04/20/2023

AMDALAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan

Sebagai Instrumen Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

- Pencemaran (udara, tanah, air, laut)

- Cadangan SDA menipis- Bencana alam (kekeringan, banjir, dll)

- Ketidakseimbangan iklim

Penurunan Kualitas Lingkungan

Perlu Sinergisme antara Pembangunan

dan Lingkungan HidupPembangunan Berkelanjutan

Dampak Negatif Pembangunan

04/20/2023

Pembangunan Berkelanjutan

“Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka”

KonferensiStockholm

1972

KonferensiRio de Janeiro

1992

Rio +10/KonferensiJohannessburg

2002

Menanggapi masalah kerusakan lingkungan

Perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan sosial serta Pembangunan berkelanjutan (Agenda 21)

Visi pembangunan berkelanjutan, kesepakatan global dan kemitraan antara seluruh masyarakat di dunia

04/20/2023

3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Lingkungan Hidup

Ekonomi

Sosial

04/20/2023

Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : “Setiap rencana usahadan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo. PP 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, beserta peraturan pelaksanaannya

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kualitas Air dan Pencemaran Air, beserta peraturan pelaksanaannya

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, beserta peraturan pelaksanaannya

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, beserta peraturan pelaksanaannya (digantikan menjadi PP 27/2012)

Juklak dan Juknis (Kepmen LH dan Kepdal)

04/20/2023

Penerapan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia

pre-emptive preventive proactive

Pengambilan keputusan & perencanaan

Pelaksanaan Tingkat produksi

• Tata Ruang

• AMDAL, UKL/UPL

• ISO 14000• Audit Lingkungan

Studi Kelayakan

• Pengawasan Baku Mutu

• Insentif & Disinsentif (Instrumen ekonomi)

• Program PROPER

• Perizinan PLB3

04/20/2023

Environmental Management in Indonesia

Shifting from end-of-pipe to clean production

No regulation

No environmental institution

Lack of government & corporation interest

End of pipe management

Environmental regulation

Government intervention

Clean production

Public Disclosure System

Economic instruments

Integrated environment management

Ecological efficiency

Partnership between government & corporation

1982

1995

PRESENT

1

2

3

4

FUTURE

AMDAL

Audit

ISO 14000

PROPER

CleanerProd

PeraturanPerundang-an

KebijakanLingkungan

Good Enviromental Governance

Market based Instrument

KepedulianKonsumen

Teknologi

Perangkat Manajemen Lingkungan

Prokasih LangitBiru

Program DAS Kritis

Pantai &LautLestari

KeanekaragamanHayati

Adipura

PROTOKOLCARTAGENA

PROTOKOLKYOTO

KONVENSIBAZEL

PROTOKOLMONTREAL

Project level

Ecosystem Level

National/Kabupaten

level

UKL &UPL

Global level

Sumber : Adiwibowo, 2000

Ekolabel

KLS

TATA RUANG

KLS

04/20/2023

AMDAL

04/20/2023

kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan

hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan.

Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 1999

04/20/2023

untuk apa?? 　

ASPEK TEKNIS: Untuk menghindari & meminimalisasi dampak lingkungan

sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi,

gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).

ALAT KOMUNIKASI: Untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat

(terkena dampak), akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

04/20/2023

Tujuan AMDAL AMDAL merupakan alat pengelolaan

lingkungan hidup untuk: Menghindari dampak

Apakah proyek dibutuhkan? Apakah proyek harus dilaksanakan saat ini? Apakah ada alternatif lokasi?

