LEGAL STANDING, CLASS ACTION,

CITIZEN LAWSUIT

KELOMPOK:

1. Sony Hardiandro (110113080088)

2. Jefri Gerald (110113080119)

3. Aditya Lutfhi P. (110113080147)

4. M. Rizky Subardy (110113080142)

5. Firman Febiansyah (110113080094)

6. Muharman (110111100154)

DOSEN :

AAM SURYAMAH,SH.,MH

MATAKULIAH :

Hukum Acara Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PADJADJARAN

2012

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan

bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum,

bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-segalanya, kekuasaan dan

penguasa tunduk kepada hukum.

Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang

merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka

tersebut merupakan “katup penekan” (pressure valve), atas setiap pelanggaran hukum tanpa

kecuali. Pemberian kewenangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan

peradilan sebagai benteng terakhir (the last resort) dalam upaya penegakan “kebenaran” dan

“keadilan”. Dalam hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari

penegakan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) apabila timbul sengketa

atau pelanggaran hukum.

Dalam perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia, khusus mengenai

perlindungan hukum melalui gugatan perwakilan (class actions) dan hak gugat organisasi

(legal standing/ius standi) sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik dalam kalangan

akademi, maupun di kalangan penasehat hukum, lembaga swadaya masyarakat dan di

kalangan badan peradilan sendiri.

Karena baru mengenal konsep gugatan perwakilan (class actions), maka masih banyak

kalangan praktisi hukum memberikan pengertian gugatan perwakilan (class actions) identik

atau sama dengan pengertian hak gugat organisasi (legal standing/ius standi) pada hal

pengertian gugatan perwakilan (class actions) berbeda dengan pengertian gugatan organisasi

(legal standing).

Sama halnya dengan class action dan legal standing, citizen lawsuit atau dapat juga

disebut actio popularis pun banyak menuai pro dan kontra. Hal ini dikarenakan di Indonesia

belum ada pengaturannya.Nnamun telah ada beberapa gugatan AP/CLS yang diperiksa dan

ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Majelis Hakim pun mendasarkan pertimbangannya berdasarkan ketentuan UU Nomor 4

tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan hakim tidak boleh menilak

perkara dengan alasan belum ada hukumnya. Selain itu pula hakim wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 7

UU nomor 35 tahun 1999.

Melalui tulisan ini kami ingin memberikan gambaran tentang gugatan class actions ,

legal standing, dan citizen lawsuit khususnya dalam hal pengugatan dan tata cara dalam

peradilannya.

B. Rumusan Masalah

1. Prosedur pengajuan gugatan class actions dan legal standing di Peradilan TUN

2. Perbedaan antara Legal Standing , class action, citizen lawsuit.

3. Bagaimana kasus Legal Standing , class action, citizen lawsuit.

BAB II

PEMBAHASAN

Antara gugatan perwakilan (class actions) dengan hak gugat organisasi (legal standing)

memiliki perbedaan yang sangat prinsipal. Perbedaan-perbedaan itu antara lain: Dalam

gugatan perwakilan (class actions). 1) seluruh anggota kelas (class representatives dan class

members) sama-sama langsung mengalami atau menderita suatu kerugian, 2) tuntutannya

dapat berupa ganti kerugian berupa uang (monetary damage) dan/atau tuntutan pencegahan

(remedy) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu (injunction) yang sifatnya deklaratif.

Sedangkan dalam hak gugatan organisasi (legal standing). 1) organisasi tersebut tidak

mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteks gugatan organisasi (legal standing)

lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik. 2) tuntutan organisasi (legal

standing) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah

dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya dan

tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (remedy) atau tuntutan berupa perintah

pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (injunction) yang bersifat

deklaratif.

Secara materiel hukum nasional telah mengatur gugatan perwakilan (class actions) dan

hak gugat organisasi (legal standing/ius standi), namun hukum acara yang ditunjuk sebagai

hukum formil yang mempertahankan hukum materieal tersebut belum diatur.

A.1. Pengertian Gugatan Perwakilan (Class Action)

Rumusan gugatan perwakilan (class actions) yang diberikan oleh para ahli hukum

Indonesia pada prinsipnya memberikan pengertian dan rumusan yang hampir bersesuaian

satu sama lain.

