PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN …digilib.unila.ac.id/28875/2/SKRIPSI TANPA BAB...

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

(SKRIPSI)

Oleh:

FANDI WIJAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

ii

Abstract

THE EFFECT OF APPLICATION OF GOVERNMENTA INTERNAL

CONTROL SYSTEM ON EFFECTIVENESS OF LOCAL FINANCIAL

MANAGEMENT IN LAMPUNG PROVINCE

By

Fandi Wijaya

This study aims to obtain empirical evidence of the influence of the application of

government's internal control system elements (SPIP) on the effectiveness of local

financial management at the district/city in Lampung Province. The elements of

SPIP consist of control environment, risk assessment, control activities,

information and communication, and monitoring. In conducting this research, the

authors used primary data by distributing questionnaires to Board of Financial

Management and Regional Assets (BPKAD / DPKAD) districts/cities in Lampung

Province. After the data was analyzed, the result of the research showed that all

SPIP elements have a significant positive effect on the effectiveness of local

financial management at the regencies / cities in Lampung Province.

Keywords: application of elements of the government's internal control system,

control environment, risk assessment, control activities, information

and communication, monitoring, and effectiveness of local financial

management.

iii

ABSTRAK


PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN


Oleh

Fandi Wijaya

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan

unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap efektivitas

pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Unsur-

unsur SPIP terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dalam melakukan

penelitian ini, penulis menggunakan data primer dengan cara menyebar kuesioner

ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD/DPKAD)

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Setelah data dianalis, maka

diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur SPIP

berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan

komunikasi, pemantauan, dan efektivitas pengelolaan keuangan

daerah.

iv


PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN


Oleh

FANDI WIJAYA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG2017

viii

RIWAYAT HIDUP

Fandi Wijaya, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 4

Desember 1989 dari pasangan Bapak Darlis Henardi dan Ibu

Anis Dariah, merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Seorang suami dan seorang ayah yang bertanggungjawab.

Penulis menyelesaikan pendidikan pendidikan dasar di SD

Negeri 02 Way Halim Permai dan lulus pada tahun 2002.

Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan menengah

pertama di SMP Negeri 29 Bandar Lampung yang diselesaikan

pada tahun 2005, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan

menengah atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2008.

Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Akuntansi di Sekolah

Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012

penulis merintis karir sebagai auditor pelaksana di Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat (BPKP-PB), hingga akhirnya

pada tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan

Akuntansi Universitas Lampung melalui program State Accountability

Revitalization Project (STAR) yang diselenggarakan oleh BPKP bekerjasama

dengan Asian Development Bank (ADB).

ix

MOTTO

Don’t give up on your dreams…– Anonymous

x

PERSEMBAHAN

“Karya ini dipersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta , istriku dan

putriku..”

xi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala

Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Provinsi Lampung”. Skripsi ini

dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih ditemukan banyak

kekurangan, karenanya penulis terbuka terhadap berbagai saran dan masukan

guna perbaikan di masa depan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat

bermanfaat, baik bagi penulis pribadi maupun bagi pembaca.

Bandarlampung, Oktober 2017

Fandi Wijaya

xii

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang

telah melimpahkan anugerah dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) terhada Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)”, sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi S1

Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak

yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.

4. Bapak Drs. A. Zubaidi Indra, M.M., C.A., C.P.A., Akt., selaku dosen

Pembimbing Utama atas bimbingan, pengetahuan, pengalaman, motivasi,

serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., C.A., Akt., selaku Pembimbing

Pendamping atas bimbingan, pengetahuan, nasihat, dukungan, pelajaran,

pengalaman, serta pembelajaran diri yang telah diberikan.

6. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., selaku Penguji Utama atas

masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi

ini.

7. Ibu Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen Pembimbing Akademik.

8. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi atas semua bimbingan,

pengajaran, pelayanan dan bantuan yang telah diberikan.

9. Kedua orang tua, Bapak Darlis Henardi dan Ibu Anis Dariah, S.E. yang tidak

pernah berhenti memanjatkan doa serta selalu memberikan nasihat dan

xiii

dukungan dalam menyelesaikan kuliah dan penyusunan skripsi di Universitas

Lampung ini.

10. Istriku tercinta Clarani Putri dan putriku tersayang Syafira Ayudia Inara yang

selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan kuliah

dan skripsi ini.

11. Kakak dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan untuk

menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan, STAR BPKP batch 2 angkatan 2015 atas

kebersamaan, bantuan dan dukungan kalian selama menjalani perkuliahan

dan menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan

baru bagi setiap orang yang membacanya.

Bandarlampung, Oktober 2017

Penulis,

Fandi Wijaya

xiv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................. i

ABSTRACT ............................................................................................... ii

ABSTRAK ................................................................................................. iii

HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................. v

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... vi

PERNYATAAN ........................................................................................ vii

RIWAYAT HIDUP ................................................................................... viii

MOTTO .................................................................................................... ix

PERSEMBAHAN ..................................................................................... x

KATA PENGANTAR .............................................................................. xi

SANWACANA ......................................................................................... xii

DAFTAR ISI ............................................................................................. xiv

DAFTAR TABEL ..................................................................................... xvi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xvii

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................. xviii

I. PENDAHULUAN .............................................................................. 1

1.1. Latar Belakang Penelitian ............................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah ........................................................................ 5

1.3. Tujuan Penelitian ......................................................................... 5

1.4. Manfaat Penelitian ....................................................................... 6

II. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS ......... 7

2.1. Landasan Teori ............................................................................. 7

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .................. 7

2.1.3 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah ......................... 14

