MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

13
Agriekonomika, ISSN 2301-9948 Volume 2, Nomor 1 April, 2013 27 MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA La Ode Mustafa Muchtar, Nunung Prajarto dan Subejo Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret [email protected] ABSTRACT Approach model of local government in managing local development that has not been integrated so that the implementation of development programs so far has not fully realize a prosperous society in Kolaka regency. This research aims to describe the implementation of rural development, identify the factors inhibiting and driving the implementation of rural development, and describe the factors that determine the effectiveness of the implementation of rural development programs in Kolaka regency. The research design was a descriptive with qualitative approach. The results showed that the implementation of rural development programs through Gerbangmastra program entirely not maximized, because there are still obstacles that impede the achievement of objectives adequately. Public private partnerships, socialization of program development and community participation very determine the effectiveness of achieving objectives rural development through the implementation of Gerbangmastra programs. Public private partnership in the implementation of the program is not maximized, socialization of program uneven and community participation is still low, so the effectiveness of the achievement of development objectives through the implementation of Gerbangmastra program not maximized. Keywords: public-private partnerships, socialization of program, community participation, development program, effectiveness. PENDAHULUAN Pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam konteks pembangunan daerah karena sebagian besar wilayah pedesaan ini menempati porsi terbesar dari seluruh wilayah. Dalam kondisi demikian, sehingga pembangunan pedesaan perlu ditingkatkan, terutama sejak era reformasi yang ditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat di daerah-daerah pinggiran menjadi semakin mandiri dalam membangun daerahnya masing-masing. Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan keseluruhan kegiatan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan semangat swadaya berupa gotong- royong yang didukung organisasi dan partisipasi masyarakat (Adisasmita, 2006). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa dengan cara memanfaatkan kemampuan dan potensi sumberdaya yang ada melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan prakarsa masyarakat. Sejalan dengan pembangunan desa tersebut, kebijakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sangat mendukung karena dengan kebijakan ini penyerahan kewenangan secara luas kepada daerah telah diatur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan

Transcript of MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

Page 1: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1 April, 2013

27

MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAANDI KABUPATEN KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

La Ode Mustafa Muchtar, Nunung Prajarto dan SubejoProgram Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas [email protected]

ABSTRACTApproach model of local government in managing local development that has notbeen integrated so that the implementation of development programs so far hasnot fully realize a prosperous society in Kolaka regency. This research aims todescribe the implementation of rural development, identify the factors inhibitingand driving the implementation of rural development, and describe the factorsthat determine the effectiveness of the implementation of rural developmentprograms in Kolaka regency. The research design was a descriptive withqualitative approach. The results showed that the implementation of ruraldevelopment programs through Gerbangmastra program entirely not maximized,because there are still obstacles that impede the achievement of objectivesadequately. Public private partnerships, socialization of program developmentand community participation very determine the effectiveness of achievingobjectives rural development through the implementation of Gerbangmastraprograms. Public private partnership in the implementation of the program is notmaximized, socialization of program uneven and community participation is stilllow, so the effectiveness of the achievement of development objectives throughthe implementation of Gerbangmastra program not maximized.

Keywords: public-private partnerships, socialization of program, communityparticipation, development program, effectiveness.

PENDAHULUANPelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam

konteks pembangunan daerah karena sebagian besar wilayah pedesaan inimenempati porsi terbesar dari seluruh wilayah. Dalam kondisi demikian, sehinggapembangunan pedesaan perlu ditingkatkan, terutama sejak era reformasi yangditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melaluipelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis masyarakat sehinggamasyarakat di daerah-daerah pinggiran menjadi semakin mandiri dalammembangun daerahnya masing-masing.

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan keseluruhan kegiatanpembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakansecara terpadu dengan mengembangkan semangat swadaya berupa gotong-royong yang didukung organisasi dan partisipasi masyarakat (Adisasmita, 2006).Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desadengan cara memanfaatkan kemampuan dan potensi sumberdaya yang adamelalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan, dan prakarsa masyarakat.

Sejalan dengan pembangunan desa tersebut, kebijakan Undang-UndangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sangat mendukung karenadengan kebijakan ini penyerahan kewenangan secara luas kepada daerah telahdiatur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan

Page 2: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

April, 2013 Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1

28

kemasyarakatan, termasuk daerah pedesaan. Dalam upaya menjalankan amanatundang-undang tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkankebijakan pembangunan yang tepat agar pembangunan berjalan secara merata,khususnya di daerah pedesaan yang masih mengalami kesenjanganpembangunan dibandingkan wilayah perkotaan.

Pembangunan pedesaan perlu mendapat prioritas utama dari pemerintahdaerah, karena di wilayah ini ada berbagai kondisi ketertinggalan danketerbelakangan, baik dilihat dari aspek geografis, topografis, demografis maupunsarana dan prasarana. Di daerah pedesaan juga ada kelemahan akses atasmodal dan informasi pasar, rendahnya kemampuan sumber daya manusia, belumproaktifnya partisipasi masyarakat, lemahnya kemampuan kelembagaanpedesaan, dan masih ada kelemahan operasional dan fungsional lainnya(Adisasmita, 2006).

