Managemen Birokrasi
-
Upload
nosi-arsyahni -
Category
Documents
-
view
254 -
download
0
Transcript of Managemen Birokrasi
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
1/21
Ringkasan Kajian
Rencana Tindak Reformasi BirokrasiTim Penyusun*)
1. Pendahuluan
Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam
upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good Governance). Birokrasi
sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan
peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangatpelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta
sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Karena itu,birokrasi bekerja dalam mengemban perjuangan mewujudkan keseluruhan cita-cita
dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945.
Birokrasi memiliki peran yang strategis untuk menjalankan roda pemerintahandan pembangunan. Ironisnya selama ini birokrasi pemerintah belum menunjukkan
kinerja yang diharapkan. Masyarakat menilai bahwa kinerja birokrasi masih buruk,
tidak profesional dan masih sarat dengan tindakan penyalahgunaan kewenangandalam bentuk praktik korupsi, dan belum menjadi pelayanan masyarakat melainkan
melainkan pihak yang dilayani, padahal di era otonomi daerah ini seharusnya
birokrasi adalah sebagai pelayanan masyarakat. Citra negatif dalam birokrasi tersebut,
menurut Toha (2002), masih tertanam bahkan setelah lima tahun reformasi itu
bergulir. Perbaikan birokrasi yang dicanangkan permerintah selama ini belumberjalan secara optimal.
Untuk itu diperlukan reformasi birokrasi yang konsisten dan berkelanjutan
yang diarahkan pada upaya-upaya untuk: (i) menuntaskan penanggulanganpenyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN dengan menerapan prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik (good governance); (ii) meningkatkan kualitas
penyelenggaraan administrasi negara; dan (iii) meningkatkan kualitas pelayanan
publik terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya-upaya tersebut difokuskan kepada beberapa isu-isu yang dianggap paling dominan
dan strategis untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan reformasi birokrasi yaitu:(a) pemerintahan yang bersih (clean government), (b) aktualisasi prinsip-prinsip
kepemerintahan yang baik (goodgovernance); (c) kompetensi sumber daya manusiaaparatur; (d) pelayanan publik (e) desentralisasi kewenangan. Kemudian, untuk lebih
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
2/21
Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu menghasilkan birokrasi
yang dapat berperan sebagai dinamisator pembangunan dan mampu menciptakaniklim ekonomi, sosial politik yang kondusif bagi lancarnya proses pembangunan;
dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik sejalan dengan pelaksanaandesentralisasi dan otonomi daerah dan demokrasi; dapat merespon dinamika
perkembangan ekonomi, sosial politik dalam negeri yang berkembang, serta dapat
mengantisipasi dan mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi dan informasiyang begitu cepat, serta globalisasi seperti sekarang ini.
2. Permasalahan
- Tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN.- Rendahnya kualitas pelayanan publik.- Belum berjalannya desentralisasi kewenangan secara efektif.
3. Tujuan Kerja.
-
Memberikan gambaran akurat tentang permasalahan di lingkungan birokrasiyang terkait dengan kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusiaaparatur.
- Memberikan alternatif rekomendasi kebijakan mengenai reformasi birokrasi.- Memberikan usulan rencana tindak reformasi birokrasi yang mungkin
dilakukan untuk jangka waktu 2005-2009.
4. Hasil Kajian dan Analisis
Konsep dan prakarsa reformasi birokrasi tidak terlepas dari
pertimbangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi,
dinamika, dan kinerja birokrasi, yang meliputi baik faktor-faktor
internal maupun faktor-faktor lingkungan strategis lainnya, termasuk
pemahaman mengenai posisi dan peran birokrasi dalam sistem
administrasi negara kita. Keseluruhan faktor tersebut perlu
dipertimbangkan dalam menentukan format birokrasi yang
dikehendaki dan berkemampuan merespon tantangan lingkungan
strategis yang semakin kompleks dan meningkat.
