Mater is Osiol Ogi Hukum Und an A

MATA KULIAHSOSIOLOGI HUKUM

Dosen Pengasuh :Dr. Karolus K. Medan, S.H.,M.Hum

Pius Bere, S.H,M.Hum

SILABUSMATA KULIAH

SOSIOLOGI HUKUMUntuk Program S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Undana

TIM DOSEN PENGASUH

Tim A :1. Dr. Karolus Kopong Medan, S.H,M.Hum

2. Pius Bere, S.H,M.Hum

Tim B :1. Yorhan Y. Nome, S.H,M.Hum

2. Dr. Markus Y. Hage, S.H,M.hum

Tim C :1. Yakobus Tema, S.H

2. Dr. Saryono Yohanes, S.H,M.H

I. PENDAHULUAN : SOSIOLOGI HUKUM DALAM PETA ILMU PENGETAHUAN HUKUM

Optik Pembelajaran Hukum : Ragam Cara Pandang terhadap Hukum

Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Socio-legal

Sosiologi Hukum sebagai Ilmu Socio-legal

II. GAMBARAN UMUM TENTANGSOSIOLOGI HUKUM

Pengertian Sosiologi Hukum Obyek Studi Sosiologi Hukum Orientasi dan Peran Utama Sosiologi

Hukum Metode Kajian Sosiologi Hukum

III. PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM

Arus Perkembangan Pemikiran dari Eropa: Pengaruh Ilmu Sosiologi

Arus Perkembangan dari Amerika Serikat: Pengaruh Aliran Realisme Hukum

Perkembangan Studi Sosiologi Hukum di Indonesia

IV. BASIS SOSIAL HUKUM

Pengantar : Pengertian Basis Sosial Hukum

Hukum Sebagai Pranata Sosial Kompleksitas Bekerjanya Hukum

dalam Masyarakat

V. HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

Interaksi Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum Hukum sebagai legitimasi Perubahan Sosial:

Pelembagaan Nilai2 Baru Melalui Hukum Hukum sebagai Sarana Pengubah Masyarakat :

Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Aspek-Aspek Pengubah Hukum Hukum dan Globalisasi Karakter Hukum dan Masyarakat: Pandangan Emile

Durkheim, Max Weber, dan Nonet & Selzsnick

VI. PROBLEMATIKA HUKUM DALAM MASYARAKAT : PROBLEM INDONESIA

Problem Pembangunan Hukum pada Masyarakat Plural : Menggugat Unifikasi Hukum

Problem Pembuatan Hukum : Intervensi Kekuatan Non-hukum terhadap Proses Pembuatan Hukum

Problem Penegakan Hukum : Seputar Netralitas dan Kemandirian Para Penegak Hukum

Problem Penyelesaian Sengketa : Antara Tertib Hukum Modern dan Tertib Hukum Lokal (Adat)

Problem Pemberantasan Korupsi Dan lain-lain

Referensi yang Dianjurkan

• Saifulah, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung: PT Refika Aditama, 2007

• Soerjono Soekanto, dkk., Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1988

• Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Penerbit Alumni, 1979

• Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT RajaGrafondo Persada, 2002.

• Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, Jakarta : HuMa, 2005.

• Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum dan Masyarakat, Malang: Bayu Publishing, 2008.

• Esmi Warassih, Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT Surya Ndaru Utama, 2005.

• Abdul Manan, Aspek2 Pengubah Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005• Karolus Kopong Medan, Hukum di Indonesia dalam Visi Lokal-

Nasional-Global, Semarang: Wahid Hasyim University Press, 2006.

PENDAHULUAN :Sosiologi Hukum dalam

Peta Ilmu Pengetahuan Hukum

SESI I

OPTIK PEMBELAJARAN HUKUM

Ilmu Hukum Normatif

Ilmu Socio-Legal

RAGAM ILMU SOCIO LEGAL

• Sosiologi hukum

• Antropologi Hukum

• Politik hukum

• Psikologi hukum

• Sejarah hukum

• Perbandingan hukum (hukum antar bangsa)

KOMPONENHUKUM

KOMPONENHUKUM

BUDAYAHUKUM

BUDAYAHUKUM

STRUKTURHUKUM

STRUKTURHUKUM

SUBSTANSIHUKUM

SUBSTANSIHUKUM

Tatanan norma yang dibuat untuk

menetapkan mana perbuatan yang

dilarang dan mana yang diperbolehkan

(Hukum Perdata, Pidana, HTN, HAN,

dll)

