MODUL Accrual Accounting.20140603182905

8/10/2019 MODUL Accrual Accounting.20140603182905

1/126

AKUNTANSIPEMERINTAH

BERBASIS

AKRUAL

KONSEP,

PEMIKIRAN,

DAN

IMPLEMENTASI

DI

INDONESIA

2013

MODUL


2/126

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Sang Khalik atas perkenanNya, modulAkuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual: Konsep, Pemikiran dan Implementasi di

Indonesia ini dapat diselesaikan dengan segenap kemampuan yang ada. Modul ini

diharapkan mampu memerkaya wacana tentang konsep dan implementasi Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual.

Modul ini merupakan rangkaian tulisan para dosen dari berbagai universitas negeri di

Indonesia sebagai bagian kegiatan dari program State Accountability Revitalitation(STAR)-

ADB Loan Nomor 2929-INA, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Indonesia. Modul ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para peserta khususnya dalam

memahami konsep dan pemikiran akuntansi akrual sektor publik sekaligus sebagai bahan

diseminasi mengenai implementasi akuntansi akrual sektor publik.

Kami berharap, modul ini bermanfaat bagi mahasiswa (khususnya mahasiswa jurusan

akuntansi pemerintah), para praktisi akuntansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas

transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, serta para pembaca pada

umumnya.Akhirnya, penyusun mengucapkan terimakasih kepada BPKP atas kesempatan

yang diberikan untuk mengikuti kegiatan Customized International Study and

Benchmarking Course on Public Sector Accrual Accounting at Massey University New

Zealand. Mengingat tak ada gading yang tak retak, kami menerima kritik dan saran yang

membangun dari pembaca demi peningkatan kualitas modul.

Desember 2013

Penyusun:

Ardianto Univ. Airlangga

Arief Surya Irawan Univ. GadjahMada

Islahuddin Univ. Syiah Kuala

Muhammad Ichsan Univ. Indonesia

Ni Putu Sri HartaMimba Univ. Udayana

RatnaAyuDamayanti Univ. Hasanuddin


3/126

AkuIndo

Inte

Mas

yang

Uni

Uda

kons

prak

seter

peng

pem

213/

ini

Revi

Pem

S

Puji syuk

tansi Penesia ini d

national S

ey Univer

tinggi kep

ersitas Ga

ana dan U

Kami ber

ep dan imp

isi, dan p

usnya. Ka

embangan

rintah dae

PMK.05/20

Terima k

dapat

talitation(S

angunan (

MBUT

r kami pa

erintahanpat disele

udy and

ity New

ada para p

jah Mada

iversitas

arap mod

lementasi

embaca pa

mi yakin

akuntansi s

ah di Indo

13, dan Pe

sih kami u

enjadi s

TAR)-AD

PKP) bag

N PENA

njatkan ba

Berbasisaikan oleh

enchmarki

ealand pad

nyusun m

, Universit

asanuddin.

l ini mam

kuntansi a

da umum

bahwa m

ektor publi

esia sebag

mendagri

capkan kep

mbangan

Loan N

pengemba

ii

NGGUN

wa atas p

krual: Kpara dose

g Course

a bulan O

dul ini kh

as Syiah

u membe

rual sekto

ya, khusu

odul ini

yang har

aimana dia

omor.64/2

ada para p

berharga

mor 2929

ngan akunt

PEN

GJAWA

erkenan T

onsep, Peyang me

on Public

tober 201

susnya do

uala, Uni

ikan tamb

publik di

snya maha

apat me

s diimple

manatkan

013.

enyusun m

dari pr

INA Bad

ansi sektor

Des

NGGUN

Justa

STAR-

han yang

ikiran dajadi pesert

Sector Ac

3. Kami

en dari U

ersitas In

han wawa

ndonesia b

siswa kary

beri sum

entasikan

P Nomor

dul dan e

gram St

n Pengaw

publik di I

mber 2013

JAWAB S

R Siahaa

PKP

aha Kua

n Implema dalam C

crual Acco

emberikan

iversitas

onesia, U

an akade

agi para m

a STAR

angan il

emerintah

1/10, PM

itor. Semo

ate Acco

san Keua

donesia.

TAR-BPK

a, modul

entasi distomized

unting at

apresiasi

irlangga,

niversitas

is terkait

ahasiswa,

013 dan

iah bagi

pusat dan

Nomor

ga modul

untability

gan dan


4/126

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

SAMBUTAN PENANGGUNGJAWAB STAR-BPKP............................................ iiDAFTAR ISI............................................................................................................... iii

KONSEP DAN PEMIKIRAN AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS

AKRUAL (APBA)

Akuntansi Akrual Dan Penerapannya Di Sektor Publik: Sebuah Agenda

Pembaruan: Ratna Ayu Damayanti...................................................................... 1

Analisis Manfaat Dan Kelemahan: Penggunaan Basis Anggaran Dan

Basis Akuntansi: Ardianto.................................................................................... 18

Transisi Dari Akuntansi Berbasis Akrual Menuju Penganggaran Berbasis

Akrual:Arief Surya Irawan.................................................................................. 24

Manfaat Basis Akrual Akuntansi Pemerintahan: Pondasi Manajemen Biaya

Entitas Pemerintahan: Muhammad Ichsan.......................................................... 28

FAKTOR KUNCI SUKSES IMPLEMENTASI APBA

Kajian Variabel-Variabel Kesuksesan Penerapan Basis Akrual Dalam

Sistem Akuntansi Pemerintahan: Muhammad Ichsan......................................... 44

Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tinjauan Perspektif

Manajemen Sumber Daya Manusia: Ni Putu Sri Harta Mimba......................... 65

Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Penerapan

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual: Strategi Pengembangandan

Pelatihan:Arief Surya Irawandan Islahuddin.................................................. 73

Analisis Pengaruh Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

(APBA) Atas Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah:

Arief Surya Irawan............................................................................................ 79

ISU-ISU AKUNTANSI KHUSUS DALAM IMPLEMENTASI APBA

Akuntansi Akrual Sektor Publik dan Isu-isu Diseputarnya:

Ratna Ayu Damayanti.......................................................................................... 88

Akuntansi Akrual Terkait Aset Tetap (Disesuaikan Untuk Memahami PP 71

Tahun 2010): Ardianto........................................................................................ 112


5/126

1

AKUNTANSI AKRUAL DAN PENERAPANNYA

DI SEKTOR PUBLIK: SEBUAH AGENDA PEMBARUAN

Ratna Ayu Damayanti

Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Paper ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan akuntansi akrual dan kesesuaian penerapanakuntansi akrual pada sektor publik. Fenomena adopsi akuntansi akrual oleh sektor publik di seluruh dunia telahterjadi selama 20 tahun terakhir. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan.Paper ini menyoroti perkembangan akuntansi akrual, debat argumen pendukung dan penentang akuntansi akrual,serta isu-isu akuntansi akrual. Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi akrual merupakan konsep yang lebih

baik dibandingkan basis kas, akan tetapi akuntansi akrual masih membutuhkan perbaikan mendasar agar sesuaidengan karakteristik sektor publik. Adopsi akuntansi akrual memiliki risiko yang besar sehingga membutuhkanperencanaan yang baik untuk menghindari kegagalan.

Kata Kunci: akuntansi akrual, sektor publik

ABSTRACTThe purpose of this paper is to describe the development of accrual accounting and the suitability of

the application of accrual accounting in the public sector. The phenomenon of accrual accounting adoption by

the public sector around the world has taken place over the last 20 years. In this study, researcher used data

collection techniques such as library research. This paper highlights the development of accruals accounting,

debates around supporting and opponents arguments, and issues in accruals accounting. The findings of this

paper explained that accrual accounting is a better concept than cash basis, but accrual accounting still

requires fundamental improvements to match the characteristics of the public sector. The adoption of accrualaccounting has a greater risk that requires good planning to avoid failure.

Keyword: accrual accounting, public sector

PENDAHULUAN

Di kehidupan sehari hari masyarakat sangat akrab dengan keberadaan organisasi

sektor publik di sekitar lingkungannya. Institusi pemerintah seperti dinas pendidikan,

puskemas, dan universitas merupakan beberapa contoh dari organisasi sektor publik. Dinas,

badan dan institusi tersebut menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat semata mata

untuk kesejahteraan masyarakat dengan prinsip nirlaba bukan seperti sektor swasta yang

memiliki tujuan untuk mendapatkan laba.

Mahmudi (2010:34) mengatakan organisasi sektor publik sering digambarkan tidak

produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan kreativitas serta

berbagai kekurangan lainnya. Gambaran ini sesungguhnya sangat merugikan mengingat fakta

bahwa organisasi sektor publik mengelola uang yang sangat besar dari masyarakat. Buruknya


6/126

2

pengelolaan organisasi sektor publik memunculkan kritik keras sehingga mendorong terjadinya

reformasi manajemen sektor publik. Reformasi sektor publik tidak hanya terjadi di negara

negara maju, tetapi beberapa negara berkembang dan negara tertinggal secara aktif terus

melakukan reformasi lembaga publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik yang paling

popular adalah konsepNew Public Management yang disingkat NPM.

Pada sektor swasta, akuntansi memiliki peranan yang sangat penting. Perkembangan

akuntansi di sektor ini sangat pesat dan bergerak dinamis mengikuti perkembangan

perekonomian dibandingkan dengan akuntansi sektor publik. Akuntansi sendiri telah berperan

untuk menghasilkan sumber informasi yang kemudian digunakan untuk proses pengambilan

keputusan ekonomi yang lebih baik. Informasi yang dihasilkan akuntansi menjadi alat untuk

mengukur sejauh mana efisensi dilakukan dan sebagai alat pertanggungjawaban.Perkembangan akuntansi yang sangat pesat di sektor swasta tidak diikuti sektor publik.

Lahirnya konsepNew Public Management menyebabkan reformasi akuntansi di sektor publik.

Dimulailah masa di mana prinsip prinsip akuntansi yang ada di sektor swasta diadopsi oleh

sektor publik.

Djamhuri dan Mahmudi (2006:318) menarik kesimpulan tentang hubungan

antara konsep New Public Management dengan reformasi akuntansi di organisasi sektor

publik sebagai berikut :

The implication of adopting New Public Management model is the need to

conduct a series of reform in public sector, i.e. accounting, budgeting reform, financial

management reform, audit reform, as well as institutional reform. The migration to

accrual accounting from cameral (cash basis) accounting and single entry is one form

of public sector accounting reform.