2.1.4 Pengelolaan Keuangan Daerah ........................................... 15

2.2. Penelitian Terdahulu .................................................................... 16

2.3. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 18

2.4. Hipotesis ....................................................................................... 19

III. METODE PENELITIAN .................................................................... 25

3.1. Populasi dan Sampel .................................................................... 25

3.2. Data Penelitian ............................................................................. 25

3.3. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 26

3.4. Operasional Variabel Penelitian ................................................... 26

3.4.1 Variabel Independen ........................................................... 26

3.4.2 Variabel Dependen ............................................................. 28

3.5. Metode Analisis Data ................................................................... 30

3.5.1 Statistik Deskriptif ............................................................... 30

3.5.2 Uji Kualitas Data ............................................................... 30

3.4.3 Uji Hipotesis ....................................................................... 32

xv

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................ 35

4.1 Statistik Deskriptif ....................................................................... 35

4.2 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah .................... 37

4.3 Uji Kualitas Data ......................................................................... 38

4.3.1 Uji Validitas Data ............................................................... 38

4.3.2 Uji Reliabilitas Data ............................................................ 41

4.4 Analisis Data................................................................................. 42

4.4.1 Uji Adjusted R2 .................................................................... 42

4.4.2 Uji Persamaan Regresi Linear Berganda ............................. 43

4.4.3 Uji Statistik t ........................................................................ 44

4.4.4 Uji F ..................................................................................... 47

4.2 Pembahasan ................................................................................. 48

V. SIMPULAN DAN SARAN ................................................................ 56

5.1 Simpulan ...................................................................................... 56

5.2 Keterbatasan Penelitian ............................................................... 59

5.3 Saran ............................................................................................ 60

5.4 Implikasi ...................................................................................... 60

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 62

xvi

DAFTAR TABEL

............................................................................................................. Halaman

Tabel 2.1 Persentase Penilaian Efektivitas ............................................. 15

Tabel 3.1 Tabel Pengukuran Variabel X ................................................ 27

Tabel 3.2 Tabel Pengukuran Variabel Y ............................................... 29

Tabel 4.1 Daftar Pendistribusian Kuesioner ........................................... 36

Tabel 4.2 Ikhtisar Distribusi Kuesioner yang Kembali dan Dapat Diolah 36

Tabel 4.3 Karakteristik Responden ......................................................... 37

Tabel 4.4 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah ............... 37

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Pengendalian ......... 39

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Penilaian Risiko ........................ 39

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kegiatan Pengendalian ............. 39

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Informasi dan Komunikasi ........ 40

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Pemantauan ............................... 40

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah . 40

Tabel 4.11 Hasil Uji Reabilitas ................................................................. 41

Tabel 4.12 Hasil Uji Adjusted R2 .............................................................. 42

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linear Berganda ......................................... 43

Tabel 4.14 Hasil Uji F .............................................................................. 47

xvii

DAFTAR GAMBAR

............................................................................................................. Halaman

Gambar 2.1 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal .......................... 13

Gambar 2.2 Model Penelitian .................................................................. 19

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Desain Kuesioner

2. Tabulasi Data Kuesioner

3. Hasil Uji Validitas

4. Hasil Uji Reabilitas

5. Hasil Uji Hipotesis

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini otonomi daerah bukan lagi menjadi hal yang baru. Penerapan otonomi

daerah memungkinkan setiap daerah untuk menjadi lebih aktif dan mandiri dalam

menjalankan roda pemerintahan. Salah satu yang menjadi point penting dalam

penerapan otonomi daerah adalah proses pengelolaan keuangan yang efektif dan

efisien guna mencapai visi dan misi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang terdiri

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah tersebut harus

dijalankan secara tertib agar memperoleh hasil yang efektif. Efektivitas

pengelolaan keuangan daerah yang baik membutuhkan suatu sistem agar dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan

tersebut pemerintah daerah harus memiliki pengendalian untuk meningkatkan

efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Sistem

2

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah Pasal 2 menjelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan

keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman

pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. SPIP adalah

proses yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terus menerus oleh pimpinan

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien

(Operating), keandalan pelaporan (financing reporting), pengamanan asset negara

(safeguarding) dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

(compliance). SPIP sendiri pada dasarnya merujuk pada Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission or COSO (2013) yang membagi SPIP

ke dalam 5 unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan

pengendalian dan pemantauan.

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu unsur penting dalam

pengelolaan suatu organisasi sektor publik yang diterapkan dengan cara

melaksanakan prosedur-prosedur pengendalian. Setiap lembaga pemerintah

sebaiknya memiliki suatu sistem pengendalian yang dapat meminimalkan risiko

yang ada. Sistem pengendalian intern mencari tindakan perbaikan apabila terjadi

hal-hal yang menyimpang dari apa yang ditetapkan (Saleba, 2014). Meskipun

dipandang perlu, namun tidak jarang penerapan PP Nomor 60 Tahun 2008 justru

3

dipandang sebelah mata dan justru menimbulkan pedebatan seperti yang

disampaikan oleh Syukriy (2008) yang mengatakan:

a. Bagaimana costs-benefits penerapan SPIP bagi daerah?

b. Apakah memang penerapan SPIP dapat menjamim pelaksanaan

program/kegiatan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan

akuntabel?

c. Apakah ada unsur politik anggaran dan kepentingan kelompok dalam

penerbitan PP ini? Karena, hampir semua kalangan paham bahwa PP

ini berkaitan dengan upaya untuk memperkuat posisi BPKP sebagai

auditor internal Presiden, Itjen di Departemen, dan inspektorat di

daerah.

Pertanyaan-pertanyaan ini pada akhirnya menjadi alasan bagi pemerintah daerah

untuk enggan menerapkan SPIP secara berkesinambungan yang berdampak pada

kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tercermin di dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD yang disusun oleh

pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan

keuangan daerah yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Laporan hasil pemeriksaan BPK menyajikan opini Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) dan memuat berbagai macam temuan pmeriksaan

termasuk kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Opini yang diberikan BPK

merupakan cerminan terhadap kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan

keuangan serta kehandalan penerapan sistem pengendalian intern (SPI).