Tatanan norma yang dibuat untuk

menetapkan mana perbuatan yang

dilarang dan mana yang diperbolehkan

(Hukum Perdata, Pidana, HTN, HAN,

dll)

Tatanan norma yang mengatur tentang

bagaimana prosedur hukum harus

dijalankan, dan di mana saluran

kelembagaan yang harus dilalui

Tatanan norma yang mengatur tentang

bagaimana prosedur hukum harus

dijalankan, dan di mana saluran

kelembagaan yang harus dilalui

Tatanan nilai yang dimiliki oleh

masyarakat yang menjiwai dan

menentukan pola pikir dan pola berperilaku

masyarakat dalam setiap bidang

kehidupan, termasuk dalam bidang hukum

Tatanan nilai yang dimiliki oleh

masyarakat yang menjiwai dan

menentukan pola pikir dan pola berperilaku

masyarakat dalam setiap bidang

kehidupan, termasuk dalam bidang hukum

DINAMIIKA SOSIALDINAMIIKA SOSIAL

Komponen sist

em hukum

RAGAM CARA PANDANG TERHADAP HUKUM

HUKUMHUKUM

NILAI MORALKEADILAN

NILAI MORALKEADILAN

KAIDAH HUKUMPOSITIP

KAIDAH HUKUMPOSITIP

INSTITUSISOSIAL

INSTITUSISOSIAL MAKNA

SIMBOLIK

MAKNA SIMBOLIK

PUTUSAN HAKIM

PUTUSAN HAKIM

DUNIAIDE

DUNIAREALITAS

PANDANGAN NON-SOSIOLOGIS TERHADAP HUKUM

HUKUMHUKUM MASYARAKATMASYARAKAT

KETERANGAN : Hukum dilihat secara terpisah dari masyarakat. Hukum berada di luar sistem sosial, dan berperan sebagai alat untuk memotret dan menilai kehidpan sosialItu artinya, hukum harus netral atau bebas nilai

PANDANGAN SOSIOLOGIS TERHADAP HUKUM

SISTEM SOSIAL

KETERANGAN :Hukum hanyalah satu subsistem dari sistem sosial secara keseluruhanHukum saling berinteraaksi dengan sekalaian subsistem sosial untuk menata kehidupan sosialKonsekuensi logisnya: Hukum tidak netral atau bebas nilai, karena selalu mendapat pengaruh dari subsistem2 sosial yang lain

SOSIAL

KEKUASAAN

POLITIK

RELIGI

EKONOMIPENDIDIKAN

KEAMANAN

BUDAYA

HUKUM

LIMA KONSEKUENSI TEORETIK

1. HUKUM SEBAGAI AZAS MORAL DAN KEADILAN : TERARAH PADA ASAS-ASAS MORAL DAN KEADILAN YANG BERSUMBER DARI PEMIKIRAN FILSAFATI, RELIGI, AGAMA (SOCRATES, PLATO, ARISTOTELES, DAN THOMAS AQUINES) : HAKIKAT HUKUM ADALAH KEADILAN HUKUM BERFUNGSI MELAYANI

KEBUTUHAN KEADILAN DALAM MASYARAKAT. TANPA KEADILAN, HUKUM HANYA MERUPAKAN KEKERASAN YANG

DIFORMALKAN. AQUINES : LEX AETERNA: HUKUM, KEHENDAK TUHAN, LEX NATURALIS:

PRINSIP UMUM (HUKUM ALAM), LEX DEVINA: HUKUM TUHAN YANG DALAM KITAB SUCI, DAN LEX HUMANE: HUKUM BUATAN MANUSIA YANG SESUAI DENGAN HUKUM ALAM.

2. HUKUM SEBAGAI KAIDAH HUKUM POSITIF : TERARAH PADA TATA HUKUM POSITIF (NORMA2 YANG POSITIF) HANS KELSEN : ADANYA KESATUAN HUKUM YANG DIIKAT OLEH

GRUNDNORM (HUKUM DASAR), DAN PENEKANAN ASPEK NORMATIF3. HUKUM SEBAGAI PUTUSAN HAKIM IN CONCRETO : TERARAH PADA PENEMUAN

DAN PENAFSIRAN HAKIM DALAM MENANGANI KASUS NYATA REALISME HUKUM AS : HUKUM YANG REAL: KEBENARAN TERDAPAT

DALAM KENYATAAN, BUKAN DALAM UU, UU HANYA SALAH SATU FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM KEPUTUSAN HAKIM, DI SAMPING PRASANGKA POLITIK, EKONOMI, DAN MORAL BAHKAN SIMPATI DAN ANTIPATI PRIBADI BERPERAN DALAM PUTUSAN TERSEBUT

Lanjutan….

1. HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL : TERARAH PADA REALITAS HUKUM DALAM KONTEKS SISTEM MASYARAKAT KARL MARX (HUKUM DAN KAPITAL), EMILE

DURKHEIM (SOLIDARITAS DAN TIPE HUKUM), MAX WEBER (RASIONALISASI HUKUM), TALCOT PARSON (SISTEM HUKUM), ROSCOE POUND (HUKUM SBG SARANA REKAYASA SOSIAL), DLL

2. HUKUM SEBAGAI MAKNA SIMBOLIK : TERARAH PADA SIGNIFIKANSI HUKUM DALAM AKSI DAN INTERAKSI MANUSIA (TINDAKAN MANUSIA)

PEMILAHAN CARA PANDANG HUKUM SECARA METODOLOGIS

• CARA PANDANG HUKUM NORMATIF :Hukum sebagai asas moral keadilan, hukum sebagai

kaidah normatif yang dipositifkan, dan hukum sebagai putusan hakim In Concreto

Tipe penelitian : PENELITIAN DOKTRINAL atau PENELITIAN NORMATIF

• CARA PANDANG HUKUM NON-NORMATIF / SOSIO-ANTROPOLOGIS Hukum sebagai institusi sosial, dan hukum sebagai

makna simbolik yang termanifestasi dalam aksi dan interaksi

Tipe penelitian : PENELITIAN NON-DOKTRINAL atau PENELITIAN SOSIOLOGIS ATAU ANTROPOLOGIS

SESI II

GAMBARAN UMUM TENTANG

SOSIOLOGI HUKUM

PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM

• Sosiologi hukum Salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari, memahami dan menjelaskan tentang hukum dalam dunia nyata (empiris) – dalam kehidupan sosial (kemasyarakatan) das sein.

• Sosiologi hukum tidak mempelajari hukum sebagai idealitas atau sebagai sesuatu yang berada di dunia abstrak (das sollen)

Donald Black

• Sosiologi hukum mempelajari “perilaku hukum” (the behavior of law)

• Sosiologi hukum Mempelajari, memahami, menjelaskan secara empiris persoalan hukum yang dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain di dalam masyarakat

Soerjono Soekanto

• Sosiologi hukum Mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Orientasi Sosiologi Hukum

• Tidak melihat hukum sebagai sebuah bangunan norma atau aturan yang terumus dalam peraturan perundang-undangan

• Melihat hukum sebagai sebuah bangunan sosiologis, yang melekat dengan kehidupan sosial– Isyarat HUKUM ITU UNTUK MANUSIA, BUKAN

MANUSIA UNTUK HUKUM– Kehadiran hukum untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan,

kebahagiaan manusia

• Sosiologi hukum melihat Hukum sebagai bagian dari realitas sosial IA TIDAK JATUH BEGITU SAJA DARI LANGIT

POSISI SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi Hukum menempati posisi yang sangat strategis: Menghubungkan dua dunia yang berbeda Dunia ide

(norma) dan dunia realitas Dunia IN ABSTRACTO dan IN CONCRETO

Sosiologi Hukum tidak berbicara tentang hukum dalam arti sebagai bangunan norma, melainkan hukum yang menyatu dengan kehidupan sosial

Hukum dilihat dalam berbagai konteks sosial Perilaku (sikap), institusi (birokrasi, sistem sosial (struktur sosial), sistem budaya, sistem politik dan kekuasaan, perkembangan ekonomi, dll.


SISTEM SOSIAL


SOSIAL

KEKUASAAN

POLITIK

RELIGI

EKONOMIPENDIDIKAN

KEAMANAN

BUDAYA

HUKUM

PANDANGAN NON-SOSIOLOGIS TERHADAP HUKUM

HUKUMHUKUM MASYARAKATMASYARAKAT

KETERANGAN : Hukum dilihat secara terpisah dari masyarakat. Hukum berada di luar sistem sosial, dan berperan sebagai alat untuk memotret dan menilai kehidpan sosialItu artinya, hukum harus netral atau bebas nilai

PERAN UTAMA SOSIOLOGI HUKUM

1. Memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum Pembuatan dan penerapan hukum : Menjelaskan bagaimana praktik hukum yang

terjadi pada masing-masing bidang DPR, Polisi, Jaksa, Pengadilan, dll : Mengapa tipe hukum yang demikian itu yang

dianut atau dibuat oleh penguasa yang berwenang

Mengapa praktik penyelesaian sengketa yang demikian itu terjadi Sebab2 atau faktor2 apa yang berpengaruh

Latar belakang munculnya praktik2 hukum seperti itu, dll.