Sedangkan menurut Bunea dan Cosmina (2008:1) menggambarkan hubungan New

Public Management dengan reformasi akuntansi di sektor publik sebagai berikut:

New Public Management is focused on efficiency, as governments around the world arebeing asked to do more with less and to be fully accountable to the community for

resources entrusted to them. Accounting plays a crucial role in New Public

Management developments as the means by which measurements are made,

achievements are documented, and negotiations take place. (ditebalkan untuk

penegasan)

McKendrick (2007:2) menjelaskan bahwa akuntansi akrual telah menyebar ke banyak

negara seiring dengan perkembanganNew Public Management. Hal ini merupakan bagian dari

bentuk adopsi proses dan teknik manajemen swasta ke manajemen sektor publik.


7/126

3

Dari uraian di atas kita dapat melihat bahwa reformasi di bidang akuntansi merupakan

bagian dari konsep New Public Management. Akuntansi pada sektor publik menjadi alat

pengukuran untuk menentukan apakah sektor publik telah mencapai efisiensi. Salah satu

reformasi akuntansi di sektor publik adalah perubahan basis akuntansi. Perubahan basis

akuntansi dari akuntansi kas ke akuntansi akrual merupakan salah satu ciri adopsi konsep

New Public Management oleh sektor publik.

Akuntansi akrual sendiri merupakan konsep yang sangat popular digunakan di sektor

swasta, karena akuntansi akrual dianggap memberikan benefit yang besar kepada

penggunanya. Akuntansi akrual memberikan informasi yang lebih bisa diandalkan karena

mampu memberikan informasi tentang kewajiban dan hak yang akan diterima di masa depan

sehingga keputusan ekonomi dapat diambil lebih baik. Akuntansi akrual telah menjadiasumsi dasar dalam kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan dengan International

Financial Reporting Standards (IFRS). Basis akrual menjelaskan bahwa transaksi yang

mempengaruhi keuangan perusahaan dicatat pada saat terjadi bukan didasarkan pada saat

menerima atau mengeluarkan uang (Kieso et al, 2011:51). Contoh lain adalah Ikatan Akuntan

Indonesia (2009:5) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009)

paragraf 21 mewajibkan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan atas dasar akrual.

Adanya regulasi ini menjelaskan bagaimana krusialnya konsep akuntansi akrual di sektor

bisnis.

Organisation for Economic Co-operation and Development (2002:2) menjelaskan

bahwa penggunaan basis akuntansi akrual yang menjadi tren di berbagai Negara saat ini tentu

sangat terkait dengan tujuan dan manfaat dari penggunaanya itu sendiri. Penggunaan basis

akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik)

yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost)

pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan

menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekadar memperhatikan kas. Secara umum, basis

akrual telah diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu melakukan reformasi manajemen

publik seperti New Zealand yang pertama kali menerapkan laporan keuangan dan anggaran

berbasis akrual di dunia sejak tahun 1990. Tujuan kunci akuntansi akrual adalah untuk

meminta pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran (output) dan/atau hasil (outcome)

dan pada saat yang sama melonggarkan kontrol atas masukan (input). Dalam konteks ini, para

manajer diminta agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan

output/outcome yang dihasilkannya, tidak sekadar dari sisi pengeluaran kas. Karena itu, hanya


8/126

4

basis akrual yang memungkinkan untuk mengakui semua biaya, dengan demikian

dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para manajer organisasi sektor publik secara

efisien dan efektif.

Berbagai dorongan untuk mereformasi akuntansi pada sektor publik juga hadir dari

berbagai lembaga internasional. Dalam Beberapa tahun terakhir sampai sekarang organisasi

global seperti Bank Dunia,International Monetary Fund (IMF) danInternational federation of

Accountants (IFAC) aktif mempromosikan adopsi manajemen dan teknik sektor swasta ke

sektor publik (Roob dan Newberry, 2007:743). Dengan banyaknya dukungan dan dorongan

dari lembaga lembaga penting tidak mengherankan jika akuntansi akrual diadopsi oleh sektor

publik. Setiap negara sekarang berusaha untuk melakukan perubahan sistem akuntansi di sektor

publik, misalnya Indonesia yang secara bertahap merubah sistem basis kas menjadi sistemakrual mulai tahun 2003 sampai tahun 2014. Meskipun terlihat baik, konsep akuntansi

akrual sendiri masih memiliki banyak perdebatan dari beberapa pihak. Carlin (2005:1)

mengatakan :

Debates about the adoption of accrual accounting and financial reporting techniques

by the public sector have been so widespread over the last decade that they may be

labelled, without risk of inaccuracy, peripatetic. Questions as to whether accrual based

techniques should be adopted by public sector entities are largely passe in the

antipodes where they have penetrated every layer of the public sector over the past

decade.

Konsep akuntansi akrual masih diperdebatkan karena banyak yang berfikir bahwa

sektor publik dan sektor swasta harus memiliki sistem yang berbeda karena memiliki

karakteristik yang berbeda. Beberapa kritik lain mengatakan bahwa akuntansi akrual

merupakan usaha untuk membuat sektor publik menjadi institusi yang neoliberal. Hal ini

diungkapkan oleh Ellwood dan Newberry (2006:1) yang menyimpulkan bahwa paper suggest

that in both countries, accrual accounting, as developed, also provides a means to reduce

the governments role to that of procurer of services and enforcer of rules set by others, thus

advancing a controversial privatisation and trade liberalization agenda which is consistent

with neo-liberal principles.

Selain itu argumen bahwa akuntansi akrual dapat memberikan akuntabilitas yang lebih

baik juga mendapatkan tantangan dari beberapa ahli yang menyatakan bahwa tidak semua

sektor publik cocok dengan akuntansi akrual dan justru akuntansi akrual sendiri yang

mengaburkan informasi akuntabilitas. Beechy (2007:1) memberikan argumen terkait

akuntabilitas yang disediakan akuntansi akrual sebagai berikut The argument of this paper is


9/126

5

that the use of full accrual accounting actually obscures operating accountability and

transparency in some types of organizations.

Beberapa argumen di atas memberikan keraguan terhadap konsep akuntansi akrual

sendiri. Keraguan ini hadir karena anggapan bahwa ketika sektor publik mengadopsi

teknik-teknik yang ada di sektor swasta maka sektor publik akan berfikir seperti sektor swasta.

Perubahan pola berfikir sektor publik ini sangat ditakuti karena secara prinsip sektor publik

dan swasta tidak sama.

Adopsi teknik teknik ini secara umum mendorong sektor publik untuk menjadi

efisien. Tuntutan untuk menjadi efisien membuat sektor publik melakukan konsep privatisasi.

Contoh reformasi di sektor publik dapat di lihat dari Negara New Zealand seperti yang

dijelaskan Roob dan Newberry (2007:743) The creation of State Owned Enterprises occurredat an early stage (19851986) in New Zealands public sector reforms. An extensive

programme of privatization followed, against mounting public opposition that culminated in a

changed electoral system.

Privatisasi ini sejalan dengan ideologi neoliberal yang ingin mengurangi peran

pemerintah dalam proses produksi. Ideologi neoliberal berusaha agar swasta mendominasi

perekonomian. Ini tentu sangat berbahaya mengingat ideologi ini dapat menyebabkan

kerusakan sistem perekonomian. Beberapa Negara berkembang biasanya didorong oleh ahli

dan teknokrat yang didukung oleh IMF untuk melakukan reformasi, teknokrat ini

membuat perbaikan didasarkan dengan proposal yang sesuai dengan ideologi bukan sains

ekonomi (Stiglitz:2003).

Konsep neoliberal ini ternyata juga disebarkan melalui lembaga lembaga

internasional yang getol untuk mempromosikan konsep akuntansi akrual. Kelsey dalam

Ellwood dan Newberry (2007:1) mengatakan. The economic policy underlying the

structural adjustment and reform programmes advocated by such key supra-national agencies

as the OECD, the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and its allied agencies,

and credit rating agencies is distinctively neo-liberal.

Melihat uraian di atas terlihat bahwa masih terjadi perdebatan yang cukup rumit

mengenai konsep New Public Management dan turunannya yaitu akuntansi akrual. Konsep-

konsep ini masih diperdebatkan sehingga penulis berusaha untuk mencoba mengurai

perkembangan teori akuntansi akrual dan berusaha melihat bagaimana akuntansi akrual

diterapkan di sektor publik.

Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut: 1)


10/126

6

Untuk mengetahui perkembangan akuntansi akrual terkait dengan latar belakang

kemunculan dan proses penerapannya di sektor publik. 2) Untuk mengetahui perdebatan

pendukung dan penentang teori akuntansi akrual 3) Untuk mengetahui isuisu akuntansi

akrual di sektor publik

Jenis studi ini tergolong dalam studi pustaka atau literatur (Library Research) berupa

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. kajian pustaka merupakan penampilan

argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir

peneliti mengenai suatu masalah/topik kajian. Menurut Sangadji dalam Akbar (2012:54),

Pengertian penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan

literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari

penelitian terdahulu.

HUBUNGAN NEW PUBLIC MANAGEMENT DAN PENERAPAN AKUNTANSI

AKRUAL

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa kita dapat menarik benang merah antara New

Public Management dengan akuntansi akrual. New Public Management telah mereformasi

pengelolaan keuangan sektor publik dengan menggunakan pendekatan pendekatan yang ada

pada sektor swasta dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sektor

publik. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan sebuah alat pengukuran kinerja dan

pertanggungjawaban.

Akuntansi yang berperan sebagai alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban juga

mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah penerapan sistem akrual yang

merupakan adopsi dari sektor swasta menggantikan sistem kas. Upping dan Oliver (2011:1)

menjelaskan sebagai berikut :

New Public Management (NPM) is a management philosophy which focuses on the

change in management practices of the public sector towards more private sectorpractices, with accountability focusing on results rather than processes. NPM

introduces a new imperative for efficiency and transparency into all elements of

the public sector. One important element of this change can be seen in the accounting

practices with a move from cash to accrual accounting, together with the adoption of

management accounting techniques to measure and control activities.

Sedangkan Bunea dan Cosmina (2008:1) menjelaskan bahwa konsep New Public

Management yang berfokus pada efisiensi memaksa seluruh pemerintahan yang

mengadopsinya untuk bekerja lebih keras dan bertanggungjawab secara akuntabel kepada


11/126

7

masyarakat mengenai sumber daya yang digunakan, sehingga akuntansi memainkan peranan

penting dalam perkembangan New Public Managementberkaitan dengan pengukuran kinerja

penggunaan sumber daya.