Mas Achmad Santosa memberikan pengertian class actions (gugatan perwakilan)

adalah merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural

bagi satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk

memperjuangkan kepentingan ratusan, ribuan atau jutaan orang lainnya yang mengalami

kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang atau orang (lebih dari satu) yang tampil sebagai

penggugat disebut wakil kelas (representative class), sedangkan sejumlah orang banyak yang

diwakilinya disebut dengan class members.

Az. Nasution memberikan pengertian dan persyaratan gugatan kelompok (class

actions) yang dapat diadili oleh Pengadilan apabila:

1. penggugatnya berjumlah besar, sehingga tidak praktis apabila digunakan secara

perkara biasa,

1. seorang atau beberapa orang dari kelompok itu mengajukan gugatannya sebagai

perwakilan,

2. terdapat masalah hukum dan fakta gugatan atau perlawanan bersama, dan

3. wakil yang bersidang harus mampu mempertahankan kepentingan kelompok.

Erman Rajagukguk, dkk., memberikan pengertian, class actions adalah suatu cara yang

diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik

seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa

harus turut serta dari setiap anggota kelompok.

Erman Rajagukguk, dkk., menyatakan keterlibatan pengadilan dalam gugatan class

actions sangat besar setiap perwakilan untuk maju ke pengadilan harus mendapat persetujuan

dari Pengadilan dengan memperhatikan:

a. class actions merupakan tindakan yang paling baik untuk mengajukan gugatan.

b. mempunyai kesamaan tipe tuntutan yang sama.

c.penggugatnya sangat banyak, dan d. perwakilan layak/patut.

A.2. Gugatan Perwakilan (class action) di Pengadilan Tata Usaha Negara

Menurut dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dapat

bertindak sebagai penggugat dalam sengketa tata usaha negara ialah:

Seseorang (atau beberapa orang masing-masing selaku pribadi);

Badan hukum perdata, yaitu setiap badan yang bukan badan hukum publik, seperti

perusahaan-perusahaan swasta, organisasi-organisasi, atau perkumpulan-perkumpulan

kemasyarakatan yang dapat diwakili oleh pengurusnya yang ditunjuk oleh anggaran

dasarnya.

Pada prinsipnya objek sengketa yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara

ada 2 macam:

Pertama surat keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir

ke 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat final, konkrit,

individual, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Kedua, surat keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu apabila badan atau pejabat tata usaha negara

tidak mengeluarkan keputusan, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut

disamakan dengan keputusan tata usaha negara lajimnya disebut “keputusan fiktif negatif”.

Dari uraian di atas secara limitatif telah ditentukan pihak-pihak yang dapat menjadi

penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata

yang kepentingannya merasa dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara.

Kepentingan kerugian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

sifatnya adalah kepentingan yang bersifat pribadi yang secara langsung diderita atau

dirugikan atas penerbitan surat keputusan yang merugikan tersebut, jadi kepentingan

kerugian di sini tidak bersifat derefatif.

Berbeda halnya seperti kepentingan yang dimaksud dalam gugatan perwakilan (class

actions) kepentingan yang dirugikan di sini tidak bersifat individual atau telah lebih condong

kepentingan publik atau masyarakat orang banyak, apalagi misi kepentingan dalam kepastian

hak gugat organisasi (legal standing/ius standi) misi kepentingannya bukan kepentingan

pribadi secara langsung, melainkan kepentingan objek alam atau kepentingan masyarakat

yang menurut visi anggaran dasar atau rumah tangganya mengatur untuk itu.

Timbul suatu pertanyaan, bagaimana apabila ada pelanggaran terhadap kaedah-kaedah

hukum administrasi negara atau tata usaha negara yang sifat kepentingannya tidak bersifat

individual tetapi secara faktual menimbulkan kerugian bagi publik atau masyarakat atau

seseorang/organisasi yang secara tidak langsung menderita kerugian akibat tindakan hukum

badan atau pejabat tata usaha negara, apakah dimungkinkan sengketa ini dapat diajukan di

Pengadilan Tata Usaha Negara seperti layaknya prosedur gugatan perwakilan (class actions)

apalagi gugatan yang diajukan berdasarkan hak gugat organisasi kemasyarakatan.