4

Fenomena yang menjadi dasar penelitian ini adalah adanya hasil

pemeriksaan BPK atas 533 LKPD Tahun 2016 menunjukkan terdapat 6.150

kelemahan SPI yang terdiri dari permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan

pelaporan sebanyak 2.353 permasalahan, kelemahan sistem pengendalian

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 2.450 permasalahan, dan

kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 1.347 permasalahan,

www.bpk.go.id (IHPS I, 2016). Kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian

intern (SPI) dapat saja mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara,

kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan,

ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat terlihat banyaknya permasalahan

yang berhubungan dengan penerapan SPIP. Hali ini menjadi sesuatu yang

menarik untuk diteliti agar dapat memperbaiki efektivitas pengelolaan keuangan

daerah seperti penelitian yang dilakukan Afiah dan Azwari (2015) di Pemerintah

Daerah Sumatera Selatan dimana penelitian tersebut menunjukkan adanya

pengaruh yang positif siginifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah

(SPIP) dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini juga sesuai

dengan penelitian yang dilakukan Indriasih dan Koeswayo (2014) terhadap

seluruh SKPD di Kota Tegal dimana hasil penelitian menunjukkan SPIP

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya,

dimana pada penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah SPIP secara

umum, namun pada penelitian ini variabel SPIP dikembangkan menjadi unsur-

unsur SPIP yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan

5

pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Adapun formulasi

judul yang peneliti tuangkan dalam tulisan ini adalah “Pengaruh Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan

Keuangan Daerah” (Studi Empiris pada BPKAD/DPPKAD Se Provinsi

Lampung).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah unsur-unsur sistem

pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang terdiri dari lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan

pemantauan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di

Provinsi Lampung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh unsur-unsur sistem

pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang terdiri dari lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan

pemantauan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi

Lampung.

6

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan bukti empiris tentang

pengaruh unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan

pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan terhadap

efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan

pemahaman penulis mengenai sistem pengendalian intern pemerintah

(SPIP) dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bagi

pemerintah daerah, terkait dengan pentingnya penerapan sistem

pengendalian intern pemerintah (SPIP) untuk meningkatkan efektivitas

pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan, bagi BPKP, dapat dijadikan

acuan untuk menilai keberhasilan penerapan SPIP di lingkungan

pemerintah daerah.

7

BAB II

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Konrath (2002) mendefinisikan pengendalian intern sebagai “The process

effected by an entity’s board of directors, management, and other personel

designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of

objectives in the following categories: (a) operations Controls–relating to

the effective and efficiency use of the entity’s resources; (b) financial

reporting controls – relating to the preparation of reliable published

financial statement; and (c) Compliance control–relating to the entity’s

compliance with applicable laws and regulations”.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan, Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan

dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas

8

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission or

COSO (2013) mengemukakan bahwa pengendalian intern adalah suatu

proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel

lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan

yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan yang berkaitan dengan

pelaporan, operasional dan kepatuhan. COSO memperkenalkan Internal

Control – Integrated Framework yang terdiri dari tiga kategori tujuan,

lima komponen kebijakan yang terdiri dari 17 prinsip, dan Struktur

organisasi yang menunjukkan keseluruhan entitas, divisi, cabang, unit

operasi atau fungsional.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengendalian intern merupakan suatu tindakan yang dilakukan berulang

oleh seluruh elemen organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien

untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan

organisasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Operation objectives/tujuan operasional

Berkaitan dengan efektivitas dasn efisiensi dari operasional entitas,

termasuk operasional dan tujuan kegiatan keuangan, dan

pengamankan aset dari kerugian.

9

b. Reporting Objectives/tujuan laporan

Berkaitan dengan laporan keuangan dan non-keuangan baik intern

dan ekstern dan bisa meliputi kepercayaan, jangka waktu,

transparansi dan kondisi lain seperti memasang permanen oleh

para pengatur, mengenali pengatur standar atau kebijakan entitas.

c. Compliance Objectives/pemenuhan tujuan

Berkaitan dengan ketaatan pada hukum dan peraturan yang

menjadi subjek entitas.

3. Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, adalah:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen

pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan

pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi

kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam

organisasi tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam

lingkungan pengendalian antara lain integritas dan nilai etik,

komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, gaya

manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, pemberian

wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijkan SDM.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan

10

kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam

lingkungan kerjanya,melalui:

a. Peningkatan integritas dan nilai etika;

b. Komitmen terhadap kompetensi;

c. Kepemimpinan yang kondusif;

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia;

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang

efektif;

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko

yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk

menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Risiko yang relevan

dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern

maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi

kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan

melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam

laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena berbagai

keadaan, antara lain perubahan dalam lingkungan operasi, personel

baru, sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki, teknologi baru,

11

lini produk, produk, atau aktivitas baru, restrukturisasi korporasi,

operasi luar negeri, dan standar akuntansi baru.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang

terdiri atas:

a. Identifikasi risiko; dan

b. Analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu

menjamin bahwaarahan manajemen dilaksanakan. Aktifitas tersebut

membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk

menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktifitas

pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai

tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang

mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan

dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja,

pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan yang terdiri atas:

a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

b. Pembinaan sumber daya manusia;

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;

d. Pengendalian fisik atas asset;

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

12

f. Pemisahan fungsi;

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan

kejadian;

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta

transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan,

dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang

memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem

informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi

sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasikan,

menggabungkan, menganalisa, mengklasikasi, mencatat, dan

melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas asset dan kewajiban.