Memperhatikan kondisi daerah pedesaan semacam itu, pemerintahdaerah perlu mengalokasikan dana yang besar guna menyelenggarakanprogram-program pembangunan pedesaan untuk percepatan pembangunan danpenguatan kapasitas masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat bertujuanmendidik dan mendorong masyarakat agar memiliki kemandirian dalammelaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat berperan penting dalampembangunan, karena berhasil atau gagalnya pembangunan sesungguhnya lebihbanyak ditentukan kesungguhan pelaksana di lapangan, yaitu masyarakat, selainpemerintah sebagai fasilitator penyelenggara (Prajarto, 1996).

Kebijakan otonomi daerah menjadi dasar penguatan posisi dan peranmasyarakat dalam pembangunan. Salah satu implikasi utamanya adalahperubahan model pembangunan linier menjadi model pembangunan partisipatif.Model ini merupakan model pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat. Tujuanpenerapan model ini adalah meratakan hasil-hasil pembangunan, sehinggadiharapkan akan cepat menghilangkan kesenjangan kehidupan masyarakat,terutama melalui program pemberantasan kemiskinan (Soetrisno, 1999).

Fenomena ketertinggalan pembangunan masyarakat pedesaan seringluput dari pantauan pemerintah daerah, sementara akses informasi masyarakatmengenai program-program pembangunan masih terbatas. Penyuluhanpembangunan yang dijalankan pemerintah sering kurang efektif menjangkaukeseluruhan masyarakat, sehingga masyarakat tidak memiliki kesempatanmenyalurkan aspirasi. Kurang efektifnya penyuluhan ini karena pemerintahumumnya tidak memposisikan tokoh lokal sebagai komunikator bagi masyarakatyang sebenarnya dapat memainkan peran yang strategis sebagai agenpembangunan.

Kesenjangan komunikasi pemerintah daerah dengan masyarakat dalamhal informasi program-program pembangunan pedesaan menarik untuk dikajisecara mendalam sejauhmana implementasi program pembangunan pedesaandapat memecahkan permasalahan dan mencapai tujuan pembangunan. Salahsatu model pembangunan pedesaan adalah program Gerbangmastra (GerakanPembangunan Masyarakat Sejahtera) yang digagas Pemerintah KabupatenKolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan program Gerbangmastra iniadalah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaluipeningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Program Gerbangmastra ini diwujudkan melalui kegiatan desa mandiriyang merupakan suatu rangkaian kerja terpadu yang melibatkan instansi lintassektor, swasta dan masyarakat dalam gerakan pembangunan berbasis partisipasi

Page 3: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1 April, 2013

29

masyarakat. Sasaran yang akan dicapai dari program Gerbangmastra ini adalahpeningkatan pelayanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat,peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan penyuluhan pembangunan,serta menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong dalampembangunan di Kabupaten Kolaka.

Beberapa permasalahan yang menggambarkan kondisi ketertinggalan danketerbelakangan pembangunan di Kabupaten Kolaka, antara lain: masalahpeningkatan produksi sektor pedesaan (pertanian dan industri pedesaan);lingkungan hidup; pendidikan dan kesehatan; infrastruktur, sarana dan prasaranapedesaan yang belum memadai; kelembagaan masyarakat; kepemilikian rumahtinggal; rumah tinggal yang tidak layak huni; lingkungan kumuh; gizi buruk;pengangguran; anak putus sekolah; dan masalah penyakit masyarakat.

Beberapa permasalahan pembangunan di atas perlu mendapat perhatianserius dan langkah konkrit dari Pemerintah Kabupaten Kolaka melalui upayapembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kompleksnya permasalahanpembangunan serta keterbatasan dana Pemerintah Daerah untuk membiayaiprogram pembangunan tersebut, sehingga Pemerintah Daerah mencari alternatifagar upaya pembangunan tersebut diharaphan dapat berjalan efektif. PemerintahDaerah bermitra dengan pihak swasta untuk melaksanakan programGerbangmastra tersebut, didukung partisipasi masyarakat serta mengintensifkankomunikasi pembangunan untuk mensosialisasikan program pembangunankepada masyarakat.

Permasalahan pembangunan pedesaan yang cukup kompleks, sehinggadiperlukan prakarsa dan kreatifitas dari pemerintah daerah untuk melakukanupaya-upaya pembangunan yang terintegrasi dan mendorong sinergitas faktor-faktor pembangunan meliputi kemitraan pemerintah daerah dengan swasta,sosialisasi program dan partisipasi masyarakat. Sinergitas faktor-faktorpembangunan tersebut untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunanpedesaan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan pelaksanaan pembangunanpedesaan di Kabupaten Kolaka, (2) mengidentifikasi faktor-faktor penghambatdan pendorong pelaksanaan pembangunan pedesaan di Kabupaten Kolaka, dan(3) mendeskripsikan faktor-faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaanprogram pembangunan pedesaan di Kabupaten Kolaka.

METODE PENELITIANPenelitian ini menggunakan metode dasar deskriptif yaitu menjelaskan

sifat-sifat atau kondisi suatu obyek apa adanya melalui metode kualitatif sebagaiprosedur penelitian (Usman, 1996).

Teknik Pengumpulan DataData yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara

secara mendalam kepada informan tentang obyek atau berbagai hal yang sedangditeliti dengan menggunakan pedoman atau pokok-pokok wawancara semistruktural (Vredenbregt, 1978; Mulyana, 2001). Meskipun pada tahap ini informandiberikan keleluasaan untuk mengungkapkan pendapatnya terhadap pertanyaanterbuka, namun demikian peneliti menetapkan ruang lingkup pertanyaan sesuaidengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yangdiajukan pada dasarnya menyangkut persepsi dan pandangan informan atasfaktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan

Page 4: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

April, 2013 Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1

30

pedesaan melalui pelaksanaan program Gerbangmastra di Kabupaten Kolaka.Informan sumber data primer dalam penelitian adalah berasal dari unsurpemerintahan, swasta, tokoh masyarakat, serta masyarakat.