Oleh karena itu akuntansi khususnya akuntansi akrual merupakan konsep yang ada

akibat munculnyaNew Public management hal ini diperkuat oleh Watkins dan Edward (2007:

34) yang menjelaskan bahwa Accounting is seen within this domain as an integral component

of what is now termed New Public Management. Lebih lanjut Coonnely and Hyndmen

menjelaskan The move from cash to accruals accounting by many governments is viewed as

an aspect of an ongoing New Public Management agenda designed to achieve a more business-

like and performance-focused public sector.

Dari uraian di atas tentu sangat jelas konsep akuntansi akrual adalah sebuahkonsep turunan dari New Public Management karena akuntansi akrual merupakan bentuk

sistem manajemen sektor privat yang diadopsi ke sektor publik sebagai alat pengukuran

kinerja. Bahkan Pentingnya akuntansi akrual terhadap New Public Management

diungkapkan oleh Liekerman (2003:3) yang menjelaskan bahwa pemerintah yang

mengadopsi New Public Management maka dalam bidang akuntansi harus juga menjalankan

akuntansi akrual. Tanpa akuntansi akrual maka adopsi New Public Managementakan berjalan

kurang lancar.

PERKEMBANGAN AKUNTANSI AKRUAL DI SEKTOR PUBLIK

Pada tahun 1980-an terjadi fenomena perubahan gaya manajemen di sektor publik

akibat stagnansi ekonomi yang menghantam beberapa negara seperti New Zealand,

Australia dan Inggris. Fenomena perubahan ini popular disebut New Public Management. Apa

yang memotivasi perubahan? Alasan utamanya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap

kinerja Pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya

pada tahun 1970-an dan 1980-an. Ketidakpuasan ini dipicu oleh keadaan utang pemerintah

yang terus meningkat, pajak lebih tinggi, dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak

kasus pemerintah diminta untuk mereview perannya dalam kegiatan dan operasi serta

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pemerintah diinginkan untuk berbuat lebih banyak

dengan diiringi tuntutan agar manajer sektor publik menjadi lebih akuntabel (Buhr, 2010:12).

Konsep New Public Management mulai diterapkan di Inggris pada tahun 1979 di

masa pemerintahan Perdana Menteri Margareth Tacther sebagai bentuk perbaikan dari konsep

administrasi publik tradisional yang terlihat tidak berjalan efisien. Bentuk reformasi yang


12/126

8

dilakukan Margareth Tacther adalah melakukan pengurangan jumlah kota, mengurangi biaya

dan meningkatkan pelayanan (Gruening, 2001:2). Stagnansi ekonomi yang dihadapi New

Zealand mendorong mereka untuk melakukan inovasi. Inovasi yang dilakukan adalah

menjalankan privatisasi dan desentralisasi di sektor publik. Sedangkan Australia pada tahun

1980-an juga mengalami kesulitan ekonomi yang sangat rumit sehingga pada tahun 1983

Perdana Menteri Australia saat itu Robert Hawke telah mendukung gagasan pengelolaan

berdasarkan hasil (output) dengan memulai reformasi manajemen keuangan di sektor publik

untuk mencapai tujuan ini. Atas dasar ini pula Australia melakukan privatisasi, restrukturisasi

pemerintah dan evaluasi program dilakukan untuk mencapai tujuan ini (Janet dan Robert,

2007:15).

Watkins dan Edward (2007: 34) menjelaskan salah satu konsep yang diturunkan dariNew Public Management adalah adopsi gaya manajemen sektor privat ke sektor publik.

Kebutuhan transparansi, akuntablitas dan penilaian kinerja dalam sistem New Public

Management mendorong penggunaan Akuntansi Akrual. Sektor privat sudah sangat familiar

menggunakan akuntansi akrual, sedangkan sektor publik baru mengenal penggunaan

akuntansi akrual pada tahun 1992 ketika New Zealand menjadi Negara pertama yang

mengadopsi akuntansi akrual sebagai basis pelaporan keuangan. Dalam pemilihan basis

akuntansi, akuntansi kas masih mendominasi di seluruh dunia. Akan tetapi tren yang terjadi

adalah perubahan secara bertahap dari akuntansi kas menuju akuntansi akrual. International

Federation of Accountants (2010:1) merekomendasikan akuntansi akrual akan mendorong

transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan sektor publik.

Pemerintah memberikan pelayanan publik tanpa memprioritaskan keuntungan. Tujuan

utama dari akuntansi dan penganggaran pemerintah adalah menjelaskan kualitas barang dan

jasa publik yang diberikan kepada warganya. Sebelumnya pemerintah tidak perlu melaporkan

biaya operasi dan penerimaan kepada masyarakat dengan model yang sama sebagaimana sektor

swasta melaporkannya kepada para pemegang saham. Tujuan akuntansi penganggaran

pemerintah lebih sederhana karena hanya berfokus pada pengendalian input. Pengelolaan

keuangan pemerintah menekankan bahwa dana harus digunakan secara ketat sesuai dengan

anggaran yang telah disetujui oleh lembaga legislatif. Penerapan akuntansi berbasis kas pada

akuntansi dan penganggaran pemerintah konsisten dengan kebutuhan manajemen sektor

publik sehingga basis ini banyak diadopsi. Situasi mulai berubah pada 1990-an ketika

munculnya peristiwa yang memicu kekhawatiran dan gencarnya implementasi New Public

Management. Peristiwa yang memicu ini antara lain keinginan untuk mengatasi kesulitan


13/126

9

fiskal atau krisis utang, keharusan menjaga kredibilitas dan reputasi sektor publik sebagai

sektor ekonomi yang modern atau canggih, adanya tuntutan perubahan oleh organisasi-

organisasi internasional, tekanan dari otoritas audit nasional, dan tuntutan masyarakat agar

adanya peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintah dalam rangka mendukung efektifitas

dan efisiensi (Shi, 2005:7).

Lebih lanjut Shi menjelaskan serangkaian reformasi di sektor publik mulai

dilakukan. Salah satu bentuk reformasi adalah reformasi penyediaan barang publik dengan

memungkinkan sektor swasta untuk berpartisipasi. Masuknya sektor swasta meningkatkan

permintaan informasi akuntansi yang lebih transparan dan akurat dari pemerintah, kemudian

hal ini mendorong pemerintah untuk menyajikan informasi yang cukup memudahkan

perhitungan dan perbandingan biaya. Konversi ke basis akrual dalam akuntansi sektor publikmembantu pengukuran biaya yang lebih akurat. Reformasi lain terfokus pada orientasi

anggaran berbasis kinerja, output dan outcome dengan pendekatan manajemen pengeluaran

publik. Akuntansi akrual diyakini menjadi instrumen penting dan bermanfaat untuk

pemeriksaan efisiensi dan efektivitas biaya pemerintahan.

Penggunaan akuntansi akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen

keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih

transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekadar

basis kas. Secara umum, akuntansi akrual telah diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu

melakukan reformasi manajemen publik. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta

pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran (output), hasil (outcome) dan pada saat

yang sama melonggarkan kontrol atas masukan (input). Para manajer di sektor publik diminta

agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan output/outcome

yang dihasilkannya, tidak sekadar dari sisi pengeluaran kas. Dengan demikian akuntansi

akrual dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para manajer secara efisien dan efektif

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2002:11).

Salah satu faktor yang mendorong adopsi akuntansi akrual adalah ketidakpuasan dan

banyaknya kekurangan yang dimiliki oleh basis kas. Meskipun memiliki banyak

keterbatasan, akuntansi berbasis kas memiliki beberapa kelebihan sehingga masih banyak

digunakan oleh sektor publik di beberapa Negara. Kelebihan itu adalah sederhana, lebih

murah dan mudah untuk dipahami oleh non-akuntan (Buhr, 2010:12). Akan tetapi trenddan

tuntutan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi mendorong akuntansi akrual untuk diadopsi oleh


14/126

10

sektor publik. Akuntansi akrual menjadi sangat popular dengan dukungan berbagai organisasi

internasional seperti Bank Dunia, Organization of Economic and Development, International

Monetary Fund dan Lembaga Pemeringkat Kredit (Ellwood, 2007:1).

Negara - negara yang mengadopsi akuntansi akrual membutuhkan waktu yang sangat

lama. Mengapa dibutuhkan waktu begitu lama untuk berubah? Jones dalam Buhr

(2012:12) menjelaskan tentang kurangnya kebutuhan komparatif laporan keuangan antar

sektor publik untuk menilai kinerja. Hal ini dikarenakan masingmasing pemerintah memiliki

kemampuan untuk menetapkan kebijakan keuangan dan akuntansi sesuai keinginannya. Selain

itu, dulu akuntansi pada sektor publik hanya dilihat sebagai alat pertanggungjawaban bukan

sebagai alat pengambilan keputusan sehingga keunggulan akuntansi kas yang sangat sederhana

menyebabkan pemerintah enggan untuk pindah ke akuntansi akrual.Memperkenalkan akuntansi akrual mendapatkan tantangan dalam proses adopsinya

sehingga membutuhkan pendekatan bertahap (Treasury, 2005:40). Perlu diketahui bahwa tidak

ada perubahan mendadak dari kas ke akrual. Perubahan basis akuntansi dilakukan bertahap

melalui basis kas, basis kas yang dimodifikasi, basis akrual dimodifikasi, dan terakhir basis

akrual. Kas yang dimodifikasi berbeda dari basis kas dalam akhir tahun penyesuaian dilakukan

untuk beberapa non-cash item seperti piutang dan utang. Akrual Modifikasi berbeda dari

akuntansi berbasis akrual dalam aset modal tidak diakui sebagai aset melainkan sebagai

pengeluaran secara penuh dalam periode di mana mereka dibeli.

PERBANDINGAN PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL DI BEBERAPA NEGARA

Pada bagian ini kita akan melihat contoh penerapan akuntansi akrual di sektor publik.

Penulis akan memperlihatkan penerapan akuntansi akrual di New Zealand, Fiji dan Nepal. New

Zealand mewakili kesuksesan penerapan akuntansi akrual sedangkan Fiji dan Nepal

mewakili kegagalan penerapan akuntansi akrual.