Lanjutan….

2. Mengkaji kesahian/keterandalan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum Pertanyaan: Bagaimanakah hukum itu dalam

praktik nyata? Atau apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan?

Pertanyaan sosiologis tersebut dapat diajukan untuk mempersoalkan peraturan/pernyataan hukum: (1) semua orang berkedudukan sama di mata hukum, asas peradilan cepat dan biaya murah, peran peradilan dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, dll.

Lanjutan…

3. Menjelaskan secara seimbang tingkah laku yang menaati hukum dan yang tidak menaati hukum: Keduanya sama2 merupakan obyek pengamatan

yang setaraf Secara obyektif memberikan gambaran apa adanya tentang hukum

Sosiologi Hukum tidak memberikan penilaian terhadap perilaku yang salah dan benar

Pola penjelasan yang demikian itu sering menimbulkan salah paham, bahwa seolah-olah Sosiologi Hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang dan melanggar hukum

OBYEK STUDI SOSIOLOGI HUKUM

Secara umum Sosiologi Hukum mempelajari PENGORGANISASIAN SOSIAL HUKUM Obyek yang menjadi sasaran studi Sosiologi hukum adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum: Pembuat hukum Sosiologi Pembuatan hukum Pengadilan Sosio pengadilan/ sosiologi hukum Kepolisian Sosiologi kepolisian, dll. Ketika berbicara tentang badan pembuat UU

misalnya, perhatian bisa dirahkan kepada komposisi badan pembuat hukum tersebut Usia, jenis kelamin, pendidikan, latar belakang sosial, dsb.

Lanjutan…..

Perhatian dan obyek studi sosiologi hukum yang lain, yaitu : Efektivitas hukum : Seberapa besarkah efektivitas dari

peraturan2 tertentu UU Lalu lintas, UU ttg KPK, dan lain sebagainya

Kesadaran hukum : Apa sebabnya orang taat atau tidak taat kepada hukum

Keadilan hukum : Golongan manakah yang lebih diuntungkan dan yang tidak diuntungkan dari pengaturan hukum tertentu, atau atau dari praktik penegakannya

CARA KERJA SOSIOLOGI HUKUM

Dimulai dengan sikap “Kecurigaan intelektual” Tidak mau begitu saja mempercayai dan menerima pernyataan-pernyataan hukum, baik dalam bentuk peraturan per-UU-an maupun putusan2 pengadilan: Sosiologi Hukum tidak mau menerima begitu saja, bahwa hukum

itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik• Pertanyaan kritis Apakah hukum itu sendiri tidak mungkin

menyimpan dan menimbulkan konflik?• Topik menarik DAMPAK PUTUSAN PENGADILAN

TERHADAP RELASI SOSIAL PARA PIHAK YANG TERLIBAT SENGKETA Kasus masyarakat Lamaholot sebagai salah satu contoh

Sosiologi Hukum juga berusaha menyingkapkan, bahwa sekalipun hukum itu menyediakan janji2 kepada masyarakat pengguna, tapi janji2 tersebut tidak selalu dinikmati : Asas kesamaan di mata hukum, asas cepat dan biaya murah dalam penyelesaian perkara, dll

BASIS SOSIAL HUKUM

SESI III

RAGAM CARA PANDANG TERHADAP HUKUM

HUKUMHUKUM

NILAI MORALKEADILAN

NILAI MORALKEADILAN

KAIDAH HUKUMPOSITIP

KAIDAH HUKUMPOSITIP

INSTITUSISOSIAL

INSTITUSISOSIAL MAKNA

SIMBOLIK

MAKNA SIMBOLIK

PUTUSAN HAKIM

PUTUSAN HAKIM

DUNIAIDE

DUNIAREALITAS


SISTEM SOSIAL


SOSIAL

KEKUASAAN

POLITIK

RELIGI

EKONOMIPENDIDIKAN

KEAMANAN

BUDAYA

HUKUM

PENGANTAR

Topik bahasan ini mau mempertegas posisi hukum dalam masyarakat

Hukum tidak lagi dilihat sebagai institusi yang otonom di dalam masyarakat

Melainkan hukum sebagai institusi yang bekerja untuk dan di dalam masyarakat

Hukum tidak berada di dunia lain yang jauh dari masyarakat dengan sekalian tatanan kehidupan sosialnya.