Meminimalisasi dampak Mengurangi skala, besaran, ukuran Apakah ada alternatif untuk proses, desain,

bahan baku, bahan bantu? Melakukan mitigasi/kompensasi dampak

Memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap lingkungan yang rusak (contoh: Pengembangan Bank Mitigasi)

Tinggi

PRIO-

RITAS

Rendah

Sumber: UNEP, 2002

04/20/2023

AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan

AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan

AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek

Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan

3

4

5

2

PRINSIP-PRINSIP AMDAL

Lokasi kegiatan AMDAL wajib mengikuti rencana tata ruang wilayah (RTRW)

1

AMDAL

Fungsi AMDAL

Manfaat AMDAL

• Memberi masukan dalam pengambilan keputusan

• Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/LH

• Memberikan informasi & data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah

Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek

Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan

Menghemat Penggunaan Sumber Daya Alam

Kemudahan dalam memperoleh kredit bank

04/20/2023

PROSES KAJIAN AMDAL

PROSES PERENCANA

AN PEMBANGUN

AN

Proses Perencanaan Pembangunan

& AMDAL

Penentuan Tujuan

Penetapan Sasaran

Pengembangan Alternatif

Penapisan

Alternatif

Alternatif Tanpa

Kegiatan

Pelaksanaan Kajian

Penilaian dan Pemilihan

Alternatif Yang Paling Disukai

Dokumen Final Kajian

Dokumentasi

Pengambilan Keputusan

Sumber: Dimodifikasi dari Marriott, 1997

04/20/2023

Tahapan Kegiatan (sampai dengan mendapatkan Izin)

Kegiatan/Proyek

Izin Prinsip

Persetujuan Daerah

AMDAL & FS

Izin Operasi

Izin Inves-tasi (BKPM)

Pembe-basan La-

han

Pembe-basan La-

han

04/20/2023

Pasal 2 Ayat (2) PP 27/1999:Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah

AMDAL SEBAGAI STUDI KELAYAKANTENTUKAN TUJUAN PROYEK

TENTUKAN TUJUAN PEMBANGUNAN SEKTORAL / REGIONAL

RENCANA PROYEK

IDENTIFIKASI STRATEGI PEMBANGUNAN

IDENTIFIKASI ALTERNATIF TEKNOLOGI

TENTUKAN “SUMBER DAYA” YG DIPERLUKAN

SARING ALTERNATIF TEKNOLOGI

IDENTIFIKASI ALTERNATIF LOKASI

SARING ALTERNATIF LOKASI

EVALUASI ALTERNATIF YG TERPILIH

ALTERNATIF OPERASIONA

L & PENGELOLAA

N

ALTERNATIF IMPLEMENTASI

ALTERNATIF KONFIGURASI DESIGN

BANDINGKAN ALTERNATIF

LANJUTKAN DENGAN ALTERNATIF YANG DITENTUKAN

Sumber : World Bank-EIA Source Book

04/20/2023

Penentuan Kegiatan Wajib AMDAL

KEPMEN LH 17/2001 direvisi menjadi PERMEN 11/2006

RENCANA KEGIATAN

MENYUSUN AMDAL

Ya

UKL-UPL (sesuai Kep-MENLH No.

86/2002

Tidak

DOKUMEN/FORMULIR UKL-UPL

04/20/2023

Daftar Jenis Kegiatan yang wajib AMDAL

- Pembagian Per Sektor Kegiatan

- Jenis Kegiatan

- Skala Besaran

- Alasan

Bupati/Walikota & Gubernur dapat menetapkan skala besaran lebih ketat

Bupati/Walikota / Gubernur / masyarakat mengusulkan jenis kegiatan baru

Wajib AMDAL – berbatasan langsung dgn hutan lindung

Daftar Wajib AMDAL – ditinjau 5 tahun sekali

Jenis Usaha dan Atau Kegiatan Wajib AMDAL [Permen LH No.11/2006]

04/20/2023

Kegiatan yang Wajib AMDAL Pertahanan dan Keamanan Pertanian Perikanan Kehutanan Kesehatan Perhubungan Teknologi Satelit

Perindustrian Prasarana Wilayah Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Pengelolaan limbah B3 Rekayasa Genetika