Untuk menjawab pertanyaan di atas terlebih dahulu akan dibahas mengenai tindakan

hukum yang dilakukan berdasarkan kaedah hukum administrasi negara atau tata usaha

negara.

Administrasi negara mempunyai kewenangan, warga memiliki hak, sedangkan

sebaliknya warga serta administrasi negara memperoleh pula kewajiban.

Administrasi negara di dalam melaksanakan tugas sebagai publik servis, memiliki

keleluasan untuk menentukan kebijakan-kebijakan, namun demikian sikap tindaknya tersebut

harus dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum.

Dalam posisi demikian peranan Hukum Administrasi Negara (HAN) sangat dominan

dan penting, sebab inti hakikat HAN adalah: 1) memungkinkan administrasi negara untuk

menjalankan fungsinya. 2) melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan

juga melindungi administrasi itu sendiri.

Kepustakaan hukum mengenai konsep tanggung gugat negara, mengandung makna

negara dapat digugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan pemerintah.

Konsep tanggung gugat negara ini mengandung pengertian tersedianya sarana hukum bagi

warga negara untuk mengajukan gugatan terhadap badan pemerintah juga merupakan sarana

penegakan hukum lingkungan administratif.

Pemerintah/eksekuti dalam menjalankan fungsinya merupakan pihak yang melayani

dan warga masyarakat merupakan pihak yang dilayani. Pelayanan yang baik dalam

pemerintahan adalah sarana menuju masyarakat negara yang sejahtera (welfare state).

Pelayanan dimaksud pada dasarnya merupakan cerminan dari perbuatan pemerintah yang

tidak saja berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku (wetmatigheid dan

rechtmatigheid), akan tetapi lebih dari itu bahwa administrasi dalam menyelenggarakan

pemerintahan harus juga berdasarkan kepatutan (billijkheid) serta kesusilaan, sehingga

dibutuhkan kecermatan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam

membuat keputusan (beschikking) oleh karena bukanlah ada semboyan lebih baik secara dini

menghindarkan sengketa dari pada nanti digugat di pengadilan untuk mempertahankan

diri.

Gugatan hukum lingkungan administratif dapat terjadi karena kesalahan dalam proses

penerbitan suatu keputusan tata usaha negara yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Gugatan tata usaha negara di samping sebagai sarana untuk menekan pejabat tata usaha

negara agar mematuhi prosedural, juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat.

Prosedur adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui baik oleh organ negara/tata usaha

negara/instansi maupun oleh warga masyarakat sebelum keputusan/ketetapan dikeluarkan.

Prosedur diperlukan untuk melahirkan suatu keputusan yang baik, tanpa mengikuti prosedur

tertentu dalam melahirkan keputusan sulit dibayangkan akibat hukum yang menjadi tujuan

dari suatu keputusan.

Penegakan hukum merupakan suatu kewajiban, pelanggar hukum baik tertulis maupun

tidak tertulis harus diberi sanksi termasuk sikap tindak administrasi negara dalam

menjalankan tugasnya yang salah dalam memberikan administrasi perizinan.

Jadi pelanggar atas hukum administrasi negara baik itu administrasi negara itu sendiri

maupun masyarakat pengguna administrasi itu sendiri harus diberikan sanksi adminsitratif.

Sanksi administratif misalnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1997 meliputi: paksaan pemerintah,embayaran sejumlah uang tertentu,dan pencabutan

izin usaha dan atau kegiatan.

Paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUPLH dapat berupa:

a. Tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

b. Tindakan untuk mengakhiri pelanggaran

c. Tindakan menanggulangi akibat yang timbul

d. Tindakan penyelamatan

e. Tindakan pemulihan.

Tindakan pemberian izin, pencabutan izin, pengawasan dan pemberian sanksi seperti di

atas adalah merupakan tindakan administratif, sehingga apabila timbul sengketa maka

sengketa tersebut adalah merupakan sengketa hukum administrasi negara yang menjadi

yuridiksi Badan Peradilan Administrasi/PTUN.

A.3.Contoh Kasus Class Action

Di Indonesia, gugatan class action sesungguhnya tidaklah terlalu asing. Setidaknya

sudah beberapa kali gugatan model ini diajukan ke pengadilan. Gugatan sekelompok

masyarakat yang sempat muncul di media cetak di antaranya adalah Bentoel Remaja, Inti

Indorayon Utama, gugatan kelompok pembaca majalah Tempo, dan pembangunan listrik

tegangan tinggi (sutet) di Singosari, Malang.