Jadi, ada pertautan yang erat antara hukum dan basis sosial dalam artian yang umum: sosial, budaya, politik, ekonomi, dll).

PENEGASAN SINZHEIMER

Hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak

Hukum selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan berhadapan dengan manusia-manusia yang hidup

Bukan hanya bagaimana mengatur sesuai dengan prosedur hukum, melainkan juga bagaimana mengatur sehingga dalam masyarakat timbul efek-efek yang diinginkan oleh hukum

HUKUM SEBAGAI GEJALAH SOSIAL

• Studi hukum sebagai gejala2 sosial sesungguhnya tersebar dalam berbagai cabang ilmu2 sosial psikologi sosial, sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, statistik sosial (statistik kriminal), dll.

• Semua disiplin ilmu itu kemudian diintegrasikan untuk membentuk “cabang ilmu” tersendiri, yang secara khusus mengkaji masalah HUKUM SEBAGAI GEJALA SOSIAL yang bisa dengan nama:

1. ILMU SOSIAL MENGENAI HUKUM Socio Legal atau sociological Jurisprudence yang berkembang dalam ranah hukum

2. SOSIOLOGI HUKUM yang dikembangkan oleh pemikir2 sosiologi dari Eropa.

HUKUM SEBAGAI SISTEM SOSIAL

• Sistem sosial mencakup sejumlah pranata sosial Pranata ekonomi, pranata politik, pranata pendidikan, pranata hukum, dll Hadir untuk menata seluruh segi kehidupan masyarakat

• Pranata sosial Tidak hanya berbicara soal kelembagaan, mencakup tatanan pedoman yang memungkinkan lembaga tersebut dapat berperan dalam kehidupan sosial

• Ketika hukum dipandang sebagai bagian dari sistem sosial, maka sesungguhnya hukum juga merupakan sebuah pranata yang berada dalam lingkup kehidupan sosial Hukum sebagai pranata sosial

RAGAM PRANATA HUKUM

• Hukum sebagai pranata sosial lembaga-lembaga hukum, dan tatanan norma yang mengatur tentang lembaga tersebut Karena diadakan untuk masyarakatPeraturan perundang-undangan Pranata sosial yang

sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan sosialLembaga2 hukum dengan sekalian birokrasinya juga

sengaja dibuat untuk menegakan tatanan hukum yang sudah dibuat untuk kepentingan masyarakat.

• Sebagai pranata sosial, maka semestinya hukum harus jumbuh atau sejalan dengan harapan2 dari masyarakat.

DINAMIKA BEKERJANYA HUKUM

• Hukum tidak bekerja dalam dunia hampa• Hukum bekerja dalam sekalian kekuatan

sosial dan personal dalam sebuah sistem sosial

• Dengan demikian, hasil akhir dari sebuah proses hukum - baik proses pembuatan dan penegakannya – tidak bisa diprediksikan dengan menggunakan logika matematis

TEORI BEKERJANYA HUKUMMENURUT ROBERT B. SEIDMAN

PEMBUATAN HUKUM

PEMBUATAN HUKUM

Kekuatan Sosial & Personal


BIROKRASI PENEGAKAN HUKUM

BIROKRASI PENEGAKAN HUKUM PEMEGANG

PERAN

PEMEGANGPERAN





Umpan balik

Umpan balik

Umpan balik

Norma

Aplikasi

Norma

PERKEMBANGAN SOSIOLOGI HUKUM

SESI IV

ARUS PERKEMBANGAN Awal perkembangan dari Eropa :

Berlangsung pada awal abad 20, dikembangkan oleh para sosiolog yang mencurahkan perhatian pada ilmu sosiologi

Tokoh Pemikir : Karl Marx (1818 -1883), Henry S. Maine (1881 -1888), Emile Durkheim (1858 -1917), dan Max Weber (1864 – 1920) Semuanya berasal dari lingkungan perguruan tinggi

Arus perkembangan dari Amerika Serikat : Dikembangkan oleh para pemikir dalam bidang hukum, yang

mencoba mengedepankan tesis bahwa “Hukum itu tidaklah akan dipahami dengan cukup sempurna apabila tidak dikaji dalam hubungannya dengan realitas-realitas sosial

Pakar pemikir : Oliver Wendell Holmes (1841 – 1935), Benyamin Nathan Cardozo (1870 -1938), dan Roscoe Pound (1870 -1964) Semua mereka bukan akademisi murni

