Refleksi atas Pengalaman Advokasi FPRB-DIY dalam Pemulihan Pasca-Bencana Erupsi dan Lahar Gunungapi Merapi 201020111 HASAN BACHTIAR2Uniting all these examples of people rebuilding for themselves is a common theme: participants say they are not just repairing buildings but healing themselves. It makes perfect sense. The universal experience of living through a great shock is the feeling of being completely powerless: in the face of awesome forces, parents lose the ability to save their children, spouses are separated, homesplaces of protectionbecome death traps. The best way to recover from helplessness turns out to be helpinghaving the right to be part of a communal recovery. [] Such peoples reconstruction efforts represent the antithesis of the disaster capitalism complexs ethos, with its perpetual quest for clean sheets and blank slates on which to build model states. Like Latin Americas farm and factory co-ops, they are inherently improvisational, making do with whoever is left behind and whatever rusty tools have not been swept away, broken or stolen. Unlike the fantasy of the Rapture, the apocalyptic erasure that allows the ethereal escape of true believers, local peoples renewal movements begin from the premise that there is no escape from the substantial messes we have created and that there has already been enough erasureof history, of culture, of memory. These are movements that do not seek to start from scratch but rather from scrap, from the rubble that is all around. As the corporatist crusade continues its violent decline, turning up the shock dial to blast through the mounting resistance it encounters, these projects point a way forward between fundamentalisms. Radical only in their intense practicality, rooted in the communities where they live, these men and women see themselves as mere repair people, taking whats there and fixing it, reinforcing it, making it better and more equal. Most of all, they are building in resiliencefor when the next shock hits. Naomi Klein (2007)3

MENDESAKKAN KOMUNITAS DALAM PEMULIHAN PASCA-BENCANA

S1

eperti sudah banyak diketahui khalayak, Bencana Gunungapi Merapi 20102011 di Provinsi DI Yogyakarta, yang sekaligus melanda pula Provinsi Jawa Tengah, dalam kerangka kebijakan penyelenggaraan penanggulangannya, telah diputuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk dipilah menjadi dua, yakni Erupsi dan Lahar, yang berlangsung sebagai suatu rangkaian peristiwa. Bencana Erupsi Merapi 2010 telah menimbulkan korban manusia sebanyak 386 jiwa, penduduk mengungsi selama tanggap-darurat mencapai 15.366 orang, perkiraan nilai kerusakan dan analisis kerugiannya mencapai Rp3,628 triliun, serta estimasi biaya pemulihannya

Makalah untuk Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas VII Pemulihan Pasca-Bencana dengan Pendekatan PRBBK yang diselenggarakan oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) di Sleman, DI Yogyakarta, 58 Desember 2011. Copyleft 2011 2 Penulis adalah anggota Dewan Pengurus (Koordinator Bidang IV Pengembangan Organisasi) Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (FPRB-DIY; Yogyakarta Local Platform for Disaster Risk Reduction; http://fprb.wordpress.com) dan Sekretaris Badan Pelaksana Perkumpulan Lingkar (http://www.lingkar.or.id). Kontak: forumprb@gmail.com, hsbachtiar@yahoo.co.id. Penulis secara khusus perlu berterima kasih kepada Juli Eko Nugroho, Ketua Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB) dan anggota Kelompok Kerja FPRB-DIY, yang telah setia menjadi mitra diskusi bagi penulis dalam dua tahun terakhir, sehingga banyak perspektifnya turut membentuk tulisan ini. (Meskipun para anggota Dewan Pengurus FPRB-DIY telah menyepakati penunjukan penulis sebagai perwakilan FPRB-DIY dalam acara ini, sebagaimana kelaziman dalam dunia keilmuan, segala kekurangan yang terdapat di dalam makalah ini sebaiknyalah tetap dibebankan pada pundak penulis individual). 3 Dinukil dari Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (New York: Metropolitan Books, 2007), bagian terakhir, Conclusion Shock Wears Off: The Rise of Peoples Reconstruction, hlm. 465466. [1]

menembus angka Rp1,350 triliun;4 sedangkan kronologi, akibat, dampak, hingga kebutuhan pemulihan pasca-bencana Lahar Merapi 2011, sampai naskah ini ditulis, belum pernah secara resmi disiarkan oleh otoritas penanggulangan bencana nasional maupun daerah kepada publik. Peristiwa Bencana Merapi 20102011, dalam pembacaan Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (FPRB-DIY), dicirikan oleh sejumlah aspek yang khas lagi kompleks. Pertama, status dan tingkatnya seharusnya secara legal ditetapkan sebagai bencana nasionalsehingga menjadi justifikasi bagi pengerahan sumberdaya sistem penanggulangan bencana nasional/pemerintah pusat, melalui kehadiran BNPB. Sebabnya, bencana ini terjadi di suatu kawasan geografis dan ekosistem yang terpadu namun secara administratif melintasi dua provinsi dan empat kabupaten, yaitu DI Yogyakarta (Kabupaten Sleman) dan Jawa Tengah (Kabupaten Magelang, Klaten, dan Boyolali). Kedua, dengan indeks letusan skala empat, seperti pernah disimpulkan oleh BPPTK (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian, PVMBGESDM) dalam sebuah rapat dengan BNPB pada awal Nopember 2010, manifestasi ancamannya tidak one-stop, rapid onset namun lebih-lebih continuous, slow onsets dengan kategorisasi primer, sekunder, hingga tersier. Ketiga, yang cukup problematis dan akan banyak diulas di sini, jangkauan konsekuensi bencana ini melebihi kemampuan sistem dan komunitas lokaluntuk tidak mengatakan ketidaksiapan sama sekali sistem penanggulangan bencana daerah. Dengan demikian, kita telah melihat G. Merapi sebagai suatu permanent hazard, dan karenanya pula sudah diterapkan permanent hazard monitoring and early warning system sebagai investasi pengurangan risiko bencana, namun telah ditanggapi dan dikelola dengan sporadic disaster response mechanism belaka! Belum adanya kelembagaan/otoritas penanggulangan bencana daerah di Provinsi DI Yogyakarta menambah kerumitan dan keruwetan ini. Keempat, yang tak kalah problematisnya, bencana ini seolah-olah terjadi di tengah-tengah sistem penanggulangan bencana nasional yang belum tuntas dan andal, karena memang sedang menjalani proses system building, malahan dalam usianya yang relatif masih belia. Aspek ini dicirikan oleh keberadaan perangkat kerja sistematis pada semua tahap penanggulangan bencana yang belum lengkap dan belum andalkhususnya yang akan banyak disinggung di dalam kupasan makalah ini ialah pada tahap pasca-bencana. Kelima, terakhir, penanganan bencana ini dikeruhkan oleh sebuah isu politik konfliktual pada tingkat nasional dan lokal, yaitu gangguan hubungan di antara pusat dan daerah, atau geger Kasultanan versus Republik, yang jikalau tidak terkelola secara kondusif bakal menghambat segala upaya pemulihan pasca-bencana nan tuntas. FPRB-DIY, meskipun juga menerima serangan isu dari aktor dan oknum di tingkat lokal, terus mencermati dan menyikapi seluruh gejala tersebut secara hati-hati, kemudian lebih memilih untuk berusaha sekuat tenaga menyumbangkan upaya pemecahannya secara strategis. Krisis bencana dapat mengarah pada krisis politik! Tak pelak, peristiwa Bencana Merapi 20102011 ini, bagi FPRB-DIY, seolah-olah segera tampil sebagai suatu gelanggang tantangan di depan mata guna menjawab sebuah pertanyaan mendasar: apakah investasi upaya bersama pengurangan risiko bencana yang sudah dirintis dan digalakkan oleh pelbagai pihak, pada berbagai aras (instansiinstansi pemerintah daerah [provinsi dan kabupaten], instansi-instansi vertikal di daerah, organisasi-organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas-komunitas akar-rumput) dan seginya (legislasi, kelembagaan, perencanaan, serta peningkatan kapasitas-kapasitas manajemen risiko maupun manajemen krisis bencana), sejak tahun 2007, sekira setahun setelah peristiwadan sebagai hasil belajar dari pengalaman penangananGempa Bumi Tektonik 2006, akan dapat menampakkan hasil-hasilnya secara nyata kala itudi hadapan4

Untuk informasi lebih lengkap, periksa Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Erupsi Gunung Merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 2013 (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, [Juni] 2011). [2]

situasi krisis bencana yang kasat mata dan dialami bersama? Apakah kita boleh memetik buah, tepat pada saat ia seharusnya dipetik, dari pohon yang telah ditanam sejak lama? Dirumuskan dengan cara lain: apakah sistem penanggulangan bencana yang telah didorong pembangunannnya dan didukung penguatannya selama ini di kawasan G. Merapi, bahkan sebenarnya sejak dasawarsa 1990-an,5 bakal mampu bekerja secara efektifmenekan segala konsekuensi bencana, baik korban manusia, kerusakan material, hingga gangguan multi-dimensional lagi sistemik? Dengan demikian, situasi krisis bencana, barangkali, merupakan suatu batu ujian yang terpenting, walaupun bukanlah satu-satunya, apabila kita ingin mengetahui sejauh mana hasil kerja-kerja pengurangan risiko bencana yang telah dilaksanakan sebelumnya berhasil ataukah tidak. Namun juga, di samping itu, peristiwa krisis bencana G. Merapi 20102011 sekaligus telah membuka suatu medan politik kebudayaan dalam mana FPRB-DIY hendak melakukan pengujian-diri: sejauh mana kita mampu menjadi tuan di rumah sendiri, dengan segala kemampuan yang dimiliki, semangat Eling, Waspodo, lan Sembodo Ngadhepi Beboyo yang melandasi, FPRB-DIY mengerahkan seluruh kapasitas unsur-unsur organisasinya, lebih-lebih lembaga-lembaga anggotanya, untuk terlibat memiliki dan menghadapi persoalan ini, serta mengambil peran kepemimpinan strategislocal ownership and leadership? Apakah para penghuni rumah sungguhsungguh mampu mengatasi kebakaran yang terjadi di dalam rumahnya sendiribukankah cuma penghuni rumah itulah yang memahami seluk-liku rumahnya sendiri? Kalaupun ada dukungan sumberdaya dari luar, apakah FPRB-DIY mampu mengelola, memimpin, dan mengarahkannya agar tepat-pelaksanaan dan tepat-sasaran? Gugus Tugas Merapi dan Panggung Tanggap Darurat Keterlibatan FPRB-DIY dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana Merapi 20102011 dimulai sejak 1819 Oktober 2010, di tengah-tengah kesibukan FPRB-DIY yang sedang memproses Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 20102012. Dewan Pengurus dan Kelompok Kerja FPRB-DIY kemudian memperoleh briefing langsung dari Kepala BPPTK perihal perkembangan ancaman G. Merapi pada 23 Oktober 2010, bahwa status G. Merapi telah ditingkatkan dari normal menjadi waspada sejak 20 September 2010, dan ditingkatkan lagi menjadi siaga pada 20 Oktober 2010. Pada 25 Oktober 2010, FPRB-DIY membuat Siaran Pers, yang menyerukan bahwa mempertimbangkan pelbagai dampak bencana erupsi Merapi tersebut, sistem penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat agar segera diaktifkan oleh pemerintah-pemerintah daerah kabupaten baik di wilayah Provinsi DI Yogyakarta maupun Provinsi Jawa Tengah, yang didukung pula secara langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, G. Merapi berubah sangat cepat di luar dugaan setiap kepala yang mengamatinya, sehingga pada 25 Oktober 2010 statusnya naik menjadi awas, kemudian pada 26 Oktober 2010 terjadilah letusan pertamanya yang sangat besar, dan dinamika ekstremnya memuncak pada Nopember serta berakhir pada awal Desember 2010. Sementara itu, di lapangan, rupa-rupanya, upaya-upaya tanggap bencana oleh lembaga-lembaga Anggota FPRB-DIY maupun non-anggota, atas prakarsa mereka sendiri, juga telah berlangsung secara intensif dan ekstensif, yang berjumlah puluhan hingga ratusan lembaga/organisasi. Bahkan, ternyata, upaya-upaya tanggap bencana tersebut meliputi tidak hanya wilayah DI Yogyakarta, yakni di Sleman, namun juga sudah menjangkau wilayah-wilayah di Jawa Tengah, yaitu Magelang, Klaten, dan Boyolali. Dengan latar belakang situasi demikian, upaya bersama ini, kemudian, memunculkan beberapa kebutuhan sehingga menuntut FPRB-DIY untuk berperan secara lebih aktif dan strategis. Kebutuhan yang pertama dan terutama dilontarkan oleh organisasi-organisasi5