Boleh dibilang, pelopor gugatan class action di Indonesia adalah pengacara R.O.

Tambunan. Pengacara yang kini tercatat sebagai Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia

(TPDI) itu melakukan upaya hukum yang lain daripada yang lain tersebut pada pertengahan

1980-an. Yang ia ajukan ke meja hijau adalah produsen rokok Bentoel. Ia memperkarakan

perusahaan rokok asal Malang tersebut lantaran memproduksi rokok Bentoel Remaja.

Tambunan menilai produk yang menggunakan sekelompok remaja sebagai iklannya itu

sangat merusak generasi muda di Indonesia. Sayang, terobosan hukum R.O. Tambunan

akhirnya mentok. Majelis hakim menolak gugatan tersebut. Alasannya, pengacara kondang

itu tak memiliki surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan. Singkat kata, Tambunan

yang mengklaim mewakili remaja seluruh Indonesia itu tak punya kepentingan langsung dan

sama sekali tak menderita kerugian. Kendati begitu, toh langkah Tambunan tak terlalu sia-sia.

Belakangan, Bentoel akhirnya menarik produk bermasalah itu dari peredaran. 

Kecuali mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tata Usaha

Negara (PTUN), ada pula perkara yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung (MA).

Kasus itu tak lain adalah gugatan kelompok pembaca majalah Tempo tiga tahun silam.

Sekitar 1.000 pembaca menggugat dengan alasan kehilangan hak akan informasi. Mereka

menilai Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No. 1/1984 yang menjadi landasan SK

Menteri Penerangan untuk memberangus Tempo bertentangan dengan Undang-

Undang Pokok Pers. Maka itu, mereka menuntut MA sebagai lembaga peradilan

tertinggi melakukan hak uji material (judicial review) terhadap Permenpen tadi. 

B.1 Pengertian Gugatan Organisasi (legal standing)

Pada prinsipnya istilah standing dapat diartikan secara luas yaitu akses orang

perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.

Legal standing, Standing tu Sue, Ius Standi, Locus Standi dapat diartikan sebagai hak

seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat

dalam proses gugatan perdata (Civil Proceding) disederhanakan sebagai “hak gugat”. Secara

konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan

hukum” (poit d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud

di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (propietary

interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in

fact).

Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring

pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (public

interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai

penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan

didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas

pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak Civil

dan Politik.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paulus Effendi

Lotulung, yang menyatakan dalam bidang lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan

dimana suatu organisasi atau kelompok orang mengajukan gugatan dengan mendasarkan

kepada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka, tetapi

mengatas namakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) atau

yang disebut sebagai “algemeen belang”.

Selanjutnya Stone berpendapat, organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan

untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut

dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai wali

(guardian) dari objek alam tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan

terhadap objek alam terhadap indikasi pelanggaran atas hak hukum.

B.2. Hak gugatan organisasi (legal standing/ius standi) di Pengadilan TUN

Setelah berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara perkembangannya sangat

menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

dalam kasus yang terkenal sebagai kasus Dana Raboisasi, yang diajukan WALHI, dkk.,

sebagai Penggugat v. Presiden RI dalam kapasitas pejabat negara, terhadap pembatalan Surat

Keputusan Presiden No.42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan

Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN).

Dikatakan sangat menggembirakan karena secara tidak disadari telah memperluas arti

kepentingan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab dalam perkara tersebut

pengadilan telah menerima organisasi kemasyarakatan sebagai penggugat di Pengadilan Tata

Usaha Negara yang walaupun sebahagian dari penggugat dinyatakan tidak berkualitas

sebagai penggugat yang akhirnya dikeluarkan sebagai penggugat.

Kepentingan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan

kepentingan perseorangan/individual yang langsung mengalami/ menderita kerugian atas

diterbitkannya objek sengketa/surat keputusan tata usaha negara, dalam kapasitas gugatan

organisasi, sudah barang tentu kepentingan yang dirugikan itu tidak langsung dialami oleh

organisasi itu.