New Zealand menjadi negara pertama yang sepenuhnya melaksanakan akuntansi akrual

baik di tingkat nasional dan lembaga. Reformasi akuntansi akrual di New Zealand

merupakan paling komprehensif di antara semua negara. Perubahan adalah bagian dari

gelombang reformasi tahun 1980-an sebagai akibat dari kesulitan fiskal negara. Reformasi ini

bertujuan untuk mencapai efisiensi. Untuk mencapai tujuan ini New Zealand menjalankan tiga

kebijakan yaitu memisahkan fungsi komersial dari operasi pemerintah lainnya, menguatkan

garis pertanggungjawaban menteri dan eksekutif dan merancang anggaran dan sistem

manajemen keuangan untuk meningkatkan pengukuran kinerja sektor publik.


15/126

11

Tiga kebijakan ini mempengaruhi adopsi akuntansi akrual di New Zealand.

Departemen Keuangan New Zealand sudah mulai mempersiapkan akuntansi akrual pada

tahun 1987. Public Finance Act diundangkan pada tanggal 1 Juli 1989. Undang-undang

tersebut yang menjelaskan penggunakan metode akuntansi akrual untuk penganggaran

dan pelaporan keuangan. Undang-undang juga mendefinisikan atribut dari manajemen

fiskal yang baik, dan memastikan pemerintah memenuhi kriteria tertentu. Undang-

undang ini menciptakan insentif bagi para politisi untuk mengejar kebijakan dalam

kepentingan jangka panjang negara, bukan sesuai kepentingan politis jangka pendek (Ruth R,

1996:5).

Pada tahun 1992 New Zealand berhasil membuat laporan keuangan dengan

akuntansi akrual di seluruh entitas pemerintah. New Zealand butuh tiga tahun untukmenerapkan akuntansi akrual dan empat tahun untuk menghasilkan laporan keuangan

konsolidasi untuk seluruh pemerintah (Beerson B,2011:17). Secara keseluruhan, reformasi

keuangan di New Zealand menghasilkan perubahan positif yaitu peningkatan akuntabilitas,

kinerja keuangan yang lebih baik, mencapai efisiensi dan pengurangan staf.

Lebih lanjut Beerson menjelaskan bahwa New Zealand adalah pelopor dalam adopsi

akuntansi akrual. Sebagai pelopor tentu New Zealand harus mampu merumuskan konsep

akuntansi akrual ini tanpa berpanduan dari negara negara lain. Oleh karena itu terdapat

beberapa tantangan yang dialami oleh New Zealand dalam mengadopsi akuntansi akrual yaitu

biaya implementasi yang cukup besar dan kualitas informasi yang belum langsung dirasakan

manfaatnya. Akuntansi akrual memerlukan biaya implementasi yang besar. Perubahan basis

akuntansi memaksa seluruh departemen di New Zealand mengganti sistem informasi keuangan

mereka hanya dalam waktu dua tahun. Selain itu terdapat risiko pengambilan keputusan yang

buruk di awal implementasi. Hal ini diakibatkan pemerintah belum terbiasa menggunakan

informasi akuntansi akrual. Sejak konversi ke akuntansi akrual volume dan kompleksitas

laporan pemerintah kepada parlemen telah meningkat. Kompleksitas laporan keuangan

menyebabkan parlemen membutuhkan saran analitis independen dari para ahli yang tentu akan

memakan waktu dan biaya.

Akuntansi akrual merupakan salah satu bagian dari paket reformasi keuangan New

Zealand yang berperan penting dalam peningkatan akuntabilitas, efisiensi dan kinerja

pemerintah. Tetapi dalam menilai perbaikan ini tidak boleh mengabaikan bentuk reformasi

keuangan lainnya dan mengutamakan akuntansi akrual sebagai faktor tunggal. International

Federation of Accountant Public Sector Comitte (1996:19) menjelaskan New Zealand telah


16/126

12

menikmati manfaat dari penerapan akuntansi akrual, karena telah melakukan pendekatan yang

komprehensif dalam menerapkan strategi pemerintah, meningkatkan kualitas keputusan dan

memungkinkan pengawasan yang efektif oleh parlemen.

Sementara itu Menurut Digitaki dalam Tickell (2010:74) Fiji mencoba mengadopsi

akuntansi akrual pada tahun 1994, Departemen Keuangan menanggapi dengan mencoba untuk

memperkenalkan akuntansi akrual, bersama dengan banyak reformasi sektor publik lainnya.

Sebuah kantor proyek akuntansi akrual didirikan pada tanggal 14 November 1994 setelah

kabinet memberikan persetujuan untuk menerapkan sistem akuntansi akrual. Pengenalan

akuntansi akrual di departemen pemerintah dibutuhkan untuk menyediakan manajemen suatu

sistem informasi manajemen yang lebih efisien dan akurat dibanding sistem keuangan secara

tunai.Pada tahun 1994 pemerintah Fiji menetapkan proses adposi akuntansi akrual melalui

dua tahap. Tahap pertama akuntansi akrual dilaksanakan oleh tiga Departemen (kehutanan,

kelautan dan keuangan) sebagai pilot project. Tahap kedua adalah implementasi secara penuh

di seluruh departemen. Departemenpilot project menyediakan informasi anggaran akrual

bulan Maret 1995 dan menyelesaikan migrasi tanggal 1 Januari 1996. Departemen yang

tersisa menyediakan informasi anggaran akrual pada Maret 1996 dan menyelesaikan migrasi

tanggal 1 Januari 1997. Akan tetapi rencana ini tidak berjalan dengan mulus karena sampai

tahun 1999 Fiji belum dapat mengadopsi akuntansi akrual. Proyek ini terhenti pada tahun 1999

akibat gejolak politik. Tickell (2010:75) menjelaskan bahwa faktor kegagalan Fiji disebabkan

oleh: 1) penerapan akuntansi akrual yang tergesagesa tanpa perencanaan yang baik. 2)

pengembangan sistem informasi akuntansi yang kurang baik. 3) terlalu bersandar dengan

konsultan internasional. 4) kemampuan tenaga akuntansi yang rendah

Setelah mengalami kegagalan pemerintah Fiji melakukan perbaikan sistem

implementasi pada tahun 2004. Pemerintah Fiji berusaha merencanakan kembali model

implementasi yang baik melalui pengembangan komprehensif untuk mengatasi faktor

kegagalan pada percobaan sebelumnya. Fiji memulai proyek adopsi akuntansi meningkatkan

kemampuan akuntan dan membuatpilot project yang lebih kecil. Usaha usaha ini relatif

membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga adopsi akuntansi akrual berjalan lambat.

Contoh kegagalan penerapan akuntansi akrual dapat dilihat di Nepal. Nepal merupakan

salah satu negara yang kurang mampu secara ekonomi. Keadaan ini menyebabkan Nepal sering

menerima bantuan dana dari lembaga internasional. Lembaga internasional berharap dana ini

dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sehingga memaksa Nepal untuk mengadopsi


17/126

13

akuntansi akrual. Adhikari P dan Mellemfik F (2011:136) menjelaskan kegagalan

penerapan akuntansi akrual di Nepal diakibatkan oleh ketidakmampuan lembaga

internasional dalam melihat rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan kurangnya

motivasi dari pemerintah. Kurangnya motivasi pemerintah karena adopsi akuntansi

akrual bukan berdasarkan keinginan sendiri melainkan pemaksaan dari organisasi

internasional.

KESIMPULAN

Paper ini menyimpulkan bahwa akuntansi akrual merupakan salah satu bagian dari

paket reformasi keuangan negara dan daerah yang berperan penting dalam peningkatan

akuntabilitas, efisiensi dan kinerja pemerintah. Tetapi dalam menilai perbaikan ini kita tidak

boleh mengabaikan bentuk reformasi keuangan lainnya dan hanya mengutamakan akuntansi

akrual sebagai faktor tunggal. Beberapa negara telah menikmati manfaat lebih dari penerapan

akuntansi akrual karena telah melakukan pendekatan yang komprehensif untuk menerapkan

strategi pemerintah, meningkatkan kualitas keputusan dan memungkinkan pengawasan yang

efektif oleh Parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, C. 2012. Penerapan Konsep Pajak Pada Zakat (Sebagai Alternatif Pengelolaan Zakat

yang Secara Efektif). Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Program Sarjana Fakultas

Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Adhikari, P and Mellamvik, F. 2011. The Rise and Fall of Nepalese Central

Government. Journal of Accounting in Emerging Economies vol 1. 12: 123-143.

Anwar, S. 2007. Budgeting and Budgetary Institutions, Public Sector Governance and

Accountability. Washington: World Bank.

Athukorala, L. 2003.Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance forDevelopment member Countries. Manila: Asian Development Bank.

Barton, D. 2004. How to Profit from Defence: A Study in The Misaplication of Business

Accounting to the Public Sector in Australia. Financial Accountability and Management.

10: 281-304.

Bastian, I. 2009.Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.

Beechy, T.H. 2007. Does Accrual Accounting Enhance Accountability. The Inovation

Journal: The Public Sector Inovation Journal Volume 12, 1:1-18.


18/126

14

Blondal, J. 2003. Accrual Accounting and Budgeting: Key Issues and Recent

Developments. OECD Journal on Budgeting,3 : 43-131.

Bovaird, T. Loffer, E.2003. Public Management and Governance. New York: Routledge.

Buhr, N. 2010. From Cash to Accrual and Domestic to International Government Accounting

Standard Setting in Last 30 Years. Makalah Disajikan pada Sixth Accounting History

International Conference, Welington. 19 Agustus.

Carlin, M. T. 2005. Debating the Impact of Accrual Accounting and Reporting in the Public

Sector. Financial Accountability and Management, 3: 309- 336.

Christensen, T et al.2007. Organization Theory and The Public Sector, Instrument,

culture and Myth. New York: Routledge.

Connolly, C. Hyndman, N. 2010. Accrual Accounting in public sector : a road not alwaystaken. Makalah disajikan pada seminar Institute of Public Administration. IPA. Rome,

28-30 November.

David, P. 4 November 2009. Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT KIMIA FARMA Tbk.

Hal 1.

Djamhuri, A. dan Mahmudi. 2006. New Public Mananagement, accounting reform and

institutional perspective of public sector accounting in indonesia. Jurnal Bisnis dan

Akuntansi,3:301-321.

Drechsler, Wolfgang, 2005, The Rise and Deinise of the New Public Management, post-

autistic econoinics review, Issue No. 33, Online

(http://www.paecon.net!PAEReview/issue33/Drechsler33.htm diakses 20 januari 2013).

Economic and Social Council United Nations, 2003, Revitalizing public administration as a

strategic action for sustainable human development:an overview, New York :

Economic and Social Council United Nations.