Rilis Pers UNISDR 2009/No. 9, 16 Juni 2009, dan http://www.unisdr.org/eng/sasakawa/sasakawa09interview.html. [3]

Anggota FPRB-DIY ialah pentingnya diselenggarakan suatu upaya koordinasi untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar-pihak pelaku upaya bersama tanggap bencana erupsi Merapi 2010. Atas dasar itulah Dewan Pengurus dan Kelompok Kerja FPRB-DIY mencoba melakukan akomodasi kebutuhan tersebut dengan menyusun dokumen Kerangka Kerja FPRB-DIY untuk Upaya Bersama Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 pada 26 Oktober 2010 malam, dan secara resmi membentuk Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 sebagai pelaksananya pada Rapat Koordinasi Multi-Pihak pertama tepat pada 27 Oktober 2010 malam, sehari setelah erupsi pertama.6 Sejak semula, FPRB-DIY sudah melihat bahwa peran yang harus dimainkan Gugus Tugas Merapi di sini ialah pengawalan proses penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif, dari tahap tanggap darurat hingga pemulihan tuntas. Untuk itu, sebuah pedoman7 telah disusun sebagai acuan kerja baginya, yang isi utamanya terdiri atas lingkup kerja, pendekatan, kerangka kerja, dan struktur sebagai berikut:Figur 1 Lingkup Kerja Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY

Rapat ini menyepakati penunjukan Sdr. Juli Eko Nugroho sebagai Ketua Gugus Tugas, sehingga kemudian ditetapkan melalui Keputusan Dewan Pengurus FPRB-DIY Nomor: 1/DP-FPRB-DIY/X/2010. 7 Periksa dokumen Kerangka Kerja Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Upaya Bersama Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010, yang telah disusun secara inkremental oleh Dewan Pengurus bersama Kelompok Kerja FPRB-DIY sejak 23 Oktober 2010, kemudian dibagikan sejak 29 Oktober 2010 kepada lembaga-lembaga pelibat Rapat Koordinasi Multi-Pihaksejak 27 Oktober 2010 pada setiap pukul 19.00 s.d. 22.00 WIB dua hari sekali.6

[4]

Pendekatan Sistem Klaster Darurat Kemanusiaan (1) Kesehatan (2) Air Bersih, Sanitasi, & Kebersihan (3) Komunikasi & Media (4) Pendidikan (5) Jender, Anak, & Disabilitas (6) Hunian & Infrastruktur (7) Penghidupan (8) Logistik & Transportasi (9) Lingkungan Catatan: Indigenous Cluster, adaptasi-modifikasi atas IASC International Humanitarian Cluster

Figur 2 Pendekatan Kerja Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY

Metode 1. Koordinasi Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 menjadi wahana koordinasi bagiatau jembatan yang menghubungkanposisi dan peran para pihak di dalam sistem klaster maupun dengan pihak di luar sistem kluster ini, khususnya dengan sistem penanggulangan bencana (lembaga-lembaga pemerintah). Tujuannya adalah untuk memfokuskan, memperlancar, mengefisienkan, mengefektifkan, serta mengakuntabelkan penggalangan, pengelolaan, maupun pengalokasian seluruh sumber daya di dalam kerja-kerja Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 oleh multi-pihak. 2. Komunikasi Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 menjadi jembatan komunikasi para pihak di dalam maupun di luar sistem klaster. Tujuannya adalah untuk menghimpun, mengolah, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan segala informasi yang relevan dengan upaya bersama Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 oleh multi-pihak melalui berbagai bentuk dan cara dari, oleh, dan untuk para pihak. 3. Advokasi Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 menerima mandat dari para pihak anggota klaster untuk menyelenggarakan kerja-kerja advokasi dalam rangka (1) mempermudah kerja-kerja para anggota klaster untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan penyintas menuju pemulihan pasca-bencana secara tuntas, (2) memperkuat sistem penanggulangan bencana daerah, (3) memastikan prinsip dan pendekatan PRB diterapkan, serta (4) pendayagunaan sumberdaya lokal sehingga mendorong kemandirian.

Figur 3 Kerangka Kerja Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY

[5]

Figur 4 Struktur Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY

Untuk menunjang kinerja Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY berikut organisasi-organisasi kemanusiaan yang terlibat dalam upaya bersama tanggap darurat Bencana Erupsi Merapi 2010 agar efektif, dibangunlah sebuah platform manajemen informasi dan komunikasi, yang berbasis internet, gratis, serta meluas. Melalui platform ini pula segala informasi tentang proses dan hasil kerja Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY didokumentasikan, diolah, diakumulasikan, serta dipublikasikan, demi berlangsungnya akuntabilitas dan pendayagunaan yang lebih lanjut bagi berbagai pihak. Kategori 1. PortalFigur 5 Platform Manajemen Informasi dan Komunikasi Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY

2. Peta Partisipatif 3. Basis Data

Spesifikasi Data Pangkal informasi, yang memaparkan jatidiri Forum PRB-DIY dan pintu gerbang seluruh informasi lanjutan tentang proses dan hasil kerja Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010: Notulensi Rapat Koordinasi Multi-Pihak, Notulensi Rapat Koordinasi Klaster, Naskah-Naskah Advokasi, dll. Pranala informasi sentral berbasis sistem informasi geografis (GIS), yang berisi data dasar dan situasi dinamis pusat-pusat pengungsian bencana Erupsi Merapi 2010 di DI Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Pranala informasi sentral berbasis matriks dan tabel (MS Excel Spreadsheet) yang berisi proses dan hasil kerja koordinasi Upaya Bersama Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 oleh para pihak: 4W (siapa melakukan apa, di mana, dan kapan), Klaster/isu-isu sektoral, Pusat-pusat pengungsian di DI Yogyakarta (Sleman, Jogja, Bantul, Kulonprogo, Gunugkidul) dan Jawa Tengah (Magelang, Boyolali, Klaten),[6]

Alamat http://fprb.wordpress. com/category/daruratmerapi-2010

http://www.merapipartisipatif.ugm.ac.id https://spreadsheets.go ogle.com/lv?key=tUvEZ 0gakUj-ClDQ-rGKz6A

Kategori 4. SuratMenyurat

Spesifikasi Data Alamat Bantuan kemanusiaan, serta Dampak bencana terhadap penghidupan, dll. Jalur surat-menyurat resmi dan transfer data elektronis forumprb@gmail. Forum PRB-DIY sekaligus Gugus Tugas Tanggap com Bencana Erupsi Merapi 2010, yang diadministrasi oleh merapi-fprbdiy@ googlegroups.com Petugas Komunikasi Sekretariat Forum PRB-DIY.

Seberapa banyakkah para aktor/lembaga kemanusiaan yang bekerja untuk merespon Bencana Merapi berhasil digalang dan dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY? Tabel berikut merekapitulasi data kehadiran mereka, dalam tampilan peak season, pada Rapat Koordinasi Multi-Pihak yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY, antara 27 Oktober 2010 s.d. Januari 2011:Figur 6 Partisipan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY Category 1. National Civil Society Organizations 2. International Civil Society Organizations 3. Mass/Community-Based Organizations 4. Governmental Agencies 5. United Nations Agencies 6. Academies & Schools 7. Professional Associations 8. Businesses/Corporations, CSR Divisions 9. DRR Platform 10. Mass Media TOTAL Total 67 21 11 14 6 23 1 4 1 4 152 Percentage 44% 14% 7% 9% 4% 15% 1% 3% 1% 3% 100%

Dari ke-152 organisasi tersebut, oleh karena berbagai sebab, tidak seluruhnya aktif di dalam klaster-klaster kemanusiaan yang dibentuk Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY walaupun banyak juga organisasi yang bergabung pada lebih dari satu klaster.Figur 7 Pelibat Aktif Klaster-Klaster Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY Clusters (Leaders) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Health (PKBI) Education (HIJAU) Water, Sanitation & Hygiene (BMP) Shelter & Infrastructure (PSB) Livelihood (BINA SWADAYA) ProtectionGender, Children & Difabilities (AKSARA) Logistics & Transportation (IOM) Environment (LINGKAR) Media & Communication (COMBINE) Members 16 7 10 8 11 8 20 3 10

[7]

Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY secara faktual telah menyelesaikan masa tugasnya, dan melaporkan hasil-hasilnya, khususnya seluruh dokumentasi informasi hasil koordinasi tanggap darurat, yang dilaporkan persisnya pada 30 Mei 2011.8 Selama bekerja, selain menggalang sumberdaya dari organisasi-organisasi Anggota FPRB-DIY maupun bukan, pihak-pihak swasta, perguruan tinggi, para relawan mahasiswa, dan pemerintah daerah dan pusat, khususnya BNPB, Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY juga telah menerima dukungan sumberdaya dari pelbagai lembaga internasional. Menjelang akhir pekerjaan Gugus Tugas ini, di kalangan Dewan Pengurus dan Kelompok Kerja FPRB-DIY sendiri, melalui refleksi dan komunikasi informal, muncul tanda tanya besar: ada banyak hal yang seolah-olah sudah dikerjakan, it seems that we have reached our limits, karena letih menghinggapi badan begitu rupa, namun bagaimana harus merekam dan mengukur seluruh pencapaian ini secara komprehensif, akurat, bahkan berdayaguna untuk dikembangkan lebih lanjut pada masa depan?9 Beberapa hasil langsung yang penting, mungkin boleh disebut quick wins, dari pekerjaan Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY bisa dikupas sejenak di sini. Pertama, gugus tugas ini, oleh beberapa pihak, khususnya komunitas internasional, diyakini berhasil mengadaptasi sistem klaster dalam upaya bersama kemanusiaan pada masa tanggap darurat bencana untuk diterapkan oleh aktor-aktor lokalsetelah FPRBDIY belajar dari kepemimpinan Sistem PBB dalam kasus-kasus penanganan Bencana Tsunami Aceh 2004, Gempabumi Tektonik DI Yogyakarta-Jawa Tengah 2006, dan Gempabumi Sumatra Barat 2009. Pengakuan ini adalah dengan segala kebelumsempurnaan yang tetap menghinggapinya. Kami belum mengetahui lebih mendalam bagaimana ke-152 organisasi kemanusiaan di atas menafsirkan, atau mengambil manfaat, dari proses dan hasil kerja Gugus Tugas Merapi ini. Kedua, lebih penting dari semua puja-puji itu, setelah lama belajar dari pelbagai pengalaman praktik bantuan kemanusiaan, melalui Komunike Bersama # 1 yang disiarkan oleh Gugus Tugas ini pada 8 Nopember 2011, FPRB-DIY hendak menyerukan dan mengarahkan agar seluruh praktik penanggulangan bencanasesuatu yang seharusnya dijalankan sebagai business as unusual dalam maknanya yang imperatif yang diselenggarakan oleh siapa pun pihak yang melibatkan diri, seharusnya dilaksanakan dengan menjunjung etika kemanusiaan universal, menaati prinsip dan ketentuan hukum, selain juga mengusahakan pencapaian standar-standar minimum dalam pelayanannya.10 Ketiga, Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY, bekerja sama dengan BNPB dan aktivis mahasiswa dan ilmuwan Geodesi Universitas Gadjah Mada, berhasil membuat sebuah prototipe perangkat koordinasi operasi kemanusiaan, yakni sebuah Peta Partisipatif Berbasis Sistem Informasi Geografis untuk merekam data hasil asesmen, memantau dinamika kebutuhan, dan dengan begitu menjadi alat pengambilan kebijakan penanganan tanggap darurat, khususnya untuk suplai bantuan kemanusiaan di kemah-kemah pengungsian. Walaupun masih harus diperbaiki dan diujicoba lebih lanjut, perangkat ini diharapkan bakal dapat dipakai untuk memperkuat kapasitas manajemen tanggap darurat pada BNPB maupun BPBD.Lihat dokumen Prosiding Lokakarya Pembelajaran Pengelolaan Tanggap Darurat Bencana Erupsi dan Banjir Lahar Gunungapi Merapi 20102011, 3031 Mei 2011, yang diselenggarakan oleh FPRB-DIY dalam kerja sama dengan Yayasan Satunama dan IOM (International Organization for Migration). Lokakarya ini juga menghasilkan rekomendasi tentang pembangunan kapasitas manajemen tanggap darurat bagi BPBD Provinsi DI Yogyakarta yang baru diresmikan operasinya pada bulan ini juga. 9 Ikhtiar dokumentasi proses dan hasil kerja terpenting dari Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY tentang 4W + 1H upaya bersama kemanusiaan, yakni siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan seberapa banyak, diprakarsai pembangunan sistem basis datanya oleh Combine RI, kemudian ditindaklanjuti oleh sebuah tim dari UN-OCHA melalui produksi peta-peta untuk visualisasi dan rekapitulasi data statistikalnya. 10 Lihat Pengurangan Risiko dan Pengelolaan Krisis Bencana adalah Urusan Kita Bersama: Komunike Bersama # 1 Para Anggota Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Nopember 2011, 4 hlm., sebagai Lampiran makalah ini.8

[8]

Keempat, dalam suatu jurus pandang yang lain, forum-forum Rapat Koordinasi Multi-Pihak yang digelar Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY seolah-olah telah pula menjadi panggung yang hiruk-pikuk karena mengandung daya dongkrak politik dalam masa krisis, a stage of crowd for its political leverages in a time of crisis. Berbagai jenis manusia dari berbagai latar belakang dan jangkauan (lokal, nasional, hingga internasional) membutuhkan hadir bahkan bermanuver di sini, dari komunitas korban/penyintas bencana di pedesaan, beraneka jenis lembaga kemanusiaan, otoritas penanggulangan bencana, pembesar kepolisian maupun militer, rektor perguruan tinggi, lembaga-lembaga internasional, hingga utusan khusus Wakil Presiden dan Presiden. Semua jenis situasi krisis ekonomi-politik, termasuk krisis bencana, bagi Naomi Klein, merupakan kawasan bebas-demokrasi, a democracy-free zone, dalam mana demokrasi tertendang keluar, suatu momentum tatkala mata dan konsentrasi publik menjadi tidak awas terhadap dilancarkannya shock therapy guna mendesakkan dan meng-install agenda-agenda reformasi ekonomi-politik yang fundamental, entah Demokratis maupun, kerapkali, Neoliberal!11 Modalitas politik yang berhasil dihimpun gugus tugas ini, dengan demikian, mencoba menjinakkan situasi krisis bencana dalam suatu cara bringing democracy back in disaster management process, sambil menjaga nyala obor kesadaran dan kewaspadaan publik, agar dialog dan pertukaran yang setara, adil, dan memerdekakan tetap bisa berlangsung, melalui koordinasi dan sinergi di antara semua aktoralih-alih selama masa krisis, seharusnya, yang berlaku ialah sistem komando. Dengan pendekatan ini, Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY berupaya sekuat tenaga untuk menjadi jembatan penyambung komunikasi dan pelantar aspirasi rakyat korban/penyintas bencana, di bawah, dengan organisasi-organisasi kemanusiaan sebagai intermediary humanitarian institutions, di tengah, serta otoritas/sistem sebagai penentu kebijakan publik penanggulangan bencana, di atas. Namun demikian, diakui oleh FPRB-DIY bahwa pekerjaan pemulihan pascabencana Merapi, sebagaimana telah digariskan di dalam kerangka kerja Gugus Tugas Merapi ini, sejatinya, belumlah dirampungkan, masih banyak lagi yang harus dikerjakan sebab undangan dan tantangan keterlibatan strategis dari berbagai penjuru terbuka lebarlebar. Kiranya di sini bisa diperikan dua faktor saja, dari sekian banyak lainnya, atas keadaan demikian. Pertama, stamina organisasi-organisasi pelibat koordinasi tanggap darurat Merapi tidak seluruhnya sama dan panjang untuk dapat menuntaskan tahap pemulihan pasca-bencana. Selain karena keterbatasan sumberdaya, variabel paradigma lama bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan penanggulangan bencana sebatas tanggap darurat, tampaknya, masih bercokol kuat. Tidak semua organisasi mampu menangkap peluang strategis bahwa pekerjaan yang lebih berat dan serius, dan karenanya membutuhkan stamina bekerja dalam jejaring yang lebih panjang, ialah pemulihan pascabencana secara tuntas. Kedua, kelemahan terdapat di dalam basis dukungan internal, yaitu dari Sekretariat FPRB-DIY sendiri, yang mengalami kelebihan beban pekerjaan untuk juga mendukung koordinasi tanggap darurat Gugus Tugas ini, sempat sedikit saja tertolong oleh asupan-asupan sumberdaya eksternal dari sejumlah lembaga internasional, yang tidak berhasil dipecahkan oleh Dewan Pengurus dan Kelompok Kerja FPRB-DIY. Advokasi Pemulihan Pasca-Bencana: Percobaan Menangkal Pembajakan dan Ikhtiar Mendesakkan Komunitas Semenjak mula, Tim Advokasi Gugus Tugas Merapi ini, atau lebih tepatnya individu-individu yang menaruh minat pada segi advokasi di FPRB-DIY, mencoba terus11

Periksa Naomi Klein (2007), loc. cit., khususnya Bab 8, Crisis Works: The Packaging of Shock Therapy, hlm. 155168. Klein, melalui studinya yang seminal ini, menghimpun serpih-serpih teka-teki tentang bagaimana Disaster Capitalism Complex, Kompleks Kapitalisme Bencana, menciptakan, beroperasi di dalam, dan mengeksploitasi spiral krisis demi krisis yang melanda lebih dari 22 negara di kawasan-kawasan Asia, Amerika Latin, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah, selama lebih dari empat dasawarsa terakhir, dengan hasil akhir adalah supremasi kapitalisme neoliberal global. [9]

mengidentifikasi sejumlah isu krusial yang dirasakan penting untuk harus dicermati dan dikawal dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana Merapi 20102011, melalui upaya advokasi yang nyata. Sekurang-kurangnya ada lima isu yang berhasil ditemukan selama perjalanan Gugus Tugas ini, di antaranya: 1. Kualitas proses & hasil pelayanan/bantuan kemanusiaan selama tanggap darurat; 2. Sistem penanggulangan bencana untuk tanggap daruratevaluasi rencana dan pelaksanaan kontinjensi; 3. Pengkajian kebutuhan pasca-bencanauntuk perencanaan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca-bencana; 4. Pemulihan (rehabilitasi & rekonstruksi) pasca-bencanapelaksanaan, pemantauan, dan penilaian; serta 5. Anggaran dan belanja publik untuk penanggulangan bencanapemantauan dan penilaian. Isu pertama dan kedua di atas, proses dinamis dan hasil-hasilnya, telah sedikitbanyak dikupas di atas dan dicoba dipecahkan baik melalui rangkaian Rapat Koordinasi Multi-Pihak Upaya Bersama Tanggap Bencana yang digelar Gugus Tugas ini, maupun komunikasi intensif yang dilakukan oleh Gugus Tugas dengan otoritas penanggulangan bencana, khususnya BNPB. Maka, uraian selanjutnya di dalam sisa makalah ini akan berupaya menggambarkan bagaimana Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY mencoba mengolah isu-isu ketiga hingga kelima tadi. Perjalanan upaya advokasi FPRB-DIY dalam pemulihan pasca-Bencana Merapi 20102011, melalui Gugus Tugas ini, bermula dari undangan Kepala BNPB kepada FPRBDIY untuk turut mengikuti rapat koordinasi bersama segenap sumberdaya BPNBjadi, dari sisi sistem/otoritas penanggulangan bencana pemerintahdi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB), Yogyakarta, pada 2 Nopember 2010. Kepala BNPB menanyakan perkembangan situasi penanganan bencana Merapi dari sudut pandang FPRB-DIY, guna melengkapi informasi yang sudah diterimanya dari unsur-unsur pemerintah. Selain itu, Kepala BNPB juga menanyakan perihal apakah yang akan bisa dikontribusikan oleh FPRB-DIY dalam membantu sistem. Maka, pada kesempatan rapat koordinasi 4 Nopember 2010 bersama BNPB dan unsur-unsur pemerintah daerah, penulis mewakili FPRB-DIY memaparkan bahwa (1) FPRB-DIY telah membentuk sebuah Gugus Tugas Merapi, dengan (2) dilengkapi oleh sebuah pedoman atau Kerangka Kerja yang telah disusun, sebagaimana telah banyak dikupas atas, serta (3) FPRB-DIY berkomitmen dan mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dan mengasistensi pemerintah daerah dalam pengkajian akibat dan dampak bencana sebagai basis bagi perencanaan pemulihan pasca-bencana. Ketiga poin ini diapresiasi oleh Kepala BNPB, dengan memberi penekanan bahwa, pada masa-masa awal itu, konsentrasi masih harus diberikan terlebih dahulu untuk menyukseskan upaya tanggap darurat. Seiring perjalanan waktu, niat Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY untuk melaksanakan advokasi pemulihan pasca-bencana Merapi ini, terpaksa, harus dipercepat pewujudannya tatkala, pada sekira 20 Nopember 2010, di tengah-tengah belum rampungnya operasi tanggap darurat BNPB, didengar sebuah kabar dari BNPB juga bahwa Tim Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB sudah berada di Hotel Sheraton, Yogyakarta, untuk menyelenggarakan Pelatihan dan Lokakarya Pengkajian Kerusakan dan Kerugian PascaBencana Erupsi Merapi, yang bakal menjadi bahan baku penting bagi penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) Pasca-Bencana Erupsi Merapi kelak, bersama hampir seluruh SKPD dari keempat kabupaten dan dua provinsi, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang terdampak Bencana Merapi. Yang segera menarik perhatian, sampai di sini, ialah bahwa kegiatan itu didampingi oleh sebuah tim yang terdiri atas lebih-kurang lima belas orang pakar Damages and Losses Assessment (DALA, Penilaian Kerusakan dan Kerugian), dari Kantor Bank Dunia (World Bank) Jakarta! Seolah-olah menjadi suatu blessing in disguise pula bahwa BNPB sangat mendorong[10]