Adapun dasar pertimbangan pengadilan menerima dan menetapkan hak standing LSM

dalam kasus ini adalah:

1. Bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar-benar melindungi lingkungan hidup atas

menjaga kelestarian alam, dimana tujuan tersebut harus tercantum dan dapat dilihat dalam

anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

2. Bahwa organisasi yang bersangkutan haruslah berbentuk badan hukum ataupun yayasan.

3. Bahwa organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya

kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang nyata di masyarakat.

Agar ada suatu kesamaan bentuk maupun tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam

pengajuan dan penyelesaian gugatan perwakilan (class actions), sebaiknya diatur dalam suatu

peraturan hukum acara sebagai payung beracara menurut prosedur gugatan perwakilan (class

actions) dan hak gugatan organisasi (legal standing).

B.3. Contoh Kasus Legal Standing

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Lumpur Panas Sidoarjo.

Gugatan ini menggunakan mekanisme Legal Standing Organisasi, dimana Penggugat

sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berdasarkan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangganya memperjuangkan Hak Asasi Manusia dan mempunyai hak

untuk melakukan gugatan yang berkaitan derngan apa yang selama ini diperjuangkan.

Penggugat juga merupakan bagian dari komponen masyarakat sipil di negara Indonesia.

Sementara itu Tergugat I, II, dan III adalah bagian dari pemerintahan yang mempunyai

tanggung jawab untuk menegakkan dan memenuhi hak asasi manusia pada umumnya, dan

warga Sidoarjo korban semburan lumpur panas yang mengalamai pelanggaran hak terutama

Hak Asasi di bidang Ekonomi, Sosial, Budaya (EKOSOB). Terlanggarnya hak-hak korban,

telah menimbulkan peristiwa hukum berupa Perbuatan Melawan Hukum.Untuk itulah

Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

C.1 Pengertian Gugatan Citizen lawsuit

Di negara Common Law system dikenal sebagai Citizen Law Suit, sedang di Belanda

dikenal sebagai Actio Popularis.

Citizen lawsuit adalah mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara

negara berkenaan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau orang per orang.

Unsur kepentingan umum ini membuatnya menjadi tidak sama dengan Gugatan Tata Usaha

Negara walaupun kedua mekanisme ini sama-sama menggugat penyelenggara negara. Inti

citizen lawsuit adalah menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam

memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan

hukum (onrechtmatigedaad). Atas kelalaiannya itu negara dihukum untuk memperbaikinya

dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (regeling) agar pelanggaran

hak warga negara tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Di Amerika Serikat (AS) gugatan ini dipakai pertama sekali dalam kasus lingkungan

hidup yang juga dimenangkan oleh hakim. Setelah itu legislator AS di tingkat  negara bagian

dan federal meluaskan mekanisme ini ke bidang hukum yang lain, dengan mencantumkan

pasal yang membolehkan gugatan warga negara misalnya Undang-undang Penyandang Cacat

Tubuh Amerika (Americans with Disabilities Act) dan Undang-undang Perumahan yang Adil

(Fair Housing Amendments Act). Saat ini setidaknya 16 negara bagian AS telah

mencantumkan pasal yang mengatur tentang penggunaan mekanisme citizen lawsuit dalam

undang-undang lingkungan hidup.

Uniknya dalam perkembangan lebih lanjut citizen lawsuit a la negeri Paman Sam ini

justru menjadi tidak suitable lagi dengan karakteristik citizen lawsuit baik yang telah

dilakukan dan maupun yang dicita-citakan (ius constituendum) di negara kita.

Jika ada yang mengatakan perintis mekanisme citizen lawsuit adalah bidang hukum

lingkungan, itu ada benarnya jika contoh India dan AS dijadikan basis argumen. Namun di

Indonesia yang menjadi perintis mekanisme ini adalah bidang hak-hak sipil warga negara,

sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut.

C.2. Karakteristik

Berdasarkan gagasan pokok sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi di atas, maka

dapat dijabarkan karakteristik citizen lawsuit berdasarkan beberapa perkara yang pernah

diputuskan oleh pengadilan Indonesia yang menggunakan mekanisme ini.Karakteristik

disusun dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ada dalam mekanisme acara yang

lain (perdata umum, TUN, dan MK). Jadi karakteristik ini adalah semacam gap filler, pengisi

keluangan yang ditinggalkan oleh mekanisme acara yang telah ada dan baku. Sekaligus

sebagai visi bagi bentuk mekanisme ini kelak jika diatur dalam peraturan perundangan.