Teknik Pengolahan DataAnalisis data dan informasi penelitian dilakukan menggunakan metode

analisis kualitatif melalui proses kodifikasi, kategorisasi, interpretasi ataupemaknaan dan abstraksi (Poerwandari, 1998). Kategorisasi disini adalahpenyusunan kategori atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentuterhadap data dan informasi yang diperoleh, selanjutnya menempatkan datapada kategori masing-masing. Abstraksi disini adalah membuat rangkuman inti,proses dan pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya,dengan kata lain untuk pencatatan data.

Teknik Pengujian Keabsahan DataTeknik pengujian keabsahan data, dilakukan dengan menggunakan teknik

triangulasi adalah teknik pengujian keabsahan data dengan memanfaatkansesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagaipembanding terhadap data itu (Moleong, 1998). Teknik pengujian yangmemanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecekterhadap data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASANDeskripsi Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Kolakamelalui Implementasi Program Gerbangmastra

Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam menggagas dan menyelenggarakanprogram gerakan pembangunan sejahtera (Gerbangmastra) ini dilatar belakangioleh rasa prihatin atas kondisi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kolakayang belum di tuntaskan secara memadai serta kewenangan pemerintah daerahyang luas untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sesuaiUndang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tujuanprogram Gerbangmastra tersebut adalah untuk percepatan pembangunan danpemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yangberkeadilan dan bermartabat. Implementasi program tersebut diwujudkan melaluipeningkatan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kolaka melaksanakan program Gerbangmastrasejak tahun 2006 hingga saat ini 2012. Program Gerbangmastra ini merupakanmodel pembangunan pedesaan dilakukan secara terpadu dengan melibatkanseluruh stakeholders baik dijajaran pemerintah daerah, pemerintah provinsi danpusat serta seluruh komponen masyarakat, dan swasta, dalam suatu gerakanpembangunan yang berbasis pada partisipasi masyarakat menuju Kolaka Emas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 334 tahun 2006 tentangPelaksanaan Gerakan Pembangunan Masyarakat Sejahtera, maka secara umumpelaksanaan program Gerbangmastra bertujuan untuk membangun kehidupanmasyarakat Kabupaten Kolaka berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomiluas, nyata dan bertanggung jawab. Secara khusus program Gerbangmastrabertujuan untuk menyatukan dan memberdayakan berbagai komponenpembangunan (pemerintah, masyarakat, swasta) sebagai kekuatan penggerakpembangunan di Kabupaten Kolaka, mendorong pemberdayaan masyarakatuntuk meningkatkan produksi dalam arti luas, serta meningkatkan pendapatanyang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Page 5: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1 April, 2013

31

Sasaran yang akan dicapai dari program Gerbangmastra ini adalahpeningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat; pemberdayaan ekonomi dansosial masyarakat; peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatanpenyuluhan pembangunan; serta membangun dan menumbuhkan semangatkebersamaan, kegotong-royongan dalam pembangunan guna menuntaskanmasalah ketertinggalan, kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Kolaka

Berdasarkan tujuan dan sasaran program Gerbangmastra tersebut, makaruang lingkup pelaksanaan program tersebut meliputi: (1) peningkatan pelayananpublik dengan titik berat pada pelayanan masyarakat desa; (2) prasarana dansarana yang mendukung aksesbilitas serta mengurangi keterisolasian yaituinfrastruktur jalan, jembatan dan permukiman; (3) prasarana yang mendukungkegiatan peningkatan produksi pertanian dalam arti luas, pendidikan, kesehatandan fasilitas peribadatan; (4) prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasarmasyarakat pedesaan, yaitu penyediaan sarana air bersih, sanitasi dan penataanpemukiman; (5) prasarana yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat,pengembangan koperasi, pelatihan keterampilan masyarakat; (6) peningkatanfasilitas keamanan dan kesadaran hukum masyarakat; serta (7) penataanlingkungan dan budaya bersih.

Pendekatan operasional dalam pelaksanaan program Gerbangmastradilakukan dengan gotong royong dimana pemerintah daerah bekerjasama denganswasta serta adanya partisipasi masyarakat. Pembiayaan pelaksanaan programGerbangmastra ini sebagian besar dibebankan kepada APBD Kabupaten Kolakayang didistribusikan melalui alokasi anggaran setiap Satuan Kerja PerangkatDaerah arena terkait langsung dengan tugas dan fungsinya dan sumber-sumberlain yang sah. Pembiayaan tersebut bersifat bantuan stimulan untuk mendorongpartisipasi masyarakat serta adanya keterlibatan pihak swasta sesuai potensi dankemampuan masing-masing.

Mekanisme penyelenggaraan program Gerbangmastra adalah:a. Perencanaan Kegiatan Program

Perencanaan kegiatan program dilakukan untuk menelaah permasalahanpembangunan di masyarakat sebagai dasar untuk menentukan rencana kegiatanyang akan dialokasikan menurut skala prioritas kegiatan pembangunan, rencanapembiayaan kegiatan, pemetaan potensi swadaya masyarakat, serta pemetaandukungan/kontribusi pihak swasta.