ARUS PEMIKIRAN DARI EROPA:Karl Marx :

Pemikiran Marx mengenai hukum muncul ketika peradaban masyarakat Eropa Barat mengalami perubahan menuju peradaban industrial/kapitalis

Pandangan Marx: Para kapitalis yang memegang kendali industri akan

selalu memperoleh keuntungan, dalam arti selalu memperoleh nilai lebih dalam setiap produksi

Untuk itu, para kapitalis selalu berupaya agar struktur produksi dan distribusi tetap dipertahankan dan dilanggengkan

Dalam situasi seperti itu, hukum akan dimanfaatkan oleh para kapitalis sebagai instrumen untuk kepentingan produksinya, termasuk membenarkan eksistensi usahanya dan sekaligus mengamankannya

Itu berarti hukum lalu berhamba pada kaum kapitalis, atau pemilik modal atau pengemban amanat kepentingan ekonomi kaum kapitalis

EMILE DURKHEIM• Tesis Dasar : Hukum sebagai ekspresi solidaritas sosial• Bentuk solidaritas sosial dan tipe hukum :

Ketika masyarakat yang terpola dalam bentuk SOLIDARITAS MEKANIS (tersegmental secara homogen dengan otonomi yang ketat), maka tipe hukum yang paling dominan dikembangkan adalah HUKUM REPRESIF : Tujuannya untuk melempiaskan dendam pembalasan, dan untuk menanggulangi ancaman2 dan pelanggaran2 terhadap kesadaran kolektif Hukum pidana lebih dominan

Ketika masyarakat berkembang ke tipe SOLIDARITAS ORGANIK (modern dan terorganisir dalam kelompok yang lebih kompleks dan heterogen), maka tipe hukum yang paling cocok dikembangkan adalah HUKUM RESTITUTIF Yang lebih menekankan arti pentingnya restitusi, pemulihan atau kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat : Hanya dengan tipe hukum yang demikian itu, segala kerugian dan kerusakan yang terlanjur sebagai akibat timbulnya pelanggaran2 akan dapat dipulihkan, dan dengan demikian kehidupan masyarakat yang kompleks itu terus terpelihara

• Diskusi : Di mana posisi masyarakat Ngada : solidaritas mekanis atau organis

MAX WEBERTiga Tipe hukum menurut tingkat rasionalitasnya

• HUKUM YANG BERSIFAT IRASIONAL : Tipe hukum yang didasarkan pada ilham atau lewat bisikan2 wangsit yang diterima oleh para pemuka karismatis, sehingga objektivitas kebenarannya sulit diuji PERADILAN KADI Keputusan2 hukum sepenuhnya

dipercayakan kepada kearifan sang pengadil (Dewa-Dewi) • HUKUM YANG BERSIFAT RASIONAL-SUBSTANTIF: Tipe

hukum yang terdiri dari aturan2 umum yang abstrak (in abstracto) yang siap digunakan untuk menyelesaikan berbagai kasus sengketa PERADILAN EMPIRIS Sudah lebih rasional dengan

mengutamakan analogi dari aturan2 umum yang abstrak, Keputusan2 terdahulu dalam perkara2 serupa coba dirujuk untuk kemudian ditafsir guna menemukan relevansinya dengan perkara2 yang sedang ditangani.

• HUKUM YANG BESIFAT RASIONAL-FORMAL : Tipe hukum yang aturan2nya dan prosedurnya disistematisasikan secara jelas untuk menyelesaikan kasus sengketa yang dipolakan sedemikian rupa demi terjaminnya kepastian hukum PERADILAN RASIONAL : Peradilan yang bekerja atas asas2

birokrasi yang jelas, tegas dan profesional

ARUS PEMIKIRAN DARI AMERIKA SERIKAT

• Arus perkembangan di Amerka lebih dimotori oleh para praktisi hukum

• Gagasan yang mereka kembangkan tidak berasal dari ilmu sosiologi, tetapi berakar dari ilmu hukum (jurisprudence) Sehingga gagasan mereka lebih tepat disebut SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE (HUKUM YANG SOSIOLOGIS)

• Oleh karena peletak dasarnya adalah para praktisi hukum, maka tidaklah mengherankan kalau kemudian berkembang kajian2 berfokus pada proses terciptanya keputusan2 peradilan JUDICIAL BEHAVIOR