Ada empat karakteristik dalam citizen lawsuit. Yaitu:

1. Pertama, penggugat adalah warga negara yang bertindak mengatasnamakan seluruh

atau sebagian Warga Negara Indonesia. Penggugat dalam hal ini cukup membuktikan

bahwa dirinya adalah Warga Negara Indonesia. Penggugat tidak harus merupakan

individu atau kelompok warga negara yang dirugikan secara langsung oleh negara.

Oleh karena itu penggugat tidak harus membuktikan kerugian materil yang telah

dideritanya sebagai dasar gugatan, berbeda dengan gugatan perdata biasa.

2. Kedua, tergugat adalah penyelenggara negara, dari Presiden Republik Indonesia,

menteri dan terus sampai kepada pejabat negara di bidang yang dianggap telah

melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negaranya.Pihak-pihak selain

penyelenggara negara tidak boleh didicantumkan sebagai tergugat ataupun turut

tergugat. Jika ada pihak lain (individu atau badan hukum) yang ditarik sebagai

tergugat/turut tergugat maka gugatan tersebut bukan citizen lawsuit lagi, ia menjadi

gugatan biasa karena ada unsur warga negara melawan sesama warga negara. Gugatan

tersebut tidak bisa diperiksa dengan mekanisme citizen lawsuit.

3. Ketiga, perbuatan melawan hukum yang digugat adalah kelalaian penyelenggara

negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam gugatan harus jelas diuraikan

bentuk kelalaian negara sehingga hak warga negara menjadi tidak terpenuhi. Hak

warga negara yang gagal dipenuhi oleh negara juga harus dijelaskan.

4. Keempat, surat gugatan mekanisme ini ditandai oleh beberapa karekteristik khas

yaitu:

Tuntutan (petitum) dalam gugatan ini harus berisi permohonan agar negara

mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (regeling) agar perbuatan melawan

hukum berupa kelalaian negara dalam pemenuhan hak warganya tersebut di masa yang akan

datang tidak terjadi lagi.

Petitum tidak boleh berisi permohonan ganti rugi materil atau permohonan untuk

membayar sejumlah uang.Karena warga negara yang menggugat bukan yang dirugikan

secara materil maka penggugat tidak berhak meminta ganti rugi langsung. Ia juga tidak boleh

berisi permohonan agar hakim memerintahkan pemutusan atau pelaksanaan hubungan hukum

perdata antar warga negara.

Ini juga membedakan citizen lawsuit di Indonesia dengan citizen lawsuit a la AS.Di AS

diperkenankan menuntut sejumlah uang dari tergugat namun sekadar cukup untuk membayar

jasa advokad yang mendampingi penggugat dan biaya-biaya perkara lainnya.

Petitum juga tidak boleh berisi permohonan pembatalan atas suatu Keputusan

Penyelenggara Negara (Keputusan Tata Usaha Negara) yang bersifat konkrit individual dan

final karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Terakhir, petitum juga tidak boleh memohon pembatalan atas suatu undang-undang 

karena itu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi (MK),  dan tidak boleh

meminta pembatalan atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang karena itu

merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA).

Itulah karakteristik citizen lawsuit yang disarikan dari praktek mekanisme ini dan

membandingkannya dengan mekanisme lain yang hidup dalam hukum acara kita.

C.3. Contoh Kasus Citizen Lawsuit

Contoh kasus di luar negeri

Seorang warga negara India mengatasnamakan kepentingan umum menggugat

pemerintah India yang melalaikan pengelolaan Sungai Gangga sehingga tercemar

sedangkan Sungai Gangga bagi masyarakat Hindu di India merupakan tempat yang suci.

Robert Cohen warga negara Amerika Serikat menggugat FDA dan Depatement of Health

and Human Services karena kedua lembaga tersebut telah melanggar Freedom of Act

dengan tidak mempublikasikan pengetahuan kedua lembaga tersebut bahwa RBST

(Recombinant Bovine Somatotropin) hormon yang disuntikkan pada sapi-sapi penghasil

susu dapat memicu kanker pada maniusia, padahal masyarakat AS banyak yang

mengkonsumsi susu tersebut tanpa tahu bahayanya.