Dengan menggunakan pendekatan manajemen strategis, rencana
reformasi birokrasi bertolak dari berbagai fenomena yang dinilai
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
3/21
Terdapat lima isu strategis terkait dengan reformasi birokrasi
yang perlu ditindaklanjuti secara cermat dalam rencana tindak, yaitupemerintahan yang bersih, aktualisasi prinsip-prinsip kepemerintahan
yang baik, kompetensi SDM aparatur, pelayanan publik, dan
desentralisasi kewenangan. Rencana tindak dalam konteks ini adalah
rencana yang ingin diimplementasikan sehingga birokrasi didorong ke
arah birokrasi yang lebih baik yang mampu merespon dinamika
lingkungan strategis. Rencana tindak ini diharapkan akan dapat secara
bertahap memperbaiki sosok dan kinerja birokrasi. Kelima isu strategistersebut meliputi:
1. Pemerintahan yang Bersih2. Aktualisasi Prinsip-Prinsip Good Governance3. Kompetensi SDM Aparatur4. Pelayanan Publik5.
Desentralisasi Kewenangan
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
5.1. KesimpulanReformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang
dilakukan secara sadar, untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka
menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Upaya tersebut,
dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi secara tepat dan konsisten, gunamenghasilkan manfaat sebagaimana diamanatkan konstitusi. Kesadaran diri untuk
melakukan upaya perubahan kearah yang lebih baik, merupakan cerminan darisebuah kebutuhan. Kebutuhan tersebut, bertitik tolak dari fakta adanya peran
birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan. Realitas ini, sesungguhnya juga
menunjukkan kesadaran bahwa terdapat kesenjangan antara apa yang sebenarnyadiharapkan dengan fakta aktual mengenai peran birokrasi dewasa ini.
Berbagai predikat negatif ditujukan terhadap birokrasi pemerintah dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dewasa ini. Predikat
negatif ini terkait dengan penyakit birokrasi korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),dan rendahnya kinerja yang dapat diukur dengan lambatnya dalam pemberian
pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikian berakibat pada tingkat kredibilitas
birokrasi yang makin merosok dan bahkan timbul ketidakpercayaan dan skeptis darimasyarakat terhadap kinerja birokrasi
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
4/21
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kajian rencana tindak reformasi birokrasi
ini merupakan salah satu upaya untuk merespon kondisi birokrasi saat ini dantuntutan perbaikan kinerjanya. Respon ini pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi
tiga hal besar; pertama, upaya mengkaji faktor-faktor yang turut mempengaruhimasih rendahnya kinerja birokrasi; kedua adalah memformulasikan ikhtiar-ikhtiar
rencana tindak yang dapat dilakukan untuk merubah kondisi birokrasi saat ini
menuju birokrasi yang professional, efisien dan efektif serta andal dalammelaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; dan ketiga dapat
menjadi salah satu landasan gerak dalam penyusunan kebijakan nasional mengenai
Rencana Aksi percepatan pelaksanaan reformasi birikrasi.
Ikhtiar-ikhtiar tersebut didasarkan pada 4 (empat) hal yang dianggap strategis
dalam konteks reformasi birokrasi saat ini, yaitu:
- Peningkatan komitmen bersama dalam mendorong peningkatan kinerjabirokrasi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan
tetap menjaga perimbangan peran antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Peningkatan upaya penguatan aktualisasi dan implementasi good governancepada seluruh pemerintahan di pusat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan
fungsi pemerintahan dan pembangunan.- Peningkatan kinerja dengan terus-menerus meningkatkan kompetensi dan
kesejahteraan SDM aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan.
- Peningkatan sinergi (networking) antar pemerintah pusat, antara pemerintahpusat dan daerah dan antar pemerintah daerah sendiri dalam melaksanakan
tugas pemerintahan dan pembangunan.
- Peningkatan kapasitas birokrasi dalam merespon aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan tuntutan terhadap perbaikan pelayanan publik.
5.2. RekomendasiReformasi birokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilaksanakandalam waktu singkat. Reformasi birokrasi akan berhasil bila terdapat komitmen
aparatur yang kuat dan diikuti dengan tindakan nyata untuk merubah perilaku dan
budaya birokrasi. Oleh karena itu perlu dilakukan:
- Mengutamakan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab profesional
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
5/21
penerapan good governance. Karena tanpa dukungan dari masyarakat,
mustahil untuk melaksanakan reformasi birokrasi.