Ellwood, S. Newberry, S. 2006. Public Sector accrual Accounting Institutionalising Neo-

Liberals Principles. Accounting, Auditing, Accountability Journal vol 20, 4: 549-573.

Fadly, M. 2012. Implementasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kecamatan Bua

Punrang Kabupaten Luwu. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar. Program Sarjana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Halim, A. dan Syam, M. 2011. Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta: Salemba Empat.

Hari, R. 2008. Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Subsidi Public Service Obligation

Pada Kereta Rel Listrik JABOTABEK. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Program Sarjana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.


19/126

15

HM Treasury. 2005. Delivery the Benefit of Accrual Accounting for Whole Public Sector.

London. HM Treasury.

Hood, C. 1991. A Public Management for All Season. Royal Institute Public

Admnistration Journal Volume 69, 1: 1-19.

Hughes, O. 2003. Public Management and Administration an Introduction (3rd Edition).

New York: Palgrave Macmillan.

Hughes, J. 2009. International Public Sector Accounting Stadards. Dalam F.B.Bogui (ed),

Handbook of Govermental Accounting (hlm.491-519). New York: CRC Press.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009. Jakarta:

Salemba Empat.

Ismawati.K.2011.Accrual Accounting dalam New Public Management, (online),

http://unsa.ac.id/ejournal/indekx.php/smoothing/article/view/820/246, diakses 11

Desember 2012).

International Public Sector Accounting Board. 2011. International Public Sector Accounting

Standards. London: International Public Sector Accounting Board.

International Organization of Supreme Audit Institution.1995. Accounting Standard

Framework. Vienna: International Organization of Supreme Audit Institution.

Janet, V. dan Robert, B. 2007. The New Public Service. New York: M.E. SharpeKieso, D et al. 2011.Intermediate Accounting IFRS Edition. Danvers: John Wiley & Sons.

Likierman, A., 2003. Planning and controlling UK public expenditure on a resource

basis, Public Money & Management 23, 45-50.

Lynn, L. 2006. Public Management Old and New. New York: Routledge.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja sektor Publik (edisi 2). Yogyakarta : Unit Pemerbit

dan Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mahsun, M et al. 2011. Akuntansi Sektor Publik (edisi 3).Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Marti, C. 2006. Accrual Budgeting: Accounting Treatment of Key Public Sector Items and

Implications for Fiscal Policy, 1: 45-65.

Mckendrick, J. 2007. Moderrnization of the Public Sector Accounting System in Central and

Eastern European Countries : The Case of Romania. International Public Management

Review,8 :165-185.

Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di

Indonesia. 2006. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintah.


20/126

16

Nawawi, Z. 2010. Perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan Isu isu Kontemporer

Administrasi Negara di Indonesia. Palembang: Program Pasca Sarjana Universitas

Sjakhyakirti.

Nordiawan, D. 2009.Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Organisation for economic Co-Operation and Development. 2002. Accrual Accounting and

Budgeting. Makalah disajikan dalam Twenty-third Annual Meeting of OECD Senior

Budget Officials, OECD, Washington DC, 3-4 Juni.

Prayudi. 15 Januari 2007. Kebangkrutan Akuntansi Kapitalis. Hal 1.

Ruth, R. 1996. Opening and Balancing the books: the New Zealand experience. Perspectives

Accrual Accounting. 1: 5-11.

Roob, A. Newberry, S. 2007. Globalization : Govermental Accounting andInternational Financial Reporting Standards. Sosio-Economic Review, 5: 725-754.

Shi, Y. 2005. Accrual Reform in Public Sector in China. Stanfoed Center for

International Development. 1: 1-46.

Simanjuntak, B. 2010. Moving Towards Accrual Accounting. Makalah Disajikan pada

Regional Public Sector Conference, Jakarta 8 November.

South Asian Federation of Accountants. 2006. A Study Accrual Based Accoutning

for Goverments and Public Sector Entities in SAARC Countries. New Delhi. SAFA.

Stallebrink, Odd. 2007. An Investigation of Discretionary Accruals and Surplus Deficit

Management : Evidance from Swedish Municipalities. Financial Accountabiity &

Management. 18: 441-458.

Stallebrink, odd and Sacco, J. An Austria Perspective on Comercial Accounting Practices in

Public Sector: Accounting Forum vol 27. 3: 339-358.

Stiglitz, J. 6 Juli, 2006.Dont Trust Technocrats. Guardian, hlm 1.

Sunil, J. Kerry, J. New Public Management (NPM), Managerialism, and Value for Money

(VFM) Audit: A Review of Empirical Literature with Special Reference to Australia.

Paper Presented at Accounting Finance Australia And New Zealand conference in,

Sydney Australia 6-8 juli 2008.

Syarifuddin, 2003. Mencari Bentuk Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah. Makalah

Disajikan dalam Seminar Nasional Kontroversi Penerapan Akuntansi Pemerintahan

Dalam Mewujudkan Good Governance. Ikatan Akuntan Indonesia Cabang

Sulawesi Selatan. Makassar, 17 Juli.

Tickel, G. 2010. Cash to Accrual Accounting: One Nations Dilemma.


21/126

17

International Business & Economic Reseach Journal. 11: 71-78.

Upping, P. Oliver, J. 2011.Accounting Change Model for the Public Sector: Adapting Luder's

Model for Developing Countries. International Review of Business Research Papers

Vol. 7. 1: 364 380.

Vinnari, Erja and Nasi, Salmi. 2008. Creative Acounting in the Public Sector.

Milking Water utilities to Balance Municipal Budgets and Accounts. Financial Accoutability

and Management. 5: 97-116.

Watkins, A. Edward, C. 2007. Accounting, New Public Management and American

Politics: Theoretical Insights into the National Performance Review. Critical

Perspectives on Accounting, 18: 3358.

Wynee, A. 2003.Do Private Sector Financial Statement Provide a Suitable Model for PublicSector Accounts. Makalah Disajikan pada European Group of Public Administration

annual conference on Public Law and the Modernising State in, Oeiras Portugal. 3-6

September 2003.

Wynee, A. 2004.Is The Move to Accrual Based Accounting a Real Priority for Public Sector

Accounting. (online), www2.accglobal.com/doc/publicsector/ps_doc009.pdf, diakses

27 Februari 2013).

Yamamoto, H. 2003. New Public Management Japan Practice. Institute International

Policy Papers, 1: 1-31.


22/126

18

ANALISIS MANFAAT DAN KELEMAHAN:

PENGGUNAAN BASIS ANGGARAN DAN BASIS AKUNTANSI

Ardianto (Universitas Airlangga)

Abstrak

Artikel ini membahas analisis manfaat dan kelemahan dari penggunaan basis pencatatan yang berbeda antara

penganggaran dan akuntansi. Kajian analisis ini memberikan gambaran trade off yang terjadi antara manfaat

dan kelemahan dalam penggunaan basis yang berbeda-beda tersebut. Sistem penganggaran pada umumnya

terpisah dari sistem akuntansi. Domain penganggaran dianggap sebagai bagian dari sistem akuntansi

manajemen, sedang akuntansi keuangan memiliki sistem terpisah yakni sistem akuntansi keuangan. Tulisan ini

akan memberikan gambaran manfaat dan kelemahan yang terjadi jika kedua kondisi ini dibandingkan, yaitu ketika

penganggaran berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual, dan kondisi penganggaran maupun akuntansi

keduanya berbasis akrual. Pada akhirnya artikel ini memberikan alternatif solusi yang masih terbuka untukdikembangkan lebih lanjut, khususnya di dunia akademisi untuk memberikan manfaat di tataran praktis.

Kata kunci: analisis manfaat dan kelemahan, basis anggaran, basis akuntansi

PENDAHULUAN

Dalam PP 71 tahun 2010, dinyatakan bahwa basis untuk akuntansi menggunakan basis

akrual. Penandingan anggaran dengan realisasinya dalam praktik di lapangan masih

diwujudkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang saat ini umumnya masih

menggunakan basis kas. Di lain pihak PP 71 tahun 2010 mensyaratkan untuk menyajikan

Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dengan basis akrual. PP 71

tahun 2010 dalam kerangka konseptualnya juga telah menyatakan jika suatu saat anggaran

disusun dengan basis akrual, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga harus disusun

dengan basis akrual. (PP 71 tahun 2010 Kerangka Konseptual paragraf 44.)

Basis akrual sektor publik sesungguhnya memiliki tekanan tujuan yang berbeda

dibanding pada sektor swasta. Penekanan di sektor publik lebih diperuntukkan dalam rangkamenghitung biaya layanan atau cost of serviceyang akan digunakan untuk menilai efisiensi

dan keekonomisan organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan. Pada sektor swasta

tekanannya lebih pada penandingan yang tepat antara pendapatan dengan biaya. Pemahaman

atas perbedaan tujuan penerapan akrual basis ini perlu mendapat perhatian karena dalam

praktik penandingan yang tepat antara pendapatan dengan biaya secara teknis tidak mudah

untuk dilakukan dengan tepat. Hal ini disebabkan prosedur formal yang memakan waktu.


23/126

19

Kondisi ini seringkali menghambat kecepatan dalam pengakuan yang pada akhirnya berdampak

pada penandingan antara pendapatan dengan biaya.

Jika dibandingkan dengan praktik di sektor bisnis, sesungguhnya selain perbedaan,

terdapat pula beberapa kesamaan konsep mendasar yang dapat diadopsi jika memang selaras

dengan tujuan pertanggungjawaban keuangan di sektor publik. Hal tersebut antara lain:

1. Format anggaran dan realisasi harus sama sehingga dapat ditentukan varian atau selisih

untuk kepentingan pengendalian.

2.

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk pertanggungjawaban keuangan

terhadap stakeholderdan untuk pengambilan keputusan.

3. Keduanya memiliki kerangka dasar akuntansi yang hampir sama.

Saat ini basis yang umum digunakan dalam penganggaran adalah berbasis kas. Laporan

Realisasi Anggaran dengan demikian juga berbasis kas. Hal ini dapat dipahami dengan fakta

bahwa APBD/N juga masih menggunakan basis kas. Dengan berlakunya PP 71 tahun 2010

menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah akan disajikan dalam basis akrual. Pembahasan

selanjutnya dalam artikel ini adalah melihat manfaat dan kelemahan atas kondisi di mana

penganggaran menggunakan basis kas dan akuntansi menggunakan basis akrual. Ditelaah pula

kondisi ketika anggaran berbasis akrual dengan akuntansi juga berbasis akrual.