Pimpinan Instansi Pemeritah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat

dengan cara:

a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana

komunikasi; dan

b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi

secara terus menerus.

13

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja

pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup

penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan

pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui

kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara

terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem

Pengendalian Intern yang dilaksanakan melalui pemantauan

berkelanjutan, evaluas terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil

audit dan reviu lainnya.

Gambar 2.1 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Sumber: Internal Control –Integrated Framework COSO (2013)

14

2.1.2 Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara umum pengertian efektivitas (Ardiyos,2001) dalam kamus besar

akuntansi, mengemukakan bahwa efektivitas diartikan sebagai berikut

“effectiveness (efektivitas) adalah tingkat dimana kinerja yang

sesungguhnya (aktual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan”.

Sedangkan, dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, efektif adalah pencapaian hasil program

dengan target yang telah ditetapkan.

Mardiasmo (2002) mengemukakan definisi efektivitas sebagai berikut,

“efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai

tujuannya. Penggunaan anggaran harus mencapai tujuan atau kepentingan-

kepentingan publik. Apabila suatu organisasi telah mencapai tujuan

tersebut dikatakan telah berjalan efektif”.

Menurut Halim (2004:74) efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah

dapat diartikan “penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam

batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan

sasaran yang telah direncanakan”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai berdasarkan

dari output yang dihasilkan terhadap tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengelolaan keuangan

yaitu dengan membandingan antara realisasi dengan target pengeluaran.

Efektivitas = x 100%

Realisasi Belanja

Target Belanja

15

Kriteria penilaian penilaian efektivitas sendiri dapat dinyatakan sebagai

berikut:

Tabel 2.1. Persentase Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan Kriteria

90% - 100% Efektif80% - 90% Cukup Efektif

60% - 80% Kurang Efektif0% - 60% Tidak Efektif

Sumber : Kemendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah yaitu semua hak dan

kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Mamesah, yang dikutip oleh Halim (2002:19) dalam bukunya

Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah mengemukakan

bahwa keuangan daerah secara sederhana dapat dirumuskan sebagai semua

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala

sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan

sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih

tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

16

Halim (2004:7) menyatakan “Pengelolaan keuangan daerah merupakan

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Sedangkan menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Pengelolaan

keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerah.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi seluruh kegiatan

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang melibatkan variabel-variabel serupa

dengan yang diuji oleh penulis dalam penelitian ini. Diantaranya adalah

penelitian yang instrumennya direplikasi untuk mengukur variabel yang

diuji. Penelitian-penelitian tersebut antaralain:

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi

Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Daerah oleh Siti Nurjannah Saleba (2014), dimana hasil penelitian

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara sistem

pengendalian internal pemerintah dengan efektivitas pengelolaan

keuangan daerah.

17

2. Pengaruh Komitmen Karyawan dan Penerapan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

oleh Fitri Zalni (2013), dimana hasil penelitian menunjukkan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif

terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung) oleh

Suprayogi (2010), dimana hasil penelitian menunjukkan adanya

pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal

pemerintah dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi

Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Darwanis dan Desi Dwi

Mahyani (2009) dimana hasil penelitian menunjukkan pengendalian

intern akuntansi berpengaruh terhadap peningkatan keterandalan

pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. The Effect of Government Apparatus Competence and The

Effectiveness of Governement Internal Control Toward The Quality

Of Financial Reporting And Its Impact on The Performance

Accountability In Local Government (Survey of All Units Local

Governement In Tegal City – Central Java Province – Indonesian)

oleh Dewi Indriasih dan Poppy Sofia Koeswayo (2014) dimana hasil

18

penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah

berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

6. The Effectiveness of Internal Control System and Financial

Accountability at Local Government Level In Nigeria oleh Sanusi

Fasilat Aramide dan Mustapha Muhammed Bashir (2015) yang

menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif

mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

7. The Effect of The Implementation of Government Internal Control

System (GICS) On The Quality of Financial Reporting of The Local

Government And Its Impact On The Principles of Good Governance:

A Research In District, City And Provincial Government In South

Sumatera oleh Nunuy Nur Afiah dan Peny Cahaya Azwari (2015)

dimana hasil penelitian menunjukan implementasi sistem

pengendalian intern pemerintah memiliki dapak yang positif dan

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta

permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai acuan untuk

merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang

dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar

berikut:

19

Gambar 2.2 Model Penelitian

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap Efektivitas

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lingkungan pengendalian merupakan unsur utama pembentuk SPIP dan

merupakan pondasi dalam membentuk sistem pengendalian yang handal.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah wajib melakukan

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan

memperhatikan setiap unsur dalam pengendalian internal.

COSO (2013) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian merupakan

dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Lingkungan

pengendalian juga menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi

kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi

SPIPPengelolaan Keuangan

Daerah(Y)

LingkunganPengendalian (X1)

Penilaian Risiko (X2)

Kegiatan Pengendalian(X3)

Informasi danKomunikasi (X4)

Pemantauan (X5)

20

tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh di dalam lingkungan

pengendalian antara lain integritas dan nilai etik, komitmen terhadap

kompetensi, dewan direksi dan komite audit, gaya manajemen dan gaya

operasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab,

praktik dan kebijkan SDM.

Indriasih dan Sofia (2014) mengatakan bahwa sistem pengendalian

internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal

ini sejalan dengan penelitian Saleba (2014) yang dalam penelitiannya

menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan

keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat

dirumuskan dalam penelitan ini adalah:

H-1: Lingkungan pengendalian berpengaruh positif terhadap

efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2.4.1 Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Efektivitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penilaian risiko merupakan mekanisme yang ditetapkan untuk

mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang

berkaitan dengan berbagai aktivitas dalam suatu organisasi. Untuk

mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan,

dan akuntabel, pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan memperhatikan setiap

unsur dalam pengendalian internal.