6. Rencana Tindak Reformasi Birokrasi.Untuk mengetahui lebih jauh mengenai rencana tindak reformasi birokrasi dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
6/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Tabel 1
Matriks Rencana Tindak dengan Issu Stratejik Clean Government
RENCANA TINDAKISU
StrategikISU Pendukung Kelembagaan Ketatalaksanaan SDM
INDIKATOR KINERJA
(Jangka Menengah)
Instansi
Penanggungjawab
Pemerintahan
yang bersih
(Clean
Government)
Law Enforcement
yang lemah
Membentuk
komisi yang
memantau
kinerja
lembagapenegak
hukum
Memperbaikisistem kerja
internal lembaga-
lembaga penegak
hukum Memperbaiki
hubungan tata kerja
antar lembaga
penegak hukum
dan pengawasan
Meningkatkan
kapasitas
(pengetahuan, sikap,
keterampilan) aparat
penegak hukumdalam merespon
kuantitas dan
kualitas kriminalitas
(white colar crime)
Banyaknya hasil pemantauan yangakurat terhadap kinerja lembaga
penegak hukum
Banyaknya hasil pemantauan yangdirespon dan ditindaklanjuti
Banyaknya kasus KKN yangdiselesaikan dengan tuntas
Tingkat efektifitas penyelesaiansuatu perkara/ kasus KKN
Departemen
Kehakiman dan HAM
(Koordinator);
Kepolisian; Kejaksaan,
Mahkamah Agung;KPK, BPK; BPKP
Ketidakjelasan
dan
ketidaklengkapanperaturan
(pemanfaatan
celah hukum)
Melakukan reviewterhadap peraturan
seluruh peraturanterkait dengan
KKN
Memperbaikisubstansi
peraturan-peraturan
yang
memungkinkan
terjadinya multiinterpretasi/
ambiguitas
Disiminasi dan
Sosialisasi Banyaknya kasus KKN yang
diselesaikan dengan tuntas
Tingkat efektifitas penyelesaiansuatu perkara/ kasus KKN
Departemen
Kehakiman dan HAM
(Koordinator);Kepolisian; Kejaksaan,
Mahkamah Agung;
KPK, BPK; BPKP
Adanya duplikasi
aturan dan
kewenangan
lembaga-lembaga
pengawasan
internal (BPKP,
Melakukanreview
kewenanga
n dan fungsi
masing-
masing
Memperbaikisistem kerja
internal lembaga-
lembaga
pengawasan
Memantapkan
Mengadakan
sertifikasi sistem,
proses dan produk
pendidikan dan
pelatihan di bidang
pengawasan dan
Kejelasan pembagian tugas, fungsidan kewenangan lembaga-
lembaga pengawasan internal
Terbangunnya sistem yangberstandar internasional
Diterapkannya e-audit secara
Departemen
Kehakiman dan HAM
(Koordinator);
Kepolisian; Kejaksaan,
Mahkamah Agung;
KPK, BPK; BPKP
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 6
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
7/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Itjen, Depdagri,
Bawasda)
Lembaga
pengawasan
internal
Memperbaiki struktur
fungsi
lembaga-
lembaga
pengawasan
internal
standar akuntansi
pemerintah sesuai
dengan standar
internasionalMengembangkan
e-audit
auditing selektif
Meningkatnya kualitas SDMaparatur pengawasan dan kinerja
pengawasan baik kualitatifmaupun kuantitatif
Tidak efektifnyapelaksanaan
fungsi lembaga-
lembaga penegak
hukum (Adanya
ketidakjelasan,
dan duplikasi
kewenangan,
lemahnyapembinaan
profesionalisme
Melakukanreview
kewenanga
n dan fungsi
lembaga-
lembaga
penegak
hukum
Memperbaiki strukturfungsi
lembaga-
lembaga
penegak
hukum
Memperbaikihubungan tata kerja
antar lembaga
penegak hukum
Memperbaikisubstansi
peraturan-peraturan
yang multi
interpretasi/ambiguitas
Pengendalian mutuproses penegakan
hukum
Mengadakansertifikasi
sistem, proses
dan produk
pendidikan dan
pelatihan di
bidang
penegakan
hukum Meningkatkan
disiplin,
kompetensi dan
kesejahteraan
aparatur
penegak hukum
Kejelasan pembagian tugas, fungsidan kewenangan lembaga-
lembaga penegak hukum
Meningkatnya kualitas SDMaparatur penegak hukum
Meningkatnya kinerja aparaturpenegak hukum khususnya dalam
penyelesaian perkara/kasus KKN
dan penerapan hukum tindakpidana korupsi secara efektif
DepartemenKehakiman dan HAM
(Koordinator);
Kepolisian; Kejaksaan,
Mahkamah Agung;
KPK, BPK; BPKP
Standarpengelolaan
kebijakan dan
pelayanan publik
yang belum jelas
dan tidak
transparan (SOP
dan berorientasi
pada pencapaian
tujuan bernegara
Mempertegas institusiyang
bertanggun
gjawab
untuk
menyusun
norma,
standar, dan
prosedur
Mereview terhadapSOP lembaga-lembaga
penyelenggara
negara dan
pemerintahan
Memperbaiki danmerumuskan
kembali SOP.
