Diskusi Dimana Posisi Otoda? Visi dan Misi Pembangunan Tahapan dan Skala Prioritas PJPN 2005-2025 Sasaran Otoda Tujuan Otonomi Daerah Permasalahan Otonomi Daerah Analisa Potensi Permasalahan
dadang-solihin.blogspot.com 5
Dimana Posisi Otoda?
Visi Otoda
Strategi Otoda
Kinerja Otoda
dadang-solihin.blogspot.com 6
Dimana Posisi Otoda?
Sasaran Otoda
Strategi Otoda
Kinerja Otoda
dadang-solihin.blogspot.com 7
Visi:Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
Misi:
Nasional Tahun 2005–2025Visi dan Misi Pembangunan
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Sumber: UU 17/2007
dadang-solihin.blogspot.com 8
Tahapan dan Skala Prioritas PJPN 2005-2025
Pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.
Kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahserta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa.
Kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia
RPJM ke-1 (2005 – 2009)
RPJM ke-2 (2010 – 2014)
RPJM ke-3 (2015 – 2019)
RPJM ke-4 (2020 – 2024)
dadang-solihin.blogspot.com 9
Sasaran Otoda1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi NAD.
2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah; 3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang
efektif, efisien, dan akuntabel; 4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya
aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan profesional; dan
6. Tertatanya daerah otonom baru. Sumber: RPJM 2004-2009
dadang-solihin.blogspot.com 10
Tujuan Otonomi Daerah
Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat. Meningkatkan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah
dalam sistem NKRI.
Sumber: UU 32/2004 (Penjelasan Umum)
dadang-solihin.blogspot.com 11
Permasalahan Otonomi Daerah1. Penyelenggaraan otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat selama
ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.
2. Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah.
3. Adanya kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumber daya alam, sumber daya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumber daya manusia.
4. Adanya kepentingan melekat pada berbagai pihak yang menghambat penyelenggaraan otonomi daerah.
Sumber: Tap MPR No. IV/MPR/2000
dadang-solihin.blogspot.com 12
Permasalahan Otonomi Daerah . . .
1. belum jelasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah,
2. berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
3. masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah, 4. belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah
yang efektif dan efisien, 5. terbatasnya dan rendahnya kapasitas aparatur
pemerintah daerah, 6. masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan 7. pembentukan daerah otonom baru (pemekaran
wilayah) yang masih belum sesuai dengan tujuannya.
Sumber: RPJM 2004-2009
dadang-solihin.blogspot.com 13
Analisa Potensi Permasalahan
? Urusan Pemerintahan
Kelembagaan
Personil
Keuangan Daerah
Perwakilan
Pelayanan PublikPengawasan
?
??
???
Otsus Papua
Otsus NAD
Pemekaran &Perbatasan
Pemberdayaan Masyarakat
???
?Masalah Filosofis
Masalah Strategis
Masalah Implementatif
Jangka PendekMengganggu
Sistem
Jangka MenengahMerusak Sistem
Jangka PanjangMelumpuhkan
Sistem
Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem
dadang-solihin.blogspot.com 14
Potensi Permasalahan: Urusan Pemerintahan
Masalah Filosofis
Masalah Strategis
Masalah Implementatif
Jangka PendekMengganggu
Sistem
Jangka MenengahMerusak Sistem
Jangka PanjangMelumpuhkan
Sistem
Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem
Terjadi tumpang tindih antar tingkatan pemerintahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, karena belum sinkronnya antara UU Otoda dengan UU Sektor.
Terjadi tarik menarik urusan, khususnya urusan yang mempunyai potensi pendapatan (revenue).
Adanya gejala keengganan dari Departemen/LPND untuk mendesentralisasikan urusan secara penuh karena kekhawatiran daerah belum mampu melaksanakan urusan tsb secara optimal.
dadang-solihin.blogspot.com 15
Rekomendasi: Urusan Pemerintahan
1. Menyusun PP Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pusat, Provinsi, Kab/Kota (melaks ketentuan Ps 11 UU No.32/04 sekaligus sebagai pengganti PP 25/2000).
2. Departemen/LPND menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk mengatur hubungan antar strata pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di desentralisasikan.
3. Bagi daerah yg belum memenuhi standard, norma dan kriteria untuk menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan yg menjadi kewenangannya, Pemerintah memberikan fasilitasi.