Kasus Smokers versus Tobacco Companies adalah gugatan Class ActionNorma Broin

mantan pramugari American Airlines yang menderita kanker paru-paru karena menjadi

perokok pasif selama bertugas sebagai pramugari. Ia mewakili dirinya sendiri dan teman-

teman sekerjanya yang menderita maupun belum terkena kanker paru-paru. Pengadilan

negeri Miami, Florida memutuskan kepada perusahaan rokok untuk membayar sebanyak

US$ 300.000.000 unutk melakukan studi tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh

rokok, sedangkan kompensasi untuk dirinya sendiri tidak dikabulkan.

Contoh kasus di Indonesia

Warga Kelurahan Teluk Meranti sejak lama hidup makmur dikarenakan kekayaan alam

yang melimpah. Hidup dari hasil pertanian, perikanan, dan hasil kayu.Namun, sejak

masuknya PT Riau Pulp and Paper (PT RAPP), dengan mengantongi SK Menhhut 327

tahun 2009 keadaan berbalik. Hasil kehidupan mereka dari alam sirna. Walaupun masih

bisa berladang, namun penghasilan sedikit, karena banyaknya hama babi hutan. PT RAPP

dapat konsesi lewat SK Menhut 327 tahun 2009 secara keseluruhan seluas 151.254 hektar

di Kabupaten Pelalawan.

Berawal dari penolakan kolektif masyarakat terhadap keberadaan PT. RAPP yang

berada di kawasan Semenanjung Kampar khususnya yang masuk dalam willayah administrasi

Kelurahan Teluk Meranti dan Desa Teluk Binjai dimana penolakan tersebut dituangkan

dalam Surat Penolakkan Masyarakat Teluk Meranti terhadap PT. RAPP (APRIL) pada 20

Juni 2009 yang ditujukan kepada Direktur PT. RAPP dan ditembuskan kepada Pemerintah

Pusat dan Daerah serta Surat Penolakan Masyarakat Desa Teluk Binjai terhadap Rencana

Operasional PT. RAPP di Desa Teluk Binjai pada 31 Juli 2009 dimana kedua surat penolakan

tersebut ditanda tangani langsung oleh Lurah Teluk Meranti dan Kepala Desa Teluk Binjai.

Sampai pada akhirnya PT. RAPP datang ke masyarakat dan mengatakan bahwa mereka

sudah punya Izin pengelolaan Kawasan Semenanjung Kampar, masyarakat setuju atau tidak

setuju mereka akan tetap melakukan kegiatan. Dengan pola pendekatan yang dilakukan oleh

perusahaan terhadap aparat Kelurahan dan aparat Desa serta beberapa tokoh masyarakat telah

menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat yang menyebabkan masyarakat menjadi

terkotak-kotak, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Masyarakat seakan diposisikan

tidak bisa berbuat apa-apa dengan izin yang perusahaan kantongi.

Dengan dibantu berbagai pihak maka secara resmi masyarakat Teluk Meranti

mendaftarkan gugatan pada 26 Oktober 2011 di Pengadilan Negeri Pelalawan. Nama

gugatannya citizen law suit. Kantor Bantuan Hukum (KBH) Riau dan Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) Pekanbaru menjadi Kuasa Hukum mereka. Mereka menggugat Menteri

Kehutanan Republik Indonesia dan Bupati Pelalawan. Citizen Lawsuit adalah gugatan yang

memperjuangkan kepentingan publik karena negara tidak melakukan kewajibannya untuk

melindungi hak asasi manusia (hak warganegara). Penggugat biasanya Individu, Kelompok,

Masyarakat, Badan Hukum dan NGO. Tergugagat adalah pemerintah. Tuntutan umumnya

Ganti rugi maupun pemulian suatu keadaan. Masyarakat Teluk sebagai Penggugat. Menteri

Kehutanan sebagai Tergugat I. Bupati Pelalawan sebagai Tergugat II. Penggugat menuntut

Pemulihan Suatu Keadaan akibat terbitnya SK No 327 tahun 2009 atas nama HTI PT RAPP

di Pelalawan.Sampai saat ini pun kasus ini belum selesai dan masih dalam tahap pengadilan.