Prosedur perencanaan kegiatan program sebagaimana ditentukan dalamPeraturan Bupati Kolaka Nomor 334 Tahun 2006, Tim Kabupaten yangdikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bappeda,penanggung jawab masing-masing zona pembangunan, Pemerintah Kecamatan,dan Pemerintah Desa/Kelurahan secara terpadu melakukan verifikasi danidentifikasi usulan/rencana kegiatan program hasil musyawarah perencanaanpembangunan setiap desa/kelurahan.

Hasil verifikasi dan indentifikasi usulan atau rencana kegiatan programsetiap desa/kelurahan tersebut disampaikan kepada Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Kolaka yang merupakan unsur pelaksana/fasilitator kegiatanprogram Gerbangmastra di masyarakat. Kemudian setiap SKPD menindaklanjutihasil identifikasi Tim Koordinasi Kabupaten dalam bentuk kegiatan sesuai dengantugas dan fungsinya. Hasil verifikasi dari setiap SKPD kemudian dikoordinasikankembali kepada BPMD dan Bappeda Kabupaten Kolaka. Rencana kegiatan yangakan dilaksanakan dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah setiap SKPD.

Page 6: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

April, 2013 Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1

32

Rencana kegiatan program hasil verifikasi dan finalisasi Tim KoordinasiKabupaten kemudian disampaikan kepada pihak swasta melalui rapat koordinasidengan pimpinan masing-masing perusahaan tambang. Hasil kesepakatan keduapihak antara pemerintah Kabupaten Kolaka dengan pihak swasta tersebutmenjadi dasar bagi dukungan serta kontribusi sumber daya yang akandialokasikan oleh pihak swasta. Kontribusi sumber daya swasta tersebut dikelolasendiri pihak swasta dan hasilnya disalurkan kepada masing-masing SKPD terkaitdibawa koordinasi BPMD Kabupaten Kolaka, Pemerintah Kecamatan danPemerintah Desa/Kelurahan sebagai lokasi sasaran pelaksanaan kegiatanprogram.

Rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD untukdilaksanakan pada setiap desa/kelurahan di masing-masing kecamatan termasukdukungan dan kontribusi swasta disampaikan kepada pemerintah kecamatan.Pemerintah kecamatan kemudian mensosialisasikan rencana kegiatan programGerbangmastra kepada seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayahnya.Biasanya dalam sosialisasi kegiatan program tersebut, di lakukan juga diskusiatau musyawarah bersama masyarakat untuk mendorong dan menentukanbentuk dan besaran kontribusi/ atau swadaya masyarakat dalam mendukungsetiap kegiatan program yang dilaksanakan. Mengingat anggaran kegiatanprogram yang tersedia pada setiap SKPD tidak sepenuhnya dapat dipenuhi, akantetapi mensyaratkan adanya kontribusi atau swadaya masyarakat, disampingkontribusi dan sumbangan sumber daya pihak swasta.

b. Pelaksanaan Kegiatan ProgramRencana kegiatan program yang dialokasikan untuk masing-masing

desa/kelurahan dan telah ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasirencana/usulan kegiatan oleh tim kabupaten bersama pemerintah kecamatan danpemerintah desa/kelurahan selanjutnya diimplementasikan oleh setiap SKPD.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan program tersebut dilakukan secaraterpadu oleh seluruh SKPD sesuai tugas dan fungsinya bersama denganpemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, pihak swasta danmasyarakat. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan program, masyarakat selaludituntut lebih berperan aktif di dalam pencapaian hasil kerja. SKPD melakukanfasilitasi kegiatan di lapangan sesuai bidang tugasnya serta menyediakanpembiayaan kegiatan.

Mengingat alokasi dana setiap kegiatan yang ditersedia pada SKPDterbatas, sementara kegiatan program ini adalah untuk mewujudkan kehidupanmasyarakat yang sejahtera, maka dukungan, keterlibatan serta kontribusi sumberdaya masyarakat juga menjadi syarat utama berlangsungnya kegiatan programGerbangmastra di masyarakat. Hasil kesepakatan bersama antara pemerintahdesa/kelurahan dengan masyarakat setempat dalam musyawarah pembangunandesa, maka biasanya swadaya masyarakat diwujudkan dalam bentuk tenaga(fisik), material/bahan, dana, bahkan lahan/lokasi. Dalam hal ini, pemerintah desa/kelurahan bersama tokoh masyarakat senantiasa diharapkan memberikanmotivasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam setiap kegiatan program.

Pelaksanaan kegiatan program Gerbangmastra yang difasilitasi olehsetiap SKPD Kabupaten sesuai tugas dan fungsinya yang didukung olehmasyarakat lokal, juga di dukung oleh pihak swasta. Dukungan pihak swastadalam pelaksanaan kegiatan program di masyarakat dalam bentuk kerjasamaoperasional serta kontribusi sumber daya. Kontribusi sumber daya swasta

Page 7: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1 April, 2013

33

biasanya dalam bentuk sumbangan material, barang modal, tenaga ahli/terampil,dan peralatan.

Guna mengarahkan pelaksanaan kegiatan program di setiapdesa/kelurahan pada masing-masing kecamatan, maka dilakukan pemantauankegiatan. Pemantauan kegiatan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan bersamaPemerintah Desa dan Kelurahan dan melaporkan hasilnya kepada Tim KoordinasiKabupaten.