PERBANDINGAN ANGGARAN BASIS KAS DENGAN ANGGARAN BASIS AKRUAL

Untuk melihat manfaat dan kelemahan penggunaan basis yang berbeda antara anggaran

dan akuntansi, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Anggaran Basis Kas, Akuntansi Basis Akrual Anggaran Basis Akrual, Akuntansi Basis Akrual

Manfaat Kelemahan Manfaat Kelemahan

1. Anggaran berbasis

kas telah lazimditerapkan pada

sektor publik. Tidakmemerlukanperubahanparadigmapenganggaran.

2. Sederhanapemahamananggaran yang

didasarkan pada kasdan hanya

ditandingkan

1. Tidak dapat

ditandingkan antaraanggaran berbasis

kas dengan realisasihasil operasionalmaupun posisikeuangan yangdisajikan dalambasis akrual.

2. Pada dasarnya hanyamelihat apakah

aliran kas masukdan keluar yang

dianggarkan telah

1.Dapat dilakukan

pengendalian atasposisi keuangan dan

operasionalorganisasi

2..Penganggaran tidaksemata pada arus kasnamun juga terhadaphasil akhir posisikeuangan dan operasidari sebuah

organisasi sehingga

1. Terdapat kerumitan

menentukan targetanggaran atas

pencapaian posisikeuangan dan hasiloperasi di masadepan.

2. Diperlukanpemahaman yanglebih atasinterpretasi

penyajian laporananggaran dalam

bentuk neraca,


24/126

20

Anggaran Basis Kas, Akuntansi Basis Akrual Anggaran Basis Akrual, Akuntansi Basis Akrual

Manfaat Kelemahan Manfaat Kelemahan

dengan realisasinya.

3.

Anggaran tidakdisajikan akrualsehingga tidak adaperubahan daripraktik yangberlaku sebelumnya.Cost pelaporan lebih

rendah.

dilaksanakan sesuairencana tersebut.

Tidak melihat aspekefisiensi atasaktivitas tersebut.

3. Pengendalian atascapaian operasionaldan posisi yang

hendak dicapaientitas kurang dapat

dilakukan.

4. Keterserapan

anggaran kas

sebagai sebagaitolok ukurkeberhasilanmenyebabkankecenderungan

menyamakananggaran dengan

realisasi.

dapat diukur efisiensipelayanan publik.

laporan operasionalmaupun laporan

perubahan ekuitaspada saat akanmenyusunanggarannya.

3. Dimungkinkanterjadi lebih banyak

penyajian laporan,antara lain anggaran

kas dan realisasinya,anggaranOperasional (LO)dan realisasinya,

anggaran posisikeuangan danrealisasinya dst.

Dalam praktik di sektor bisnis, telah lazim dilakukan penyusunan anggaran kas,

anggaran keuangan (neraca) dan anggaran operasional (laba rugi) yang selanjutnya

ditandingkan dengan realisasi masing-masing. Pada dasarnya anggaran ini tidak semata

dilakukan untuk menjustifikasi adanya pengeluaran kas. Anggaran sesungguhnya adalah alat

untuk perencanaan (planning), pengendalian (controlling) dan koordinasi (coordinating).

Anggaran juga tidak sekadar menambahkan atau mengurangi angka dari tahun sebelumnya

pada saat penyusunannya. Anggaran seharusnya diturunkan dari proses perumusan strategi

menuju perencanaan strategi, selanjutnya menghasilkan sasaran strategis dan program kerja.

Program kerja inilah yang menjadi dasar penyusunan anggaran. Dengan perbedaan tujuan

sektor bisnis dengan sektor pemerintah, maka yang perlu dikaji adalah manakah yang dapat

diadopsi oleh sektor pemerintah dalam konteks penganggarannya dan manakah yang tidak

perlu. Apakah anggaran dalam format pelaporan keuangan juga diperlukan, ataukah cukup

anggaran yang berbasis kas saja. Dengan demikian adalah relevan jika analisis perbedaan

basis ini dilakukan.


25/126

21

PERMASALAHAN

Pertanyaan kunci adalah apakah penganggaran di sektor pemerintah cukup dengan

anggaran kas ataukah perlu disusun hingga anggaran operasional dan anggaran finansial

(posisi keuangan) yang berbasis akrual. Beberapa pandangan dapat saja berbeda, namun

perlu diperhatikan tujuan penyusunan laporan keuangan pada entitas pemerintah. Jika

keefektifan, efisiensi dan keekonomian adalah sebuah upaya yang akan dicapai, tentunya dalam

operasi dari sebuah entitas pemerintah juga harus dikendalikan dengan perencanaan yang

mengarah pada pencapaian tujuan organisasi (pemerintah) tersebut. Laporan atas operasi

entitas pemerintah, yang berdasar PP 71 tahun 2010 dikenal dengan istilah Laporan

Operasional, seharusnya juga mendapat porsi penganggaran sebelum pelaksanaan operasinya.

Implikasinya adalah anggaran harus disusun dengan basis yang sama dengan laporan

operasional, yang tidak lain menggunakan basis akrual. Kondisi pengendalian ini dapat dicapai

jika basis yang digunakan dalam penganggaran sama dengan basis akuntansi.

Di sisi lain terdapat kelemahan atau hambatan dalam menyamakan basis anggaran

dengan basis akuntansi, antara lain:

1. Akan bertambah upaya (effort) untuk menyajikan laporan. Hal ini disebabkan masing-

masing laporan akan ditandingkan dengan realisasinya. Setidaknya disamping

menggunakan LRA yang berbasis akrual, tentunya untuk pengambilan keputusan terkait

kas, laporan anggaran kas dan realisasinya (Anggaran Cash Flow) juga masih diperlukan

(sulit untuk dapat ditinggalkan).

2. Kebiasaan dalam membaca anggaran berbasis kas dibanding anggaran berbasis akrual di

sektor pemerintahan menyebabkan kemungkinan salah interpretasi bagi pengguna jika

diubah ke basis akrual. Dengan demikian diperlukan upaya pemahaman bagi para pihak

yang berkepentingan (stakeholder).

3. APBN/APBD masih berbasis kas dan tidak mudah langsung merubah ke basis akrual

4. Software atau sistem terkait penyajian laporan harus disesuaikan untuk menghasilkan

penandingan yang setara antara format anggaran (akrual) dan format laporan keuangan

(akrual). Kondisi ini memerlukan penyamaan kode akun dan sebagainya agar setiap pos

yang dilaporkan telah terdapat dalam pos yang dianggarkan. Jika tidak cermat kondisi ini

juga dapat menimbulkan permasalahan teknis.


26/126

22

PP 71 tahun 2010, mensyaratkan entitas pelaporan untuk menyajikan setidaknya 7

jenis laporan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2.

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL)

3.

Neraca

4. Laporan Operasional (LO)

5. Laporan Arus Kas (LAK)

6. Laporan Perubahan Ekuitas

7. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Poin 1 dan 2 disebut dengan laporan pelaksanaan anggaran, sedang poin 3 hingga 7 disebut

laporan finansial.

Jika nantinya digunakan anggaran akrual maka implikasi terhadap penandinganya

adalah dengan pelaporan akuntansi akrual pula. Pada saat itu sesungguhnya analog dengan

melaporkan laporan operasional (berbasis akrual) ditandingkan dengan realisasinya yang juga

berbasis akrual sehingga dihasilkan anggaran selisih lebih/kurang dari operasi. Akibatnya

adalah terdapat anggaran posisi keuangan yang juga menampung anggaran selisih lebih/kurang

pada sisi ekuitasnya. Pada dasarnya terdapat tarik menarik antara perlunya menyusun

anggaran yang kompleks namun memberi manfaat yang optimal atau anggaran yang

sederhana namun terbatas dalam memberikan manfaat.

Dalam lampiran PP 71 tahun 2010 ditunjukkan bahwa berdasar UU no 1 tahun 2004 pasal 70

ayat 2 dinyatakan bahwa pengakuan pendapatan dan belanja pada APBN/APBD menggunakan

basis akrual. Faktanya sebagian besar praktik yang berlaku dalam penganggaran dan pelaporan

pelaksanaan anggaran di Indonesia adalah berbasis kas. ( Halim dan Kusufi, 2012). Oleh

karena itu, relevan untuk mengkaji penerapan anggaran yang berbasis akrual untuk

ditandingkan dengan laporan realisasi yang berbasis akrual pula. Selanjutnya peran akademisi

diperlukan untuk memperjelas konsep dan analisis lebih lanjut atas manfaat dan biaya setiap

perubahan yang terjadi.

PENUTUP

Komponen penting dari basis akrual pada sistem akuntansi pemerintah adalah adanya

akuntabilitas dan transparansi fiskal (Kara dan Kilic 2011). Dengan demikian tidak dapat


27/126

23

dipungkiri bahwa penerapan basis akrual pada pelaporan keuangan sudah pada arah yang

benar. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah telaah lebih mendalam kelemahan

dan kekuatan penggunaan sistem penganggaran yang berbeda basis dengan laporan

akuntansinya. Jika penganggaran akan diubah ke basis akrual, perlu pula dikaji bagaimana

pengendalian atas arus kas serta implikasi yang lain terkait basis yang digunakan dalam

APBN/D. Kajian mendalam atas permasalahan ini penting untuk dilakukan karena perbedaan

konsep yang ideal dengan praktik seringkali timbul karena pengetahuan manusia yang terus

berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Perbaikan ke arah yang lebih ideal merupakan

kenyataan yang tidak terhindarkan seiring dengan pemahaman yang meningkat atas suatu

konsep yang ideal.

Di sisi lain aspek biaya dan manfaat juga perlu menjadi pertimbangan. Setiap

perubahan memerlukan biaya, dengan demikian perlu pula ditinjau asas kemanfaatannya.

Apakah perubahan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar menjadi fokus kajian pula.

Apapun yang akan digunakan dalam sistem penganggaran seharusnya didukung oleh perangkat

undang-undang/peraturan yang saling mendukung sehingga tidak menimbulkan permasalahan

bagi pengguna peraturan tersebut.