Pada tanggal 21 Maret 2012 akan memasuki sidang ke 6.

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan data yang telah kami paparkan diatas tentang class action, legal

standing, dan citizen lawsuit maka kami menyimpulkan beberapa hal yang dapat dijadikan

sebagai bahan pembanding diantara tiga hal tersebut. Kesimpulan-kesimpulan yang kami

dapatka adalah:

1. Gugatan perwakilan (class actions) adalah gugatan dari sekelompok masyarakat

dalam jumlah besar yang mempunyai kesamaan kepentingan (interest) yang dirugikan

atas suatu persoalan hukum, yang diwakili oleh seorang atau sekelompok untuk

bertindak atas diri mereka dan mewakili kepentingan dari kelompok masyarakat

lainnya (class members).

2. Prosedur pemeriksaan gugatan perwakilan (class actions) dalam pengadilan tata usaha

negara pada prinsipnya sama seperti pemeriksaan gugatan perwakilan (class actions)

di pengadilan perdata asalkan objek yang dipermasalahkannya tersebut merupakan

pelanggaran terhadap kaedah hukum administrasi negara/tata usaha negara. Yang

terpenting dalam pengajuan gugatan perwakilan ini ada suatu permohonan untuk

pemeriksaan gugatan atas dasar asas-asas yang terdapat dalam class actions, misalnya

adanya uji kelayakan menjadi perwakilan kelas (prelminary certification test) yang

dilakukan dengan cara notification, dan pemberian kesempatan untuk masuk (opt in)

atau keluar dari suatu gugatan (opt out).

3. Apabila suatu gugatan memenuhi persyaratan untuk diperiksa secara class actions

maka pengadilan akan mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk penetapan.

Sebaliknya apabila gugatan yang dimohonkan tidak memenuhi persyaratan untuk

diperiksa menurut prosedur class actions maka gugatan tersebut ditolak

pemeriksaannya dengan proses pemeriksaan gugatan perwakilan (class actions) dan

selanjutnya gugatan tersebut akan diperiksa secara gugatan perkara biasa saja.

4. Pada prinsipnya istilah standing dapat diartikan secara luas yaitu akses orang

perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat.

5. Legal standing, Standing tu Sue, Ius Standi, Locus Standi dapat diartikan sebagai hak

seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai

penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceding) disederhanakan sebagai

“hak gugat”. Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada

gugatan tanpa kepentingan hukum” (poit d’interest point d’action). Kepentingan

hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang

berkaitan dengan kepemilikan (propietary interest) atau kepentingan material berupa

kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).

6. Citizen lawsuit adalah mekanisme gugatan warga negara terhadap penyelenggara

negara berkenaan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau orang

per orang. Unsur kepentingan umum ini membuatnya menjadi tidak sama dengan

Gugatan Tata Usaha Negara walaupun kedua mekanisme ini sama-sama menggugat

penyelenggara negara. Inti citizen lawsuit adalah menggugat tanggung jawab

penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum

(onrechtmatigedaad). Atas kelalaiannya itu negara dihukum untuk memperbaikinya

dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (regeling) agar

pelanggaran hak warga negara tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

7. Berdasarkan gagasan pokok sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi, maka dapat

dijabarkan karakteristik citizen lawsuit berdasarkan beberapa perkara yang pernah

diputuskan oleh pengadilan Indonesia yang menggunakan mekanisme

ini.Karakteristik disusun dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ada

dalam mekanisme acara yang lain (perdata umum, TUN, dan MK). Jadi karakteristik

ini adalah semacam gap filler, pengisi keluangan yang ditinggalkan oleh mekanisme

acara yang telah ada dan baku. Sekaligus sebagai visi bagi bentuk mekanisme ini

kelak jika diatur dalam peraturan perundangan.

8. Tuntutan (petitum) dalam gugatan ini harus berisi permohonan agar negara

mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (regeling) agar perbuatan

melawan hukum berupa kelalaian negara dalam pemenuhan hak warganya tersebut di

masa yang akan datang tidak terjadi lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum Acara Perdata, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Wikipedia.com

Hukum online.com

UU Nomor 4 tahun 2004

UU nomor 35 tahun 1999.