Menetapkan
Diseminasi danSosialisasi SOPdan indikator
kinerja lembaga
Peningkatankompetensi SDM
Penerapan rewardand punishment
Tersedianya SOP yang jelas,mudah dipahami dandilaksanakan
Terciptanya keserasian danketerpaduan kebijakan publik
Tersedianya indikator kinerja(input, proses, output, outcome)
yang jelas dan terukur
Terbitnya laporan akuntabilitaskinerja yang dapat diakses oleh
Menpan (Koordinator);seluruh lembaga
penyelenggara negara
dan pemerintahan
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 7
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
8/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
dan kepentingan
publik)
dalam
pengelolaan
kebijakan
publik Memperkua
t fungsi dan
kewenanga
n unit yang
mengelola
informasi
indikator kinerja
(input, proses,
output, outcome)
masing-masinglembaga.
Memperkuat sistemdan manajeman
informasi pada
setiap lembaga
informasi yang ada
Menetapkan aturanmengenaiklasifikasi
informasi yang
wajib, dapat atau
tidak dapat
disampaikan
kepada publik
publik
Meningkatnya kompetensi SDM Tersedianya informasi kebijakan
publik yang terpercaya,mutakhir, serta mudah dijangkau
Lemahnyapartisipasi
masyarakat
dalam
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
Memberdayakan lembaga-
lembaga
kemasyarakata
n (sipil) yang
memiliki
fungsi
pengawasan
Menetapkanpedoman untuk
mengakomodasikan
aspirasi masyarakat
Memperkuatpemahaman dantanggungjawab
masyarakat
dalam proses
penyelenggaraan
pemerintahan
(civic education)
Memfasilitasilearning process
mengenai civic
education
Meningkatnya partisipasi dalampengawasan penyelenggaraanpemerintahan (masukan yang
berkualitas dari masyarakat untuk
penyusunan, perbaikan
implementasi, dan evaluasi
kinerja)
seluruh lembagapenyelenggara negara
dan pemerintahan
Profesionalitas
tidak dihargai
secara layak
(misalnya
remunerasi belum
Regulasistandar
kinerja
profesional
individu
Melakukan reviewsistem dan proses
pengelolaan
kebijakan
remunerasi
Menegakkanreward and
punishment
Meningkatnya kinerja lembagadan SDM aparatur
Remunerasi yangmengakomodasi standarkelayakan (Y=C+S).
Menpan dan BKN
(Koordinator)
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 8
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
9/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
sesuai standar
sektor swasta
dengan tingkat
produktivitas)
dan institusi
Memperkuat
kelembagaan
kepegawaia
n dalam
pembinaan
profesionali
tas
Menyusun danmenerapkan sistem
remunerasi sesuai
dengan standarkelayakan (kinerja,
biaya hidup dan
saving).