REFERENSI

Iqbal dan Kusufi, dalam Halim dan Kusufi, 2012, Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi

Keuangan Daerah, Salemba 4

Kara, E dan Kilic Y. , 2011 Accounting Recording System on Accrual Basis at Local

Autorities in Turkey,International Journal of Business and Social ScienceVol2 no 15

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

UU no 1 tahun 2004


28/126

24

TRANSISI DARI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL MENUJU

PENGANGGARAN BERBASIS AKRUAL

Arief Surya Irawan (FEB Universitas Gadjah Mada)

The transition to the accrual basis of accounting

may bring certain advantages in the appropriate context.

In contrast, the cash basis of accounting

has served almost all governments well

over at least the last two hundred years

(Andy Wynne, 2004)

PENDAHULUAN

Dalam proses penyusunan anggaran secara garis besar terdapat dua metode yaitu

metode basis kas dan basis akrual. Metode basis kas dan basis akrual adalah dua representasi

akhir dari gambaran kemungkinan penganggaran. Umumnya, negara-negara di dunia banyak

yang menggunakan metode basis kas dalam aktivitas penganggaran sektor publik. Namun

demikian, saat ini kebanyakan lembaga pemerintah bekerja dengan pola hibrida (hybrid), yaitu

sistem kas dengan komitmen yang merupakan pengejawantahan dari basis akrual. Akan tetapi,

tren menunjukkan anggaran publik memberikan informasi mengenai kos dari aktivitas dansemakin mengarah menjadi basis akrual.

Mengapa sejumlah negara beralih menggunakan akuntansi akrual? Untuk menjawab

pertanyaan ini, beberapa alasan dapat dikemukakan. Pertama, akuntansi akrual menyediakan

informasi untuk menjalankan organisasi dengan cara lebih efektif dan efisien. Kedua, sistem

akuntansi akrual menciptakan kemungkinan untuk memberikan informasi baru yang

merefleksikan realitas ekonomi dari organisasi. Hal ini akan semakin nyata dengan adanya

dukungan dari sistem manajemen akuntansi. Pada keadaan ini, akuntansi basis akrual mungkin

merupakan instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Ketiga, reformasi akuntansi

akrual mungkin juga dilandasi oleh pengalaman terdahulu dengan organisasi lain.

Informasi arus kas masih penting untuk dalam rangka mengontrol kondisi fiskal dan

untuk identifikasi kebutuhan perbendaharaan sebagai bagian dari ekonomi makro (kebijakan

moneter dan fiskal) dan peraturan penganggaran. Oleh karena itu, negara-negara yang


29/126

25

memperkenalkan penganggaran basis akrual juga menyediakan informasi arus kas agar

memiliki ikhtisar yang lebih lengkap.

EVOLUSI MENUJU AKUNTANSI AKRUAL DAN PENGANGGARAN AKRUAL

Beberapa pakar mengatakan bahwa terdapat evolusi proses penyusunan anggaran dari

basis kas menjadi basis akrual. Tabel di bawah menunjukkan perbandingan luas reformasi

penganggaran dan akuntansi akrual pada 6 negara OECD.

Tabel 1: Akuntansi akrual dan akuntansi pada pemerintahan Pusat/Federal dan Satuan Kerja di enam

negara anggota OECD.

Penganggaran Akrual Akuntansi Akrual

Departemen Satuan Kerja Departemen Satuan Kerja

Australia X X X X

Kanada X X

Belanda X X

Swedia X X

Inggris Raya X X X X

Amerika Serikat X X

Sumber: Sterck, et.al, 2005

Sterck et. Al (2005) dengan berdasarkan hasil studi reformasi penganggaran dan akuntansi

di atas, telah menyusun tiga skenario terkait dengan evolusi ke arah penganggaran akrual:

a. Skenario 1: Penganggaran basis kas dan akuntansi basis kas

Pada skenario ini dapat ditemui negara yang menggunakan penganggaran dan akuntansi

basis kas dan komitmen, contoh Belanda.

b. Skenario 2: Penganggaran basis kas dan akuntansi basis akrual

Pada skenario ini dapat ditemukan negara yang mengadopsi sistem akuntansi berbasis

akrual, namun belum mengganti metode sistem penganggaran dengan tetap berdasar basis

kas, contoh Amerika Serikat, Kanada dan Swedia.

c. Skenario 3: Penganggaran dan Akuntansi Akrual secara penuh

Pada scenario ketiga, sistem akuntansi basis akrual didukung dengan sistem penganggaran

basis akrual, contoh Australia dan Inggris.


30/126

26

PERBANDINGAN AKUNTANSI AKRUAL DENGAN PENGANGGARAN AKRUAL

Akuntansi akrual fokus pada pencatatan dan pascapelaporan transaksi. Secara teknis,

sebuah pemerintahan dapat mengimplementasikan akuntansi akrual tanpa harus melakukan

perubahan pada kerangka kerja penganggaran berbasis kas yang berlaku termasuk untuk

kementerian maupun lembaga

Penganggaran akrual, mencakup perencanaan basis akrual. Dalam hal ini penganggaran

akrual menggabungkan penganggaran basis kas dengan transaksi- non-kas termasuk aset,

kewajiban dan ekuitas. Sebagai contoh, anggaran akrual akan mencakup anggaran biaya, item-

item non kas seperti depresiasi dan pengelolaan dana pensiun. Hal ini memungkinkan anggaran

akrual menyediakan infomasi terkait implikasi pemanfaatan sumber daya atas aktivitaspemerintah yang sudah ditetapkan. Peruntukan anggaran untuk pemerintah/DPR juga dapat

dikalkulasi dengan menggunakan basis akrual untuk membayar kos total (full cost) operasi

pemerintah tidak tergantung pada saat kapan pengeluarannya terjadi. Sebaliknya, hal ini akan

menimbulkan isu kompleksitas akuntansi dan manajemen kas yang harus diselesaikan sebelum

basis akrual diimplementasikan.

PENYELARASAN AKUNTANSI AKRUAL DENGAN PENGANGGARAN AKRUAL

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa reformasi akuntansi dan penganggaran

seyogyanya diselaraskan sehingga ada dasar penandingan antara rencana pemerintah dengan

hasil keuangan aktual. Blonde (2004 dalam Halim dan Kusufi, 2012) menyatakan bahwa tanpa

perubahan dalam pengelolaan penganggaran, perubahan ke arah akuntansi berbasis akrual akan

mengalami kegagalan dalam rangka menciptakan perubahan budaya maupun insentif yang pada

akhirnya akan mengurangi kebermanfaatan perubahan tersebut. Pemerintah bisa saja

memutuskan untuk mengadopsi akuntansi berbasis akrual sebagai langkah awal sebelum

mengaplikasikan penganggaran akrual yang cenderung lebih kompleks impelementasinya.Akumulasi pengalaman implementasi akuntansi akrual dan ketersediaan data historis akan

memberi kontribusi positif pada saat transisi ke penganggaran akrual

TANTANGAN REFORMASI PENGANGGARAN DAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL

Penerapan sistem akuntansi dan penganggaran basis akrual memunculkan banyak

tantangan antara lain:


31/126

27

1. Transformasi manajemen berdasarkan kas menjadi berdasar prasyarat akrual

2. Memperoleh perhatian dan meyakinkan anggota parlemen

3. Menghadapi standar persaingan

4.

Memutuskan pilihan antara sentralisasi atau desentralisasi sistem software

5.

Meningkatkan fungsi finansial

6. Menghadapi tumbuhnya kebutuhan akuntan profesional

7. Mengurangi kompleksitas sistem

PENUTUP

Evolusi menuju akuntansi akrual mengarah kepada implementasi penganggaran akrual

dapat dilakukan dengan 3 skenario yaitu penganggaran kas maupun akuntansi berbasis kas,penganggaran kas dan akuntansi berbasis akrual atau penganggaran akrual dan akuntansi

berbasis akrual. Apapun metode perubahan yang dipilih tidak mengakibatkan kebutuhan akan

informasi tentang kas menjadi berkurang.

REFERENSI

Ahyaruddin, Muhammad, 2013, Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di

Pemerintahan Indonesia, akhyaruddinmsc.blogspot.com, diakses 20 Januari 2014

Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. 2012. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik,

dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah.

Salemba Empat. Jakarta.

Kahn, Abdul & Stephen Mayers, 2009, Transition To Accrual Accounting, Technical Notes

And Manuals, International Monetary Fund.

Sterck, M., Scheers, B., Conings, Veerie & Boukaeert B., 2005, Linking Budgeting and

Accounting Reforms an International Comparison, presented at 10th biennial CIGAR

Conference


32/126

28

MANFAAT BASIS AKRUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN:

PONDASI MANAJEMEN BIAYA ENTITAS PEMERINTAHAN

Muhammad Ichsan

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia

E-mail :[email protected]

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk melihat manfaat penerapan akuntansi berdasarkan hasil penelitian pada entitaspemerintahan yang mempunyai kewajiban dan telah menerapkan akuntansi akrual. Berdasarkan hasil penelitian

tersebut, dipahami bahwa akuntansi akrual jika dilaksanakan dengan baik, apalagi jika diintegrasikan denganpenerapan sistem akuntansi biaya akan memberikan manfaat dalam: meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya, penguatan akuntabilitas, peningkatan transparansi atas total biaya aktivitas pemerintahan, dan penilaian

secara lebih komprehensif atas pengaruh dari aktivitas pemerintahan terhadap perekonomian.Penerapan akuntansi pemerintahan akrual di Indonesia, sebenarnya telah mulai dilakukan sejakpemerintah memberikan penetapan Badan Layanan Umum/BLU (2005). Walaupun masih terdapat pro dan kontraterhadap penerapan akuntansi pemerintahan akrual, namun dapat dipahami bahwa akuntansi akrual dapat

memberikan manfaat dalam pengelolaan biaya suatu entitas sehingga usaha-usaha untuk melakuan efisiensi dapatdilakukan. Dari pembahasan contoh kasus diketahui bahwa penerapan akuntansi akrual di entitas pemerintahansebaiknya dimulai dari entitas pemerintahan yang mempunyai tugas memberikan atau menyediakan barang /pelayanan langsung kepada masyarakat. Entitas pemerintahan tersebut memerlukan suatu sistem akuntansi yangdapat digunakan untuk menghitung biaya satuan (unit cost). Mengetahui biaya satuan (unit cost) tidak semata-mata ditujukan untuk menetapkan nilai biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, tetapi juga berguna agar

entitas tersebut dapat dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, serta meningkatkan aspek kualitas tatakelolapemerintahan. Dengan mengetahui biaya satuan layanan juga dapat diketahui berapa proporsi yang harus

ditanggung oleh pemerintah melalui APBN.