agar FPRB-DIY turut terlibat aktif di dalam kegiatan iniberdasarkan komitmen yang sudah ditunjukkan FPRB-DIY di atas. Maka, segera saja Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY menggelar diskusi-diskusi informal dan maraton untuk menganalisis situasi yang sangat dinamis dalam isu pemulihan pasca-bencana Merapi, menyegerakan pembentukan sebuah Tim Advokasi Pemulihan Pasca-Bencana, serta menentukan sikap maupun langkah-langkah yang butuh diambil, untuk sejumlah alasan dan dinamisasi perkembangan berikut. Pertama, sudah cukup lama menjadi diskursus publik di kalangan masyarakat sipil dan intelektual kritis di Yogyakarta bahwa Bank Dunia adalah sebuah institusi keuangan internasional yang mengidap terlalu banyak persoalan, bahkan harus dinyatakan bahwa reputasi, integritas, dan kredibilitas Bank Dunia, di atas pentas sejarah ekonomi-politik pembangunan internasional, mengandung terlalu banyak cacat-cela, khususnya pelbagai praktiknya menggelontorkan utang luar negeri, odious debts, yang menciptakan spiral jeratan mematikan bagi negara-negara dan rakyat Dunia Ketigabersama-sama dengan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund, IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO), The Unholy Trinity. Terlalu banyak pula hasil studi ilmiah yang sudah pernah disiarkan untuk membuktikan simpulan ini secara sangat tandas, walaupun kebenaran ilmiah-sosiologis seringkali tidak sejalanbersahabat dengan kebenaran politik.12 Maka, Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY sampai pada suatu kesepakatan bahwa apabila toh secara legal kehadiran Bank Dunia dalam pemulihan pasca-bencana Merapi tidaklah bisa ditolak, sekurang-kurangnya harus dilakukan pemantauan yang cermat atas gerak-langkahnya untuk bahan penyikapan nanti. Dengan demikian, yang segera dibangun oleh Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY di sini ialah sekurang-kurangnya suatu sikap kewaspadaan diri, agar pemulihan pasca-bencana Merapi jangan pernah dibajak oleh siapapunyang mencoba mengeruk keuntungan dari penderitaan orang lain, tepat di depan mata kepala dan di dalam rumah sendiri! Kedua, kewaspadaan dan kesadaran diri tersebut dicoba terus dipelihara melalui diskusi-diskusi intensif dalam Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY, biasanya seusai rapat koordinasi multi-pihak, seringkali hingga larut malam dan menjelang pagi. Dari sinilah, pada gilirannya, lahir gagasan untuk menyiarkan Komunike Bersama # 2, yang akan berusaha meletakkan dasar-dasar nilai etis dan prinsip operasional bagi upaya bersama pemulihan pasca-bencana Merapi. Perumusan Komunike Bersama ke-2 ini segera dilakukan oleh Tim Advokasi Gugus Tugas Merapi, kemudian dikomunikasikan, diuji, sekaligus dimintakan persetujuan kepada organisasi-organisasi pelibat Rapat Koordinasi Multi-Pihak pada Rabu malam, 24 Nopember 2011. Yang menggugah kesadaran ialah bahwa seluruh organisasi peserta rapat malam itu menyetujui bulat-bulat draf Komunike Bersama # 2 tersebut, yang berisi tujuh poin Prinsip-Prinsip Pengurangan Risiko Bencana dalam Pemulihan Pasca-Bencana Erupsi Merapi 2010 sehingga segera disahkan, digandakan, serta disebarluaskan malam itu juga.13 Dokumen ini menjadi amunisi bagi

Sudah terlalu banyak informasi perihal ini, baik cetakan maupun digital, yang beredar di dalam negeri maupun lebih-lebih di luar negeri. Untuk sumber-sumber di Indonesia, periksa, misalnya: Jurnal Wacana, Edisi 13 Tahun 1999, Kejahatan Hutang Luar Negeri dan Reformasi Bank Dunia (Yogyakarta: Insist Press, 1999); Bruce Rich, Menggadaikan Bumi: Bank Dunia, Pemiskinan Lingkungan, dan Krisis Pembangunan (Jakarta: INFID, 1999 [1993]); Sritua Arief, IMF/Bank Dunia dan Indonesia (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001); I. Wibowo & Francis Wahono, ed., Neoliberalisme (Yogyakarta: CPRC, 2005); Kevin Danaher, 10 Alasan Bubarkan IMF dan Bank Dunia (Yogyakarta: CPRC, 2005); Graham Hancock, DewaDewa Pencipta Kemiskinan: Kekuasaan, Prestise, dan Korupsi Bisnis Bantuan Internasional (Yogyakarta: CPRC, 2005), dll. Barangkali yang terpenting dari seluruh sumber informasi itu ialah berbagai kesaksian dan tulisan Joseph Eugene Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi 2001, mantan ekonom-kepala Bank Dunia sendiri. 13 Lihat Prinsip-Prinsip Pengurangan Risiko Bencana dalam Pemulihan Pasca-Bencana Erupsi Merapi 2010: Komunike Bersama # 2 Para Anggota Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta, 24 Nopember 2011, 4 hlm., sebagai Lampiran makalah ini.12

[11]

Tim Advokasi Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY yang didelegasikan untuk terlibat di dalam kegiatan Kedeputian Rehab-Rekon BNPB bersama Bank Dunia di Hotel Sheraton tadi. Ketiga, diskusi-diskusi di dalam Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY juga mencoba memeriksa secara kritis apa dan bagaimana DALA sebagai sebuah metodologi pengkajian pasca-bencana, yang konon sudah berumur hampir mencapai empat dasawarsa, sejak dirintis oleh Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC) pada tahun 1972 itu.14 Tidak main-main, suatu investasi metodologis yang cukup lama dilakukan! Maka, usaha pemeriksaan kritis ini, selain menguji teknikalitas dan reliabilitas dalam aplikasinya, harus sampai pada apa yang pernah disebut oleh Jurgen Habermas sebagai interesse, kepentingandan praktik kekuasaandi balik suatu ilmu.15 Diskusi ini membuka suatu tabir ilmiah sekaligus suatu jenis modus operandi ekonomi-politik internasional yang menarik. Segera muncul simpulan-simpulan di antara Tim Advokasi Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY sebagai berikut: (1) DALA pertama dan terutama mengedepankan dan memusatkan pengkajian aspek-aspek material, alih-alih manusia, sebagai akibat-dampak bencana, yang dengan itu berarti nilai manusia tidak usah dihitung karena benda-benda duniawi ciptaannya jauh-jauh lebih berharga; (2) DALA, patut dan mungkin harus dicurigai, merupakan suatu perangkat metodologis yang terus direproduksi dan dimodifikasi oleh Bank Dunia melalui investasinya yang panjang, untuk kemudian digunakan sebagai a scientific, evidence-based judgement sekaligus jalan masuk untuk lobi-lobi penawaran negara-negara penderita serangan bencana suatu jenis khusus dari sekian banyak jenis international assistances, yaitu utang luar negeri, foreign loan, suatu instrumen pembiayaan berbasis pasar/kapitalisme, guna membiayai proyek-proyek pemulihan pasca-bencana fisikal, atau rekonstruksi; (3) teknikalitas dan the level of sophisticatedness DALA, khususnya pada segi-segi inventarisasi dan valuasi kerusakan serta analisis kerugian, segera pula mengarahkan simpulan bahwa ia hampir-hampir tak mudah dikuasai penerapannya kecuali hanya oleh para experts working in technocratic ways, malahan mungkin harus merupakan didikan langsung Bank Dunia, sehingga potensinya untuk diubah menjadi alat bantu pemulihan pasca-bencana yang partisipatif, peoples post-disaster recovery, benar-benar hampir mustahil. Keempat, mengatasi semua kekhawatiran ini, Tim Advokasi Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY berpikir untuk menemukan jalan lain, yaitu mencari dan mencoba suatu jenis lain metodologi pengkajian pasca-bencana yang dapat menjadi anti-tesis bagi DALA, atau sekurang-kurangnya harus mampu mengimbangi dan menutup lubang-lubang distorsi epistemologis yang ditinggalkan olehnyasambil tetap mengikuti proses di Hotel Sheraton tadi. Gugus tugas ini memperoleh dukungan dari sebuah tim asal United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia untuk mengujicobakan, sekaligus dari sana diharapkan muncul penyempurnaan, sebuah metodologi baru yang bernama Human Recovery Needs Assessment (HRNA, Penilaian Kebutuhan Pemulihan Kemanusiaan).16 HRNA hendak melihat akibat-dampak bencana dari suatu sudut pandang yang sangat berbeda dari DALA, lebih manusiawi dan immaterial, yaitu pada tiga aspek: (1)Periksa Handbook for Estimating the Socio-Economic and Environmental Effects of Disasters (Economic Comission of Latin America and the Caribbean, 2003) dan Modul Pelatihan untuk Pelatih Metodologi Penilaian Kerusakan dan Kerugian Dampak Bencana (Jakarta: Kantor Bank Dunia Jakarta, 2009). Selain itu, melalui proyek Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), dan tampaknya melihat keampuhannya, Bank Dunia terus mengembangkan metodologi DALA, sebagaimana tampak dari tiga jilid publikasinya yang terakhir: Damage, Loss and Needs Assessment Guidance Notes, Volume 13 (Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2010). 15 Lihat F. Budi Hardiman, Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan bersama Jurgen Habermas (Yogyakarta: Kanisius, 2009 [1990]), khususnya hlm. 144206. 16 Bandingkan dengan Guideline for Post-Disaster Human Recovery Needs Assessment (Jakarta: DR4UNDP Indonesia, 2009, final draft). HRNA mencoba mengusung semangat dasar yang pernah diajukan oleh Mahbub ul-Haq maupun Amartya Kumar Sen pada dasawarsa 1980-an bahwa human being is the ultimate asset of development, manusia adalah asal-mula dan tujuan-akhir seluruh ikhtiar pembangunan.14