SANDINGANKEPMEN LH 17/2001 DAN PERMEN 11/2006

No Sektor Kepmen 17/2001 Revisi 11/2006

A. Pertahanan dan Keamanan

5 Kegiatan 3 Kegiatan

B. Pertanian 4 Kegiatan 2 Kegiatan

C. Perikanan 3 Kegiatan 3 Kegiatan

D. Kehutanan 2 Kegiatan 1 Kegiatan

E. Kesehatan 1 Kegiatan -

F. Perhubungan 13 Kegiatan 10 Kegiatan

G. Teknologi Satelit 1 Kegiatan 1 Kegiatan

H. Perindustrian 15 Kegiatan 7 Kegiatan

I. Prasarana Wilayah 15 Kegiatan 16 Kegiatan

J. ESDM 17 Kegiatan 10 Kegiatan

K. Pariwisata 4 Kegiatan 2 Kegiatan

L. Pengemb. Nuklir 2 Kegiatan 2 Kegiatan

M. PLB3 1 Kegiatan 1 Kegiatan

N. Rekayasa Genetik 2 Kegiatan 2 Kegiatan

Jumlah 85 kegiatan 60 kegiatan

04/20/2023

Beberapa Contoh Dampak Penting

Perubahan Bentang alam

Eksploitasi SDA

Perubahan tata guna lahan

Reklamasi Pantai perubahan dari laut menjadi daratan

Kawasan konservasi Ladia Galaska, Izin penambangan thd 13 perusahaan

Konversi lahan pertanian Industri atau perumahan

PROSEDUR AMDAL

Rencana Kegiatan dari pemrakarsa

Proses penapisan: Daftar kegiatan wajib AMDAL (KepMenLH No. 17 Tahun 2001)

AMDAL dipersyaratkan

Pemberitahuan rencana studi AMDAL ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat

Penyusunan Kerangka Acuan (KA-ANDAL)

Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi AMDAL

Penyusunan dokumen ANDAL, RKL dan RPL

Penilaian ANDAL, RKL dan RPL

Tidak Layak Lingkungan (kegiatan

ditolak)

Layak Lingkungan

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

Proses Perijinan

AMDAL tidak diperlukan

Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)

dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

Rekomendasi dari instansi yang

bertanggungjawab

Komisi AMDAL Pusat terdiri dari: Pakar, Sektor Terkait, Pemda Setempat, Masyarakat, LSM

Surat Kesepakatan

KA ANDAL MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

Pengumuman rencana kegiatan dan konsultasi masyarakat

SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

PELAKU

AMDAL

PEMRAKARSA + KONSULTAN PENYUSUN

INSTANSI YANG BERTANGGUNG

JAWAB

KOMISI PENILAI AMDAL:• KOMISI PENILAI AMDAL PUSAT

• KOMISI PENILAI AMDAL PROPINSI• KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN/KOTA

Catatan: Masyarakat terkena dampak adalah anggota Komisi Penilai AMDAL

04/20/2023

KEWENANGAN AMDAL BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2000 &

KepMen LH No. 40 TAHUN 2000

PEMERINTAH

1. Berdampak negatif pada masy luas/Hankam

2. Lokasi melebihi 1 Propinsi

3. Lokasi di wilayah sengketa

4. Lokasi diwilayah ruang lautan > 12 mil

5. Lokasi di lintas batas negara

Berdampak negatif pada masyarakat luas yang

lokasinya lebih dari satu kabupaten/Kota

PROPINSI

KAB/KOT

Semua Kegiatan di luar kewenangan Propinsi &

Kabupaten

04/20/2023

KOMISI PENILAI AMDAL

TIM TEKNIS

Ketua - Sekretaris - Anggota

SEKRETARIAT KOMISI

- KLH/Instansi Pengelola LH Daerah

- Sektor terkait- Pakar

- KLH/Instansi Pengelola LH Daerah

ANGGOTA (lainnya)