Model operasional kemitraan pembangunan pedesaan dalam pelaksanaanprogram Gerbangmastra di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada gambar 1.

Sumber: Data Primer Diolah, 2012

Gambar 1Model Kemitraan Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Kolaka

Berdasarkan data dan hasil pelaksanaan kegiatan programGerbangmastra yang telah direalisasikan selama lima tahun terjadi peningkatanbaik jumlah kegiatan maupun jumlah dana pembangunan yang dialokasikan. Halini terlihat dinamisasi pelaksanaan kegiatan sejak tahun 2007 sebanyak 1.143kegiatan yang tersebar di 80 desa/kelurahan. Pada tahun 2008 telahdirealisasikan kegiatan sebanyak 1.522 yang tersebar di 213 desa/kelurahan.Tahun 2009 telah direalisasikan kegiatan sebanyak 1.792, tersebar di 213desa/kelurahan. Pada tahun 2010 kegiatan yang telah direalisasikan sebanyak1.574, yang tersebar di 213 desa/kelurahan. Tahun 2011 kegiatan yang telahdirealisasikan sebanyak 1.501 yang tersebar di 213 desa/kelurahan. Demikianpula alokasi anggaran program terjadi peningkatan setiap tahun, baik yangbersumber dari APBD Kabupaten Kolaka, dana alokasi khusus APBN dan danahibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tabel 1.

Page 8: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

April, 2013 Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1

34

Tabel 1Perkembangan Pendanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Kolaka

Sumber: BPMD Kabupaten Kolaka, 2012

Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pembangunan Pedesaan melaluiPelaksanaan Program Gerbangmastra di Kabupaten Kolaka

Permasalahan pembangunan yang kompleks menyangkut ketertinggalan,kemiskinan dan pengangguran, mewarnai lingkungan kehidupan masyarakatpedesaan. Pemerintah Kabupaten Kolaka yang menggagas dan menerapkanmodel pembangunan yang berbasis pembangunan pedesaan sebagai gerakanuntuk menuntaskan melawan ketertinggalan dan kemiskinan menuju masyarakatyang sejahtera yang disebut dengan Gerbangmastra.

Program Gerbangmastra telah dilaksanakan selama lima tahun denganmelibatkan pihak swasta dan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaanprogram tersebut, berbagai hasil pembangunan yang dicapai yang meliputipembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana publik, ekonomi, sosialbudaya, kualitas lingkungan dan sebagainya. Meskipun pelaksanaan programtelah menghasilkan berbagai capaian, akan tetapi secara keseluruhan dipandangbelum maksimal, karena dalam pelaksanaan program di masyarakat tentunyamengalami banyak kendala yang menghambat efektivitas pencapaian tujuanprogram.

Pelaksanaan program Gerbangmastra sejak awal telah menghadapihambatan yang menyangkut kemampuan anggaran dari Pemerintah KabupatenKolaka yang terbatas. Alokasi anggaran pembangunan tidaklah sebandingdengan kebutuhan pembiayaan untuk menuntaskan berbagai persoalanpembangunan di masyarakat. Kondisi keterbatasan pembiayaan inilah yangmendorong Pemerintah Kabupaten Kolaka berinisiatif melakukan kerjasamadengan swasta yang berinvestasi di Kabupaten Kolaka termasuk.

Hambatan lain yang menyertai pelaksanaan program Gerbangmastrayang berasal dari pemerintah daerah adalah masalah sosialisasi program yangtidak maksimal dan merata di seluruh wilayah dan masyarakat pedesaan.Kegiatan sosialisasi program dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan ke tingkatdesa/ kelurahan. Sosialisasi program pembangunan hanya dipandang sebagaitahap penyampaian informasi adanya kegiatan pembangunan yang akandilaksanakan dan masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pelaksanaannya.Minimnya intensitas sosialisasi program kepada masyarakat, banyak wargamasyarakat tidak dapat mengakses informasi program sehingga tidak memahamiprogram secara utuh.

Padahal sosialisasi program pembangunan sebagai bentuk komunikasikhusus pemerintah daerah kepada masyarakat untuk memperkenalkan,menyampaikan dan menyebarkan informasi program pembangunan agarmasyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan

TahunJumlahDesa /

Kel.

JumlahKegiatan

Sumber Dana Jumlah Dana(Rp.000)APBD

(Rp.000)APBN

(Rp.000)Hibah Provinsi

(Rp.000)2007 80 1.143 20.140.787 - - 20.140.7872008 213 1.522 80.576.372 66.591.673 5.325.000 152.493.0472009 213 1.792 123.845.552 105.133.480 10.650.000 239.629.0322010 213 1.574 139.694.668 123.006.711 10.650.000 256.073.3862011 213 1.501 150.930.062 137.461.211 10.650.000 299.041.277

Jumlah 7.532 515.187.441 432.193.075 37.275.000 967.377.529

Page 9: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1 April, 2013

35

program yang akan dan sedang dilaksanakan. Persoalan yang sering munculdalam setiap proses pembangunan adalah komunikasi pembangunan yang tidakjalan, sehingga tidak sedikit menimbulkan kegagalan dalam pencapaian hasil.Pemerintah daerah seharusnya mengedepankan komunikasi pembangunandengan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah mengamanatkan adanyapembangunan yang partisipastif dan untuk mengembangkan pembangunanpartisipatif tersebut maka faktor yang paling menentukan adalah komunikasipembangunan.