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 9
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
10/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Tabel. 2
Matriks Rencana Tindak dengan Isu Stratejik Aktualisasi Good Governance (GG)
RENCANA TINDAKISU
Strategik
ISU
Pendukung Kelembagaan Manajemen SDM
INDIKATOR KINERJA
(Jangka Menengah)
Instansi
Penanggungjawab
Aktualisasi
prinsip-prinsip
GG
Lemahnya
pemahaman
dan
kemampuan
mengaktualisa
sikan prinsip-
prinsip GG
Menginternalisasi
kan nilai-nilai
GG dalam proses
kebijakan pada
setiap lembaga
Menyusun konsep,mekanisme, dan
indikator
operasional GG
Melakukan kendalimutu terhadappelaksanaan GG
Sosialisasi dandiseminasi GG
Meningkatkanlearning process
Terinternalisasikannya nilai-nilai GG dalam proses
kebijakan pada setiap
lembaga
Tersedianya konsep,mekanisme, dan indikatoroperasional GG
Diterapkannya kendali mututerhadap pelaksanaan GG
Meningkatnya pemahaman,komitmen, dan kompetensi
SDM dalam menerapkan
GG
Menpan (Koordinator)
Lemahnya
komitmen 3
pilar GG
(masih sebatas
retorika)
Memberdaya-kan lembaga
untuk
mengaplikasik
an prinsip-
prinsip GG
Mengembangkanaplikasi prinsip-
prinsip GG dalam
manajemen
pemerintahan di
pusat dan daerah
Sosialisasi dandiseminasi
prinsip GG
kepada seluruh
stakeholdernya
Membangunkonsensus dalam
dan antar tiga
pilar GG
Meningkatnya kapasitaslembaga dalam mewujudkan
prinsip GG
Teraplikasikannya prinsipGG dalam manajemen
pemerintahan di pusat dan
daerah
Tersosialisasikannya prinsipGG kepada seluruh
stakeholder
Terbangunnya konsensusdalam dan antar tiga pilar
GG
Belum
didukung
Sistem
Membangunsistem
informasi pada
Menyusun SOPpada setiap
lembaga dalam
Meningkatankapasitas SDM
aparatur di
Terbangunnya sisteminformasi (banyaknya
lembaga yang telah
Menegkominfo
(Koordinator)
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 10
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
11/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Informasi
yang
memadai;
setiap lembaga
yang
terintegrasi
Membangunkemitraan
dengan pihak
swasta di
bidang sistem
informasi
rangka
pemanfaatan SI
untuk mendukung
penerapan prinsipGG
Mengadakansistem insentif
untuk
pengembangan
sistem informasi
bidang sistem
informasi
Memanfaatkansumber daya luar(outsourcing)
untuk mengelola
dan
mengembangkan
SI
membangun dan
menerapkan sistem
informasi)
Tersusunnya SOP dalamrangka pemanfaatan sistem
informasi untuk mendukung
penerapan prinsip GG
Meningkatnya kapasitas dankualitas SDM aparatur di
bidang sistem informasi
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 11
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
12/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Tabel 3.
Matriks Rencana Tindak dengan Issu Stratejik Kompetensi SDM
ISU
TrategisISU
Pendukung
RENCANA TINDAK
Kelembagaan Ketatalaksanaan SDM Aparatur
INDIKATOR KINERJA
(jangka menengah)
Institusi
Penanggung Jawab
Quality at
Entry
Penetapan syarat
dan standar
perekrutan
pegawai
Mereview danmenyusun SOP
Rekruitmen
pegawai baru
Pengawasanterhadap
pelaksanaan SOP
rekruitmen
Perekrutan SDM
yang
kompetensinya
sesuai dengan
kebutuhan
Tingkat Pendidikan Nilai TPA Nilai TOEFL Nilai ujian masuk
MENPAN, BKN, OTO-
BAPPENAS, DEPDAGRI,
BADIKLAT DAERAH
Ketidaksesuai-
an antara
kemampuan/
ketrampilanSDM dengan
tugas yang
diembannya;
Penetapanstandar
kompetensi
jabatan Penetapan
standar
Diklat untuk
setiap jabatan
Penyusunan SOPrelokasi pegawai
Penyusunan SOPDiklat
Relokasipegawai ke
tempat lain;
Diklat; Merekrut
pegawai baru.