OLIVER WENDELL HOLMES

• Riwayat pekerjaan: Editor majalah hukum, kemudian hakim Mahkamah Agung

• Pencetus aliran baru dalam ilmu hukum di Amerika Serikat : LEGAL REALISM (REALISME HUKUM)

• LEGAL REALISM dengan tegas menolak penerapan logika hukum yang terlalu kaku, karena hukum itu sesunggunya hadir dalam situasi2 yang konkret

• Bahkan dianjurkan agar proses2 psikologis sebaiknya mengawali setiap proses pembuatan keputusan hukum di lembaga peradilan

BENJAMIN NATHAN CARDOZO Riwayat pekerjaan: Hakim Mahkamah Agung

menggantikan Holmes Pemikirannya juga dipengaruhi oleh teori Sociological

Jurisprudence yang dikembangkan oleh pendahulunya Holmes

Gagasan Dasar Cardozo : Perlunya ditumbuh-kembangkan kepekaan peradilan

dan lembaga legislatif pada realitas-realitas sosial yang ada dengan sekalian perubahannya

Berbagai kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat – seperti logika rakyat, sejarah, adat kebiasaan, pertimbangan kemanfaatan, dan standar moralitas yang disepakati dalam kehidupan – berfungsi secara riil sebagai faktor2 instrumental ke arah terciptanya hukum

Kepastian hukum itu tetap diperlukan untuk kelestarian hidup hukum, asalkan saja kepastian hukum itu tidak terlalu dikukuhi sebagai sesuatu kebenaran yang mutlak

ROSCOE POUND

• Riwayat pekerjaan : Pengacara praktik, hakim, dan kemudian menjadi dosen dengan jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar pada Universitas Harvard

• Gagasan dasar Pound : Hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga

kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan2 sosial

Untuk maksud itu, ilmu hukum semestinya difungsikan untuk memperkembangkan suatu kerangka yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan2 sosial secara maksimal

Itu berarti, hukum harus tampil sebagai sarana pengendalian sosial (LAW AS TOOL OF SOCIAL ENGINEERING)

SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA

Para Perintis sosiologi hukum di Indonesia : Van Vollenhoven, Ter Haar, dan Soepomo Ahli hukum adat Pemikiran sosiologis yang dikembangkan ketika itu : Hakim

tidak boleh mengadili semata-mata menurut perasaan keadilan pribadi, tetapi ia harus terikat pada nilai-nilai yang secara nyata berlaku dalam masyarakat, dan sekaligus memperkuat norma-norma hukum yang bersangkutan

Sosiologi hukum di pelbagai perguruan tinggi di Indonesia diberi penamaan yang bervariasi : Hukum dan masyarakat, hukum dan pembangunan, dsb

Beberapa tokoh intelektual yang dengan gigih memperjuangkan dan memperkembangkan sosiologi hukum di Indonesia : Soerjono Soekanto (UI), Satjipto Rahardjo (Undip), Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Pemerhati Sosiologi Hukum di NTT ?

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA Soerjono Soekanto:

Disertasi (1977) : Kesadaran dan kepatuhan hukum (dalam bidang lalu lintas)

Tesis : Kesadaran dan kepatuhan hukum berkaitan erat dengan budaya hukum masyarakat

Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor2 non-yuridis seperti penegak hukum, sarana-prasaran, kesadaran masyarakat, dan nilai2 budaya

Lanjutan…. Satjipto Rahardjo : Tersebar dalam berbagai buku :

“Hukum dan Masyarakat” (1975) dan “Hukum dan Perubahan Sosial” (1979) : Tatanan hukum harus terus dikembangkan mengikuti dinamika sosial yang terus berubah

“Sisi2 lain dari hukum di Indonesia” (2003) : Hukum itu bukan semata bangunan norma, melainkan juga merupakan institusi sosial yang terlingkup dalam sistem sosial secara keseluruhan

”Hukum Progresif” (2006) : Perlu dikembangkan tatanan hukum progresif agar tidak terjebak dalam proses-proses yang hanya menekankan pada aspek formalistik semata

“Biarkan hukum mengalir”(2007) : Hukum itu adalah untuk manusia, maka dia semestinya bergerak, berubah mengikuti dinamika kehidupan manusia

Lanjutan…. Soetandyo Wignjosoebroto :

Penggagas dan pembentuk Pusat Studi Hukum dan Pembangunan di Unair yang banyak mengkaji masalah2 hukum dalam perspektif sosiologis

Buku “Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional” (1994) : Dinamika sosial politik ikut mewarnai perkembangan hukum di Indonesia