Kata Kunci : akuntansi akrual, akuntansi biaya, biaya satuan (unit cost), badan layanan umum, manajemenbiaya, keadilan antar generasi.

PENDAHULUAN

Gelombang perubahan dunia yang dipacu oleh inisiatif penerapan Manajemen Publik

Baru (MPB) / New Public Management(NPM) telah mendorong banyak negara untuk segera

mengambil langkah perubahan. Ini merupakan pilihan yang paling realistis dan paling logis

karena negara menghadapi semakin menguatnya tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi

yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya keuangan, yaitu agar pengelolaannya dapat

dilakukan secara ekonomis, lebih efisien, dan semakin efektif.

Dalam dua dasawarsa terakhir, banyak negara melaksanakan reformasi dalam bidang

pengelolaan keuangan negara yang merupakan bagian penting dari inisiatif Manajemen Publik

Baru (MPB) / New Public Management (NPM). Salah satu reformasi yang dilakukan adalah

mengganti atau merubah sistem akuntansi anggaran negara yang semula menggunakan basis

kas (budgetary cash accounting systems) menjadi sistem anggaran dan akuntansi yang berbasis

akrual, yaitu basis akuntansi yang digunakan oleh entitas bisnis.


33/126

29

Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa akuntansi akrual diyakini mempunyai manfaat

yang lebih baik dibandingkan dengan akuntansi kas.Diamond (2002 : 9-10) dalam dokumen

International Monetary Fund (IMF) yang berjudul : Performance Budgeting: Is Accrual

Accounting Required?, menuliskan ada empat manfaat dari akuntansi akrual yaitu :

1.

Meningkatkan Kualitas Penggunaan Sumber daya (Improve Resource Allocation).

2. Penguatan Akuntabilitas (Strengthened Accountability).

3. Meningkatkan Transparansi atas Total Biaya dari Aktivitas Pemerintahan (Enhanced

Transparency on Total Resources Costs of Government Activities).

4. Melihat dengan Lebih Komprehensif atas Pengaruh dari Aktivitas Pemerintahan

Terhadap Perekonomian (More Comprehensive View of Governments Impact on The

Economy).Uraian deskriptif atas berbagai manfaat akuntansi akrual sudah banyak dituliskan.

Namun hasil penelitian atas manfaat dari praktik akuntansi akrual yang telah berjalan di entitas

pemerintahan, terutama di Indonesia, masih sedikit.

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara telah berjalan lebih dari satu

dasawarsa yaitu sejak ditetapkannya paket undang-undang keuangan negara, yang terutama

adalah Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-

undang (UU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan dilaksanakannya

reformasi ini maka pengelolaan keuangan Negara harus dapat dijalankan secara tertib, taat pada

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) UU Nomor 17 tahun 2003.

Paket perundang-undangan keuangan negara tersebut telah menetapkan bahwa

pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan dukungan penerapan sistem akuntansi

yang baik berpondasikan pada sistem pengendalian internal yang kokoh. Dalam paket

perundang-undangan keuangan negara tersebut juga telah ditetapkan bahwa pelaksanaan sistem

akuntansi akrual paling lambat 5 tahun sejak UU No. 17 tahun 2003 ditetapkan atau pada tahun

2008.

Selama basis akrual belum dilaksanakan, pemerintah menjalankan sistem akuntansi

menggunakan basis akuntansi cash towards accrual. Hal ini didukung Peraturan Pemerintah

(PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) sebagai dasar pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan dengan basis cash towards

accrual. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang


34/126

30

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan dasar pelaksanaan sistem akuntansi

pemerintahan dengan basis akrual.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memperlihatkan manfaat dari penerapan akuntansi

akrual di entitas pemerintahan berdasarkan hasil penelitian pada suatu entitas pemerintahan di

Indonesia yang telah menerapkan akuntansi akrual. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk

mengidentifikasi entitas pemerintahan di Indonesia yang telah melaksanakan akuntansi akrual,

menghitung biaya dari satu pelayanan yang dilaksanakan entitas pemerintahan tersebut, serta

menguraikan manfaat perhitungan biaya pelayanan tersebut dalam peningkatan kualitas

penggunaan sumber daya, penguatan akuntabilitas, peningkatan transparansi atas total biaya

suatu pelayanan, dan penilaian pengaruhnya terhadap kebijakan fiskal.

AKUNTANSI AKRUAL VERSUS AKUNTANSI KAS

Dalam banyak literatur, akuntansi akrual diyakini mempunyai beberapa manfaat yang

lebih baik dibandingkan dengan akuntansi kas, yang oleh Eriotis, Filippos dan Dimitrios (2011

: 155) dikelompokkan dan diikhtisarkan sebagai berikut : (i) it provides a clear picture of the

total cost of government programs, activities and services provided; better measurement of

costs and revenues; enhancement of control process and transparency; (ii) greater focus on

outputs; focus on the long-term impact of decisions; (iii) more efficient and effective use and

management of resources and greater accountability; (iv) reduction and better measurement of

public expenditures; (v) better presentation of the financial position of the public sector

organisations; (vi) better financial management; improvement of performance measurements

and greater comparability of managerial performance between periods and organizations by

calculating indicators on the basis of comprehensive and consistent financial and operational

data; (vii) greater attention to assets and more complete information on public organisations

liabilities through better assets and liabilities management; (viii) better planning for future

funding requirements (ix) helps with make/buy or rent/buy decisions; (x) better decisions on

feasibility of providing services; (Mellett, 2002; and Olsen dkk., 2001; Barrett, 1993; Evans,

1995; Pallot, 2000; Mellor, 1996; Brusca, 1997; Funnel and Cooper, 1998; Ryan, 1998; Chan,

2003; Guthrie, 1998; Jones, 2004; Barzelay, 1992; Moe, 1994; Venieris and Cohen, 2004;

Cohen dkk., 2007; Aucoin, 1995; Pessina and Steccolini, 2007; OECD, 2005; and International

Federationof Accountants - Public Sector Committee, 2000 and 2002, pp. 710).

Diamond, (2002 : 8-9) menyatakan bahwa , an accrual system recognize a financial

flow, which does not result in cash flows e.g., depreciation, transfer, write-off of physical


35/126

31

assets, and accrued interest which were necessary to consider from an efficiency viewpoint,

representing the full costs of providing government services, and which also allowed a wider

assessment of government operations.. Selanjutnya Diamond (2002 : 9-10) menjelaskan

berbagai manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan akuntansi akrual, yang utama adalah :

1.

Meningkatkan Kualitas Penggunaan Sumber daya (Improve Resource Allocation)

Akuntansi kas tidak dapat menyediakan informasi yang berkaitan dengan seluruh biaya

(full costs) dari penyediaan layanan publik. Sementara akuntansi akrual mampu

menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menghitung seluruh biaya

pelayanan berdasarkan pada biaya seluruh sumber daya yang digunakan (termasuk sumber

daya non kas seperti penggunaan aset tetap/fixed assets). Dengan menggunakan metode

full costbisa dilakukan analisis efisiensi dan perkiraan kebutuhan dana untuk menggantiaset yang sekarang digunakan.

2. Penguatan Akuntabilitas (Strengthened Accountability)

Akuntabilitas akan semakin baik ketika pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tidak

hanya terbatas pada sumber daya kas masuk (cash inflows) dan kas keluar (cash outflows),

tetapi juga terhadap asset selain kas (non cash asset)dan kewajiban (liabilities). Dengan

akuntansi akrual, entitas perlu menentukan secara jelas kinerja pelayanan yang ingin

dicapai dan biaya keseluruhan (full cost) dari pelaksanaan pelayanan tersebut, lebih jauh

definisi yang kinerja yang jelas akan menentukan informasi keuangan dan non keuangan

yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi dan mengelola pengeluaran.

3.

Meningkatkan Transparansi atas Total Biaya dari Aktivitas Pemerintahan (Enhanced

Transparency on Total Resources Costs of Government Activities).

Akuntansi akrual juga mempunyai manfaat yang bersifat umum dalam menyediakan

informasi operasional pemerintahan yang berpotensi untuk meningkatkan transparansi dan

memperbaiki tanggung jawab fiskal (fiscal responsibility). Akuntansi akrual mempunyai

prinsip pengungkapan penuh (full disclosure) atas aset dan kewajiban serta pendapatan dan

beban.

4.

Melihat dengan Lebih Komprehensif atas Pengaruh dari Aktivitas Pemerintahan Terhadap

Ekonomi (More Comprehensive View of Governments Impact on The Economy)

Informasi kas dalam laporan arus kas (cash flow statement) lebih jelas menunjukan

rekonsiliasi antara arus kas bersih terhadap perubahan dalam saldo kas dan bank

sebagaimana disajikan dalam neraca (balance sheet), hal ini akan mengurangi berbagai hal

yang tidak dapat dijelaskan dalam data laporan fiskal. Lebih jauh lagi klasifikasi arus kas


36/126

32

kedalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayan, akan

menyedian informasi yang dapat digunakan untuk menelusuri pengaruh arus kas

pemerintah terhadap aktvitas ekonomi yang terkait.

Mengutip hasil studi yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD), McPhee(2006 : 3) menyampaikan beberapa manfaat dari pelaksanaan

akuntansi akrual yang dapat diperoleh oleh entitas publik, termasuk kemampuan untuk :

1. Reflect and provide the basis for accountability for the additional flexibility provided to

public sector managers;

2. Underpin objectives for a more competitive approach to public sector provision;

3. Facilitate more efficient and effective resource management;

4.

Improve accountability by extending the notion of performance beyond the use and

application of cash; and

5. Provide a longer term focus on the effect of government and management decisions.

Dukungan terhadap penggunaan basis akrual di Pemerintahan dari waktu ke waktu

semakin meningkat, apalagi jika dikaitkan dengan inisiatif peningkatan kualitas Government

Finance Statistic (GFS). Namun demikian, bukan berarti akuntansi kas tidak dibutuhkan atau

sudah tidak mempunyai dukungan sama sekali. Diamond (2002:4) mengutip dari IFAC (1998)

menjelaskan bahwa masih terdapat pro dan kontra terhadap basis kas yang diikhtisarkan

sebagai berikut :

Pros :

Easily comprehended by users;

Allows judgment on

compliance with budget

appropriations, traditionally

cash-based.

Simple to implement, this case

of compilation, facilitates

reports being timely, reliable,

and comparable.

Cost are low due to the lower

level

MODUL Accrual Accounting.20140603182905

Documents

Transcript of MODUL Accrual Accounting.20140603182905