Akibat tidak meratanya informasi program dan tidak lancarnya komunikasiperangkat pemerintah daerah dengan masyarakat adalah kurang transparannyaalokasi anggaran setiap kegiatan program di lapangan. Alokasi anggaran kegiatansangat penting diketahui oleh masyarakat, karena terkait dengan kontribusisumber daya masyarakat. Banyak warga masyarakat tidak mengetahui anggarankegiatan program sehingga mereka tidak maksimal dalam memberikankontribusi/sumbangan. Keterbukaan anggaran program seharusnya menjadi titikpacu untuk mendorong potensi sumber daya masyarakat untuk memperkuatpelaksanaan dan penyelesaian kegiatan program di masyarakat.

Uraian mengenai faktor-faktor penghambat yang menyertai pelaksanaanprogram Gerbangmastra, memberikan gambaran bahwa setiap pelaksanaanpembangunan daerah tidak luput dari berbagai kendala. Pemerintah daerah jugamengevaluasi permasalahan selama pelaksanaan program Gerbangmastra.Pemerintah Kabupaten Kolaka terus berupaya mencari alternatif pembiayaaankepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.Kegigihan Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam memperjuangkan pembiayaanprogram tersebut telah berhasil mendapatkan dukungan pemerintah pusat melaluidana alokasi khusus APBN dan dana hibah Pemerintah Provinsi SulawesiTenggara. Kreativitas dan inovasi pemerintah daerah inilah menjadi pendorongsehingga program Gerbangmastra terus berjalan setiap tahun.

Selain faktor pembiayaan yang terus diupayakan oleh pemerintah daerah,faktor yang lain pendorong dalam pelaksanaan program baik pada pemerintahdaerah maupun masyarakat Kolaka adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakatterhadap pemerintah daerah yang dibuktikan dari hasil-hasil pembangunan yangsecara nyata dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hasil-hasilyang dicapai diantaranya tersedianya sarana prasarana/infrastruktur publik yangmerupakan aspek prioritas dipandang sudah cukup memadai, termasukkeberhasilan pemerintah daerah membangun bandar udara Tanggetada yangmurni dibiayai dari APBD Kabupaten Kolaka, bantuan/kontribusi swasta danmasyarakat.

Deskripsi Faktor-faktor yang Menentukan Efektivitas PembangunanPedesaan melalui Pelaksanaan Program Gerbangmastra

Keberhasilan suatu pembangunan terletak pada kemampuan dansinergitas antar aktor-aktor pembangunan baik pemerintah, swasta, maupunmasyarakat. Sinergitas antar aktor pembangunan dalam pelaksanaanpembangunan merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baikyakni menciptakan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat melaluipola kemitraan.

Kerjasama pemerintah daerah dengan swasta dalam pelaksanaanprogram pembangunan pedesaan melalui pola kemitraan pemerintah swastasebagai semangat dan inovasi baru di dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

Page 10: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

April, 2013 Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1

36

masyarakat di Kabupaten Kolaka. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihakswasta dalam pelaksanaan program pembangunan ini tentunya mengarah padapenciptaan kerjasama yang saling menguntungkan.

Tujuan kerjasama tersebut adalah agar pihak swasta turut sertamendukung pelaksanaan program Gerbangmastra yang digagas PemerintahKabupaten Kolaka guna mewujudkan masyarakat sejahtera. Komunikasi yangdibangun pemerintah daerah dengan pihak swasta menghasilkan suatukesepakatan kerjasama yang pada prinsipnya pihak swasta bersedia membantudan mendukung Pemerintah Kabupaten Kolaka di dalam melaksanakan programGerbangmastra.

Keterbatasan pembiayaan program pembangunan menjadi kendala untukmenyelesaikan berbagai persoalan sehingga pelaksanaan program dilakukansecara bertahap dengan memanfaatkan sumber dan potensi pembiayaan laintermasuk kontribusi swasta. Kerjasama dengan swasta dalam pelaksanaanprogram pembangunan di Kabupaten Kolaka dimaksudkan untuk menggiringswasta memberikan sebagian pendapatannya dari hasil eksploitasi sumber dayaalam Kolaka untuk mengurangi permasalahan masyarakat melalui kontribusipembiayaan pembangunan yang dikelola bersama pemerintah dan masyarakat.

Mekanisme kerjasama serta kontribusi pihak swasta sepenuhnyadilakukan dan dikelola sendiri oleh pihak swasta dan hasilnya diserahkan kepadapemerintah daerah melalui Satuan Kerja perangkat Daerah atau melaluipemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan dibawah koordinasiBappeda dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kolaka.

Pelaksanaan kemitraan pemerintah daerah dengan swasta di dalampelaksanaan kegiatan program di masyarakat, pihak swasta pada dasarnya tidakterlibat sepenuhnya di dalam pengelolaan kegiatan program di masyarakat.Kondisi ini terkait dengan intensitas kegiatan swasta yang sangat tinggi dalamkegiatan pengelolaan tambang dan telah merupakan kesepakatan bersamapemerintah daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan program lebihbanyak dilakukan oleh seluruh masyarakat yang difasilitasi oleh Satuan KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Kolaka. Harapan dari pelaksanaan kemitraan iniadalah terwujudnya dukungan dan kontribusi sumber daya swasta yang dapatmembantu keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Keterlibatan dan kontribusi swasta dalam mendukung pelaksanaankegiatan program Gerbangmastra sebagaimana telah disepakati bersamaPemerintah Kabupaten Kolaka, kurang maksimal karena tergantung kondisipendapatan hasil ekspor produksi tambang nikel (investor). Semakin tinggi tingkatpendapatan swasta maka kontribusi atau sumbangan swasta di dalammendukung pelaksanaan program juga turut meningkat demikian pula sebaliknya.Hal ini akan dapat mendorong efektivitas pencapaian tujuan programGerbangmastra.