Buku “Hukum: Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya” (2004) : Memperkenalkan posisi studi sosiologis dengan konsekuensi metodologisnya dalam studi hukum

PERKEMBANGAN STUDI HUKUM DI NTT

NTT bolehlah dikatakan sebagai LABORATORIUM STUDI SOSIOLOGI HUKUM

Keragaman budaya merupakan modal utama yang bakal memberikan manfaat yang sangat berarti dalam pembangunan hukum di Indonesia

Beberapa studi yang pernah dilakukan: Bernard L. Tanya : “Hukum dalam Ruang Sosial” (2006)

Hukum modern merupakan beban budaya bagi masyarakat lokal di Sabu

Karolus Kopong Medan : Pengembangan pola peradilan Semi-otonom menurut Budaya

Lamaholot” : Memasukan tradisi SOGA SUMPA (Sumpah Adat) dan tradisi MELA SARE (perdamaian adat) dalam peradilan negara

“Peradilan Rekonsiliatif dalam penyelesaian kasus kriminal pada masyarakat Lamaholot” Peradilan harus berorientasi pada upaya untuk membangun kembali relasi sosial antara para pihak yang bertikai

ILUSTRASI

REKAYASA ILMIAH PERADILAN SEMI-OTONOM VERSI LAMAHOLOT

PENGUKUHAN HASIL PUTUSAN ADAT

OLEH PENGADILAN

PENGUKUHAN HASIL PUTUSAN ADAT

OLEH PENGADILAN

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

SESI V

PERUBAHAN SOSIAL• Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-

perubahan• Sifat dan tingkat perubahan sosial itu berbeda-

beda: – Ada yang kentara dan menonjol, tetapi ada yang

tidak demikian– Ada perubahan yang cepat, ada yang lambat

perubahannya– Ada perubahan yang menyangkut soal2 yang

fundamental, tetapi ada yang menyangkut soal-soal kecil

Lanjutan…..

• Masyarakat itu tidak hanya merupakan kumpulan sejumlah manusia “tanpa bentuk”, melainkan ia tersusun dalam pengelompokkan2 yang terorganisir secara baik

• Pengelompokkan itu terwujud karena orang2 yang berhimpun di dalamnya memiliki kepentingan yang sama

• Di samping pengelompokkan itu, timbul pula pelembagaan2 yang menunjukkan suatu usaha bersama untuk menangani suatu bidang persoalan dalam masyarakat: sosial, politik, ekonomi, agama, dll.

Lanjutan….

• Terbentuknya suatu kelompok baru atau bubarnya pengelompokkan yang lama, akan mempengaruhi susunan masyarakat yang bersangkutan

• Kasus:– Bergabung dan berpisahnya Timor Leste dari NKRI,

bukan semata menimbulkan persoalan politik, tetapi juga masalah sosial budaya: Dari segi budaya Timor Leste dan Timor Barat adalah satu.

– Sama halnya dengan kasus2 pembentukan Kabupaten2, Kecamatan2, Desa2 baru di NTT, yang membagi satu kelompok etnis menjadi beberapa kabupaten: Maraknya kasus2 keulayatan

HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL

• Hukum berkaitan erat dengan berbagai perubahan sosial yang terjadi

• Hukum itu pada dasarnya merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial

• Namun, harus diakui bahwa ia hampir senantiasa tertinggal di belakang objek yang diaturnya

• Bisa jadi, akan timbul gejala bahwa antara hukum dan perikelakuan sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang menyolok atau tidak.

• Ketertinggalan hukum itu akan menimbulkan persoalan yang rumit, ketika jarak yang memisahkan peraturan formal dengan kenyataan yang terjadi demikian menyoloknya, sementara penyesuaian yang semestinya dapat mengurangi ketertinggalannya tidak kunjung berhasil dilakukan.

Lanjutan….• Perubahan pada hukum baru akan terjadi, apabila

telah terjadi pertemuan antara dua hal hal berikut ini pada satu titik singgung:

1. Keadaan baru yang timbul2. Kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat

yang bersangkutan itu sendiri SINSZHEIMER: Syarat-syarat bagi terjadinya

perubahan pada hukum itu baru ada, manakala dengan terjadinya perubahan2 itu timbullah emosi-emosi pada pihak2 yang terkena untuk berusaha meneuju ke bentuk penghidupan yang baru

Kasus : UU Pornografi dan pornoaksi

Mater is Osiol Ogi Hukum Und an A

Documents

Transcript of Mater is Osiol Ogi Hukum Und an A