[12]

gangguan terhadap akses, atau pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagaimana dirumuskan di dalam deklarasi Economic, Social and Cultural Rights; (2) gangguan terhadap fungsi kemasyarakatan dan pemerintahan; dan (3) meningkatnya risiko akibat meningkatnya kerentanan pasca-bencana. Yang langsung menunjukkan perbedaan fundamental dengan DALA ialah bahwa HRNA, oleh karena watak emansipatorisnya yang sangat kental, harus dan hanya bisa dikerjakan dengan cara berinteraksi tatapmuka dengan bertanya langsung kepada, kemudian menghimpun aspirasi dari, tangan pertama subyek bencana, yakni tidak lain dan tidak bukan ialah para warganegara korban/penyintas bencana! Antara 2024 Desember 2010, para relawan Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY, berjumlah lebih dari 40 orang dari sekira 8 organisasi, melaksanakan fieldworks and debriefing, yang hasilnya diolah melalui analisis statistik serta Lokakarya Proyeksi Kebutuhan Pemulihan Pasca-Bencana seusai Rapat Koordinasi Multi-Pihak pada 26 Nopember 2010, hingga larut malam. Keesokan harinya, hasilnya dibawa ke Hotel Sheraton untuk disandingkan dengan hasil DALA. Kelima, ternyata, apa yang terjadi di Hotel Sheraton tidak jauh meleset dari gambaran analisis butir ketiga di atas, selain bahwa hasil DALA yang tuntas hingga proyeksi kebutuhan pemulihan tidak berhasil dimunculkan sehingga Tim Bank Dunia masih akan harus mengolahnya lebih lanjut di Jakarta. Tim Advokasi Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY mencium dan menyaksikan dengan kepala sendiri, dan karena itu sudah sempat dilontarkan pada akhir penutupan kegiatan tersebut, bahwa cara kerja Tim Bank Dunia itu tidak mendorong terejawantahkannya local ownership and leadership dalam proses pemulihan pasca-bencana! Hal ini tampak jelas, ditangkap baik-baik oleh para awak Tim Advokasi Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY, dari gerundelan yang dimunculkan oleh sebagian dari para staf perwakilan SKPD kedua provinsi dan keempat kabupaten yang hadir di sana: Kami ini tidak memahami proses kegiatan ini, semua data kami disedot, mereka olah, dan menghasilkan angka-angka yang besar-besar tadi, dan kami tidak tahu bagaimana hasilnya bisa sebesar itu. Sudah menjadi kewajaran belaka, dalam hemat Tim Advokasi Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY, bahwa komentar-komentar demikian muncul dari aktor-aktor lokal oleh sebagai akibat logis dari suatu proses yang menonjolkan gaya teknokratis top-down yang sangat kental. Dan di sinilah usaha awal mendesakkan komunitas agar masuk dan dilibatkan sebagai subyek terpenting dalam proses perumusan kebijakan pemulihan pasca-bencanasebab tiada lain bahwa semua ini menyangkut hidup dan mati komunitas. Pada gilirannya, seluruh awalan proses Pemulihan Pasca-Bencana Erupsi Merapi ini, oleh penulis, dibungkus dengan pernyataan penulis yang mencoba menyimpulkannya lebih tandas, bahwa cara kerja Tim DALA Bank Dunia sebenarnya tak ubahnya vacuum cleaner machine, dan karenanya international loan harus disingkirkan dari opsi-opsi pembiayaan pemulihan pasca-bencanasebab bakal menambah kerentanan sistemik. Gugatan ini penulis sampaikan kepada keluarga besar UN System maupun langsung Bank Dunia pada rangkaian pertemuan 13 Desember 2010 di Jakarta dalam rangka mewakili Gugus Tugas FPRB-DIY memaparkan hasil HRNA Erupsi Merapi, termasuk desakan agar UN System Indonesia/IASC National Clusters mendorong dilakukannya peninjauan kembali dan revisi atas Deklarasi Bersama pada 25 September 2008 yang ditandatangani oleh European Union, World Bank, dan United Nations Development Group agar mengikat World Bank untuk memperbaiki cara-cara kerjanya, mulai dari koleksi dan analisis data, maupun perencanaan pemulihan pasca-bencana, agar menjamin kepemilikan dan kepemimpinan lokal maupun penerapan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana yang sejati.17

17 Lihat Hasan Bachtiar, Misi Advokasi Forum PRB-DIY terhadap World Bank dan UN System/IASC National Cluster, disiarkan di dalam Tabloid Layang PRB, Edisi II, 1120 Desember 2010, hlm. 5 (Yogyakarta: FPRB-DIY bekerja sama dengan IOM-ECHA).

[13]

Kelanjutan dari usaha-usaha percobaan menangkal pembajakan pemulihan pasca-bencana Merapi ini tidak berhenti hanya sampai di sini, malahan menjadi semakin pelik. DALA maupun HRNA merupakan metode-metode pengkajian pasca-bencana yang kemudian dilebur menjadi PDNA (Post-Disaster Needs Assessment, Pengkajian Kebutuhan Pasca-Bencana),18 yang, menurut pengalaman FPRB-DIY dalam konteks Merapi ini, has become a field of struggle, and the struggle has become ideological. Yang tetap harus diingat ialah bahwa hasil-hasil kedua pengkajian tersebut menjadi bahan masukan bagi apa yang disebut dengan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana, atau RENAKSI. Portofolio RENAKSI, tak pelak, merupakan manifestasi medan pertarungan ideologis tadi, yakni metode apa, data mana, oleh siapa, dan diolah menjadi bagaimana untuk menghasilkan seperti apa, semuanya harus sampai pada taraf yang terperincisehingga menuntut stamina kecermatan tinggi. FPRB-DIY juga telah seringkali melontarkan aspirasi agar RENAKSI menjadi suatu inclusive common platform bagi seluruh pihak pelaku pemulihan pasca-bencana, pemerintah sekaligus nonpemerintah, untuk menyatakan komitmen kontribusi mereka. Kenyataan yang terjadi dengan RENAKSI Erupsi Merapi kemudian adalah suatu proses dan hasil yang sudah di luar jangkauan kemampuan Tim Advokasi Gugus Tugas Merapi FPRB-DIY, stamina yang tersisa hampir-hampir tidak memungkinkan mengejar kereta yang melaju kencang dan tanpa diketahui siapa masinisnya, karena telah muncul RENAKSI Erupsi Merapi yang berversi-versi, dalam suatu perkembangan waktu dan politik yang sangat dinamis! Dalam draf-draf awal periode Januari dan Februari 2011, seperti dicoba dilacak penulis, hasilhasil HRNA Merapi oleh FPRB-DIY masih tampak berusaha berpadu manis dengan DALA. Namun, celaka bukan kepalang karena semua mata kepala orang-orang FPRB-DIY sudah tidak mampu mencermati bahwa di dalam draf-draf RENAKSI Erupsi Merapi sejak versi Maret dan April 2010 hingga versi yang terakhir, Juni 2010, hampir-hampir seluruh informasi penting hasil analisis HRNA tadi, yang mencoba merepresentasikan aspirasi langsung komunitas penyintas bencana, telah lenyap menguap ke udara bebas atau ditelan ke bawah tanah bebatuan bumi atau tenggelam di dasar samudera, secara misterius sekaligus tanpa perlawanan berarti! Keanehan atau misteri ini seharusnya menjadi pusat perhatian kita sekarang, karena RENAKSI Erupsi Merapi versi terakhir, walaupun memang bertaburan pernyataan-pernyataan eksplisit penerapan prinsip dan pendekatan pengurangan risiko bencana di sana-sini, namun dengan penuh keganjilan nan mencolok mata siapa saja yang sungguh mencermatinya justru mencantumkan kegiatan-kegiatan pemulihan kemanusiaan sektor dan sub-sektor, yang dengan demikian muncul tanpa justifikasi jelas dari HRNA! The devils are in the details, and we have been confused by all of these complicated details! Meanwhile, the communities are neglected, far away left behind!19 Sampai di sini, suatu perjalanan yang naga-naganya bakal menuai nasib yang sama dengan ikhtiar mengawal RENAKSI Erupsi Merapi berlangsung untuk RENAKSI Lahar Merapi, bencana lanjutan, sejak pertengahan tahun 2011 ini. (Gugus Tugas Merapi) FPRBDIY terlibat hampir persis sama dengan proses HRNA Erupsi Merapi, kemudian terlibat pula di dalam penyusunan portofolio RENAKSI-nya. (Keterlibatan dalam taraf sedang juga diberikan oleh Gugus Tugas ini mendampingi upaya masyarakat Kali Code di Kota Yogyakarta, dengan dukungan MERTI CODE dan LKFT-UGM, khususnya para mahasiswa-aktivis dan dosen-aktivis dari Geodesi UGM, yang berupaya secara partisipatif melakukan pendataan sekaligus pemetaan atas dampak bencana Lahar Merapi). Keganjilan besar untuk RENAKSI Erupsi Merapi ialah bahwa pendanaan belum jugaLihat draf Peraturan Kepala BNPB tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca-Bencana (PDNA), 2011, kurang diketahui apakah sudah disahkan dan diterbitkan ataukah belum. 19 Sejumput harapan tersisa, barangkali, masih bisa ditiupkan dari hasil Lokakarya Telaah RENAKSI Erupsi Merapi yang diprakarsai oleh UNDP-DR4-MRR dan difasilitasi oleh para aktivis FPRB-DIY-Jateng pada 1516 Nopember 2011, di Yogyakarta, yang apabila prosidingnya bisa ditindaklanjuti melalui advokasi yang efektif dan lebih merangsek akan membuat perubahan substansial pada portofolio RENAKSI.18