Meskipun demikian, keterlibatan dan kontribusi pihak swasta selama ini didalam mendukung pelaksanaan program Gerbangmastra dipandang sangatberarti dan paling tidak mampu membangun nilai kesadaran dan kepedulian bagiswasta (investor) bahwa mereka merupakan bagian dari aktor yang harusberperan di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya diKabupaten Kolaka.

Distribusi informasi program kepada masyarakat sangat penting di dalamupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Hal iniberkaitan dengan aktivitas sosialisasi program dari pemerintah daerah kepada

Page 11: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1 April, 2013

37

masyarakat. Sosialisasi program pembangunan bertujuan untuk memperkenalkandan menyebarluaskan informasi program, agar masyarakat memahami secarautuh mengenai konsep, prinsip, prosedur, dan tahapan pelaksanaanpembangunan pedesaan di Kabupaten Kolaka melalui pelaksanaan programGerbangmastra, agar masyarakat terlibat didalamnya.

Secara faktual pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Gerbangmastradi masyarakat kurang berjalan masksimal. Kegiatan sosialisasi program hanyadilakukan oleh pemerintah kecamatan kepada aparatur desa/kelurahan, penguruslembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat tertentusecara terbatas, seharusnya dilakukan di seluruh masyarakat. Sosialisasiprogram dilakukan tidak merata di masyarakat bahkan kurang menyentuhkelompok warga miskin atau warga di daerah pinggiran, sehingga banyakdiantara mereka yang tidak mengetahui informasi program.

Terbatasnya akses informasi serta minimnya informasi program yangdiperoleh masyarakat menyebabkan rendahnya perhatian, dukungan danpartisipasi masyarakat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan programGerbangmastra. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pentingdalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan program pembangunan.Partisipasi masyarakat dalam prakteknya harus menonjolkan aspek kemampuandan kemandirian masyarakat dalam mempengaruhi seluruh tahapan kegiatanprogram.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Gerbangamstrasecara faktual masih rendah, hal ini teridentifikasi pada tingkat keterlibatanmasyarakat dalam memberikan kontribusi, keterlibatan dalam melakukanpengorganisasian kegiatan, dan keterlibatan dalam melaksanaakan kegiatanpemberdayaan. Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut disebabkan antaralain minimnya informasi kegiatan program kepada masyarakat, kesibukan wargadalam mengelola lahan pertanian karena sebagian besar penduduk Kolakaberprofesi sebagai petani, pendekatan pemerintah lokal kepada masyarakat yangkurang komunikatif seringkali menonjolkan mobilisasi daripada partisipatif dalampelaksanaan kegiatan pembangunan, kurangnya keterbukaan anggaran setiapkegiatan sehingga masyarakat kesulitan untuk menentukan besaran kontribusiyang harus mereka keluarkan.

Perwujudan kemitraan pemerintah daerah dengan swasta, sosialisasiprogram pembangunan dan partisipasi masyarakat dapat mendorong efektivitaspencapaian tujuan pembangunan pedesaan melalui pelaksanaan programGerbangmastra. Efektivitas pencapaian tujuan program Gerbangmastraditentukan dari akumulasi produktivitas kerja yang dihasilkan, pencapaian sasaranprogram dan kepuasan masyarakat atas hasil-hasil yang dicapai dari keseluruhankegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan.

Pencapaian tujuan pembangunan pedesaan melalui pelaksanaan programGerbangmastra terlihat dari realisasi tingkat pencapaian produktifitas kerjaprogram, pencapaian sasaran program maupun tingkat kepuasan masyarakathingga kondisi saat ini sudah cukup baik. Namun jika dibandingkan dengankondisi riel masalah pembangunan seluruhnya serta upaya pencapaian tujuanpembangunan jangka panjang Kabupaten Kolaka, maka efektivitas pencapaiantujuan program Gerbangmastra belum maksimal. Kegiatan pembangunanpedesaan melalui pelaksanaan program Gerbangmastra tersebut telah berjalanselama lima tahun. Pemerintah Kabupaten Kolaka senantiasa konsisten dan

Page 12: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

April, 2013 Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1

38

berkomitmen untuk melaksanakan program pembangunan pedesaan ini secaraberkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan program Gerbangmastra yang senantiasa terjadi peningkatansetiap tahun baik melalui APBD Kabupaten Kolaka, dana alokasi khusus APBNmaupun dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai faktorpendukung keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan pedesaan menujudesa mandiri yang tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatKolaka yang umumnya berada pada wilayah pedesaan. Berbagai produk layananpublik yang telah dicapai dari hasil pelaksanaan program yang dilakukan secarabertahap pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan konsep dan teori yang dirujuk serta hasil penelitian lapanganditemukan bahwa kemitraan pemerintah daerah dengan swasta, sosialisasiprogram pembangunan dan partisipasi masyarakat dapat menentukan efektivitaspencapaian tujuan pembangunan melalui pelaksanaan program Gerbangmastra.