21

COSO (2013) menyatakan bahwa penilaian risiko merupakan langkah

identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk

mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan

bagaimana risiko harus dikelola. Risiko yang relevan dengan pelaporan

keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang

dapat terjadi dan secara negative mempengaruhi kemampuan entitas

untuk mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan

konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.

Afiah dkk. (2015) menyampaikan implementasi sistem pengendalian intern

pemerintah memiliki dapak yang positif dan signifikan terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Saleba

(2014) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem pengendalian

intern pemerintah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di

atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitan ini adalah:

H-2: Penilaian risiko berpengaruh positif terhadap efektivitas

pengelolaan keuangan daerah.

2.4.2 Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Efektivitas Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Kegiatan pengendalian merupakan langkah dalam melaksanakan kebijakan

dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan

tujuan organisasi dapat tercapai. COSO (2013) menyatakan bahwa

kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu

22

menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kegiatan tersebut

membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk

menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Kegiatan

pengendalian memiliki berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat

organisasi dan fungsi. Umumnya kegiatan pengendalian yang mungkin

relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur

yang berkaitan dengan review terhadap kinerja, pengolahan informasi,

pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.


internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal

ini sejalan dengan penelitian Saleba (2014) yang dalam penelitiannya

menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memberikan

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan

keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat


H-3: Kegiatan pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas


2.4.3 Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

Informasi dan komunikasi merupakan suatu sistem yang memungkinkan

orang atau entitas untuk dapat memperoleh dan menukar informasi yang

diperlukan untuk melaksanakan, mengelola dan mengendalikan kegiatan

operasional.

23

COSO (2013) menyatakan bahwa informasi dan komunikasi adalah

pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu

bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung

jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan

yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk

mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengklasikasi,

mencatat, dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas asset dan

kewajiban.

Afiah dkk. (2015) menyampaikan implementasi sistem pengendalian intern



(2014) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem pengendalian


terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di

atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitan ini adalah:

H-4: Kegiatan pengendalian berpengaruh positif terhadap efektivitas


2.4.4 Pengaruh Pemantauan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

Sistem pengendalian internal perlu dipantau, proses ini bertujuan untuk

menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui

aktivitas pemantauan yang terus-menerus, evaluasi yang terpisah atau

kombinasi dari keduanya.

24

COSO (2013) menyatakan bahwa pemantauan adalah proses yang

menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat

waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui

kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah,

atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa “untuk mencapai pengelolaan

keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib

melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”.


internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Afiah

dan Azwari (2015) menyampaikan implementasi sistem pengendalian intern



(2014) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa system pengendalian


terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut

menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah

yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan

semakin baik. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat


H-5: Pemantauan berpengaruh positif terhadap efektivitas


25

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai pemerintah daerah di

kabupaten/kota se Provinsi Lampung dan yang menjadi sampel dalam

penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di BPKAD/DPPKAD di

kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan purposive sampling untuk

menentukan sampel. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Pertimbangan yang

digunakan peneliti yaitu sampel yang memenuhi kriteria sedang dan pernah

bertugas mengelola keuangan daerah.

3.2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data

yang diperoleh secara langsung dari sumber atau tempat di mana penelitian

dilakukan. Dalam penelitian ini data primer didapat dari pengumpulan

kuesioner yang diberikan kepada responden di BPKAD/DPPKAD di

26

Provinsi Lampung. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder

yang diperoleh dengan mengunakan metode tinjauan pustaka, mengakses

website maupun situs-situs.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:142). Kuesioner dapat

digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pikiran,

perasaan, sikap, kepercayaan, nilai, persepsi, kepribadian dan perilaku

responden dengan 5 skala Likert (Yuliansyah, 2016). Kuesioner yang saya

gunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang diadopsi dari

beberapa peneliti sebelumnya yang terdiri dari dua bagian pertanyaan.

Bagian pertama yaitu untuk mengukur unsur-unsur sistem pengendalian

intern pemerintah yang diadaptasi dari Zalni (2013), Indriasih (2014) dan

BPKP. Sedangkan, bagian kedua yaitu untuk mengukur efektivitas

pengelolaan keuangan daerah yang diadaptasi dari Zalni (2013)

3.4. Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yakni variabel independen yaitu

unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan variabel

dependen yaitu efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

3.4.1. Variabel Independen

27

Variabel independen dalam penelitian ini adalah unsur-unsur sistem

pengendalian intern pemerintah yang terdiri dari lingkungan

pengendalian (X1), penilaian risiko (X2), kegiatan pengendalian (X3),

informasi dan komunikasi (X4) dan pemantauan (X5).

Pengukuran sistem pengendalian intern pemerintah

menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Zalni (2013), Indriasih

(2014) dan BPKP dengan menggunakan skala likert dari sangat tidak

setuju sampai sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju (STS),

2 berarti tidak setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti setuju (S), 5

berarti sangat setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini berarti

kualitas sistem semakin baik.