[14]

dicairkan sehingga program tak mungkin pula bisa dikerjakan, namun tahun anggaran sudah akan habis berganti, yang disusul-susul lagi bertumpang-tindih dengan RENAKSI Lahar Merapiyang entah kapan bakal menyaksikan matahari pagi kehidupannya. Semua ini segera memunculkan praduga lama dan kaprah: jelas bahwa ada yang salah di dalam sistem administrasi dan keuangan pembangunan negeri kita, keruwetan yang timbul dari kerumitan yang diciptakannya sendiri, karena suatu administrasi yang lama hanya dirancang untuk zaman normal yang nyaman, bureucracy as usual, belum adaptif dan taktis mengubah-diri untuk melayani zaman kalabendu, yaitu post-crisis recovery as the business as unusual thereby needs innovations and much more innovative bureucrats. Untuk itulah pula FPRB-DIY merasa perlu terlibat di dalam proses-proses sosiokultural bottom-up yang lain, sebagai semacam sekoci cadangan, dalam rangka mengawal RENAKSI Merapi agar tepat-pelaksanaan serta tepat-sasaran. Dua saja contoh dari beberapa proses yang dimaksud di sini yang telah didukung oleh FPRB-DIY, ialah Forum Rakyat Korban Merapi (FORKOM), dalam penuntutan hak-hak korban bencana (penggantian ternak, relokasi, dll.) dan forum-forum dialog/silaturahmi di antara para pemuka agama, alim-ulama, lintas-iman sekeliling Merapi yang dipimpin oleh K.H. Masrur Ahmad dari Pondok Pesantren Al-Qodir, Cangkringan, Sleman, DIY. Pendukungan terhadap prakarsa-prakarsa semacam ini, yang ditempuh oleh FPRB-DIY melalui fasilitasi dan suplai informasi, sangatlah krusial untuk semakin memperlebar saluran aspirasi dan mempersempit jurang komunikasi di antara rakyat, warga negara, penyintas bencana kepada otoritas/sistem penanggulangan bencana, yakni pejabat/birokrat pemerintahan, public servants who implement public policies, yang telah selama ini mereka amanati melalui pajak-pajak yang dipungut dari mereka sendirisuatu upaya menjaga rasa handarbeni terhadap Republik. Dialektika Praktik, Ilmu, dan Sistem Sampai di sini, pada bagian akhir makalah ini, penulis hendak memaparkan sejumlah isu kunci yang berhasil dihimpun oleh FPRB-DIY sebagai hasil pembelajaran dari upaya bersama pemulihan pasca-bencana Merapi 20102011. Matriks berikut ini mencoba menyarikan pembelajaran dimaksud berdasarkan pengalaman pemulihan pascabencana internasional, yang patut menjadi bahan permenungan kita semua:Figur 8 Ringkasan Pembelajaran dari Aneka Praktik Pemulihan Pasca-Bencana20 ASUMSI YANG KELIRU DILEMA & ALTERNATIF Political support will be available when needed. 1. Survey quickly or survey accurately. Funding will last as long as required. 2. Repair or rebuild. All actors in the process will think alike. 3. Rebuild or relocate. All agencies concerned will be competent to 4. Respond quickly or invite wide participation. carry out required tasks. 5. Create new organizations or rely on existing Physical recovery must precede economic and ones. social recovery. 6. Rely on public or private investment. There is no trade-off between speed and quality 7. Pursue physical reconstruction or economic of reconstruction. reconstruction. Codes and controls will be rigidly followed. 8. Use local resources or imported resources. Reconstruction is an isolated process from predisaster planning. PRINSIP-PRINSIP PANDUAN The planning of recovery needs to be broad in scope and fully integrated. A balance has to be achieved between the conflicting yet vital processes of reform and conservatism. Reconstruction should not be delayed to await political, administrative or economic reform. Economic recovery should be regarded as a prerequisite for rapid physical recovery. Reconstruction offers unique opportunities to introduce a range of measures to reduce future risks to

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5.20

Sumber: Yasemin Aysan & Ian Davis, Rehabilitation and Reconstruction (New York: United Nations Disaster Management Training Programme, 1993); Ian Davis, ed., Learning from Disaster Recovery: Guidance Notes for Decision Makers (Geneve & Kobe: IRP, ADRC, UNISDR, & UNDP, 2007). [15]

persons and property. The relocation of entire communities is usually not effective and is rarely feasible. Recovery actions can be regarded as a therapeutic process to assist individuals and their communities to rebuild their lives and livelihoods. 8. The basis of effective recovery is the availability and maintenance of an adequate flow of cash and credit throughout the entire process of recovery. 9. Successful reconstruction is closely linked to the resolution of land ownership problems. 10. To aid recovery it is preferable to maximize the use of local resources. 11. Physical recovery is dependent on the development of effective local institutions as well as training and leadership at all levels and in all sectors. 12. Political commitment is vital to ensure effective recovery. SASARAN PENTING 1. Improved understanding and abilities to incorporate risk reduction into recovery. 2. Guidance for officials managing recovery programmes, provided through the benefit of previous experience elsewhere; including examples of previous good practice. 3. Improved global support for more effective management of recovery after major disasters 4. Improved evaluation of reasons for loss and damage, and linking that understanding with the perceived needs and already available capacities within affected communities 5. Integrating the range of economic, physical, economic, psycho-social, environmental and administrative dimensions into recovery planning, policies and programmes 6. Development of a framework for future reporting, accumulation, dissemination and realization of disaster recovery experience. ISU-ISU PENGURANGAN RISIKO BENCANA 1. Integrating disaster risk reduction into any prior planning of recovery, including its explicit reference in anticipated recovery policies. 2. Effective risk reduction can only proceed from a prior identification and assessment of prevailing or foreseen risks, whereas much of the immediate recovery processes are determined by a post-facto assessment of physical losses. 3. The systematic incorporation of risk reduction approaches into the implementation of emergency preparedness and response, and amongst the primary actors involved, prior to their immediate engagement in recovery programmes. 4. The development or strengthening of institutions, legal mechanisms and capacities that can build resilience to hazards throughout the recovery process. 5. Building risk reduction values and approaches into the human dimensions of recovery. 6. Ensuring the more tangible aspects of risk reduction are applied in the physical reconstruction of new buildings and infrastructure, while making extra efforts to ensure that informal structures and local facilities which most people inhabit are also safe and secure. FAKTOR PENENTU KESUKSESAN 1. A clear political and operational mandate supported by appropriate legislation. 2. Strategic plans for reconstruction and effective recovery, previously established; 3. Adequate financial, human and material resources dedicated to recovery. 4. Direct links to all line ministries, as well as other, possibly external actors or institutions involved, such as within the private or commercial sectors and parastatal bodies. 5. Knowledge of the dynamics of the disaster recovery process. 6. Mechanisms that permit continual two-way consultation with all local communities engaged in the recovery process, taking account of their various degrees of damage and needs. 7. An effective system to provide disaster recovery management information. 8. An ability to engage external organizations which already posses required skills and abilities. 9. The understanding and abilities to access grants, loans and other financial sources, derived from both established internal allocations as well as specialized external opportunities that can arise following a disaster. UKURAN KEBERHASILAN 1. Better, more accountable, open and participative government at all levels of activity. 2. An assertion of the importance of ethical standards and professional integrity in public life. 3. Officials, and government practice setting positive standards through tangible examples of good practice. 4. Developing and enforcing an appropriate and realistic set of building by-laws. 5. Public involvement, understanding and acceptance of land-use planning controls. 6. Enhanced and continuous commitments to education and professional training. 7. Readiness to review and as may be required, reform key institutions. 8. Encourage well-informed and well-targeted advocacy by civil society on government. 9. Long term measures to reduce poverty and recognize other forms of inequity within a local society. 6. 7.

[16]

POLITIK PENGELOLAAN1. Governments have the responsibility to bring together professionals and specialists to support all aspects of the disaster management and recovery processes. No other entity should be presumed to replace this fundamental authority and the responsibilities it entails. Policy issues largely predominate at the national level, while district level priorities relate more to actions, problem solving and regulation. Professionalism and technical skills are crucial resources, best obtained by recognizing the respective roles of professionals and government officials, and which among them manage their contribution effectively. Many potential disaster issues are not routinely part of most government officials' duties, nor are they frequent in wider political debates. However, as soon as a major disaster occurs, they present numerous challenges to the government. Politicians, political parties and their associated staff need to set the highest ethical examples. Although criticism of government by opposition interests can mobilize the government to improve or make remedial actions, disasters and their recovery processes should never become a "playing field for maligning the government for political returns." Local politicians often do have an understanding of their constituents at the local level, and this can provide an advantage over technical experts and administrative officers who may be more removed from the field truthing of the affected communities.

2. 3.

4.

5. 6.

RESOLUSI POLITIS 1. Recognize disasters are political events. 2. Accept the political roles in recovery management. 3. Appreciate the value of the insights of politicians, but also try to understand the contexts which inform them. 4. Develop appropriate, and balanced, mechanisms to encourage political participation. 5. Inform technical issues with political wisdom and insights. MODEL-MODEL MANAJEMEN 1. No existing prior management structure for disaster recovery. 2. Work within existing governmental structures. 3. Form a new recovery task force or special commission. 4. Create a new recovery organization. 5. Create a new recovery organization that evolves into a permanent body.

7.

Bencana Merapi 20102011 sebagai kasus khusus, yang layak ditindaklanjuti, dibuktikan dengan adanya timbunan material vulkanik pasir, batu, dll. yang melimpah ruahseolah-olah menjadi berkah tersendiri. Dengan begitu, definisi risk (risiko) sebagai The combination of the probability of an event and its negative consequences dan khususnya disaster risk (risiko bencana) sebagai The potential disaster losses, in lives, health status, livelihoods, assets and services, which could occur to a particular community or a society over some specified future time period, dari UNISDR (2009),21 seharusnya segera direvisi. Pengabaian terhadap kenyataan bahwa konsekuensi risiko bisa positif membuat limpahan sumberdaya material vulkanis pasca-erupsi dan lahar Merapi menjadi tidak jelas harus disebut di mana di dalam teori tentang akibat dan dampak bencana, lebih-lebih harus dikelola bagaimana, termasuk mengesampingkan potensinya untuk didayagunakan sebagai modal pembiayaan pemulihan pasca-bencana. Pembelajaran lain yang bisa diajukan di sini ialah bahwa penanggulangan bencana, khususnya pemulihan pasca-bencana yang sedang kita bahas sekarang, terus-menerus berada dalam suatu ketegangan dialektis antara praktik, ilmu, dan sistem. Dalam lain perkataan, penanggulangan bencana senantiasa berubah dinamis mengikuti konteks, tinggal kita memeriksa pada variabel mana terjadi kemajuan berarti, dan unsur mana yang masih mengalami involusi, apakah praktik, ilmu, atau sistem tadi. Dalam konteks Indonesia, kita bisa mengamati ketidakseimbangan dialektika tersebut: sistem sedang dibangun dan karenanya masih sangat rapuh, sedangkan praktik bergerak terlalu jauh karena harus menanggapi kasus demi kasus bencana yang silih-berganti, akan tetapi ilmu tampak bergerak dengan logika dan kepentingannya sendiri tanpa mempedulikan tujuan untuk memperkuat sistem dan memperbaiki praktik. Walhasil, di sinilah letak tanggung jawab kolektif kita sebagai pelaku-pelaku pengurangan risiko bencana berbasis komunitas sedang dipertaruhkan.