Hasil penelitian ini memberikan suatu perspektif bahwa penerapan polakemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta dalam pelaksanaanprogram-program pembangunan yang berbasis pedesaan dalam mewujudkankesejahteraan masyarakat masih jarang dilakukan. Disatu sisi pemerintah daerahmerupakan organisasi publik yang berorientasi pada sosial, sementara swastamerupakan organisasi privat yang berorientasi pada keuntungan. Kombinasikedua organisasi yang berbeda orientasi inilah sehingga dapat dikatakan sebagaiperspektif baru dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat.

Kemampuan sumberdaya pemerintah daerah menyangkut pembiayaanpembangunan yang terbatas sementara masalah pembangunan yang kompleksmemerlukan penanganan komprehensif dan memadai dari pemerintah daerah,sehingga pemerintah daerah membutuhkan pihak lain untuk melaksanakanpembangunan. Pilihan yang tepat untuk kerjasama pelaksanaan pembangunandaerah adalah pihak swasta disamping masyarakat sebagai aktor penting laindalam pembangunan. Sinergitas aktor pembangunan antara pemerintah, swastadan masyarakat telah disyaratkan dalam prinsip-prinsip tata kelola pemerintahanyang baik dan model manajemen publik baru yang memfokuskan padatransformasi model manajemen sektor swasta ke dalam organisasi publik, salahsatunya diimplementasikan melalui pola kemitraan pemerintah swasta yangdiharapkan menjadi semangat baru bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

PENUTUPPemerintah Kabupaten Kolaka yang menggagas program pembangunan

pedesaan melalui program Gerbangmastra untuk percepatan pembangunan danpemberdayaan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.Implementasi program tersebut diwujudkan melalui peningkatan pelayanan publik,pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Program Gerbangamstra inidilaksanakan sejak tahun 2007, dilakukan secara terpadu baik pemerintahdaerah, swasta maupun masyarakat. Data dan hasil pelaksanaan programGerbangmastra yang direalisasikan selama lima tahun (2007-2011) terjadipeningkatan baik jumlah kegiatan maupun jumlah dana pembangunan yangdialokasikan. Sumber pembiayaan itu berasal dari APBD Kabupaten Kolaka,Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dan dana hibah dari Pemerintah ProvinsiSulawesi Tenggara. Pelaksanaan pembangunan pedesaan melalui programGerbangmastra secara keseluruhan belum maksimal, karena adanya hambatan-hambatan, antara lain keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Kolaka,minimnya kegiatan sosialisasi program sehingga informasi program tidak merata

Page 13: MODEL KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DI …

Agriekonomika, ISSN 2301-9948Volume 2, Nomor 1 April, 2013

39

di masyarakat yang berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat, dankurang transparannya alokasi anggaran kegiatan program. Selain faktor yangmenghambat pelaksanaan program, maka faktor pendorong eksisnya programGerbangmastra adalah motivasi pemerintah daerah untuk mewujudkankesejahteraan masyarakat, dan kepercayaan masyarakat yang makin meningkatatas hasil-hasil pembangunan yang secara nyata telah dicapai dan dirasakanmanfaatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah daerahdengan swasta, sosialisasi program pembangunan dan partisipasi masyarakatsangat berperan dalam menentukan efektivitas pencapaian tujuan pembangunanmelalui pelaksanaan program Gerbangmastra. Hasil penelitian ini memberikanperspektif baru bahwa penerapan pola kemitraan pemerintah swasta dalampelaksanaan program-program pembangunan pedesaan dalam mewujudkankesejahteraan masyarakat masih jarang dilakukan. Kemampuan sumberdayapemerintah yang terbatas serta masalah pembangunan yang kompleksmemerlukan penanganan komprehensif dan memadai dari pemerintah daerah,sehingga dibutuhkan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. Kemitraanpemerintah swasta dalam pembangunan pedesaan, sosialisasi programpembangunan dan partisipasi masyarakat sangat menentukan efektivitaspencapaian tujuan pembangunan pedesaan. Sebagai saran dari hasil penelitianini, bahwa Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu meningkatkan kualitaskemitraannya dengan pihak swasta, meningkatkan intensitas penyuluhan dansosialisasi program pembangunan serta dilakukan secara menyeluruh agarmasyarakat memiliki pemahaman dan rasa memiliki yang tinggi dan akhirnyamasyarakat berpartisipasi secara mandiri pada setiap pelaksanaan program-program pembangunan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2006 Membangun Desa Partisipati. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Moleong, J.L. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya.Bandung.

Mulyana, D. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru IlmuKomunikasi dan Sosial Lainnya. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Prajarto, N. 1996. Analisis Isi Kaset Wayang, Studi Tentang Kontribusi MediaKomunikasi Massa Tradisional dalam Pengkomunikasian Program-program Pembangunan. FISIP UGM. Yogyakarta.

Poerwandari, E.K. 1998. Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi.Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi.Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jakarta.

Soetrisno, L. 1999. Menuju Masyarakat Partisipatif. Canisius. Yogyakarta.

Usman, H. 1996. Metodologi Penelitian Sosial. PT.Bumi Aksara. Jakarta.

Vredenbregt, J. 1978. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. PT. Gramedia.Jakarta.