Untuk dapat lebih memahami variabel penelitian yang

digunakan, penulis menjabarkannya dalam bentuk pengukuran

variabel yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1. Tabel Pengukuran Variabel X

Variabel Indikator Skala

LingkunganPengendalian(X1)

a. Penegakan integritas dan nilai etika

b. Komitmen terhadap kompetensi

c. Kepemimpinan yang kondusif

d. Struktur organisasi yang sesuai dengankebutuhan

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab

f. Kebijakan yang sehat tentangpembinaan SDM

g. Peran apparat pengawasan yang efektifh. Hubungan kerja yang baik

Likert

Penilaian Risiko(X2)

a. Identifikasi Risikob. Analisis Risiko

Likert

Kegiatan Pengendalian a. Reviu kinerja instansi pemerintahb. Pembinaan SDM

Likert

28

(X3) c. Pengendalian pengelolaan sisteminformasi

d. Pengendalian fisik atas asete. Penetapan dan reviu atas indicator dan

ukuran kinerjaf. Pemisahan fungsig. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang

pentingh. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu

atas transaksi dan kejadiani. Pembatasan akses atas sumber daya dan

pencatatannyaj. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan

pencatatannyak. Dokumentasi sistem pengendalian intern

serta transaksi dan kejadian

Informasi danKomunikasi(X4)

a. Penyelengggaraan komunikasi atasinformasi secara efektif

b. Pengelolaan, pengembangan, danpembaharuan sistem informasi

Likert

Pemantauan(X5)

a. Pemantauan berkelanjutanb. Evaluasi terpisahc. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit

dan reviu lainnya

Likert

Sumber: PP No. 60 Tahun 2008

3.4.2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan

keuangan daerah (Y). Menurut Halim (2004:74) efektivitas dalam

pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan “penyelesaian kegiatan

tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia, dapat

berarti pula mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan”.

Pengukuran efektivitas pengelolaan keuangan daerah

menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari Zalni (2013) dengan

menggunakan skala likert dari sangat tidak setuju sampai dengan

sangat setuju, yaitu 1 berarti sangat tidak setuju (STS), 2 berarti tidak

29

setuju (TS), 3 berarti netral (N), 4 berarti setuju (S), 5 berarti sangat

setuju (SS). Semakin tinggi skor variabel ini berarti pengelolaan

keuangan daerah semakin efektif.

Untuk dapat lebih memahami variabel penelitian yang

digunakan, penulis menjabarkannya dalam bentuk pengukuran

variabel yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2. Tabel Pengukuran Variabel Y

Variabel Subvariabel IndikatorVariabeldependen:Efektivitaspengelolaankeuangan daerah(Y)

1. TanggungJawab

a. Pemerintah Daerahmempertanggungjawabkan keuangannyakepada lembaga/orang yang berkepentingansah.

b. Unsur-unsur penting dalam tanggung jawabmencakup keabsahan dan pengawasan

2. Mampumemenuhikewajibankeuangan

Keuangan daerah harus di tata sedemikianrupa sehingga mampu melunasi semua ikatankeuangan, jangka pendek maupun jangkapanjang

3. Kejujuran a. Urusan keuangan harus diserahkan padapegawai yang jujur.

b. Kesempatan berbuat kecurangan diperkecil.

4. Hasil gunadan kegiatanefisien danefektif

Keuangan daerah harus di tata sedemikian rupasehingga memungkinkan program dapatdirencanakan dan dilaksanakan untuk mencapaitujuan pemerintah daerah dengan biaya yangserendah-rendahnya dan dalam waktu yangsecepat-cepatnya

5. Pengendalian a. Petugas keuangan pemerintah daerah harusmelakukan pengendalian agar semua tujantersebut dapat tercapai

b. Petugas keuangan daerah harusmengusahakan mendapat informasi yangdiperlukan untuk memantau pelaksanaanpenerimaan dan pengeluaran untuk kemudiandibandingkan dengan rencana dan sasaran.

Sumber: Halim (2004)

30

3.5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:13) metode penelitian

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan

pada filsafah positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi dan

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan

secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian,

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan.

Teknik yang akan digunakan dalam melakukan analisis data akan dilakukan

secara bertahap dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tendensi sentral (mean,

median dan modus) dari sekumpulan data hasil kuesioner. Uji ini juga

akan mendeskripsikan, mengorganisasi dan menganalisa data angka agar

dapat memberikan gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik

pengertian atau makna tertentu. Uji statistik deskriptif dilakukan dengan

software SPSS versi 2.2.

2. Uji kualitas data

Pengujian kualitas data dilakukan dengan cara menghitung tingkat

keandalan (reliability) dan tingkat keabsahan (validity) dengan

menggunakan software aplikasi statistik Statistical Package for Social

Science (SPSS) versi 2.2.

31

a. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada

objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Dengan demikian data yang valid adalah data ‘yang tidak berbeda’

antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono2013).

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas

konstrak yang merupakan tipe validitas yang mempertanyakan

apakan karakteristik dapat diukur secara akurat oleh indikator-

indikatornya. Validitas konstrak diukur dengan koefisien korelasi

antara skor masing-masing indikator/ítem pertanyaan dengan skor

totalnya. Data dinyatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan

nilai dari Corrected Item-Total Correlation > r-tabel pada

signifikansi 0.05 (5%).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data

atau temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data

dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang

sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu

berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila

dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak berbeda (Sugiyono

2013).

Reliabilitas adalah suatu tingkatan yang mengukur konsistensi hasil

jika dilakukan pengukuran berulang pada suatu karakteristik.

32

Pengujian reliabilitas dapat dihitung dengan menggunakan formula

Cronbach’s alpha.

Secara empiris, diberikan ketentuan bahwa α < o,6 mengindikasikan

reliabilitas konsistensi internal yang tidak memuaskan. Dengan kata

lain, reliabilitas konsistensi internal dapat diterima jika α ≥ o,6.