4. Dalam fasilitasi Pemerintah dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Gubernur, agar daerah mampu memenuhi norma, standar dan kriteria untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut.
dadang-solihin.blogspot.com 16
Potensi Permasalahan: Kelembagaan Daerah
Masalah Filosofis
Masalah Strategis
Masalah Implementatif
Jangka PendekMengganggu
Sistem
Jangka MenengahMerusak Sistem
Jangka PanjangMelumpuhkan
Sistem
Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem
Adanya kecenderungan daerah untuk menerapkan struktur gemuk akibat tekanan birokrasi dan politisi
Adanya nomenklatur struktur yang berbeda-beda sehingga menyulitkan kordinasi dan pembinaan
Struktur yg gemuk membutuhkan PNS yg banyak sehingga untuk gaji dan insentif PNS menelan 50,3% dari APBD. Kalau ditambah biaya lain-lain akan membebani sekitar 70% APBD. Akibatnya alokasi untuk pelayanan publik hanya sekitar 30%
Struktur organisasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasikan fungsi pelayanan publik yaitu penyediaan pelayanan dasar dan pengembangan potensi unggulan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 17
Rekomendasi: Kelembagaan Daerah
1. Menyusun PP Kelembagaan sebagai tindaklanjut Ps 128 UU No.32 Tahun 2004 sekaligus sebagai pengganti PP 8/2003
2. Menyusun pengelompokan struktur organisasi Pemda dikaitkan dengan faktor jumlah penduduk, kemampuan keuangan dan luas wilayah
3. Menata perumpunan urusan-urusan pemerintahan sejenis dengan nomenklatur yang sama
4. Menyusun mekanisme supervisi dan fasilitasi kelembagaan (Gubernur untuk Kab/Kota dan Pemerintahuntuk Provinsi)
5. Kelembagaan daerah harus mampu mengakomodasikan pelayanan dasar (Urusan Wajib) dan pengembangan potensi unggulan (Urusan Pilihan)
6. Adanya keseimbangan antara Dinas sebagai unsur pelaksana (Operating Core), dengan Badan/Kantor sebagai unsur pendukung teknis (Techno Structure) dengan Biro/Bagian sebagai unsur pendukung administratif (Support Staff). Semuanya dibawah kordinasi Sekda (Middle line)
dadang-solihin.blogspot.com 18
Potensi Permasalahan: Personil
Masalah Filosofis
Masalah Strategis
Masalah Implementatif
Jangka PendekMengganggu
Sistem
Jangka MenengahMerusak Sistem
Jangka PanjangMelumpuhkan
Sistem
Dampak terhadap Struktur atau Fungsi Sistem
Banyak Pemda mengalami kelebihan PNS dengan kompetensi rendah dan kekurangan PNS dengan kompetensi yg memadai.
Adanya gejala pengedepanan “Putera Asli Daerah” untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dengan mengabaikan kompetensi/profesionalisme
Adanya gejala politisasi PNS (terutama dalam event Pilkada).
Tidak terdapat kejelasan dalam career planning dan career development akibat tidak adanya manpower planning di daerah
Penilaian kinerja yang sudah obselete (out of date); tidak ada reward atau punishment terkait dengan kinerja
Kesejahteraan yg belum memadai sehingga PNS cenderung mencari penghasilan tambahan dan tidak fokus pada tugas pokok.
dadang-solihin.blogspot.com 19
Rekomendasi: Personil
1. Menyusun PP Kepegawaian Daerah 2. Memfasilitasi daerah agar mampu menyusun Manpower Planning
terkait dengan visi dan misi daerah3. Menyusun kebijakan tentang Standard Kompetensi, Career
Planning, Career Development dan training, sistem penilaian dan sistem mutasi PNS daerah serta sistem imbalan yang kompetitif
4. Menyusun strategi rasionalisasi PNS dikaitkan dengan ratio PNS terhadap jumlah penduduk yg dilayani, termasuk strategi minus growth bagi daerah yg kelebihan PNS
5. Menyusun strategi penyaluran PNS ke jabatan-jabatan fungsional untuk mengurangi tekanan pada jabatan struktural
6. Menjaga netralitas PNS dari patronasi dan kooptasi politis dan pro profesionalisme
7. Meningkatkan peran Sekda sebagai Top Career Service8. Melaksanakan supervisi dan fasilitasi kepegawaian dari Pusat ke
Provinsi dan Gubernur ke Kab/Kota
dadang-solihin.blogspot.com 20
Potensi Permasalahan: Keuangan Daerah
1. Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan.
2. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency).
3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum.
4. Overhead cost pemda yang tinggi. 5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam
penyusunan APBD.6. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui
dekonsentrasi dan tugas pembantuan 7. Terbatasnya pemanfaatan DAK 8. Kurangnya manajemen aset 9. Kebijakan investasi di daerah
dadang-solihin.blogspot.com 21
Rekomendasi: Keuangan Daerah
1. Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan yang dilakukan
2. Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah
3. Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan dasar disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah
4. Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya rasionalisasi dana Sektoral yang masih besar dalam alokasi APBN
5. Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah yang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK
dadang-solihin.blogspot.com 22
Potensi Permasalahan: Perwakilan
1. Kemitraan yang tidak jelas2. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD3. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh
DPRD4. Campur tangan DPRD dalam penentuan
penunjukan pejabat karir5. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap
peraturan perundangan6. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan
lemahnya networking
dadang-solihin.blogspot.com 23
Rekomendasi: Perwakilan
1. Peningkatan Hubungan DPRD dengan Masyarakat2. Peningkatan Akuntabilitas DPRD dan Kepala
Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 24
Potensi Permasalahan: Pelayanan Publik
1. Rendahnya Kualitas Pelayanan2. Masih Besarnya Peranan Pemda dalam
Penyediaan Pelayanan3. Tidak Jelasnya Standard Pelayanan4. Rendahnya Akuntabilitas Pelayanan
dadang-solihin.blogspot.com 25
Rekomendasi: Pelayanan Publik
1. Identifikasi dan Standarisasi Pelayanan Pemda2. Penentuan standar pelayanan baik yang
bersifat kualitatif maupun kuantitatif3. Peningkatan Kinerja Pelayanan oleh Pemda
dadang-solihin.blogspot.com 26
Potensi Permasalahan: Pengawasan
1. Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan
2. Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah
dadang-solihin.blogspot.com 27
Rekomendasi: Pengawasan
1. Perlunya supervisi sosialisasi peraturan perundangan
2. Penegakan hukum yang tegas
dadang-solihin.blogspot.com 28
Status Otonomi Khusus/Daerah Istimewa
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
Sumber: Ayat 1 Pasal 18B UUD 45 Amandemen Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa
Aceh dan Irian Jaya, sesuai amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, agar dikeluarkan selambat-lambatnya 1 Mei tahun 2001 dengan memperhatikan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.
Sumber: Tap MPR No.IV/MPR/2000 Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi
khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.
Sumber: Pasal 225 UU 32/2004
dadang-solihin.blogspot.com 29
Prioritas Pembangunan Daerah
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
Meningkatkan: Kesejahteraan
masyarakat Pelayanan umum Daya saing daerah
Konsep APBD
dadang-solihin.blogspot.com 30
Partisipasi Masyarakat dalam RAPBD
Partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Diperlukan proses perencanaan yang partisipatif.
dadang-solihin.blogspot.com 31
Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 32
Menyelaraskan Sektor dan DaerahBappeda menyusun
Rancangan Awal RKPD
Penetapan RKPD
Sebagai pedoman penyusunanRancangan APBD
Rancangan Akhir RKPD
a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerahd) Program SKPD
a) Prioritas Pembangunan Daerahb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah
Pagu Indikatif
SKPD Menyusun Renja SKPDProgram SKPD
d) Program SKPD
MUSRENBANG Kab/Kota
a. Sinkronisasi Program SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNAS
a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
Maret
April
April
MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan
Mei
(8)(9)
(10)
(11.a)(11.b)
(12)
(13)(14)
(15)
dadang-solihin.blogspot.com 33
Pemekaran DaerahTugas dan wewenang DPR : Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan
oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
Pasal 26 Ayat (1) g UU22/2003
Tugas dan wewenang DPD : DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pasal 42 Ayat (1) UU22/2003
dadang-solihin.blogspot.com 34
Mangatasi Ketidakseimbangan Kemampuan Daerah
• Desentralisasi Fiskal
Dana Perimbangan DAK
DAU
Dana Bagi Hasil
BPHTB
PBB
PPh
Pajak
Pertambangan Umum
Kehutanan
Perikanan
Minyak Bumi
SDA
Gas Bumi
Panas Bumi
dadang-solihin.blogspot.com 35
Pergeseran Jabatan PNS oleh KDH Baru
Kriteria syarat minimal eselonering harus jelas
dadang-solihin.blogspot.com 36
Terima Kasih