21

Lihat 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction (Geneve: UNISDR, 2009). Bandingkan dengan konsepsi dan kerangka kerja yang lebih mendasar tentang Manajemen Risiko, terutama sebagaimana dirumuskan di dalam ISO Guide 73/2002 Risk Management Vocabulary Guidelines for Use in Standards; ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines; serta ISO/IEC 31010 Risk Management Risk Assessment Techniques (Geneva: International Organization for Standardization). [17]

Pengurangan Risiko dan Pengelolaan Krisis Bencana adalah Urusan Kita BersamaKomunike Bersama # 1 Para Anggota Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta

Members Joint Communique of the Yogyakarta Local Platform for Disaster Risk Reductions Task Force for the 2010 Merapi Eruption Disaster ResponseKomunike Bersama Para Anggota Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 Forum PRBDIY ini dikeluarkan pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2010, pukul 19.00 WIB, dari Sekretariat Forum PRB-DIY, Kantor Bakesbanglinmas Provinsi DI Yogyakarta (Lantai II, Sayap Utara-Timur), Jl. Jend. Sudirman 5, Yogyakarta, Indonesia, disepakati oleh lembaga-lembaga yang merapat berkoordinasi di bawah Forum PRB-DIY, serta ditujukan kepada semua pihak yang bekerja dalam berbagai bidang baik pada masa-masa tanggap darurat (emergency relief), pemulihan awal (early recovery), hingga pemulihan tuntas (recovery, rehabilitasi dan rekonstraksi) pasca-Bencana Erupsi Merapi 2010 di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menyerukan dan mendesakkan dengan sangat komunike bersama ini untuk mendorong terlaksananya seluruh daya upaya para pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana dengan mamahami, mamatuhi, menjunjung tinggi-tinggi, dan menerapkan sungguh-sungguh segala ketentuan dan etika bantuan kemanusian universal: 1. Semua pihak seharusnya mendasarkan kerja-kerjanya pada nilai-nilai kemanusiaan universal, keutamaan, ketulusan, dan keikhlasan untuk menolong korban dan penyintas, dengan mengesampingkan sejauh-jauhnya berbagai kepentingan pribadi, korporasi, partai politik, golongan, agama, ras, etnis, dan berbagai latar belakang identitas dan budaya yang berbeda hendaknya semua pihak berkarya untuk humanitas yang satu. 2. Semua pihak seharusnya mengacu, mematuhi, dan menjunjung tinggi-tinggi: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN: - Pasal 2: Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Pasal 3 ayat (1): Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kebersamaan; g. kelestarian lingkungan hidup; dan h. ilmu pengetahuan dan teknologi.Page 1 of 4

Disaster Risk Reduction and Crisis Management are Everybodys Businesses

Pasal 3 ayat (2): Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu: a. cepat dan tepat; b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h. nondiskriminatif; dan i. nonproletisi. - Pasal 4: Penanggulangan bencana bertujuan untuk: a. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; d. menghargai budaya lokal; e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana: Pasal 12 ayat (4): Lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana bersama dengan mitranya di Indonesia, baik dengan instansi/lembaga terkait maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kesamaan visi dan misi. Pasal 14 ayat (3): Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah yang berperan serta dalam penanggulangan bencana wajib memperhatikan dan menghormati latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat. Pasal 16 ayat (1): Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya yang akuntabel kepada BNPB, yang dilakukan secara periodik, pada akhir masa tugasnya atau sewaktu-waktu jika diminta oleh BNPB. Pasal 16 ayat (2): Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh BNPB kepada publik secara transparan. Pasal 87 ayat (1): Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana. Pasal 87 ayat (2): Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya: a. melakukan kampanye peduli bencana; b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana. Pasal (3): Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait berkoordinasi dengan BNPB. 3. Kepada para pemuka masyarakat, pemuka agama dan budaya, kami menghimbau, demi Allah Yang Maha Tunggal, untuk turut menciptakan rasa damai penuh welas asih, dan turut menyemaikan serta memupuk spiritualitas dan keimanan yang menyembuhkan luka-luka batin dan fisik para penyintas. Secara khusus, kami menyerukan dihentikannya segala bentuk praktik teror dan penebaran keresahan berbasis fundamentalisme tertentu yang justru kian melipatgandakan beban psikologis warga penyintas maupun beban penanganan segenap pemangku kepentingan penanggulangan bencana. 4. Kepada para pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta aparat kelurahan, dusun, RW, dan RT, para pengusaha, pemodal, lembaga donor, lembaga non-pemerintah, dan media massa, kami menghimbau untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang cetek, dangkal, banal, serta menghimbau untuk tidak gegabah melontarkan guyonan murahan yang jauh dari mutu, lantaranPage 2 of 4

-

ora empan papan (tidak pada tempatnya, tidak sensitif). Kami menolak keras berbagai

pernyataan yang menghinakan kedaulatan dan merendahkan martabat kemanusiaan warga penyintas. Hendaknya, kita semua justru perlu belajar arif dari para warga penyintas di seluruh penjuru pengungsian, sehingga dari sana akan terlahir model pengelolaan kebencanaan lokal yang adekuat, bijak, dan berkeadilan. Bermula dari bawah itulah semua pihak hendaknya menginisiasi diri menjadi manusia pembelajar yang peka, tanggap, tangguh, tekun, bahkan terbuka telinga-hatinya untuk mendengarkan warga penyintas demi termaksimalisasinya distribusi dan pelayanan hak-hak dasar penyintas secara berkeadilan.

5. Kepada para pengusaha dan pemodal besar, baik yang sedang memegang tampuk kepemimpinan negeri maupun yang melakukan usaha besar di negeri ini, kami menghimbau agar mereka tetap menjunjung tinggi praktik-praktik corporate social and environmental responsibility yang sejatinya dan menjauhkan diri dari motif-motif sempit-sepihak yang tak terpuji sekadar melanggengkan mode of production kapitalisme yang tak ramah pada manusia dan lingkungan seperti tercermin dalam langgam bussiness as usual. 6. Kepada lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah, kami menghimbau, marilah kita semua bertindak dan memosisikan diri sebagai pembelajar yang setia sekaligus pengorganisir dan penggerak sosial yang memberdayakan warga penyintas dengan mengerahkan segenap daya gerak, personil, dan sumber daya logistik yang tersedia. Hendaknya kita semua tidak secara terang-terangan maupun sesideman, sembunyi-sembuyi, menimbun untung dari proyek kebencanaan demi penguatan ekonomi lembaga sendiri. Marilah kita semua tetap bekerja tulus dan bermartabat untuk kemanusiaan sehingga masyarakat dan funding agencies akan menilai lembaga yang Anda kelola memang sungguh-sungguh mengabdi kepada warga masyarakat, karenanya pantaslah untuk didukung. 7. Kepada INGOs dan lembaga-lembaga bantuan dari pemerintah dan negara maju dan kaya, juga bebadan multinegara seperti United Nations, kami sangat menghargai kedermawanan, kecekatan, serta kesigapan mereka dalam menyalurkan bantuan untuk meringankan beban warga penyintas. Namun demikian, kami menghimbau agar mereka dengan arif dan bijak mengadaptasi pola pendekatan yang sesuai dengan pola pikir, nilai budaya, dan kearifan lokal warga penyintas, relawan, dan mitra-mitra kerja lembaga lokal, dalam penanggulangan bencana erupsi Merapi di wilayah DI Yogyakarta maupun Jawa Tengah. 8. Kepada seluruh jajaran pemangku kepentingan penanggulangan bencana erupsi Merapi, Forum PRB-DIY menghimbau untuk: Mengoptimalkan kerja-kerja progresif, inklusif, lentur, dan terbuka terhadap pola-pola koordinasi lintas-lembaga, bidang, sektor, dan isu. Melakukan pendataan secara profesional, jujur, transparan, dan terkoordinasi demi kelancaran dan efektivitas distribusi bantuan kemanusiaan yang akan berujung pada terpenuhinya hak-hak dasar penyintas secara adil tanpa menggadaikan kedaulatan dan martabat. Memaksimalisasi perencanaan dan implementasi program (baik pada fase tanggap darurat maupun fase rehabilitasi-rekonstruksi nanti) secara partisipatif. Hendaknya bantuan dana dan barang disesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan di lapangan tanpa mengabaikan peran partisipasi warga penyintas. 9. Kepada pemerintah berikut jajaran di bawahnya (mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, lurah, dukuh, RW, RT, dll.), khususnya pemimpinan tertinggi negeri ini, Presiden dan Wakil Presiden, kami Forum PRB-DIY menghimbau agar: Pemerintah tidak menjaminkan penderitaan warga penyintas di negeri ini, untuk mendapatkan utang (dalam dan, terutama, luar negeri). Ada hal mendasar yang harus dicatat oleh pemerintah bahwa kemampuan warga untuk menangani Bencana Erupsi Merapi 2010 maupun bencana lain diPage 3 of 4

negeri ini jauh lebih besar dari kemampuan utang yang nantinya justru akan menambah beban anak cucu kelak. Utang bukanlah solusi emergensi dan rehabilitasi, namun pastilah tangga besar yang ditimpakan kepada rakyat yang sudah jatuh. Pemerintah hendakya berhati-hati dan perlu berpikir matang terlebih dulu sebelum mengeluarkan pernyataan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan kompensasi pasca-bencana, semisal kebijakan ganti rugi ternak sapi dan relokasi untuk warga yang terdampak bencana. Harga kebingungan rakyat dan kemungkinan konflik serta kemungkinan korupsi jauh lebih besar diderita rakyat korban/penyintas daripada dana bantuan pemerintah yang akan diberikan. Bagaimanapun juga, bantuan haruslah nguwongke (memanusiakan) warga, memberdayakan warga, bukan malah menstatus-kerekan warga, atau bahkan membuat warga tergantung selamanya. Hendaknya pemerintah sesegera mungkin menyusun Rencana Kontinjensi berikut Standard Operational Procedures (SOP)-nya yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sipil, dan dimulai dengan memetakan kapasitas semua pemangku kepentingan di wilayah-wilayah rawan bencana atau di daerah-daerah terdampak bencana. Pemerintah serta jajaran di bawahnya sampai provinsi, kabupaten, kecamatan, lurah, dukuh, RT, hendaknya mewujudkan dan mengoptimalkan segenap bantuan dalam bentuk yang tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan dan cara warga yang memberdayakan dirinya. Akhirnya, kami menghimbau agar aparatus negara untuk penegakan hukum dan penjagaan keamanan melakukan tugas tanpa mempertimbangkan kepentingan politik maupun golongan, menjadi pelindung dan pemihak rakyat yang aktif, arif, dan bijak.