Terpenuhinya SDM yang
sesuai antara beban kerja
dan kemampuan yang
dimiliki
MENPAN, BKN,
DEPDAGRI, BADIKLAT
DAERAH
Kompentesi
SDM Aparatur
Kedisiplinan; Memaksimalkan
fungsi
inspektorat, danBawasda
Pengawasan danbimbingan;
Pembinaan MoralJumlah pelanggaran
peraturan
MENPAN, KEJAKSAAN,
POLRI, BPKP, BPK,
BKN, ITJEN DEPDAGRI
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 12
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
13/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Manajemen
SDM (yang
belum mantap)
(dari prosesrekruitmen s.d.
pension);
Perencanaanpegawai yang
rasional dan
layak; Pola seleksi yang
kompetitif,
terbuka dan adil;
Konsistensiterhadap
penerapan sistem
penghargaan dan
sanksi
Tersedianya dokumenreview SDM;
Tersedianya dokumenperencanaan SDM yangbersifat nasional dan
lokal
Tersusunnya rencanakebutuhan pegawai;
Tertatanya pola seleksiyang lebih baik;
Terlaksananyapenerapan sistempenghargaan dan sanksi
MENPAN, LAN, BKN,
BAPPENAS, DEPKEU,
DEPDAGRI
Uraian tugas
dan
kewenangan
yang tidak
jelas
Penetapan batas
kewenangan
antar jenjang
jabatan dan
antara jabatantertentu
Penyusunanjob
description (uraian
tugas) dan
kewenangannya
secara jelas
Bimbingan teknis
dan manajerial
Tersusunnya uraian tugas
yang lebih baik untuk setiap
jabatan.
MENPAN, BKN, LAN,
DEPDAGRI
Sistem
penghargaan
dan sanksi
yang tidak
jelas (a)Merit
and cariersystem; (b)
Diklat.
Meninjaukembali
peraturan
perundang-
undangan
yang mengatursistem
penghargaan,
sanksi, merit
dan karier.
Menatakembali sistem
diklat jabatan
Perbaikan sistempenghargaan;
Penyusunan/penyempurnaan
sistem sanksi;
Penyusunankriteria mengenaisistem merit and
sistem karir
Penetapan standarakreditasi sistem
diklat jabatan
Sosialisasi
peraturan
perundang-
udanganan melalui
berbagai diklat dan
seminar
Tersusunnya mekanismesistem penghargaan;
Tersusunnya mekanismesistem sanksi;
Tersusunnya peraturanperundangan-undanganyang mengatur sistem
merit dan sistem karir
berdasarkan prestasi.
Meningkatnya kualitasSDM aparatur negara.
MENPAN, BKN, LAN,
KEJAKSANAAN
AGUNG, DEPDAGRI
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 13
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
14/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Law
enforcement Pemrosesan
secara hukum
terhadappenyalahguna-
an kewenang-
an;
Penyusunanetika birokrasi
dan budaya
kerja;
Menciptakan suatu
mekanisme yang
efektif dalammengaplikasikan
peraturan
perundangan
Menciptakan SDM
yang memiliki
komitmen terhadaptujuan bernegara
dgn menjunjung
tinggi nilai-nilai
luhur Pancasila dan
UUD 1945
Meningkatnya jumlahpelanggaran hukum yang
diproses secara hukum; Tersusunnya kode etik
birokrasi.
KEJAKSANAAN, POLRI,
MENPAN, BKN, LAN,
DEPDAGRI
Infrastruktur
pendukung
yang masih
lemah
Penyediaan
sarana dan
prasarana
pendukung;
Menyusun SOP
dalam rangka
pemanfaatan
infrastruktur
pendukung
Peningkatan
kualitas dan
ketrampilan SDM
Tersedianya infrastruktur
yang mendukung
penyelenggaaan negara dan
pembangunan
MENPAN, BKN,
BAPPENAS, DEPKEU
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 14
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
15/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Tabel 4.