3. Uji hipotesis

a. Uji persamaan regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda akan menganalisis hubungan secara

linear antara dua atau lebih variabel bebas (X) dengan variabel

terikatnya (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan

untuk memprediksi nilai variabel independen mengalami penurunan

atau kenaikan. Persamaan análisis regresi linear berganda adalah

sebagai berikut:

Y = a + b1X1+b2X2 +b3X3 +b4X4 +b5X5

Keterangan : Y : Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

a : Nilai intersep (konstan)

b : Koefisien arah regresi

X1-5 : Unsur-unsur SPIP

b. Uji Adjusted R2

Uji Adjusted R2 atau Koefisien determinasi bertujuan untuk

mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan

variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama

33

koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai Adjusted R Square

(Adjusted R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas

mempengaruhi variabel terikatnya. Nilai R mempunyai interval

antara 0 s.d. 1. Jika nilai R besar (mendekati 1) berarti variabel bebas

dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variabel dependen, begitu pula sebaliknya (Ghozali,

2009).

c. Uji Statistik t (parsial)

Uji t parsial dalam analisis regresi berganda bertujuan untuk

mengetahui apakah variable bebas (X) secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap variabel terikat (Y). Uji t parsial akan dilakukan

dengan langkah-langkah:

1) Merumuskan hipotesis statistik

Ho : bi= 0; artinya variabel bebas (X1, X2, X3…) bukan

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat (Y)

Ha :bi≠ 0; artinya variabel bebas (X1, X2, X3….)merupakan

penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat (Y)

2) Penentuan harga ttabel berdasarkan taraf signifikansi dan taraf

derajat keabsahan.

2.5 Taraf signifikansi = 5% (0,05)

2.6 Derajat Keabsahan = (n- 1- k)

3) Membandingkan thitung dengan ttabel atau dengan melihat kolom

signifikansi pada masing-masing thitung.

34

4. Uji F

Uji F dikenal juga dengan uji serentak atau uji model, yaitu

pengujian yang digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh

semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel

terikatnya atau dapat pula digunakan untuk menguji apakah model

regresi yang dibuat dapat dipergunakan atau tidak. Uji F dapat

dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F

Hitung lebih besar dari F Tabel, maka model dapat dikatakan

berpengaruh signifikan.

56

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh unsur-

unsur SPIP terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi

Lampung. Berdasarkan hasil dan analisis data maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian berpengaruh signifikan positif terhadap

efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan

pemerintah daerah telah menerapkan langkah-langkah yang

mempengaruhi lingkungan pengendalian dengan seperti peningkatan

integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi,

kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang

sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab

yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat,

perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif,

hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah. Langkah-

langkah tersebut pada akhirnya memberikan dampak yang signifikan

terhadap efiktivitas pengelolaan keuangan daerah.

57

2. Penilaian risiko berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas

pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan pemerintah daerah

telah mampu melakukan proses identifikasi dan analisis risiko yang

mungkin terjadi dalam proses pengelolaan keuangan daerah sehingga

dapat mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses


3. Kegiatan pengendalian berpengaruh signifikan positif terhadap

efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan

pemerintah daerah telah menrapkan langkah-langkah aktivitas

pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain, reviu atas

kinerja, pembinaan SDM, pengelolaan sistem informasi, pengendalian

fisik asset, penetapan indikator kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas

transaksi , pencatatan yang akurat dan tepat waktu , pembatasan akses

atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya

dan pencatatannya dan dokumentasi yang baik sehingga berdampak

pada membaiknya pengelolaan keuanga daerah.

4. Informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan positif terhadap

efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan pemerintah

daerah telah menyediakan dan memanfaatkan segala bentuk dan sarana

komunikasi di dalam lingkungan pekerjaan. Selain itu, pemerintah

daerah juga mampu mengelola, mengembangkan dan memperbaharui

informasi secara terus menerus sehingga dapat mendukung

pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

58

5. Pemantauan berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas

pengelolaan keuangan daerah. Pemantauan dilaksanakan dengan cara

pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut

rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya sehingga dapat mendukung

pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

6. Unsur-unsur SPIP merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan dan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan konsisten

agar dapat memberikan dampak yang optimal terhadap pengelolaan

keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik

sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan, maka

efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik,

sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian intern pemerintah yang

diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan

semakin buruk

7. COSO Framework merupakan alat yang tepat untuk mengukur

efektivitas pengelolaan keuangan daerah, karena semua unsur sistem

pengendalian intern mendukung dan berpengaruh dalam mencapai

pengelolaan keuangan yang efektif.

8. Keputusan pemerintah menggunakan COSO Framework dalam setiap

aktifitas pemerintahan merupakan langkah yang tepat, karena SPI yang

handal terbukti dapat mendukung efektivitas kinerja pemerintah.

59

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah memberikan bukti empiris terkait pengaruh penerapan

SPIP terhdap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada kabupaten/kota

di Provinsi Lampung. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat

keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas hanya pada 8 (delapan) kabupaten/kota di

Provinsi Lampung, sehingga belum mewakili kondisi sebenarnya di

Provinsi lampung dan memungkinkan adanya perbedaan hasil penelitian

dan kesimpulan jika dilakukan penambahan objek penelitian dan daerah

penelitian yang berbeda. Kurangnya waktu yang dimiliki peneliti,

menyebabkan peneliti tidak mampu mendapatkan responden di seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

2. Penelitian ini tidak dapat mewakili kondisi di Indonesia, karena kondisi

setiap daerah atau provinsi di Indonesia memiliki karakter dan SDM

yang berbeda, sehingga memungkinkan adanya perbedaan hasil

penelitian dan kesimpulan jika dilakukan di daerah lain.

3. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner.

Kurangnya kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab

semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dapat menyebabkan penelitian

ini rentan terhada biasnya jawaban responden. Keadaan ini merupakan

hal yang tidak dapat dikendalikan karena berada di luar kemampuan

peneliti.

60

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti memberikan

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel

wilayah yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai pengaruh penerapan SPIP terhadap efektivitas

pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung.

2. Untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian ini serta mengurangi

biasnya jawaban responden, maka perlu dilakukan pengujian dan

penyempurnaan kuesioner yang digunakan dalam penelitian.