Yogyakarta, Senin, 8 Nopember 2010

Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta Local Platform for Disaster Risk Reduction

Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010

Dewan Pengurus

JULI EKO NUGROHO Ketua

HASAN BACHTIAR Koordinator Bidang IV Pengembangan Organisasi

SEKRETARIAT Kantor Badan Kesbanglinmas Provinsi DI Yogyakarta Jl. Jend. Sudirman 5, Yogyakarta 55233 INDONESIA Telefon/Faksimili: (0274) 554427 E-mail: forumprb@gmail.com | URL: www.fprb.wordpress.com

Page 4 of 4

Prinsip-Prinsip Pengurangan Risiko Bencana dalam Pemulihan Pasca-Bencana Erupsi Merapi 2010Komunike Bersama # 2 Para Anggota Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa YogyakartaDisaster Risk Reduction Principles for the 2010 Merapi Eruption Post-Disaster Recovery Second Members Joint Communique of the Yogyakarta Local Platform for Disaster Risk Reductions Task Force for the 2010 Merapi Eruption Disaster Response

Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (Forum PRB-DIY) dengan ini menyampaikan pokok-pokok pemikiran tentang Prinsip-Prinsip Pengurangan Risiko Bencana dalam Pemulihan (Rehabilitasi, Restorasi, dan Rekonstruksi) Pasca-Bencana Erupsi Merapi 2010. Prinsip-prinsip ini sangatlah penting untuk dijadikan panduan, sehingga diharapkan akan sungguh-sungguh dipahami, dicamkan, dirujuk/diacu, serta diejawantahkan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana, dalam segenap upaya bersama pemulihan pasca-bencana erupsi Merapi 2010. 1. Mengarusutamakan secara substansial pengurangan risiko bencana ke dalam proses pemulihan dan pembangunan. Pengurangan risiko bencana (penjinakan ancaman [bila mungkin], penurunan kerentanan, dan peningkatan kapasitas, melalui upaya-upaya pemantauan dan pengkajian faktor-faktor risiko, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini) seharusnya menjadi pertimbangan, landasan, dan muatan yang semakin diresapi, dinyatakan, diutamakan, serta ditetapkan di dalam seluruh tahap proses pemulihan dan pembangunan. Menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana harus menjadi pegangan dan prinsip dalam setiap kegiatan, proyek, program, sektor, atau gerakan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun kembali masyarakat Merapi yang lebih baik. Sasaran Minimum: Setiap desa dalam kawasan ancaman Merapi haruslah mempunyai mekanisme kesiapsiagaan terhadap bencana Merapi maupun ancaman-ancaman lainnya. Setiap kabupaten harus mempunyai sistem kesiapsiagaan yang terpadu dan efektif. Setiap proyek/sektor harus didahului dengan analisis risiko bencana. Rancangan proyek/sektor tidak boleh meningkatkan atau menimbulkan kerentanan baru. Harus ada dukungan untuk penelitian dan usaha-usaha pencarian inovasi baru untuk mengurangi risiko-risiko bencana pada masa depan, mengingat proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan pembangunan di kawasan Merapi akan dapat meningkatkan akumulasi aset yang berarti potensi kehilangan dan kehancuran akibat letusan Merapi dan ancaman-ancaman lain akan dapat pula menjadi semakin tinggi.

Page 1 of 4

2. Memajukan pendekatan-pendekatan partisipatif yang sejati serta perencanaan program pemulihan yang terdesentralisasi. Keterlibatan dan keperansertaan seluruh pihak secara sungguh-sungguh dan menyeluruh, dengan basis subsidiaritas, kapasitas, kepemilikan, dan kepemimpinan lokal seharusnya semakin didorong di dalam seluruh tahap pemulihan, sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengembangan proses maupun hasil pemulihan. Sasaran Minimum: Harus ada mekanisme bagi partisipasi masyarakat Merapi, terutama para penyintas dan kelompok rentan, di dalam setiap tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, sejak pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga penilaian. Pemerintah dan masyarakat lokal Merapi harus menjadi pengendali dan pengelola proyek/sektor. Sumber daya lokal baik material maupun manusia harus menjadi sumber utama dalam proyekproyek rehabilitasi dan rekonstruksi. 3. Mempertinggi standar-standar keamanan/keselamatan dan mengintegrasikan pengurangan risiko di dalam rekonstruksi dan pembangunan. Semua upaya pemulihan seharusnya direncanakan dan dilaksanakan dengan dasar informasi hasil pengkajian risiko multi-ancaman, meningkatkan keamanan dan keselamatan komunitas warga negara, mengurangi risiko, sekaligus memusatkan pada pemulihan manusia ketimbang sekadar hal-hal kebendaan (perumahan, infrastruktur, ekonomi, dll.). Sasaran Minimum: Standar keamanan dan keselamatan harus diterapkan di dalam setiap proyek/sektor rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Merapi. Fokus pada penurunan kerentanan masyarakat mesti menjadi faktor utama, bahkan penentu, dalam merancang dan memutuskan jenis/sektor proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Merapi. 4. Memajukan kondisi-kondisi kehidupan komunitas-komunitas serta sektor-sektor yang terdampak bencana menjadi lebih baik. Pemulihan dan pembangunan pasca-bencana seharusnya membuat kehidupan dan penghidupan komunitas-komunitas serta sektor-sektor yang terdampak bencana menjadi secara jasmaniah maupun rohaniah jauh-jauh lebih baik, sejahtera, adil, dan berdaulat dibanding keadaan sebelum bencana, dengan pendekatan-pendekatan lintas-sektoral yang komprehensif dan integral, berbasiskan serta mengembangkan sumber daya lokal, sehingga akan terjamin manfaatnya menjadi lebih berkelanjutan. Sasaran Minimum: Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Merapi harus menjadi lingkungan yang memungkinkan (enabling environment) bagi upaya-upaya bersama pembangkitan kembali produksi, perdagangan, dan jasa kerakyatan, juga penciptaan peluang-peluang peningkatanpendapatan atau lapangan pekerjaan bagi para penyintas bencana Merapi. 5. Memastikan penguatan kapasitas-kapasitas lokal dan nasional untuk meningkatkan ketangguhan, manajemen risiko dan krisis, serta pembangunan yang berkelanjutan. Pemulihan seharusnya mengimplikasikan bahwa bantuan teknis dari luar bersifat melengkapi kapasitas-kapasitas komunitas dan pemerintah daerah/nasional yang ada, dimaknai sebagaiPage 2 of 4

pendukung alih-alih pengendali utama, mesti mengandung pengalihan penguasaan teknologi, keterampilan, dan kapasitas kepada aktor-aktor lokal, serta tidak memperparah ataupun memicu kemunculan kerentanan-kerentanan baru (misal: utang luar negeri [berkedok bantuan kemanusiaan dan pembangunan]) yang kelak menjerumuskan bangsa; dalam pada itu, evaluasi dan revisi substansial terhadap sistem penanggulangan bencana lokal dan nasional patut menjadi perhatian dan prioritas, pengembangan kapasitas peringatan dini yang terintegrasi dengan sistem pemantauan dan pengendalian ancaman menjadi kebutuhan nyata, pengkajian risiko yang menyeluruh, kontinu, serta terdayagunakan menjadi prasayarat mutlak. Sasaran Minimum: Pembangunan kapasitas lokal maupun pengurangan risiko bencana harus menjadi pendekatan setiap proyek/sektor dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Merapi. Penggunaan sumber daya untuk pemulihan tidak boleh menimbulkan beban baru bagi masyarakat dan bangsa, sehingga penggunaan utang untuk membiayai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Merapi tidak diperbolehkan. 6. Melandaskan upaya pemulihan pada kepekaan, kesetaraan, dan keadilan jender maupun kelompok rentan. Aspirasi para anggota kelompok rentan (kaum-kaum perempuan, anak-anak, lanjut usia, difabel, HIV-AIDS, minoritas, dll.) seharusnya menjadi kepedulian tertinggi, yang lantas ditindaklanjuti dengan menurunkan kerentanan mereka, mengakui dan mengembangkan peran serta kaum perempuan yang sudah terbukti vital dalam seluruh tahap upaya bersama pemulihan dan pembangunan pasca-bencana. Sasaran Minimum: Semua proyek/sektor rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Merapi haruslah didasarkan pada analisis jender dan prinsip kesetaraan jender. Semua proyek/sektor rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Merapi haruslah memprioritaskan dan melindungi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, difabel, minoritas, penderita HIV-AIDS, dll. 7. Menegakkan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan rencana pemulihan secara sistematis, kredibel, dan partisipatif. Upaya pemulihan dan pembangunan pasca-bencana seharusnya dilaksanakan dengan basis rencanarencana yang telah tersusun melalui pengkajian yang partisipatif, komprehensif, integral, substansial, valid, akurat, hingga reliabeldengan dasar integritas moral yang luhur; selanjutnya, prosesnya dipantau serta hasilnya dinilai melalui metode/cara yang sistematis, partisipatif, serta kredibel, dilaksanakan oleh sistem kelembagaan yang memiliki otoritas tegas lagi terpercaya, bahkan didukung dengan sumber daya yang memadai sehingga memungkinkan pewujudnyataan rencana pemulihan secara tuntas. Sasaran Minimum: Harus ada sistem pemantauan dan penilaian terhadap proses, hasil, dan dampak yang timbul dari rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Merapi. Proses dan hasil pemantauan dan penilaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Merapi harus terbuka dan transparan untuk perbaikan dan pembelajaran bagi semua pihak. Harus ada mekanisme yang kredibel untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan dan laporan masyarakat terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana Merapi.

Page 3 of 4

Selebihnya, prinsip-prinsip di atas hanya akan berdampak positif yang nyata bahkan strategis apabila seluruh pihak, khususnya para lembaga anggota Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010 Forum PRB-DIY, sungguh-sungguh berkomitmen untuk menerjemahkannya secara operasional dan substansial di dalam karya-karya nyata upaya bersama pemulihan pasca-bencana. Jabat erat tangan kami!

Yogyakarta, Rabu, 24 Nopember 2010

Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta Local Platform for Disaster Risk Reduction

Gugus Tugas Tanggap Bencana Erupsi Merapi 2010

Dewan Pengurus

JULI EKO NUGROHO Ketua

HASAN BACHTIAR Koordinator Bidang IV Pengembangan Organisasi

SEKRETARIAT Kantor Badan Kesbanglinmas Provinsi DI Yogyakarta Jl. Jend. Sudirman 5, Yogyakarta 55233 INDONESIA Telefon/Faksimili: (0274) 554427 E-mail: forumprb@gmail.com | URL: www.fprb.wordpress.com

Page 4 of 4