Matriks Rencana Tindak dengan Issu Stratejik Pelayanan Publik
ISU
TrategisISU
Pendukung
RENCANA TINDAK
Kelembagaan Ketatalaksanaan SDM Aparatur
INDIKATOR KINERJA
(jangka menengah)
Institusi
Penanggung Jawab
Pelayanan
PublikMasih
banyak
tumpang
tindihnya
fungsi dan
peran
Kelembagaa
n
Reformulasi
tugas & fungsi
serta strukturkelembagaan
yang ada
(meninjau
kembali
peraturan
Perundangan
yang tumpang
tindih dalammemberikan
pelayanan
publik)
Menata kembali
sistem dan prosedur
pelayanan publikyang diberikan oleh
instansi pemerintah .
Menempatkan
orang yang tepat
pada jabatan yangtepat.
Berkurangnya peraturanperundang-undangan yang
tumpang tindih terhadapfungsi dan peran
kelembagaan.
Tersusunnya sistempelayanan yang efektif yang
didukung oleh SDM aparatur
yang profesional
Sekneg Mendagri Menpan Depart. lain Pemda
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 15
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
16/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Pemeri
ntahan yang
sentralistik
Menatakembali
struktur
organisasipemerintah
pusat dan
daerah.
Membangunhubungan
kesetaraan
antara
pemerintahpusat dan
daerah dan
antar
pemerintah
daerah
Mempercepat
sosialisasi dan
implementasi UU
OTDA yang barusecara tuntas
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas SDM
yang lebih meratadalam pelayanan
Implementasi sistempemerintahan yang
desentralistik.
Kualitas dan kuantitas SDMyang lebih merata dalam
pelayanan
Mendagri Menpan Pemda
Kurang
nya
infrastruktur
e-
Government
Membangun
infrastruktur
kelembagaanberbasis e-
Government
Mempercepat
penyusunan peraturan
perudang-undanganyang berorientasi e-
Government
Menyiapkan SDM
yang
berkompentensidan berbudaya
e-Government
Semua lembaga pemerintahantelah memiliki web site.
Terpenuhinya infras-trukturkelembagaan berbasise-Government.
Implementasi undang-undangyang berorientasi e-
Government
Tersedianya SDM yangberkompen-tensi dan
berbudaya e-Government
Menegkominfo Menpan Depart.lain Pemda
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 16
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
17/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Budaya
dilayani bukan
melayani
Membangunkemitraan
antara
pemerintahdan organisasi
masyarakat
dalam rangka
pelayanan
publik.
Mengurangiperan lembaga
pemerintahyang
berorintasi
serba negara.
Membangunorganisasi
pemerintah
berdasarkan
padakepercayaan
Menciptakan sistem
yang berorientasi
pada kepuasan
pelanggan
Membangun pola
pikir aparatur yang
pro aktif dalam
pelayanan
Berkurangnya keluhan
masyarakat berkaitan dengan
pelayanan pemerintah
Mendagri Menpan Pemda
Standar
pelayanan
yang meliputi
transparansi
biaya danprosedur
pelayanan
yang belum
jelas
Mendorong
terciptanya
lembaga
pelayanan publik
yang standar danterukur
Membangun sistemstandarisasi mulai
dari input, proses
dan output dalam
pelayanan publikPembuatan SOP
dalam upaya
mendorong
transparansi, dan
prosedur yang lebih
baik dalam
pelayanan.
Meningkatkan
kepedulian aparatur
dalam memberikan
pelayanan kepada
masyarakat
Adanya pelayanan yang cepat,
tepat dan biaya yang
terjangkau serta transparan
Mendagri Menpan Pemda
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 17
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
18/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Sistem insentif
yang lemah
Membangun
lembaga berbasis
kinerja
Tersusunnya
peraturan perundang-
undangan tentang
sistem remunerasiyang memenuhi
standar hidup layak
Meningkatkan
kesejahtraan PNS
dan meningkatkan
gaji yang layak
Peraturan Perundang-undangan tentang sistem
remunerasi yang memenuhi
standar hidup layak. Terpenuhinya kebutuhan
PNS yang layak, dari
remunerasi yang diterima.
Mendagri Menpan Menkeu Pemda
Sistem
penghargaan
dan sanksi
belummemadai.