3. Kepada pemerintah daerah agar dapat mempertahankan sistem

pengendalian yang telah baik dan langkah-langkah pengendalian yang

diterapkan sebaiknya disusun menjadi sebuah peraturan sehingga dapat

menjadi pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

5.4. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian ini mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis

dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi

perkembangan teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian

ini, sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi terhadap

peningkatan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

61

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern

pemerintah (SPIP) dan COSO Framework memiliki pengaruh terhadap

efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, pengaruh tersebut

sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang menerapkan dan

komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan unsur-unsur SPIP.

Pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan

hasil dari penerapan prosedur dalam unsur-unsur SPIP yang telah

dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada kebijakan pmerintah

daerah, khususnya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung

untuk terus mempertahankan penerapan SPIP sehingga pengelolaan

keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, penelitian ini

juga dapat mendorong pemerintah daerah agar lebih berkomitmen

dalam penerapan SPIP dengan menyusun prosedur-prosedur yang telah

diterapkan menjadi sebuah pedoman/kebijakan sehingga dapat menjadi

acuan dalam penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah. Dan,

bagi aparat pengawasan intern pemerinta (BPKP dan Inspektorat)

diharapkan dapat meningkatkan peran pengawasannnya dalam

penerapan SPIP sehingga prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan

dapat memberikan hasil yang optimal khususnya dalam proses


DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy. 2008. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah: Perlukah?Atau, Mengapa?,(Online), (https://syukriy.wordpress.com/, diakses pada24 April 2017).

Afiah, Nunuy Nurdan Azwari, Peny Cahaya. 2015. The Effect Of TheImplementation Of Government Internal Control System (GICS) On TheQuality Of Financial Reporting Of The Local Government And ItsImpact On The Principles Of Good Governance: A Research In District,City And Provincial Government In South Sumatera. Procedia – Socialand Behavioral Sciences. Vol. 211: 811 – 818.

Aramide, Sanusi Fasilatdan Bashir, Mustapha Muhammed. 2015. TheEffectiveness Of Internal Control System And Financial AccountabilityAt Local Government Level In Nigeria. IMPACT : IJRBM. Vol. 3: 1 – 6.

Ardiyos, 2001. Kamus Besar Akuntansi. Jakarta: CitraHarta Prima.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun2016. www.bpk.go.id

Chen, Kong-Pin dan Chu, Chirus C.Y.2005. Internal Control Versus ExternalManipulation: a Model of Corporate Income Tax Evasion. RANDJournal of Economics. Vol 36: 151-164.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).2013. Internal Control Integrated Framework. New York: AIGPA’sPublication Division.

Dorothy A. McMullen, Raghunandan dan Rama D.V. 1996. Internal ControlReports and Financial Reporting Problem. Accounting Horizons. Vol 10:67 – 75.

Fisher, J. 1995. Contingency-based Research On Management Control Systems:Categorization by Level of Complexity. Journa of AccountungLiterature Committee of Sponsoring Organizations of the TreadwayCommission. Vol.14: 24-53.

Ghozali, Imam, 2009. “Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS”.Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta: SalembaEmpat.

Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta:UPP AMP YPKN.

Imam Ghozali. 2002. Statistik Non-Parametrik – Teori dan Aplikasi denganProgram SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indriasih, Dewi dan Koeswayo, Popi Sofia. 2014. The Effect Of GovernmentApparatus Competence And The Effectiveness Of Governement InternalControl Toward The Quality Of Financial Reporting And Its Impact onThe Performance Accountability In Local Government (Survey Of AllUnits Local Governement In Tegal City – Central Java Province –Indonesian). South East Asia Journal of Contemporary Business,Economics, and Law. Vol. 5: 90 – 100.

Jokipi, Annuka. 2009. Determinants and Concequences of Internal Control inFirms: aContigency Theory Based Analysis. J Manag Gov. Vol 14: 115– 114.

Konrath, Laweey F. 2002. Auditing Concept and Application, A Risk-Analysis

Approach’s, 5th

Edition. London: Chapman and Hall.

Lamusu, Lusiana. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern PemerintahTerhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada DPPKADKabupaten Gorontalo. Skripsi. Program Studi Akuntansi FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.

Malhotra, Naresh K. 2006. Riset Pemasaran Jilid II. Jakarta: Indeks.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:Andi.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah. www.bpkp.go.id.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.

Rondonuwu, R.H, dan Jantje J. Tinangon. 2015. Analisis Efisiensi danEfektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Minahasa. Jurnal EMBA. Vol.3 : 23 – 32.

Saleba, Siti Nurjanah. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahdan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap EfektifitasPengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Program Studi AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Santoso, Eko. 2011. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan DiKabupaten Ngawi. Tesis.Program Pasca Sarjana Fakultas EkonomiUniversitas Sebelas Maret.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta

Suprayogi, Angga. 2010. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah danTerhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung). Skripsi.Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

Turnbul, Nigel. 1999. Internal Control: Guidance for Directions on TheCombined Code. Palgrave Macmillan Journals. Vol. 2: 65 – 69.

Yuliansyah, Y. 2016. Meningkatkan Response Rate Pada Penelitian SurveySuatu Study Literature: Change Publication.

Zalni, Fitri. 2013. Pengaruh Komitmen Karyawan Sistem Pengendalian InternPemerintah Terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (StudiEmpiris pada BPKD Pemerintah Kota di Sumatera Barat). Skripsi.Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasNegeri Padang.

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN …digilib.unila.ac.id/28875/2/SKRIPSI TANPA BAB...

Documents

Transcript of PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN …digilib.unila.ac.id/28875/2/SKRIPSI TANPA BAB...