- Masyarakat terkena dampak

- LSM/ORLING

Komisi Penilai AMDAL

04/20/2023

AMDALKEP-MENLH

No.17 TH 2001

RENCANA KEGIATAN

MENYUSUN AMDAL

Ya

UKL-UPLDAFTAR

WAJIB UKL UPL

Tidak

DOKUMEN / FORMULIR

IMPLEMENTASI LANGSUNG

1. Penapisan

Ya

Tidak

Hak

Warga

Masyarakat

Memperoleh informasi

Duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL (masyarakat yang terkena

dampak)

Memberi saran, pendapat,

dan tanggapan

HAK WARGA MASYARAKAT

(Kep Ka Bapedal 08 Th 2000)

2. Pengumuman

04/20/2023

MEKANISME KETERLIBATAN MASYARAKATDALAM AMDAL (KEPKA 08/2000)

MULAI

PENGUMUMAN PENAPISAN

PELINGKUPANKONSULTASI MASYARAKAT

SELESAI

PENYUSUNAN

ANDAL, RKL dan RPL

PARTISIPASI MASYARAKAT

(melalui Wakil-nya)

KESEPAKATAN

KA-ANDAL

KEPUTUSAN KELAYAKAN

atas ANDAL, RKL

dan RPL

04/20/2023

Bentuk Komunikasi

LangsungDialog melalui pertemuan, diskusi

atau wawancara

Tidak LangsungMemasang pengumuman baik di

media cetak maupun elektronikMemberikan tanggapan, saran atau

masukan secara tertulis

04/20/2023

3. Pelingkupan & Metodologi

Dampak penting hipotetik

Batas Studi

KomponenRencana Kegiatan (yang menimbulkan

dampak)

Komponen Lingkungan Hidup

(yang terkena dampak)

Kegiatan Lain disekitarnya

Saran Tanggapan Pendapat

(hasil sosialisasi)

KONSULTAN AMDAL

PEMRAKARSA

KOMISI PENILAI AMDAL

Draft KA ANDAL

KESEPAKATAN KA ANDAL

Isu Pokok

Metode Studi

Tenaga Ahli Yg diperlukan

04/20/2023

4. Penilaian KA ANDAL

Penilaian KA-ANDAL dilakukan oleh Komisi

AMDAL

Surat Kesepakatan KA

ANDAL MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

Penyusunan ANDAL, RKL, RPL oleh pemrakarsa

Isi Surat kesepakatan KA-ANDAL : Ruang lingkup dan kedalaman kajian ANDAL, RKL/RPL yang akan dilakukan.

04/20/2023

5. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL

1. Kep Ka Bapedal No 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

2. Kep Ka Bapedal No 056 Tahun 1994 tentang pedoman ukuran dampak penting – PP 27 Tahun 1999 pasal 5

3. Kep Men LH No 57 Tahun 1995 ttg AMDAL Terpadu / Multisektor

4. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Sosial dalam AMDAL

5. Kep Ka Bapedal No 299 Thn 1996 ttg Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL

6. Kep Men LH No 4 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Pemukiman Terpadu

7. Kep Men LH No 5 Tahun 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah

04/20/2023

6. KRITERIA DAMPAK PENTING

Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain :

jumlah manusia yang akan terkena dampak; luas wilayah persebaran dampak; intensitas dan lamanya dampak berlangsung; banyaknya komponen lingkungan lainnya yang

terkena dampak; sifat kumulatif dampak; berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya

(irreversible) dampak.

04/20/2023

7. Penilaian ANDAL, RKL, RPL

Penilaian ANDAL, RKL dan RPL

(Komisi Amdal)

Tidak Layak Lingkungan (kegiatan ditolak)

Layak Lingkungan

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

Proses Perijinan

SK Tidak Layak Lingkungan oleh MenLH/Gubernur/Bupati/Walikota

Isi SK Kelayakan: - Kewajiban pemrakarsa untuk melaksanakan

kegiatan sesuai AMDAL- Kewajiban pemrakarsa untuk

melaksanakan RKL/RPL

04/20/2023

Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan (layak atau tidak) - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1

AMDAL & Rekomendasi IzinAMDAL harus :

Sumber : PP 27 Tahun 1999

•Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2)

•Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)

04/20/2023