Membangun
suatu sistem
pengawasan yang
berorientasi padapemberian
penghargaan dan
sanksi pada
institusi
pemerintah
Membangun sistem
peraturan perundang-
undangan tentang
pemberianpenghargaan dan
sanksi institusi
-
Meningkatnya kinerja aparatur
dalam upaya mendapatkan
penghargaan atas prestasi
kerja.
Mendagri Menpan Institusi Pengawas
pusat dan daerah
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 18
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
19/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Tabel 5.
Matriks Rencana Tindak dengan Issu Stratejik Desentralisasi Kewenangan.
ISU
StrategikISU
Pendukung
RENCANA TINDAK
Kelembagaan Ketatalaksanaan SDM Aparatur
INDIKATOR KINERJA
(jangka menengah)
Institusi
Penanggung Jawab
Desentralisasi
kewenangan
Rendahnya
kapasitas
aparatur
daerah
Outsourcingbagi
supporting
office perbaikan
sistem
remunerasi
Memperkuatlembaga yang
ada
Implementasiperaturantentang hak
dan kewajiban
daerah dalam
mengelola
aparatur daerah
Meningkatkan
kompetensi SDM
melalui:
perbaikan sistemrekrutmen dansistem karier
pelatihan danpendidikan,
profesionalitas
Meningkatnya kompetensi
SDM
Depdagri dan Seluruh
Badan Diklat Prop,
Kab/Kota
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 19
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
20/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Lambannya
penyesuaian
kelembagaan
pusat(resistensi);
Restrukturisasi
kelembagaan di
pusat
Penyusunan sistem
dan standar pelatihan
Penataan SDM
pusat yang berlebih
ke daerah yang
memerlukantermasuk pensiunan
dini, mutasi,
pelatihan, dan
pembekalan
Adanya Peraturan Presidententang kelembagaan di
pusat
Boundary less organization Tidak terlalu hierarkis Pengambilan keputusan
yang lebih cepat dan
sederhana
Menpan, dan seluruh
Sekretariat Daerah
Belum
tuntasnya
pembagian
kewenangan
antara
pemerintah
pusat dengan
daerah, danantar daerah;
Meningkatkankapasitas
fiskal daerah
Optimasipembagian
kewenangan
antara
pemerintahpusat dan
daerah
KoordinasiPusat Daerah
Meningkatnya porsi danaperimbangan dalam APBN
Menurunnya kesenjanganpembangunan antar daerah
Efektifnya pemerintahan dipusat dan daerah
Berkurangnya strukturkelembagaan pusat yangkewenangannya sudah
diserahkan ke daerah
Berkurangnya kewenanganyang tumpang tindih
Depkeu, MenpanN,
Depdagri, dan Bappenas
serta Dep/Lembaga
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 20
-
8/8/2019 Managemen Birokrasi
21/21
Matrik Rencana Tindak Reformasi Birokrasi
Tiadanya
keserasian dan
keterpaduan
regulasi/kebijakan
antar pusat dan
daerah (perda
bermasalah);
serta kebijakan
pusat (sektor)
yang tidak
sejalan dengankebijakan
desentralisasi
Peningkatan
koordinasi Pusat
-Daerah
Me-reviewberbagai peraturan
terkait di tingkat
pusat Menyusun
program legislasi
daerah
Penetapan SOPpenyusunan
regulasi daerah dan
pusat
Peningkatan
kemampuan SDM
dalam legal
planning dan legaldrafting
Tersusunnya programlegislasi daerah (Prolegda)
Adanya SOP (dapat
berbentuk PP, Perda,Keppres)
Kualitas SDM perencanakebijakan meningkat
Berkurangnya konflik antarperaturan perundang-
undangan
Depdagri,Bappenas,
Pemda
Perlu
didasarkan
pada SANKRI
sebagai
guiding
principle
dalam
pengelolaan
pemerintahan
pusat dan
daerah
SANKRI sebagai
landasan untuk
membangun
komitmen dalam
bernegara
Terciptanya keserasian dan
keterpaduan dalam perumusan
kebijakan publik
LAN, Depkeh, Depdagri
Rencana Tindak Reformasi Birokrasi 21